BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung sendiri besamya pajak yang terutang, membayar, dan melaporkannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan sesuai Undang-Undang Perpajakan dalam self assessment system, berbeda dengan official assessment system yang meletakkan tanggung jawab pemungutan pajak sepenuhnya kepada fiskus atau petugas pajak. Negara Indonesia menganut self assessment system, sebagai implikasinya maka wajib pajak diharuskan melaporkan pajak terutangnya kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan ini merupakan alat komunikasi antara fiskus dan wajib pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Penyampaian Surat Pemberitahuan ini dilakukan secara rutin dalam masa pajak tertentu, dalam jangka waktu bulanan maupun tahunan. Surat Pemberitahuan harus disampaikan dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu untuk menghindari sanksi perpajakan baik administratif maupun pidana. Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak menjalankan fungsinya untuk melayani, menyuluh dan menegakkan hukum yang optimal. Selain itu, pelaporan Surat Pemberitahuan ini juga berfungsi untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak baik kepatuhan formal maupun material. Tingkat kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif terhadap penerimaan perpajakan,
1
2
artinya semakin baik tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan maka semakin baik pula penerimaan perpajakan. Kepatuhan formal dinilai dari batas pelaporan Surat Pemberitahuan, dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhimya tahun pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan selambat-lambatnya empat bulan setelah berakhimya tahun pajak. Sedangkan untuk kepatuhan material, dinilai dari isi Surat Pemberitahuan, apakah sudah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau masih belum sesuai Kepatuhan material ini dapat diketahui melalui pemeriksaan pajak terlebih dahulu. Self assessment system menuntut kesadaran tinggi dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tergolong masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rasio kepatuhan wajib pajak yang hanya mencapai 62% dari target 65% pada tahun 2011. Rasio kepatuhan ini memang selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun angka di kisaran 60% dapat dikatakan belum termasuk membanggakan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk selalu berinovasi untuk dapat meningkatkan rasio kepatuhan tersebut. Misalnya dengan perbaikan kualitas layanan perpajakan, karena kualitas layanan berkorelasi positif dengan kepuasan konsumen maka diharapkan dengan semakin membaiknya layanan perpajakan akan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan. Wajib pajak akan merasakan kemudahan dan kenyamanan layanan perpajakan, serta kepastian hukum. Kemudahan pemenuhan perpajakan ini dapat dilihat dari fasilitas drop box dalam hal penyampaian Surat
3
Pemberitahuan Tahunan yang mulai dilaksanakan pada pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan sejak tahun pajak 2009. Sehingga tak ada lagi kata sulit untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena mulai tahun pajak 2009 pelaporan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan melalui drop box. Drop box adalah tempat dimana Surat Pemberitahuan Tahunan dapat diterima, dapat ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri, pusat-pusat perbelanjaan atau tempat strategis lainnya. Surat Pemberitahuan Tahunan yang dimaksud adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (1771), Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (1770, 1770 S dan 1770 SS), juga Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembetulan. Drop box sendiri sudah diterapkan mulai tahun 2009 yaitu untuk penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak 2008, sedangkan pada tahun 2010 adalah implementasi di tahun kedua. Terdapat perbedaan antara drop box dari tahun 2009 dan 2010 yang tentunya mengarah kepada efektivitas pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Terlebih di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, KPP Pratama Surabaya Wonocolo salah satunya yang menerapkan sistem one day done. Artinya pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan dapat selesai diolah dalam satu hari yang bersangkutan. Drop box memang menawarkan banyak kemudahan bagi wajib pajak utamanya yang memiliki keterbatasan waktu dan tenaga, wajib pajak tidak perlu lelah untuk datang dan antri ke Kantor Pelayanan Pajak sebagai tempat
4
terdaftarnya, tetapi dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya dimana saja. Kualitas pelayanan drop box yang semakin baik dari tahun 2010 diharapkan mampu mendongkrak kepatuhan wajib pajak secara formal yaitu wajib pajak lebih tertib dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang. Tentunya pelaksanaan Drop box tak lepas dari banyak kendala, oleh karena itu dibutuhkan banyak kajian dari berbagai pihak agar dari tahun ke tahun fasilitas drop box bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul "Efektivitas Kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan Drop Box".
1.2 Rumusan Masalah Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Apakah terdapat perbedaan efektivitas kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebelum dan setelah pelaksanaan drop box?
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan efektivitas kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebelum dan setelah pelaksanaan drop box.
5
1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat diantaranya: 1. Bagi penulis, dari penelitian ini dapat diperoleh pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam di bidang perpajakan, baik teori maupun praktek, khususnya efektivitas kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebelum dan setelah pelaksanaan drop box. 2. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, khususnya KPP Pratama Surabaya Wonocolo, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu kontribusi pemikiran dari penulis dan bahan evaluasi terhadap penerapan drop box. Hal ini diharapkan agar kedepannya kinerja KPP Pratama dapat lebih efektif. 3. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini berrnanfaat sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo dimana fasilitas layanan Drop Box mulai diterapkan sejak tahun pajak 2008. Drop box merupakan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang diletakkan di tempat-tempat yang strategis. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo terhitung mulai tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12
6
April 2014, dengan pengambilan data jumlah wajib pajak dalam kurun waktu sepuluh (10) tahun yaitu tahun pajak 2003 sampai dengan tahun pajak 2012.
