xi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, terutama masalah Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Dasar 1945 dituangkan dalam Bab XA Pasal 28D serta di bentuknya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penghormatan terhadap HAM merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak mana pun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan Negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga Negara. Adalah tugas Pemerintah dan seluruh warga Negara untuk memastikan bahwa hak-hak asasi dapat dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya.1 Salah satu tujuan Negara Indonesia termuat dalam pembukaan UndangUndang Dasar (UUD1945) adalah…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…Maksud dan tujuan tersebut Negara yang
1
Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 1
1
melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.2 Bangsa pada hakikatnya terdiri atas manusia-manusia, dalam pengertian bangsa secara politik adalah suatu masyarakat yang berada dalam suatu daerah atau wilayah yang sama dan mereka tunduk pada kepada kedaulatan Negaranya sebagai suatu kekuasaan yang tertinggi keluar dan kedalam.3 Manusia-manusia dalam suatu Negara mempunyai kelompokkelompok tersendiri, kelompok inilah yang harus dilindungi, termasuk kelompok Narapidana. Narapidana menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (7) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Sedangkan ayat (6) terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kenyataannya Narapidana adalah orang yang telah terbukti bersalah dengan putusan pengadilan, namun dengan demikian mereka tetaplah manusia yang mempunyai hak-hak asasi tertentu yang terus melekat padanya selama ia masih hidup. Jenis pelanggaran terhadap Narapidana yang sering terjadi di Indonesia adalah penyiksaan, makanan yang tidak layak, kurangnya perhatian masalah kesehatan, diskriminasi dan sebagainya. Pelanggaran–pelanggaran tersebut sering dilakukan oleh pejabat pemerintah/ petugas LAPAS maupun oleh sesama
2 3
PenjelasanTentang UUD1945. Arif Pramono Achmadi, Pendidikan Kewarganegaraan X, http://ajrc-aceh.org/wpcontent/uploads/2009/05/perlindungan-hak-asasi-narapidana1.pdf, tanggal akses 12 November 2009 (12.45)
2
penghuni Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Kejadian yang sering dialami oleh Narapidana adalah penyiksaan secara fisik seperti kekerasan/ perploncoan terhadap Narapidana, hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Hak Asasi Manusia maupun peraturan lain yang mengatur tentang bebasnya segala bentuk penyiksaan.4 Pengertian tersebut sebenarnya inti dari pemenjaraan dan tindakantindakan lainnya yang bersifat memutus hubungan seseorang dengan dunia luar. Pelepasan hak itu dilakukan dengan cara merampas kemerdekaannya. Namun kenyataannya, penderitaan para Narapidana di Indonesia dan juga di banyak Negara lain, tidak sampai di situ saja. Dari hari ke hari, mereka harus berjejal sepuluh atau lebih dalam sel berkapasitas dua orang dan mengisi perut dengan makanan kualitas gizi alakadarnya. Kondisi yang demikian, lambat atau cepat mampu menjerumuskan siapapun menjadi manusia tak berharkat. Dengan demikian, para Narapidana setiap waktu dikondisikan rentan terhadap berbagai bentuk penganiayaan, penyiksaan, ataupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya seperti penyiksaan psikologis. Perlulah diingat bahwasannya penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut Pemasyarakatan. 5
4 5
Ibid Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan., Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 3
Pada hakikatnya Manusia memiliki hak-hak sejak lahir yang harus dilindungi keberadaannya oleh Negara dan tidak memandang status apapun seseorang. Tujuannya adalah menjamin keberadaan hak-hak setiap orang agar bisa hidup dengan layak dan baik. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana seperti penyiksaan fisik sekiranya dianggap seperti sudah menjadi kebiasaan kepada Narapidana baru yang dilakukan oleh Narapidana lama maupun Instansi yang terkait. Banyak kalangan yang menganggap bahwa perlakuan terhadap Narapidana tersebut dapat dianggap patut diperoleh oleh setiap Narapidana, karena
Narapidana
sudah
merampas
dan
atau
mengambil
dan
atau
menghilangkan hak orang lain. Masalah tersebut harus dikaji lebih serius oleh pemerintah sehingga sisi negativ Narapidana tidak selalu dianggap sebagai manusia yang tidak bermartabat, karena tidak semua Narapidana melakukan tindak pidana dengan sengaja melainkan juga karena kealpaannya. Dari pernyataan tersebut, alasannya apakah orang yang melakukan kejahatan yang merampas hak orang lain, pembalasannya juga harus dengan cara merampas hak pelaku kejahatan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut tidak efektif untuk mengembalikan pelaku kejahatan menjadi lebih baik. Dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dituangkan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia dan tidak adanya segala bentuk penyiksaan fisik maupun non fisik serta diskriminasi terhadap Narapidana. Hal tersebut merupakan tugas Negara yang harus menjaga hak-hak setiap warganya yang berdasarkan 3
4 Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga serta melindungi warganya dari segala bentuk penyiksaan dan diskriminasi, serta memberikan jaminan agar warga Negara dapat merasa terlindungi.Sehingga dengan adanya perlindungan dari Negara setiap warga Negara dapat terhindar dari segala bentuk penyiksaan maupun diskriminasi.6 Lembaga Pemasyarakatan merupakan muara terakhir dari sistem peradilan pidana yang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan dan sampai adanya putusan tetap yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Lembaga Pemasyarakatan tempat dimana seseorang harus menjalani hukuman yang sudah diputus. Dari proses tersebut bertujuan agar seseorang mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, dan ini bisa terwujud ketika peraturan yang ada benar-benar dilaksanakan dengan konsisten. Dalam pentahapan sistem peradilan pidana inilah maka lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai Lembaga Pemasayarakatan merupakan empat pilar yang memungkinkan penegakan hukum dan keadilan yang menghargai hak asasi manusia bisa diwujudkan. Terabaikannya
pemenuhan
hak-hak
dasar
Warga
Binaan
Pemasyarakatan (WBP), baik yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang didalamnya juga mencamtumkan sepuluh
6
prinsip
Pemasyarakatan,
kemudian
adanya
beberapa
hukum
Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
5
Internasional seperti Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, bahkan PBB pada tahun 1955 telah mengeluarkan apa yang Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners atau Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi perlakuan terhadap Narapidana. tidak dipenuhinya secara ideal hak-hak Narapidana ini sesungguhnya merupakan efek kesekian dari begitu kompleksnya masalah yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan. 7 B. Rumusan Masalah Dari latar belakang tersebut diatas ada permasalahan yang harus dikaji terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh seorang Narapidana. Maka penulis ingin mengkaji lebih dalam dari permasalahan tersebut, adapun hal yang perlu diteliti yaitu : 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Klaten? 2. Bagaimanakah penerapan perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Klaten? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban atas 7
Lollong M. Awi, Reformasi Hukum Nasional Lembaga Pemasyarakatan, http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=Konstitusi&op=detail_konstitusi&id=33 tanggal akses 30 Desember 2009 (11.10)
6
permasalahan tentang: 1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Klaten. 2. Untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tepat diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Klaten. D. Tinjauan Pustaka Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus di hormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan Negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.8 Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah kewajiban Negara yang menjamin keberadaan hak-hak yang di miliki setiap individu. Yang dimaksud dengan perlindungan yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun Negara untuk menjaga, menghormati serta melakukan pemenuhan terhadap hak setiap manusia, yang diatur dalam suatu perundang-undangan. Pengingkaran terhadap hak asasi berarti mengingkari martabat kemanusiaan, oleh karena itu Negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia 8
Septi Nurwijayanti, Nanik Prasetyoningsih, Politik ketatanegaraan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, , 2007, hlm. 123
7
pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.9 Hal ini ditindak lanjuti dengan Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 yang menyepakati agar anggota PBB untuk secepatnya mengesahkan perangkatperangkat Internasional yang sangat penting di bidang Hak Asasi Manusia, termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan. Untuk menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia tersebut, Indonesia pun akhirnya mengesahkan ratifikasi konvensi menentang penyiksaan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang telah diterima oleh masyarakat Internasional sebagai salah satu perangkat Internasional di bidang Hak Asasi Manusia yang sangat penting.10 Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiranpemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem Pemasyarakatan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. 9
Moch. Faisal Salam, Peradilan HAM Di Indonesia, Bandung, Pustaka, 2002, hlm. 8 Tutut Herlina, Penyiksaan Tahanan, Sebuah Fakta yang Terabaikan, 25 Mei 2004 Copyright © Sinar Harapan 2004 tanggal akses 30 Desember 2009 (11.20)
10
8
Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Sedangkan tujuan Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar
menyesali
perbuatannya,
dan
mengembalikannya
menjadi
warga
masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang hak setiap warga Negara, tidak terkecuali hak-hak Narapidana yang sudah tertuang di dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang juga terdapat di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, minimum ada 5 hak yang diatur antara lain : 1. Pasal 12 menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.” Dengan adanya jaminan ini, setiap orang dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya serta berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran guna untuk mencerdaskan dirinya sehingga setiap orang dapat hidup berkembang dan dapat meningkatkan kualitas kehidupannya. Tujuan perlindungan ini adalah agar mempunyai rasa tanggung jawab, menjadi manusia beriman, bertaqwa serta mempunyai akhlaq yang mulia yang sesuai
9 dengan hak asasi yang dimilikinya, dan tidak terkecuali Narapidana yang berada di LAPAS. Walaupun dengan keterbatasan ruang lingkupnya Narapidana juga berhak untuk berkembang melalui pembinaan maupun keterampilan yang diberikan oleh LAPAS. 2. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Setiap oang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” Kebebasan memeluk agama merupakan hak yang sangat pribadi karena berkaitan dengan keyakinan seseorang dan berhubungan dengan Tuhan. Seseorang tidak diperkenankan memaksa atau dipaksa untuk memeluk suatu agama tertentu atau bahkan untuk tidak memeluk agama. Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur kebebasan beragama dalam Pasal 29, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskannya kembali dalam Pasal 22. Negara memberikan jaminan tidak hanya dalam kebebasan memeluk agama tapi juga kemerdekaan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang telah dipilihnya. 3. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” Hak ini sangat terkait dengan KUHAP Indonesia. Perlindungan ini diberikan tidak hanya bagi tersangka yang mengalami proses pemeriksaan, namun diberikan bagi setiap warga Negara dalam segala
10 situasi. KUHAP mengatur secara rinci bagaimana perlindungan bagi hak-hak tersangka mulai dari penangkapan sampai eksekusi putusan pengadilan termasuk hak untuk bebas dari penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. 4. Pasal 38 ayat (4) menyebutkan bahwa : “Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjarmin kelangsungan kehidupan keluarganya.” Hak atas pekerjaan yang dilakukan harus mendapatkan upah yang sesuai dengan hasil dan prestasinya, dalam pemberian upah tidak boleh dibeda-bedakan
dan
dilakukan
secara
adil
sesuai
dengan
kemampuannya. 5. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih da1am pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melaui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diselenggarakan oleh Negara, tidak terkecuali Narapidana untuk menggunakan haknya dalam pemilu walaupun berada di Lembaga Pemasyarakatan dan selama hak tersebut tidak dicabut oleh ketentuan hukum selama menjalani masa pidananya.
11 Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. Sedangkan menurut penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 5 huruh (a) yang dimaksud sebagai pengayoman adalah : ”Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat” Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan sistem Pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikut sertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan
12 Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dan tim pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. E. Metode Penelitian Dalam penelitian ini untuk menelaah suatu masalah digunakan metode ilmiah secara sistematis, terarah dan terancang untuk mencari solusi suatu masalah dalam suatu pengetahuan yang dapat diandalkan kebenaranya. Proses yang dilakukan ini merupakan proses yang terencana, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini maksimal serta dapat dipertanggung jawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, serta melakukan identifikasi
13 hukum dengan proses interaksi sosiologis masyarakat dalam pembentukan dan penerapan hukum. 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Klaten. 3. Jenis Data dan Bahan Penelitian a. Sumber Data 1) Data primer Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dengan cara melalui pengamatan dilapangan dan wawancara dengan responden. 2) Data sekunder a) Bahan hukum primer (1) Undang-undang Dasar 1945 (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (3) Undang-undang Nomor 12 Tahum 1995 tentang Pemasyarakatan (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
14 (6) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 02PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola pembinaan Narapidana dan tahanan. b) Bahan hukum sekunder Bahan-bahan yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian seperti buku-buku, majalah, artikel dan lain-lain. b. Responden 1) Petugas Lembaga Pemasyarakatan 2 orang yaitu bagian pendidikan
dan
bagian
Kasubsi
Registrasi&Bimbingan
Kemasyarakatan. 2) Narapidana 10 orang yang diambil dari keseluruhan penghuni Narapidana yang berjumlah 278 orang untuk sampel dan pengisian kuisioner. 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan melakukan observasi dengan mengamati di dalam LAPAS serta menggunakan kuisioner kepada Narapidana guna untuk memperoleh data secara keseluruhan, yang kemudian diambil data yang sesuai dengan permasalahan, selanjutnya data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dalam suatu catatan.
15 5. Teknik Pengolahan Data Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematik dan logis untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. 6. Analisis Data Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu pengelompokkan data dan penyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kwalitas dan kebenarannya, selanjutnya diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.
16 E. SISTEMATIKA PENULISAN Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: Latar belakang, Permasalahan, Tujuan penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, Sistemetika penulisan. Bab II adalah Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana yang menjelaskan tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan, Perlindungan hak-hak Narapidana, proses Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan. Bab III adalah Perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjelaskan tentang Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemasyarakatan, Konsep Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana. Bab IV adalah Hasil penelitian dan analisis yang menjelaskan tentang Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana Menurut Undangundang Nomor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan Klaten, Penerapan Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan Klaten. Bab V adalah Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran dimana berisi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran yang menjadi penutup skripsi.
