1
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pariwisata pantai yang indah salah satunya pariwisata pantai yang ada di daerah Gunungkidul seperti; Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Krakal, dan Pantai Panggang. Pantai ini merupakan pantai yang memiliki keindahan panorama laut yang berupa palung yang airnya jernih sehingga satwa laut terlihat jelas. Palung laut setempat sering menjadi tempat singgah ikan besar seperti hiu tutul, paus, maupun lumba-lumba. Akan tetapi untuk menikmati keindahan di dalam laut itu harus dilihat dari tebing curam setinggi 100 m dari dasar laut, “kata ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Daerah Istimewa Yogyakarta Bambang Wibowo”1. Kawasan ini juga memiliki potensi pantai yang sangat baik seperti terdapatnya penginapan seperti; villa, peternakan burung walet yang terdapat disekitar laut, dan tambak ikan air laut. Dalam perkembangan kepariwisataan secara umum, muncul pula istilah sustainable tourism atau wisata berkelanjutan.2 Wisata berkelanjutan dipandang sebagai suatu langkah untuk mengelolah semua sumber daya yang secara sosial dan ekonomi dapat dipenuhi dengan memelihara integritas budaya, proses-proses ekologi yang mendasar, keragaman hayati, dan unsurunsur pendukung kehidupan lainnya. Konsep wisata yang berbasis ekologi 1
www. kompas. com.
2
Abdul Razak, 2008. Sifat dan Karakter Objek dan Daya Tarik Wisata Alam.Hlm. 9.
2
yang lebih dikenal dengan Ekowisata.3 Dilatarbelakangi dengan perubahan pasar global yang pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada negara-negara asal wisatawan yang memiliki ekspektasi yang lebih mendalam dan lebih berkualitas dalam melakukan perjalanan wisata. Konsep wisata ini disebut wisata minat khusus. Wisata minat khusus umumnya memiliki intelektual yang lebih tinggi dan pemahaman serta kepekaan terhadap etika, moralitas, dan nilai-nilai tertentu sehingga bentuk wisata ini adalah pencarian pengalaman baru. Sesuai dengan konsep diatas, dapat dinyatakan bahwa ada enam keuntungan dalam implementasi kegiatan Ekowisata, yaitu: 1. Memberikan nilai ekonomi dalam kegiatan ekosistem didalam lingkungan yang dijadikan sebagai objek wisata. 2. Menghasilkan keuntungan secara langsung untuk pelestarian lingkungan. 3. Memberikan keuntungan secara langsung dan tidak langsung bagi para stakeholders. 4. Membangun konstituensi untuk konservasi secara legal, Nasional, dan Internasional. 5. Mempromosikan penggunaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan, dan 6. Mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang ada di objek wisata tersebut.
3
Ibid,. hlm. 23.
3
Sifat dan karakter kepariwisataan alam terkait dengan Objek dan Daya Tarik Wisata4, yaitu: 1. In situ: Objek dan Daya Tarik Wisata alam hanya dapat dinikmati secara utuh dan sempurna di ekosistemnya, pemindahan objek ke ex situ akan menyebabkan perubahan objek ke antraksinya. Pada umumnya wisatawan kurang puas apabila tidak mendapatkan sesuatu secara utuh dan apa adanya. 2. Perishable: suatu gejala atau proses ekosistem hanya terjadi pada waktu tertentu. Gejala atau proses alam ini berulang dalam kurun waktu tertentu, kadang siklusnya beberapa tahun bahkan ada puluhan tahun atau ratusan. Objek dan Daya Tarik Wisata alam yang demikian membutuhkan pengkajian dan pencermatan secara mendalam untuk dipasarkan. 3. Non recoverable: suatu ekosistem alam mempunyai sifat dan perilaku pemulihan yang tidak sama. Pemulihan secara alami tidak tergantung dari faktor dalam (genotype) dan faktor luar (phenotype). Pemulihan secara alami terjadi dalam waktu panjang, bahkan ada sesuatu objek yang hampir tidak terpulihkan, apabila ada perubahan untuk mempercepat pemulihan biasanya dibutuhkan tenaga dan dana yang sangat besar apabila, ada upaya ini berhasil tetapi tidak akan sama dengan kondisi semula. 4. Non substitutable: didalam suatu daerah atau mungkin kawasan terdapat banyak objek wisata, jarang sekali yang memiliki kemiripan yang sama.
4
Ibid,. hlm. 33.
4
Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM. 34/HM. 001/MKP/2008 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dalam Rangka Mengantisipasi Ancaman Terhadap Objek Vital Nasional dibidang Kebudayaan dan Pariwisata (Obvitnas Budpar). Maka diperlukan pengamanan pada objek pariwisata ini oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten. Menurut Surat Keputusan Gubernur Kepala Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 25/KPTS/19997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 5 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul. Dalam hal ini diperlukan efesiensi dan implementasi pemerintah untuk melestarikan pariwisata pantai di kabupaten Gunungkidul secara efektif agar pariwisata pantai tetap berkembang dan banyak peminat wisata pantai.5 Kelimpahan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia telah melahirkan potensi-potensi Objek dan Daya Tarik Wisata alam dan merupakan modal dasar bagi pengembangan pariwisata khususnya pariwisata pantai di Gunungkidul. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui sejauh mana strategi kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah Gunungkidul melalui sektor pariwisata pantai.
5
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM. 34/HM. 001/MKP/2008. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 25/KPTS/1997.
5
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi sebagai berikut: 1. Bagaimana pengembangan kebijakan pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah Gunungkidul? 2. Bagaimana strategi pemerintah daerah Gunungkidul dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah dari sektor pariwisata pantai?
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang akan dicapai oleh penulis didalam penelitian kasus ini adalah: 1. Untuk mengetahui apa saja sumber-sumber pendapatan asli daerah Gunungkidul. 2. Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata pantai?
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian adalah: 1. Manfaat teoritis, adalah menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara. 2. Manfaat praktis, adalah mendapatkan informasi yang lebih jalas dalam realita yang terjadi.
