PIAGAM KOMITE AUDIT PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk Komite Audit PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (“Perusahaan”) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan sejalan dengan semangat tata kelola perusahaan yang baik. Piagam Komite Audit memuat tugas dan tanggung jawab serta wewenang; komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan; tata cara dan prosedur kerja; kebijakan penyelenggaraan rapat; sistem pelaporan kegiatan; ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan masa tugas Komite Audit. Piagam Komite Audit ini telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
MISI Misi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan dengan mengkaji laporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, kepatuhan Perusahaan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, kode etik dan inisiatif manajemen risiko Perusahaan.
ORGANISASI Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit akan memanfaatkan pekerjaan auditor internal dan auditor eksternal dalam melakukan sebagian besar dari peran pengawasannya. Seluruh laporan Komite Audit dapat direkomendasikan dengan keputusan akhir yang berada pada Dewan Komisaris atau Direksi yang berwenang.
KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yakni Komisaris Independen sebagai ketua Komite Audit dan Pihak dari luar Perusahaan.
PERSYARATAN KEANGGOTAAN 1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. 2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan. 4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan. 5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. 6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa nonassurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. 7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen. 8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. 9. Apabila anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut. 10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan. 11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
MASA TUGAS Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
2
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Komite Audit harus memastikan pemahamannya atas struktur Perusahaan, pengendalian internal, dan jenis transaksi dalam upaya untuk melakukan penilaian secara memadai atas risiko penting yang dihadapi Perusahaan. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap temuan, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tindakan lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yang meliputi, antara lain: 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan. 2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan. 3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya. 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee. 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal. 6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. 7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan. 8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan. 9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
WEWENANG,, TATA CARA DAN PROS PROSEDUR PELAKSANA NAAN WEWENANG EDUR PELAKSA NA AN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan.
3
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit. 3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, apabila diperlukan. 4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN RAPAT Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang hanya dapat dilaksanakan apabila rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Komite Audit dapat mengadakan pertemuan khusus dengan Manajemen, Auditor Internal dan Auditor Eksternal. Komite Audit dapat mengundang setiap pejabat dan/atau pegawai Perusahaan, Auditor Eksternal, penasihat dari luar Perusahaan, penasihat Komite atau orang atau pihak lain untuk menghadiri pertemuan dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
SISTEM PELAPORAN KEGIATAN Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN Tanggung jawab utama Komite Audit adalah untuk mengawasi atau menilai kewajaran penyajian laporan keuangan Perusahaan dan proses pelaporan yang tepat atas nama Dewan Komisaris dan melaporkan hasil kegiatannya kepada mereka. Komite Audit harus mendiskusikan dengan manajemen, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal mengenai kewajaran dan efektivitas akuntansi dan pengendalian keuangan, termasuk kebijakan dan prosedur Perusahaan untuk menilai, memantau, dan mengelola risiko bisnis, dan program kepatuhan terhadap hukum dan etika (termasuk Kode Etik Perusahaan). Setiap pendapat yang diperoleh dari Auditor Internal dan Auditor Eksternal atas keputusan Perusahaan memilih atau menetapkan kebijakan akuntansi atau metode akuntansi harus mencakup pendapat terhadap kelayakan keputusannya dan tidak hanya mencakup akseptabilitas pilihan atau metode.
4
Komite Audit harus menelaah kembali bersama Auditor Internal dan Auditor Eksternal atas setiap masalah audit atau kesulitan atau hambatan yang timbul dan tanggapan manajemen. Komite Audit harus menerima laporan berkala dari Auditor Eksternal jika terdapat hal yang penting terkait dengan kebijakan dan kegiatan Perusahaan, dan semua perbaikan terhadap informasi keuangan yang terkait dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang telah dibicarakan dengan manajemen. Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris mengenai seluruh temuan, termasuk dugaan pelanggaran terkait dengan pelaporan keuangan, beserta rekomendasi penanganan atas temuan tersebut.
PENUTUP Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak 24 Mei 2013. Komite Audit harus meninjau kembali Piagam Komite Audit minimal setiap tahun dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
5
