BAB I PENDAHULUAN. dikaitkan dengan hak asasi manusia. Penegakan, perlindungan, penghormatan,

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia (HAM ) mengalami perkembangan yang amat pesat. Pada era reformasi, setiap langkah strategis bangsa Indonesia selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia. Penegakan, perlindungan, penghormatan, pemenuhan, pemajuan hak asasi manusia telah menjadi komitmen Negara, pemerintah dan masyarakat Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan institusi dan konstitusi. Hal demikian berdampak pula kepada sistem pemasyarakatan. Semula tugas dan fungsi dari petugas lembaga pemasyarakataan adalah menjaga keamanan, ketertiban dan menjaga prikehidupan serta membina narapidana di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan maupun cabang rumah tahanan, pada saat ini telah berkembang kearah yang baru yaitu selain mempunyai tugas dan fungsi seperti

diatas,

pertugas

pemasyarakatan

juga

dituntut

untuk

memberikan

perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan HAM bagi setiap orang. Narapidana adalah juga seorang manusia, maka HAM terhadap narapidana juga harus dilindungi. Sebagai landasan tugas dan fungsi dari petugas pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang didalamnya

Universitas Sumatera Utara

juga mengatur tentang hak-hak narapidana yaitu yang terdapat pada pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m yang harus dipenuhi tanpa mengenal latar belakang kasus/pelanggaran pidananya. Syarat dan tata cara pemberian hak tersebut diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana di dalam Peraturan Pemerintah ini mencantumkan syarat tambahan bagi narapidana kasus tertentu. Melihat kenyataan demikian dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketidak sesuaian antara undang-undang dengan peraturan pelaksananya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada BAB I, Ketentuan Umum pasal 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.1. Penghormatan dan pemartabatan terhadap HAM merupakan suatu hal yang mulia. Adanya rasa saling menghormati, toleransi diantara sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa dapat memberikan rasa damai bagi siapapun di dunia ini.2

____________________________ 1

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor39 Tahun 1999 tentang HAM. Pengantar Redaksi Majalah Hukum dan HAM Nomor.24 May – Juni 2007, (Jakarta : Biro Humas dan HLN Departemen Hukum dan HAM, 2007), hal. 5. 2


Pada umumnya pakar hukum Eropa berpendapat bahwa Piagam Magna Charta di Inggris tahun 1215, sebagai proses awal lahirnya HAM. Piagam ini menegaskan bahwa kekuasaan absolut raja Inggris mulai dibatasi. Raja tidak lagi “ kebal hukum” dan harus mempertanggung jawabkan kehidupannya kepada rakyat melalui parlemen. Raja Inggris dapat mendengarkan hati nurani rakyat yang dipimpinnya. Pesan moral dari Piagam Magna Charta adalah jangan ada kesewenangwenangan dari penguasa karena hal itu berarti merendahkan martabat manusia.3 Setelah terjadi Perang Dunia II, pemimpin dan tokoh dunia menyaksikan dampak peperangan yang amat dahsyat dimana yang menjadi korban adalah sebagian besar rakyat yang tidak mengerti apa-apa. Kenyataan ini mendorong PBB untuk mencegah terjadinya perang serta berusaha untuk menciptakan perdamaian dunia. Inspirasi ini melatar belakangi terwujudnya Deklarasi Umum PBB, tentang Hak Asasi Manusia yang ditanda tangani pada tanggal 10 Desember 1948.4 Pesan moral dari deklarasi ini adalah “ jangan ada perang, jangan ada kesewenang-wenangan dari yang punya kekuatan “, karena itu harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk menjunjung tinggi martabat manusia (human dignity) agar tetap menjadi makhluk mulia.5.

____________________________ 3

H Utsman Surur. Dasar-Dasar HAM, Bahan kuliah diklat HAM, (Jakarta : Direktorat Jenderal HAM, 2008), hal. 3. 4 Ibid, hal. 4. 5 Ibid.


Sejak kemunculannya sampai hari ini HAM telah mengalami perkembangan dan perubahan yang dikenal dengan sebutan generasi HAM, generasi pertama meliputi hak-hak sipil dan politik, generasi kedua meliputi hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, akhirnya generasi ketiga memuat sejumlah hak-hak kolektif, seperti: hak atas perkembangan/kemajuan (development) hak atas kedamaian, hak atas lingkungan yang bersih, hak atas kekayaan alam dan hak atas warisan budaya.6 Yang ingin dijelaskan bahwa

masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia ada beraneka ragam,

beraneka ragam dalam habitat fisiknya, tradisi kulturalnya, nilai-nilainya, kosmologinya serta pandangannya tentang manusia dan dunia. Pemerintah,

masyarakat

dengan

berlandaskan

undang-undang

wajib

melindungi dan menjunjung tinggi HAM, sehingga prinsip-prinsip, manfaat dan kesederajatan yang melekat pada semua umat manusia terlaksana dengan baik, sehingga tidak ada lagi diskriminasi. Pernyataan yang tertuang dalam Mukaddimah Deklerasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi Nomor 217 (III). Salah satu kalimat yang menyatakan “ menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hakhak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, perdamaian dunia. Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.”7. ____________________________ 6

Satjipto Raharjo, Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya, dalam Muladi (ed), Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, (Bandung : PT Reflika Aditama, 2009), Hal. 219. 7 Departemen Hukum Dan HAM RI, Bahan Bacaan Training of Trainer HAM, (Depok :Direktorat Jenderal HAM, 2008), hal. 2.


Kalimat-kalimat tersebut adalah pedoman bagi peraturan mengenai HAM yang disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan Hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelmakan dalam Undang-Undang RI Nomor. 39 Tahun1999 yaitu tentang HAM. Undang-Undang HAM secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan tidak dihilangkan nyawanya, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintah, hak wanita, hak anak, hak atas kebebasan beragama.8 Berbicara tentang HAM maka akan selalu terfokus kepada masalah hak-hak saja, sedangkan disamping itu, tiap-tiap individu juga mempunyai kewajiban, dan tiap-tiap manusia tersebut dituntut untuk melaksanakan kewajiban tersebut, (yakni kewajiban dasar), kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan akan terlaksananya dan tegaknya Hak Asasi Manusia,9 jadi antara hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia harus berjalan seiring, dengan demikian maka akan dapat tercapai kehidupan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah maupun sesama masyarakat. Hak -hak setiap orang harus dilindungi dengan undang-undang, tidak seorangpun boleh dirampas kehidupannya secara sengaja, kecuali dalam pelaksanaan

____________________________ 8 9

Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal I ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.


hukum oleh pengadilan setelah ia diadili untuk suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman berdasarkan undang-undang.10 Perlunya implementasi akan kedudukan HAM dalam setiap insan adalah sebuah pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kerjasama, yang melibatkan aparat yang berhubungan dengan penegakan HAM dan rentan dengan pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 11. Penelitian ini khusus membahas mengenai HAM terhadap narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang dalam kesehariannya harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum (dalam hal ini Undang-Undang Pemasyarakatan agar dapat sejalan dengan Undang-Undang HAM), pemerintah melalui aparaturnya yaitu petugas pemasyarakatan dan juga sesama narapidana. Narapidana dalam keseharian sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kehidupan yang bersinggungan dengan pelanggaran HAM. ______________________________________ 10

Goran Melander, dkk., (ed), alih bahasa : Madayuti Petiwi (dkk), edisi revisi, Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, (Brill Academic Publishers 2004), hal. 66. 11 Pasal I ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.


Dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan warga binaan pemasyarakatan meliputi: narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.12 Cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.13. Pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dikaitkan dengan pelaksanaan dari tugas pemasyarakatan, maka peranan HAM sangat diperhatikan dan dapat menjadi salah satu dasar didalam mencapai tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Narapidana bukan saja obyek, melainkankan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan ____________________________ 12

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hadi Setiadi Tunggal (ed.), UU Permasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta : Harvarindo, 2000), hal. III. 13


yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana dapat berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.14. Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, rutan dan cabang rutan menyebabkan tidak layaknya kehidupan yang normal bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang dibina agar menjadi manusia yang sadar akan kesalahan, tidak mengulangi lagi, dan dipersiapkan menjadi manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain, turut serta dalam pembangunan guna kemajuan bangsa dan negara, adalah merupakan suatu hambatan bagi perlindungan HAM terhadap narapidana, seperti kamar hunian yang sesak dan padat karena dihuni oleh jumlah yang diluar kapasitas, yang menyebabkan kurangnya sirkulasi udara, bahkan tidak cukupnya tempat untuk merebahkan badan, layaknya manusia untuk tidur. Kenyataan menunjukkan bahwa sesungguhnya lembaga pemasyarakatan atau balai pemasyarakatan

sangat potensial untuk mendorong terjadinya pelanggaran

HAM. Hal ini diakibatkan oleh kewenangan petugas pemasyarakatan yang melaksanakan “ upaya paksa“ dalam penegakan hukum, yang mana hal tersebut pada hakekatnya meniadakan atau mengurangi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang. Permasalahan ini jika ditelusuri lebih jauh, faktor pencetusnya dapat dari petugas, tetapi tidak menutup kemungkinan juga sumber lain berasal dari warga ____________________________ 14

Ibid, hal. IV.


binaan itu sendiri.15. Pelanggaran peraturan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan seperti terjadinya perkelahian, pelarian dan pemberontakan, menyebabkan petugas harus meniadakan waktu istirahatnya yang seharusnya waktu istirahat, meniadakan waktu untuk berkumpul dengan anggota keluarga, bahkan petugas dapat cidera akibat perlakuan narapidana , yang kesemuanya itu juga adalah merupakan kendala bagi upaya perlindungan HAM. Secara umum tujuan sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan antara warga bianaan pemasyarakatan dengan masyarakat (re-integrasi hidup-kehidupan-penghidupan). Direktur Jenderal HAM dan Direktur Jenderal Pemasyarkatan Kementerian Hukum dan HAM RI, mengarahkan agar lebih memfokuskan pada pekerjaan yang berkaitan dengan cara memastikan agar aparaturnya dapat melaksanakan penegakan HAM, mengerti akan bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk HAM.16 Hal ini menjadi salah satu sumber rujukan untuk menjadi pedoman bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan HAM, baik yang bersentuhan dengan pribadinya sebagai aparatur (petugas) di lembaga pemasyarakatan maupun terhadap warga binaan pemasyarakatan. Menyadari hal tersebut , tugas yang diemban petugas pemasyarakatan sangat ____________________________ 15

Dep Kehakiman dan HAM RI, Panduan Penerapan HAM Bagi Petugas Pemasyarakatan, (Jakarta: 2003), hal. 2. 16 Majalah Hukum dan HAM, Op. cit. hal. 5.


erat dengan nilai kemanusiaan. Tugas dan fungsi petugas lembaga pemasyaraktan lainnya adalah melaksanakan tindakan dan pengamanan terhadap narapidana. Sehubungan dengan lokasi studi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku, maka akan dipaparkan sekilas gambaran tentang keadaan fisik lembaga pemasyarakatan tersebut sebagai berikut: Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku terletak di wilayah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Talawi. Pada awalnya status Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku adalah Klas IIB, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M. 16. PR. 07. 03 Tahun 2003 tentang Peningkatan Lembaga Pemasyarakatan dari Klas IIA menjadi Klas I, dan Lembaga Pemasayarakatan Klas IIB menjadi Klas IIA.17 Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku dibangun pada tahun 1978 di atas tanah seluas 2 Ha, luas bangunan 10.742 m2, daya tampung 235 orang, sekarang dihuni oleh 665 orang (data 28 April 2012) yang ditempatkan pada Blok hunian yaitu : blok A (khusus narapidana), blok B (khusus tahanan), blok C (khusus narapidana yang sudah dikaryakan), blok Wanita (khusus wanita), blok Karantina (khusus warga binaan pemasyarakatan yang sakit), blok Mapenaling (masa pengenalan lingkungan), dan blok Anak (khusus anak-anak). Melihat dari kapasitas dan dibandingkan dengan jumlah WBP yang ada, maka hal demikian sangat tidak layak bagi kehidupan seseorang, dimana kamar yang ____________________________ 17

Sumber Warta Pemasyarakatan, Nomor 16 Th. V – April 2004.


seharusnya diisi 6 orang, ditempatkan menjadi 15 sampai 20 orang, bahkan lebih. Hal ini jika dikaji dapat menjadi hambatan terhadap upaya perlindungan HAM bagi narapidana. Perkembangan situasi yang menunjukkan kecenderungan meningkatnya berbagai benturan kepentingan berbagai pihak, seringkali berkembang menjadi tindakan kekerasan yang berkesinambungan. Menggunakan tindakan kekerasan dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan dalam lembaga pemasyarakatan juga berpotensi terjadinya pelanggaran HAM. Gangguan ketertiban dan keamanan, seperti perkelahian, pembakaran, dan gangguan lainnya, sehingga petugas berkewajiban melakukan tindakan preventif maupun represif, dengan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku. Belakang ini keluar kebijakan Menteri Hukum dan HAM tentang moratorium remisi melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PasHM.01.02-42 tertanggal 31 Oktober 2001 prihal Moratorium Pemberian Hak Napi Tindak Pidana Korupsi dan Teroris. Menurut hemat peneliti, hal ini juga dapat menjadi hambatan terhadap perlindungan HAM bagi narapidana, karena dalam UU Nomor 12 tahun 1995 mengenai hak-hak narapidana tidak mengenal pengecualian, dan juga telah mengenyampingkan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Berdasarakan uraian tentang masalah yang muncul dalam penegakan dan perlindungan HAM, secara teoritis dan pada prakteknya masih sulit untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka


perlu untuk melakukan pengkajian terhadap masalah tersebut melalui penelitian Tesis berjudul : ” PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP NARAPIDANA SEBAGAI

WARGA

UNDANG-UNDANG

BINAAN NOMOR

PEMASYARAKATAN 12

TAHUN

BERDASARKAN

1995

TENTANG

PEMASYARAKATAN ”.

B. Perumusan Masalah Bedasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan ? 2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku ? 3. Bagaimana hambatan pelaksanaan perlindungan Hak Asai Manusia bagi narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Labuhan Ruku dan upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?


C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 1.

Untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

2. Untuk menganalisis tentang pelaksanaa perlindungan Hak Asasi Manusia bagi narpidana di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku. 3. Untuk menemukan dan menganalisis hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku dan upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian Bertitik tolak dari tujuan penulisan yang didasarkan pada tujuan penelitian yaitu; untuk menemukan jawaban dari pertanyaan melalui prosedur secara ilmiah,.maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis ; Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan ilmu hukum khususnya tentang HAM, sehingga literatur yang membahas tentang HAM, khususnya tentang perlindungan HAM terhadap narapidana


sebagai warga binaan pemasyarakatan berkembang sesuai dengan kondisi kekinian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi penelitian lebih lanjut. 2. Secara Praktis ; Manfaat penelitian ini secara praktis dapat disebutkan sebagai berikut : a. Sumbangan

pemikiran

pemasyarakatan

bagi

pemerintah

dalam

pembaharuan

sistem

yang dapat menjamin tegaknya HAM bagi narapidana

sebagai warga binaan pemasyarakatan dengan tetap memperhatikan hak-hak petugas pemasyarakatan sebagai seorang manusia

yang mempunyai

kekurangan, keterbatasan dan juga kelebihan. b. Bagi petugas pemasyarakatan, agar dapat memahami tentang makna HAM, dan juga dapat memberikan pengenalan HAM bagi warga binaan pemasyarakatan, sehingga masing-masing dapat menghindari perbuatan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM. c. Bagi warga binaan pemasyarakatan, agar dapat memahami tentang HAM, dengan memahami HAM akan diharapkan mereka dapat terhindar dari perbuatan pelanggaran HAM dan kelak nanti selesai menjalankan hukumannya dapat turut serta membangun negara ini dalam uapaya penegakan HAM.


E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Program Studi Ilmu Hukum maupun Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, baik dalam seminar maupun diskusi panel, ternyata penelitian dengan judul yang sama dengan penulis teliti belum pernah dilakukan dan dibahas oleh peneliti yang lain sebelumnya. Meskipun ada beberapa kesamaan dalam pembahasan topik tentang perlindungan HAM, seperti Tesis yang berjudul “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia Tahanan dan Narapida.”oleh: Hamdi Hasibuan, tahun 2009, meneliti tentang peran lembaga pemasyarakatan anak Medan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam hal penegakan

hukum

dan

perlindungan

hak

asasi

tahanan

dan

narapidana,

“Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan di dalam UndangUndang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”, oleh: Gayatri Rachmi, tahun 2009, meneliti tentang perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan serta dampak terhadap pelaksanaan tugas akibat dari tidak jelasnya UU Nomor 12 tahun 1995 dalam melindungi petugas, dan “Penegakan Hak Azasi Manusia (Ham) Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Nanggroe Aceh Darussalam (Nad)”, oleh: Ade Irma Suryani, tahun 2003, menelti tentang penegakan HAM di Nangro Aceh Darussalam sebelum lahirnya UU Nomor 39 tahun 1999. Penelitian yang dilakukan sebelumnya berbeda dengan penelitian ini, baik dalam pendekatan topik penelitian maupun perumusan masalahnya. Oleh karena itu, peneliti berkeyakinan bahwa penelitian tesis ini masih asli dan aktual dan keaslian secara akademis dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti bertanggung jawab secara penuh apabila ternyata dikemudian hari terdapat unsur plagiat dalam penelitian ini.


F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 1. Kerangka Teori Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah natural rights. Hal ini karena konsep-konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. HAM yang dipahami sebagai natural rights merupakan suatu kebutuhan dari relitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.18 Semula HAM berada di negara-negara maju, namun sesuai dengan perkembangan, maka negara-negara berkembang seperti Indonesia mau tidak mau sebagai anggota PBB, harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia. UUD 1945 belum mencantumkan HAM secara transparan akan tetapi setelah Amandemen I sampai IV UUD 1945, ketentuan tentang HAM dijelaskan pada pasal 28 A sampai 28 J.19 Perkembangan selanjutnya pemerintah Indonesia instrumen HAM Internasional

meratifikasi

dan menetapkan peraturan perundang- undangan

____________________________ 18

Slamat Marta Wardaya, Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Muladi (ed), Op. cit, hal. 3. 19 Lihat UUD 1945 Pasal 28A sampai 28J.


mengenai HAM, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta yaitu hak-hak yang bersifat kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.20 Melindungi, menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia harus dilaksanakan oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pada saat ini setiap negara yang modern selalu memasukkan nilai-nilai HAM dalam pembuatan konstitusinya, yaitu berupa pembatasan kekuasaan oleh penguasa. Salah satu ciri khas konstitusi negara modern adalah : konstitusinya berfungsi untuk membatasi kekuasaan dari penguasa dan menjamin hak-hak dari yang dikuasainya.21 Di Indonesia dalam proses pembuatan dan perumusan sebuah undang-undang, legislatif acap kali dipengaruhi oleh 2 faktor yang berperan, yaitu antara kepentingan politik dan kepentingan berlakunya hukum yang saling bergumulan dalam berebu t ____________________________ 20

Harkristuti Harkrisnowo, Perlu Kerjasama Untuk Implementasikan HAM, Majalah Hukum dan HAM, Op. cit, hal. 7. 21 Benny Harman, Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dan Pelaksanaannya di Indonesia,Makalah : Progaram pasca Sarjana (S-3) Studi Ilmu Hukum, ( Jakarta : Universitas Indonesia, 2002), hal. 13.


peran.22 Padahal hukum menghendaki lahir dan berdiri dengan sendirinya, dalam arti tanpa dipengaruhi oleh politik, jika hukum dipengaruhi politik, maka hukum dapat menjadi alat penguasa, hukum akan berpihak kepada yang kuat dan yang berkuasa. Hukum yang membawa panji-panji keteraturan dan ketertiban, misalnya ternyata dapat menimbulkan suasana yang sebaliknya, ia tidak hanya bersifat ordegenik, melainkan juga kriminologi. Produk legislasi yang memiliki maksud dan ideal tertentu, sebagai mana dapat dibaca pada bagian konsiderans pada waktu dilaksanakan dapat menimbulkan distorsi struktur lokal yang telah mapan.23 Sebagai contoh yang sesuai dengan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini yakni tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana sebagai warga binaan pemayarakatan di lembaga pemasyarakatan. Dalam proses pelaksanaannya tidak terlepas dari koridor yang telah diamanatkan dalam undang-undang yaitu UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasayarakatan. Meskipun undang-undang telah mengatur hal-hal yang berkenaan dengan hak asasi manusia dan bagai mana aparatur pemerintahan, negara, hukum dan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dan juga tidak akan menyinggung hak asasi seseorang, demi perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri, namun kenyataannya dengan lahirnya undang-undang tersebut tidak serta merta dapat tegaknya perlindungan hak ____________________________ 22 23

M. Solly Lubis, Kebijakan Publik, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hal. 57. Satcipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, (Jakarta : Kompas, 2008), hal. 3.


asasi manusia disemua lini kehidupan bermasyarakat. Mencermati fakta aktual yang terjadi dalam upaya pemberantasan pelanggaran HAM dan tindak pidana pelanggaran HAM yang terjadi, belumlah optimal. Kiranya perlu dikaji banyak hal tentang sebab-sebab yang dapat mendatangkan kegagalan daripada tujuan tersebut. Perbuatan pelangaran hak asasi manuasia dapat menimbulkan kehidupan yang tidak harmonis didalam pergaulan hidup, baik hubungan bermasyarakat dalam wilayah kecil maupun hubungan bernegara dalam wilayah yang besar. Untuk itu perlu ditingkatkan secara terus menerus usaha-uasaha pemahaman tentang HAM sehingga dapat mencegah dan memberantas pelanggaran HAM disemua aspek kehidupan. Karakteristik pelanggaran HAM telah menimbulkan pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda, baik dikalangan para praktisi hukum maupun para teoritisi hukum tentang batasan pelanggaran HAM, hal tersebut disebabkan belum singkronnya antara undang-undang tentang HAM dan undang-undang tentang pengadilan HAM, dan lebih parah lagi apabila kasus pelanggaran HAM sudah diintervensi dengan berbagai kepentingan diluar kepentingan hukum dengan berbagai dalil dan argumentasi sehingga tidak mudah untuk mengungkapnya, sebagai mana yang diharapkan oleh masyarakat dan para pemerhati keadilan dan pemerhati HAM dinegeri ini.


Tidak dapat dipungkiri bahwa teori-teori perlindungan HAM dari para pemikir HAM terkemuka yang berkembang di dunia Barat terutama Eropa sejak abad pertengahan sampai sekarang berpengaruh terhadap pembentukan dan perkembangan sitem perlindungan HAM di Indonesia. Tentu saja teori-teori tersebut tidak diadopsi dan digunakan secara penuh seratus persen seperti aslinya. Dalam banyak aspek telah diubah untuk disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi. Teori ataupun pemikiran Hans Kelsen tentang hukum dan negara serta implementasinya

terhadap

perlindungan

hak

asasi

manusia, bahwa

pada

hakekatnya negara sebagai personifikasi tata hukum nasional, sehingga tertib hukum tidak ada bedanya dengan tertib negara.24 Beliau mengemukakan “sebenarnya tidak ada kewajiban dan hak negara”. Kewajiban dan hak selalu merupakan kewajiban dan hak para individu, namun beliau tidak menyangkal keterikatan pemerintah atau orang-orang yang mewakili negara terhadap norma-norma hukum dalam hal berhubungan dengan warga negara. Penyangkalan Hans Kelsen terhadap keterkaitan negara dengan hukum tidak bersifat absolut, karena organ-organ negara (dalam arti sempit/materiil) tetap terkait perbuatannya dengan norma-norma hukum. Mengenai pertanggung jawaban dari aparatur/organ negara tidaklah bersifat serta merta, artinya terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan bukanlah menjadi kewajiban negara bersangkutan. Pertanggung jawaban akan muncul bila mana tindakan pemerintah yang diduga telah menimbulkan kerugian dan pelanggaran hak-hak rakyat dilakukannya dengan melanggar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.25 ____________________________ 24

Lilik Mulyadi, Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dan Negara Serta Implementasinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia (Kajian Dari Perspektif Teori Hukum), WWW.PN Kepanjen.go.id, diakses tgl 7 Desember 2011. 25 Ibid.


Melihat pendapat tersebut, sangat sesuai dengan petugas pemasyarakatan, jika dikaitkan dengan pelaksanaan tugas aparatur pemasyarakatan dalam tugasnya, seolaholah telah terjadi pelanggaran HAM disana, karena telah melaksanakan pengekangan terhadap hak seseorang untuk bebas, namun disebabkan oleh karena pelaksanaan penahanan dan pengekangan tehadap kebebasan warga binaan tersebut berdasarkan undang-undang yang sah maka tindakan tersebut sah dan tidak dapat dikatakan pelanggaran HAM dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai contoh lain, yaitu UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, BAB III Hak Asasi dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian kesatu Hak Untuk Hidup, Pasal 9 ayat (1) “Setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”, mengacu kepada bunyi dari pasal tersebut diatas, seolah olah hukuman mati adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia, namun oleh karena pelaksanaan hukuman mati yang berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang sah berlaku, maka hukumam mati tersebut tidak dapat dikatakan pelanggaran HAM. Berbicara tentang hak asai manusia sering kali pikiran terpokus kepada hak saja, seyogyanya sebelum hak diberikan terlebih dahulu melaksanakan kewajiban, sebagai mana tercantum dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa’’ Kewajiban

dasar

manusia

adalah

seperangkat

kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia’’.26 ____________________________ 26

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM.


Sudah lazim bila melawankan konsep “kewajiban” dengan konsep “hak” dan memberikan prioritas peringkat kepada hak. Dalam lingkup hukum, kita berbicara tentang “hak dan kewajiban”, dan bukan “kewajiban dan hak”, seperti halnya dalam lingkup moral, dimana penekanan yang lebih besar diberikan kepada kewajiban, dan kita berbicara tentang hak sebagai sesuatu yang berbeda dari hukum.27 Adanya kewajiban pertanggung jawaban pemerintah ini secara contrario merupakan wujud perlindungan hukum dari negara melalui aparatnya terhadap warga negara atau rakyatnya. Dengan kata lain pendapat Hans Kelsen secara tersirat pada hakekatnya mengakui keberadaan dari konsep negara hukum, yang menurut Sri Soemantri Martosoewignjo memiliki ciri sebagai berikut: 28 a. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan; b. adanya jaminan hak-hak asasi manusia (warga negara); c. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Menyimak berbagai pemikiran Hans Kelsen yang telah dikemukakan diatas, dalam perspektif hak asasi manusia ada beberapa hal yang menarik dicermati. Beberapa hal yang dimaksudkan dalam konteks wilayah kedaulatan negara adalah terkait dengan kewajiban negara beserta pemerintahannya untuk melindungi hak asasi manusia, dapat dipertanggung jawabkannya

aparat

pemerintah atas dugaan

atau adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia, adanya kewajiban negara untuk ____________________________ 27

Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Hukum Normatif, diterjemahkan oleh : Raisul Muttaqien dari buku Hans Kelsen, Pure Theority of Low, (Berkely University of California Press, 1978), (Bandung : Nusa Media, 2010), hal.143. 28 Lilik Mulyadi, Loc. cit.


memperbaiki dan menyempurnakan tata hukum nasional yang terbukti menjadi sebab tindakan aparat pemerintah yang menurut hukum telah melanggar hak asasi manusia. Sedangkan dalam konteks hubungan internasional, salah satu masalah yang menarik adalah tidak dapat dipertanggung jawabkannya suatu negara oleh negara lain terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung dinegaranya. Kaitannya dengan negara Indonesia sebagai negara hukum, hal ini tentunya merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu syarat negara hukum. Pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia dalam konstitusi suatu negara sejalan dengan hasil penelitian K.C Wheare yang menunjukkan bahwa dari sebagian besar konstitusi negara-negara di dunia, hampir semua memuat tentang perlindungan hak asasi manusia.29 Kewajiban perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak terbatas melalui penormaan melalui UUD 1945. Penormaannya lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari UUD 1945 untuk mengatur mengenai mekanisme penerapan ataupun penegakannya menjadi sangat penting agar ada acuan yang jelas dan tegas bagi aparat (organ) negara. Dengan demikian, secara asas dan kaidah, maka hak-hak dasar manusia sebaiknya diatur pada UUD 1945, sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga dan proses penegakan hak-hak dasar manusia perlu didelegasikan kepada perudang-undangan yang lebih rendah, seperti ____________________________ 29

Ibid


Ketetapan MPR, undang-undang dan peraturan pemerintah. Kewajiban penormaan seperti diatas sejalan dengan amanat ayat (5) Pasal 28 UUD 1945 amandemen kedua yang menetapkan “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.30 Hal ini telah diimplementasikan dengan lahirnya UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Adanya penormaan yang jelas serta tegas merupakan instrumen yuridis yang sangat penting bagi pihak yudikatif maupun warga negara dalam menilai dan meminta pertanggung jawaban aparat pemerintah bila mana diduga atau terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dilain pihak penormaan seperti itu menjadi alat bagi aparat/organ pemerintah dalam bertindak menurut hukum sehingga sulit diminta pertanggung jawaban secara individu meskipun tindakan yang dilakukannya diduga melanggar hak asasi manusia. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan wujud implementasi dari prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah. Terdapat beberapa sarana yang dapat dipergunakan untuk ditempuh rakyat didalam memperjuangkan hak asasinya, baik melalui jalur Yuridis maupun non Yuridis. Jalur Yuridis antara lain dilakukan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan HAM yang saat itu telah dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tertanggal 8 Oktober 1999, sebelum lahirnya UU RI _________________________ 30

UUD 1945 (amandemen II) Pasal 28 ayat(5).


Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jalur non Yuridis dapat ditempuh, antara lain melalui pengaduan kepada Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia yang telah dibentuk di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, pemberitaan melalui media massa sebagai sarana penekan (pressure) kepada Pemerintah, maupun pengaduan

kepada

lembaga-lembaga internasional yang

mempunyai akses menekan kepada Pemerintah Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia, seperti IMF, Bank Dunia, PBB dan lain sebagainya. Latar belakang terbentuknya lembaga Pengadilan HAM di Indonesia adalah karena adanya dugaan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat di berbagai tempat di Indonesia. Pelangaran yang diduga terjadi sering kali cenderung berupa tindakan bersifat pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenangwenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicialkilling), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, atau diskriminasi yang dilakuakan secara sistematis (systematic discrimination), yang menimbulkan kerugian baik meteriil maupun inmateriil serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perorangan maupun masyarakat.31 Kondisi seperti itu mempunyai dampak yang sangat luas baik nasional maupun internasional, antara lain mengakibatkan menurunnya kepercayaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Disamping itu, juga menjawab tuntutan reformasi yakni terciptanya suasana yang kondusif berupa ketertiban, ketenteraman dan ____________________________ 31 Pirhot Nababan, Perlidungan HAM Dalam Kerangka Hukum, http://pirhot-nababan blogspot.com/2007/09/, diakses pada tgl 22 januari 2012.


keamanan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa yang beradab. Teori positivis (positivist theory), yang berpandangan bahwa hak harus dituliskan dalam hukum yang riil, misalnya melalui konstitusi. Konsepsi HAM yang berkembang mempunyai hakikat untuk melindungi kepentingan perseorangan individu.32 Pada saat ini telah ada beberapa instrumen yuridis untuk melindungi HAM, seperti yang telah dituliskan diatas. Persamaan dihadapan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, setiap warga negara selalu mendapat tempat yang sama dihadapan hukum. Secara teoritis, persamaan merupakan prinsip atau asas yang melekat pada hakekat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.33 Menurut International Encyclopedia of The Social Scienes, apabila dikatakan manusia sama, namun dalam kenyataannya terdapat ketidak samaannya karena karakteristik manusia yang memiliki perbedaan, seperti : perbedaan seks, warna kulit, karakter watak dan sebagainya juga didasarkan pada berbagai

institusi

manusia yang berbeda seperti perbedaan kewarganegaraan, agama tingkat sosial dan sebagainya.34 ____________________________ 32

Ibid. Ramli Hutabarat, Persamaan Dihadapan Hukum Sebagai Antithese Terhadap Diskriminasi Hukum, Makalah, disampaikan pada Seminar Sehari yang diadakan oleh staf ahli Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 1 Desember 2011 di Aula Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, hal. 3. 34 Pirhot Nababan, Loc. cit. 33


Substansi yang mengemuka dalam International Encyclopedia of The Social Scienes itu adalah bahwa manusia itu sama, hanya berdasarkan karakteristiknya manusia memiliki perbedaan. Untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam pergaulan hidup manusia mestilah mencari penyelesaiannya berdasarkan persamaan bukan perbedaan.35 Dalam upaya penegakan HAM, lembaga pemasyarakatan juga mempunyai peran yang sangat strategis, yaitu melindungi hak-hak narapidana, dimana sistem pemasyarakatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 telah menggariskan hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan, tanpa kecuali.36 Pada awalnya konsep pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan secara formal oleh Saharjo, dan perumusan lebih lanjut dilakukan melalui Konferensi Nasional Kepenjaraan di Lembang, Bandung, tanggal 27 April hingga 7 Mai 1964. Perkembangan selanjutnya yang penting nilainya berhubungan dengan penelitian ini adalah : difungsikannya unit-unit pelaksana teknis pemasyarakatan sebagai pelindung hak asasi manusia. Kehidupan di lembaga pemasyarakatan adalah merupakan miniatur dari kehidupan di masyarakat umumnya, dimana permasalahan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dijadikan gambaran dari kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan. ____________________________ 35

Ibid. Didin Sudirman, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, (Jakatra : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007), hal. 18. 36


David J Ruthman mengatakan bahwa keberadaan penjara adalah sebuah tuntutan

masyarakat

agar

masyarakat

luar

bisa

bebas

dari

kejahatan.37

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemidanaan dalam tata peradailan pidana.38 Petugas pemasyarakatan adalah abdi Negara dan abdi masyarakat, yang dalam pelaksanaan tugasnya wajib menghayati dan mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna. Petugas harus memiliki kemampuan profesional dan moral.39 Dalam melaksanakan kewajiban mereka, para petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia, menjaga dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia semua orang.40 Untuk

membangun

kondisi lembaga pemasyarakatan yang ideal maka

seharusnya berpedoman pada peraturan yang telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 12

tahun

1995

maupun intsrumen internasional tentang Peraturan Minimum

Untuk Perlakuan Terhadap Narapidana, meskipun Indonesia belum meratifikasinya yaitu : Standart Minimum Rules for The Treatmen of Prisoners (SMR).41 ____________________________ 37

Susi susilawati, Penyimpangan Beberapa Norma Kehidupan Ditinjau dari Sudut Sosiologi Hukum dalam Pelaksanaan Pengamanan/Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatn, WartaPemasyarakatan Nomor II- TH III- Nopember 2002. 38 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 39

Adi sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia, (Jakarta : Montasad, 2004), hal. 14.

40

Lihat Pasal 2 Aturan Tingkah Laku Bagi Petugas penegak Hukum ( Code of Conduct for Law Enforcemen Officialis). 41

. Diktat Pelatihan HAM, Pemenuhan HAM Bagi Tahanan dan Narapidana, (Jakarta : Dirjend Perlindungan HAM RI, 2006), hal. 8.


Berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995, dimana hak - hak terpidana telah dicantumkan secara tegas, mengisyaratkan adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap petugas pemasyarakatan “wajib” memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar salah satu tujuan dari penegakan hukum yakni dalam rangka “memanusiakan manusia” dapat tercapai.42 Namun yang masih menjadi kendala yang dihadapi oleh pemasyarakatan untuk melayani hak-hak warga binaan pemasyarakatan adalah menyangkut sarana dan prasarana termasuk biaya, yang masih sangat terbatas sehingga upaya tersebut masih dirasakan kurang efektif.43 Perlindungan HAM di lembaga pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik apabila sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab Negara terpenuhi sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun sarana dan prasarana telah memadai, akan tetapi para petugas pemasyarakatan tidak mengenal/memahami hak para narapidana dalam proses pemasyarakatan, maka cenderung perlindungan HAM terhadap narapidana tidak akan tercapai. Wujud nyata HAM dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan disusun hanya bersifat sederhana, sebab itu masih memerlukan pengembangan teknis yang lebih detail sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Patut disadari, bahwa kualitas dan

____________________________ 42 43

Didin Sudirman, Loc.cit. Ibid.


kemampuan petugas serta sarana dan prasarana adalah merupakan suatu tuntutan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan wujud nyata HAM dalam tugas pemasyarakatan.44 Dapat dirasakan, setahap demi setahap telah tercapai kemajuan dalam memenuhi sarana dan prasarana tersebut, akan tetapi kualitas dan kemampuan petugas dalam bidang HAM masih perlu peningkatan, oleh karena itu penerapan wujud nyata HAM dalam tugas pemasyarakatan diperlukan suatu pertimbangan kongkrit agar terhindar dari kemungkinan terjadi gejolak sosial di dalam lembaga pemasyarakatan yang cenderung kearah gangguan keamanan dan ketertiban. Pelatihan HAM secara signifikan bagi petugas pemasyarakatan perlu diprogramkan dan dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa pada lembaga pemasyarakatan sangat rentan terjadi pelanggaran HAM.45 2. Kerangka Konseptual Konsep adalah sebuah rencana, ide, pemikiran, pola atau model. Konseptual adalah merupakan defenisi dari operasional dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini. Kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.46 ____________________________ 44

Diktat Pelatihan HAM, Pemenuhan HAM Bagi Tahanan dan Narapidana, Op. cit, hal. 17. Ibid. 46 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 80. 45


Konsepsi adalah suatu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstrak dan realitas.47 Oleh karena itu untuk mencegah perbedaan penafsiran (interpretatie)48 terhadap terminologi yang dipakai dalam penelitian ini,

maka

perlu dijelaskan

defenisi operasional dari beberapa terminologi sebagai berikut : a. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.49 b. Perlindungan HAM adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. c. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang - undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan __________________________ 47

Tan Kamello Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, ( Bandung Alumni, 2004), hal.58. 48 Interpretatie disebut juga interpretasi/ penafsiran ; memberikan pendapat atau pandangan secara teoritis terhadap sesuatu. M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya : Reality Publisher, 2009), hal. 294. 49 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia..


memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.50 d. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.51 e. Petugas Pemasyarakatan adalah merupakan Pejabat Fungsinal Penegak Hukum yang

melaksanakan

tugas

dibidang

pembinaan,

pengamanan dan

pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.52 f. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.53 g. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.54 h. Sistem Pemasyarakatan adalah sebuah sistem yang diselengarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi

manusia seutuhnya,

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

aktif

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga ____________________________ 50 51

52 53 54

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.


yang baik dan bertanggung jawab.55 i. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.56

G. Metode Penelitian Setiap penelitian pada hakekatnya mempunyai metode, dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.57 Penelitian merupakan suatu usaha pencarian dan tidak sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek.

1. Jenis dan Sifat Penelitian Penelitian mengenai aspek hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, seperti peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, peraturan perundang-undangan tentang Pemasyarakatan dan bahan-bahan hukum lainnya. Jadi bahwa metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika keilmuan hukum ________________________ 55

Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 57 Jujun S. Suria Sumantri, Filsafat Ilmu Pengantar Populer, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), hal. 328. 56


dari sisi normatifnya.58 Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.59 Penelitian hukum empiris dipergunakan untuk melihat kenyataan hukum dalam praktek penyelenggaraan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Labuhan Ruku. Berdasarkan dari rumusan permasalahan dan tujuan penelitian dari tesis ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa permasalahan yang dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu pemberian, suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis atau teori-teori.

2. Sumber Data Pada penelitian hukum normatif, bahan perpustakaan merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat

pribadi, buku-buku harian, sampai pada

____________________________ 58

Soejono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal.14. 59 Jhony Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum normatif, (Malang : Bayu Media Publishing, 2005), hal. 294. .


dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.60 Untuk memperoleh hasil data yang akurat dan signifikan, data dikumpulkan melalui studi perpustakaan (library research), selanjutnya data sekunder yang diperoleh dari library research, tersebut diolah guna mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari sebuah penelitian baik berupa peraturan perundangundangan maupun karya ilmiah lainnya. Sumber data sekunder (bahan hukum) yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari : a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu : UUD tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undamg-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan peraturan-peraturan dibawahnya. b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan

mengenai

bahan

hukum

makalah, jurnal-jurnal, pendapat

ahli

primer seperti buku-buku, makalahserta

hasil penelitian yang relevan

dengan permasalahan yang diteliti. c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus hukum, Kamus besar bahasa Indonesia Ensiklopedia hukum. ____________________________ 60

Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 122.


Sumber data primer dipergunakan untuk mendukung data sekunder, sumber data primer didapat melalui wawancara dengan beberapa informan, yaitu : (1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Ka LAPAS) (2) Kepala Keamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP) (3) Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan anak Didik (Kasi Banadik) (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha (5) Kepala Seksi Kegiatan Kerja (6) Kepala Sub Seksi Registrasi (7) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (8) 10 orang narapidana.

3. Teknik Pengumpulan Data Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Menginventarisasi dan menilai peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan penelitian ini.


b. Menginventarisasi dan menilai buku-buku literatur yang pokok pembahasannya berkenaan dengan sistem pemasyarakatan dan perlindungan HAM. c. Menginventarisasi dan menilai serta memilih secara selektif bahan-bahan bacaan lainnya, seperti majalah, surat kabar, buletin yang menunjang dan memperkaya penelitian ini. Sementara itu, pengumpulan data primer dilakukan dengan tehnik wawancara mendalam (in-depth interviews) terhadap para informan yang ditetapkan melalui tehnik purposive sampling.

4. Analisis Data Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.61 Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data, kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis. Metode deduktif berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian menghadirkan objek yang diteliti untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.62 Kerangka berfikir deduktif dan induktif akan membantu sebuah penelitian, khususnya dalam taraf konsistensi serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana


yang telah ditetapkan

oleh asas-asas yang berlaku umum dalam perundang-

undangan. 63 ____________________________ 61

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),

hal. 103. 62

Piter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006),

hal. 42. 63

Bambang Sunggono, Methode Penelitian Hukum Suatu Pengantar, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 19

Langkah awal dari penelitian ini terlebih dahulu memilih bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang berisi peraturan perundang - undangan serta kaidah-kaidah hukum perlindungan HAM,

yang

mengatur

dan

berkaitan

dengan

masalah

masalah pemasyarakatan, serta menemukan prinsip-prinsip

hukum lainnya, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka teori yang ada. Selanjutnya

menarik

kesimpulan dari hasil

penelitian yang

diperoleh dengan menggunakan logika berfikir deduktif dan induktif, sehingga dapat menemukan serta memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan.


BAB I PENDAHULUAN. dikaitkan dengan hak asasi manusia. Penegakan, perlindungan, penghormatan,

Recommend Documents