AUDIT OPERASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN (STUDI KASUS PT PP (PERSERO) TBK)

AUDIT OPERASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN (STUDI KASUS PT PP (PERSERO) TBK) Azhar Rolib, Gatot Imam Nugroho Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530 Phone (+6221) 53696969 [email protected]

ABSTRACT The purpose of this research is to provide an overview and increase knowledge about the procedures and the implementation of the partnership program, how to calculate the value of the effectiveness and rate of return on the loan and what monitoring is required in practice. Methods of data analysis in this study is a qualitative descriptive approach. This study requires primary data and secondary data. Object of research is PT PP (Persero) Tbk. Authors conducted an analysis of policies and procedures by using the law, whether in accordance with a prescribed or not. The results achieved are PT PP (Persero) Tbk implement a partnership program in accordance with the law. Conclusion implementation of partnership programs in PT PP (Persero) Tbk is in conformity with the regulations but would need a bit of improvement in the candidate selection process established partners and monitoring implementation. For effectiveness is good value, which needs to be improved is the rate of return on the loan. Keywords: corporate social responsibility, partnership programs, micro small and medium businesses

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan menambah pengetahuan mengenai prosedur dan pelaksanaan program kemitraan, bagaimana menghitung nilai efektivitas dan tingkat pengembalian pinjaman serta apa saja monitoring yang diperlukan dalam prakteknya. Metoda analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Objek penelitian adalah PT PP (Persero) Tbk. Penulis melakukan analisis terhadap prosedur dan kebijakan dengan memakai undang-undang, apakah sesuai dengan yang ditentukan atau tidak. Hasil yang dicapai adalah PT PP (Persero) Tbk melaksanakan program kemitraan sesuai dengan undang-undang. Simpulan pelaksanaan program kemitraan di PT PP (Persero) Tbk sudah sesuai dengan peraturan akan tetapi perlu adanya sedikit perbaikan pada proses penyeleksian calon mitra binaan dan pelaksanaan monitoring. Untuk nilai efektivitas sudah baik, yang perlu ditingkatkan adalah pada tingkat pengembalian pinjaman. Kata Kunci : corporate social responsibility, program kemitraan, usaha mikro kecil dan menengah

PENDAHULUAN Tujuan utama dari suatu bisnis adalah menghasilkan laba semaksimal mungkin agar dapat terus menjalankan roda bisnisnya. Perusahaan harus terus menerus berjuang untuk mencapai keunggulan kompetitif diantara para pesaing sehingga setiap pelaku usaha harus dapat menciptakan strategi untuk menyampaikan produk dan jasanya sedemikian rupa, untuk dapat menciptakan nilai yang lebih bagi pelanggan. Di era saat ini adalah suatu kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk menciptakan bisnis dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dengan para stakeholder. Saat ini istilah Corporate Social Responsibility sudah tidak asing lagi didengar dan diperbincangkan dalam topik-topik dunia usaha. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah upaya perusahaan dalam memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Perusahaan yang dulunya hanya menekankan kegiatan pada aspek pertumbuhan perusahaan dan memaksimalkan laba saja, sekarang dituntut untuk lebih memperhatikan lingkungan sosial tempat perusahaan tersebut beroperasi. Perlu diingat bahwa pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab setiap insan manusia dan tidak terkecuali pelaku dunia usaha. Dengan Corporate Social Responsibility setiap perusahaan dapat menjaga keberlanjutan usahanya. Keberlanjutan usaha akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi lain selain keuntungan semata (profit), yaitu dimensi sosial dan dimensi lingkungan. Perusahaan mulai melihat serius pengaruh dimensi sosial dan lingkungan pada setiap aktivitas bisnisnya, karena aspek tersebut bukan suatu pilihan yang terpisah, melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan operasi perusahaan. Artinya Corporate Social Responsibility dipandang sebagai suatu investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Dengan kata lain, Corporate Social Responsibility mampu mengintegrasikan konsep Tripple Bottom Line (Profit, People, Planet) yaitu keberlangsungan usaha dalam menciptakan dan memelihara keseimbangan antara keuntungan, fungsifungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan. Di Indonesia sendiri Corporate Social Responsibility mulai menjadi perhatian bagi masyarakat dan dunia bisnis. Apalagi setelah disahkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang memuat pasal tentang kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, membuat isu Corporate Social Responsibility semakin marak dibicarakan. Undang-Undang tersebut mewajibkan perusahaan menyertakan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam laporan tahunannya. Keberadaan Corporate Social Responsibility semakin terlihat dan sudah banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dituntut untuk berfungsi sebagai alat pembangunan nasional yang berperan sebagai institusi sosial, dimana sebelum UU No. 40 tahun 2007 tetntang Perseroan Terbatas terkait Corporate Social Responsibility disahkan. Untuk merealisasikan peranan BUMN tersebut, pemerintah telah menerbitkan kebijakan melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-236/MBU/2003, tanggal 17 juni 2003, yang setelah itu diubah pada tahun 2007 menjadi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang kewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PBKL). PBKL adalah salah satu bentuk implementasi dari konsep Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh BUMN, dimana Program Kemitraan (PK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi layak kredit dan mandiri. Usaha kecil yang menerima pinjaman dari PK biasanya disebut dengan “Mitra Binaan”. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba. Dana PK diberikan dalam bentuk pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka investasi, pinjaman khusus yaitu pinjaman dalam jangka waktu tertentu biasanya diberikan kepada usaha kecil yang sudah menjadi mitra binaan, dan beban pembinaan yaitu untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lainya. Beban pembinaan ini bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana PK yang disalurkan pada tahun berjalan. Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada usaha kecil yang sudah menjadi mitra binaan. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan analisa lebih mendalam terhadap prosedur penyaluran pinjaman kepada para mitra binaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut,

penelitian ini diberi judul “Audit Operasional Terhadap Pelaksanaan Program Kemitraan (Studi Kasus PT PP (Persero) Tbk)”. Penetilian Terdahulu : 1.

Bramanditto (2008) dengan judul “Implementasi Pelaksanaan Penyaluran Dana Program Kemitraan di PT Aneka Tambang Tbk”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT Aneka Tambang Tbk secara konsisten menyalurkan dana program kemitraannya kepada masyarakat Usaha Kecil.

2.

Budi Kurniawan (2008) dengan judul “Analisis Tingkat Kepuasan Pelayanan PKBL Bagi Mitra Binaan PT Bhanda Ghara Reksa” Hasil penelitiannya menunjukkan PKBL PT BGR mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kegiatan PKBL, tetapi pembinaannya kepada para usaha kecil mitra binaannya dirasakan belum memenuhi sasaran karena kendala manajemen.

METODE PENELITIAN Metode-metode pengumpulan data yang digunakan selama penyusunan skripsi antara lain adalah : 1. Studi Pustaka Data dapat diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dengan mempelajari bukubuku, majalah, jurnal, ataupun dengan pencarian di internet mengenai topik-topik yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. 2. Studi Lapangan Data dapat diperoleh dari a. Observasi berupa pengamatan secara langsung terhadap kegiatan produksi dan instalasi yang dilakukan perusahaan. b. Wawancara dengan staf yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility di PT PP (Persero) Tbk. Penulis akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. c. Dokumentasi yang dimiliki perusahaan. Penulis mempelajari dan membuat salinan dokumendokumen perusahaan yang terkait dengan pembahasan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain berupa prosedur-prosedur yang ada di perusahaan, pedoman mutu, dokumen pendukung dalam pelaksanaan prosedur tersebut seperti instruksi kerja dan struktur organisasi yang diterapkan dalam perusahaan, dokumen laporan produksi, laporan keuangan, dan data-data lain yang dibutuhkan.

HASIL DAN BAHASAN Ruang lingkup audit operasional terhadap pelaksanaan program kemitraan dalam implementasi Corporate Social Responsibility pada PT PP (Persero) Tbk mencakup pelaksanaan dari unit Program Kemitraan Bina Lingkungan. Tujuan dari audit operasional ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur penyaluran pinjaman, proses penyaluran dana pinjaman, tingkat efektivitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas pengembalian, dan monitoring pengawasan dari unit PKBL dalam melaksanakan PK di PT PP (Persero) Tbk. Untuk itu, proses audit operasional atas ini harus dilakukan secara terarah dan sistematis. Program kerja untuk audit operasional adalah: 1. 2. 3.

Survei pendahuluan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi umum mengenai aktifitas unit PKBL Pengujian terinci atas sumber-sumber informasi yang sudah dikumpulkan untuk menetapkan temuan audit. Mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil temuan audit rinci, menetapkan temuan dan menetapkan unsur-unsur temuan seperti kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi.

Survei Pendahuluan. Survei pendahuluan adalah tahap awal yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai kegiatan PK. Dengan survei pendahuluan, akan diperoleh informasi mengenai aktivitas yang terjadi dalam unit PKBL secara umum. Proses survei pendahuluan yang dilakukan penulis adalah: 1.

Melaksanakan wawancara atau pembicaraan awal dengan unit PKBL mengenai tujuan dan langkah kerja dari pemeriksaan yang dilakukan. Melakukan pendekatan kepada manajemen yang menjadi konsentrasi pemeriksaan, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan manajemen dan staf-staf yang berkaitan dalam pelaksanaan di lapangan.

2. 3.

Observasi Melakukan pengamatan atas aktivitas unit PKBL Documentation Mempelajari dan memeriksa strategi PK dan tahap – tahap prosedur penyeleksian mitra binaan

Strategi Program Kemitraan Strategi PKBL PT PP (Persero) Tbk Tahun 2012 adalah: • Bekerjasama dengan BUMN Pembina lain yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai operator Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor: S-349/MBU/2011, tanggal 29 Juni 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan GP3K yaitu PT Sang Hyang Seri (Persero) serta bekerjasama dengan PT Pertani (Persero). • BUMN Pembina lain yang bertindak sebagai operator GP3K bertindak sebagai avalist dan off taker. • Sistem penyaluran program kemitraan bersifat executing. • Dalam program ini PT PP (Persero) Tbk bekerjasama dengan beberapa BUMN Pembina lain yang bertindak sebagai operator Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) PT Sang Hyang Seri (Persero) untuk klaster petani padi, kedelai dan berencana melakukan kerjasama dengan PT Pertani (Persero) untuk klaster petani padi.

Proses Seleksi Mitra Binaan Seleksi Untuk Calon Mitra Binaan Melalui Lembaga Penyalur : 1. Penyaringan/seleksi para calon mitra binaan yang feasible untuk diberi pinjaman dilakukan oleh BUMN/Lembaga Penyalur, karena para calon mitra binaan tersebut telah menjadi rekanan dalam kurun waktu tertentu atau telah masuk didalam list para BUMN/Lembaga Penyalur yang sudah dilakukan analisis kelayakannya serta berdasar track record mereka selama bekerja sama dengan para BUMN/Lembaga Penyalur sehingga dapat dinyatakan layak untuk diberikan pinjaman. 2. Melakukan Survey langsung ke lokasi usaha untuk mengetahui data dan kondisi sebenarnya di lapangan apakah sesuai dengan data yang ada didalam proposal sekaligus mengambil foto kegiatan usaha. 3. Bila diperlukan para calon mitra binaan dihimbau memberikan jaminan meski jaminan bukan merupakan syarat mutlak hanya sebagai bentuk moral obligation bahwa dana PK tersebut adalah merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan bukanlah merupakan Hibah.Dana PK adalah Dana bergulir sehingga dari pengembalian pinjaman para calon mitra binaan bisa disalurkan kepada calon mitra binaan yang lainnya. 4. Hasil analisis diajukan ke Pengarah dan Ketua PKBL untuk mendapatkan persetujuan sekaligus menentukan besarnya pinjaman yang dapat diberikan ke masing-masing mitra binaan. 5. Setelah disetujui mitra binaan dan dibuatkan Kontrak Perjanjian Kerjasama Pinjaman Modal yang isinya telah dibahas dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka dilakukan penandatanganan kontrak. 6. Sebelum dilakukan transfer dana pinjaman dipastikan terlebih dulu bahwa semua persyaratan dokumen telah dilengkapi oleh calon mitra binaan.

7.

Bagi para calon mitra binaan yang dinyatakan feasible untuk diberikan pinjaman diundang ke kantor Perseroan atau ke kantor Lembaga Penyalur untuk dilakukan penanda tanganan perjanjian kerja sama / perjanjian pinjaman. 8. Pelaksanaan pencairan dana pinjaman ke mitra binaan Sehubungan dengan strategi unit PKBL dan proses seleksi mitra binaan kami memberikan rekomendasi agar PT PP (Persero) Tbk membuat divisi khusus yang menangani pencarian calon mitra binaan. Selama ini PT PP (Persero) Tbk dalam mendapatkan daftar calon mitra binaan biasanya bekerjasama dengan unit independent yang bertugas dalam menyeleksi calon mitra binaan mana saja yang layak untuk dipilih. Jenis unit independent yang bekerjasama dengan unit PKBL adalah koperasi-koperasi yang terdapat di daerah. Alasan unit PKBL bekerjasama dengan koperasi adalah karena unit independent itu lebih mengetahui tentang siapa saja yang membutuhkan pinjaman dan memiliki lebih banyak saluran dalam mencari calon mitra binaan. Sehingga unit PKBL itu sendiri belum mempunyai divisi yang khusus menangani dalam pencarian calon mitra binaan. Kondisi ini membuat unit PKBL rentan kemungkinan tertipu dalam mendapatkan calon mitra binaan karena bisa saja calon mitra binaan yang kualitasnya dibawah standar tersebut mengambil jalan belakang dengan koperasi demi mendapatkan pinjaman.

Prosedur audit operasional atas pelaksanaan PK pada PT PP (Persero) Tbk 1.

2.

No. 1

Memeriksa apakah calon mitra binaan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh PER05/MBU/2007. Untuk mengetahui apakah unit PKBL telah melakukan seleksi mitra binaan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh PER-05/MBU/2007 penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari PT PP (Persero) Tbk. Ternyata selain proses seleksi yang terdapat pada halaman sebelumnya, unit PKBL juga melakukan pemeriksaan kepada calon mitra binaan. Apakah mereka sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh PER-05/MBU/2007, yaitu: 1) Memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 2) Milik Warga Negara Indonesia. 3) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar. 4) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 5) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. 6) Telah melakukan kegiatan usaha minimal satu tahun. 7) Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). Hasil dari pemeriksaan menemukan bahwa untuk syarat kuantitatif seperti syarat 1,2,3,4,6, dan 7 terpenuhi semua. Akan tetapi untuk syarat kualitatif seperti nomor 5 penulis tidak menemukan adanya catatan khusus tentang analisis yang dilakukan oleh unit PKBL. Pemeriksaan terhadap kegiatan penyaluran dana PK Untuk mengetahui tentang pelaksanaan Program Kemitraan penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari unit PKBL. Setelah melakukan wawancara tentang apa saja yang telah dilakukan unit PKBL pada tahun 2012, penulis meminta data laporan aktivitas dan laporan posisi keuangan. Berikut adalah laporan aktivitas dan laporan posisi keuangan unit satuan tugas PKBL PT PP (Persero) Tbk

Uraian

Wilayah

Tabel 1 Penyaluran PK Tahun 2012 Jumlah Pendampinga Modal Kerja Mitra n

Jumlah

Sektor Pertanian Kerjasama PT Pertani

Kalimant an Barat

335

1.895.260.000

284.289.000

2.179.549.000

(Persero) Kerjasama PT Pertani (Persero)

Kalimant an Selatan

Kerjasama PT Pertani (Persero)

133

929.740.000

Jawa Timur

79

220.000.000

Kerjasama PT Sang Hyang Seri (Persero)

Banten

79

537.966.070

80.694.911

618.660.981

Kerjasama PT Sang Hyang Seri (Persero)

Jawa Barat

240

1.139.904.230

170.985.635

1.310.889.865

Kerjasama PT Sang Hyang Seri (Persero)

Sumatera Utara

245

1.897.129.700

284.569.455

2.181.699.155

1.111

6.620.000.000

960.000.001

24

500.000.000

108.100.000

608.100.000

24

500.000.000

108.100.000

608.100.000

10.000.000

10.000.000

1.078.100.000

8.198.100.000

Jml Sektor Pertanian 2

1.069.201.000

220.000.000

7.580.000.000

Sektor Industri PT PNM (Persero)

Jawa Tengah

Jml Sektor Industri 3

139.461.000

DPK Workshop Mitra Binaan

DKI Jakarta

Jumlah

1.135

7.120.000.000

(sumber: Hasil wawancara) Laporan posisi keuangan A

- Kas dan setara kas

Rp

1,974,429,620

B

- Piutang penyisihan laba

Rp

0

C

- Piutang Lembaga penyalur

Rp

11,156,741,434

D

- Piutang mitra

Rp

4,794,122,367

E

- Alokasi penyisihan piutang pinjaman :

Rp

1. Mitra binaan - Lancar ( s/d 30 hari )

Rp

(242,422)

- Kurang Lancar ( 31 s/d 180 hari )

Rp

(1,519,000)

- Diragukan ( 181 s/d 270 hari )

Rp

0

- Macet ( > 270 hari )

Rp

(121,905,008)

Rp

(123,666,430)

Jumlah 2. BUMN Lain / Lembaga penyalur : - Lancar ( s/d 30 hari )

Rp

50,963,161

- Kurang Lancar ( 31 s/d 180 hari )

Rp

(60,394,037)

- Diragukan ( 181 s/d 270 hari )

Rp

0

- Macet ( > 270 hari )

Rp

1,916,323,584

Jumlah

Rp

1,906,892,708

Jumlah 1 + 2

Rp

1,783,226,278

F

- Total aset

Rp

11,985,217,137

G

- Piutang bermasalah

Rp

3,168,690,783

H

- Kelebihan pembayaran angsuran

Rp

14,410,326

I

- Beban yang masih harus dibayar

Rp

32,500,000

J

- Angsuran belum teridentifikasi

Rp

43,954,368

K

- Aset bersih

Rp

11,894,352,443

L

- Pendapatan

Rp

8,308,262,831

- Beban dan pengeluaran M

3.

1)

7,243,109,406

- D.P.K ( Anggaran )

Rp

1,440,000,000

- D.P.K ( Realisasi ) (sumber: Hasil wawancara)

Rp

1,078,100,000

Pada tahun 2012 unit PKBL PT PP (Persero) Tbk berfokus utama pada sektor pertanian karena adanya Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor: S-349/MBU/2011, tanggal 29 Juni 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan GP3K. Kegiatan utama yang dilakukan unit PKBL pada tahun 2012 kemarin adalah melakukan kegiatan pasar murah dengan PT Sucofindo dan kegiatan mengadakan penyaluran dana PK untuk program GP3K melalui kerjasama dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero). Dana yang tersedia untuk PK pada tahun 2012 berasal dari: • Saldo awal sebesar Rp 219,498,166 • Pengembalian angsuran sebesar Rp 4,767,580,396 • Penyisihan laba sebesar Rp 3,603,347,616 dimana penyisihan laba tersebut berasal dari 1.5% X laba tahun 2011 yaitu 1.5% X Rp 240,233,175,382 • Pendapatan jasa giro sebesar Rp 40,284,870 Menghitung kinerja PK sesuai dengan Keputusan Menteri Setelah mendapatkan laporan aktivitas dan laporan posisi keuangan dari unit PKBL, penulis melakukan perhitungan tentang kinerja PK PT PP (Persero) Tbk sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002. Dari laporan aktivitas dan laporan posisi keuangan tersebut diambil variable-variable yang diperlukan dalam perhitungan kinerja. Kinerja program kemitraan merupakan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN lampiran II yang mengatur tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Non Jasa Keuangan. Pada point III.3.d disebutkan indikator yang dinilai adalah: 1) Efektivitas Penyaluran Tabel 2 Perhitungan Nilai Efektivitas Perusahaan - Dana tersedia : - Saldo awal

Rp

219,498,166

2)

- Pengembalian angsuran

Rp

4,767,580,396

- Penyisihan laba - Pendapatan jasa giro

Rp Rp

3,603,347,616 40,284,870

Rp

8,630,711,048

Rp Rp

7,120,000,000 1,078,100,000

Rp

8,198,100,000

- Dana disalurkan : - Penyaluran pinjaman - DPK / Hibah

Rumus :

Jumlah dana disalurkan --------------------------- x 100% Jumlah dana tersedia

Rp 8,198,100,000.00 = ---- --------------------Rp 8,630,711,048.00 = 94.99%

x

100%

(sumber: Pengolahan Data) 2) Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Tabel 3 Perhitungan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman - Lancar Rp 8,959,362,931 x 100% = Rp 8,959,362,931

1)

2)

- Kurang Lancar - Diragukan

Rp Rp

20,833,327 0

x x

75% 25%

= =

Rp Rp

15,624,995 0

- Macet Rata-rata nilai tertimbang

Rp

6,970,667,543

x

0%

=

Rp

0

Rp

15,950,863,801

Rp

8,974,987,926

Pinjaman disalurkan (saldo piutang) :

Rumus :

- Jumlah piutang - Piutang bermasalah

Rp Rp

15,950,863,801 (3,168,690,783)

- Piutang lancar

Rp

12,782,173,018

Rata-2 nilai tertimbang --------------------------- x 100%

Jumlah pinjaman (saldo piutang)

Rp = ----

8,974,987,926 -----------------------------

Rp = 70%

12,782,173,018

x

100%

(sumber: Pengolahan Data) Mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 maka skor untuk efektivitas penyaluran PT PP (Persero) Tbk adalah 3 sedangkan skor untuk tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman PT PP (Persero) Tbk adalah 2 Untuk membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita hitung terlebih dahulu data yang ada Tabel 4 Perhitungan Tahun-Tahun Sebelumnya Tahun 2011 1)

Efektivitas Penyaluran =

4,000,500,000 ------------------4,428,460,000

= Skor = 2

90%

x 100%

2)

Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman =

3,084,064,179 -------------------

x 100%

6,768,474,178 =

46%

Skor = 2 Tahun 2010 1)

Efektivitas Penyaluran =

2,991,100,000 -------------------

x 100%

3,498,037,510 =

86%

Skor = 2 2)

Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman =

3,084,064,179 -------------------

x 100%

6,768,474,178 =

46%

Skor = 2 Tahun 2009 1)

Efektivitas Penyaluran =

2,100,230,000 -------------------

x 100%

2,308,970,924 =

91%

Skor = 3 2)

Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman =

1,273,015,388 -------------------

x 100%

6,191,424,030 =

21%

Skor = 1 Tahun 2008 1)

Efektivitas Penyaluran =

1,546,120,000 -------------------

x 100%

1,683,575,713 =

92%

Skor = 3 2)

Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman =

2,280,447,820 -------------------

x 100%

7,761,556,337 =

29%

Skor = 1 (sumber: Pengolahan Data) Tabel 5 Rekapitulasi Efektivitas Penyaluran Efektivitas No

Tahun

Penyaluran Dana

1

2008

92%

3

2

2009

91%

3

3

2010

86%

2

4

2011

90%

2

5

2012

95%

3

Nilai

Rata-rata 91% 2.6 (sumber: Pengolahan Data) Setelah direkap dan dianalisis tingkat efektivitas penyaluran selama 5 tahun, rata-rata efektivitas penyaluran dana sebesar 91% dengan rata-rata nilai sebesar 2.6. Pada tahun 2008 efektivitas penyaluran dana sebesar 92% dengan nilai 3. Pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 91% tetapi skor masi 3. Pada tahun selanjutnya kembali mengalami penurunan menjadi 86% dengan skor turun menjadi 2 dikarenakan adanya mitra binaan yang macet dalam mengembalikan pinjaman. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 90% dengan skor tetap 2. Pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 95% dengan skor meningkat menjadi 3. Tabel 6 Rekapitulasi Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Efektivitas No

Tahun

Penyaluran Dana

Nilai

1

2008

29%

1

2

2009

21%

1

3

2010

46%

2

4

2011

46%

2

5

2012

70%

2

Rata-rata 42% 1.6 (sumber: Pengolahan Data) Setelah direkap dan dianalisis tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman selama 5 tahun, rata-rata tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman sebesar 42% dengan rata-rata nilai sebesar 1.6 saja. Pada tahun 2008 tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman hanya sebesar 29% dengan nilai sebesar 1. Pada tahun 2009 menurun menjadi 21% dengan nilai tetap 1. Pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 46% dengan nilai naik menjadi 2. Pada tahun 2011 tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman stabil tetap pada 46% dengan nilai 2. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 70% dengan nilai masi sama yaitu 2, Setelah membandingkan efektivitas penyaluran dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman maka dapat dilihat bahwa kinerja unit PKBL PT PP (Persero) Tbk stabil dari tahun 2008 sampai 2011 dengan total nilai 4 dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 5. Tingkat efektivitas penyaluran

4.

dana pada 2008 dan 2009 mendapatkan nilai 3, akan tetapi mengalami penurunan pada 2010 karena meningkatnya mitra binaan yang mengalami kemacetan dalam pengembalian pinjaman. Akan tetapi pada 2011 kembali naik performanya dan meningkat lagi pada 2012. Nilai tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman pada tahun 2008 sangat rendah, hanya mencapai angka 1. Hal ini disebabkan banyaknya piutang yang macet dari mitra binaan dan kurangnya personil unit PK, sehingga pengawasan atau pengecekan langsung terhadap mitra binaan sulit dilakukan. Kurangnya pengawasan terhadap mitra binaan dan tingkat disiplin mitra binaan yang rendah mengakibatkan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman menjadi rendah pula. Pada tahun 2009 performa unit PKBL dalam tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman kembali mengalami penurunan. Untuk menyisiati hal tersebut unit PK PT PP (Persero) Tbk membuat reskedul pinjaman dengan mitra binaan dan menambah personil yang ada. Hal tersebut terbukti efektif yang dapat dilihat pada kenaikan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman tahun 2010 menjadi 46%. Kemudian stabil pada tahun 2011 dan meningkat kembali pada tahun 2012 Memeriksa monitoring yang dilakukan oleh unit PKBL PT PP (Persero) Tbk. Untuk memeriksa kegiatan monitoring apa saja yang dilakukan oleh unit PKBL penulis melakukan wawancara dengan 2 narasumber, pertama dengan narasumber dengan jabatan manajer dan yang satu lagi dengan narasumber karyawan yang turun ke lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah antara bagian top middle manajemen memiliki jawaban yang sesuai yang dilakukan oleh karyawan di lapangan. Kegiatan monitoring sendiri dilakukan dengan tujuan untuk memantau bagaimana perkembangan para mitra binaan di lapangan dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan usaha para mitra binaan. Menurut hasil wawancara dengan manajer unit PKBL, PT PP (Persero) Tbk melakukan monitoring terhadap para mitra binaan seperti pengawasan langsung kepada mitra binaan, melihat perkembangan mitra binaan. Akan tetapi ketika penulis bertanya dengan karyawan yang turun ke lapangan, kegiatan monitoring yang dilakukan oleh unit PKBL adalah hanya: • Melihat kinerja dari calon mitra binaan sebelum diberi pinjaman. • Memprediksi prospek apakah usaha tersebut bisa berkembang. • Bertanya kepada calon mitra binaan tentang penghasilan sebelum diberi pinjaman sehingga bisa memastikan pinjaman yang diberikan. • Melihat apakah ada area penjualan dari hasil produksi mitra binaan. • Melihat jaminan apa yang diberikan sebelum diberi pinjaman.

Laporan Temuan Hasil Pemeriksaan Audit Operasional atas Program Kemitraan PT PP (Persero) Tbk Berikut Dengan Rekomendasi Perbaikan Sebagai tindak lanjut dilakukan evaluasi dan analisis terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada PT PP (Persero) Tbk yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis menemukan adanya beberapa temuan permasalahan dalam program kemitraan. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang ditemukan mengenai unit PKBL pada PT PP (Persero) Tbk: 1.

Banyaknya peminjaman bermasalah yang tidak dapat dikembalikan Pada tahun 2012 terdapat piutang bermasalah sebesar Rp. 3,168,690,783. Jumlah piutang bermasalah tersebut mencapai 20% dari total piutang yang ada. Hal tersebut akibat dari banyaknya mitra binaan yang tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada PT. PP (Persero) Tbk. Banyaknya mitra binaan yang tidak dapat mengembalikan pinjaman menimbulkan pertanyaan pada proses penyeleksian calon mitra binaan. Apakah penyeleksian mitra binaan berjalan dengan baik atau tidak. Jika melihat syarat mitra binaan selain terdapat syarat kuantitatif, terdapat pula syarat kualitatif. Syarat kualitatif seperti mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan inilah yang tidak dapat dilihat dengan baik oleh unit PKBL. Unit PKBL tidak bisa melihat dengan tepat potensi mitra binaan karena kurangnya waktu dan karyawan ketika menganalisis potensi dari calon mitra binaan tersebut. Hal ini mengakibatkan banyaknya pinjaman yang tidak dapat dikembalikan baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang yang dapat mengganggu perputaran pinjaman yang dapat menyebabkan PT PP (Persero) Tbk kesulitan dalam memberikan pinjaman kepada calon mitra binaan yang lain.

2.

Untuk mengatasi banyaknya pinjaman bermasalah kami memberikan rekomendasi untuk menambah waktu dalam menyeleksi calon mitra binaan karena dalam menganalisis potensi dan prospek dari tiap-tiap calon mitra binaan tersebut dibutuhkan analisis yang kuat dan mendalam. Akan tetapi jika jangka waktu yang digunakan untuk menyeleksi calon mitra binaan tidak dapat ditambah maka kami menyarankan untuk unit PKBL menambah karyawan yang potensial dan handal dalam menganalisis dan menyeleksi calon mitra binaan. Sehingga proses penganalisisan potensi mitra binaan dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Banyaknya peminjaman macet Pada tahun 2012 terdapat peminjaman macet sebesar Rp. 6,970,667,543. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya monitoring yang dilakukan unit PKBL dalam mengawasi peminjaman yang telah diberikan. Penagihan pinjaman baru dilakukan apabila para mitra binaan telah telat dalam membayar pinjaman. Jumlah peminjaman macet yang mencapai 44% dari seluruh jumlah peminjaman yang diberikan tersebut relatif besar dan mengakibatkan perputaran peminjaman menjadi tidak dapat berputar. Jika dibiarkan terus maka dapat menyebabkan unit PKBL tidak dapat memberikan pinjaman lagi kepada calon mitra binaan baru.

3.

Untuk memperbaiki banyaknya pinjaman yang macet kami memberikan rekomendasi agar sistem monitoring unit PKBL diperbaiki. Penagihan pinjaman dilakukan secara berkala dan terlebih dahulu memberi tahu kepada mitra binaan ketika mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman. Agar para mitra binaan lebih waspada ketika sudah mendekati tanggal jatuh tempo dan dapat membayar pinjamannya tepat waktu. Pembinaan yang tidak dilaksanakan oleh unit PKBL Berdasarkan hasil wawancara kepada karyawan unit PKBL ternyata kegiatan monitoring tidak dilakukan oleh unit PKBL. Kegiataan pembinaan hanya dilakukan oleh unit PKBL satu kali saja. Yaitu ketika calon mitra binaan akan diberikan pinjaman oleh unit PKBL. Hal tersebut ditimbulkan karena belum adanya program monitoring oleh unit PKBL. Akibat yang ditimbulkan oleh belum adanya pembinaan tersebut antara lain kemampuan perkembangan mitra binaan bakal tidak berkembang sesuai harapan. Dimana jika mitra binaan tidak ada kemajuan pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan mitra binaan dalam membayar pinjaman. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada unit PKBL adalah unit PKBL memasukkan kegiatan monitoring seperti seminar, pameran dan kegiatan lain yang berguna kedalam rencana tahunan unit PKBL karena kegiatan monitoring tersebut bertujuan agar mitra binaan dapat termotivasi untuk mengembangkan usahanya agar lebih baik lagi. Selain itu kegiatan monitoring yang perlu dilakukan unit PKBL adalah memantu kinerja para mitra binaan, memantau perkembangan produksi para mitra binaan, dan memantau hasil produksi para mitra. Pemantauan ini diperlukan agar kinerja mitra binaan dapat diketahui oleh unit PP dan dilakukan evaluasi jika terjadi penurunan kinerja para mitra binaan.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1.

2.

3.

Prosedur penyaluran pinjaman Program Kemitraan PT PP (Persero) Tbk sudah sesuai dengan PER05/MBU/2007. Sebelum menerima calon mitra binaan, unit PKBL melakukan seleksi terlebih dahulu. Akan tetapi dalam proses penyeleksian calon mitra binaan, PT PP (Persero) Tbk memiliki kekurangan dalam menganalisa potensi dan prospek dari calon mitra binaan. Sehingga banyak terjadi peminjaman bermasalah dengan persentasi 20% dari total peminjaman. Proses penyaluran dana Program Kemitraan PT PP (Persero) Tbk sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan pada awal tahun. Fokus utama pada tahun ini adalah pada sektor pertanian sesuai dengan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (G3PK). Dalam program ini PT PP (Persero) Tbk bekerjasama dengan beberapa BUMN Pembina lain yang bertindak sebagai operator GP3K antara lain PT Sang Hyang Seri (Persero) untuk klaster petani padi, kedelai dan berencana melakukan kerjasama dengan PT Pertani (Persero) untuk klaster petani padi. Tahun 2012 tingkat efektivitas penyaluran dana untuk Program Kemitraan PT PP (Persero) Tbk sebesar 95%. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun sebelumnya nilai tingkat efektivitas unit PKBL hanya 90% saja. Sedangkan untuk tingkat kolektibilitas pengembalian

4.

Program Kemitraan pada tahun ini meningkat pesat dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2011 tingkat kolektibilitas pengembalian hanya sebesar 46%. Akan tetapi pada tahun 2012 tingkat kolektibilitas pengembalian meningkat menjadi 70% Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh unit PKBL PT PP (Persero) Tbk tidak ada sama sekali. Tidak ada kegiatan yang memantau kinerja para mitra binaan dan minim kegiatan pelatihan seperti seminar, pameran, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan dari mitra binaan. Hal tersebut membuat perkembangan dari tiap-tiap mitra binaan sedikit dan bisa cenderung menurun karena kemampuan yang dimiliki mitra binaan tidak diperbaharui.

Saran 1.

2.

3.

4.

Menambah waktu dalam menyeleksi calon mitra binaan karena dalam menganalisa potensi dan prospek dari tiap-tiap calon mitra binaan tersebut karena dibutuhkan analisa yang kuat dan mendalam. Akan tetapi jika jangka waktu yang digunakan untuk menyeleksi calon mitra binaan tidak dapat ditambah maka penulis menyarankan untuk unit PKBL menambah karyawan yang potensial dan handal dalam menganalisa dan menyeleksi calon mitra binaan. Sehingga proses penganalisaan potensi mitra binaan dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat. Sistem monitoring unit PKBL perlu diperbaiki. Perlu adanya jadwal penagihan pinjaman yang dilakukan secara berkala dan adanya pemberitahuan kepada mitra binaan ketika mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman. Agar para mitra binaan lebih waspada dan mengetahui ketika sudah mendekati tanggal jatuh tempo dan dapat membayar pinjamannya tepat waktu. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada unit PKBL adalah unit PKBL memasukkan kegiatan monitoring seperti seminar, pameran dan kegiatan lain yang berguna kedalam rencana tahunan unit PKBL karena kegiatan monitoring tersebut bertujuan agar mitra binaan dapat termotivasi untuk mengembangkan usahanya agar lebih baik lagi. Selain itu perlu adanya pemantauan kinerja para mitra binaan, memantau perkembangan produksi para mitra binaan, dan memantau hasil produksi para mitra. Pemantauan ini diperlukan agar kinerja mitra binaan dapat diketahui oleh unit PP dan dilakukan evaluasi jika terjadi penurunan kinerja para mitra binaan. Perlu dibentuk divisi khusus yang menangani pencarian calon mitra binaan. Selama ini PT PP (Persero) Tbk dalam mendapatkan daftar calon mitra binaan biasanya bekerjasama dengan unit independent yang bertugas dalam menyeleksi calon mitra binaan mana saja yang layak untuk dipilih. Jenis unit independent yang bekerjasama dengan unit PKBL adalah koperasi-koperasi yang terdapat di daerah. Alasan unit PKBL bekerjasama dengan koperasi adalah karena unit independent itu lebih mengetahui tentang siapa saja yang membutuhkan pinjaman dan memiliki lebih banyak saluran dalam mencari calon mitra binaan. Sehingga unit PKBL itu sendiri belum mempunyai divisi yang khusus menangani dalam pencarian calon mitra binaan. Kondisi ini membuat unit PKBL rentan kemungkinan tertipu dalam mendapatkan calon mitra binaan karena bisa saja calon mitra binaan yang kualitasnya dibawah standar tersebut mengambil jalan belakang dengan koperasi demi mendapatkan pinjaman.

REFERENSI Ambadar, J. (2008). Corporate Social Responsibility Dalam Praktik di Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo. Ardianto, Elvinaro, Machfudz, Dindin, M. (2011), Efek Kedermawanan Pebisnis dan .CSR Berlipat-lipat, Jakarta: Elex Media Komputindo. Bayangkara, I.B.K. (2008). Audit Manajemen: Prosedur dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat. Dahlia, L. (2010). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Akuntabilitas, Vol. 9, No. 2. Elkington, J. (1998). Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business. Gabriola Island. BC: New Society Publishers. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 313/KMK.016/1994 Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Korporasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba BUMN. Jakarta. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 60/KMK.016/1996 Perubahan Pasal 3. Jakarta. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-236/MBU/2003 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Jakarta.

Keputusan Menteri BUMN Nomor: 266/KKM.016/2007. Jakarta. Leonard, McAdam. (2003), Penerapan CSR di Indonesia Dalam Konteks Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007. Jakarta. Rizal, M. 2010. Analisa Tekanan Lobby Groups Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jurnal Akuntabilitas, Vol. 9, No. 2. Solihin, I. 2008. Corporate Social Responsibility: From Charity To Sustainability. Jakarta: Salemba Empat. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta. http://www.bumn.go.id/pp/ RIWAYAT PENULIS Azhar Rolib lahir di Jakarta pada 16 Januari 1988. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2013.