BAB 10 PENGHORMATAN, PENGAKUAN, DAN PENEGAKAN ATAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
A. KONDISI UMUM Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam tahun 2005 mencatat serangkaian keberhasilan. Namun demikian masih diperlukan kerja keras untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai persoalan penegakan hukum dan HAM, terutama yang mempunyai kompleksitas tinggi. Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan HAM yang menjadi ujung tombak pembangunan hukum dalam rangka merebut kembali kepercayaan masyarakat juga belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan HAM dalam tahun 2004 mencatat berbagai keberhasilan terutama dari pelaksanaan lembaga penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003, selama tahun 2004 telah melaksanakan pengujian terhadap UUD 1945 dan pengujian terhadap UU sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahun Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2004. Dalam usianya yang masih muda, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan harapan akan lahirnya tertib perundangundangan serta kepastian hukum yang sangat penting dalam membantu upaya meningkatkan penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi penegakan hukum juga telah mencatat hasil yang menggembirakan dalam rangka memerangi penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya lainnya. Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku peredaran narkotika dan obat berbahaya lainnya. Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya lainnya diharapkan memotivasi dan menjadi tauladan bagi aparat penegak hukum lainnya dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga telah mulai menjalankan salah satu tugas pokoknya, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 2 (dua) buah perkara korupsi yang diilimpahkan oleh KPK kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah memberikan vonis kepada pejabat Gubernur dan Pejabat di Departemen
Perhubungan. Beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga sedang dilakukan antara lain kasus korupsi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara itu kondisi penegakan HAM selama kurun waktu 2004 masih belum memperlihatkan hasil yang optimal, karena masih banyaknya pelanggaran terhadap hakhak sipil. Perlindungan terhadap hak hidup, rasa aman dan hak sipil masih belum memadai terutama di daerah konflik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain terjadinya sejumlah orang yang terpaksa meninggalkan kampung halaman ke daerah lain karena tempat tinggalnya dilanda konflik seperti di aceh, Maluku, Poso dan Papua. Secara umum, Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan HAM terutama yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan penanganan pelanggaran HAM pada tahun 2005 belum mampu menjawab tuntutan masyarakat. Perkara tindak pidana korupsi yang telah ditangani hanya meliputi jumlah yang tidak terlalu besar dan hanya melibatkan pelaku yang tidak terlalu penting. Akumulasi kekecewaan masyarakat berkaitan dengan belum tersentuhnya perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian dalam jumlah besar dan melibatkan pelaku yang mempunyai kedudukan penting di Pemerintahan, serta pelanggaran HAM telah memberikan kesan penegakan hukum dan HAM dilakukan secara diskrimintif dan hukum hanya berlaku untuk masyarakat kecil. Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan HAM pada tahun 2006 menghadapi berbagai tantangan. Belum pulihnya penghargaan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pembangunan hukum, khususnya penegakan hukum. Merebut kepercayaan masyarakat terhadap hukum merupakan persoalan yang rumit, dan penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mewujudkan upaya tersebut. Semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan penegakan hukum terutama dalam penanganan kasus-kasus korupsi berskala besar dan melibatkan pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Selain itu juga menguatnya tuntutan masyarakat terhadap penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang sampai sekarang belum menunjukan hasil yang menggembirakan.
B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Untuk mendukung Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan HAM, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2006 adalah melanjutkan berbagai rencana aksi yang terkait dengan Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan HAM antara lain Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 2004–2009; Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015.
II.10 - 2
C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan HAM diarahkan pada kebijakan untuk mendorong terciptanya penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dengan langkah-langkah: (1) Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM; (2) Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil; (3) Mendorong penggunaan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat.
II.10 - 3
D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 No. 1
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009; Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. 2. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2004-2009 sebagai gerakan nasional. 3. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan
Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali 2. Peningkatan Penyelesaian Minutasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali 3. Peningkatan Penyelesaian Perkara KKN, pelanggaran HAM, penyalahgunaan narkotik, dan perkara lain yang menarik perhatian masyarakat 4. Inventarisasi Perkara 5. Penyempurnaan sistem klasifikasi perkara 6. Penyempurnaan sistem pendistribusian perkara 7. Penyusunan prosedur penyelesaian perkara 8. Melanjutkan upaya pelaksanaan RAN PK 9. Melanjutkan implementasi RAN HAM
Sasaran Program
Instansi Pelaksana
Kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dengan mengutamakan tiga agenda penegakan hukum dan hak asasi manusia, yaitu: pemberantasan korupsi; anti-terorisme; dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.
Mahkamah Agung, Dep. Hukum & HAM, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi
II.10 - 4
Pagu Sementara (Juta Rupiah) 866.941,6
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
No.
4.
5.
6.
7.
8.
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Sasaran Program
narkotika serta obat berbahaya lainnya; Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi; Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia; Peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum, melalui keteladanan Kepala Negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan mentaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen; Penyelenggaraan audit reguler atas kekayaan seluruh pejabat pemerintah dan pejabat negara; Peninjauan serta penyempurnakan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat,
II.10 - 5
Instansi Pelaksana
Pagu Sementara (Juta Rupiah)
No.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Sasaran Program
tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat; 9. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan dengan sewajarnya; 10. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik; pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel; 11. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan; 12. Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan hak asasi manusia; 13. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan hak asasi manusia ;
II.10 - 6
Instansi Pelaksana
Pagu Sementara (Juta Rupiah)
No.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Sasaran Program
14. Pembaruan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi; 15. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia; 16. Peningkatan fungsi intelijen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban; serta 17. Peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta menghukum para pengedarnya secara maksimal.
II.10 - 7
Instansi Pelaksana
Pagu Sementara (Juta Rupiah)
