BAB I PPEEN ND DA AH HU ULLU UA AN N
A.
LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan ditindaklanjuti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan pernyataan atas kehendak rakyat merupakan syarat bagi setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengemban tugas rakyat untuk menjalankan roda Pembangunan Nasional guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia. Dengan dilatarbelakangi hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, nyata, terukur
dan
dapat
dipertanggungjawabkan
(akuntable)
terhadap
penyelenggaraan
kepemerintahan sehingga pelaksanaan pembangunan nasional dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna.
Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013 sebagai bentuk informasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja program dan kegiatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013.
B.
MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 ini dimaksudkan sebagai media informasi dan pertanggungjawaban kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang didalamnya berisi informasi untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Dalam Laporan Akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisa kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2011-2015 dan diharapkan dapat
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
1 dari 28
memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan kinerja terhadap pencapaian target kinerja. Secara khusus diharapkan dapat memberikan : 1.
Umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Umum dan Protokol ;
2.
Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang diemban oleh Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang diarahkan pada peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja.
3.
Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
4.
Pemberian penilaian dan penghargaan yang selayaknya terhadap aparatur pemerintah khususnya pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 ini ditujukan guna memenuhi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C.
GAMBARAN UMUM.
1.
Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bagian Umum dan Protokol merupakan satuan organisasi yang berada dibawah Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, di bawah pembinaan Asisten Administrasi dan merupakan unsur pendukung pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pelayanan Pemerintahan Umum yang memberikan pelayanan kepada publik internal khususnya Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. 1).
Tugas Pokok dan Fungsi : Bagian Umum dan Protokol memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Tugas Pokok Bagian Umum dan Protokol : 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang umum dan protokol, melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ; 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya. b. Fungsi Bagian Umum dan protokol : 1. Pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah ; 2. Pelaksanaan Keprotokolan ; 3. Pelaksanaan kebersihan dan pemeliharaan gedung kantor dan lingkungan Kantor Pemerintah Daerah ;
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
2 dari 28
4. Penerimaan dan pelayanan keperluan tamu meliputi pemberian informasi, menyiapkan tempat dan jamuan, mengkoordinir jawaban kuisioner; 5. Pengaturan dan pemeliharaan rambu-rambu jalan di lingkungan Kantor Pemerintah Daerah.
c. Struktur Organisasi. Gambar Struktur Organisasi pada Bagian Umum dan Protokol Kepala Bagian Umum dan Protokol
Kasubag Rumah Tangga
Kasubag Protokol
Kasubag Pengadaan dan Pemeliharaan
Staf
Staf
Staf
Tenaga Kontrak
Tenaga Kontrak
Tenaga Kontrak
Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, struktur organisasi Bagian Umum dan Protokol dengan diskripsi pekerjaan masing-masing sebagai berikut : 1. SUB BAGIAN RUMAH TANGGA a. Menyusun konsep Program Kerja Sub Bagian Rumah Tangga untuk acuan pelaksanaan tugas ; b. Memelihara dan mengendalikan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kendaraan dinas pool ; c. Mengurus surat – surat kendaraan dan surat – surat lainnya yang diperlukan ; d. Mengurus keperluan rumah tangga jabatan Bupati,Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ; e. Menyediakan tempat dan keperluan rapat serta pertemuan dinas lainnya ; f. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan perawatan gedung Kantor, Taman dan Jaringan Listrik di lingkungan komplek Kantor Kepala Daerah ;
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
3 dari 28
g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya. 2. SUB BAGIAN PROTOKOL a. Menyusun konsep Program Kerja Sub Bagian Protokol untuk acuan pelaksanaan tugas ; b. Mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ; c. Melaksanakan pembukaan dan penutupan kursus/raker/bintek serta acara pelantikan dan peresmian, upacara hari besar nasional dan Hari Jadi Kabuaten Malang agar dapat berjalan lancar; d. Melaksanakan segala bentuk kebutuhan dalam suatu acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ; e. Mempersiapkan dan mengatur penerimaan tamu-tamu Pemerintah Daerah yang berhak menerima pelayanan Keprotokolan ; f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya. 3. SUB BAGIAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN a. Menyusun konsep program Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan; b. Mengumpulkan informasi harga dan menilai mutu perlengkapan yang diperlukan; c. Mengumpulkan, mensistemasikan dan menganalisa data di bidang harga dan mutu; d. Mempersiapkan rencana dan proses pelaksanaan pengadaan perlengkapan dan kebutuhan barang; e. Mengadakan inventarisasi pembelian perlengkapan; f. Mengatur tertibnya penyimpanan, perawatan dan pemeliharaan terhadap barang; g. Mengadakan pengadministrasian perlengkapan/barang-barang bergerak dan tidak bergerak; h. Membuat laporan data keadaan inventaris barang-barang yang dipersiapkan untuk dihapus; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya. 4.Kelompok Jabatan Fungsional : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. yang ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
4 dari 28
Kelompok Jabatan Fungsional yang ada pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah pejabat satuan pengelola keuangan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan SKPD.
2.
Sumber Daya Aparatur
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang didukung oleh Sumberdaya Manusia Aparatur sebanyak 56 orang Pegawai Negeri Sipil, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat, dan eselon. Pendidikan Jenjang Jumlah S3 1 orang S2 S1 8 orang Sarmud/D3 2 orang SMA/SMK 29 orang SMP 7 orang SD 9 orang
Jumlah
Pangkat Jenjang Pembina Penata Tingkat I Penata Penata Muda Tk I Penata Muda Pengatur Tk I Pengatur Pengatur Muda Tk I Pengatur Muda Juru Tk I Juru Juru muda Tk I Juru muda
56 orang
Eselon Jumlah Jenjang Jumlah 1 orang III – a 1 orang - IV- a 3 orang 4 orang 7 orang 6 orang 6 orang 5 orang 11 orang 10 orang 2 orang 4 orang 56 orang 4 orang
Sarana pendukung kinerja Bagian Umum dan Protokol yang dipergunakan sampai dengan akhir Tahun 2013 adalah sebagai berikut : - Kendaraan Roda 4
:
1 unit
keadaan baik
- Kendaraan Roda 2
: 28 unit
keadaan baik
- Kendaraan Dinas Pool : 47 unit
keadaan baik
- Kendaraan Roda 3
:
1 unit
keadaan baik
- PC Unit
:
1 unit
keadaan baik
- Kendaraan unit roda 4
:
8 unit
keadaan baik
- Note Book
:
5
unit keadaan baik
- Printer
:
5
unit keadaan baik
- Mesin Fotocopy
:
3
unit keadaan baik
- Pesawat Telepon
:
2
unit keadaan baik
- Handy Talky
:
5
unit keadaan baik
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
5 dari 28
-Alat Penghancur Kertas :
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
1
unit keadaan baik
6 dari 28
3.
Capaian Kinerja SKPD Tahun 2012
No. 1.
Sasaran Terciptanya
tertib
Indikator
administrasi
Target
Realisasi
100 %
36 x 100
(36 Kegiatan)
36
100 %
115 x 100
(115 Kegiatan)
115
100 %
1 x 100
(1 Lokasi)
1
100 %
2 x 100 2
Prosentase
dan Kualitas aktivitas keprotokolan dan
Pelayanan urusan rumah tangga serta rumah tangga Bupati / Wakil Bupati kemajuan dan etos kerja Staf Bagian
100 %
Umum dan Protokol 2.
Terciptanya koordinasi yang baik dengan Terciptanya Instansi
terkait
sehingga
kualitas
pelayanan
terwujudnya dengan
keprotokolan
koordinasi
Instansi
yang terwujudnya
yang
baik
terkait
sehingga
peningkatan
pelayanan
prima dan meningkatkan kemajuan teknis Keprotokolan yang prima
100 %
aparat/Staf keprotokolan 3.
Optimalisasi
sarana
prasarana
kerja -
Kualitas
pemeliharaan
sehingga terjadi peningkatan ketertiban
kantor
urusan
Bupati/Wakil Bupati daan Sekda
dalam,
kebersihan
dan
dan
kendaraan
gedung, dinas
pemeliharaan gedung/kantor di lingkungan
100 %
Kantor Bupati Malang - Optimalisasi terhadap pengadaan dan pengelolaan barang bagian Umum dan Protokol
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
(2 Unit)
100
7 dari 28
Dinarasikan : 1)
Untuk Tahun 2012 Indikator kualitas aktivitas keprotokolan dan rumah tangga Bupat/Wakil Bupati ditargetkan 100% tercapai 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 97.500.00,-
2)
Untuk Tahun 2012 Indikator terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait sehingga terwujudn ya peningkatan pelayanan keprotokolan yang prima ditargetkan 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 322.800.000,-
3)
Untuk Tahun 2012 Indikator kualitas pemeliharaan gedung, kantor dan kendaraan dinas Bupati/Wakil Bupati dan Sekda ditargetkan 100% tercapai 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Pen yediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 416.700.000,-
4)
Untuk Tahun 2012 Indikator Optimalisasi terhadap pengadaan dan pengelolaan barang Bagian Umum dan Protokol ditargetkan 100% tercapai 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
8 dari 28
DASAR HUKUM. 1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ; 2. INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ); 3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239 / IX/ 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusuanan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusuanan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
E.
SISTEMATIKA. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut :
Instansi Pemerintah (LAKIP)
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum. 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2011 D. Dasar Hukum. E. Sistematika. BAB II
:
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja
BAB III
:
AKUNTABILITAS KINERJA A. Tanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja B. Pengukuran Capaian Kinerja C. Capaian Kinerja 1. Capaian Kinerja Jangka Pendek
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
9 dari 28
D. E. BAB IV
2. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi Tahun 2013 dengan Realisasi Tahun 2012 dan Capaian Tahun 2012 dengan Capaian Tahun 2013 3. Perbandingan Capaian Prestasi Tahun 2012 dengan Tahun 2013 Akuntabilitas Keuangan Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah
PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran I Rencana Strategis (RS) Tahun 2011-2015 2. Lampiran II Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 3. Lampiran III Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2013 4. Lampiran IV Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2013
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
10 dari 28
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. Perencanaan Strategis
Perencanaan Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Didalam Perencanaan Strategis ini memuat pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi cara pencapaiannya.
Dokumen Perencanaan Strategis Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen organisasi serta bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi baik perubahan yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dengan demikian diharapkan dokumen perencanaan strategis Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman atas kinerja organisasi satuan kerja perangkat daerah.
1.
Visi Visi Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan cara pandang jauh kedepan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan dan sekaligus menentukan arah perjalanan yakni hendak kemana dan menjadi apa Bagian Umum
dan Protokol
di
masa depan
nantinya. Visi
tersebut
digali
dengan
mengidentifkasikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi satuan kerja perangkat daerah Bagian Umum dan Protokol yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal disekitarnya. Oleh karenanya penetapan visi adalah hal yang sangat penting sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas yang diemban.
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
11 dari 28
Secara logis visi Bagian Umum dan Protokol merupakan turunan dari dan mendukung visi Pemerintah Kabupaten Malang Dalam rangka mendukung terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB.. Pernyataan Visi Bagian Umum dan Protokol Tahun 2011- 2015 : ”Terwujudnya pelayanan yang prima melalui tertib administrasi dan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. ” Dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Terwujudnya pelayanan yang prima berarti memberikan pelayanan secara profesional sesuai dengan standar mutu dan kualitas pelayanan instansi pemerintah ( Standar Pelayanan Minimal ); 2. Tertib administrasi adalah perbaikan sistem administrasi pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan standar administrasi pemerintah untuk mewujudkan good governance ; 3. Pendayagunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif berarti memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan yang prima. 2.
Misi Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan misi yang menggambarkan amanah yang harus dituntaskan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi Bagian Umum dan Protokol Tahun 2011- 2015 :
Meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pelayanan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan Pemerintah Kabupaten Malang.
3.
Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Dalam rangka mewujudkan misi, Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menetapkan 4 (empat) tujuan dan 5 (lima) sasaran.
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
12 dari 28
Tujuan dirumuskan sebagai berikut : 1)
Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten Malang ;
2)
Meningkatkan ketertiban dan kualitas pelayanan urusan dalam, kebersihan dan pemeliharaan gedung / kantor dilingkungan Kantor Bupati Malang ;
3)
Meningkatkan kualitas pelayanan Keprotokolan dalam pelaksanaan kegiatan Kedinasan Pemerintah Kabupaten Malang ;
4)
Meningkatkan tertib administrasi urusan pengadaan dan pemeliharaan barang Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut : 1) Terciptanya tertib administrasi dan pelayanan urusan rumah tangga serta kemajuan dan etos kerja staf Bagian Umum dan Protokol ; 2) Optimalisasi sarana dan prasarana kerja sehingga terjadi peningkatan ketertiban urusan dalam, kebersihan dan pemeliharaan gedung/kantor dilingkungan Kantor Bupati Malang ; 3) Terciptanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait sehingga terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan yang prima; 4) Optimalisasi terhadap pengadaan dan pengelolaan barang Bagian Umum dan Protokol 5) Meningkatkan kemampuan teknis staf Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun.
Titik utama sasaran adalah pelaksanaan, alokasi,
distribusi dan pemanfaatan seluruh sumberdaya yang mengarah pada hasil yang nyata yaitu :
1)
Terciptanya tertib administrasi dan pelayanan urusan rumah tangga serta kemajuan dan etos kerja staf Bagian Umum dan Protokol ;
2)
Optimalisasi sarana dan prasarana kerja sehingga terjadi peningkatan ketertiban urusan dalam, kebersihan dan pemeliharaan gedung/kantor dilingkungan Kantor Bupati Malang ;
3)
Meningkatkan kemampuan teknis staf Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
13 dari 28
Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran strategis. Hal-hal yang dijadikan landasan dalam penetapan program dan kegiatan Bagian Umum dan Protokol adalah : -
Program-program Pemerintah Kabupaten Malang ;
-
Tugas pokok dan fungsi Bagian Umumdan Protokol;
-
Skala prioritas yang mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang.
Berdasarkan uraian diatas, Bagian Umum dan Protokol menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan sebagi berikut :
2.
1.1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
1.3.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
1.4.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
1.5.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
1.6.
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
1.7.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
1.8.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
1.9.
Penyediaan Makanan dan Minuman.
1.10.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.11.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.12.
Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan sebagi berikut :.
3.
2.1.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.2.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
2.3.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan sebagi berikut : 3.1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal.
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
14 dari 28
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan sebagi berikut : 4.1. 4.2. 4.3
5.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 5.1.
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri. Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
5.2.
B. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan perjanjian atau kontrak kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang mungkin timbul dan pada dasarnya sebagai tolok ukur atas keberhasilan kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 sebagai berikut :
No.
1.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Terciptanya tertib administrasi
Kualitas aktivitas keprotokolan
100%
dan pelayanan urusan rumah
dan
tangga serta kemajuan dan etos
Bupati/Wakil Bupat
rumah
tangga
(36 Kegiatan)
kerja Staf Bagian Umum dan Protokol
2.
Terciptanya koordinasi yang baik
Terciptanya koordinasi yang
100%
dengan Instansi terkait sehingga
baik dengan Instansi terkait
(115 Kegiatan)
terwujudnya
sehingga
peningkatan
terwujudnya
kualitas pelayanan keprotokolan
peningkatan
yang prima dan meningkatkan
Keprotokolan yang Prima
kemajuan
teknis
pelayanan
aparat/Staf
keprotokolan
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
15 dari 28
3.
Optimalisasi sarana prasarana kerja
sehingga
-
terjadi
Kualitas gedung,
peningkatan ketertiban urusan
kendaraan
dalam,
Bupati/Wakil
kebersihan
dan
pemeliharaan
gedung/Kantor
dilingkungan
Kantor
pemeliharaan kantor
dan
100% (4 Lokaasi)
Dinas Bupati
dan
sekda
Pemerintah Kabupaten Malang -
Optimalisasi
terhadap
pengadaan dan pengelolaan
100% (24 unit)
barang Bagian Umum dan Protokol
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
16 dari 28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bagian Umum dan Protokol. Pengukuran dilakukan secara sistematik berdasar indikator kinerja kegiatan berupa
masukan,
keluaran,
hasil,
manfaat dan dampak. Analisa ini meliputi uraian keterkaitan pelaksanaan program dan kegiatan dengan anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja ini juga menjelaskan tentang pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.
A.
Tanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja.
Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau selesainya suatu kegiatan. Namun pengukuran indikator kinerja manfaat dan dampak tidak dapat langsung diketahui begitu suatu kegiatan selesai dilakukan. Manfaat ataupun dampak suatu kegiatan baru dirasakan atau diketahui setelah beberapa waktu setelah suatu kegiatan selesai dilaksanakan. Adapun formula capaian dihitung berdasarkan besaran realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian =
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
Realisasi Rencana
x 100%
17 dari 28
Akan tetapi jika dianggap bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka formula yang digunakan:
Rencana – ((Realisasi) – Rencana)) Rencana
B.
x 100%
Pengukuran Capaian Kinerja
Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.
Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerjatelah ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :
85 keatas
:
Sangat Berhasil
70 x < 85
:
Berhasil
55 x < 70
:
Cukup Berhasil
x < 55
:
Kurang Berhasil
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
18 dari 28
C.
Capaian Kinerja 1.
Capaian Kinerja Jangka Pendek Berdasarkan capaian kinerja kegiatan yang telah diuraikan pada dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian (%)
1.
Terciptanya tertib administrasi dan pelayanan urusan rumah tangga serta kemajuan dan etos kerja Staf Bagian Umum dan Protokol
Kualitas aktivitas keprotokolan dan rumah tangga Bupati/Wakil Bupat
100% (36 Kegiatan)
36x100 36
100%
2.
Terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait sehingga terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan yang prima dan meningkatkan kemajuan teknis aparat/Staf keprotokolan yang prima
Terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait sehingga terwujudnya peningkatan pelayanan Keprotokolan yang Prima
100% (115 Kegiatan)
115x100 115
100%
3.
Optimalisasi - Kualitas sarana prasarana pemeliharaan kerja sehingga gedung, kantor dan terjadi peningkatan kendaraan Dinas ketertiban urusan Bupati/Wakil dalam, kebersihan Bupati dan sekda dan pemeliharaan gedung/Kantor dilingkungan - Optimalisasi Kantor Pemerintah terhadap pengadaan Kabupaten Malang dan pengelolaan barang Bagian Umum dan Protokol
100% (4 Lokaasi)
4x100 4
100%
100% (24 unit)
24x100 24
100%
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
19 dari 28
Dinarasikan : 1)
Untuk Tahun 2013 Indikator kualitas aktivitas keprotokolan dan rumah tangga Bupat/Wakil Bupati ditargetkan 100% tercapai 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan
Kegiatan
Kepala
Daerah/Wakil
Penerimaan
Kepala
Kunjungan
Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah
Daerah
Kerja Non
dan
Pejabat
Departemen/ Luar
Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.500.000,-
2)
Untuk Tahun 2013 Indikator terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi
terkait
sehingga
terwujudnya
peningkatan
pelayanan
keprotokolan yang prima ditargetkan 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator Kedinasan
ini
didukung
Kepala
oleh
Program
Daerah/Wakil
Peningkatan
Kepala
Daerah
Pelayanan
dan
Kegiatan
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 180.000.000,3)
Untuk Tahun 2013 Indikator kualitas pemeliharaan gedung, kantor dan kendaraan dinas Bupati/Wakil Bupati dan Sekda ditargetkan 100% tercapai 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator ini didukung oleh Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
dan
Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 617.170.000,4)
Untuk Tahun 2013 Indikator Optimalisasi terhadap pengadaan dan pengelolaan barang Bagian Umum dan Protokol ditargetkan 100% tercapai 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000,-
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
20 dari 28
2.
Perbandingan data kinerja Antara Realisasi Tahun 2013 dengan Realisasi Tahun 2012 dan Capaian Tahun 2012 dengan Capaian Tahun 2013
NO.
SASARAN
1
2
1.
2.
3.
TARGET
INDIKATOR 3
2012 4
2013 5
REALISASI 2012 2013 6 7
Terciptanya tertib administrasi dan Kualitas aktivitas keprotokolan dan 36 x 100 100% 100% Pelayanan urusan rumah tangga serta rumah tangga Bupati / Wakil Bupati (36 Kegiatan) (36 Kegiatan) 36 kemajuan dan etos kerja Staf Bagian Umum dan Protokol Terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait sehingga terwujudnya kualitas pelayanan keprotokolan yang prima dan meningkatkan kemajuan teknis aparat/Staf keprotokolan
36 x 100 36
100%
100%
Terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait sehingga 100 % 115 x 100 115 x 100 100 % terwujudnya peningkatan pelayanan (115 Kegiatan) (115 Kegiatan) 115 115 Keprotokolan yang prima
100 %
100%
Optimalisasi sarana prasarana kerja sehingga terjadi peningkatan ketertiban urusan dalam, kebersihan dan pemeliharaan gedung/kantor di lingkungan Kantor Bupati Malang
Kualitas pemeliharaan gedung, kantor dan kendaraan dinas Bupati/Wakil Bupati daan Sekda
- Optimalisasi terhadap pengadaan dan pengelolaan barang bagian Umum dan Protokol
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
CAPAIAN 2012 2013 8 9
100 % (1 Lokasi)
100 % (4 Lokasi)
1 x 100 1
4 x 100 4
100 %
100%
100 % (2 Unit)
100 % (24 Unit)
2 x 100 2
24 x 100 24
100 %
100 %
21 dari 28
Dinarasikan : 1) Untuk Tahun 2012 Indikator kualitas aktivitas keprotokolan dan rumah tangga Bupat/Wakil Bupati ditargetkan 100% tercapai 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 97.500.000,Untuk Tahun 2013 Indikator kualitas aktivitas keprotokolan dan rumah tangga Bupat/Wakil Bupati ditargetkan 100% tercapai 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp 40.500.000,-
2) Untuk Tahun 2012 Indikator terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait sehingga terwujudn ya peningkatan pelayanan keprotokolan yang prima ditargetkan 100% tercapai 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 322.800.000,Untuk Tahun 2013 Indikator terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait sehingga terwujudn ya peningkatan pelayanan keprotokolan yang prima ditargetkan 100% tercapai 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri dengan jumlah angga ran sebesar Rp. 180.000.000,-
3) Untuk Tahun 2012 Indikator kualitas pemeliharaan gedung, kantor dan kendaraan dinas Bupati/Wakil Bupati dan Sekda ditargetkan 100% tercapai 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Pen yediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 416.700.000,LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
22 dari 28
Untuk Tahun 2013 Indikator kualitas pemeliharaan gedung, kantor dan kendaraan dinas Bupati/Wakil Bupati dan Sekda ditargetkan 100% tercapai 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Pen yediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 617.170.000,4) Untuk Tahun 2012 Indikator Optimalisasi terhadap pengadaan dan pengelolaan barang Bagian Umum dan Protokol ditargetkan 100% tercapai 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 350.000.000,Untuk Tahun 2013 Indikator Optimalisasi terhadap pengadaan dan pengelolaan barang Bagian Umum dan Protokol ditargetkan 100% tercapai 100% dapat dikatakan berhasil. Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000,-
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
23 dari 28
3. Perbandingan Capaian Prestasi yang diperoleh SKPD Tahun 2012 dengan Tahun 2013
No
Tingkat SKPD Nasional Propinsi Penerima 2011 2012 2011 2012 Penghargaan
Nama Penghargaan
NIHIL
D. Akuntabilitas Keuangan Pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012, Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengelola anggaran belanja dengan penyediaan anggaran yang bersumber dana dari PAD dengan rincian sebagai berikut : -
Belanja Tidak Langsung
:
Rp.
239.000.000,-
-
Belanja Langsung
:
Rp. 8.000.000.000,-
-
Jumlah Anggaran seluruhnya :
Rp. 8.239.000.000,-
Berkaitan dengan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012, Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mendapatkan tambahan anggaran untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut : -
Belanja Tidak Langsung
:
Rp.
239.000.000,-
-
Belanja Langsung
:
Rp. 8.450.000.000,-
-
Jumlah Anggaran seluruhnya :
Rp. 8.689.000.000,-
Berdasarkan pada DPA/DPPA SKPD Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat dijelaskan bahwa realisasi atas penggunaan anggaran belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
24 dari 28
Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja.
Uraian
Anggaran
Realisai s/d 31 – 12 – 2013
Sisa Anggaran
2.
BELANJA
8.869.000.000
7.477.288.800
1.211.711.200
2.1.
Belanja Operasi
8.869.000.000
7.477.288.800
1.211.711.200
2.1.1. Belanja Pegawai
985.880.000
840.700.000.00
145.180.000
7.703.120.000
6.636.588.800
453.798.000
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa
Sisa Anggaran pada Belanja Operasi dan Belanja Modal merupakan efisiensi atas penggunaan anggaran dengan penjelasan bahwa Program dan Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 201.
E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah Secara umum hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum dan Protokol adalah sebagai berikut : 1.
Masih terbatasnya kapasitas/jumlah staf pada Bagian Umum dan Protokol yang berkemampuan teknis sesuai standar mutu kinerja pemerintah.
2.
Masih terbatasnya kapasitas/jumlah sarana dan prasarana aparatur pada Bagian Umum dan Protokol yang tersedia.
3.
Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar seluruh jajaran instansi di Pemerintah Kabupaten Malang.
Untuk mengantisipasi masalah dan hambatan-hambatan umum yang dihadapi dan untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja pada Bagian Umum dan Protokol, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian secara terus menerus dan berkesinambungan yaitu : 1.
Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur pada Bagian Umum dan Protokol melalui penyertaan dalam Pendidikan / Pelatihan Struktural / Fungsional.
2.
Meningkatkan dan memperbaiki perencanaan di segala bidang baik perencanaan program ; kegiatan maupun kebijakan.
3.
Penyempurnaan sistem dan standar mutu pelayanan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
4.
Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal maupun eksternal.
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
25 dari 28
5.
Meningkatkan efisien dan efektifitas penyediaan sarana dan prasarana melalui kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap sarana / prasarana secara baik.
Tingkat keberhasilan capaian seluruh kinerja kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong pencapaian program, tujuan, sasaran, misi dan visi yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Bagian Umum dan Protokol sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : 1. 2.
Adanya peningkatan kemampuan dan ketrampilan staf pada Bagian Umum dan Protokol sesuai kebutuhan. Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran instansi di Pemerintah Kabupaten Malang.
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
26 dari 28
BAB IV PENUTUP
Berpedoman pada Penetapan Kinerja (TAPKIN) Bagian Umum dan Protokol Tahun 2012, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Bagian Umum dan Protokol disusun dalam rangka memenuhi kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi delegasi wewenang sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan.
Informasi yang disusun dalam bentuk LAKIP ini sangat bergantung pada sistem dan aturan yang ada serta konsistensi terhadap perjanjian kinerja yang telah ditetapkan bersama.
Oleh
karenanya pengukuran kinerja wajib secara terus-menerus dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar-benar realistis dan logis serta didukung dengan sistem informasi yang memadai sehingga dapat dijadikan media komunikasi yang efektif dan efisien bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauhmana keputusan-keputusan strategis mampu dihasilkan guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi disekitar organisasi.
Keterbatasan kapasitas dan kualitas sumberdaya aparatur yang dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi menjadikan LAKIP yang disusun oleh Bagian Umum dan Protokol ini masih jauh dari sempurna dan lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran daripada bentuk pemenuhan penilaian tampilan kinerja organisasi. Oleh karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk saran dan kritik untuk perbaikannya.
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
27 dari 28
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAKIP Bag.Umum dan Protokol Tahun 2013
28 dari 28
