PIAGAM KOMITE AUDIT PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

PIAGAM KOMITE AUDIT PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

1. DASAR Piagam ini disusun berdasarkan atas 1.1 PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance. Dan 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum 1.2 Pedoman Tata Kelola Bank ( Good Corporate Governance Bank )

2. DEFINISI Bank adalah PT Bank Victoria International Tbk Dewan Komisaris, adalah Dewan Komisaris PT Bank Victoria International Tbk Direksi, adalah Direksi PT Bank Victoria International Tbk Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen Komisaris Independen, adalah komisaris yang kedudukannya dalam Bank bukan mewakili pemegang saham ataupun pihak lain yang berkait dengan pemagang saham dan tidak memiliki hubungan keuangan , kepengurusan, dan hubungan keluargadan hubungan lain yang dapat mempengaruhi tindakannya dalam bertindak independen Komite, adalah Komite Audit yakni sebagai salah satu perangkat Dewan Komisaris yg bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris

KO MITE AUDIT – PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK, , 2013

halaman 1

3. TUJUAN Tujuan Komite adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab tata kelola dengan memantau dan melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan Bank

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 4.1 4.2 4.3

4.4 4.5

4.6

Memantau dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan kerja Audit Intern Melakukan analisis atas pos pos laporan keuangan yang signifikan sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku di Indonesia Melakukan kajian atas informasi yang terkait dengan penyusunan laporan Keuangan yang diterbitkan Bank , termasuk kajian tentang aspek bisnis dan laporan tata kelola Bank yang berkaitan dengan audit dan manajemen risiko Melakukan kajian atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik eksternal dengan prinsip dan standar audit yang berlaku di Indonesia Melakukan kajian atas pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal (akuntan publik) maupun hasil pemeriksaan dan pengawasan Bank Indonesia, Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penunjukkan Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pengujian dan pemeriksanaan Laporan Keuangan Bank , kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan guna memperoleh persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham

5. KEANGGOTAAN 5.1

Struktur 5.1.1 Komite terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) anggota, masing-masing akan diangkat atau diberhentikan oleh Dewan Komisaris . 5.1.2 Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komite dilakukan melalui mekanisme rapat Komite Nominasi & Remunerasi Bank sesuai dengan usulan Dewan Komisaris 5.1.3 Direksi dilarang menjadi anggota Komite


halaman 2

5.1.4 Pihak independen yang menjadi anggota Komite paling kurang berjumlah 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite 5.1.5 Komite dipimpin oleh seorang ketua yang merupakan : a. Anggota Komite b. Berasal dari Komisaris Independen 5.2 Kompetensi 5.2.1 Semua anggota komite wajib memiliki integritas, ahlak, dan moral yang baik 5.2.2 Semua anggota Komite harus memiliki pemahaman yang relevan dan signifikan dari bisnis Bank 5.2.3 Setidak tidaknya salah satu anggota komite dari pihak independen memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi 5.2.4 Setidak tidaknya salah satu anggota dari pihak independen memiliki keakhlian di bidang hukum atau perbankan 5.3 Sekretariat Corporate Secretary (Biro Direksi) akan bertindak sebagai sekretaris Komite , kecuali ditentukan lain oleh Komite

6. AKTIVITAS 6.1 Rapat Komite 6.1.1 Komite akan mengadakan rapat sesuai keperluan Bank, sekurang kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali 6.1.2 Sekretaris Komite ataupun setiap anggota dapat mengusulkan untuk diadakan Rapat Komite 6.2 Pemberitahuan Tanggal, waktu dan tempat dari setiap rencana Rapat Komite akan disampaikan pemberitahuan oleh Sekretaris Komite kepada seluruh anggota Komite tanpa terkecuali


halaman 3

6.3 Dokumen Pendukung Dokumen pendukung jika diperlukan akan distribusikan oleh Sekretaris Komite kepada semua anggota Komite setidak tidaknya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan 6.4 Kehadiran 6.4.1 Yang berhak hadir dalam rapat hanyalah anggota Komite dan Undangan 6.4.2 Rapat Komite dapat mengundang Satuan Kerja Audit Internal dan atau Direktur yang membawahi SKAI 6.4.3 Komite dapat mengundang pada siapapun yang diperlukan sebagai narasumber bahasan seperti, pejabat eksekutif Bank, kantor akuntan publik sebagai auditor eksternal Bank , ataupun penasehat akhli dari eksternal jika diperlukan 6.4.4 Keputusan Komite adalah dianggap sah jika rapat Komite sedikit dikitnya dihadiri oleh anggota dari pihak independen 6.5 Kuorum 6.5.1 Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan dan Pihak Independen 6.5.2 Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. 6.5.3 Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 6.6 Dokumentasi 6.6.1 Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh sekretaris dengan tertib 6.6.2 Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat komite , wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut 6.6.3 Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua, dan dibagikan kepada seluruh anggota untuk konfirmasi sesegera mungkin setelah pertemuan masingmasing dan diajukan untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya.


halaman 4

6.7 Benturan Kepentingan Anggota Komite tidak akan berpartisipasi dalam rapat Komite dan pembahasan ataupun tidak akan memberikan suara pada masalah apapun dalam hal dirasakan adanya konflik kepentingan

7. KEWENANGAN 7.1 Kewenangan 7.1.1 Komite berwenang untuk menguji atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan Bank

7.1.2 Komite berwenang menerima laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal pada setiap kegiatan operasional dan fungsional Bank 7.1.3 Komite berwenang memantau dan menganalisis pelaksanaan tugas Satuan kerja Audit Internal , dengan meminta kertas kerja serta memberikan saran dan perbaikan proses Audit yang dilakukan 7.1.4 Komite berwenang melakukan penelitian atas syarat dan keabsahan kantor Akuntan publik, sebelum ditunjuk menjadi Auditor Eksternal Bank 7.1.5 Komite berwenang untuk meminta kertas kerja Auditor Ekternal untuk memastikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan prinsip pemeriksaan yang berlaku 7.1.6 Komite berwenang meminta dokumen yang membuktikan bahwa tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik dan benar serta tepat waktu 7.1.7 Komite berwenang untuk membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai tindakan yang diperlukan atas kajian yang dilakukan. 7.2 Hak Akses Anggota Komite memiliki hak akses yang tidak terbatas kepada manajemen, pejabat eksekutif, seluruh karyawan dan catatan bank, termasuk laporan hasil audit internal maupun eksternal , laporan hasil rating internal maupun eksternal, laporan konsultan akhli dlsbnya sepanjang bertujuan untuk kepentingan pembahasan yang terkait


halaman 5

7.3 Bantuan akhli Eksternal Komite atau salah satu anggota Komite berwenang untuk meminta pendapat dari akhli eksternal, guna mendapatkan saran independen guna kepentingan Bank, dengan syarat anggota harus memohon ijin pada Ketua terlebih dahulu dan atau jika komite memutuskan perlunya bantuan akhli eksternal

8. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LAIN Tanpa membatasi tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana disebut diatas, termasuk juga dalam peran Komite untuk mengawasi dan mengkaji: 8.1 Penerapan pelaksanaan pengendalian Internal Bank 8.2 Melakukan kosultasi dengan pemeriksa dari Pengawas Bank 8.3 Menilai hubungan antara auditor internal maupun eksternal dengan manajemen Bank 8.4 Melaporkan kepada Dewan Komisaris , ketua Komite (Komisaris Independen) melaporkan hasil rapat Komite kepada Dewan Komisaris pada pertemuan / rapat rutin Dewan Komisaris tentang segala hal yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Komite

9. KAJI ULANG & PERSETUJUAN Komite akan melakukan kaji ulang piagam ini setidak tidaknya setiap 2 (dua) tahun, guna memastikan bahwa tugas, proses dan tanggung jawab Komite sesuai dengan kondisi dan tantangan risiko Bank. Piagam dan Keanggotaan Komite Audit harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.


halaman 6

PIAGAM KOMITE AUDIT PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

Recommend Documents