BUPATI
SRAGEN
KEPUTUSAN
BUPATI
SRAGEN
NOMOR
17 TAHUN
2002
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SRAGEN BUPAT I
Menimbang
:
SRAGEN
a. bahwa dalam rangka kelancancaran dan peningkatan kualitas pelayanan Aparatur kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna maka Keputusan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen perlu ditinjau kembali ; b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati Sragen.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ; 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Inpres Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat ; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum ; 6. Instruksi Menteri Dalan Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Perizinan Ssatu Atap di Daerah ; 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu di Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
Memperhatikan
:
Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061 / 5310 tanggal 30 Maret 2000 tentang Tindak Lanjut Hasil Peluncuran Pelayanan Prima. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SRAGEN.
BAB
1
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Sragen ; b. Bupati adalah Bupati Sragen ; c. Unit Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut UPT adalah sejumlah kegiatan pelayanan yang ditempatkan pada satu lokasi / tempat yang dikelola secara terpadu dan terkoordinasi.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan dibentuk Unit Pelayanan Terpadu adalah : a. Lebih mendorong prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Pembangunan Daerah. b. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umu yang dilakukan oleh Aparatur Negara.
BAB 111 PEMBENTUKAN Pasal 3 Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Pelayanan Terpadu.
BAB IV KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1) Unit Pelayanan Terpadu berkedudukan di ibukota Kabupaten (2) Unit Pelayanan terpadu adalah wadah koordinasi unsur pelaksanaan pelayanan umum yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat / lokasi oleh beberapa Instansi Pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu terdiri dari : a. Kepala UPT ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi – seksi 1. Seksi Pelayanan 2. Seksi Pengelolaan Data dan Pemeriksaan ; 3. Seksi Pemrosesan (2) Bagian Organisasi Unit Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksu ayat (1) Pasal ini tersebut dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
Pasal 6 (1) Unit Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang dikoordinasikan oleh Asiten Pemerintahan dan secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah. (2) Sub Bagian Tata Usaha dan seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. (3) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) Keputusan ini dan petugas Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala UPT Pasal 7 (1) Kepala Unit Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan pelayanan terpadu. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud ayat (1) Pasa ini, Unit Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi : a. Pengkoordinir, pengawasan dan pembinaan jalannya pelayanan umum ; b. Penyelenggaraan administrasi dan pelaporan yang bersifat non tehnis, guna memberikan masukan kepada Bupati dan atau Pejabat yang berwenang ; c. Penyelenggaraan Urusan rumah tangga umum dan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; d. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Bagian Kedua Tata Usaha Pasal 8 Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan, menerima dan memberikan informasi serta mengelola Urusan tata Usaha dan rumah tangga Unit Pelayanan Terpadu.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 8 Keputusan ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai funngsi : a. penyusunan dan penyiapan Progran kerja ; b. penyusunan dan penyiapan laporan kegiatan ; c. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan d. pelaksanaan urusan umum dan dan keuangan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Unit Pelayanan Terpadu ; f. pemberian informasi secara luas dan transparan serta mengelola pengaduan masyarakat.
Bagian ketigaa Seksi Pelayanan Pasal 10 Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan, menerima, meneliti persyaratan permohonan perijinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Instansi induk masing-masing. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 10 Keputusan ini Seksi Pelayanan mempunyai fungsi : a. Penyiapan Bahan dan kegiatan pelayanan umum ; b. Pengelolaan ppelayanan umum ; c. Koordinasi petugas pelayanan umum ; d. Pengawasan terhadap petugas pelayanan Umum ; e. Penyusunan bahan laporan ;
Bagian Keempat Seksi pengelolaan Data Dan pemeriksaan Pasal 12 Seksi pengolahan Data dan Pemeriksaan mempunyai tugas mengolah dan memeriksa data perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 12 Keputusan ini Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan mempunyai fungsi : a. Pengolahan data Perijinan ; b. Pemeriksaan data perijinan c. Pengkoordinasikan petugas pengolahan data dan pemeriksaan ; d. Pengawasan terhadap pengolahan data dan pemeriksaan ; e. Pembuatan laporan.
Bagian Kelima Seksi Pemrosesan Pasal 14 Seksi Pemrosesan mempunyai tugas memproses data perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14 Keputusan ini Seksi Pemrosesan mempunyai fungsi : a. Penyiapan data yang telah didekorasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berllaku b. Pemrosesan data yang telah siap ; c. Pengawasan terhadap pemrosesan data ; d. Pengkoordinasian petugas pemrosesan ;
e. Pembuatan laporan pemrosesan ; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu.
Pasal 16 Staf administrasi / petugas pelayanan (1) Staf Administrasi / petugas pelayanan adalah pimpinan Negeri Sipil yang diberi tugas okeh Pimpinan satuan Organisasi / Unit kerja Untuk memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan bidang tugas satuan organisasi/ unit Kerja yang bersangkutan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Ppasal 16 ayat (1) Keputusan ini, staf Administrasi/Petugas pelayanan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat sesuai dengan bidang tugas pelayanan Instansi. b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi pelayanan masyrakat melalui Unit pelayanan Terpadu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI TATA KERJA Pasal 17 Kepala Unit Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan, kepala Seksi Pemrosesan dan Petugas pada Tata Usaha, Seksi Pelayanan, seksi Pengolahan Data, dan seksi Pemrosesan Wajib menerapkan Prinsip koordinasi, instegrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kerja dan kewenangan masingmasing. Pasal 19 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT membuat Laporan tertulis secara periodik kepada Bupati dengan tembusan Instansi terkait, sesuai dengan kewenangan.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20 (1) Setiap Pimpinan / Kepala Dinas yang tergabung dalam pelayanan terpadu bertanggung jawab terhadap pegawainya masing-masing dalam hal, pembinaan, bimbingan dan petunjuk demi terwujudnya pelayanan yang sempurna.
(2) Setiap Pimpinan / Kepala Dinas Wajib mendukung suksesnya pelayanan terpadu.
Pasal 21 Pada saat berlakunya Keputusan ini maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Bbupati Sragen Nomor 5 Tahun 2000 tentang pembentukan Oorganisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sragen Pada tanggal 24 Mei 2002
BUPATI SRAGEN
UNTUNG WIYONO
BAGAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN TERPADU ( UPT ) KABUPATEN SRAGEN
BUPATI
KEPALA UNIT PELAYANAN TERPADU
DINAS
SUB. BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PELAYANAN
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN PEMERIKSAAN
SEKSI PEMROSESAN
