PT INDOSAT Tbk. Piagam Komite Audit
Umum 1. PT INDOSAT Tbk. (“Perseroan”) merupakan suatu perusahan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan tunduk kepada ketentuan dan peraturan pasar modal. 2. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap (a) integritas laporan keuangan Perseroan, (b) kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan, (c) kualifikasi, independensi dan efektivitas akuntan publik (Auditor Eksternal) Perseroan, dan (d) kinerja departemen auditor internal (Auditor Internal) Perseroan. 3. Berdasarkan ketentuan atas kewenangan-kewenangan di atas, Komite Audit terutama bertanggung jawab melakukan pengawasaan terhadap hal-hal berikut: a. laporan keuangan tahunan yang diaudit dan laporan tahunan Perseroan; b. informasi keuangan yang akan dipublikasikan, termasuk laporan keuangan triwulanan; dan c. pengawasan internal terhadap pelaporan keuangan 4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit harus mematuhi ketentuan Kode Etik Perseroan. 5. Dalam menjalankan tanggung jawab pengawasannya, Komite Audit berpatokan pada/mengandalkan informasi yang disediakan oleh Direksi, oleh semua individu yang ditunjuk untuk bekerja dengan dan/atau melapor kepada Direksi (Manajemen), serta oleh Auditor Eksternal. Tugas dan Tanggung Jawab 6. Komite Audit ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan tertentu. Dengan demikian, Komite Audit menjalankan kewenangan dan kuasa yang didelegasikan kepadanya oleh Dewan Komisaris sesuai dengan: a. Undang-undang, hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta hukum, ketentuan dan peraturan Pasar Modal Indonesia. b. Anggaran Dasar Perseroan; dan c. tugas-tugas khusus lain dari Dewan Komisaris. 7. Komite Audit harus melakukan pengawasan terhadap: a. Laporan atau Informasi Keuangan – integritas laporan keuangan dan semua informasi keuangan lain Perseroan yang dipublikasikan. 1
b. Pengawasan Internal - Berjalannya sistem pengawasan internal Perseroan terhadap pelaporan keuangan, termasuk pengenalan kebijakan yang ditetapkan dari manajemen risiko badan usaha terkait. c. Kegiatan Yang Harus Dipastikan – Fungsi-fungsi Auditor Internal dan Auditor Eksternal yang meliputi: (1) pemberian rekomendasi mengenai penunjukan Ketua Audit Internal; (2) penelaahan Piagam Audit Internal; (3) penelaahan rencana kerja tahunan Auditor Internal termasuk anggaran dan susunan kepegawaian, pelaksanaannya dan, apabila dianggap perlu, pemantauan tindak-lanjut oleh Manajemen atas temuan-temuan mereka; (4) pemberian rekomendasi mengenai penunjukkan Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya (fee), serta kelayakannya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan mengenai firma/kantor akuntan publik, partner, dan rotasi partner kantor akuntan publik. (5) penelaahan rencana audit Auditor Eksternal dan hasilnya untuk memastikan bahwa proses audit telah dilakukan dengan tatacara yang konsisten dengan standar audit dan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, dan mendiskusikan masalahmasalah dan isu-isu terkait audit, dan apabila dianggap perlu, pemantauan tindak-lanjut oleh Manajemen (6) Pemberian persetujuan awal atas semua jasa, selain jasa audit, yang akan dilakukan oleh Auditor Eksternal, termasuk firma dan individu terasosiasinya (associated firms and individuals). (7) Memastikan adanya kebijakan perekrutan karyawan dan mantan karyawan Auditor Eksternal yang memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. (8) Pemberian pendapat independen apabila terdapat perselisihan antara Manajemen dan Auditor Eksternal sehubungan dengan tugas audit dan/atau tugas penelaahan. (9) Penelaahan pelaksanaan pembayaran paket-paket imbalan menyeluruh untuk para anggota Dewan Komisaris dan Direksi. (10) sebagaimana diminta oleh Dewan Komisaris, memeriksa kesalahan yang mungkin timbul atas pelaksanaan keputusan rapat Direksi atau memeriksa penyimpangan pelaksanaan keputusan rapat Direksi tersebut. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit, Auditor Internal atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perseroan. 8. Kepatuhan - Komite Audit harus menelaah kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan pasar modal. 9. Pengaduan – Komite Audit harus menetapkan prosedur untuk (i) penerimaan, penyimpanan dan perlakuan terhadap pengaduan yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan akuntansi, pengawasan akuntansi internal, atau permasalahan pelaksanaan audit dan (ii) pengaduan tanpa
2
nama yang bersifat rahasia (confidential anonymous submission) oleh karyawan Perseroan dan pihak terkait lain sehubungan dengan masalah-masalah audit atau akuntansi yang dipertanyakan. 10. Benturan Kepentingan – Komite Audit harus memberitahukan Dewan Komisaris mengenai adanya potensi benturan kepentingan yang terkait dengan Perseroan. Kewenangan 11. Akses Langsung – Komite Audit mempunyai kewenangan untuk mengakses hal-hal berikut yang termasuk dalam lingkup tanggungjawabnya: a. data, informasi dan dokumen Perseroan sehubungan dengan karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan; b. berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Auditor Eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; c. mendapatkan nasihat dan bantuan lainnya dari pihak independen, jika diperlukan, atas biaya Perseroan. Kerahasian 12. Anggota Komite Audit diwajibkan untuk setiap saat menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan. Komposisi 13. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, yang merupakan Komisaris Independen dan individu independen dari luar Perseroan. 14. Komite Audit harus diketuai oleh Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris 15. Semua anggota Komite Audit harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan paling kurang 1 (satu) dari mereka harus memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi dan/atau keuangan. 16. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya. Meskipun telah diatur mengenai masa jabatan maksimum sebagaimana tersebut di atas, Dewan Komisaris dapat menetapkan pemberhentian lebih awal. Pemberhentian tersebut harus diberitahukan paling kurang 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif. 17. Apabila anggota Komite Audit tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, karena alasan apapun, Dewan Komisaris harus menunjuk seorang anggota Komite Audit baru dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
3
Audit Committee Working Group 18. Audit Committee Working Group (“ACWG”) adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang anggotanya ditunjuk oleh Komite Audit untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Piagam ini. ACWG paling kurang terdiri dari 2 (dua) anggota Komite Audit dan (1) satu atau lebih penasihat independen yang ditunjuk oleh Komite Audit. Penasihat independen dapat ditunjuk untuk suatu jangka waktu tertentu. ACWG harus mengadakan diskusi, mengajukan pertanyaan atau melakukan investigasi, atas nama Komite Audit, sebagai persiapan rapat Komite Audit atau sebagai tindak lanjut dari suatu keputusan rapat. ACWG juga melaksanakan tugas khusus tertentu yang diberikan oleh Komite Audit. 19. Ketua ACWG ditunjuk oleh Komite Audit. Rapat 20. Rapat-rapat resmi Komite Adit harus diselenggarakan paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat tambahan dapat juga diadakan apabila diperlukan, termasuk rapat-rapat yang diadakan oleh ACWG. Ketua Komite Audit harus menyetujui agenda rapat sebelum rapat diselenggarakan dan menginformasikannya kepada seluruh anggota Komite Audit dan peserta lain sebelum hari rapat. 21. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun setiap pendapat yang berbeda (dissenting opinion) harus dituangkan dalam risalah rapat. 22. Komite Audit harus mengadakan rapat dengan Manajemen, Kepala Auditor Internal (Head of Internal Audit) dan Auditor Eksternal, paling kurang sekali setahun, dalam sesi-sesi eksekutif terpisah untuk mendiskusikan semua hal yang menurut Komite Audit atau menurut masing-masing kelompok kerja harus didiskusikan secara privat/tersendiri. 23. Komite Audit dapat mengadakan rapat dengan menggunakan sarana telepon atau konferensi video dan setiap keputusan yang dibuat harus dituangkan dalam risalah dan ditandatangani oleh semua anggota yang berpatisipasi dalam rapat. 24. Semua rapat, termasuk rapat ACWG, harus dituangkan dalam risalah rapat. Salinan dari setiap risalah rapat dan persetujuan tertulis untuk tindakan yang dilakukan berdasarkan keputusan sirkuler, akan disimpan oleh Sekretaris Komite Audit. Risalah rapat harus ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan dibagikan kepada seluruh anggota. 25. Sekretaris Dewan Komisaris harus bertindak sebagai Sekretaris Komite Audit dan Sekretaris ACWG. 26. Masing-masing anggota Komite Audit mempunyai 1 (satu) suara. Kuorum rapat terpenuhi apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari anggota dan salah satunya adalah Ketua Komite Audit. Apabila kuorum tidak terpenuhi maka rapat tidak dapat dilaksanakan. Komite Audit hanya berwenang untuk melaksanakan tindakan yang dizinkan berdasarkan suara terbanyak apabila keputusan musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi. Apabila jumlah suara setuju dan tidak 4
setuju sama banyaknya, maka Ketua Komite Audit harus memutuskan rapat. Komite Audit dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang mengikat tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan usulan tersebut harus diberitahukan kepada dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit sebagai bukti persetujuannya. Pelaporan 27. Komite Audit harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap tahun yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. 28. Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris tentang hasil tugas penelaahannya serta hasil setiap penugasan lain yang diberikan Dewan Komisaris. Perubahan Piagam 29. Komite Audit harus menelaah dan mengkinikan (update) Piagam Komite Audit setiap tahun. 30. Apabila terdapat pertentangan antara ketentuan Piagam ini dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal, maka peraturan perundangan yang berlaku. Penilaian 31. Komite Audit harus melakukan evaluasi diri (self-assessment) untuk menilai kinerja mereka terhadap Piagam ini setiap tahun. Tanggal Efektif 32. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, dan oleh karena itu, piagam sebelumnya tertanggal 4 September 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal efektif Piagam ini.
Disetujui oleh, Atas nama Dewan Komisaris [tandatangan] Dr. Nasser Mohammed Marafih Komisaris Utama
5
Diketahui oleh [tandatangan] Richard F. Seney Ketua Komite Audit
6
