PROSPEKTUS. PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BANK VICTORIA III TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DAN OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA II TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif Masa Penawaran Tanggal Penjatahan

: : :

19 Juni 2012 21 dan 22 Juni 2012 25 Juni 2012

Tanggal Distribusi Secara Elektronik Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia

: :

27 Juni 2012 28 Juni 2012

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat: Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar Jl. Jendral Sudirman No.1, Jakarta 10270, Indonesia Telp: (021) 573-5425, Fax: (021) 573-5429 Situs Internet: www.victoriabank.co.id

Kantor Operasional: Perseroan memiliki 96 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 2 Kantor Cabang, 63 Cabang Pembantu dan 30 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BANK VICTORIA III TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP (“OBLIGASI”) DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp200.000.000.000,00 (DUA RATUS MILIAR RUPIAH) DAN OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA II TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP (“OBLIGASI SUBORDINASI”) DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp300.000.000.000,00 (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi, dengan jumlah pokok sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 27 September 2012 sedangkan bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi pada tanggal 27 Juni 2017. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan jumlah pokok sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% (sebelas persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 27 September 2012 sedangkan bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi pada tanggal 27 Juni 2019. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNAASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA BAPEPAM DAN LK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1(SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB XVI PROSPEKTUS INI PERIHAL KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI. PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEFINDO INDONESIA (“PEFINDO”): OBLIGASI id BBB+ (Triple B Plus; stable outlook)

OBLIGASI SUBORDINASI id BBB (Triple B; stable outlook)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XIX PERIHAL “KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI” DI DALAM PROSPEKTUS INI RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO YANG TERJADI AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V MENGENAI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI TERKAIT DENGAN ADANYA PENGATURAN PASAL 17.(2).d PERATURAN BI NO. 10/15/PBI/2008 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2008 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM ADALAH PEMBAYARAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ATAS POKOK DAN/ATAU BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI DITANGGUHKAN DAN DIAKUMULASI ANTARA PERIODE (CUMMULATIVE) APABILA: (i) PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT MENYEBABKAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SECARA INDIVIDUAL ATAU KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SECARA KONSOLIDASI TIDAK MEMENUHI KETENTUAN BERLAKU, (ii) PERSEROAN DALAM KEADAAN RUGI, ATAU (iii) KONDISI PROFITABILITAS PERSEROAN TIDAK MEMUNGKINKAN UNTUK MEMBAYAR BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI TERSEBUT. Pencatatan atas Obligasi/Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI

PT VICTORIA SECURITIES INDONESIA (terafiliasi)

PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS PENJAMIN EMISI OBLIGASI PT Pacific Capital

PENAWARAN OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) WALI AMANAT PT Bank Mega Tbk Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2012

DAFTAR ISI DAFTAR ISI....................................................................................................................................................................i DEFINISI DAN SINGKATAN........................................................................................................................................iii RINGKASAN...............................................................................................................................................................xiv I. PENAWARAN UMUM......................................................................................................................................1 II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM...................................................14 III. PERNYATAAN HUTANG...............................................................................................................................15 IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN................................................................................20 1. UMUM...........................................................................................................................................................20 2. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN...............................................................................................................23 3. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT..........................................................................................33 4. MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN PENGENDALIAN INTERN.......................................................38 5. KEMAMPUAN MANAJEMEN........................................................................................................................43 6. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN............................................................................43 7. PROSPEK USAHA........................................................................................................................................46 V. RISIKO USAHA.............................................................................................................................................47 VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN...................................51 VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN....................................................................................................52 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN...............................................................................................................52 2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.......................................53 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN..........................................................................................................59 4. SUMBER DAYA MANUSIA............................................................................................................................62 5. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)..........66 6. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN....................................................................66 7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN....................................................................................................67 8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN......................................68 9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM...................69 10. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK...............................................................................................73 11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI...................................................................................................75 12. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK LAIN...............................................................77 13. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN..............................................................................84 14. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP.....................................................................................................85 15. ASURANSI....................................................................................................................................................89 16. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)......................................................................................................96 VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN....................................................................................97 1. UMUM...........................................................................................................................................................97 2. JARINGAN KANTOR OPERASIONAL..........................................................................................................97 3. KEUNGGULAN KOMPETITIF.......................................................................................................................99 4. KEGIATAN USAHA.....................................................................................................................................100 5. KEBIJAKAN KREDIT..................................................................................................................................106 6. RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH......................................................107 7. PEMASARAN..............................................................................................................................................108 8. PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA........................................................................................................108 9. TINGKAT KESEHATAN BANK....................................................................................................................108 10. PERSAINGAN USAHA................................................................................................................................ 111 11. PROSPEK USAHA...................................................................................................................................... 113 12. TEKNOLOGI INFORMASI.......................................................................................................................... 114 IX.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING................................................................................................... 116

X.

EKUITAS......................................................................................................................................................119

XI.

PERPAJAKAN.............................................................................................................................................120

XII.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI....................................................................122

XIII.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM...124

XIV.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM................................................................................................................127

XV.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.................................149

XVI. 1. 2. 3. 4. 5.

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI.....................................................................................................283 UMUM.........................................................................................................................................................283 SYARAT-SYARAT OBLIGASI......................................................................................................................283 PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN.......................................287 KELALAIAN PERSEROAN.........................................................................................................................290 RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI.....................................................................................................291

i

6. 7. 8. 9. 10.

JAMINAN.....................................................................................................................................................294 HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.............................................................................................................294 PEMBERITAHUAN......................................................................................................................................295 PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI.................................................................295 HUKUM YANG BERLAKU..........................................................................................................................296

XVII. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI SUBORDINASI.........................................................................297 UMUM.........................................................................................................................................................297 SYARAT-SYARAT OBLIGASI SUBORDINASI............................................................................................297 PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN.......................................302 KELALAIAN PERSEROAN.........................................................................................................................305 RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI...........................................................................306 JAMINAN.....................................................................................................................................................310 HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI...................................................................................310 PEMBERITAHUAN...................................................................................................................................... 311 PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI SUBORDINASI....................................... 311 HUKUM YANG BERLAKU..........................................................................................................................312

XVIII. INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA...................................................................................................313 XIX.

KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI / OBLIGASI SUBORDINASI......................319

XX.

ANGGARAN DASAR PERSEROAN...........................................................................................................322

XXI.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI / OBLIGASI SUBORDINASI............................346

XXII.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT................................................................................................350

XXIII. AGEN PEMBAYARAN.................................................................................................................................358 XXIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI / OBLIGASI SUBORDINASI..........................................................................................................................359

ii

DEFINISI DAN SINGKATAN Afiliasi

Berarti: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Agen Pembayaran

Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi / Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi / Pokok Obligasi Subordinasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi / Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

ALCO

Singkatan dari “Asset Liabilities Committee”, yaitu komite yang berkonsentrasi pada pengelolaan risiko terkait dengan suku bunga, risiko likuiditas, pengelolaan modal dan eksposur valuta asing. Komite tersebut diketuai oleh Presiden Direktur Perseroan.

Aset Produktif

Terdiri dari Giro pada Bank Lain–Bersih, Penempatan pada BI dan Bank Lain–Bersih, Efek-Efek Bersih, Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - Bersih, Kredit–Bersih, Penyertaan saham-Bersih.

ATM

Singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri, yaitu mesin elektronik yang memudahkan nasabah dalam penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.

ATMR

Singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR).

ATMR Kredit

Dihitung dengan menjumlahkan seluruh asset yang telah dikalikan dengan bobot risiko kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM).

ATMR Operasional

Dihitung dengan cara melakukan perkalian antara beban modal risiko operasional dengan angka 12,5 (dua belas koma lima) sesuai peraturan yang berlaku tentang KPMM.

ATMR Pasar

Dihitung dengan cara melakukan perkalian antara jumlah beban modal secara konsolidasi untuk seluruh jenis risiko pasar dengan angka 12,5 (dua belas koma lima) sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang KPMM.

BAE

Berarti Biro Administrasi Efek

Bank Kustodian

Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Bapepam

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Bapepam dan LK

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

iii

Bursa Efek

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BI

Berarti singkatan dari Bank Indonesia.

BMPK

Singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai dengan ketentuan BI.

BOPO

Berarti rasio yang dihitung berdasarkan perbandingan beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional.

Bunga Obligasi

Berarti tingkat bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Bunga Obligasi Subordinasi

Berarti tingkat bunga Obligasi Subordinasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

CAR

Singkatan dari Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.

CAR untuk risiko kredit dan operasional

Dihitung berdasarkan jumlah modal dan aset tertimbang menurut risiko kredit dan opersional Perseroan untuk tahun 2011, 2010, 2009, 2008, dan 2007 dihitung berdasarkan jumlah modal dan aset tertimbang menurut risiko kredit.

CAR untuk risiko kredit, pasar dan operasional

Dihitung berdasarkan jumlah modal dan aset tertimbang menurut risiko kredit, pasar dan opersional Perseroan untuk tahun 2011, 2010, 2009, 2008, dan 2007 dihitung berdasarkan jumlah modal dan aset tertimbang menurut risiko kredit.

CKPN

Berarti singkatan dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang merupakan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang wajib dibentuk sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) tentang instrumen keuangan.

Channeling

Berarti penerusan pinjaman untuk pembiayaan konsumen.

Daftar Pemegang Rekening Obligasi

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening Obligasi kepada KSEI.

Daftar Pemegang Rekening Obligasi Subordinasi

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Subordinasi oleh Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi Subordinasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening Obligasi Subordinasi kepada KSEI.

Denda

Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi dan/atau Pokok Obligasi Subordinasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh hari) Hari Kalender.

DPS

Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan.

iv

Dokumen Emisi

Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Obligasi Subordinasi, Pengakuan Hutang Obligasi/Obligasi Subordinasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi/ Obligasi Subordinasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi/Obligasi Subordinasi, Perjanjian Pendaftaran Obligasi/Obligasi Subordinasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi/Obligasi Subordinasi.

EBIT

Berarti Earning Before Interest and Tax, yaitu laba bersih sebelum bunga dan pajak.

EBITDA

Berarti Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation, yaitu laba bersih sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi.

Efek

Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

Emisi

Berarti penawaran umum Obligasi / Obligasi Subordinasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat.

Entitas Anak

berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.

Force Majeure

Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/ Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

GWM

Berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.

GWM Utama dalam Rupiah

Dihitung dengan membandingkan saldo rekening giro Rupiah Perseroan pada BI terhadap rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga pada dua masa laporan sebelumnya.

GWM mata uang asing

Dihitung dengan membandingkan saldo rekening giro mata uang asing Perseroan pada BI terhadap rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga pada dua masa laporan sebelumnya.

GWM Sekunder dalam Rupiah

Dihitung dengan membandingkan jumlah Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, SBSN, dan/atau excess reserve terhadap rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga pada dua masa laporan sebelumnya.

Hari Bank

Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelengarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa

Berarti hari-hari dimana Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut..

Hari Kalender

Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

v

Hutang Senior

Berarti seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur baik yang dijamin dengan jaminan khusus maupun kreditur yang tidak diberikan jaminan khusus (konkuren) baik yang merupakan kewajiban tidak bersyarat atau bersyarat, baik yang aktual maupun kontinjen, baik yang telah ada saat ini atau yang akan ada di kemudian hari tidak termasuk kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur lainnya yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak tagih yang sama dengan atau dibawah Obligasi Subordinasi.

IAPI

Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.

Jumlah Terhutang

Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi/ Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/ Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi/ Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi/ Bunga Obligasi Subordinasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.

Konfirmasi Tertulis

Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi / Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Rekening Obligasi /Obligasi Subordinasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi / Pemegang Obligasi Subordinasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi/ Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi/ Pokok Obligasi Subordinasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi /Obligasi Subordinasi.

KTUR

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi / Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening Obligasi / Obligasi Subordinasi untuk menghadiri RUPO / RUPOS atau meminta diselenggarakan RUPO / RUPOS, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

Konsultan Hukum

Berarti konsultan hukum yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK.

Kredit yang Diberikan

Berarti kredit yang diberikan sebelum dikurangi pendapatan biaya transaksi ditangguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Kreditur Preferen

Berarti para kreditur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 21 Undang-undang Perpajakan.

KSEI

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi / Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi / Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI.

Kustodian

Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi / Obligasi Subordinasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi / Obligasi Subordinasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga Obligasi / Obligasi Subordinasi dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening Obligasi / Obligasi Subordinasi yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Laba (rugi) - bersih

Berarti laba (rugi) sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak bersih dan dikurangi dengan bagian laba (rugi) yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.

Laba (rugi) komprehensif bersih

Berarti laba (rugi) komprehensif selama periode/tahun berjalan-bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Berarti neraca keuangan.

LDR Konsolidasian

Dihitung berdasarkan perbandingan kredit yang diberikan (termasuk piutang pembiayaan konsumen) dibagi dengan simpanan nasabah konsolidasian (tidak termasuk antar bank).

LDR Konsolidasian mata uang asing

Dihitung berdasarkan perbandingan kredit yang diberikan dalam mata uang asing (termasuk piutang pembiayaan konsumen) dibagi dengan simpanan nasabah konsolidasian dalam mata uang asing (tidak termasuk antar bank).

vi

LDR Konsolidasian Rupiah

Dihitung berdasarkan perbandingan kredit yang diberikan dalam Rupiah (termasuk piutang pembiayaan konsumen) dibagi dengan simpanan nasabah konsolidasian dalam Rupiah (tidak termasuk antar bank).

LDR Perseroan

Dihitung berdasarkan perbandingan kredit yang diberikan oleh Perseroan (tidak termasuk kredit oleh bank lain) dibagi dengan simpanan nasabah (tidak termasuk antar bank).

Likuidasi

Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (asset-asset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.

Masyarakat

Berarti perorangan dan/atau badan. Baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

Menteri Hukum

Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) atau pengganti haknya.

Modal Inti (Tier 1)

Berarti modal bank yang terdiri dari modal disetor, cadangan tambahan modal (disclosed reserved) dan modal inovatif (nnovative capital instrument) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Modal Inti (Tier 2)

Berarti modal pelengkap bank yang terdiri dari modal pelengkap level atas (upper tier 2) dan modal pelengkap level bawah (lower tier 2) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

NIM

Singkatan dari “Net Interest Margin” yaitu Marjin Pendapatan Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata Aset Produktif.

NPL

Berarti Non Performing Loan, yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan BI.

NPL (gross) konsolidasian

Dihitung berdasarkan perbandingan kredit yang bermasalah/NPL (termasuk NPL piutang pembiayaan konsumen) dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan (tidak termasuk kredit kepada bank lain) dan piutang pembiayaan konsumen.

NPL (gross) Perseroan

Dihitung berdasarkan perbandingan kredit bermasalah/NPL (dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan (tidak termasuk kredit kepada bank lain).

NPL (net) konsolidasian

Dihitung berdasarkan perbandingan kredit yang diberikan (termasuk piutang pembiayaan konsumen) bermasalah dikurangi CKPN kredit bermasalah dibagi dengan total kredit (tidak termasuk kredit kepada bank lain).

NPL (net) Perseroan

Dihitung berdasarkan perbandingan kredit bermasalah (NPL) dikurangi CKPN kredit bermasalah dibagi dengan total kredit (tidak termasuk kredit kepada bank lain).

Obligasi

Berarti surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI, dalam jumlah Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Obligasi Subordinasi

Berarti surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Penawaran Umum dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI, dalam jumlah sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).

PAPI

Berarti Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

PBI

Berarti Peraturan Bank Indonesia.

PSAK

Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

vii

Pefindo

Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi/Obligasi Subordinasi yang diterbitkan Perseroan.

Pemegang Obligasi

Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a). Rekening Efek pada KSEI, atau (b). Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Pemegang Obligasi Subordinasi

Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a). Rekening Efek pada KSEI, atau (b). Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Pemegang Rekening

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-­undangan di bidang Pasar Modal.

Pemeringkat

Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di Bapepam dan LK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.

Pemerintah

Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Umum

Berarti kegiatan penawaran Obligasi / Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi / Obligasi Subordinasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi / Obligasi Subordinasi.

Pengakuan Hutang Obligasi

Berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 17 tertanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H. CN, pengganti dari Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta juncto Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 25 tertanggal 08 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Wali Amanat, berikut perubahanperubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi

Berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 20 tertanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H. CN, pengganti dari Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta juncto Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 24 tertanggal 14 Mei 2012 juncto Perubahan II Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 49 tertanggal 22 Mei 2012 juncto Perubahan III Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 28 tertanggal 08 Juni 2012 yang kesemuanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Wali Amanat, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Penitipan Kolektif

Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Pasar Modal.

Penjamin Emisi Obligasi

Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT Victoria Securities Indonesia, dan PT Pacific Capital sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

viii

Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi

Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, yang dalam hal ini adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan PT Victoria Securities Indonesia, yang memberikan jaminan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penerbitan Obligasi Subordinasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi

berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Victoria Securities Indonesia dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Penutupan Usaha

Berarti keadaan dimana Perseroan dinyatakan atau diperintahkan dengan keputusan dari pihak yang berwenang baik atas keputusan pemegang saham Perseroan atau BI atau penggantinya yang mempunyai kewenangan terhadap Perseroan untuk membubarkan, membekukan atau menutup atau dengan suatu keputusan Pengadilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dalam keadaan pailit.

Peraturan Nomor: IX.A.2

Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh Sembilan Mei dua ribu Sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi

Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 22 tanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H. CN, pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahanpenambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi

Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 23 tanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H. CN, pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-0018/PO/KSEI/0412 tanggal 10 April 2012 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI No. No.SP-0017/PO/KSEI/0412 tanggal 10 April 2012 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 18 tanggal 10 April 2012 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H. CN, pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta juncto Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 26 tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 21 tanggal 10 April 2012 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H. CN, pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta juncto Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 25 tanggal 14 Mei 2012 juncto Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 50 tanggal 22 Mei 2012 juncto Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 29 tanggal 08 Juni 2012 yang kesemuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau ix pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 16 tanggal 10 April 2012 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H. CN, pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta juncto Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 24 tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Wali Amanat, berikut perubahanperubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi

Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 19 tanggal 10 April 2012 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H. CN, pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta juncto Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 23 tanggal 14 Mei 2012 juncto Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 48 tanggal 22 Mei 2012 juncto Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 27 tanggal 08 Juni 2012 yang kesemuanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

Berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan Obligasi, No. SP-015/BEI.PPS/04-2012 tanggal 5 April 2012 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, berikut perubahanperubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Pendaftaran

Berarti penyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan Nomor: IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu) Nomor: Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran, dan Peraturan Nomor: IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Ketua Bapepam dan LK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat, termasuk pengubahan-pengubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Bapepam dan LK.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor: IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan oeraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima hari) sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Perseroan

Berarti PT Bank Victoria International Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

Perusahaan Anak

Adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan. Sebagaimana dimaksud dalam PBI tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Nomor: 10/15/PBI/2008, tanggal 24-09-2008 (dua puluh empat September dua ribu delapan).

Perusahaan Efek

Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

x

Pokok Obligasi

Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Pokok Obligasi Subordinasi

Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Obligasi Subordinasi yang terhutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).

PPA

Berarti Penyisihan Penghapusan Aset, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari bak debit berdasarkan penggolongan kualitas aset (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet), sesuai ketentuan BI.

PPAP

Berarti Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

Prospektus

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi/Obligasi Subordinasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 UUPM dan Peraturan No. IX.C.2. Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-51/PM/1996 tanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.

Prospektus Awal

Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam dan LK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai Penjaminan Emisi Obligasi dan Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, tingkat suku bunga Obligasi/Obligasi Subordinasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas

Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Rekening Efek

Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi / Obligasi Subordinasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi / Pemegang Obligasi Subordinasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi / Pemegang Obligasi Subordinasi.

RUPO

Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

RUPOS

Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

RUPS

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Satuan Pemindahbukuan

Berarti satuan jumlah Obligasi / Obligasi Subordinasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi / Perjanjian Perwaliamatan Obligasi Subordinasi.

SBI

Berarti Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek.

Sertifikat Jumbo Obligasi

berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi

berarti bukti penerbitan Obligasi Subordinasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening.

SABH

Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

xi

Tanggal Distribusi

Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi/Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi/Obligasi Subordinasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi/Obligasi Subordinasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi/ Pemegang Obligasi Subordinasi.

Tanggal Emisi

Berarti tanggal distribusi Obligasi/Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/ Obligasi Subordinasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi/ Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi / Obligasi Subordinasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi / Obligasi Subordinasi kepada Perseroan..

Tanggal Pembayaran

Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi kepada Perseroan yang akan disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi / Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi / Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi Subordinasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Tanggal Penjatahan

Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi/Obligasi Subordinasi.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi, melalui Agen Pembayaran.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi

Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi Subordinasi, melalui Agen Pembayaran.

UU Perbankan

Berarti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahan-perubahannya, serta peraturan pelaksanaannya.

UUPM

Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 berikut segala perubahannya.

Undang-undang Perpajakan

Berarti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh empat) tentang Perubhan Atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Undang-undang dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (dua ribu) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta perubahan lainnya di kemudian hari.

xii

Usaha Kecil

Usaha Produktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbentuk hukum, atau badan usaha berbadan hokum termasuk koperasi; b. Bukan merupakan Entitas Anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik secara langsung maaupun tidak langsung, dengan Usaha Menengah atau usaha besar; dan c. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha Menengah

Usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan Entitas Anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar; dan b.

Memiliki hasil penjualan tahunan atau kekayaan bersih lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha Mikro

Berarti usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, baik secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) per tahun atau kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

Wali Amanat

Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi / Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

xiii

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan untuk penyesuaian dengan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. tentang Pokokpokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana termaktub dalam akta No. 112 tanggal 27 Juni 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.76606.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Oktober 2008, di daftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099270.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Februari 2010 No. 11, Tambahan No. 1111 jo Akta No. 1 tanggal 2 Desember 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat 3 serta bagian akhir anggaran dasar Perseroan, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.96853. AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16 Desember 2008 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0122147.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 , diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 April 2010 No.32, Tambahan No. 3658 kemudian beberapa kali diubahan dan perubahan untuk penyesuaian pasal 3 anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 59 tanggal 17 Juni 2011, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Nomor AHU-36593.AH.01.02-th.2011, tanggal 21 Juli 2011 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0059633 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 dan pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan terakhirdiubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 11 November 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 serta bagian akhir anggaran dasar Perseroan, diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Nomor: AHU.-AH.01.10.1887, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Victoria International Tbk tanggal 25 Mei 2012 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0046846.AH.01.09. Tahun 2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. KEGIATAN USAHA PERSEROAN Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 59 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha sebagai bank umum. Keterangan lengkap dapat dilihat pada Bab VII mengenai Keterangan Tentang Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 dengan Kantor Pusat berkedudukan di Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Pusat. Di samping itu, Perseroan juga mendapatkan izin dari BI dengan Surat Izin No. 029/126/UOPM tanggal 25 Mei 1997 sebagai Pedagang Valuta Asing yang kemudian diperpanjang melalui Surat No. 516/KEP.Dir.PIP/2003, tanggal 24 Desember 2003 dan telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia melalui suratnya No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008.

xiv

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2012 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo, Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut: MODAL SAHAM Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham

 

Nilai Nominal per Saham Rp 100,00 Jumlah Nominal Jumlah Saham (Rp)

  Keterangan

Persentase (%)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - PT. Suryayudha Investindo Cipta - PT. Nata Patindo - PT. Victoria Sekuritas - Suzanna Tanojo - Atrium Asia Investment Management Pte. Ltd. - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

418.953.250 220.000.000 2.302.017.500 882.000.000

41.895.325.000 22.000.000.000 230.201.750.000 88.200.000.000

6,40 3,36 35,16 13,47

587.223.619

58.722.361.900

8,97

2.137.490.207

213.749.020.700

32,64

6.547.684.576

654.768.457.600

100,00

7.452.315.424

745.231.542.400

 

STRATEGI USAHA PERSEROAN Dalam mengembangkan usaha menghadapi persaingan dan mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki maka strategi yang dilakukan Perseroan adalah: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Membuka jaringan kantor di pusat-pusat bisnis yang strategis. Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah dengan : tanggap (responsiveness), ramah (friendly) dan profesional. Memelihara hubungan dengan nasabah yang sudah ada. Memperoleh dan meningkatkan fee based income. Menggali potensi bisnis dari nasabah yang ada maupun baru melalui referensi atau cross selling product. Melakukan kegiatan promosi pengembangan pendanaan dan perkreditan. Meningkatkan kerjasama dengan developer, dealer mobil/motor dan finance company. Melakukan pemantauan terhadap kinerja kantor-kantor dengan cara melakukan pertemuan secara berkala. Mereview proses operasional menuju proses yang cepat, akurat dan efisien. Meningkatkan kompetensi seluruh jajaran karyawan melalui pelatihan-pelatihan internal dan eksternal. Meningkatkan teamwork di seluruh jajaran Perseroan.

PROSPEK USAHA PERSEROAN Dengan semakin membaiknya kinerja sektor perbankan dan meningkatnya tingkat kesehatan bank, membuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat. Di sisi lain dengan melambatnya pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga membuat bank harus bersaing. Persaingan untuk meningkatkan jumlah dana pihak ketiga tersebut, membuat banyak bank harus lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan melakukan perluasan layanan perbankan Perseroan dengan menggunakan jaringan yang dimiliki oleh grup usaha antara lain Bank Victoria Syariah, Victoria Sekuritas, Victoria Insurance, di masa mendatang diharapkan mampu menjaring pasar yang lebih luas. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan dalam Entitas Anak berikut : Nama Perusahaan PT Bank Victoria Syariah

Kegiatan Usaha Perbankan

Persentase Kepemilikan 99,98%

xv

Tahun Dimulainya Penyertaan 2007

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang  telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (anggota independen Morison International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai (1) penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 secara prospektif atau retrospektif (2) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 untuk memenuhi persyaratan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Siddharta & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai (1) penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK 55 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” (2) penelaahan terhadap sistem informasi/teknologi dan sistem pengendalian internal untuk penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) (3) penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 berkaitan dengan perubahan beberapa penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Grant Thornton Hendrawinata Gani & Hidayat dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan rupiah)

11.802.563 10.590.449 1.212.114

31 Desember 2010 2009     10.304.853 7.359.018 9.562.163 6.729.657 742.690 629.361

2011 850.906 (679.074) 171.832 95.311 (35.459) 231.684 7.554 239.238 (51.836) 187.402

`31 Desember 2010 2009 726.443 623.129 (607.796) (501.977) 118.647 121.152 332.868 159.946 (322.243) (218.011) 129.272 63.087 2.386 (483) 131.658 62.604 (24.856) (16.364) 106.802 46.240

Uraian Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Aset Liabilitas Ekuitas

2011  

  Laporan Laba-Rugi Konsolidasian Pendapatan Bunga dan Syariah Beban Bunga dan Syariah Pendapatan Bunga dan Syariah -Bersih Pendapatan Operasional Lainnya Beban Operasional Lainnya Laba Operasional Pendapatan (Beban) Non Operasional-Bersih Laba Sebelum Pajak Penghasilan Beban Pajak Penghasilan - bersih Laba Tahun Berjalan

2008   5.625.107 5.097.147 527.960

2007   5.268.995 4.865.424 403.562

2008 523.426 (406.685) 116.741 23.863 (96.501) 44.103 683 44.786 (9.524) 35.262

2007 352.275 (272.191) 80.084 43.465 (65.518) 58.031 (55) 57.976 (8.422) 49.554

(dalam persentase) Untuk tahun-tahun yang berakhir`31 Desember

Uraian Rasio Pertumbuhan Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih

 

Pendapatan Operasional Lainnya

2011

2010

2009

2008

2007

44,83

  (2,07)

  3,78

  45,77

  56,37

(71,37)

108,11

570,27

(45,10)

111,36

Laba Operasional

79,22

104,91

43,04

(24,00)

44,75

Laba Tahun Berjalan

75,47

130,97

31,13

(28,84)

64,90

Aset

14,53

40,03

30,82

6,76

81,85

Liabilitas

10,75

42,09

32,03

4,76

93,81

Ekuitas

63,21

18,00

19,21

30,83

31,09

 

 

 

 

 

 

xvi

Permodalan

 

CAR Dengan Memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional CAR Dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar

 

 

 

 

14,92

13,72

16,92

23,22

19,58

14,86

10,80

16,86

22,77

15,43

 

 

 

 

 

 

Aset Produktif Rasio Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif

 

 

 

 

 

1,33

1,98

1,16

0,96

0,96

NPL (Nett)

0,29

0,24

0,00

0,44

1,59

NPL (gross)

2,38

5,03

3,02

2,10

3,67

PPAP Terhadap Aset Produktif

 2,41

4,14

2,30

1,52

1,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROA

Rentabilitas

  2,65

1,71

1,10

0,88

1,64

ROE

24,91

18,41

8,95

7,81

15,41

1,86 

1,77

2,38

2,61

2,56

78,33

NIM Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

88,21

92,05

92,23

85,59

 

 

 

 

 

 

Likuiditas

 

 

 

 

 

40,22

50,43

53,46

56,32

LDR

63,62

GWM (Primer)

8,94

8,09

5,03

5,66

9,15

GWM (Sekunder)

7,12

13,53

-

-

-

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI Nama Obligasi

:

Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Jumlah Pokok Obligasi

:

Sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

Jangka Waktu

:

5 (lima) tahun

Harga Penawaran

:

100% dari nilai Pokok Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi

:

Sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun

Satuan Pemesanan

:

Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan

:

Rp 1,00 (satu Rupiah).

Pembayaran Kupon Bunga

:

Triwulanan.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

:

id BBB+ (Triple B Plus; Stable Outlook) dari Pefindo RINGKASAN PERTIMBANGAN (RATIONALE) Peringkat tersebut mencerminkan tingkat likuiditas dan kualitas aset yang baik. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh profil permodalan yang moderat dan profitabilitas yang lemah.

Jaminan

:

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan dari Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)

:

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

xvii

Pembelian Kembali Obligasi (Buy back)

:

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi dengan ketentuan pembelian Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dimana pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan apabila perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

Wali Amanat

:

PT Bank Mega Tbk.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. b. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. c. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. d. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. e. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. f. Hak Pemegang Obligasi atas jaminan Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseoran lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

xviii

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI Nama Obligasi Subordinasi

:

Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi

:

Sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).

Jangka Waktu

:

7 (tujuh) Tahun

Harga Penawaran

:

100% dari nilai Pokok Obligasi Subordinasi

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi

:

Sebesar 11% (sebelas persen)ebelas i Tambahan Dan/Atau Perbaikan PROSPEKTUS RINGKAS per tahun

Satuan Pemesanan

:

Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan

:

Rp1,00 (satu Rupiah).

Pembayaran Kupon Bunga

:

Triwulanan.

:

id BBB (Triple B; Stable Outlook) dari Pefindo

Hasil Pemeringkatan Subordinasi

Obligasi

RINGKASAN PERTIMBANGAN (RATIONALE) Peringkat tersebut mencerminkan tingkat likuiditas dan kualitas aset yang baik. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh profil permodalan yang moderat dan profitabilitas yang lemah.

Jaminan

:

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, akan tetapi dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 5.2 dan Pasal 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi (Sinking Fund)

:

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Pembelian Subordinasi

:

Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.

:

PT Bank Mega Tbk.

Wali Amanat

Kembali

Obligasi

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi. b. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, Pemegang Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima pembayaran Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi. c. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPOS dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. d. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi

xix

Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi Subordinasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pembeli Obligasi Subordinasi yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. e. Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPOS, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPOS mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya. f. Kecuali terhadap Kreditur Preferen, Nasabah Peminjam dan Kreditur Hutang Senior sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari kecuali yang disubordinasi dan menurut syarat-syaratnya menempati tingkat hak pembayaran dibawah hak Pemegang Obligasi Subordinasi, sesuai ketemtuan Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. SIFAT-SIFAT KHUSUS OBLIGASI SUBORDINASI Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier 2) Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/15/PBI/2008, tanggal 24-09-2008 (dua puluh empat September dua ribu delapan) Tentang kewajiban -penyediaan modal minimum bank umum, dengan memperhatikan risiko pasar dan perubahannya serta peraturan pelaksanaannya atau peraturan penggantinya. Obligasi Subordinasi ini tidak memiliki opsi untuk pembelian kembali sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi, meskipun berdasarkan PBI No. 10/15/PBI/2008, opsi pembelian kembali dimungkinkan, antara lain, apabila pembelian kembali dieksekusi paling kurang 5 (lima) tahun setelah instrument dikeluarkan dan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan BI dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bank Indonesia (atau pengganti haknya) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Perwalimanatan Obligasi Subordinasi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yaitu bahwa penyetoran dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasi antar periode (cumulative), apabila: a. Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dapat menyebabkan kewajiban Modal Minimum secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; b. Perseroan dalam keadaan rugi; atau kondisi profitabilitas Perseroan tidak memungkinkan untuk membayar Bunga Obligasi Subordinasi tersebut. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk Modal Pelengkap Level Bawah (Lower Tier 2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/15/PBI/2008 yang digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan guna mendukung pengembangan pembiayaan Perseroan. Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini. RISIKO USAHA Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai faktor risiko, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan. Adapun risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan berdasarkan dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

xx

Risiko Yang Berkaitan Dengan Perseroan Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit, yaitu ketidakmampuan pihak lawan (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya terhadap Perseroan. Risiko kredit dapat timbul dari aktivitas fungsional Perseroan yaitu perkreditan (penyediaan dana) serta treasury dan investasi. 1. Risiko usaha lainnya adalah sebagai berikut: a. Risiko pasar b. Risiko likuiditas c. Risiko operasional d. Risiko hukum e. Risiko reputasi f. Risiko strategis g. Risiko kepatuhan Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi/Obligasi Subordinasi Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah: 1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang. 2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi Subordinasi adalah: 1. Risiko tidak likuidnya Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang. 2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi Subordinasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. 3. Risiko terkait dengan adanya pengaturan pasal 17.(2).d peraturan Bank Indonesia PBI No.10/15/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana pembayaran kepada pemegang Obligasi Subordinasi atas pokok dan/atau bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasi antar periode (cumulative) apabila: (i) Pembayaran Pokok dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum secara individual atau kewajiban penyediaan modal minimum secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; (ii) Perseroan dalam keadaan rugi; atau (iii) Kondisi profitabilitas Perseroan tidak memungkinkan untuk membayar Bunga Obligasi Subordinasi tersebut. Penjelasan mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat dalam Bab V tentang Risiko Usaha. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN 1. Obligasi Bank Victoria I Tahun 2000 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang Seri Jumlah Peringkat Tingkat Bunga Tanggal Efektif Periode Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jumlah Obligasi Yang Masih Terhutang Pada Saat Prospektus Ini Diterbitkan

A Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) BBB+ dari PT Kasnic Duff & Phelps Credit Rating Indonesia (DCR Indonesia) 16,25% 28 Desember 1999 7 (tujuh) Tahun 3 Maret 2007 -

xxi

Seri Jumlah Peringkat

Tingkat Bunga

Tanggal Efektif Periode Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jumlah Obligasi Yang Masih Terhutang Pada Saat Prospektus Ini Diterbitkan

B Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) BBB+ dari PT Kasnic Duff & Phelps Credit Rating Indonesia (DCR Indonesia) 16,00% untuk kupon bunga Obligasi ke-1 (satu) dan kupon bunga Obligasi ke-2 (dua) dan Mengambang untuk kupon Obligasi ke-3 (tiga) sampai dengan kupon bunga Obligasi ke-28 (dua puluh delapan) dihitung berdasarkan rata-rata tingkat bunga deposito dalam mata uang Rupiah berjangka 6 (enam) bulan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia dan PT Bank Panin Tbk ditambah premi tetap sebesar 2,50% per tahun. 28 Desember 1999 7 (tujuh) Tahun 3 Maret 2007 -

2. Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri Jumlah Peringkat Tingkat Bunga Tanggal Efektif Periode Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jumlah Obligasi Yang Masih Terhutang Pada Saat Prospektus Ini Diterbitkan

Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) A3.id (setara A-, Kasnic) dari PT Moody’s Indonesia (Moody’s) 12,00% 9 Maret 2007 5 (lima) Tahun 21 Maret 2012 -

3. Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri Jumlah Peringkat Tingkat Bunga Tanggal Efektif Periode Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jumlah Obligasi Yang Masih Terhutang Pada Saat Prospektus Ini Diterbitkan

Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) Baa2.id (setara BBB, Kasnic) dari PT Moody’s Indonesia (Moody’s) 12,00% 9 Maret 2007 10 (sepuluh) Tahun , dengan Opsi Beli pada ulang tahun ke-5 (kelima) sejak tanggal emisi atau sejak tanggal 21 Maret 2012 21 Maret 2017 -

Seluruh Obligasi/Obligasi Subordinasi yang telah diterbitkan Perseroan telah dilunasi pada saat prospektus ini diterbitkan. PERPAJAKAN Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi/Obligasi Subordinasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XII pada Prospektus ini. WALI AMANAT PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

xxii

I.

PENAWARAN UMUM

OBLIGASI BANK VICTORIA III TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp 200.000.000.000,00 (DUA RATUS MILIAR RUPIAH) DAN OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA II TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp 300.000.000.000,00 (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi”) diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi, dengan jumlah pokok sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 27 September 2012 sedangkan bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi pada tanggal 27 Juni 2017. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo Obligasi. Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Subordinasi”) diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan jumlah pokok sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% (sebelas persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 27 September 2012 sedangkan bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi pada tanggal 27 Juni 2019. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo Obligasi Subordinasi. OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo): BBB + id (Triple B Plus; Stable Outlook) Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi Subordinasi) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo): BBB id (Triple B; Stable Outlook) Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Kantor Pusat: Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar Jl. Jendral Sudirman No.1, Jakarta 10270, Indonesia Telp: (021) 573-5425, Fax: (021) 573-5429 Situs Internet: www.victoriabank.co.id Kantor Operasional: Perseroan memiliki 96 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 2 Kantor Cabang, 63 Cabang Pembantu dan 30 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi. RISIKO UTAMA RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY) DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA TERHADAP PERSEROAN. RISIKO KREDIT DAPAT TIMBUL DARI AKTIVITAS FUNGSIONAL PERSEROAN YAITU PERKREDITAN (PENYEDIAAN DANA) SERTA TREASURY DAN INVESTASI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V MENGENAI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI. 1

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992 juncto Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993, Keduanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Juni 1993 di bawah No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2602. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan untuk penyesuaian dengan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. tentang Pokokpokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana termaktub dalam akta No. 112 tanggal 27 Juni 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.76606.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Oktober 2008, di daftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099270.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Februari 2010 No. 11, Tambahan No. 1111 jo Akta No. 1 tanggal 2 Desember 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat 3 serta bagian akhir anggaran dasar Perseroan, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.96853. AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16 Desember 2008 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0122147.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 , diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 April 2010 No.32, Tambahan No. 3658 kemudian beberapa kali diubahan dan perubahan untuk penyesuaian pasal 3 anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 59 tanggal 17 Juni 2011, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Nomor AHU-36593.AH.01.02-th.2011, tanggal 21 Juli 2011 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0059633 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 dan pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan terakhirdiubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 11 November 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 serta bagian akhir anggaran dasar Perseroan, diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Nomor: AHU.-AH.01.10.1887, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Victoria International Tbk tanggal 25 Mei 2012 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0046846.AH.01.09. Tahun 2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. KEGIATAN USAHA PERSEROAN Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 59 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha sebagai bank umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a.

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;

b.

Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;

c.

Menerbitkan surat pengakuan hutang;

d.

Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: i.

surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;

ii.

surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;

iii. Kertas Perbendaharaan Negara Dan Surat Jaminan Pemerintah; iv.

Sertipikat Bank Indonesia (SBI);

v.

Obligasi;

vi. Surat Promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun; e.

Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

f.

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

2

g.

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;

h.

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

i.

Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

j.

Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;

k.

Membeli agunana baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

l.

Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; n.

Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;

o.

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

p.

Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet; termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaanny sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

q.

Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

r.

Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kegiatan Usaha Utama Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,deposito berjangka,sertifikat deposito,tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b.

memberikan kredit baik kredit jangka menegah,panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;

c.

menerbitkan surat pengakuan hutang;

d.

membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: i.

surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

ii.

surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;

iii. kertas perbendaharaan engara dan surat jaminan pemerintah; iv.

Sertifikat Bank Indonesia;

v.

Obligasi;

vi. surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; vii. surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; e.

memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

f.

menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g.

menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h.

melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di busa efek;

i.

melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia;

j.

menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk malakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia.

3

Kegiatan Usaha Penunjang Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: a.

menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

b.

melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

c.

membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

d.

melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kedit dan kegiatan wali amanat;

e.

melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lambaga keuangan.

f.

melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, sewa guna usaha, perusahaan miodal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

g.

melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kedit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

h.

mengusahaka usaha-usaha yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 dengan Kantor Pusat berkedudukan di Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Pusat. Di samping itu, Perseroan juga mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan Surat izin No. 029/126/UOPM tanggal 25 Mei 1997 sebagai Pedagang Valuta Asing yang kemudian diperpanjang melalui Surat No. 516/KEP.Dir.PIP/2003, tanggal 24 Desember 2003 dan telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia melalui suratnya No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008. Perseroan menawarkan produk-produk jasa perbankan pada umumnya. Produk penghimpunan dana ditawarkan dalam bentuk rekening giro, tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan bentuk-bentuk penyaluran dana antara lain adalah kredit modal kerja, kredit investasi, kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit multi guna (KMG). Disamping itu Perseroan juga menyediakan jasa pelayanan seperti jasa transfer, kliring, inkaso, bank garansi, money changer, surat kredit berdokumen dalam negeri, pelayanan pembayaran PLN Praqtis, pelayanan pembayaran rekening telepon, Flexi maupun internet Speedy dan layanan pembayaran gaji karyawan (payroll), Western Union yang merupakan jasa kiriman/penerimaan kiriman uang, dan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berusaha untuk senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan umum dan perbankan yang berlaku. Menyadari perannya sebagai lembaga intermediasi yang harus mudah diakses oleh masyarakat, pengembangan jaringan kantor dilakukan guna menunjang pelayanan kepada nasabah. Perseroan telah melakukan perluasan dan relokasi jaringan Kantor, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki 96 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 2 Kantor Cabang, 63 Cabang Pembantu dan 30 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dalam rangka mengembangkan diversifikasi usaha bank pada kegiatan perbankan berbasis syariah, Perseroan telah melakukan akuisisi terhadap Bank Swaguna pada bulan Agustus 2007 dimana rencana akuisisi Perseroan atas 99,80% saham Bank Swaguna telah disetujui oleh Bank Indonesia dan pada September 2007, Perseroan telah merealisasi penempatan modal pada Bank Swaguna, sehingga menjadikan Perseroan sebagai Pemegang Saham Pengendali dan Bank Swaguna dapat memenuhi ketentuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Bank Swaguna memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor-kantor cabang di Bekasi, Cirebon, Bandung, Tegal dan Denpasar. Pada 1 April 2010, Bank Swaguna diubah namanya menjadi Bank Victoria Syariah. Diversifikasi produk dan layanan merupakan strategi lain yang dilakukan Perseroan selama ini dimana hal ini sematamata dilakukan untuk semakin menambah pelayanan dan memudahkan nasabah Perseroan sehingga pada akhirnya semakin memberikan nilai tambah Perseroan dimata nasabah yang telah ada maupun calon nasabah. Perseroan menyediakan layanan transaksi perbankan dengan penyediaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Victoria melalui kerjasama dengan jaringan Prima (ATM BCA) sejak Januari 2005, nasabah Perseroan dapat melakukan transaksi perbankan dengan memanfaatkan seluruh jaringan ATM BCA yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dalam pengembangannya di tahun 2007 dilakukan penambahan fitur layanan Transfer Multi Arah. Bank akan terus mengembangkan pelayanan kepada nasabah dengan pembuatan sisdur BCP dan BIA TSI, monitoring user ID corebanking, pengamanan jaringan/ Network, kartu ATM chip, interface LBU, SWIFT dan Reuters (MatairSys), otomasi laporan publikasi dan peningkatan DRC WARM Backup.

4

Disamping itu, Perseroan juga telah melakukan kerjasama dengan PT. Finnet Indonesia, sehingga nasabah Perseroan mendapat kemudahan dalam bentuk layanan pembayaran rekening telepon, Flexi, dan internet Speedy yang dengan demikian menambah fitur jasa layanan yang telah diberikan oleh perseroan kepada para nasabahnya diantaranya berupa layanan pembayaran PLN Praqtis. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2012 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo, Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut: MODAL SAHAM Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham

 

  Keterangan

Modal Dasar

Nilai Nominal per Saham Rp 100,00 Jumlah Nominal Jumlah Saham (Rp) 14.000.000.000 1.400.000.000.000

Persentase (%)  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - PT. Suryayudha Investindo Cipta - PT. Nata Patindo - PT. Victoria Sekuritas - Suzanna Tanojo - Atrium Asia Investment Management Pte. Ltd. - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

418.953.250 220.000.000 2.302.017.500 882.000.000

41.895.325.000 22.000.000.000 230.201.750.000 88.200.000.000

6,40 3,36 35,16 13,47

587.223.619

58.722.361.900

8,97

2.137.490.207

213.749.020.700

32,64

6.547.684.576

654.768.457.600

100,00

7.452.315.424

745.231.542.400

 

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN OBLIGASI NAMA OBLIGASI Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO Obligasi berjangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2017. JENIS OBLIGASI Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemengang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. JUMLAH NOMINAL OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Nominal seluruhnya sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 1,00 (satu Rupiah) dan kelipatannya. HARGA PENAWARAN OBLIGASI 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

5

BUNGA OBLIGASI Obligasi menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun . Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 September 2012 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 27 Juni 2017. Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: Bunga Ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tanggal Pembayaran 27 September 2012 27 Desember 2012 27 Maret 2013 27 Juni 2013 27 September 2013 27 Desember 2013 27 Maret 2014 27 Juni 2014 27 September 2014 27 Desember 2014

Bunga Ke11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tanggal Pembayaran 27 Maret 2015 27 Juni 2015 27 September 2015 27 Desember 2015 27 Maret 2016 27 Juni 2016 27 September 2016 27 Desember 2016 27 Maret 2017 27 Juni 2017

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan). Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. PENGGUNAAN DANA Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum. JAMINAN Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan dari Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab XVI Keterangan Mengenai Obligasi.

6

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. PERPAJAKAN Diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini mengenai Perpajakan. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Pelunasan Pokok dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. WALI AMANAT PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

KELALAIAN PERSEROAN

PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Kaveling 1214 A Jakarta 12790 Telp : (021) 523 7899 Fax : (021) 250 0529

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi. PROSEDUR PEMESANAN Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XXI mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/ BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan surat Pefindo No. 620/PEF-Dir/IV/2012 tanggal 9 April 2012, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah: BBB+ id (Triple B Plus; Stable Outlook) PERTIMBANGAN (RATIONALE) Pefindo memberikan peringkat “idBBB+” untuk PT Bank Victoria International Tbk dan rencana emisi Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), pada saat yang sama, Pefindo juga memberikan peringkat idBBB ( Triple B; Stable Outlook) untuk rencana emisi Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Periode Rating adalah 5 April 2012 hingga 1 April 2013. Prospek dari peringkat Perusahaan adalah “stable”. Peringkat tersebut mencerminkan tingkat likuiditas dan kualitas aset yang baik. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh profil permodalan yang moderat dan profitabilitas yang lemah. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

7

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama Jangka Waktu Obligasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi/ Obligasi Subordinasi . PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1.

Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;

2.

Perseroan pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;

3.

Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

4.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

5.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;

6.

Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.

7.

Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;

8.

Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali Obligasi dimulai;

9.

Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang: a)

Periode penawaran pembelian kembali;

b)

Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;

c)

Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;

d)

Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;

e)

Tata cara penyelesaian transaksi;

f)

Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;

g)

Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;

h)

Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan

i)

Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali; 11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi; 12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan : a)

Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;

b)

Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan

c)

Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

13. Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain: a)

Jumlah Obligasi yang telah dibeli;

8

b)

Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;

c)

Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan

d)

Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

14. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan. 15. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: a)

Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO , hak suara, dan hak memperoleh bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

b)

Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI a.

Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

b.

Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.

c.

Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

d.

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

e.

Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

f.

Hak Pemegang Obligasi atas jaminan Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

HAK SENIORITAS ATAS HUTANG Hak Pemegang Obligasi atas jaminan Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan atau Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau instrumen hutang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat. OBLIGASI SUBORDINASI NAMA OBLIGASI SUBORDINASI Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap

9

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO Obligasi Subordinasi berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2019. JENIS OBLIGASI SUBORDINASI Obligasi Subordinasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemengang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. JUMLAH NOMINAL OBLIGASI SUBORDINASI Obligasi Subordinasi ini diterbitkan dengan Jumlah Nominal seluruhnya sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 1,00 (satu Rupiah) dan kelipatannya. HARGA PENAWARAN OBLIGASI SUBORDINASI 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi Subordinasi. BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI Obligasi Subordinasi menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 11% (sebelas persen) per tahun. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 September 2012 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 27 Juni 2019. Tanggal-tanggal Pembayaran Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut: Bunga KeTanggal Pembayaran Bunga KeTanggal Pembayaran 1 27 September 2012 15 27 Maret 2016 2 27 Desember 2012 16 27 Juni 2016 3 27 Maret 2013 17 27 September 2016 4 27 Juni 2013 18 27 Desember 2016 5 27 September 2013 19 27 Maret 2017 6 27 Desember 2013 20 27 Juni 2017 7 27 Maret 2014 21 27 September 2017 8 27 Juni 2014 22 27 Desember 2017 9 27 September 2014 23 27 Maret 2018 10 27 Desember 2014 24 27 Juni 2018 11 27 Maret 2015 25 27 September 2018 12 27 Juni 2015 26 27 Desember 2018 13 27 September 2015 27 27 Maret 2019 14 27 Desember 2015 28 27 Juni 2019 Bunga Obligasi Subordinasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Subordinasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan). Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI SUBORDINASI Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI SUBORDINASI Perdagangan Obligasi Subordinasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

10

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya PENGGUNAAN DANA Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk Modal Pelengkap Level Bawah (Lower Tier 2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: PBI No.10/15/PBI/2008 yang digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan guna mendukung pengembangan pembiayaan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum. JAMINAN Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, akan tetapi dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 5.2 dan Pasal 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab XVII Keterangan Mengenai Obligasi Subordinasi. PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI SUBORDINASI Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. PERPAJAKAN Diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini mengenai Perpajakan. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI SUBORDINASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI Pelunasan Pokok dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. WALI AMANAT PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Kaveling 1214 A Jakarta 12790 Telp : (021) 523 7899 Fax : (021) 250 0529 KELALAIAN PERSEROAN Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, yang juga dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi Subordinasi.

11

PROSEDUR PEMESANAN Prosedur Pemesanan Obligasi Subordinasi dapat dilihat pada Bab XIX mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi/ Obligasi Subordinasi. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI SUBORDINASI Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/ BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan surat Pefindo No. 621/PEF-Dir/IV/2012 tanggal 9 April 2012, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi Subordinasi) Perseroan adalah: BBB id (Triple B; Stable Outlook) PERTIMBANGAN (RATIONALE) Pefindo memberikan peringkat “idBBB+” untuk PT Bank Victoria International Tbk dan rencana emisi Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), pada saat yang sama, Pefindo juga memberikan peringkat idBBB ( Triple B; Stable Outlook) untuk rencana emisi Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Periode Rating adalah 5 April 2012 hingga 1 April 2013. Prospek dari peringkat Perusahaan adalah “stable”. Peringkat tersebut mencerminkan tingkat likuiditas dan kualitas aset yang baik. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh profil permodalan yang moderat dan profitabilitas yang lemah. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama Jangka Waktu Obligasi Subordinasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi/ Obligasi Subordinasi. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SUBORDINASI Perseroan tidak dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI a.

Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi.

b.

Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, Pemegang Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima pembayaran Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi.

c.

Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPOS dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat

d.

Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi Subordinasi pada 4 (empat) Hari

12

Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pembeli Obligasi Subordinasi yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. e.

Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPOS, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPOS mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

f.

Kecuali terhadap Kreditur Preferen, Nasabah Peminjam dan Kreditur Hutang Senior sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari kecuali yang disubordinasi dan menurut syarat-syaratnya menempati tingkat hak pembayaran dibawah hak Pemegang Obligasi Subordinasi, sesuai ketentuan Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

SIFAT-SIFAT KHUSUS OBLIGASI SUBORDINASI Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier 2) Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/15/PBI/2008, tanggal 24-09-2008 (dua puluh empat September dua ribu delapan) Tentang kewajiban -penyediaan modal minimum bank umum, dengan memperhatikan risiko pasar dan perubahannya serta peraturan pelaksanaannya atau peraturan penggantinya. Obligasi Subordinasi ini tidak memiliki opsi untuk pembelian kembali sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi, meskipun berdasarkan PBI No. 10/15/PBI/2008, opsi pembelian kembali dimungkinkan, antara lain, apabila pembelian kembali dieksekusi paling kurang 5 (lima) tahun setelah instrument dikeluarkan dan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan BI dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bank Indonesia (atau pengganti haknya) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Perwalimanatan Obligasi Subordinasi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yaitu bahwa penyetoran dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasi antar periode (cumulative), apabila: a.

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dapat menyebabkan kewajiban Modal Minimum secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

b.

Perseroan dalam keadaan rugi; atau kondisi profitabilitas Perseroan tidak memungkinkan untuk membayar Bunga Obligasi Subordinasi tersebut.

HAK SENIORITAS ATAS HUTANG Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah pari-passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali yang disubordinasi dan menurut syaratsyaratnya menempati tingkat hak pembayaran dibawah hak Pemegang Obligasi Subordinasi, sesuai ketentuan Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi kecuali terhadap kreditur preferen, nasabah peminjam dan kreditur hutang senior sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa hak preferen. TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan datang. Perseroan tidak dapat mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

13

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk Modal Pelengkap Level Bawah (Lower Tier 2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/15/PBI/2008 yang digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan guna mendukung pengembangan pembiayaan Perseroan. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada BAPEPAM dan LK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (selanjutnya disebut “Peraturan Bapepam Nomor X.K.4”). Dana hasil Penawaran Umum Terbatas V (“PUT V”) yang telah dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnyaa digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana PUT V, yaitu meningkatkan kemampuan modal serta sebagai sumber pendanaan jangka panjang guna meningkatkan aset produktif, khususnya untuk meningkatkan fasilitas kredit Perseroan, serta telah dilaporkan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan No.X.K.4 Lampiran Ketua Bapepam No.KEP-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Hal ini telah sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bapepam dan LK melalui surat No.031/DIR-EKS/10/11 tanggal 13 Oktober 2011. Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO / RUPOS sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4. Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK Nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,255 % dari nilai emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi yang meliputi:  Biaya jasa penjaminan emisi efek: 1,00% (yang terdiri dari imbalan jasa penyelenggaraan: 0,80%; imbalan jasa penjaminan emisi: 0,10% dan imbalan jasa penjualan: 0,10%).  Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,084% (yang terdiri dari biaya jasa Akuntan: 0,011%; Konsultan Hukum: 0,055% dan Notaris: 0,018%).  Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,066% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,016% dan Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,05%).  Biaya Pencatatan (terdiri dari Biaya KSEI: 0,006% dan BEI: 0,023%).  Biaya Lain-lain (percetakan, iklan dan public expose: 0,076%.

14

III. PERNYATAAN HUTANG Posisi liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2011 yang disajikan berikut ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang  telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (anggota independen Morison International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai (1) penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 secara prospektif atau retrospektif (2) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 untuk memenuhi persyaratan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Saldo liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 10.590.449 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Jumlah

Liabilitas Liabilitas Segera Simpanan Nasabah Pihak Berelasi

  39.264   46.559

Pihak Ketiga Simpanan dari Bank Lain Utang Pajak Surat Berharga Yang Diterbitkan Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih

9.202.449 818.450 39.176 399.816 3.930

Estimasi Kerugian Komitmen Dan Kontinjensi Beban Yang Masih Harus Dibayar Dan Liabilitas Lain-Lain Jumlah Liabilitas

40.805 10.590.449

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi dan pemegang saham publik, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut. Pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak ada kewajiban Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi. 1. Liabilitas Segera Pada tanggal 31 Desember 2011, nilai liabilitas segera adalah sebesar Rp 39.264 juta yang terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Bunga Deposito Berjangka Bunga Tabungan Bunga Call Money Jasa Giro Titipan Lainnya Titipan Asuransi Titipan Pembiayaan Sima Jumlah

Jumlah 34.202 2.359 1.211 1.119 172 111 64 26 39.264

2. Simpanan Nasabah Hutang dalam bentuk penempatan simpanan Rp 9.249.008 juta, dengan rincian sebagai berikut:

pada

tanggal

31

Desember

2011

adalah

sebesar

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Giro Pihak Ketiga Pihak berelasi Jumlah

Jumlah   353.769 4.955 358.724

15

Keterangan Tabungan Pihak Ketiga Pihak berelasi Jumlah Deposito Berjangka Pihak Ketiga Pihak berelasi Jumlah Jumlah a.

Jumlah   590.715 35.571 626.286   8.257.965 6.033 8.263.998 9.249.008

Giro

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk rekening giro. Saldo giro per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 358.724 juta dengan tingkat bunga rata-rata giro untuk tahun 2011 adalah sebesar 5,37% per tahun. Giro dijadikan jaminan kredit per tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 20.701 juta. Giro yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana bila diterima dari pihak ketiga. b.

Tabungan

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk tabungan yang terdiri dari Tabungan Victoria, Tabungan V-Pro, Tabungan V-Junior, Tabungan V-Plan, Tabungan V-Bisnis,Tabungan Taska, Tabungan Ku, Tabungan Karyawan. Saldo tabungan per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 626.286 juta dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 5,77%. (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Tabungan Victoria Tabungan V-Pro Tabungan V-Junior Tabungan V-Plan Tabungan V-Bisnis Tabungan Taska Tabungan Karyawan Tabungan Ku Jumlah

Jumlah 131.911 161.286 16.663 10.597 304.041 8 1.536 244 626.286

Pada tanggal 31 Desember 2011 tidak terdapat tabungan yang dijadikan jaminan kredit dan tabungan yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana bila diterima dari pihak ketiga. c.

Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu simpanan dan atas nama. Per tanggal 31 Desember 2011 saldo deposito berjangka adalah sebesar Rp 8.263.998 juta, dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 8,56%. Jumlah deposito berjangka yang dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 770.035 juta. Deposito berjangka yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana bila diterima dari pihak ketiga. Deposito berdasarkan periode jatuh temponya pada tanggal 31 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut : (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan Jumlah

Jumlah 4.627.138 1.781.548 1.641.655 213.657 8.263.998

Deposito berdasarkan sisa umur jatuh temponya pada tanggal 31 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut:

16

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan <1 bulan 1- 3 bulan 3-6 bulan 6 - 12 bulan Jumlah

Jumlah 5.204.556 1.627.527 1.253.115 178.800 8.263.998

3. Simpanan Dari Bank Lain Simpanan dari Bank lain pada 31 Desember 2011 adalah dalam mata uang Rupiah berjumlah Rp 818.450 juta dan terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Call Money Giro Tabungan Deposito On Call Deposito Berjangka Sima (Sertifkat Investasi Mudharabah Antar Bank) Jumlah

Jumlah 680.000 24.044 15.932 7.500 70.974 20.000 818.450

4. Utang Pajak Utang pajak Perseroan per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 39.176 juta yang terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Pajak Kini Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 26 Pajak Pertambahan Nilai Surat Ketetapan Pajak Jumlah 5.

Nilai 13.390   141 487 10.235 1.242 6 17 13.658 39.176

Surat Berharga Yang Diterbitkan

Surat Berharga yang Diterbitkan merupakan Utang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 399.816 juta yang terdiri dari : (dalam jutaan Rupiah) Uraian Obligasi Bank Victoria II Tahun 2007 Obligasi Subordinasi Bank Victoria I Tahun 2007 Jumlah Dikurangi : biaya emisi yang belum diamortisasi Surat Berharga Yang Diterbitkan - Bersih

Tingkat Bunga

Jatuh Tempo

Jumlah Kewajiban

12,00% 12,50%

21 Maret 2012 21 Maret 2017      

200.000 200.000 400.000 (184) 399.816

   

 

Obligasi Bank Victoria II Tahun 2007 Pada tanggal 21 Maret 2007, Perseroan menerbitkan Obligasi Bank Victoria II Dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi II”) dengan jumlah nominal sebesar Rp 200.000 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal. Obligasi II ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 12,00% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, di mana bunga Obligasi II pertama telah dibayarkan pada tanggal 23 Juni 2007. Bunga Obligasi II terakhir yang sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada tanggal 21 Maret 2012 Obligasi II ini tidak dijamin dengan agunan khusus maupun pihak ketiga lainnya termasuk tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Lembaga Penjaminan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan

17

telah melakukan pembayaran bunga secara tepat waktu dan tepat jumlah serta telah memenuhi pembatasanpembatasan yang diwajibkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Obligasi Subordinasi Bank Victoria I Tahun 2007 Pada tanggal 21 Maret 2007, Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi Bank Victoria I Dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Subordinasi I”) dengan jumlah nominal sebesar Rp 200.000 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal. Obligasi Subordinasi I ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 12,50% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, di mana bunga Obligasi Subordinasi I pertama telah dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2007. Bunga Obligasi Subordinasi terakhir yang sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada tanggal 21 Maret 2017 Obligasi Subordinasi I ini tidak dijamin dengan agunan khusus maupun pihak ketiga lainnya termasuk tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Lembaga Penjaminan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan telah melakukan pembayaran bunga dan Pokok Obligasi secara tepat waktu dan tepat jumlah serta telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Perseroan membayar bunga obligasi tersebut di atas sesuai dengan jadwal waktunya. Beban bunga atas Obligasi II setiap tahunnya masing-masing sebesar Rp 24.000 juta dan Obligasi Subordinasi I setiap tahunnya masing-masing sebesar Rp 25.000 juta. 6. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi Mutasi estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Bank garansi yang diberikan Fasilitas pinjaman yang belum digunakan Jumlah

Jumlah -

Keterangan Saldo awal tahun Penyisihan Tahun Berjalan Saldo Akhir Tahun

Jumlah 28.395 (28.395) -

Kolektibilitas transaksi komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2011 dikelompokkan lancar dimana manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya komitmen dan kontijensi. 7.

Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-Lain

Beban yang masih harus dibayar dan Liabilitas lain-lain per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 40.805 juta yang terdiri dari Keterangan Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Beban Yang Masih Harus Dibayar Bunga Obligasi Pendapatan Diterima Di Muka Lain-Lain Jumlah

Jumlah 16.077 8.070 1.361 6.658 8.639 40.805

Penjelasan lebih rinci dari liabilitas-liabilitas di atas, dapat dilihat pada BAB XV mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan. PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS – LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DIATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

18

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB XV PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI. DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

19

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini, disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama dengan dan mengacu pada, laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan: Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang  telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (anggota independen Morison International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai (1) penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 secara prospektif atau retrospektif (2) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 untuk memenuhi persyaratan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Siddharta & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai (1) penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK 55 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” (2) penelaahan terhadap sistem informasi/teknologi dan sistem pengendalian internal untuk penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) (3) penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 berkaitan dengan perubahan beberapa penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Grant Thornton Hendrawinata Gani & Hidayat dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 1.

UMUM

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria pada tanggal 28 Oktober 1992. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan di Indonesia, Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum sejak tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994. Disamping itu Perseroan juga mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai Pedagang Valuta Asing pada tanggal 25 Mei 1997. Kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan penghimpunan dana masyarakat termasuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun korporasi, transaksi antar perbankan dan melakukan investasi melalui penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berusaha untuk senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan umum dan perbankan yang berlaku. Perekonomian di tahun 2012 masih cukup baik untuk dunia perbankan mengingat kondisi suku bunga sekarang yang relatif rendah dalam sejarah perekonomian Indonesia. Disamping dukungan Bank Indonesia yang mendorong fungsi intermediasi perbankan serta dukungan pemerintah dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur, sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian yang signifikan. Keadaan perekonomian yang cenderung semakin membaik ini akan membawa dampak positif tidak hanya terhadap kegiatan industri perbankan dan kemampuan membayar debitur yang semakin meningkat. Disamping itu Perseroan juga mewaspadai efek negatif yang ditimbulkan sehubungan tingginya harga minyak dunia dan menurunnya pertumbuhan ekonomi global. Dengan semakin meningkatnya kehadiran pemegang saham baru dalam bank-bank nasional memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peta persaingan. Di satu sisi, persaingan akan menjadi semakin ketat, tetapi membawa efek positif, yaitu semakin baiknya pelayanan dan praktek perbankan nasional. Disamping itu masuknya pemegang saham baru dalam perbankan, maka akan terjadi tahun konsolidasi, dimana cukup besar memberikan efek untuk Perseroan untuk menangkap opportunity dari pasar. Dengan pengembangan berbagai produk dan jasa serta ditunjang dengan perluasan jaringan distribusi dan terus meningkatkan layanan dan hubungan baik dengan nasabah, Perseroan optimis di tahun mendatang Perseroan dapat tumbuh dan kondisi likuiditas Perseroan kan tetap kuat, walaupun kondisi persaingan semakin ketat. Perilaku konsumen perbankan terhadap teknologi baru sangat tergantung pada latar belakang sosial dan demografis konsumen, terutama tingkat pendidikan, usia dan keadaan ekonomi. Di dalam pemilihan target pasar masing-masing produk akan disesuaikan dengan kelompok konsumen tersebut. Dampak perubahan tingkat suku bunga terhadap Perseroan merupakan salah satu hal yang dikelola Perseroan melalui Asset & Liability Committee (ALCO) dan Perseroan menetapkan suku bunga yang cukup kompetitif untuk nasabah. Perseroan telah menetapkan target untuk masuk dalam kelompok bank dengan fokus kegiatan usaha pada segmen UMKM yaitu pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan mempertimbangkan profil nasabah yang dimiliki serta kemampuan manajemen dan permodalan. Kontribusi kredit UMKM terhadap total kredit untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing – masing sebesar 14,32%; 15,31%; 31,12%.

20

Penurunan jumlah Kredit UMKM pada 2011 antara lain disebabkan adanya pelunasan dari nasabah, meskipun terjadi penurunan dalam jumlah kredit UMKM namun Perseroan berupaya untuk terus melakukan pembiayaan ke sektor UMKM tersebut karena sektor ini dipandang mempunyai prospek yang baik dimasa depan. Penyaluran kredit Perseroan ke UMKM dapat digambarkan sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah kecuali yang dinyatakan dalam persentase) 31 Desember

Keterangan

2011

Total Kredit Mikro

 2.311

Total Kredit Kecil

2010

2009

1.797

8.246

 96.336

68.741

162.268

 704.525

467.088

707.857

Rasio Total Kredit Mikro terhadap Total Kredit UMKM

 0,29%

0,33%

0,94%

Rasio Total Kredit Kecil terhadap Total Kredit UMKM

 11,99%

12,79%

18,47%

Rasio Total Kredit Menengah terhadap Total Kredit UMKM

 87,72%

86,88%

80,59%

 0,68%

1,03%

6,04%

Rasio Total Kredit UMKM terhadap Total Kredit

 14,32%

15,31%

31,12%

Pelimpahan Kredit UMKM

 803.172

537.626

878.371

Total Kredit Menengah

Rasio KUK terhadap Total Kredit

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 96 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 2 Kantor Cabang, 63 Cabang Pembantu dan 30 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kinerja Finansial Perseroan Seiring dengan membaiknya kondisi makroekonomi dan implementasi strategi bisnis oleh manajemen yang diarahkan pada pertumbuhan berkelanjutan, maka kinerja finansial Perseroan pada tahun 2011 mencapai pertumbuhan yang baik. Pencapaian besaran pos-pos penting yang perlu dicatat adalah total aset sebesar sebesar Rp 11,80 triliun.. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun mencapai Rp 9,25 triliun dibandingkan dengan tahun 2010 tercatat sebesar Rp 8,90 triliun. Kredit-bersih yang disalurkan mencapai Rp 5,56 triliun mengalami pertumbuhan (year-on-year) sebesar 74,40% dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat Rp 3,19 triliun. Penanaman pada aset produktif lainnya berupa surat berharga meliputi Obligasi Bank, Obligasi Korporasi, Obligasi Pemerintah (SUN) tercatat sebesar Rp 3,21 triliun menurun 13,06% (year-on-year) dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 3,69 triliun. Portofolio surat berharga yang dimiliki Perseroan merupakan merupakan Secondary Reserves bagi Perseroan. Penempatan pada surat-surat berharga dilakukan secara selektif dan senantiasa memperhatikan imbal hasil yang optimal serta risiko yang minimal. Pada akhir tahun 2011 tidak terdapat surat-surat berharga yang dikategorikan macet. Kondisi pasar modal pada tahun 2011 sangat mendukung, sehingga dana-dana yang belum dapat disalurkan pada pemberian kredit dialihkan pada transaksi jual-beli surat berharga dan menghasilkan hasil usaha berupa Capital gain yang cukup signifikan untuk mendukung hasil usaha Perseroan secara keseluruhan. Pencapaian kinerja finansial Perseroan pada tahun 2011 tercermin pula pada besaran rasio-rasio yang meliputi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 14,86%, diatas ketentuan minimum Bank Indonesia 8%, Return on Equity (ROE) sebesar 24,91%, dan Return on Asset 2,65%. Biaya operasional berbanding dengan pendapatan operasional (BOPO) mencapai 78,33%, Loan to Deposit (LDR) mencapai 63,62%, Non Performing Loan (NPL) gross dan netto masing-masing mencapai 2,38% dan 0,29%. Selain itu, laba usaha setelah pajak mencapai Rp 187,40 miliar, meningkat 75,47% (year-on-year) dibandingkan perolehan laba bersih tahun 2010 sebesar Rp 106,80 miliar. Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan Dibawah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan: 1.

Penurunan kualitas aset produktif/kredit atau menjadi Non Performing Loan (NPL) hingga macet, disebabkan karena ekspansi kredit yang agresif dengan pengelolaan kredit yang tidak hati-hati. Kredit macet dapat mengakibatkan tergerusnya modal hingga penutupan usaha akibat modal yang berada di bawah ketentuan BI. Adapun langkahlangkah guna mengantisipasinya antara lain : menetapkan kebijakan dan pedoman tertulis yang mencakup Kebijakan Perkreditan Bank, Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan, Kebijakan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Kebijakan Surat Berharga dan Kebijakan Interbank Money Market, menetapkan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) pada setiap nasabah, menentukan besarnya maksimum angsuran kredit yang didasari atas kemampuan debitur, menentukan besaran nominal agunan, penggunaan asuransi.

21

2.

Naik turunnya surat berharga yang ekstrim, disebabkan oleh portofolio yang berlebihan pada surat berharga. Hal tersebut dapat mengakibatkan tergerusnya modal hingga penutupan usaha akibat modal yang berada dibawah penentuan BI. Beberapa langkah pencegahan yang telah dilakukan Perseroan sebagai berikut: Menetapkan limit portofolio surat beharga, melakukan valuasi secara berkala dan konsisten (marked to market).

3.

Kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh karyawan yang berakibat terganggunya proses operasional, disebabkan oleh pelanggaran kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. Hal tersebut dapat mengakibatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku ,pengendalian dan pengawasan rutin, prinsip “Know Your Customer”.

4.

Persediaan tunai yang tidak cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, disebabkan oleh lemahnya manajemen likuiditas yang dapat mengakibatkan runtuhnya kepercayaan nasabah sehingga mendorong nasabah menarik seluruh uangnya (rush). Beberapa langkah-langkah antisipasi yang dilakukan adalah: a.

Menetapkan limit persediaan tunai;

b.

Mematuhi ketentuan giro wajib minimum;

c.

Menetapkan posisi secondary reserves; dan

d.

Menambah line Money Market.

Strategi Usaha Perseroan Berbagai langkah dalam strategi usaha Perseroan diyakini akan dapat segera merealisasikan visi dan misi Perseroan. Dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank selalu tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat dan responsif terhadap perubahan eksternal dan internal. untuk menjadi sebuah bank retail yang kokoh, sehat, efisien serta dipercaya secara nasional, Perseroan selalu menitikberatkan pada pencapaian layanan dan kinerja yang unggul pada setiap proses kerja. Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka Perseroan melakukan beberapa strategi antara lain : Arahan Kebijakan

Langkah-Langkah Strategis

Loyal and Profitable Customer Base

1. Meningkatkan customer base bisnis pendanaan dengan pada target market affluent dan mass affluent yang bersaldo Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 2 miliar. 2. Melakukan pengembangan dan pemasaran produk tabungan baru yaitu Produk Tabungan Bersama berhadiah dengan sistem undian 3. Memperdalam dan menggali potensi dari nasabah yang ada melalui cross selling antar nasabah bisnis pendanaan dan nasabah kredit serta referral nasabah baru 4. Meningkatkan penyaluran kredit yang berkualitas pada segmentasi Korporasi, Komersial dan Usaha Kecil & Menengah. 5. Mempertahankan portfolio kredit Perusahaan Pembiayaan melalui program ReInstatement (Top Up Existing Facilities). 6. Meningkatkan kerjasama dengan Developer dan Dealer Mobil untuk pembiayaan kredit konsumer.

Effective Distribution Network

1. Meningkatkan efektifitas pengelolaan cabang melalui mekanisme hub and spoke (cluster system) sehingga tercipta span of control yang terstruktur lebih baik. 2. Memperluas jaringan kantor cabang baru di daerah yang strategis dan berpotensi di Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya dan Bali. 3. Memindahkan Kantor Pusat Bank ke Gedung Panin Tower (Senayan City) sehingga Kantor Pusat Operasional di Gedung Panin Senayan menjadi Kantor Cabang

Superior Customer Experience & Operational Excellence

1. Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kontrol dari kegiatan operasional 2. Meningkatkan customer loyalty melalui program service excellence, customer care dan customer satisfaction. 3. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Teknologi Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan bisnis dan operasional

22

Arahan Kebijakan

Langkah-Langkah Strategis

Solid Capital Structure

1. Memperkuat Permodalan melalui Exercise Warrant sebesar Rp. 100 Miliar. 2. Menerbitkan Obligasi Senior, dan Obligasi Subordinasi sebesar Rp.500 Miliar serta Medium Term Notes (MTN) sebesar Rp. 200 Miliar.

Human Capital

1. Menambah sumber daya manusia yang berpotensi dan berkualitas baik di Kantor Pusat dan Cabang dengan profil dan kompetensi yang sesuai (right number, right people) 2. Meningkatkan kemampuan SDM melalui training development secara intensif. 3. Menerapkan Performance Management Process yang didasarkan pada key performance indicator yang jelas dan transparan

Good Corporate Governance

1. Meningkatkan efektifitas peranan dari Komite-Komite Kerja untuk menunjang pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 2. Melakukan self assessment Good Corporate Goverance sesuai ketentuan Bank Indonesia

Risk Management, Compliance & Prudential Banking

1. Memperkuat fungsi pengendalian risiko (risk control system) seluruh aktifitas transaksi Bank 2. Meningkatkan sistem pengendalian intern dan pengawasan internal audit.

Kemampuan Perseroan Dalam Melakukan Penghimpunan Dana Dalam melakukan kegiatan pengembangan bisnis, terutama dalam melakukan ekspansi kredit dan menjaga marjin usaha, maka Perseroan senantiasa membutuhkan pendanaan yang cukup dan berupaya untuk meningkatkan pendanaan berbiaya rendah. Perseroan menggalang dana berbiaya rendah melalui strategi yang komprehensif dan inovatif untuk mengembankan portofolio tabungan dan giro dimulai dari pengembangan produk dan fitur-fiturnya yang tepat guna bagi nasabah, melakukan program promosi yang menarik, serta meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Nasabah Perseroan masih terkonsentrasi pada sebagian deposan besar yang menguasai sebagian besar total simpanan dengan kontribusi sebesar 89,19% dari seluruh Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan kondisi tersebut perilaku nasabah sangat sensitif terhadap suku bunga deposito. Namun demikian, seiring membaiknya perekonomian Indonesia dan tren penurunan suku bunga mengakibatkan perubahan perilaku nasabah menjadi berorientasi pada produk dan pelayanan. Guna mengantisipasi hal tersebut, Perseroan senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan deposan-deposan tersebut. 2.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini, disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama dengan dan mengacu pada, laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan, Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang  telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (anggota independen Morison International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai (1) penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 secara prospektif atau retrospektif (2) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 untuk memenuhi persyaratan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Siddharta & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai (1) penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK 55 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” (2) penelaahan terhadap sistem informasi/teknologi dan sistem pengendalian internal untuk penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) (3) penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 berkaitan dengan perubahan beberapa penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Grant Thornton Hendrawinata Gani & Hidayat dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. (dalam jutaan Rupiah)

23

untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada 31 Desember

Uraian

2011

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

2010

 

2009

 

 

Jumlah Aset

11.802.563

10.304.853

7.359.018

Jumlah Liabilitas

10.590.449

9.562.163

6.729.657

1.212.114

742.690

629.361

Jumlah Ekuitas

untuk tahun yang berakhir padak`31 Desember

  Laporan Laba-Rugi

2011

Pendapatan Bunga dan Syariah

2010

2009

850.906

726.443

623.129

Beban Bunga Dan Syariah

(679.074)

(607.796)

(501.977)

Pendapatan Bunga-Bersih

171.832

118.647

121.152

95.311

332.868

159.946

Beban Operasional Lainnya

(35.459)

(322.243)

(218.011)

Laba Operasional

231.684

129.272

63.087

7.554

2.386

(483)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

239.238

131.658

62.604

Beban Pajak Penghasilan - Bersih

(51.836)

(24.856)

(16.364)

Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali Laba Per Saham Dasar (nilai penuh)

187.402

106.802

46.240

187.399 3

106.801 1

46.239 1

35,25

27,61

13,09

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan (Beban) Non Operasional-Bersih

3.

Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

Pendapatan Bunga dan Syariah dan Beban Bunga dan Syariah Komposisi pendapatan dan beban bunga Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: Pendapatan Bunga

(dalam jutaan Rupiah) Uraian

Penempatan Pada Bank Lain Dan Bank Indonesia: Call Money Jasa Giro Bank Indonesia Jasa Giro Bank Lain Deposito Berjangka Surat-Surat Berharga Obligasi Obligasi Subordinasi Sertifikat Bank Indonesia Kredit Yang Diberikan Pinjaman Konsumen Pinjaman Tetap Pinjaman Rekening Koran Pinjaman Lainnya Lainnya Jumlah Pendapatan Bunga  Provisi Dan Komisi Kredit Pendapatan Syariah Jumlah Pendapatan Bunga Dan Syariah

2011  

∆%  

16.800 3.661 6.779   184.942 64 37.607   71.416 365.156 131.160 59 616 818.265 32.641 850.906

(19,34) 709,96   (21,03) (97,24) (9,77)   149,62 40,87 16,27 (92,16) (66,52) 14,05 37,60 17,13

24

`31 Desember 2010 ∆%     20.829 452   234.179 2.318 41.677   28.612 259.200 112.794 753 1.840 702.722 23.721 726.443

38,96 (100)   3,09 (5,19) 11,88   (9,68) 21,87 47,73 (87,24) (4,47) 15,12 (100,00) 16,58

2009  

∆%  

14.989 3   227.149 2.445 37.253   31.679 212.725 76.367 5.901 51 610.437 12.692 623.129

(9,69) (45,82)   80,13 (89,12) (41,67)   (40,45) 36,45 37,67 (50,58) (8,44) 19,32 7,36 19,05

Pendapatan bunga dan syariah untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 850.906 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 124.463 juta atau 17,13% dibanding tahun 2010 yang berjumlah Rp 726.443 juta. Peningkatan ini terkait dengan penempatan Perseroan pada aset produktif yang memberikan hasil maksimal terutama pendapatan bunga dari kredit yang diberikan. Sejalan dengan peningkatan volume kredit yang diberikan maka pendapatan bunga kredit memberikan kontribusi sebesar 68,39% dan kontribusi dari bunga surat berharga sebesar 27,21 % dari total pendapatan bunga Perseroan. Pendapatan bunga Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 726.443 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 103.314 juta atau 16,58% dibanding tahun 2009 yang berjumlah Rp 623.129 juta. Peningkatan ini terkait dengan penempatan Perseroan pada aset produktif yang memberikan hasil maksimal terutama pendapatan bunga dari kredit yang diberikan. Sejalan dengan peningkatan volume kredit yang diberikan maka pendapatan bunga kredit memberikan kontribusi sebesar 57,12% dan kontribusi dari bunga surat berharga sebesar 39,59 % dari total pendapatan bunga Perseroan. Beban Bunga

(dalam jutaan Rupiah) Uraian

Simpanan dana pihak ketiga Deposito Giro Tabungan Obligasi yang diterbitkan Amortisasi emisi obligasi Simpanan dari bank lain: Call money Biaya bunga repo Lain-lain Jumlah Beban Bunga Premi Jaminan Pihak Ketiga Beban Syariah Jumlah Beban Bunga dan Syariah

`31 Desember 2010 ∆%

2011

∆%

  524.293 19.568 12.486

  9,05 105,07 (47,03)

  480.802 9.542 23.574

49.000 1.771   10.971

29,55   178,24

27.524 645.613 13.931 19.530 679.074

61,82 10,32  9,55  98,44 11,73

2009

∆%

  19,43 11,87 21,23

  402.588 8.530 19.446

  33,72 (26,53) 73,49

49.000 1.367   3.943

2,32   (42,26)

49.000 1.336   6.829

3,99   (68,02)

17.009 585.237 12.717 9.842 607.796

(100,00) 8362,19 21,08

5.145 201 493.075 8.902 501.977

54,93 2,91 23,43

42,86   21,08

    23,43

Beban bunga Perseroan dan Syariah untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 679.074 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 71.278 juta atau 11,73% dibanding tahun 2010 yang berjumlah Rp 607.796 juta. Peningkatan beban bunga tersebut disebabkan meningkatnya Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan yang pada tahun 2011 meningkat Rp 352.941 juta menjadi Rp 9.249.008 juta dibanding dengan Rp 8.896.067 juta pada tahun 2010. Hal tersebut menyebabkan beban bunga deposito meningkat 9,05%, beban bunga giro meningkat 105,08% dan beban simpanan dari bank lain meningkat sebesar 178,24%. Beban bunga Perseroan dan Syariah untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 607.796 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 105.819 juta atau 21,08% dibanding tahun 2009 yang berjumlah Rp 501.977 juta. Peningkatan beban bunga tersebut disebabkan meningkatnya simpanan pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan pada tahun 2010 meningkat Rp 3.237.091 juta atau sebesar 57,02% menjadi Rp 8.896.067 juta dibanding dengan Rp 5.658.976 juta pada tahun 2009 dan beban bunga tabungan meningkat sebesar 21,23%. Tabel berikut menggambarkan tingkat suku bunga rata-rata simpanan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009: No

Simpanan

2011

2010

2009

1

Tabungan

5,77%

6,10%

7,00%

2

Giro

5,37%

5,12%

5,00%

3

Deposito Berjangka

8,56%

10,06%

9,28%

Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih Pendapatan Bunga dan Syariah - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 171.832 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 53.185 juta atau naik 44,83% dibanding dengan tahun

25

Pendapatan Bunga dan Syariah - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 171.832 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 53.185 juta atau naik 44,83% dibanding dengan tahun 2010 sebesar Rp 118.647 juta. Peningkatan tersebut antara lain karena adanya Peningkatan pendapatan bunga menyebabkan peningkatan Net Interest Margin (NIM) dari 1,77% menjadi 1,86% pada akhir tahun 2011. 2010 sebesar Rp 118.647 juta. Peningkatan tersebut antara lain karena adanya Peningkatan pendapatan bunga menyebabkan Net Interest Margin (NIM) dari 1,77% menjadi 1,86% pada tahun Pendapatan peningkatan Bunga dan Syariah - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir padaakhir tanggal 312011. Desember 2010

adalah sebesar Rp 118.647 juta mengalami penurunan sebesar Rp 2.505 juta atau turun 2,07% dibanding

Pendapatan Bunga dan Syariah - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah dengan tahun 2009 sebesar Rp 121.152 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya Peningkatan sebesar Rp 118.647 juta mengalami penurunan sebesar Rp 2.505 juta atau turun 2,07% dibanding dengan tahun beban biaya Rp bunga menyebabkan penurunan Net Interest Margin (NIM)adanya dari 2,38% menjadi 1,77% 2009 sebesar 121.152 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena Peningkatan beban pada biaya akhir bunga tahun 2010. penurunan Net Interest Margin (NIM) dari 2,38% menjadi 1,77% pada akhir tahun 2010. menyebabkan PERTUMBUHAN BEBAN BUNGA DAN SYARIAH (dalam Rupiah) PERTUMBUHANPENDAPATAN, PENDAPATAN, BEBAN BUNGA DAN SYARIAH (dalamjutaan jutaan Rupiah)

850.906

679.074

726.443 623.129

607.796

501.977

171.832

118.647

2011 2010 Pendapatan Bunga dan Syariah Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih

121.152

2009 Beban Bunga dan Syariah

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Pendapatan operasional lainnyajuta Perseroan untukpenurunan periode satu tahunRp yang berakhir pada 31dibandingkan Desember 2011 adalah sebesar Rp 95.311 mengalami sebesar 237.557 juta atautanggal 71,37% 20112010 adalah sebesar Rp 95.311 juta mengalami penurunantersebut sebesar karena Rp 237.557 juta atau dibandingkan tahun yang berjumlah Rp 332.686 juta. Penurunan di tahun 201071,37% terdapat pendapatan tidak keuntungan efek-efek suratkarena berharga yang2010 cukup signifikan sebesar tahunrutin 2010berupa yang berjumlah Rp bersih 332.686penjualan juta. Penurunan tersebut di tahun terdapat pendapatan Rptidak 312.906 di bandingkan tahunbersih 2011 sebesar Rp efek-efek 87.915 jutasurat ditahun 2011. yang cukup signifikan sebesar rutinjuta berupa keuntungan penjualan berharga

Rp 312.906 juta di bandingkan tahun 2011 sebesar Rp 87.915 juta ditahun 2011.

Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 332.868 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 172.922 juta atau 108,11% Pendapatantahun operasional Perseroan untuk satutersebut tahun berasal yang dari berakhir pada tidak tanggal dibandingkan 2009 yanglainnya berjumlah Rp 159.946 juta. periode Peningkatan pendapatan rutin 31 Desember 2010 adalah sebesarefek-efek Rp 332.868 mengalami peningkatanmencapai sebesar 97,98% Rp 172.922 juta158.048 atau berupa keuntungan bersih penjualan surat juta berharga yang meningkat dari Rp juta di tahun dibandingkan 2009 menjadi Rp 312.906 ditahun 2010, dikarenakan membaik pada dari tahun 108,11% tahun 2009 juta yang berjumlah Rp 159.946pasar juta. pendapatan Peningkatantetap tersebut berasal 2010. pendapatan tidak rutin berupa keuntungan bersih penjualan efek-efek surat berharga yang meningkat mencapai

97,98% dari Rp 158.048 juta di tahun 2009 menjadi Rp 312.906 juta ditahun 2010, dikarenakan pasar pendapatan tetap membaik pada tahun 2010.

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 35.459 juta mengalami penurunan sebesar Rp 286.784 juta atau 89,00% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 322.243 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan sebesar Rp 91.698 juta dibandingkan beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan tahun 2010 sebesar Rp 230.987 juta . Beban operasional lainnya Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 322.243 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 104.232 juta atau 47,81% dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 218.011 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya beban penyisihan kredit yang diberikan meningkat sebesar Rp 111.671 juta atau sebesar 32 93,59% dari Rp 119.316 juta ditahun 2009 menjadi Rp 230.987 juta ditahun 2010, karena di tengah ekspansi bisnis yang dilakukan selama tahun 2010, Perseroan masih mampu menjaga efisiensi penggunaan biaya. Komponen biaya operasional lainnya antara lain pemeliharaan dan pengembangan teknologi serta komunikasi, biaya tenaga kerja serta promosi-promosi yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan loyalitas nasabah.

26

ditahun 2009 menjadi Rp 230.987 juta ditahun 2010, karena di tengah ekspansi bisnis yang dilakukan selama tahun 2010, Perseroan masih mampu menjaga efisiensi penggunaan biaya. Komponen biaya operasional lainnya antara lain pemeliharaan dan pengembangan teknologi serta komunikasi, biaya tenaga kerja serta promosipromosi yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan loyalitas nasabah. PERTUMBUHAN PENDAPATAN Rupiah) PERTUMBUHAN PENDAPATANDAN DANBEBAN BEBANOPERASIONAL OPERASIONALLAINNYA LAINNYA(Jutaan (Jutaan Rupiah) 332.868

322.243

218.011 159.946 90.128 48.213

2011

2010

Pendapatan Operasional Lainnya

2009 Beban Operasional Lainnya

Laba Operasional

Laba Operasional

Laba operasional lainnya Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

adalah sebesar Rp 231.684 juta mengalami peningkatan Rp berakhir 102.412 pada juta atau 79,22% dibandingkan Laba operasional lainnya Perseroan untuk periode 1 (satu)sebesar tahun yang tanggal 31 Desember 2011tahun Laba Bersih 2010 sebesar Rp 129.272 juta. Peningkatan ini antara lain karena peningkatan pendapatan bunga dan Syariah, adalah sebesar Rp 231.684 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 102.412 juta atau 79,22% dibandingkan dan penurunan penyisihan kerugian keuangan dan non keuangan.pendapatan bunga dan tahun 2010 beban sebesar Rp 129.272 juta. penurunan Peningkatannilai iniaset antara lain karena peningkatan Laba bersih Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember adalah sebesar Syariah, dan penurunan beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non2011 keuangan. operasional lainnya Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 RpLaba 187.402 juta atau meningkat sebesar 75,47% dibandingkan tahun lalu. Peningkatan tersebut terutama adalah sebesar Rp 129.272 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 66.185 juta atau 104,91% dibandingkan tahun mendapat kontribusi dari peningkatan Pendapatan Bunga Syariah Perseroan dan keuntungan bersih dari Laba Perseroan untuk periode 1 (satu)dan tahun yang berakhir tanggal 31surat Desember 2010 2009operasional sebesar Rp lainnya 63.087 juta, peningkatan ini disebabkan karena kenaikan laba pada atas penjualan berharga. penjualan portofolio Perseroan. adalah sebesar Rpefek-efek 129.272yang juta dimiliki mengalami peningkatan sebesar Rp 66.185 juta atau 104,91% dibandingkan Laba Bersih tahun 2009 sebesar Rp 63.087 juta, peningkatan ini disebabkan karena kenaikan laba atas penjualan surat Laba bersih Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar berharga. bersih Perseroan untuktersebut periode terutama satu tahun yang berakhir padadari tanggal 31 Desember 2011 adalah RpLaba 106.802 juta. Peningkatan mendapat kontribusi peningkatan pendapatan bunga sebesar yang Rp 187.402 juta atau meningkat sebesar 75,47% dibandingkan tahun lalu. Peningkatan tersebut terutama mendapat diterima seiring dengan peningkatan kredit yang diberikan dan keuntungan bersih dari penjualan portofolio efekkontribusi dari peningkatan Pendapatan Bunga dan Syariah Perseroan dan keuntungan bersih dari penjualan portofolio efek yang dimiliki oleh Perseroan serta laba dari Entitas Anak yaitu Bank Victoria Syariah. efek-efek yang dimiliki Perseroan. Laba bersih Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 106.802 juta. Peningkatan tersebut terutama mendapat kontribusi dari peningkatan pendapatan bunga yang diterima seiring dengan peningkatan kredit yang diberikan dan keuntungan bersih dari penjualan portofolio efek-efek yang 33Bank Victoria Syariah. dimiliki oleh Perseroan serta laba dari Entitas Anak yaitu PERTUMBUHAN LABA OPERASIONAL DAN LABA BERSIH (Jutaan Rupiah) PERTUMBUHAN LABA OPERASIONAL DAN LABA BERSIH (Jutaan Rupiah)

231.684 187.402

129.272

106.802 63.087

2011

2010 Laba Operasional

4.1 Pertumbuhan Aset

2009 Laba Bersih

4. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas 27

46.240

4.

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

4.1 Pertumbuhan Aset Tabel berikut memperlihatkan pertumbuhan Aset Perseroan untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009: (dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) Kategori Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada Bank Lain - Bersih Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain – Bersih Biaya Dibayar Dimuka Kredit yang Diberikan - Bersih Surat-surat Berharga - Bersih Surat-surat berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali Bersih Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima Penyertaan - Bersih Aset Pajak Tangguhan Aset Tetap – Bersih Aset Tak Berwujud - Bersih Aset Lain-Lain - Bersih Jumlah Aset

31 Desember 2010

2011

∆% 24,44 159,61 7,52

2009 Nilai 23.241 253.020 1.981

∆% (0,81) 13,07 (60,72)

2.367.964 15.170

158,29 58,27

916.800 9.585

138,62 7,94

74,40 (13,06)

3.187.219 3.690.205

17,46 20,60

2.713.514 3.059.755

27,82 16,83

-

-

-

-

70.216

-

75.643 29 407 158.519 1.576 53.061 11.802.563

(31,72) (98,76) 8,26 15,54 (18,16) 14,53

110.776 29 32.935 146.428 1.364 64.839 10.304.853

(8,15) 231,67 (10,03) (37,49) 320,62 40,03

120.604 29 9.930 162.746 2.182 15.415 7.359.018

155,08 (52,46) 29,01 0,41 (27,29) 70,60 30,82

Nilai 32.141 711.466 4.516

∆% 11,13 8,31 112,02

Nilai 28.921 656.873 2.130

1.986.318 11.876

(16,12) (21,71)

5.558.636 3.208.375

Jumlah Aset Perseroan untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 11.802.563 juta, meningkat sebesar Rp 1.497.710 juta atau 14,53% dibanding tahun 2010, peningkatan tersebut disebabkan terutama karena kontribusi dari pemberian kredit bersih yang tercatat sebesar Rp 5.558.636 juta pada posisi akhir tahun 2011, meningkat sebesar Rp 2.371.417 juta atau 74,40% dari posisi tahun 2010. Investasi Perseroan senantiasa dilakukan pada efek-efek yang memberikan imbal hasil tinggi dan berisiko rendah. Penyertaan kepada Entitas Anak yaitu Bank Victoria Syariah juga menjadi salah satu diversifikasi investasi yang dilakukan oleh Perseroan. Jumlah Aset Perseroan untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 10.304.853 juta, meningkat sebesar Rp 2.945.835 juta atau 40,03% dibanding tahun 2009, peningkatan tersebut disebabkan terutama karena kontribusi dari pemberian kredit bersih yang tercatat sebesar Rp 3.187.219 juta pada posisi akhir tahun 2010, meningkat sebesar Rp 473.705 juta atau 17,46% dari posisi tahun 2009. Komposisi Aset Produktif `31 Desember Jenis

2011 Nilai 4.516 1.986.318

% 0,04 18,47

2010 Nilai 2.130 2.350.364

Surat-Surat Berharga Surat-Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Akan Dijual Kembali

3.208.375 -

29,82 -

3.690.205 -

39,98 -

3.059.755 70.216

45,25 1,04

Kredit yang diberikan Penyertaan Saham

5.558.636 29

51,67 0,00

3.187.219 29

34,53 0,00

2.713.514 29

40,12 0,00

10.757.874

100,00

9.229.947

100,00

6.762.295

100,00

Giro Pada Bank Lain - Bersih Penempatan Pada Bank Indonesia Dan Bank Lain -Bersih

Jumlah

28

% 0,02 25,47

2009 Nilai 1.981 916.800

% 0,03 13,56

Komposisi Aset Produktif Perseroan menunjukkan adanya perubahan komposisi yang menitikberatkan pada penyaluran kredit, jumlah kredit bersih yang meningkat sebesar 74,40% dari posisi tahun 2010, hal ini mendorong peningkatan rasio LDR dari 40,22% di tahun 2010 menjadi sebesar 63,62% di tahun 2011. Hal ini sesuai dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan performanya melalui peningkatan Aset Produktif yang memberikan yield lebih baik terutama dalam bentuk kredit terutama pada sektor komersial namun juga senantiasa melaksanakan prinsip kehati-hatian yang tercermin pada kualitas kredit yaitu penurunan NPL gross menjadi 2,38% dari 5,04% tahun 2010, sedangkan rasio NPL Net per akhir 2011 tercatat sebesar 0,29%. Perseroan juga menerapkan strategi untuk mengoptimalkan Aset Produktif yang relatif aman dan memberikan imbal hasil yang menguntungkan yang tercermin dari peningkatan atas efek-efek yang dimiliki Perseroan. Komposisi Konsentrasi Kredit

Kategori Komersial Konsumen Syariah Jumlah

31 Desember 2010

2011 Nilai 5.199.841 388.145 214.356 5.802.342

% 89,62 6,69 3,69 100,00

Nilai 545.052 2.965.600 28.350 3.539.002

% 15,40 83,80 0,80 100,00

2009 Nilai 2.643.076 206.551 2.849.627

% 92,75 7,25 100,00

Adapun aset Perseroan dapat dikategorikan kedalam jenis dan kolektibilitas kredit yang diberikan, dengan perincian sebagai berikut: Berdasarkan Jenis Kredit Yang Diberikan

Jenis Pinjaman Tetap Pinjaman Konsumen Pinjaman Rekening Koran Pinjaman Tetap Dengan Angsuran Pinjaman Karyawan Kredit Tanpa Anggunan Pinjaman Serbaguna Syariah Jumlah Kredit Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Pendapatan Transaksi Ditangguhkan Jumlah Kredit - Bersih

(dalam jutaan Rupiah) 2011

Nilai 2.065.182 388.145 1.191.137 1.777.441 396 165.685 214.356 5.802.342 (243.706) 5.558.636

∆% 88,77 (9,97) 28,22 88,57 (33,50) 46,18 656,10 63,95 (27,40) (100,00) 74,40

`31 Desember 2010 Nilai ∆% 1.093.998 (9,94) 431.114 108,72 928.994 34,60 942.608 38,65 596 66,78 (100,00) 113.343 95,95 28.350 3.539.003 24,19 (335.672) 146,61 (16.112) 3.187.219 17,46

2009 Nilai 1.214.810 206.551 690.180 679.839 357 48 57.842 2.849.627 (136.113) 2.713.514

∆% 41,68 (48,37) 35,18 87,21 (35,09) (87,23) (7,93) 29,83 27,82

Tingkat Bunga / Tingkat Pengembalian Rata-Rata Yang Diberikan per Tahun Kategori Pinjaman Rekening Koran Pinjaman Serba guna Pinjaman Tetap dengan Angsuran Pinjaman Tetap Pinjaman Konsumen Pinjaman Karyawan Bank Syariah

2011 11,47% 11,73% 11,92% 11,72% 11,05% 11,00% 13,00%

29

2010 12,23% 12,23% 13,31% 11,96% 11,75% 12,00% 13,00%

2009 13,30% 13,98% 14,68% 12,78% 14,64% 12,00% -

Berdasarkan Kolektibilitas (dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) Kategori Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah Kredit Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Pendapatan Transaksi Ditangguhkan Jumlah Kredit - Bersih

31 Desember 2010

2011 Nilai 5.427.694 236.656 80.458 17.640 39.894 5.802.342

∆% 68,00 81,95 394,33 17.583,96 (75,34) 63,95

Nilai 3.230.788 130.067 16.276 100 161.772 3.539.003

∆% 27,53 (43,56) (58,72) (97,61) 282,28 24,19

2009 Nilai 2.533.264 230.441 39.426 4.178 42.318 2.849.627

(243.706)

(27,40) 

(335.672)

146,61

(136.113)

-

5.558.636

(100,00)  74,40

(16.112) 3.187.219

17,46

2.713.514

27,82

∆% 19,61 646,92 332,78 433,72 17,09 29,83

Berikut adalah tabel posisi Non Performing Loans (NPL) - Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009: 31 Desember

Keterangan

2011

2010

2009

NPL – Bersih (%)

0,29%

0,24%

0,00%

NPL – Ketentuan BI

5,00%

5,00%

5,00%

Perseroan mampu untuk menjaga rasio kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet terhadap total aset produktif selalu dibawah 5,00%. Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain (dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) Uraian Jenis Penempatan Dalam Rupiah Sertifikat Bank Indonesia Diskonto SBI

2011 Nilai  

∆%  

 

`31 Desember 2010 Nilai ∆%   -

 

2009 Nilai   -

∆%

40.000 (1.211)

-

Fasilitas Sertifikat Bank Indonesia (FASBI)

717.800

(37,11)

917.600

319,00

219.000

(43,06)

Diskonto Fasilitas Sertifikat Bank Indonesia (FASBI) Jumlah Penempatan Pada BI Call Money Deposito Berjangka

(71) 756.518 575.000 596.000

(99,27) (32,08) (15,68) -

(9.636) 907.964 1.460.000 -

6.341,33 314,88 107,09 -

(150) 218.850 705.000 -

(62,10) (43,04) -

60.000

-

-

-

-

-

1.987.518 (1.200) 1.986.318

(15,44) (15,49)

2.367.964 2.367.964

156,31 (100,00) 158,29

923.850 (7.050) 916.800

140,46 138,62

SIMA Jumlah Penempatan Pada Bank Lain Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah – Bersih

-

Penempatan dana pada Bank Indonesia dan Bank Lain serta pada efek-efek yang memberikan imbal hasil yang optimal dengan tingkat risiko yang wajar dilakukan dalam rangka mengimbangi pertumbuhan dana pihak ketiga. Kedepannya Perseroan akan meningkatkan penyaluran kredit ke berbagai sektor antara lain korporasi, komersial dan konsumer dengan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, prospek usaha dan kemampuan keuangan calon debitur.

30

4.2

Pertumbuhan Liabilitas

Tabel berikut memperlihatkan pertumbuhan liabilitas Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009: (dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) Kategori Liabilitas Segera Simpanan Nasabah: Pihak Berelasi Pihak Ketiga Simpanan Bank Lain Utang Pajak Surat Berharga Yang Diterbitkan Estimasi Kerugian Komitmen Dan Kontinjensi Liabilitas Pajak Tangguhan - bersih Beban Yang Masih Harus Dibayar Dan Liabilitas Lain-Lain Jumlah Liabilitas

31 Desember 2010

2011

2009

Nilai 39.264   46.559 9.202.449 818.450 39.176 399.816

∆% 22,75   (37,98) 4,32 481,74 (0,17) 0,33

Nilai 31.987   75.070 8.820.997 140.690 39.244 398.517

∆% 36,71   81,60 57,02 (76,42) 158,44 0,26

Nilai 23.397   41.339 5.617.637 596.749 15.185 397.485

∆% 30,16   (43,96) 39,75 8,31 63,75 0,25

3.930

(100,00) 100,00

28.395 -

274,75 -

7.577 -

126,58 -

40.805

49,67

27.263

(9,99)

30.288

17,99

10.590.449

10,75

9.562.163

42,09

6.729.657

32,03

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 10.590.449 juta terjadi kenaikan sebesar Rp 1.028.286 juta atau naik sebesar 10,75%. Peningkatan ini terjadi karena adanya pertumbuhan jumlah Dana yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Dana Pihak Ketiga merupakan mayoritas kewajiban dan sisanya antara lain simpanan dari bank lain sebesar Rp 818 miliar dan surat berharga yang diterbitkan senilai Rp 400 miliar. Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 9.562.163 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 2.832.506 juta atau 42,09% dibanding tahun 2009 yang berjumlah Rp 6.729.657 juta. Peningkatan ini antara lain adanya pertumbuhan jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan, yaitu meningkat sebesar Rp 3.237.091 juta atau 57,20% dari tahun 2009. Komponen liabilitas terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah yang terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah dana maupun jumlah nasabah. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan dan juga merupakan refleksi dari keberhasilan Perseroan dalam memasarkan produk serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Dimasa mendatang, tidak menutup kemungkinan Perseroan untuk menerbitkan obligasi untuk memperkuat struktur liabilitas jangka panjangnya. Tabel berikut menggambarkan pertumbuhan simpanan nasabah untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009: (dalam jutaan Rupiah) Uraian Giro Tabungan Deposito Berjangka Jumlah

2011 Nilai 358.724 626.286 8.263.998 9.249.008

∆% 100,38 47,66 (0,35) 3,97

`31 Desember 2010 Nilai ∆% 179.021 35,61 424.153 34,28 8.292.893 59,14 8.896.067 57,20

2009 Nilai 132.011 315.869 5.211.096 5.658.976

∆% (29,35) 62,21 40,39 38,25

Simpanan nasabah merupakan mayoritas sumber pendanaan, namun Perseroan juga menerbitkan surat berharga dalam bentuk obligasi sejak tahun 2007. Obligasi Bank Victoria II Tahun 2007 sebesar Rp 200.000 juta, berjangka waktu 5 tahun dengan tingkat suku bunga 12,00% (“Obligasi II”) dan Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 sebesar Rp 200.000 juta, berjangka waktu 10 tahun dengan hak melunasi (call option) pada tahun ke-5 dengan tingkat suku bunga 12,50% (“Obligasi Subordinasi I”). Dengan penerbitan surat berharga ini, menjadi salah satu sumber pendanaan Perseroan untuk melakukan ekspansi usaha serta untuk memperbaiki miss-match jangka waktu pendanaan dalam pemberian kredit. Obligasi II tersebut jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2012 dan Perseroan berencana untuk melakukan pelunasan atas Obligasi Subordinasi I sebesar Rp 200.000 juta tersebut.

31

4.3

Pertumbuhan Ekuitas

Tabel berikut memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009: (dalam jutaan Rupiah) 31 Desember Keterangan

2011

Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh Tambahan Modal Disetor-Bersih Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi Atas Perubahan Nilai Wajar SuratSurart Berharga Yang Tersedia Untuk Dijual - Setelah Pajak Tangguhan

2010

2009

Nilai

∆%

Nilai

∆%

Nilai

∆%

654.767 21.945

59,84 166,73

409.645 8.227

6,49 (0,03)

384.674 8.230

9,83 -

32.518

248,43

9.333

(71,68)

32.950

(244,44)

Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap

-

-

-

-

-

-

Saldo Laba:

 

 

 

 

 

 

Telah Ditentukan Penggunaannya

14.000

16,67

12.000

20,00

10.000

25,00

Belum Ditentukan Penggunaannya

488.857

61,10

303.458

56,83

193.496

5,00

1.212.087

63,21

742.663

18,00

629.350

19,21

27

-

27

149,27

11

10,00

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemiliki entitas induk kepentingan non pengendali

Jumlah Ekuitas 1.212.114 63,21 742.690 18,00 629.361 19,21 Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 1.212.114 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp 469.424 juta atau 63,21% dari tahun 2010, peningkatan ini terjadi karena kenaikan modal disetor perseroan sebesar Rp 245.122 juta atau 59,84% dari tahun 2010 yang bersumber dari Right Issue V dan konversi Waran menjadi saham yang menambah modal disetor Perseroan, juga kenaikan saldo laba perseroan sebesar Rp 187.399 juta atau 59,41% dari tahun 2010. Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 742.690 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp 113.329 juta atau 18,00% dari tahun 2009, peningkatan ini terjadi karena kenaikan modal disetor perseroan sebesar Rp 24.971 juta atau 6,49% dari tahun 2010 dan adanya pelaksanaan Waran menjadi saham yang menambah modal disetor Perseroan, juga kenaikan saldo laba perseroan sebesar Rp 111.962 juta atau 55,02% dari tahun 2010. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS (Jutaan Rupiah) PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS (Jutaan Rupiah)

11.800.047 10.304.853

10.304.853 9.562.163

7.359.018

1.211.777 2011

742.663 2010

Aset

6.729.657

Liabilitas

629.350 2009 Ekuitas

Tidak ada unit usaha dalam Entitas Anak yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Tidak ada unit usaha dalam Entitas Anak yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan. 3.

PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT 32

Faktor-faktor yang dipergunakan oleh Bank Indonesia dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum adalah capital adequacy, asset quality, management, earning sustainability dan liquidity (CAMEL).

3.

PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Faktor-faktor yang dipergunakan oleh Bank Indonesia dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum adalah capital adequacy, asset quality, management, earning sustainability dan liquidity (CAMEL). 3.1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio) Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Semakin tinggi modal yang dimiliki oleh bank maka akan mempertinggi CAR. Dengan demikian CAR yang lebih tinggi dari tingkat minimum membuat bank semakin kuat karena kemampuannya yang lebih tinggi untuk melakukan ekspansi aset produktif. Untuk tetap memelihara tingkat kecukupan modal yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan usaha bank, Bank Indonesia memberikan pedoman tentang kewajiban kecukupan modal. Saat ini Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk memiliki struktur perbandingan antara jumlah modal dengan aset tertimbang menurut risiko (CAR) minimum sebesar 8%. Rasio Kecukupan Modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: Rasio Kecukupan Modal Risiko Kredit, Risiko Kredit dan Operasional dan Operasional Pasar 14,86% 14,92% 10,80% 13,72% 16,86% 16,92%

Tanggal 31 Desember 2011 31 Desember 2010 31 Desember 2009 3.2. Kualitas Aset Produktif

Bank Indonesia mengharuskan bank-bank umum menggolongkan aset produktifnya dalam 5 (lima) kategori yang berguna untuk menentukan tingkat minimum penyisihan penghapusan aset produktif yang harus dilakukan oleh bank. Kredit bermasalah terbagi dalam 3 (tiga) kategori yang masing-masing memiliki tingkat pembentukan penyisihan yang berbeda, yaitu kategori “kurang lancar”, “diragukan” dan “macet”. Kualitas Aset Produktif dinilai berdasarkan 3 (tiga) kriteria yaitu prospek usaha, kondisi keuangan dengan memperhatikan arus kas debitur dan kemampuan membayar. Pada tanggal 20 Januari 2005, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan No.7/2/PBI/2005 tentang “Penilaian Kualitas Aset Bank Umum” yang mengatur penilaian kualitas kredit. Perseroan dalam penilaian kualitas kreditnya berdasarkan peraturan tersebut. Kualitas Aset Produktif Perseroan tercermin dalam gambar sebagai berikut :

200.000

6,00%

180.000 140.000 120.000

137.992

3,02%

80.000

2,38%

85.922

60.000 20.000 -

4,00%

178.148

100.000

40.000

5,00%

5,03%

160.000

0,29% 2011 Kredit Macet

0,24% 2010 NPL-Gross

0,00% 2009

3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

NPL-Net

Kredit Bermasalah (NPL) Adapun rasio kredit bermasalah terhadap jumlah kredit yang diberikan (NPL) Perseroan untuk periode yang berakhir

33

pada tanggal 31 Desember 2011 dengan angka perbandingan untuk tahun 31 Desember 2010 masing-masing adalah sebesar 2,38% (gross) dan 0,29% (net) ; 5,03% (gross) dan 0,24% (net). Adapun rasio kredit bermasalah terhadap jumlah kredit yang diberikan (NPL) Perseroan untuk periode yang berakhir pada tahun 31 Desember 2010 NPL adalah sebesar 5,03% (gross) dan 0,24% (net), menurun dari periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 3,02% (gross) dan 0,00% (net). Hal ini terjadi karena menurunnya kinerja kreditur Perseroan. Perseroan telah melakukan pencadangan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Berikut ini adalah rincian perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Saldo Awal Tahun Penyisihan (Pemulihan) Tahun Berjalan Penghapusan Dampak Atas Penerapan Awal PSAK 50/55 (Revisi 2006) Saldo Akhir Tahun

`31 Desember 2010 Nilai ∆% 136.113 89,24 218.715 106,71 (19.248) (54,84)

2011 Nilai 335.672 (45.099) (46.866)

∆% 146,61 (121) 143

-

(100)

92

243.706

(27)

335.672

2009 Nilai 71.928 105.808 (41.623)

∆% 8,55 1.768,08 -

-

-

-

148,44

136.113

87,84

Berikut ini disajikan mengenai rincian kredit pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang diberikan berdasarkan kredit yang mengalami penurunan nilai (impaired) dan kredit yang tidak mengalami penurunan nilai (unimpaired) beserta jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk untuk setiap kelompok kredit tersebut : (dalam jutaan Rupiah) Jenis Kredit

Unimpaired

Impaired

Total

Pinjaman Tetap

2.043.354

21.828

Pinjaman Konsumen Pinjaman Rekening Koran Pinjaman Tetap Dengan Angsuran Lain-Lain

364.991 1.128.620 1.757.796 369.589

23.154 62.517 19.645 10.848

Jumlah Kredit

5.664.350

137.992

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

(121.983)

(121.723)

5.802.342 (243.706)

Jumlah Kredit - Bersih

5.542.367

16.269

5.558.636

2.065.182 388.145 1.191.137 1.777.441 380.437

3.3. Rentabilitas (Earnings Sustainability) Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga yang sangat dipengaruhi oleh kualitas Aset produktif yang dimiliki oleh Perseroan. Oleh karena itu Perseroan selalu mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola Aset produktif yang dimilikinya (prudent banking). Tingkat rentabilitas dapat diukur dengan: a.

Imbal Hasil Ekuitas Imbal hasil ekuitas atau Return on Equity (ROE) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 masing-masing sebesar 24,91%; 18,41%; 8,95%.

b.

Imbal Hasil Aset Imbal hasil Aset atau Return on Asset (ROA) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari Aset yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah Aset. Imbal hasil Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 masing-masing sebesar 2,65%; 1,71%; 1,10%.

34

3.4. Likuiditas Perseroan Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM untuk mata uang Rupiah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dengan angka perbandingan untuk tahun 2010 masing-masing adalah sebesar 8,94% dan 8,09%. Sesuai dengan Rencana Bisnis Perseroan, target optimal LDR (Loan to Deposit Ratio) tahun 2011 adalah sebesar 70,88% dan target 2012 adalah sebesar 78,35%. LDR Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, masing-masing sebesar 63,62%; 40,22%; 50,43%. Perseroan selalu berupaya meningkatkan LDR Perseroan melalui penyaluran kredit ke berbagai sektor dengan cara meningkatkan pelayanan nasabah simpanan serta menawarkan produk dan bunga yang menarik kepada nasabah, disamping itu Perseroan mengintensifkan usaha penagihan kepada debitur bermasalah dan menempatkan kelebihan dana pada efek-efek yang memiliki pasar sehingga dapat dicairkan setiap saat apabila Perseroan membutuhkan dana. Namun demikian Perseroan dalam menyalurkan kredit selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, prospek usaha calon debitur, kemampuan keuangan dan kinerjanya sehingga tidak semua calon debitur mendapatkan penyaluran kredit. Perseroan berkeyakinan bahwa dana yang diperoleh dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan laba secara maksimal tanpa mempengaruhi likuiditas Perseroan. Salah satu pengukuran yang digunakan adalah rasio antara rata – rata mingguan kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Perseroan optimis LDR akan tercapai sesuai Rencana Bisnis pada 2012 sebesar 78,35% karena realisasi per 31 Desember 2011 adalah sebesar 63,62%. Arus kas merupakan hal yang paling utama dalam pengelolaan risiko likuiditas oleh karena itu dalam memperkirakan proyeksi arus kas Perseroan berusaha melakukan perencanaan keuangan dengan memanfaatkan pengelolaan dana se-optimal mungkin dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan likuiditas Perseroan di masa yang akan datang. Arus Kas Perseroan Arus Kas dari Aktivitas Operasi Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 323.556 juta yang sebagian besar digunakan untuk membiayai kredit sebesar Rp 2.310.206 juta. Sementara itu, arus kas diperoleh terutama berasal dari simpanan nasabah sebesar Rp 352.941 juta dan simpanan dari bank lain sebesar Rp 677.760 juta. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 5.444.500 juta yang sebagian besar berasal dari penerimaan simpanan sebesar Rp 3.237.092 juta dan pendapatan bunga yang diterima sebesar Rp 697.131 juta Sementara itu, arus kas digunakan terutama untuk dari penyaluran kredit sebesar Rp 689.375 juta dan beban bunga sebesar Rp 598.175 juta. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 5.721.231 juta yang sebagian besar berasal dari penjualan pada surat-surat berharga yang diperdagangkan sebesar Rp 4.702.802 juta, penerimaan simpanan sebesar Rp 1.565.558 juta dan pendapatan bunga yang diterima sebesar Rp 592.876 juta. Sementara itu, arus kas pengeluaran terutama berasal dari pemberian kredit sebesar Rp 654.723 juta dan beban bunga sebesar Rp 501.901 juta. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 985.795 juta yang sebagian besar digunakan untuk investasi pada surat-surat berharga tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp 962.287 juta. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 3.088.551 juta sebagian besar digunakan untuk investasi pada surat-surat berharga tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo Rp 3.068.350 juta, pembelian aset tetap sebesar Rp 22.943 juta, selain itu Perseroan juga menjual aset tetap sebesar Rp 2.742 juta. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 5.085.666 juta yang sebagian besar digunakan untuk investasi pada surat-surat berharga tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo Rp 5.074.373 juta, pembelian aset tetap sebesar Rp 11.999 juta, selain itu Perseroan juga menjual aset tetap sebesar Rp 700 juta.

35

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 258.840 juta seluruhnya berasal dari setoran modal sebesar Rp 250.668 juta dan pelaksanaan konversi waran sebesar Rp 8.172 juta. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 24.971 juta berasal dari pelaksanaan konversi waran sebesar Rp 24.971 juta. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 601 juta berasal dari pelaksanaan konversi waran sebesar Rp 34.424 juta, namun Perseroan juga melakukan pembagian dividen interim sebesar Rp 35.025 juta. Tabel berikut memuat arus kas Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009: (dalam jutaan Rupiah) ` 31 Desember

Keterangan

2011

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan Jumlah

2010

2009

(323.556)

5.444.500

5.721.231

(985.795)

(3.088.551)

(5.085.666)

258.840 (1.050.511)

24.971 2.380.920

(601) 634.964

Selama ini Perseroan selalu mampu menjaga likuiditasnya dengan baik. Berdasarkan data Laporan Arus Kas, arus kas aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dengan angka perbandingan untuk tahun 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 258.840 juta, Rp 24.971 juta, dan Rp 601 juta. Sebagai perbandingan, laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dengan angka perbandingan untuk tahun 2010, 2009, dan 2008 yang masing-masing sebesar Rp 187.402 juta, Rp 106.802 juta, Rp 46.240 juta, dan Rp 35.262 juta. Hal ini menunjukkan bahwa operasi Perseroan dapat menghasilkan kas yang riil dan signifikan dari tahun ke tahun. 3.5. Penilaian Profil Risiko Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, penilaian profil risiko merupakan kombinasi dari risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional (inherent risk) dan kualitas penerapan manajemen risiko. Profil risiko yang disajikan terdiri dari 8 (delapan) risiko sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko stratejik. Peringkat risiko inheren telah sesuai dengan ketentuan, yaitu terdapat 5 peringkat dalam penilaian yaitu low, low to moderate, moderate, moderate to high dan high dan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko terdapat 5 peringkat dalam penilaian yaitu strong, satisfactory, fair, marginal dan unsatisfactory. Penilaian dilakukan untuk Bank secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur. Berdasarkan penilaian tersebut dihasilkan Profil Risiko yang memuat tingkat risiko untuk masing-masing risiko dan peringkat profil risiko Bank. Mekanisme penilaian profil risiko dan penetapan tingkat risiko serta peringkat profil risiko mengacu pada penilaian profil risiko sebagaimana diatur pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Profil Risiko untuk Bank secara individual yang terdiri dari 8 (delapan) risiko yaitu : 1.

Risiko Kredit

2.

Risiko Pasar

3.

Risiko Likuiditas

4.

Risiko Operasional

5.

Risiko Kepatuhan

6.

Risiko Hukum

7.

Risiko Reputasi

8.

Risiko Strategik

36

Masing-masing nilai dari risiko tersebut di atas diperingkat sesuai limit yang telah diuraikan pada prosedur. Setelah masing-masing risiko ditetapkan peringkat inherent risk nya maka terhadap setiap risiko tersebut dibuatkan analisa risikonya dan dituangkan pada formulir analisis risiko. Pada formulir analisis risiko dicantumkan peringkat risikonya, uraian tentang inherent risk nya dan kualitas penerapan manajemen risikonya. Kualitas penerapan majemen risiko berisi tentang kesimpulan atas penerapan manajemen risiko bank yang terdiri dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SDM, MIS dan pengendalian risiko. Setelah seluruh risiko yang terdapat pada Bank yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko startejik dibuatkan analisis risikonya maka untuk masing-masing risiko tersebut dituangkan pada tabel Profil Risiko Bank secara Individual dan dibandingkan dengan peringkat pada periode sebelumnya. Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self-assesment) atas Tingkat Kesehatan Perseroan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia maka posisi tanggal 31 Desember 2011, Tingkat Kesehatan Perseroan tergolong dalam Tingkat Komposit Gabungan 3 atau tergolong Cukup Sehat dan Profil Risiko secara komposit Moderate. Profil Risiko Bank Individual adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8

Risk Profile Risiko Kredit Risiko Pasar Risiko Likuiditas Risiko Operasional Risiko Hukum Risiko Strategik Risiko Kepatuhan Risiko Reputasi Peringkat Komposit

Peringkat Risiko Inheren 3 1 3 2 2 2 2 1 2

31 Desember 2011 Peringkat Kualitas 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Peringkat Tingkat Risiko 3 Moderate 2 Low to Moderate 3 Moderate 3 Moderate 3 Moderate 3 Moderate 2 Low to Moderate 2 Low to Moderate 3 Moderate

Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) No 1 2 3 4

Faktor-Faktor Penilaian Profil Risiko Good Corporate Governance Rentabilitas Permodalan Peringkat Tingkat Kesehatan Bank

3 3 2 2 3

Peringkat Individu Moderate Cukup Baik Memadai Memadai Cukup Sehat

Untuk setiap produk dan aktivitas baru, Perseroan terlebih dahulu melakukan indentifikasi risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru tersebut sebelum produk dan aktivitas baru tersebut diluncurkan. Dari hasil identifikasi risiko tersebut, Perseroan melakukan pengendalian terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul baik dengan membuat kebijakan dan prosedur, sistem akuntansi, aspek hukum serta transparansi mengenai risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru tersebut kepada nasabah. 3.6. Sumber Pendanaan Perseroan mengandalkan sumber pendanaan yang berasal dari Dana Pihak Ketiga, Obligasi yang diterbitkan Perseroan, Pendapatan Bunga dan melalui Penawaran Umum Terbatas serta Pinjaman Berjangka Panjang. 3.7. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) Penambahan aset tetap (capital expenditure) Perseroan pada periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah : (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

2011

Tanah Gedung Kendaraan Mesin-Mesin Dan Peralatan Perlengkapan Dan Perabotan Jumlah

3.307 12.915 6.309 1.326 690 24.547 37

`31 Desember 2010 343 15.026 5.773 1.212 589 22.943

2009 1.068 5.209 2.388 3.153 181 11.999

Pengeluaran modal Perseroan terutama digunakan untuk perluasan jaringan usaha dengan membuka kantor cabang baru. Dimana sumber pembelanjaan Perseroan antara lain berasal dari hasil usaha dan hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan. Pada tahun 2012, Perseroan merencanakan perluasan jaringan kantor yang berlokasi di Jabodetabek, Bandung, Bali dan Surabaya, serta relokasi Kantor Pusat dengan total biaya sekitar Rp 50.300 juta. 4.

MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN PENGENDALIAN INTERN

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, Perseroan senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko finansial maupun risiko non-finansial. Perkembangan bisnis yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan risiko kegiatan usaha Perseroan semakin kompleks sehingga Perseroan harus mampu menerapkan manajemen risiko yang baik agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan akan sangat mendukung Perseroan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati. Prinsip-prinsip manajemen risiko tersebut pada dasarnya telah menjadi standar bagi dunia perbankan yang penerapannya diarahkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/ PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Sebagaimana diamanatkan ketentuan Bank Indonesia terkait penerapan manajemen risiko, Bank menyusun laporan profil risiko triwulanan secara self assessment. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko Pelaksanaan fungsi manajemen risiko meliputi hal-hal terkait dengan upaya identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, monitoring dan pengendalian risiko termasuk pengembangan teknologi dan sistem informasi manajemen di setiap jenis risiko, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan risiko. Bank memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan contigency plan apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi. Selain komite tersebut, terdapat komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, yaitu antara lain Komite Kredit Tingkat Direksi (KKD), Assets & Liabilities Committee (ALCO), Komite Audit dan Komite Teknologi Sistem Informasi. Semua Dewan Komisaris dan Dewan Direksi telah mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. Manajemen risiko adalah konsep strategis bagi Bank karena lingkungan perbankan yang selalu berubah, dinamis, kompleks, terdiversifikasi dan persaingan keras. Faktor-faktor perubahan lingkungan tersebut antara lain : 1.

Tuntutan konsumen menjadi semakin tinggi (demanding customer)

2.

Tuntutan stakeholders terhadap Good Corporate Governance

3.

Deregulasi dan perkembangan teknologi yang pesat



Mengingat strategisnya manajemen risiko perbankan tersebut, sehingga BIS (Bank of International Settlements) sebagai regulator dunia perbankan International merespons dengan keluarnya Basel Accord II sebagai acuan manajemen risiko yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggotanya termasuk Indonesia. Bank Indonesia mulai 1 Januari 2004 mewajibkan kepada semua bank nasional, daerah, koperasi, dan cabang bank asing di Indonesia untuk mengimplementasikan peraturan manajemen risiko dalam menjalankan operasional sehari-harinya. Ketentuan tentang penerapan manajemen risko terus berkembang sehingga sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/ PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 dan SE Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal perubahan atas SE no. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum untuk mengimplementasikan risiko bank dalam menjalankan usahanya yang terdiri dari 8 (delapan) risiko meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik. Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak mencakup 4 (empat) pilar yaitu: 1.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

2.

Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;

3.

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan

4.

Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Perseroan senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

38

Selama tahun 2011 Perseroan telah melakukan usaha perbaikan dan mitigasi terhadap potensi risiko-risiko yang bisa merugikan Perseroan baik di bidang risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan. a.

Risiko Kredit

Perseroan melakukan evaluasi atas tingkat risiko kredit terkait pemberian fasilitas kepada nasabah atau proyek, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain: i.

Historis dan proyeksi kondisi keuangan, termasuk laporan posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas nasabah;

ii.

Riwayat hubungan kredit;

iii. Kualitas, kinerja dan pengalaman dari pengelolaan nasabah; iv.

Sektor industri nasabah;

v.

Posisi nasabah dalam persaingan industri sejenis; serta

vi. Kondisi ekonomi secara umum. Terhadap eksposur risiko kredit yang lebih khusus seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Perseroan melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karateristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Proses persetujuan fasilitas dengan eksposur risiko kredit dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap fasilitas harus diproses melalui komite kredit dan/atau komite lainnya. Selain itu pengelolaan risiko kredit yang lebih spesifik juga dilakukan atas portofolio kredit maupun eksposur risiko kredit lain yang bermasalah. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan cadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Perseroan telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit secara terintegrasi dalam suatu manajemen risiko yang komprehensif. Dalam rangka pengendalian risiko kredit secara komprehensif, Perseroan terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit. a. Risiko kredit maksimum Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat. Untuk bank garansi eksposur, maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Perseroan jika liabilitas atas bank garansi terjadi. b. Risiko kredit konsentrasi Pengungkapan risiko kredit maksimum untuk komponen-komponen laporan keuangan tertentu berdasarkan konsentrasi sebelum efek mitigasi melalui penggunaan master netting dan perjanjian jaminan. Apabila instrumen keuangan dicatat berdasarkan nilai wajar, angka yang ditunjukkan mencerminkan pengungkapan risiko kredit saat ini tetapi bukan pengungkapan risiko maksimal yang dapat timbul di masa yang akan datang sebagai akibat perubahan nilai. Manajemen risiko atas kredit yang dijalankan oleh Perseroan antara lain adalah sebagai berikut: -

Penetapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Kredit;

-

Penentuan limit-limit risiko kredit yang bisa ditolerir oleh Perseroan;

-

Identifikasi risiko kredit yang melekat pada produk dan aktivitas Perseroan;

-

Pengukuran risiko kredit sehingga diperoleh kebutuhan modal untuk menyerap risiko yang ada;

-

Pemantauan dan pengendalian risiko kredit.

c. Agunan dan perlindungan kredit lainnya Nilai dan jenis agunan yang dibutuhkan tergantung pada penilaian risiko kredit dari counterparty. Panduan tentang jenis agunan dan parameter penilaian yang bisa diterima telah diimplementasikan. Jenis agunan utama yang diperoleh adalah tanah, bangunan, kendaraan dan piutang. Umumnya agunan yang diperlukan dalam setiap pemberian kredit sebagai sumber terakhir pelunasan kredit (“secondary source of repayment‟) dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur. d. Kualitas kredit per golongan aset keuangan Kualitas kredit aset keuangan dikelola oleh Perseroan dengan menggunakan panduan dari Bank Indonesia. Perseroan memiliki kebijakan untuk mempertahankan secara akurat dan konsisten peringkat risiko di seluruh portofolio kredit. Hal ini akan memudahkan fokus manajemen risiko yang berlaku dan perbandingan eksposur kredit di seluruh lini bisnis, daerah geografis dan produk. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diproses untuk menyediakan masukan utama untuk pengukuran risiko counterparty. Semua peringkat risiko internal yang disesuaikan dengan berbagai kategori dan diturunkan sesuai dengan kebijakan penilaian bank. Peringkat risiko yang timbul dinilai dan diperbaharui secara berkala. Pada akhir tahun 2011, 2010 dan 2009, pemberian kredit kepada pihak berelasi dan pihak ketiga masih dalam batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

39

e. Penilaian penurunan nilai Pertimbangan utama untuk penilaian penurunan nilai kredit yang diberikan termasuk pembayaran-pembayaran pokok atau bunga yang menunggak lebih dari 90 hari atau ada kesulitan atau pelanggaran yang diketahui dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak. Perseroan melakukan penilaian penurunan nilai dalam dua area: penilaian penyisihan penurunan nilai individual dan penilaian penyisihan penurunan nilai kolektif. Penilaian penyisihan penurunan nilai individual Perseroan menentukan penyisihan secara individual untuk masing-masing aset keuangan kredit diberikan kepada individu yang signifikan. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan antara lain mencakup kemungkinan rencana bisnis debitur, kemampuan untuk memperbaiki kinerja setelah adanya kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan pembayaran apabila terjadi kebangkrutan, kemungkinan adanya sumber pembayaran lainnya, jumlah yang dapat direalisasikan atas jaminan dan ekspektasi waktu arus kas. Penyisihan penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan, kecuali bila terdapat beberapa kondisi-kondisi yang mengharuskan adanya pemantauan yang lebih berhati-hati. b. Risiko Pasar Untuk mengelola risiko pasar, Perseroan melakukan identifikasi dan pemantauan dan mengembangkan early warning system untuk memantau perubahan atau dampak perkembangan tingkat suku bunga secara harian, mingguan ataupun bulanan yang dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan harga surat berharga dan pendapatan bunga bersih portofolio aktiva produktif Perseroan. Dalam rangka meminimalkan risiko tingkat bunga, Perseroan melakukan upaya-upaya antara lain: -

Meningkatkan fungsi dan peran Aset & Liabilities Commitee (ALCO) dalam rangka identifikasi dan penetapan tingkat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga dengan mengantisipasi fluktuasi suku bunga pasar.

-

Penerapan Kebijakan Asset & Liabilities Management (ALMA) untuk pihak yang mempunyai berelasi dalam penerapan manajemen risiko Bank dan menjadi pedoman bagi unit kerja treasury dalam melakukan transaksi di pasar uang dan pasar modal seperti: i.

Melakukan identifikasi risiko suku bunga yang berasal dari transaksi dan portfolio Bank pada surat-surat berharga;

ii.

Penetapan sistem pengukuran risiko suku bunga dengan menggunakan gap analysis atau duration analysis; dan

iii. Strategi penanaman dana dan strategi pengumpulan dana. c.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dikategorikan menjadi: 1.

Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena Perseroan tidak mampu melakukan Offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (market disruption)

2.

Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Adanya ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana pihak ketiga dengan jangka waktu penyaluran kredit yang diberikan dapat menyebabkan masalah likuiditas yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Untuk mengantisipasi hal tersebut Perseroan melakukan beberapa strategi antara lain: a.

mismatch aset dan liabilitas moneter yang jatuh tempo antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan, dengan meningkatkan pelayanan kepada nasabah simpanan serta menawarkan produk dan bunga yang menarik kepada nasabah,untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas jumlah simpanan;

b.

meningkatkan simpanan pada jangka waktu yang lebih panjang, mengintensifkan penagihan kepada debitur bermasalah dan terhadap kelebihan dana yang dimiliki diinvestasikan pada surat-surat berharga yang mempunyai imbal hasil yang tinggi serta rating yang baik;

c.

mengintensifkan usaha penagihan kepada debitur bermasalah dan menempatkan kelebihan dana pada suratsurat berharga yang memiliki pasar sehingga dapat dicairkan setiap saat apabila bank membutuhkan dana.

Pemantauan risiko likuiditas juga dilakukan dengan berbagai teknik seperti maturity gap, daily cahflow, LDR dan stresstest ataupun simulasi terhadap perkembangan likuiditas bank. Selain itu untuk mengelola risiko likuiditas selama 2011 Perseroan juga menambah money market line yang ada dan membuka line baru dengan beberapa Perseroan dengan prinsip saling menguntungkan.

40

d.

Risiko Operasional

Seiring dengan pertumbuhan Perseroan, pengelolaan risiko operasional juga menjadi perhatian Perseroan. Untuk mencegah kerugian karena adanya risiko operasional maka Perseroan melakukan pelatihan kepada segenap jenjang karyawan secara berkala untuk memahami sistem dan prosedur. Perseroan menerapkan manajemen risiko operasional dengan sasaran memastikan bahwa Perseroan telah melakukan proses manajemen risiko yang meliputi risk identification, risk assessment, risk evaluation, risk mitigation serta dilakukan monitoring dan reporting atas pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan akhir memaksimalkan benefit dari suatu produk atau proses dengan potensi risiko operasional yang telah diperhitungkan. Pengawasan oleh Direksi dan Komisaris Perseroan atas profil risiko dan pelaksanaan manajemen risiko dilakukan melalui rapat Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain kebijakan dan metode tersebut di atas, Perseron juga telah menerapkan upaya yang terus menerus dikembangkan untuk membangun lingkungan budaya yang mendukung pelaksanaan manajemen risiko operasional. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan pada tiga lini pertahanan (three line of defense) yaitu pemberdayaan unit bisnis sebagai lini pertahanan pertama, pembentukan fungsi manajemen risiko operasional sebagai lini pertahanan kedua dan koordinasi kerja dengan Internal Audit sebagai lini pertahanan ke tiga. Efektivitas pengawasan melekat oleh supervisor terhadap bawahan merupakan hal yang menjadi perhatian Direksi dan Komisaris Perseroan. Selain itu melalui penerapan sistem pengendalian intern yang terintegrasi pada setiap jenjang organisasi dan berfungsinya unit kerja independen seperti SKAI, Satuan Kerja Manjemen Risiko (SKMR) dan Unit Kerja Kepatuhan. Selain itu dukungan teknologi informasi on line serta ketrampilan karyawan disemua bidang, diharapkan dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko operasional. e.

Risiko Hukum

Untuk meminimalkan risiko hukum, Perseroan selalu memperhatikan kelengkapan aspek hukum terutama yang berkaitan dengan transaksi perikatan perjanjian dengan nasabah dan debitur serta kelengkapan dokumen. Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan memantau perkembangan kasus-kasus hukum yang terjadi dan mengambil lesson learnt dari kasus-kasus tersebut. Penanganan kasus hukum yang dilakukan pada Perseroan senantiasa memperhitungkan potensi kerugian baik atas penyelesaian kasus secara damai ataupun melalui jalur pengadilan. Perseroan juga memberikan perhatian khusus atas kasus hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian secara signifikan. Untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, Perseroan memiliki Divisi General Legal Counsel. Divisi tersebut memiliki peranan: 1.

melakukan analisa hukum atas produk dan aktivitas baru serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan aktivitas tersebut;

2.

memberikan analisa/advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi;

3.

memberikan advis atas eksposur hukum akibat perubahan ketentuan atau peraturan;

4.

memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara bank dengan pihak ketiga;

5.

melakukan pemeriksaan berkala atas perjanjian yang telah dibuat;

6.

memantau risiko hukum yang ada di cabang-cabang Perseroan.

Dengan adanya divisi tersebut, maka kebijakan hukum dan standar dokumen hukum yang terkait dengan produk atau fasilitas perbankan yang ditawarkan oleh Perseroan kepada masyarakat, dimana kebijakan hukum dan standar dokumen hukum dimaksud dibuat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan kepentingan aspek yuridis dari Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memiliki divisi Litigasi yang salah satu fungsinya adalah menangani setiap permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi agar risiko hukum yang mungkin timbul dapat diminimalisir seminimal mungkin. f.

Risiko Reputasi

Corporate Secretary Perusahaan setiap hari melakukan monitoring pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media. Sedangkan monitoring atas keluhan nasabah yang disampaikan langsung ke bank dilakukan oleh grup Service Quality untuk kemudian ditindaklanjuti penyelesaiannya. Untuk pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media selanjutnya dibuatkan klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah yang ditempuh Perseroan. Upaya mitigasi risiko reputasi juga dilakukan saat bank meluncurkan produk/layanan/program baru dengan menganalisa risiko reputasi yang mungkin timbul dan bagaimana mengantisipasi risiko tersebut. Demikian pula, untuk informasi yang material atau yang penting untuk diketahui oleh nasabah, Divisi Komunikasi Perusahaan

41

juga menyiapkan panduan untuk para frontliner dan spokespersons agar mereka bisa menjelaskan informasi tersebut secara benar dan proporsional kepada nasabah. g.

Risiko Strategik

Perseroan mengelola risiko strategik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan komite-komite pengawasan dan eksekutif, yang turut mempengaruhi dan berdampak pada langkah-langkah bisnis yang akan diambil dalam kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan. Perseroan selalu berupaya melakukan review strategi bisnis dari waktu ke waktu baik secara triwulanan maupun secara tahunan yang disesuaikan dengan perubahan internal maupun eksternal Perseroan. Review dan peyempurnaan ini mencangkup perubahan proses bisnis, struktur organisasi, dan struktur wewenang. Kesemuanya itu terangkum dalam rencana bisnis Perseroan dalam rangka mitigasi risiko yang penerapannya dipantau dari waktu ke waktu dan ditujukan untuk memperkecil risiko strategik Perseroan. h.

Risiko Kepatuhan

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan terhadap risiko kepatuhan, Perseroan senantiasa memperkuat struktur organisasi dan jajaran SDM, melakukan penyempurnaan terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada serta melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran karyawan baik melalui pelatihan-pelatihan internal maupun eksternal dan sebagainya. Perseroan juga melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan bantuan kepada unit bisnis dan unit operasional dalam hal pengembangan produk dan aktivitas baru dan secara aktif melakukan penilaian terhadap kebijakan Pedoman dan Prosedur Internal yang dimiliki oleh Perseroan untuk memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah diakomodir sedemikian rupa dan selanjutnya untuk dipatuhi dalam pelaksanaannya Perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi berdampak pada peningkatan risiko penyalahgunaan sarana dan produk perbankan untuk membantu tindak kejahatan. Untuk memitigasi risiko tersebut Perseroan menekankan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara konsisten. Program ini merupakan penyesuaian dari program Know Your Customer yang selama ini diterapkan Perseroan sehingga pada akhirnya Perseroan dapat beroperasi secara sehat dan berperan dalam meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Perseroan juga senantiasa mendorong jaringan kantor untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Prosedure (SOP) dan melakukan sosialisasi secara berkala kepada karyawan Perseroan untuk meningkatkan pemahaman dan meminimalkan potensi risiko pada aktifitas operasional kantor cabang sekaligus menjaga kualitas layanan kepada nasabah. Karyawan juga didorong untuk meningkatkan risk awareness dan senantiasa melakukan dual control dalam melakukan validasi kebenaran transaksi/laporan. Kepatuhan Dalam hal pemenuhan kewajiban sertifikasi manajemen risiko sesuai PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Perseroan, sampai dengan akhir tahun 2011 seluruh Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti program eksekutif manajemen risiko. Karyawan Perseroan yang telah diikutsertakan pada ujian Sertifikat Manajemen Risiko pada tahun 2011 adalah sebanyak 123 orang. Berkaitan dengan kegiatan operasional, Perseroan selalu memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain:  Ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) ataupun Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)  Memperhatikan, memantau transaksi-transaksi tunai dan transaksi mencurigakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.  Melaksanakan pemenuhan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT). Pengendalian Intern (Internal Control) Untuk menghindari dan meminimalisasi terjadinya risiko serta adanya penyimpangan (fraud) maka fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:  Peningkatan sistem pengendalian intern/check and balance pada seluruh tingkatan organisasi.  Meningkatkan pemahaman karyawan tentang sistem dan prosedur operasional Perseroan melalui training internal dan eksternal.

42

 Penguatan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan unit kerja independen lainnya (Unit Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko/SKMR) dalam rangka pembentukan, peningkatan kemampuan pengendalian intern di seluruh jaringan kantor Perseroan. 5.

KEMAMPUAN MANAJEMEN

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya didukung oleh manajemen yang terdiri dari para Direksi dan diawasi oleh jajaran Komisaris yang memiliki pengalaman dibidang perbankan. Dalam jajaran pejabat seniornya Perseroan juga didukung oleh karyawan-karyawan yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang luas dalam industri perbankan. Penilaian dari faktor manajemen meliputi manajemen umum dan manajemen risiko yaitu manajemen risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Perseroan berusaha memantau dan menekan berbagai risiko yang dapat timbul dari kegiatan operasi perbankan termasuk pula risiko atas kredit yang telah diberikan dengan selalu berpegang teguh pada prinsip prudent banking dalam setiap kebijakannya dengan selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Direksi dan Komisaris Perseroan telah lulus fit dan proper test sesuai dengan persyaratan dari Bank Indonesia. Perseroan menyadari bahwa pelaksanaan good corporate governance untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham tidak akan terwujud tanpa adanya fungsi pengendalian interen yang memadai. Atas dasar pertimbangan tersebut, Perseroan dengan sungguh-sungguh telah melakukan berbagai upaya untuk membangun dan mengembangkan kompetensi pengendalian internal sebagai salah satu unsur pengelolaan risiko yang komprehensif dalam rangka memastikan peningkatan hasil usaha yang nyata maupun pertumbuhan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Perseroan telah melakukan pembentukan Komite Manajemen Risiko, yang bertanggung jawab untuk membuat dan merekomendasikan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko secara keseluruhan kepada Direksi dengan didukung hasil pemantauan dan analisa yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Khusus dalam pengendalian risiko pasar, secara spesifik telah ditangani oleh Assets & Liabilities Committee (ALCO). Untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen risiko yang ada, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengikuti Program Sertifikasi Manajemen Risiko, demikian pula pejabat Bank lainnya. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian setiap pejabat Perseroan dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko sebagai salah satu upaya memenuhi persyaratan manajemen risiko sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia. Hingga Desember 2011 Perseroan telah mengikutsertakan seluruh pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi) dalam Program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko. Selain itu pejabat dibawah Direksi yang telah Lulus Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut: Keterangan 1 Level dibawah Direksi 2 Level dibawah Direksi 3 Level dibawah Direksi 4 Level dibawah Direksi 6.

Level 1 1 2 90

Level 2 8 1 4

LULUS

Level 3 21 -

Level 4 -

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Berikut adalah kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, terutama yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan” : Aset dan Liabilitas Keuangan Aset keuangan bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan bank Indonesia, efek-efek, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, kredit, aset lain lain. Liabilitas keuangan bank terdiri dari simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas lain-lain. Perseroan menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan : Pengkuan dan Pengukuran” dan PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan” efektif sejak tanggal 1 Januari 2010, yang masing-masing menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 1999), “Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai “ dan PSAK No. 50. “Akuntansi Investasi Efek Tertentu”.

43

Klasifikasi Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), mulai tanggal 1 Januari 2010 aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal : I.

Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

II.

Tersedia untuk dijual;

III. Dimiliki hingga jatuh tempo ; dan IV. Kredit dan piutang. Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal : I.

Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

II.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi : -

Kategori untuk diperdagangkan adalah aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diperoleh atau dimiliki bank terutama untuk tujuan dijual dan dibeli kembali dalam waktu dekat atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan yang dikelola secara bersama untuk memperoleh laba jangka pendek (short term profit-taking) yang terkini.

-

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

-

Dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hinga jatuh tempo, dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

-

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan bank tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

Pengakuan bank menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk mencatat seluruh transaksi aset keuangan yang lazim (reguler). Aset keuangan yang dialihkan kepada pihak ketiga tetapi tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan disajikan di dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian sebagai “Aset yang dijaminkan”, jika pihak penerima memiliki hak untuk menjual atau mentransfer kembali. Penghentian Pengakuan Penghentian pengakuan keuangan dilakukan ketika hak kontraktual untuk atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikian aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka bank melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kontrol yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengkuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Agunan yang diserahkan oleh bank didalam perjanjian dijual dengan janji untuk dibeli kembali dan transaksi securities lending dan borrowing tidak dihentikan pengakuannya karena Perseroan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat agunan tersebut, berdasarkan ketentuan bahwa harga pembelian kembali telah ditentukan di awal, sehingga kriteria penghentian pengakuan tidak terpenuhi. Saling hapus Aset keuangan dan liabilitas saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara netto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

44

Pengukuran Nilai Wajar Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti quoted market price atau broker’s quoted price dari Bloomberg dan Reuters. Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif, jka harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulation agency), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasiindikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini. Seluruh instrumen keuangan bank dalam penentuan nilai wajarnya menggunakan kuotasi di pasar aktif. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Pada setiap tanggal Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengkuan awal aset tersebut (“Peristiwa yang merugikan”), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Kriteria yang digunakan oleh bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah: a.

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;

b.

Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;

c.

Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikankeringan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan;

d.

Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;

e.

Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

f.

Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang teridentifikasi. Pertama kali bank menentukan apakah terdapat bukti obyektif seperti tersebut diatas mengenai penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai dimasukan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif. Jika bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik untuk aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka akun atas aset keuangan tersebut akan masuk dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Akun yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak. Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (collateralised financial asset) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengembalian agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan kredit yang diberikan dan efek-efek serta Obligasi Pemerintah (di dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang) di klasifikasikan ke dalam “Cadangan Kerugian Penurunan Nilai”. 45

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi. Penerimaan kemudian atas kredit yang diberikan yang telah dihapus-bukukan sebelumnya, jika periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan. Sedangkan untuk periode yang telah lalu, diakui sebagai pendapatan lain-lain. 7.

PROSPEK USAHA

Penjelasan mengenai prospek usaha termasuk seberapa jauh hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan, serta upaya - upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.

46

V. RISIKO USAHA Dalam menjalankan usahanya Perseroan tidak lepas dari risiko yang mempengaruhi pendapatan maupun permodalan Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, risiko-risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut: 1.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lawan (counterparty) dalam memenuhi liabilitas kepada Perseroan. Dalam mengelola risiko kredit, Perseoran telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya, dan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Pengelolaan risiko kredit mencakup aktivitas penyaluran kredit serta eksposur risiko kredit lainnya seperti penempatan, pembelian surat-surat berharga, dan penyertaan, yang dikelola secara komprehensif baik pada tingkat portofolio maupun transaksi. Pemberian kredit dalam Jumlah yang signifikan atau terlalu terkonsentrasi pada satu dan/atau sekelompok debilur maupun pada industri tertentu dapat juga meningkatkan pengaruh risiko kredit terhadap kinerja Perseroan. Setiap penurunan kinerja dari debitur besar secara individu maupun secara grup usaha akan berdampak buruk pada kinerja Perseroan. Di samping itu, apabila salah satu dari debitur tersebut memilih untuk menjalin hubungan perbankan dengan bank pesaing maka pendapatan Perseroan dapat mengalami penurunan dan memberikan pengaruh negatif terhadap Kegiatan usaha serta operasional Perseroan. Penyaluran kredit Perseroan dapat dikelompokkan kepada beberapa sektor usaha. Kesulitan yang dihadapi oleh sektor usaha dimana terdapat konsentrasi penyaluran kredit oleh Perscroan dapat mengakibatkan meningkatnya kredit tidak lancar dan nasabah yang pada akhirnya dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit (non performing loan ratio-gross) Perseroan per 31 Desember 2011 adalah sebesar 2,38% (gross) dan 0,29% (net). Untuk posisi 31 Desember 2011, kelompok industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah bidang usaha lembaga pembiayaan dan bidang usaha perdagangan, restoran dan hotel. 2.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas dimasa mendatang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena adanya perubahan pada variabel pasar, seperti tingkat bunga, tingkat nilai tukar dan harga ekuitas. Risiko pasar melekat pada hampir seluruh kegiatan dan aktivitas Perseroan baik di banking book maupun di trading book. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenisnya), kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan. Risiko pasar ini juga mencakup risiko tingkat suku bunga. Penyesuaian terhadap tingkat suku bunga pada sisi aset maupun liabilitas tidak selalu dilakukan pada saat bersamaan. Hal ini mengakibatkan Perseroan rentan terhadap perubahan tingkat suku bunga pasar. Tidak ada jaminan bahwa perubahan suku bunga yang cepat di masa mendatang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. LDR (Loan to Deposit Ratio) bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar 63,62%, 40,22% dan 50,43%. 3.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat dari ketidakmampuan Perseroan dalam membayar penarikan oleh nasabah, mendanai pertumbuhan aset dan memenuhi liabilitas sesuai kontrak melalui akses tak terbatas untuk pendanaan pada tingkat suku bunga pasar yang wajar. Risiko likuiditas juga timbul dalam situasi dimana Perseroan tidak dapat mencairkan atau menjual asetnya karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut. Risiko likuiditas melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrument utang. Kondisi dana pihak ketiga yang mayoritas berada dalam jangka pendek dibandingkan dengan penyaluran kredit perseroan yang bersifat jangka panjang apabila Perseroan tidak mampu mengelola dana masyarakat sehingga memiliki masa pengendapan yang lebih panjang, maka Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana dari masyarkat.

47

Perseroan juga menghadapi risiko likuiditas terkait siklus industri pada sektor usaha dimana terdapat konsentrasi penyaluran kredit oleh Perseroan. Terdapat periode pada siklus dimana nasabah membutuhkan pendanaan kredit dalam jumlah yang besar. Apabila Perseroan tidak dapat meningkatkan penyediaan dana untuk mengantisipasi hal tersebut tepat waktu, maka Perseroan akan mengalami kesulitan likuiditas. 4.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Apabila penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan operasional Perseroan tidak dikelola dengan baik, maka dapat menggangu kelangsungan usaha Perseroan dan pada akhirnya dapat menurunkan kinerja usaha Perseroan. Kelangsungan usaha Perseroan juga bergantung pada kemampuan Perseroan dalam menyikapo kemajuan teknologi dan perkembangan standar industri perbankan yang dilakukan dengan biaya rendah dan secara tepat waktu. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami permasalahan dalam penerapan teknologi maupun standar industri baru. Dalam menjalankan operasinya kadang kala Perseroan juga menghadapi problema eksternal yang tidak dapat dihindarkan seperti kejadian bencana. 5.

Risiko Hukum (Legal Risk)

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis tersebut antara lain disebabkan adanya, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang tidak sempurna. Sebagai sebuah perusahaan yang berdiri dalam yuridiksi hukum Indonesia, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku regulator industri perbankan di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga harus mengikuti segala bentuk peraturan perundangan yang berlaku di masyarakat baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku dapat mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Apabila tuntutan-tuntutan hukum yang diajukan kepada Perseroan memiliki nilai yang material, maka hal tersebut dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan. 6.

RISIKO REPUTASI (REPUTATION RISK)

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap Perseroan. Apabila risiko ini dihadapi oleh Perseroan, maka dalam waktu singkat dapat terjadi penurunan atau hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan volume aktivitas Perseroan. 7.

RISIKO STRATEGIK (STRATEGIC RISK)

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik ini antara lain dapat disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis Perseroan di masa yang akan datang. 8.

RISIKO KEPATUHAN (COMPLIANCE RISK)

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi unit usaha syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri Perbankan, Perseroan diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun bank Indonesia. Selain itu, Perseroan juga wajib tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya seperti: peraturan yang mengatur Penjaminan Simpanan, Perseroan Terbatas, Perpajakan dan peraturan di bidang pasar modal (BAPEPAM-LK dan Bursa Efek) dan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

48

Pada umumnya, risiko kepatuhan melekat pada Perseroan sebagai sebuah lembaga perbankan, seperti: risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); Kualitas Aset Produktif; Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN); Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); penerapan tata kelola yang baik (GCG) dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Rasio kecukupan modal (CAR) Perseroan per 31 Desember 2011 berdasarkan risiko kredit, operasional dan risiko pasar adalah sebesar 14,86%. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah: 1.

Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

2.

Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi Subordinasi adalah: 1.

Risiko tidak likuidnya Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi Subordinasi sebagai investasi jangka panjang.

2.

Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi Subordinasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

3.

Risiko terkait dengan adanya pengaturan pasal 17.(2).d peraturan Bank Indonesia PBI No.10/15/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana pembayaran kepada pemegang Obligasi Subordinasi atas pokok dan/atau bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasi antar periode (cumulative) apabila: (i)

Pembayaran Pokok dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum secara individual atau kewajiban penyediaan modal minimum secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

(ii) Perseroan dalam keadaan rugi; atau (iii) Kondisi profitabilitas Perseroan tidak memungkinkan untuk membayar Bunga Obligasi Subordinasi tersebut. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN ENTITAS ANAK Perseroan telah melakukan manajemen risiko secara terkonsolidasi dengan Entitas Anak yaitu PT Bank Victoria Syariah (“VS”). Risiko-risiko yang material yang dihadapi Entitas Anak Perseroan yang dapat mempengaruhi pendapatan maupun permodalan, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja adalah sebagai berikut: 1.

Risiko Kredit



VS yang bergerak di bidang jasa perbankan Syariah dalam keadaaan usaha yang normal akan aktif dalam pemberian pembiayaan kepada para nasabah. Semakin besar porsi kredit yang bermasalah (Non Performing Loans atau NPL) karena adannya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, menurunkan pendapatan dan permodalan VS. Semakin tinggi tingkat NPL, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian kredit, yang akan menurunkan keuntungan.

2.

Risiko Likuiditas



Sebagian besar keperluan pendanaan VS merupakan dana jangka pendek, sedangkan sebagian besar kredit yang disalurkan berjangka menengah dan panjang. Kesenjangan antara sumber pendanaan dengan pemberian kredit maka terdapat Risiko likuiditas yang menyebabkan VS tidak dapat memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya. Ketidakmampuan VS memenuhi komitmen pada nasabah atau pihak lain akan menyebabkan turunnya kepercayaan Nasabah dan penarikan dana secara besar-besaran oleh Nasabah (rush) yang akan berpengaruh negative terhadap kelangsungan usaha VS.

49

3.

Risiko Pasar



Sebagai Bank Syariah non-devisa VS menghadapi risiko pasar, khususnya Risiko Tingkat Bunga. Karena sumbersumber dan penggunaan dana VS seperti penempatan pada bank lain, investasi dalam surat berharga, deposito berjangka dan liabilitas-liabilitas pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada tingkat bunga mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih.

4.

Risiko Operasional Risiko Operasional yang dihadapi VS meliputi risiko lainnya yaitu risiko hokum, risiko reputasi, risiko startegik dan risiko kepatuhan berpotensi muncul bilamana ada faktor penyebabnya yaitu ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank berpotensi meningkatkan risiko operasional yang dapat mempengaruhi operasional bank, lemahnya sistem operasional akan mengakibatkan peningkatan biaya operasional yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba usaha. Disamping itu, adanya faktor penyebab risiko operasional secara umum akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah dan pada gilirannya akan menurunkan kinerja dan daya saing VS.

5.

Risiko Makro Ekonomi Industri perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha perbankan di dalam pernghimpunan dana, pemberian kredit, pengembalian pokok kredit dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang berdampak negatif pada pendapatan VS.

6.

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industry perbankan dari waktu ke waktu mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha VS karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Bank. Ketidakmampuan VS dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap kinerja VS.

Disamping melakukan peniaian profil risiko Perseroan dan profil risiko Entitas Anak. Perseroan juga melakukan penilaian profil risiko secara konsolidasi. Dengan profil risiko Entitas Anak yang termasuk dalam kategori low, maka konsolidasi profil risiko Entitas Anak tersebut tidak meningkatkan profill risiko Perseoran atas kepemilikan Entitas Anak tersebut. Salah satu jenis risiko yang dihadapi Perseroan atas kepemilikan terhadap Entitas Anak adalah risiko reputasi. Sebagai bank publik dan mengingat usaha Perseroan berlandaskan kepercayaan masyarakat. Perseroan wajib memberikan perhatian terhadap potensi timbulnya risiko reputasi. Reputasi yang tidak baik pada Entitas Anak dapat mempengaruhi reputasi Perseroan secara umum. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.

50

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang   telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (anggota independen Morison International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai (1) penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 secara prospektif atau retrospektif (2) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 untuk memenuhi persyaratan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

51

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 1.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan untuk penyesuaian dengan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. tentang Pokokpokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana termaktub dalam akta No. 112 tanggal 27 Juni 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.76606.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Oktober 2008, di daftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099270.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Februari 2010 No. 11, Tambahan No. 1111 jo Akta No. 1 tanggal 2 Desember 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat 3 serta bagian akhir anggaran dasar Perseroan, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.96853. AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16 Desember 2008 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0122147.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 , diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 April 2010 No.32, Tambahan No. 3658 kemudian beberapa kali diubahan dan perubahan untuk penyesuaian pasal 3 anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 59 tanggal 17 Juni 2011, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Nomor AHU-36593.AH.01.02-th.2011, tanggal 21 Juli 2011 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0059633 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 dan pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan terakhirdiubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 11 November 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 serta bagian akhir anggaran dasar Perseroan, diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Nomor: AHU.-AH.01.10.1887, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Victoria International Tbk tanggal 25 Mei 2012 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0046846.AH.01.09. Tahun 2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 dengan Kantor Pusat berkedudukan di Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Pusat. Di samping itu, Perseroan juga mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan Surat izin No. 029/126/UOPM tanggal 25 Mei 1997 sebagai Pedagang Valuta Asing yang kemudian diperpanjang melalui Surat No. 516/KEP.Dir.PIP/2003, tanggal 24 Desember 2003 dan telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia melalui suratnya No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008. Pada tanggal 4 Juni 1999, Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka dengan melakukan Penawaran Umum atas Saham Biasa Atas Nama kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 250.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal dan harga penawaran sebesar Rp100,00 per saham dan sebanyak-banyaknya 80.000.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama melalui Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada tanggal 30 Juni 1999 saham dan Waran Seri I tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 28 Desember 1999, Perseroan memperoleh Pernyataan Efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Bank Victoria I kepada masyarakat sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,00 dimana pada tanggal 14 Maret 2000 seluruh obligasi Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 3 – 9 Maret 2005, Perseroan melakukan pelunasan awal (call option) atas seluruh pokok

52

obligasi dengan harga perolehan 100% (seratus persen). Pelunasan awal tersebut dilakukan bertepatan dengan ulang tahun ke – 5 (kelima) emisi obligasi. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 614.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,00 per saham dan yang ditawarkan dengan harga Rp115,00 per saham dan sebanyakbanyaknya sejumlah 85.960.000 Waran Seri II yang menyertai Saham Biasa Atas Nama dimana atas pelaksanaan tersebut telah mendapat efektif dari Bapepam sebagaimana ternyata dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan surat No. S-2044/PM/2000 tanggal 14 Agustus 2000 dan pada tanggal terakhir Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, saham baru yang diterbitkan Bank Victoria sejumlah 100.000.000 saham dan Waran Seri II yang telah dilaksanakan menjadi saham baru sejumlah 66.793.360 saham. Pada tanggal 28 September 2000, saham dan Waran Seri II tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham dalam penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 705.243.360 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal dan harga penawaran Rp100,00 per saham dan sebanyak-banyaknya sejumlah 423.146.016 Waran Seri III yang menyertai Saham Biasa Atas Nama dimana atas pelaksanaan tersebut telah mendapat efektif dari Bapepam sebagaimana ternyata dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan surat No. S-36/PM/2003 tanggal 21 Pebruari 2003 dan pada tanggal terakhir Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, saham baru yang diterbitkan Bank Victoria sejumlah 400.000.000 saham dan Waran Seri III yang telah dilaksanakan menjadi saham baru sejumlah 240.000.000 saham. Pada tanggal 20 Maret 2003, saham dan Waran Seri III tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Terbatas III kepada para pemegang saham dalam penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 670.396.680 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,00 per saham dan yang ditawarkan dengan harga Rp115,00 per saham dan sebanyak-banyaknya sejumlah 469.277.676 Waran Seri IV yang menyertai Saham Biasa Atas Nama dimana atas pelaksanaan tersebut telah mendapat efektif dari Bapepam sebagaimana ternyata dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan surat No. S-452/BL/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan pada tanggal terakhir Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, saham baru yang diterbitkan Bank Victoria sejumlah 670.363.760 saham dan Waran Seri IV yang telah dilaksanakan menjadi saham baru sejumlah 458.443.032 saham. Pada tanggal 26 Juni 2006, saham dan Waran Seri IV tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 7 Maret 2007, Perseroan memperoleh Pernyataan Efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007 dan Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 kepada masyarakat dengan jumlah pokok masing-masing sebesar Rp200.000.000.000,00 dimana pada tanggal 22 Maret 2007 seluruh obligasi Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada para pemegang saham dalam penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.240.205.876 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,00 per saham dan yang ditawarkan dengan harga Rp100,00 per saham dan sebanyak-banyaknya sejumlah 669.711.173 Waran Seri V yang menyertai Saham Biasa Atas Nama dimana atas pelaksanaan tersebut telah mendapat efektif dari Bapepam-LK sebagaimana ternyata dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan surat No. S-4114/BL/2008 tanggal 26 Juni 2008 dan pada tanggal terakhir Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, saham baru yang diterbitkan Bank Victoria sejumlah 1.167.498.560 saham dan Waran Seri V yang telah dilaksanakan menjadi saham baru sejumlah 528.954.605 saham. Pada tanggal 11 Juli 2008, saham dan Waran Seri V tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas V kepada para pemegang saham dalam penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.994.499.301 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,00 per saham dan yang ditawarkan dengan harga Rp100,00 per saham dan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.478.275.953 Waran Seri VI yang menyertai Saham Biasa Atas Nama dimana atas pelaksanaan tersebut telah mendapat efektif dari Bapepam-LK sebagaimana ternyata dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan surat No. S-6737/BL/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan pada tanggal terakhir Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, saham baru yang diterbitkan Bank Victoria sejumlah 1.954.919.259 saham dan Waran Seri VI sejumlah 1.448.939.990 saham. Pada tanggal 4 Juli 2011, saham dan Waran Seri VI tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. 2.

PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2008 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 25 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Veronica Lily Dharma, S.H., Notaris di Jakarta, juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2008 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

53

Modal Dasar

: Rp 517.800.000.000,00 (lima ratus tujuh belas miliar delapan ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 5.178.000.000 (lima miliar seratus tujuh puluh delapan juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan/ : Rp 233.499.712.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan Modal Disetor Penuh juta tujuh ratus dua belas ribu Rupiah) yang terdiri dari 2.334.997.120 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh) saham. Dengan adanya perubahan atas stuktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal per Saham Rp 100,00 Jumlah Nominal Persentase Jumlah Saham (%) (Rp)

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - PT. Suryayudha Investindo Cipta - PT. Nata Patindo - PT. Victoria Sekuritas - Trans Universal Holding Limited - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

5.178.000.000

517.800.000.000

272.880.000 166.850.000 824.940.620 300.000.000 770.326.500 2.334.997.120 2.843.002.880

27.288.000.000 16.685.000.000 82.494.062.000 30.000.000.000 77.032.650.000 233.499.712.000 284.300.288.000

11,69 7,14 35,33 12,85 32,99 100,00

Catatan : Penyetoran modal yang telah ditempatkan dan disetor tersebut berasal dari: Sejumlah Rp 32.384.000.00,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah) merupakan hasil konversi Waran Seri IV menjadi saham.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas dalam rangka persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dan persetujuan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2008, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 Desember 2008, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Nomor AHU-96853. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0122147. AH.01.09. Tahun 2008 Tanggal 16 Desember 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 20 April 2010, Tambahan No. 3658, juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar

: Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan/ : Rp 350.249.568.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima Modal Disetor Penuh ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari 3.502.495.680 (tiga miliar lima ratus dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh) saham. Dengan adanya perubahan atas stuktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal per Saham Rp 100,00 Jumlah Nominal Persentase Jumlah Saham (%) (Rp)

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - PT. Suryayudha Investindo Cipta - PT. Nata Patindo - PT. Victoria Sekuritas - Trans Universal Holding Limited - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

54

14.000.000.000

1.400.000.000.000

272.880.000 166.850.000 1.237.470.930 533.425.000 1.291.869.750 3.502.495.680 10.497.504.320

27.288.000.000 16.685.000.000 123.747.093.000 53.342.500.000 129.186.975.000 350.249.568.000 1.049.750.432.000

7,80 4,76 35,33 15,23 36,88 100,00

Catatan: Terjadi peningkatan Modal Dasar dari Rp 517.800.000.000,00 (lima ratus tujuh belas miliar delapan ratus juta Rupiah) menjadi Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) dan tambahan modal disetor sebesar Rp 116.749.856.000,00 (seratus enam belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah) berasal dari hasil Penawaran Umum Terbatas IV September 2008.

Tahun 2009 Selama tahun 2009 jumlah saham yang telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta adalah sebesar 3.846.740.180 (tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus ratus delapan puluh) saham, yang merupakan hasil dari Pelaksanaan Waran IV dan V menjadi Saham sebanyak 344.244.500 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus) lembar, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut : Modal Dasar

: Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan/ : Rp 384.674.018.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh empat Modal Disetor Penuh juta delapan belas ribu Rupiah) yang terdiri dari 3.846.740.180 (tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus ratus delapan puluh) saham. Dengan adanya perubahan atas stuktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:  

Nilai Nominal per Saham Rp 100,00 Jumlah Nominal Persentase Jumlah Saham (Rp) (%) 14.000.000.000 1.400.000.000.000         272.880.000 27.288.000.000 7,09 166.850.000 16.685.000.000 4,34 1.682.217.042 168.221.704.200 43,73 659.474.500 65.947.450.000 17,14 1.065.318.638 106.531.863.800 27,70 3.846.740.180 384.674.018.000 100,00 10.153.259.820 1.015.325.982.000  

Keterangan   Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - PT. Suryayudha Investindo Cipta - PT. Nata Patindo - PT. Victoria Sekuritas - SuzannaTanojo - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel Catatan :

Penyetoran modal yang telah ditempatkan dan disetor tersebut berasal dari sejumlah Rp 34.424.450.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan hasil konversi Waran Seri IV dan V menjadi saham.

Tahun 2010 Selama tahun 2010 jumlah saham yang telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta adalah sebesar 4.096.447.315 (empat miliar sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas) saham, yang merupakan hasil dari Pelaksanaan Waran IV dan V menjadi Saham sebanyak 249.707.135 (dua ratus empat puluh sembilan tujuh ratus tujuh ribu seratus tiga puluh lima) lembar, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut : Modal Dasar

: Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan/ : Rp 409.644.731.500,00 (empat ratus sembilan miliar enam ratus empat puluh empat juta Modal Disetor Penuh tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari 4.096.447.315 (empat miliar sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas) saham. Dengan adanya perubahan atas stuktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

55

Nilai Nominal per Saham Rp 100,00 Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase (Rp) (%) 14.000.000.000 1.400.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - PT. Suryayudha Investindo Cipta - PT. Nata Patindo - PT. Victoria Sekuritas - Suzanna Tanojo - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

272.880.000 166.850.000 1.557.217.042 659.474.500 1.440.025.773 4.096.447.315 9.903.552.685

27.288.000.000 16.685.000.000 155.721.704.200 65.947.450.000 144.002.577.300 409.644.731.500 990.355.268.500

6,66 4,07 38,01 16,10 35,16 100,00

Catatan : Penyetoran modal yang telah ditempatkan dan disetor tersebut berasal dari: Sejumlah Rp 24.970.713.500,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus Rupiah) merupakan hasil konversi Waran Seri IV dan V menjadi saham.

Tahun 2011 Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar

: Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan/ : Rp 414.580.331.500,00 (empat ratus empat belas miliar lima ratus delapan puluh juta tiga Modal Disetor Penuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas 4.145.803.315 (empat miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus lima belas) saham. Dengan adanya perubahan atas stuktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal per Saham Rp 100,00 Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase (Rp) (%) 14.000.000.000 1.400.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - PT. Suryayudha Investindo Cipta - PT. Nata Patindo - PT. Victoria Sekuritas - Suzanna Tanojo - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

289.236.000 176.850.000 1.682.217.042 659.474.500 1.338.025.773 4.145.803.315 9.854.196.685

28.923.600.000 17.685.000.000 168.221.704.200 65.947.450.000 133.802.577.300 414.580.331.500 985.419.668.500

6,98 4,27 40,58 15,91 32,26 100,00

Catatan : Penyetoran modal yang telah ditempatkan dan disetor tersebut berasal dari: Sejumlah Rp 4.935.600.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) merupakan hasil konversi Waran Seri IV dan V menjadi saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar

: Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan/ : Rp 416.605.331.500,00 (empat ratus enam belas miliar enam ratus lima juta tiga ratus tiga Modal Disetor Penuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari 4.166.052.315 (empat miliar seratus enam puluh enam juta lima puluh dua ribu tiga ratus lima belas) saham.

56

Dengan adanya perubahan atas stuktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal per Saham Rp 100,00 Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase (Rp) (%) 14.000.000.000 1.400.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - PT. Suryayudha Investindo Cipta - PT. Nata Patindo - PT. Victoria Sekuritas - Suzanna Tanojo - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

289.236.000 176.850.000 1.682.217.042 659.474.500 1.358.275.773 4.166.053.315 9.833.946.685

28.923.600.000 17.685.000.000 168.221.704.200 65.947.450.000 135.827.577.300 416.605.331.500 983.394.668.500

6,94 4,25 40,38 15,83 32,60 100,00

Catatan : Penyetoran modal yang telah ditempatkan dan disetor tersebut berasal dari: Sejumlah Rp 2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) merupakan hasil konversi Waran Seri IV dan V menjadi saham.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 4 Mei 2011, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Nomor AHU-AH.01.10-13773 tanggal 9 Mei 2011, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0036901.AH.01.09. Tahun 2011 Tanggal 9 Mei 2011, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar

: Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan/ : Rp 458.063.331.500,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar enam puluh tiga juta tiga ratus Modal Disetor Penuh tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari 4.580.633.315 (empat miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima belas) saham. Dengan adanya perubahan atas stuktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal per Saham Rp 100,00 Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase (Rp) (%) 14.000.000.000 1.400.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - PT. Suryayudha Investindo Cipta - PT. Nata Patindo - PT. Victoria Sekuritas - Suzanna Tanojo - Emirates Tarian Asset Management - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

289.236.000 176.850.000 1.682.217.042 659.474.500 414.580.000 1.358.275.773 4.580.633.315 9.419.366.685

28.923.600.000 17.685.000.000 168.221.704.200 65.947.450.000 41.458.000.000 135.827.577.300 458.063.331.500 941.936.668.500

6,31 3,86 36,72 14,40 9,05 29,65 100,00

Catatan: Pelaksanaan pengeluaran 414.580.000 saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilakukan oleh Emirates Tarian Asset Management dengan harga pelaksanaan Rp. 142,00 (seratus empat puluh dua Rupiah) per saham dan pembayaran dengan uang tunai. Pelaksanaan pengeluaran saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 11 November 2011, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar

: Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000

57

(empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham; Modal Ditempatkan/ : Rp 654.767.088.800,00 (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta Modal Disetor Penuh delapan puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) yang terdiri dari 6.547.670.888 (enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham. Dengan adanya perubahan atas stuktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal per Saham Rp 100,00 Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase (Rp) (%) 14.000.000.000 1.400.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - PT. Suryayudha Investindo Cipta - PT. Nata Patindo - PT. Victoria Sekuritas - Suzanna Tanojo - Emirates Tarian Asset Management - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

418.953.250 220.000.000 2.302.159.500 882.000.000 592.566.619 2.131.991.519 6.547.670.888 7.452.329.112

41.895.325.000 22.000.000.000 230.215.950.000 88.200.000.000 59.256.661.900 213.199.151.900 654.767.088.800 745.232.911.200

6,40 3,36 35,16 13,47 9,05 32,56 100,00

Catatan: Penyetoran modal yang telah ditempatkan dan disetor tersebut berasal dari: Sejumlah Rp 195.491.925.100,00 (seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus Rupiah) merupakan hasil Penawaran Umum Terbatas V, dan sejumlah Rp 8.172.431.400 (delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus Rupiah) yang merupakan hasil konversi Waran Seri V dan VI menjadi saham.

Tahun 2012 Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar

: Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan/ : Rp 654.768.457.600,00 (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh delapan Modal Disetor Penuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) yang terdiri dari 6.547.684.576 (enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam) saham. Dengan adanya perubahan atas stuktur permodalan Perseroan seperti tersebut diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:   Keterangan   Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - PT. Suryayudha Investindo Cipta - PT. Nata Patindo - PT. Victoria Sekuritas - Suzanna Tanojo - Atrium Asia Investment Management Pte. Ltd. - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal per Saham Rp 100,00 Jumlah Nominal Jumlah Saham (Rp) 14.000.000.000 1.400.000.000.000 418.953.250 220.000.000 2.302.017.500 882.000.000 587.223.619 2.137.490.207 6.547.684.576 7.452.315.424

58

41.895.325.000 22.000.000.000 230.201.750.000 88.200.000.000 58.722.361.900 213.749.020.700 654.768.457.600 745.231.542.400

Persentase (%)   6,40 3,36 35,16 13,47 8,97 32,64 100,00  

Catatan: jumlah saham tersebut termasuk 65.476.707 saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku.

3.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan diurus oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris yang anggota-anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kewajiban dan hak anggota Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Keputusan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 27, tangal 11 November 2011 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Akta No. 30 Tanggal 8 Juni 2012, yang semuanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Komisaris Komisaris Utama / Komisaris Independen : Eko Rachmansyah Gindo Komisaris / Komisaris Independen : Gunawan Tenggarahardja Komisaris : Suzanna Tanojo Direksi:



Direktur)* Direktur Direktur Direktur Kepatuhan

: : : :

Gregorius Andrew Andryanto Haswin Ramon Marlon Runtu Oliver Simorangkir Tamunan

Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik sebagaimana terlampir dalam keputusan ketua Bapepam No. KEP-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 dan telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test) oleh Bank Indonesia dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. )* juga ditunjuk sebagai Direktur Utama Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: KOMISARIS

Eko Rachmansyah Gindo, Komisaris Utama / Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 42 Tahun lahir di Jakarta pada tahun 1970. Mendapat gelar Sarjana Jurusan Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1995. Memulai karir sebagai Junior Field Engineer pada Schlumberger Anadrill (Juni 1995 – Juli 1995), kemudian mengikuti Education Executive Program (PPE) PT Bank Niaga Tbk (1995 – 1996), kemudian menjabat sebagai Department Head of Credit Information – Sub Manager PT Bank Niaga (1996 – 1997), pada tahun 1998 – 1999 menjabat sebagai MIS Department Head of Credit Policy & Administration Group – Assistant Manager PT Bank Niaga Tbk, kemudian beliau menjabat sebagai Head of Information Support Unit-Risk Management-Manager BPPN (Mei 1999 – Desember 1999) dan pada Januari 2000 – November 2000, beliau menjabat sebagai Advisor to Vice Chairman of BPPN/IBRA – Senior Manager BPPN pada Januari 2000 – November 2000. Pada Desember 2000 – Juli 2003, Beliau menjabati sebagai Deputy Division Head of Corporate Strategic Planning Assistant Vice President PT Bank Danamon Tbk. Kemudian beliau menjabat sebagai Senior Officer of SME Banking-Senior Assistant Vice President PT Bank Danamon Tbk sejak Agustus 2003 hingga Juni 2004, kemudian pada Juli 2004 hingga Februari 2005, beliau menjabat sebagai SME Marketing Planning & Product Development Head-Vice President PT Bank Danamon Tbk. Pada Maret 2005 hingga Juni 2010 beliau menjabat sebagai Executive Vice President PT Bosowa Investama. Pada bulan Juni 2010 hingga Desember 2011 beliau adalah Direktur Utama PT Semen Bosowa Indonesia. Beliau menjabat sebagai Komisaris pada PT Bank Victoria Syariah pada November 2006 hingga Januari 2012, dan pada Januari 2012 beliau diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan sampai dengan saat ini.

59

Gunawan Tenggarahardja, Komisaris / Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 57 Tahun lahir di Bandung pada tahun 1955. Menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 1981. Memulai karirnya di Schlumberger OSA sebagai International Field Engineer 1 (1982 – 1984). Pada tahun 1984-1989 menjabat sebagai Assistant Manager di PT Bank Bali. Menjabat sebagai General Manager PT Sampoerna Transport Nusantara mulai tahun 1989 sampai dengan tahun 1992. Menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada PT Duta Pertiwi Tbk (1992-1996). Pada tahun 1996-1998 menjabat sebagai Direktur di PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk. Sebagai Komisaris Utama PT Sigma Karya Sempurna (Bali Camp) pada tahun 1998–2004. Sebagai Komisaris Independen PT Jakarta Setiabudi International Tbk (2004-sekarang). Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2003 sebagai Komisaris Perseroan dan pada tahun 2007 diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan. Suzanna Tanojo, Komisaris Warga Negara Indonesia, 54 Tahun lahir di Tulung Agung pada tahun 1958. Menyelesaikan studi dari Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1982. Memulai karirnya pada PT Unggul Indah Corporation Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur (1986 – 1995), kemudian pada PT Apac Inti Corpora dan PT Apac Citra Centertex Corporation Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (1995 – 2003) disamping itu pada PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk, Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (1996 – 2003). Selain berkarir di Perseroan juga sebagai Pengusaha yang bergerak di bidang Industri Tekstil, Industri Kimia, Properti dan Keuangan di dalam kelompok grup Victoria (1995 – sekarang) dan sejak bulan Pebruari 2006 hingga sekarang menjabat sebagai Komisaris Perseroan. DIREKSI Gregorius Andrew Andryanto Haswin, Direktur Warga Negara Indonesia, 45 Tahun lahir di Bogor pada tahun 1967. Mendapatkan gelar Sarjana pada jurusan Ekonomi Perusahaan dari Universitas of Rotterdam, Belanda pada tahun 1992. Beliau Menjabat sebagai Credit and Research Analyst Syndicated Loan Department Indover Bank, Amsterdam, Belanda (1993 – 1995), pada Tahun 1995 hingga 1996 beliau menjabat sebagai Senior Office, International Business Development PT Bank Bali, kemudian pada Tahun 1996 hingga Tahun 2000 beliau menjadi Manager Corporate Finance PT Pentasena Artha Sentosa, dan kemudian menjadi Direktur PT Kresna Graha Sekurindo Tbk (2000 – 2011). Bergabung dengan Perseroan sejak Juni 2011 sebagai Direktur Treasury, Financial Institution & Capital Market dan saat ini juga diangkat sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama sesuai dengan hasil RUPSLB tanggal 11 November 2011. Ramon Marlon Runtu, Direktur Kredit dan Marketing Warga Negara Indonesia, 50 Tahun lahir di Pontianak tahun 1962. Meraih gelar Sarjana dengan jurusan Teknik Sipil pada Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 1989, Memulai karir sebagai Project Engineer PT Torio Diah (1989 – 1990), kemudian menjadi Trainee MDP PT Bank BII Tbk ( 1990 – 1991), kemudian beliau menjabat sebagai Account Officer PT Bank BII Tbk (1991 – 1995) kemudian pada tahun 1994 Beliau juga menjabat sebgai Pincapem MT. Haryono PT Bank BII Tbk, dan pada tahun 1995 hingga 1996 beliau menjadi Team Leader Corporate Banking KCU Thamrin PT Bank BII Tbk, dan kemudian lanjut sebagai Team Leader Corporate Banking KCU Juanda PT Bank BII Tbk, sejak Februari 1996 hingga September 1997. Pada tahun 1997 hingga tahun 2000 Beliau menjadi kepala cabang Gani Djemat PT Bank Mega, Tbk, kemudian beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial PT Bank Mega Tbk (2000 – 2002). Pada Tahun 2002 hingga 2008 beliau menjabat sebagai Direktur PT Para Multifinance, pada Juli 2008 hingga September 2008 beliau menjadi Staff Direksi PT Bank Mega Tbk. Pada bulan Oktober 2008 hingga Juni 2011 beliau menjabat sebagai Kepala Wilayah Jakarta I PT Bank Mega Tbk, dan kemudian pada Agustus 2011 beliau bergabung dengan Perseroan dan menjabat sebagai Direktur Kredit dan Marketing Perseroan hingga sekarang.

60

Oliver Simorangkir, Direktur Operasi dan Sistem Warga Negara Indonesia, 62 Tahun lahir di Tarutung tahun 1950. Lulus Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1980. Memulai karir di Bank Niaga Jakarta sebagai Trainee Officer (1981 - 2000) dengan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President Internal Audit Group, kemudian sebagai Group Head Internal Audit di Bank Prima Express Kantor Pusat di Jakarta (2001 -2003). Pernah bekerja di Bank Permata Kantor Pusat di Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai General Manager Internal Audit (2003 - 2005). Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2005 dengan jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan sejak tahun 2008 menjabat sebagai Direktur Operasi dan Sistem Perseroan. Tamunan, Direktur Kepatuhan Warga Negara Indonesia, 47 Tahun lahir di Banjarmasin tahun 1965. Menyelesaikan pendidikannya di bidang akuntansi pada tahun 1990 di Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Magister Manajemen Program Studi Manajemen Risiko Universitas Indonesia Tahun 2008. Memulai karir sebagai Head of Administration & Accountancy Department PT. Winduintan Deltatama (Muda Jaya Group) di Banjarmasin pada tahun 1988 - 1990. Karir di bank dimulai pada tahun 1990 sebagai Accounting Officer pada Bank Andromeda KantorPusat di Jakarta. Selama di Bank Andromeda pernah menjabat di beberapa posisi dan terakhir pada tahun 1997 sebagai Kepala Kantor Bank Andromeda di Gedung Bimantara Jakarta. Pada tahun 1997 – 1999 sebagai Kepala Kantor Bank Alfa di Menara Kebon Sirih Jakarta. Tahun 1999 - 2001 bekerja di PT. Victoria Sekuritas sebagai Head of Operation dan kemudian pada tahun 2001 sampai dengan 2003 bekerja di PT. Mahastra Capital sebagai Head of Operation & Compliance. Bergabung dengan Perseroan pada Maret 2004 sebagai pejabat eksekutif dan sejak Januari 2007 – Juni 2008 menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknologi Perseroan. Dari bulan Juni 2008 – sekarang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 masing – masing adalah sebesar Rp 627 juta dan Rp 4.327 juta, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 masing – masing adalah sebesar Rp 667 juta dan Rp 3.345 juta yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Komite Audit Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), Perseroan membentuk Komite Audit yang bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan tanggal melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 039/SK-DIR/02/12 tanggal 22 Februari 2012,. Penunjukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/ PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006. Komite Audit tersebut terdiri dari: Ketua : Eko Rachmansyah Gindo Anggota : 1. A.S Wahyuseputra ;dan 2. Zulkarnain Rani Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan: Eko Rachmansyah Gindo Menjabat sebagai Komisaris Utama Independen dan sebagai Ketua Komite Audit sejak Februari 2012. Ketua Komite Audit bertanggung jawab untuk menentukan arah aktivitas Komite Audit, memimpin pertemuan serta bertanggung jawab atas Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris. A.S Wahyuseputra Warga Negara Indonesia, 68 tahun, Seorang praktisi perbankan senior yang sebelumnya berkarir di Bank Swaguna dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (1975-2009). Beliau menjabat sebagai anggota Komite audit dan Pemantauan Risiko Perseroan sejak Maret 2010. Sebagai anggota Komite Audit dan Pemantauan Risiko, beliau bertugas untuk mendukung ketua dalam segala hal yang berkaitan dengan tugas Komite.

61

Zulkarnain Rani Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Seorang praktisi perbankan yang memiliki pengalaman kredit, operasional, marketing dan manajemen risiko. Beliat berkarir di perbankan antara lain Bank Ekspor Impor Indonesia (1984-1999), Bank Mandiri (1999-2007) dan terakhir berkarir sebagai konsultan manajemen risiko. Menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Pemantauan Risiko, beliau bertugas untuk mendukung ketua dalam segala hal yang berkaitan dengan tugas Komite. Unit Audit Internal Mengacu pada peraturan Kep-496/BL/2008 tanggal Audit Internal, Perseroan Soendjojo selaku Kepala Surat Keputusan Direksi 01 Agustus 2006.

Bapepam dan LK No. IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit telah membentuk dan memiliki Piagam Audit Internal dan telah mengangkat Djoko Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) terhitung sejak 01 Agustus 2006 sesuai dengan Perseroan No. 003/SK-DIR/9/06 tentang Penetapan Jabatan Karyawan tertanggal

Wewenang, kedudukan dan tanggung jawab SKAI berdasarkan Piagam Audit Intern Perseroan adalah sebagai berikut: Wewenang, kedudukan dan tanggung jawab SKAI dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya sebagai Auditor Intern Bank. Piagam Audit Internal Perseroan telah ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2010 oleh Direktur Utama Perseroan dan disetujui oleh Komisaris Utama Perseroan. Sekretaris Perusahaan Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (Peraturan IX.I.4) juncto Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 tanggal 30 Juni 2000, maka tanggal 1 September 2010, Perseroan telah menunjuk Susilowati sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas. Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut: 1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemberi modal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan; 3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya; 4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak-pihak berwenang (Bapepam dan LK, BEI dan lainnya) serta publik; 5. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan direksi, komisaris dan keluarganya baik dalam perusahaan tercatat maupun afiliasinya; 6. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan 5% atau lebih; 7. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat notulen hasil rapat; 8. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan: Nama : Susilowati Nomor Telepon : (021) 573 5425 Faksmili : (021) 573 5429 E-mail : [email protected] Alamat : Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar Jl. Jendral Sudirman No.1, Jakarta 10270, Indonesia 4.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan aset utama dari Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, maka mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.

62

Seiring dengan rencana pengembangan usaha yang meliputi perluasan jaringan kantor, pengembangan produk dan layanan, maka kebutuhan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas secara otomatis akan meningkat. Perseroan secara berkala menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya, yang meliputi: a.

Pelatihan yang diadakan di dalam lingkungan Perseroan (in-house training) dengan pengajar (instruktur) internal maupun eksternal, antara lain mencakup: § Training Junior Account Officer § Training Know Your Customers § Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris § Training Tabungan-Ku § Training PSAK 50 & 55 § Training Etika Kerja Driver § Training Effective Leader § Training “Powerfull Supervisory” § Training Satpam

b.

Pelatihan yang diadakan di luar lingkungan Perseroan, mencakup pelatihan yang diadakan oleh lembaga pendidikan perbankan seperti Institut Perbankan Indonesia, PPI Perbankan & Keuangan, Perbanas dan sebagainya antara lain: § Training Annual Report § Training Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) § Training Financial Instrument PSAK 50 & 55 § Training Bank Treasury § Seminar Perspektif Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perbankan § Workshop Penyusunan & bedah laporan profil risiko sebagai alat penilaian manajemen risiko § Workshop Manajemen Resiko Kredit : IRBA (Internal Rating Based Approach) § Seminar Market Discipline – Disclosure Under Basel II And Accounting Framework § Workshop Audit PSAK 50&55 § Training Pemeriksaan Aktivitas Fungsional - SKAI

Pelatihan dan pengembangan karyawan akan selalu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kemampuan karyawan. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, perseroan memberikan berbagai fasilitas seperti tunjangan hari raya, jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), upah karyawan di atas upah minimum propinsi (ump) dan pemberian jaminan kesehatan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit sampai dengan batas tertentu. fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada seluruh karyawan perseroan yang telah berstatus karyawan tetap. 4.1 Rekrutmen, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.1.1. Sistem Rekrutmen Perseroan : Sistem rekrutmen pada Perseroan mengacu kepada adanya kebutuhan operasional serta melihat peran dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Berikut ini adalah langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi: a.

Mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga yang diperlukan.

Proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru di perusahaan, karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain, mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK, dll. Dengan melihat dinamika dari beberapa hal tersebut dan mencocokkannya dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersusun maka akan diketahui jabatan apa saja yang sedang lowong dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. b.

Mencari informasi jabatan melalui analisa jabatan.

Untuk memperoleh uraian jabatan (job description) dan spesifikasi jabatan (job spessification) sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan. Perseroan menerapkan sistem persyaratan jabatan secara hati-hati dan sejelas mungkin sehingga dalam penerapannya kandidat yang didapatkan benar-benar sesuai dengan yang diperlukan. c.

Menetapkan sumber, media, dan sarana untuk mendapatkan kandidat yang tepat.

Dua alternatif untuk mencari kandidat yakni dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu juga diketahui siapa kira-kira karyawan yang ada saat ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Jika kandidat harus dicari dari luar perusahaan

63

maka perlu dipertimbangkan dengan cermat metode rekrutmen yang tepat untuk mendaptkan kandidat tersebut. d.

Memilih metode-metode proses rekrutmen yang tepat.

Ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh Perseroan dalam melakukan rekrutmen seperti iklan, employee referrals, walk-ins & write-ins, head hunter, lembaga pendidikan, dan berbagai sumber lain. Perseroan juga dapat memilih lebih dari satu metode, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. e.

Memanggil kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan.

Mengumpulkan berkas-berkas lamaran kandidat, dan meminta kandidat untuk mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk selanjutnya diproses dalam tahap seleksi. f.

Menyaring & menyeleksi kandidat.

Prosedur seleksi perlu dilakukan karena: 1) pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang; 2) ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan yang akan diisi. Ada banyak teknik atau metode seleksi yang digunakan oleh Perseroan dalam menyaring karyawan. Hal terpenting untuk diperhatikan adalah bahwa masing-masing teknik seleksi mengukur karakteristik tertentu, sehingga akan memberi informasi yang berbeda-beda mengenai kandidat. Pemilihan suatu teknik/metode sebagai predictor dalam prosedur seleksi sangat tergantung pada: ciri-ciri pekerjaan, validitas dan reliabilitas metode, persentase calon yang terseleksi, dan biaya penggunaan teknik tertentu. Perseroan menggunakan teknik seleksi sebagai berikut : = Mengisi formulir lamaran, data biografi, referensi dan rekomendasi; = Test kemampuan dan kepribadian; = Wawancara oleh HRD dan End User; = Test fisik/fisiologis & test simulasi pekerjaan (untuk posisi-posisi tertentu); = Assessment oleh pihak independen (eksternal). 1.1.2. Sistem Pelatihan & Pengembangan Karyawan : Pelatihan dan pengembangan merupakan bagian penting bagi pengembangan produktifitas dan efektifitas karyawan guna mencapai tujuan umum Perseroan, yaitu memiliki karyawan yang kompeten (memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan) yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan lebih baik. a.

Berdasarkan sasarannya, training yang diberikan kepada karyawan dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu : 1. Technical Training

Merupakan jenis pelatihan yang diberikan kepada karyawan yang bertujuan untuk menambah keterampilan dan keahlian sesuai dengan jenis pekerjaannya.

2. Non Technical Training b.

Merupakan jenis pelatihan yang diberikan kepada karyawan yang bertujuan untuk membentuk perilaku, dan sifatnya menambah pengetahuan dan wawasan di luar pekerjaannya.

Berdasarkan teknis pelaksanaannya, training yang diberikan kepada karyawan dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu : 1. On the Job Training

Meliputi semua upaya untuk melatih karyawan di tempat kerja yang sesungguhnya. Yang termasuk dalam kategori on the job training ini antara lain: magang, rotasi pekerjaan.

2. Off the Job Training

Meliputi semua upaya untuk menambah pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan karyawan pada waktu yang terpisah dengan waktu kerja reguler. Yang termasuk dalam kategori off the job training ini antara lain: kursus-kursus, workshop, seminar.



Pelaksanaan off the job training dapat berupa program-program training internal (in-house) - yaitu training yang dilaksanakan di dalam Perseroan, maupun program-program training eksternal (off-site) - yaitu training yang dilaksanakan di luar Perseroan dengan melibatkan pihak luar (outsourcing).

Langkah-langkah yang ditempuh Perseroan dalam proses pelaksanaan training : 1.

Menganalisa kesenjangan kinerja yang sekarang dengan kinerja optimum yang di inginkan oleh perusahaan menyebabkan kebutuhan terhadap training. Inilah tahap awal pengajuan program training.

64

2.

Melakukan penelitian untuk menentukan penyebab serta konsekuensinya. Penyelidikan lebih lanjut mengenai problem kinerja manajemen ini di identifikasi.

3.

Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa problem itu disebabkan oleh sikap atau perilaku serta pengetahuan atau keterampilan yang kurang, maka kebutuhan pembelajaran dikembangkan dan dijabarkan secara detail.

4.

Berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang sudah dijabarkan, bagian training merancang sebuah paket pembelajaran yang sesuai dalam materi, model, media dan metode penyampaian.

5.

Secara kolektif tim training mempersiapkan bahan yang cocok untuk pengembangan materi serta program pembelajaran.

6.

Materi serta bahan yang sudah lengkap disampaikan oleh bagian operasional (tim instruktur). Hasilnya kemudian di evaluasi dan materi dikaji ulang kembali.

7.

Realisasi dilapangan dari materi yang sudah disampaikan sebagai hasil pembelajaran dimonitor secara terusmenerus.

8.

Hasil dari monitor yang dilakukan dijadikan sebagai umpan balik pada fase perancangan materi berikutnya.

4.2 Serikat Pekerja Hingga 31 Desember 2011, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja. 4.3 Komposisi Jumlah Karyawan Seiring dengan perkembangan usaha Perseroan, sumber daya manusia yang ada terus mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sampai dengan Prospektus ini dibuat, jumlah karyawan Perseroan adalah sebesar 930 orang yang terbagi atas karyawan tetap sebanyak 438 orang dan lainnya merupakan karyawan yang dikontrak Perseroan dari pihak ketiga. Adapun komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan dan usia disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini: Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan Kategori

31-Des-11 Tetap Kontrak

Direksi Manajer

Total

31-Des-10

31-Des-09

Tetap Kontrak Total

Tetap Kontrak Total

31-Des-08 Tetap Kontrak

31-Dec-07 Total

Tetap Kontrak

Total

5

0

5

4

0

4

4

0

4

4

0

4

4

0

4

227

0

227

211

0

211

172

1

173

165

1

166

121

0

121

Pelaksana

206

492

698

130

478

608

126

402

528

118

416

534

100

280

380

Jumlah

438

492

930

345

478

823

302

403

705

287

417

704

225

280

505

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan Kategori Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1)

31-Des-11

31-Des-10

31-Des-09

31-Des-08

31-Dec-07

Tetap

Kontrak

Total

Tetap

Kontrak

Total

Tetap

Kontrak

Total

Tetap

Kontrak

Total

Tetap

Kontrak

16

1

17

14

1

15

11

0

11

9

0

9

6

0

Total 6

265

98

363

196

120

316

186

109

295

179

110

289

139

77

216

Sarjana Muda (D3)

91

79

170

78

65

143

58

39

97

59

40

99

47

32

79

Non Sarjana

66

314

380

57

292

349

47

255

302

40

267

307

33

171

204

438

492

930

345

478

823

302

403

705

287

417

704

225

280

505

Jumlah

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia Kategori

31-Des-11 Tetap Kontrak

31-Des-10 Total

Tetap Kontrak

31-Des-09 Total

Tetap Kontrak

31-Des-08 Total

Tetap Kontrak

31-Des-07 Total

Tetap Kontrak

Total

21 - 30

155

309

464

97

327

424

77

257

334

75

279

354

59

175

234

31 - 40

157

129

286

149

109

258

133

104

237

132

95

227

102

84

186 75

41 - 50

110

50

160

84

39

123

80

39

119

73

41

114

57

18

51 - 60

13

4

17

13

3

16

11

3

14

6

2

8

6

3

9

61 - 70

3

0

3

2

0

2

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Jumlah

438

492

930

345

478

823

302

403

705

287

417

704

225

280

505

Dalam hal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan Departemen Tenaga Kerja. Hingga 31 Desember 2011, Perseroan tidak mempekerjakan karyawan asing.

65

4.4 Kesejahteraan Karyawan Sistem pembayaran gaji/upah bagi karyawan Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) sesuai dengan ketentuan pembayaran upah minimum yang berlaku di Jakarta. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan berbagai fasilitas seperti Tunjangan Hari Raya kepada seluruh karyawan Perseroan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang diberikan kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah berstatus karyawan tetap. Disamping penyediaan berbagai macam fasilitas tersebut di atas, Perseroan secara terencana mengadakan perbaikan sistem pengupahan dan secara berkala melakukan peningkatan upah/gaji karyawan dengan memperhatikan laju inflasi dan produktivitas. 5.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku, menjunjung standar etika tertinggi melalui prinsip transparancy, prinsip accountability, prinsip responsibility, prinsip independency dan prinsip fairness sebagai berikut: 1.

Prinsip Transparansi (Transparancy) terlihat pada penyampaian laporan tahunan kepada publik dan penunjukan Komisaris Independen serta Komite Audit.

2.

Prinsip Akuntabilitas (Accountability) diterapkan melalui pelaksanaan organisasi yang bertanggung jawab di setiap tingkat karyawan sesuai tugas dan wewenang masing-masing dan semua tindakan yang dilakukan harus berlandaskan pada data, fakta serta dilakukan dengan azas keterbukaan dan bijaksana.

3.

Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility) dengan menerapkan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan Perseroan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4.

Prinsip Independency, yaitu Perseroan dikelola secara profesional oleh manajemen yang berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5.

Prinsip Keadilan (Fairness), misalnya pada promosi karyawan sesuai dengan talenta dan kinerjanya, reward dan penalty yang sesuai dengan aturan perusahaan.

Perseroan juga menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam bentuk komitmen, aturan perusahaan, standar operasi perusahaan serta etika penyelenggaraan usaha yang sehat. Kinerja Perseroan sangat berkaitan erat dengan risiko usaha. Dengan demikian, proses dan struktur usaha yang berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang baik telah memperhatikan proses identifikasi, penanggulangan risiko usaha. Pengelolaan risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Kelola Perusahaan dan Perseroan telah menerapkan manajemen risiko secara cermat dan tepat-guna untuk mencapai kinerja Perseroan yang diharapkan dengan risiko yang minimal. 6.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu bagian dari implementasi Good Corporate Governance industri perbankan yang telah diatur dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Perseroan juga menyadari bahwa hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan semua pihak adalah hal yang sangat penting karena merupakan kunci sukses bagi kelangsungan usaha Perseroan.Oleh karena itu, sudah menjadi komitmen Perseroan untuk turut serta mendukung berbagai aktivitas sosial baik didalam lingkungan maupun diluar lingkungan Bank. Selama tahun 2011, Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan seperti gathering seluruh karyawan Bank, santunan kepada keluarga karyawan Bank yang membutuhkan dan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan membutuhkan seperti Rumah Singgah “Generasi Anak Mandiri”, Yayasan Khairul Amal, Yayasan Panti Werdha “Wisma Mulia”, Panti Asuhan ”Si Boncel”, Wisma Sahabat Baru, dan Panti Asuhan Tahfidzul Qur’an. Dalam rangka mensukseskan edukasi masyarakat di bidang perbankan, Perseroan secara ber kesinambungan melakukan edukasi perbankan di sekolah-sekolah antara lain Sekolah Bukit Sion – Kebun Jeruk, Sekolah St. Peter – Kelapa Gading, Sekolah Global Mandiri dan aktif dalam mensukseskan Gerakan Indonesia Menabung Di tahun-tahun mendatang program CSR Perseroan akan dilakukan secara berkesinambungan terutama dibidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Langkah ini sejalan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

66

67

Komite IT

Komite Kredit

ALCO

Komite Manajemen Risiko

Kepala Analisa Pengembangan Kredit

Kepala Kredit Perusahaan Pembiayaan

Kepala Kredit Konsumer

Kepala Kredit SME / UKM

Kepala Kredit Komersil

Kepala Kredit Korporasi

Direktur Kredit & Marketing

Kepala Human Capital Management & GA

Kepala Branch Banking

Kepala Pendanaan

Kepala FI & Capital Market

Kepala Treasury

Direktur Treasury, Financial Institution & Capital Market

Komite Pemantau Risiko

Komite Remunerasi & Nominasi

Direktur Utama

Dewan Komisaris

Kepala Legal

Kepala Akunting & MIS

Kepala Administrasi Perkreditan

Kepala TSI

Kepala Operasional

Direktur Operasi & Sistim

Komite Audit

STRUKTUR ORGANISASI PT.BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.

Kepala Manajemen Risiko

Kepala Kepatuhan & UKPN

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

Kepala Biro Hukum & Remedial

Corporate Secretary

Kepala SKAI

7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

8.

STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Berikut ini adalah hubungan kepemilikan Perseroan dan pemegang saham pada saat Prospektus ini diterbitkan: 0,01%

Christien Tanoyo

Suzanna Tanojo

60,09%

99,99%

39,91%

33,80%

PT Gratamulia Pratama

48%

Benny Luhur

13,47%

66,20%

52%

PT Nata Patindo

PT Suryaydha Investindo Cipta

3,36%

6,40%

Masyarakat Lainnya (< 10% saham)

PT Victoria Sekuritas

35,16%

Atrium Asia Investment Management Pte. Ltd

32,64%

8,97%

PT Bank Victoria International Tbk 99,98% PT Bank Victoria Syariah

Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Dan Afiliasi Antara Perseroan Dan Pemegang Saham Perseroan NAMA Eko Rachmansyah Gindo Gunawan Tenggarahardja Suzanna Tanojo Christien Tanoyo/Liauw Tjeuw Gregorius Andrew Andryanto Haswin Ramon Marlon Runtu Tamunan Oliver Simorangkir Benny Luhur Arianto Syarief Aldo Jusuf Tjahaja Yangky Halim R. Agustinus Wisnu Widodo Cho Yung Chung

PERSEROAN Komut / Komin Kom / Komin Kom

SIC Dir

Dir)* Dir Dir Dir -

Kom/PS -

NP Dir Kom/PS -

VISEK Komut Kom Dirut Dir Dir -

AAIM Dir

Keterangan : Komut Komin Kom VISEK AAIM

: : : : :

Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris PT Victoria Sekuritas Atrium Asia Investment Management Pte.Ltd

         

NP Dirut Dir Dir)* SIC

: : : : :

PT Nata Patindo Direktur Utama Direktur Pejabat Sementara Direktur Utama PT Suryayudha Investindo Cipta

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham perseroan yang berbentuk badan hukum dan kepemilikan sahamnya di atas 5% (lima persen) atau lebih adalah PT Nata Patindo, PT Suryayudha Investindo Cipta, PT Victoria Sekuritas, dan Atrium Asia Investment Management, Pte, Ltd.

68

9.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

9.1. PT Suryayudha Investindo Cipta (“SIC”) Riwayat Singkat PT Suryayudha Investindo Cipta didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 14 April 1997 dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5520.HT.01.01.TH.97 tanggal 26 Juni 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 1997 di bawah No. 1054/BH.09.03/ VII/97 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 12 September 1997 Tambahan No. 4060. Terakhir Anggaran Dasar SIC diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta No.05, tanggal 8 Juli 2008. dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta dimohonkan persetujuam Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Notaris tersebut dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-55402.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 26 Agustus 2008, Daftar Perseroan Nomor AHU-0075907.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008, diumumkan dalam Berita Negara Repubklik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas kemudian terakhir diubah dengan Akta No.40, tanggal 12 Juli 2011. dibuat di hadapan Suwarni Sukirman, S.H., Notaris di Jakarta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Notaris tersebut dan peneriman pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris tersebut Nomor: AHU-AH.01.10.26131 tanggal 11 Agustus 2011, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Suryayudha Investindo Cipta, Daftar Perseroan Nomor AHU-0066939.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011, diumumkan dalam Berita Negara Repubklik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Maksud dan Tujuan Sesuai Akta Perseroan Terbatas No. 72 tanggal 14 April 1997 yang dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 12 September 1997 Tambahan No. 4060, maksud dan tujuan SIC adalah: § Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, industri, agrobisnis, pengadaan barang, jasa, transportasi, pembangunan, design interior dan percetakan. Permodalan Berdasarkan Berdasarkan Akta No.05, tanggal 8 Juli 2008. dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta dimohonkan persetujuam Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Notaris tersebut dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-55402.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 26 Agustus 2008, Daftar Perseroan Nomor AHU-0075907.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008, diumumkan dalam Berita Negara Repubklik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Niomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo Akta No.40, tanggal 12 Juli 2011. dibuat di hadapan Suwarni Sukirman, S.H., Notaris di Jakarta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Notaris tersebut dan peneriman pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris tersebut Nomor: AHU-AH.01.10.26131 tanggal 11 Agustus 2011, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Suryayudha Investindo Cipta, Daftar Perseroan Nomor AHU-0066939.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011, diumumkan dalam Berita Negara Repubklik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuia dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juncto Daftar Pemegang Saham SIC per tanggal 31 Desember 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIC adalah sebagai berikut:

69

Nilai Nominal per Saham Rp 1.000,00 Jumlah Nominal Persentase Jumlah Saham (%) (Rp)

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : - PT Gratamulia Pratama - Benny Luhur Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

50.000.000

50.000.000.000

20.973.400 19.026.600 40.0000.000 10.000.000

20.973.400.000 19.026.600.000 40.000.000.000 10.000.000.000

52,43 47,57 100,00

Catatan : SIC menggunakan dana internal yang berasal dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dan akumulasi laba ditahan sebesar Rp3.762 juta untuk melakukan penyertaan saham di Perseroan

Manajemen dan Pengawasan Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SIC tanggal 27 Juni 2008, sebagaimana termaktub dalam akta No. 5 tanggal 08 Juli 2008, dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, susunan para anggota Komisaris dan Direksi SIC sebagai berikut: Komisaris Direktur

: Benny Luhur : Suzanna Tanojo

Ikhtisar Data Keuangan Penting Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT Suryayudha Investindo Cipta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Lauddin Sudin & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (tidak diaudit) : (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

2011 (Audit) 44.987 491 44.497 715 10 30 734

Total Aset Total Kewajiban Total Ekuitas Pendapatan Biaya Operasional Pendapatan Diluar Usaha Laba Bersih

31 Desember 2010 31.273 31.273 5 97 91

2009 31.181 31.181 2.655 2.282

9.2. PT Nata Patindo (“NP”) Riwayat Singkat PT Nata Patindo didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 69 tanggal 22 Januari 1996, dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1595.HT.01.01.TH.97 tanggal 7 Maret 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1735/BH.09.03/ X/97 tanggal 31 Oktober 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 6 Januari 1998 Tambahan No. 153. Anggaran Dasar NP telah beberapa kali diubah terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 06 tanggal 08 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, dan disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubklik Indonesia Nomor: AHU-49951.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11 Agustus 2008. Daftar Perseroan Nomor: AHU.0069565.AH.01.09 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia . Maksud dan Tujuan Berdasarkan dalam Akta No. 06 tanggal 08 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, dan disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam

70

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubklik Indonesia Nomor: AHU-49951.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11 Agustus 2008. Daftar Perseroan Nomor: AHU.0069565.AH.01.09 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maksud dan tujuan NP adalah: Perdagangan umum, pembangunan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, bidang jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak; Permodalan Berdasarkan dalam akta No.06 tanggal 08 Juli 2008, dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, dilmohokan persetujuan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusaia Rapublik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubklik Indonesia Nomor: AHU-49951.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11 Agustus 2008. Daftar Perseroan Nomor: AHU.0069565.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008, diumumkan dalam Berita Negara RI oleh Menteri Hukum dan Hak Aasasi Manusia Republik Indonesia juncto Daftar Pemegang Saham NP per tanggal 31 Desember 2011 Struktur permodalan dan susunan pemegang saham NP adalah sebagai berikut: Nilai Nominal per Saham Rp 1.000.000,00 Jumlah Nominal Persentase Jumlah Saham (%) (Rp)

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : - Christien Tanoyo - PT Gratamulia Pratama Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

25.000

25.000.000.000

1 18.399 18.400 6.600

1.000.000 18.399.000.000 18.400.000.000 6.600.000.000

0,01 99,99 100,00

Manajemen dan Pengawasan Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa NP tanggal 10 Juni 2008, sebagaimana dinyatakan dalam akta No.06 tanggal 08 Juli 2008, dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, susunan para anggota Komisaris dan Direksi NP sebagai berikut: Komisaris Direktur

: Suzanna Tanojo : Christien Tanoyo

Ikhtisar Data Keuangan Penting Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT Nata Patindo untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Lauddin Sudin & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecuali, dan untuk tahun yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (tidak diaudit): (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

2011 23.276 202 23.074 2.339 7 18 2.348

Total Aset Total Kewajiban Total Ekuitas Pendapatan Biaya Operasional Pendapatan Diluar Usaha Laba Bersih

31 Desember 2010 20.726 20.726 4 59.042 55.042

2009 20.671 20.671 1.609 1.381

9.3. PT Victoria Sekuritas (“VISEK”) Riwayat Singkat PT Victoria Sekuritas didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Tata Sekuritas Maju No. 39 tanggal 26 Oktober 1989, dibuat dihadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Serang yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. C2-10137.HT.01.01.TH.89 tanggal 2 Nopember 1989 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah

71

No. 1612/1989 tanggal 7 Nopember 1989, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1989, Tambahan No. 3537. Anggaran Dasar VISEK telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta No.41, tanggal 12Juli 2011 dibuat di hadapan Sri Hidiahningsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Notaris tersebut dan penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris terseburt Nomor: AHU-AH.01.10.25593, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Victoria Sekuritas tanggal 08 Agustus 2011, Daftar Perseroan Nomor AHU-0065529.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 08 Agustus 2011, diumumkan dalam Berita Negara Repubklik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bidang Usaha Maksud dan tujuan VISEK ialah: Menjalankan usaha selaku Perusahaan Efek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas VS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 1) menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek; 2) menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi/Penasehat Investasi; 3) menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek; Namun berkaitan dengan disetujuinya permohonan pencabutan izin usaha perusahaan efek oleh Bapepam-LK, VISEK merencanakan untuk melakukan perubahan anggaran dasar yang menyangkut maksud dan tujuan VISEK. Permodalan Berdasarkan Akta No.41, tanggal 17 Juni 2011 dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H.,Notaris di Jakarta, stuktur permodalan dan susunan pemegang saham VISEK adalah sebagai berikut: Nilai Nominal per Saham Rp 100,00 Jumlah Nominal Persentase Jumlah Saham (%) (Rp)

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - PT Gratamulia Pratama - Suzanna Tanojo Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

6.200.000.000

620.000.000.000

1.721.250.000 878.750.000 2.600.000.000 3.600.000.000

172.125.000.000 87.875.000.000 260.000.000.000 360.000.000.000

66,20 33,80 100,00

Catatan : VISEK menggunakan dana internal yang berasal dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dan akumulasi laba ditahan sebesar Rp 97.257 juta untuk melakukan penyertaan saham di Perseroan

Manajemen dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Victoria Sekuritas No. 03 tanggal 1 Oktober 2010 dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi VISEK adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Suzanna Tanojo Komisaris : Arianto Syarief Dewan Direksi Direktur Utama Direktur Direktur

: Aldo Jusuf Tjahaja : Yangky Halim : R. Agustinus Wisnu Widodo

Ikhtisar Data Keuangan Penting Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT Victoria Sekuritas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang tidak diaudit, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akhyadi Wadisono dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

72

dan tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang dengan pendapat wajar tanpa pengecualian: (dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2011 2010 (tidak di audit) (audit) 578.637 692.629 160.628 367.919 418.009 324.711 53.441 22.924 17.095 7.675

Keterangan Total Aset Total Kewajiban Total Ekuitas Pendapatan Usaha Laba (Rugi) Bersih

2009 (audit) 361.478 73.401 288.076 38.373 25.382

9.4. Atrium Asia Investment Management Pte. Ltd. (“AAIM”) Atrium Asia Investment Management Pte. Ltd. d/h Emirates Tarian Asset Management Pte. Ltd adalah suatu perseroan terbatas degan saham yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Singapura, mempunyai kantor terdaftar di 3 Pickering Street #02-53 Nankin Row Singapore (048660). 1.

Article of Association

Anggaran Dasar AAIM sebagaimana tercantum dalam “Memorandum of Association of Emirates Capital Pte. Ltd dan “Article of Association of Emirates Capital Pte.Ltd” tanggal 18 Juni 2006 jo Certificate Confirming Incorporation of Company Under the New Name tanggal 27/11/2006. Registration 200600849E Nama dan Tempat Kedudukan Perusahaan bernama Atrium Asia Investment Management Pte. Ltd. dan berkedudukan di Republik Singapura. Maksud dan Tujuan Kegiatan usaha pokok AAIM sebagai Manajer Investasi/Penasehat Investasi Corporate Finance Advisory Services)

(Fund Management Activities Nec/

Modal Modal saham (Share Capital) S$1,1808,800 terbagi atas 1.180.800 saham @S$1.00 per saham, Pemegang Saham : Atrium Asia Capital Partners Pte. Ltd sejumlah 1.180.800 saham Catatan: Kepemilikan saham tersebut berasal dari pembelian Saham berasar dari Penerbitan Saham Tanpa HMETD

Direksi Kegiatan usaha AAIM dikelola oleh Cho Yung Chung sebagai Direktur. 10. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK PT Bank Victoria Syariah (“VS”) Riwayat Singkat VS didirikan dengan nama PT Bank Swaguna Akta No. 9 tanggal 15 April 1966 dibuat di hadapan Bebasa Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Daftar Penetapan No. JA.5/79/5 tanggal 7 Nopember 1967 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 10 Januari 1968 di bawah No. 2/1968 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 24 Mei 1968 Tambahan No. 62. Terakhir Anggaran Dasar VS diubah dengan Akta nomor 5, tanggal 6 Agustus 2009, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 1, 2, 3 dan 4 disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02731.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 19 Januari 2010. Daftar Perseroan Nomor: AHU-0004054.AH.01. Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi

73

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan menerangkan mengenai perubahan nama dari PT Bank Swaguna berubah nama menjadi PT Bank Victoria Syariah jo Akta Nomor 24, tanggal 27 November 2009, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 1, 2, 3 dan 4 disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perubahan kegiatan usaha VS sebagai bank umum konvensional menjadi bank umum syariah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010 dan beroperasi dengan prinsip syariah mulai tanggal 1 April 2010. Maksud dan Tujuan Sesuai Akta No. 5 tanggal 27 Nopember 2009 jo. Akta No. 24 tanggal 27 Nopember 2009 yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H. MBA., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-02731.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, maksud dan tujuan VS adalah: § Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbankan syariah. Permodalan Susunan para pemegang saham VS berdasarkan pada Daftar Pemegang Saham VS per tanggal 31 Januari 2010 adalah sebagai berikut: Nilai Nominal per Saham Rp 1.000,00 Jumlah Nominal Persentase Jumlah Saham (%) (Rp)

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : - PT Bank Victoria International Tbk - Dasman Zain - Ismet Zain - Raden Soeprapto Soewondo - Sutri Asnelly - Nay Sunardi - Johny Irwan Azis - Haji Mohammad Syarif Abdullah St.M - Moezir Azwar - Hajjah Zaniar Azis - Budi Benzani - Ardi Pradjasantana BBA - Abdul Rozaq - Abdul Muiz - Nyonya Mahanun - Hirwani - Munial - Minawati - Mulyana - Miryanti - Abdul Gani - Marah Agoes Sahab - Pandji Zakaria - Daniel Munaf - Anwar Syukur - Refri Anwar Syukur - Insinyur Suryadi A Syukur - Akil Anwar Syukur - Rohani Syukur A.M. Nur - Kartini Syukur Syaiful - Reno Djori A. Syukur - Asmi Syukur Asharsyah - Ida Syukur - Nani Syukur

74

320.000.000

320.000.000.000

109.982.683 5.124 1.537 534 1.130 152 4.890 3.000 50 100 500 35 10 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5

109.982.683.000 5.124.000 1.537.000 534.000 1.130.000 152.000 4.890.000 3.000.000 50.000 100.000 500.000 35.000 10.000 70.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 70.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

99,984260 0,004659 0,001399 0,000487 0,001029 0,000138 0,004447 0,002728 0,000045 0,000090 0,000455 0,000032 0,000009 0.000064 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000018 0,000064 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004

Nilai Nominal per Saham Rp 1.000,00 Jumlah Nominal Persentase Jumlah Saham (%) (Rp)

Keterangan - Mahroezar Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

5 110.000.000 210.000.000

5.000 110.000.000.000 210.000.000.000

0,000004 100,000000

Manajemen dan Pengawasan Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 26 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Erni Rohaini,S.H., MBA, Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi VS adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris

: Pangulu Oloan Simorangkir : Akhmad Supandi Wahyu Seputra)* : Dasman Zain

Direksi: Direktur Utama/ Direktur Bisnis : Sari Idayanti Direktur Operasional : Djoko Nugroho)* Direktur Kepatuhan : Raden Soehanda Djajakoesoema)* Dewan Pengawas Syariah: Ketua Anggota

: Prof . DR. H. Hasanuddin AF, MA : Prof. DR. Huzaimah Tahido Yanggo)*

*) efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia

Ikhtisar Data Keuangan Penting Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT Bank Victoria Syariah untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 yang diekstrak dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan (GMN International, a Network of Independent Accountancy Firm) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian : (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Aset Kewajiban Dan Dana Syirkah Temporer Ekuitas Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Laba Bersih

2011

31 Desember 2010

2009

639.478 499.656 139.822

336.676 199.578 137.099

212.189 101.996 110.193

32.641 19.530 20.559

16.931 7.703 2.655

19.807 6.305 4.043

11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi usaha dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai pemegang saham dan/atau manajemen yang sama dengan Perseroan. Transaksi-transaksi ini terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha. Hubungan dan sifat transaksi dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: No Pihak Berelasi 1  PT Victoria Sekuritas 2 PT Victoria Insurance

Sifat dari hubungan Pemegang saham Dimiliki oleh pemegang saham utama

3 4

Pemegang saham, Dewan Komisaris Direktur PT Victoria Sekuritas

Suzanna Tanojo Aldo Tjahaja

75

Sifat dari Transaksi Simpanan nasabah, kredit yang diberikan Simpanan nasabah, kredit yang diberikan, asuransi aset tetap Simpanan nasabah, kredit yang diberikan Kredit yang diberikan

5 6

Luciana Tanojo Firman Notohadiwidjojo

7

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif

Hubungan keluarga dengan Suzanna Tanojo Hubungan keluarga dengan Pejabat eksekutif bank Karyawan kunci, pengurus

Kredit yang diberikan Kredit yang diberikan Simpanan nasabah, kredit yang diberikan

Transaksi-transaksi Perseroan dengan para pihak berelasi dapat dirinci sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Kategori PT Victoria Sekuritas Suzanna Tanojo Aldo Tjahaja Luciana Tanojo Firman Notohadiwidjojo PT Victoria Insurance Dewan Komisaris, Direksi Dan Pejabat Eksekutif Bank, Dan Karyawan Kunci (Masing-Masing Dibawah Rp 1.000.000,00) Jumlah Kredit Yang Diberikan - Bersih Kategori Simpanan Nasabah Giro Tabungan Deposito Jumlah Simpanan Nasabah

Kategori Pendapatan Bunga Persentase Dari Total Pendapatan Bunga Beban Bunga Persentase Dari Total Beban Bunga

2011 19.411 15.785  2.065 1.128 36 1.343 39.768

`31 Desember 2010 19.526 19.366 4.912 4.059 1.559 52

2011   4.955 35.571 6.033 46.559

991 50.465 `31 Desember 2010   5.501 18.916 50.653 75.070

2011 3.647 0,47% 5.656 0,85%

`31 Desember 2010 4.361 0,61% 471 0,07%

2009 19.539 22.382 4.794 998 47.713 2009   5.854 15.510 19.975 41.339

2009 5.910 0,97% 7.552 1,53%

Tabel berikut menunjukkan jangka waktu untuk masing-masing transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak berelasi : Jenis Transaksi Kredit yang diberikan - Kredit Konsumen - Selain Kredit Konsumen Simpanan Giro Tabungan Deposito Berjangka

Jangka Waktu 1 – 15 tahun 1 – 5 tahun Tidak ada jangka waktu Tidak ada jangka waktu Kurang dari 12 bulan

Informasi signifikan sehubungan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa : a.

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk kredit kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 11,43%, 11,37% dan 13,14% sedangkan tingkat bunga rata-rata per tahun untuk pihak ketiga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 masing-masing sebesar 11,69%, 12,13% dan 14,35%.

b.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga. Perbedaan suku bunga antara pihak berelasi dan pihak ketiga tergantung pada kemampuan negosiasi masingmasing pihak dan karena didasarkan pada rata-rata suku bunga yang diberikan.

c.

Simpanan yang diterima dari pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana bila diterima dari pihak ketiga.

Perseroan tidak memiliki transaksi di luar pokok usaha Perseroan dengan pihak berelasi.

76

12. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK LAIN Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sarana Dan Prasarana Pihak Lain a.

Oleh dan antara Perseroan dengan Bank Indonesia, telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Penggunaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia” nomor 7/101/DSAP, tanggal 9 Juli 2005, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Perjanjian ini berakhir apabila Pihak Kedua dihentikan secara tetap sebagai Peserta SKNBI sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI. Bank Indonesia sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua

b.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Sigma Cipta Caraka, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam : 1) “Perjanjian Lisensi Program Aplikasi” nomor 542.5.BVI tanggal 1 Mei 2003, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tidak kurang dari 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian (PT. Sigma Cipta Caraka selaku Pemberi Lisensi dan Perseroan selaku Penerima Lisensi) 2) “Perjanjian Jasa Operasional Data Center” nomor 103.14.BVI tanggal 1 Mei 2003, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Perjanjian berlaku untuk 5 tahun adan akan secara otomotasi diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada saat jatuh tempo, kecuali jika paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya, pihak yang bermaksud untuk tidak memperpanjang Perjanjian atau memperpanjang untuk jangka waktu yang berbeda, memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pihak lainnya juncto Addendum I “Perjanjian Jasa Operasional Data Center” nomor 103.14.BVI tanggal 1Juni 2007, juncto Addendum II “Perjanjian Jasa Operasional Data Center” nomor 103.14.BVI tanggal 1 Pebruari 2010, keduanya dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup, berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014. 3)

“Perjanjian Lisensi Program Aplikasi” nomor 577.5.BVI tanggal 06 September 2004, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup juncto Addendum 1 Untuk Perjanjian Lisensi Aplikasi No.577.5.BVI tanggal 29 Agustus 2006, diuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Masing-masing pihajk dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tidak kurang dari 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian

c.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Sarana Yukti Bandhana (“SYB”), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangai suatu perjanjan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Victoria International dan PT Sarana Yukti Bandhana Tentang Penyediaan Jasa Jaringan MLPO” Nomor Refersensi Pihak Ban: 007/DIR-VICT/PKS/11/08, Nomor Referensi Pihak SYB: P.MLPO.PPOB/006/SYB-XI/2008 tanggal 14 November 2008, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Jangka waktu 3 tahun sejak tanggal perjanjian dan sebelum berakhirnya peranjian para pihak tidak menyampaikan maksud untuk mengakhiri perjanjian, maka perjanjian dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 3 tahun berikutnya

d.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Rintis Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangnai suatu perjanjan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Kerjasama Sebagai Issuer Bank” nomor PKS/RS-VICTORIA/001/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Jangka waktu 2 tahun sejak tanggal Perjanjian dan diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran sebelum berakhirnya Perjanjian

e.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Finnet Indonesia (Finnet), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangai suatu perjanjan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam : 1)

“Perjanjian Kerjasama” tanggal 15 Februari 2008, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Jangka waktu 3 tahun sejak tanggal perjanjian sehingga berakhir pada tanggal 14 Pebruari 2014, perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran perjanjian dapat dilaksanakan atas kesepakatan Para Pihak, apabila salah satu menghendaki perubahan, perpanjangan atau pengakhiran perjanjian ini, maka diberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 bulan sebelum, perubahan, perjanjangan atau pengakhiran

2)

“Perjanjian Kerjasama antara PT Finnet Indonesia dengan Perseroan Tentang Penyediaan Layanan Untuk Penerimaan Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Telkom” tanggal 8 Desember 2009, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Jangka waktu 3 tahun sejak tanggal perjanjian ditandatangani sehingga berakhir pada tanggal 8 Desember 2012, perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran perjanjian dapat dilaksanakan atas kesepakatan Para Pihak, apabila salah satu menghendaki perubahan, perpanjangan atau pengakhiran perjanjian ini, maka diberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 bulan sebelum, perubahan, perpanjangan atau pengakhiran. Apabila salah satu pihak tidak menghendaki adanya perubahan atau pengakhiran perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis diperpanjang dan berlaku untuk 1 tahun berikutnya.

77

3)

“Perjanjian Kerjasama Antara PT Finnet Indonesia dengan PT Bank Victoria International Tentang Penyediaan Layanan Transaksi Elektronik Untuk Penerimaan Pembayaran Jasa Telekomunikasi Telkom” No. 0109/PKS001/FINNET-01/2010/No. 004/DIR-VICT/PJS/5/10 tanggal 8 Juni 2010 Jo Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama Antara PT Finnet Indonesia dengan PT Bank Victoria Tentang Penyediaan Layanan Transaksi Elektronik Untuk Penerimaan Pembayaran Jasa Telekomunikasi Telkom No. =/ADD-PKS-001/FIN@ NET-01/2011/No. 005/DIR-VICT/PJS/06/11 Tanggal 20 Juni 2011, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Jangka waktu 3 tahun sejak tanggal perjanjian ditandatangani sehingga berakhir pada tanggal 8 Juni 2013, perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran perjanjian dapat dilaksanakan atas kesepakatan Para Pihak, apabila salah satu menghendaki perubahan, perpanjangan atau pengakhiran perjanjian ini, maka diberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 bulan sebelum, perubahan, perpanjangan atau pengakhiran. Apabila salah satu pihak tidak menghendaki adanya perubahan atau pengakhiran perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis diperpanjang dan berlaku untuk 1 tahun berikutnya.

f.

Oleh dan antara Perseroan (Pihak Kedua) dengan PT. Venturium System Indonesia (Pihak Pertama), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Kerjasama antara PT Venturium System Indonesia dengan PT Bank Victoria International Tbk tentang Implementasi dan Maintenance Paket Aplikasi Eunos” Nomor: 1202/ JTR-SW/VSI/09 tanggal 30 November 2009, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berlaku selama 4 tahun terhitung sejak 1 bulan sejak Paket Eunos LIVE (berdasarkan Berita Acara taggal 6 Mei 2010 Paket Eunos LIVE sehingga perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 6 Juni 2010 hingga 6 Juni 2014 dan secara otomatis diperpanjang atas kesepakatan para pihak;

g.

-Oleh dan antara Perseroan (Bank Victoria) dengan PT. ILead Indonesia (ILead), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Penyediaan Jasa Konsultasi Bisnis Dan Manajemen” tanggal 01 November 2011 jo Addendum Perjanjian Penyediaan Jasa Konsultasi Bisnis Dan Manajemen” tanggal 22 November 2011, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berlaku selama 12 bulan terhitung sejak 1 November 2011 sampai tanggal 31 Oktober 2012 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

h.

-Oleh dan antara Perseroan (Pihak Kedua) dengan PT. Karya Digital (Pihak Pertama), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu ksepakatan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Nota Kesepahaman (Momorandum of Understanding) Proyek Pengebangan Program Penghitungan PD-LGD Antara PT Karya Digital Nomor: MOU-002/10/11 Daan PT Bank Victoria International Nomor:010/DIR-VICT/PJS/11/11 tanggal 1 November 2011, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Kesepakatan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu selama pelaksanaan dan implementasi aplikasi perhitungan PD-LGD.

Perjanjian Kerjasama Jasa Manajemen dan lain-lain a.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. PLN (Pesero), suatu perseroan terbatas (Pesero) yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Kerjasama Antara PT. PLN (Pesero) dengan PT. Bank Victoria International Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik Dan Tagihan Lainnya Melalui Lainnya Secara Terpusat Nomor Pihak Pertama : 072. PJ/041/DIR/2010, No. Pihak Kedua: 002/DIR-VICT/PJS/2/10 tanggal 22 Februaruari 2010, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup, Jangka waktu berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian oleh para pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para piak dengan ketentuan salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis sekurang-kuragnya dalam jangka waktu 30 hari kerja sebelum berakhirnya perjanjian.

b.

Oleh dan antara Perseroan (Pihak Kedua) dengan PT. Matair Terra Solusi (Pihak Pertama), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Kerjasama antara PT Matair Terra Solusi dengan PT Bank Victoria International Tbk tentang Jual Beli Lisensi Matairsys Treasury: Nomor Matar: 017/PJ/BD/0310, No. Bank Victoria: 003-DIRVICT/ PJS/3/10 tanggal 17 Maret 2010, jo Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT Matair Terra Solusi dengan PT Bank Victoria International Tbk tentang Matairsys LBU”: Nomor Matar: 016/PJ/BD/0411, No. Bank Victoria: 004-DIRVICT/PJS/4/11 tanggal 6 April 2011, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berlaku selama 4 tahun terhitung sejak 1 bulan sejak Paket Eunos LIVE dan secara otomatis diperpanjang atas kesepakatan para pihak;

c.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Sasana Duta Melinia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Surat Perjjanjian Kerjasama Jasa Manajemen Tenaga Kerja Pendukung” tanggal 22 Mei 2012, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berakhir tanggal 04 Mei 2013 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak 30 hari sebelum tanggal berakhirnya.

78

d.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Intrias Mandiri Sejati, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Jasa Manajemen Tenaga Kerja Pendukung” No:IMS/PKS/22/VI/2011 tanpa tanggal, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berakhir pada tanggal 3 Juni 2012 dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak 30 hari sebelum tanggal berakhirnya; Sesuai dengan surat PT Bank Victoria Internationa Tbk kepada PT Intrias Mandiri Sejati No.Ref: 028/HCM-EKS/05/12 tanggal 08 Mei 2012, Perihal : Perjanjian Jasa Manajemen Tenaga Kerja Pendukung Periode Tahun 2011-2012 . Berdasakan surat tersebut Perseroan menegaskan tidak memperpanjang perjanjian antara Perseroan degan PT Intrias Mandiri Sejati setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian yang ada saat ini

e.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Sinergi Vista Selaras, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Jasa Manajemen Tenaga Kerja Pendukung” tanpa tanggal, penandatanganan oleh Perseroan tanggal 1 Juni 2011 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berakhir pada tanggal 3 Juni 2012 dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak 30 hari sebelum tanggal berakhirnya; Sesuai dengan surat PT Bank Victoria Internationa Tbk kepada PT Sinergi Vista Selaran No.Ref: 029/HCM-EKS/05/12 tanggal 08 Mei 2012, Perihal : Perjanjian Jasa Manajemen Tenaga Kerja Pendukung Periode Tahun 2012-2013. Berdasakran surat tersebut Perseroan menegaskan akan memperpanjang perjanjian antara Perseroan degan PT Sinergi Vista Selaras untuk periode 04 Juni 2012 s/d 03 Juni 2013.

f.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Karunia Adi Sentosa, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Jasa Manajemen Tenaga Kerja Pendukung” tanggal 5 Mei 2011, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian berakhir pada tanggal 4 Mei 2012 dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak 30 hari sebelum tanggal berakhirnya; Sesuai dengan surat PT Bank Victoria Internationa Tbk kepada PT Karunia Adi Sentosa No.Ref: 039/HCM-EKS/04/12 tanggal 30 April 2012, Perihal : Perpanjangan Perjanjian Jasa Manajemen Periode Tahun 2012-2013 . Berdasarkan surat tersebut Perseroan menegaskan akan memperpanjang perjanjian antara Perseroan dengan PT Karunia Adi Sentosa untuk periode 05 Mei 2012 s/d 04 Mei 2013 (dokumen perjanjanian yang diperpanjang belum diterima Perseroan).

g.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Berkat Sinar Sentosa, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Jasa Manajemen Tenaga Kerja Pendukung” tanggal 18 Maret 2012, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Jangka waktu Perjanjian dimulai tanggal 2 April 2012 dan berakhir pada tanggal 1 April 2013 dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak 30 hari sebelum tanggal berakhirnya;

h.

Oleh dan antara Perseroan (“SR”) dengan Blomberg Finance L.P. (“SP”), suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Amerika Serikat, berkantor di 731 Lexington Avenue, New York, Ny.10022 (perusahaan afiliasi dengan Antara) telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Blomberg Agreement 2874236” ditandatangani oleh Blomberg Finance L.P. tanggal 6 Januari 2011 dan oleh Perseroan tanggal 20 Mei 2011, Berdasarkan Perjanjian tersebut: SP dengan Antara News Agency (Antara) setuju untuk memberikan ekuipment dan servis kepada SR berupa Blomberg Professional Services dan informasi, data, sofwer dan ekuipment. -Efektif perjanjian tersebut sejak ditandatangani oleh SP sampai dengan jangka waktu yang jatuh pada hari ulang tahun ke dua dari pelaksanaan pelayanan pertama dan dapat diakhiri selama jangka waktu tersebut dan juga dapat diperbaharui. SR berhak mengakhiri perjanjian ini setia saat dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada SR 60 hari sebelum berakhirnya perjanjian dan pembayaran telah dilaksanakan kepada SP serta SP berhak mengakhiri perjanjian setiap waktu dengan peberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada SR. Perjanjian diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian dan apabila tidak diperpanjang lagi maka SR atau SP wajib memberitahukan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian tersebut; Perjanjian antara Perseroan dengan Blomberg Finance L.P., sebagaimana termaktub dalam “Blomberg Agreement 2874236” ditandatangani oleh Blomberg Finance L.P. tanggal 6 Januari 2011 dan oleh Perseroan tanggal 20 Mei 2011 pada saat ini masih berlaku hingga ulang tahun kedua perjanjian tersebut yang jatuh pada tanggal 10 Mei 2013

i.

Oleh dan antara Perseroan (Pihak Pertama) dengan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (Pihak Kedua) telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Antara PT Bank Victoria International Tbk Dengan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Banl Nomor :004/Dir-VICT/PJS/4/12/003/PK/LO/WAL/IV/2012” tanggal 17 April 2012, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Jangka waktu Perjanjian dimulai sjak penandatanganan Perjanjian

79

samapai dengan tak terbatas atau ditentukan kemudian oleh para Pihak, Perjanjian dapat diakhiri dengan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian memberitahukan pihak lain secara tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian; j.

-Oleh dan antara Perseroan (Pihak Pertama) dengan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (Pihak Kedua) telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Victoria International Tbk Dengan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Tentang Penutupan Asuransi Jiwa Tabungan V Plan Nomor :005/Dir-VICT/PJS/4/12/004/PK/LO/WAL/IV/2012” tanggal 17 April 2012, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Jangka waktu Perjanjian dimulai sjak penandatanganan Perjanjian samapai dengan tak terbatas atau ditentukan kemudian oleh para Pihak, Perjanjian dapat diakhiri dengan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian memberitahukan pihak lain secara tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian;

Perjanjian Sewa Menyewa a.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Sigma Cipta Caraka, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Peralatan Komunikasi Untuk Connect ATM BCA Bank Victoria International” nomor 137.14. BVI, tanggal 6 September 2004, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Jangka waktu sewa 3 tahun terhitung sejak instalasi dilakukan dan diperpanjang secara otomatis jika tidak terdapat pengakhiran.

b.

Perjanjian Sewa Peralatan Komunikasi Untuk Connect ATM BCA Bank Victoria International” nomor 137.14. BVI, tanggal 6 September 2004. Jangka waktu sewa 3 tahun terhitung sejak instalasi dilakukan dan diperpanjang secara otomatis jika tidak terdapat pengakhiran, Instalasi dilakukan pada tanggal 6 September 2004 sehingga perjanjian tersebut berlaku mulai tanggal 6 September 2004 untuk masa sewa 3 tahun dan sesuai dengan perjanjian tersebut diperpanjang secara otomatis jika tidak terdapat pengakhiran. Sebelum tanggal 5 September 2007 dan 6 September 2010, baik Perseroan maupun pihak PT. Sigma Cipta Caraka tidak bermaksud mengakhiri perjanjian tersebut dengan demikian perjanjian tersebut masih berlaku hingga tanggal 5 September 2013 dan diperpanjang secara otomatis jika tidak terdapat pengakhiran dari Perseroan atau PT. Sigma Cipta Caraka.

c.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Amana Jaya, Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 009/PS-AJ/ X/94 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup dan kemudian beberapa kali di Addendum terakhir di Adendum sebagaimana termaktub dalam Amandemen #2 No. 01/AMD-PS/AJ/II/12, tanggal 21 Februari 2012, semuanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Kantor Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar seluas 408 m2. Jangka waktu sampai dengan 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013, dengan status operasional digunakan untuk KCP.

d.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Amana Jaya, Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 002/PS-AJ/ II/05 tanggal 21 Pebruari 2005, dibuat di bawah tangan yang bermeterai dan kemudian beberapa kali di Addendum terakhir di Adendum sebagaimana termaktub dalam Amandemen #2 No. 01/AMD-PS/AJ/II/12, tanggal 21 Februari 2012, semuanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, Kantor Gedung Bank Panin Senayan Lantai 6 seluas 237 m2. Jangka waktu sampai dengan 01 Maret 2011 samai degan tanggal 28 Februari 2013, dengan status operasional digunakan untuk Kantor Pusat.

e.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Amana Jaya, Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 004/PS-AJ/ XII/09 tanggal 24 Desember 2009, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup dan kemudian beberapa kali di Addendum terakhir di Adendum sebagaimana termaktub dalam Amandemen #2 No. 01/AMD-PS/AJ/II/12, tanggal 21 Februari 2012, semuanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Kantor Gedung Bank Panin Senayan Lantai 2 seluas 245 m2. Jangka waktu sampai dengan 01 Maret 2011 samai degan tanggal 28 Februari 2013, dengan status operasional digunakan untuk Kantor Pusat.

f.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Amana Jaya, Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 18 September 2006, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Kantor Gedung Bank Panin Senayan Lantai 4. Berlaku terhitung sejak tanggal 18 September 2006 sampai dengan adanya pemberitahuan berakhirnya Perjanjian ini dari Pihak Pertama, Perjanjian antara Perseroan dengan PT. Amana Jaya, sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 18 September 2006, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Kantor Gedung Bank Panin Senayan Lantai 4. Berlaku terhitung sejak tanggal 18 September 2006 sampai dengan adanya pemberitahuan berakhirnya Perjanjian ini dari Pihak Pertama. Perseroan masih menggunakan ruangan tersebut dan Perseroan tidak menerima pemberitahuan dari PT Amana Jaya mengenai pengakhiran perjanjian tersebut

g.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Aston Inti Makmur, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang perkantoran dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Ariobimo Sentral” tanggal 08 September 2011, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup juncto “syarat-Syarat Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Ariobimo Sentral

80

No.:224/AIM-LA/IX/11 tanggal tidak tercantum. Kantor Ariobimo Sentral Lantai Dasar, Jl. H.R. Rasuna Said X-25, Jakarta 12950 luas 40.13 M2, Jangka waktu 2 tahun mulai tanggal 1 November 2011 dan berakhir tanggal 31 Oktober 2013, dengan status operasional digunakan untuk Cabang Pembantu. h.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Asri Kencana Gemilang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang perkantoran dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Ariobimo Sentral” nomor 027/LA/.AKG-BVI/VIII/2004, tanggal 2 Agustus 2004, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup dan beberapa kali di Addendum serta Addendum terakhir sebagaimana termaktub dalam akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No.003/ALA/AKGBVI/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Kantor Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav.23, Jakarta Selatan seluas 38,37 M2, Jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2012, dengan status operasional digunakan untuk Cabang Pembantu

i.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Serasi Tunggal Mandiri, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang perkantoran dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Lease Agreement” nomor 2011/12/LA/037-BVI, tanggal 9 Desember 2011, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup, Kantor Wisma Indocement Lantai Dasar Jl. Jend. Sudirman Kav.70-71, Jakarta 12910 seluas 34,50 M2, Jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dengan status operasional digunakan untuk Kantor Kas

j.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk, Perjanjian Sewa Menyewa PT Jakarta Setiabudi International Tbk” nomor 08306, tanggal 25 Mei 2008 kemudian di addendum Addendum I tanggal 5 Januari 2009, Addendum II tanggal 30 Maret 2009, Adddendum III tanggal 10 Mei 2010 dan Adddendum IV tanggal 14 Maret 2011 dan Adddendum V tanggal 19 Maret 2012 semuanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Untuk Kantor di Gedung Setiabudi 2, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta. Jangka waktu 5 tahun berakhir pada tanggal 31 Mei 2013 semuanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Untuk Kantor di Gedung Setiabudi 2, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta. dengan status operasional digunakan untuk Cabang Pembantu.

k.

Perjanjian Sewa Menyewa PT Jakarta Setiabudi International Tbk Plaza Menteng” nomor LA-PM 08007, tanggal 7 Juli 2008 jo Addendum I Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa No. LA-PM 08007 tanggal 6 Juni 2011, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor di Plaza Menteng, Jangka waktu sewa 6 tahun terhitung sejak tanggal 11 Juli 2008 dan berakhir pada tanggal 10 Juli 2014, dengan status operasional digunakan untuk Kantor Kas

l.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Wisma Jaya Artek, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang perkantoran dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Wisma Slipi” nomor 010/DIR/WJA/II/12, tanggal 13 Februari 2012, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor di Wisma Slipi Lantai 1 seluas 157,32 M2, Jangka waktu 1 tahun Berakhir tanggal 31 Januari 2013 dan untuk menyewa kembali dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhir masa sewa, dengan status operasional digunakan untuk Cabang Pembantu

m. Oleh dan antara Perseroan dengan PT Verena Oto Finance, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang perkantoran dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 14 Desember 2003 juncto Addendum Kesatu Perjanjian Sewa No.: 001/ADD/PIB-VOF/I/2007 tanggal 1 November 2006 dan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Artha Gading tanggal 21 Januari 2010, semuanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Untuk Kantor Komplek Perumahan Taman Duta Mas Blok D8 No.12 Jakarta Barat, untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2009 sehingga berakhir tanggal 31 Oktober 2012, dengan status operasional digunakan untuk Cabang Pembantu. n.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT Plaza Adika Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang perkantoran dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa No.0026/PAL/GA-PSM/1/11, tanggal 24 Januari 2011, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor Graha Atrium Latai Dasar, Jl Senen Raya 135, Jakarta Pusat, untuk 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2011 sehingga berakhir tanggal 30 April 2013, dengan status operasional digunakan untuk Cabang Pembantu

o.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT Skyline Building, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang perkantoran dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Lease Agremeent (Terms of Lease)” Agreement Reference Number : 0454/LA-01/MC/11/2007 tanggal 08 November 2007, dan beberapa kali di addendum terakhir Addendum 4 LA No.0454/LA-02/MC/11/2008 tanggal 17 Oktober 2011 dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor Menara Cakrawala

81

lantai 1, Jl M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, untuk 12 bulan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2011 sehingga berakhir tanggal 14 Desember 2012, dengan status operasional digunakan untuk Cabang Pembantu p.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT Studio One, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang perkantoran dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 01 September 2009, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor Gedung Studi One Lantai Dasar, Jalan Talang Betutu No.15, Jakarta Pusat seluas 12 M2, Jangka waktu untuk 3 tahun terhitung sejak tanggal 01 September 2009 sehingga berakhir tanggal 01 Septemberl 2012, dengan status operasional digunakan untuk Kantor Kas

q.

Oleh dan antara Perseroan dengan Jani Lukman, bertempat tinggal di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang perkantoran dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 14 Mei 2010, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor Taman Permata Buana Blok D1/33, Jl. Pulau Bira V, Kembangan Utara, Jakarta Barat luas 230 M2, Jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 dan berakhir pada tanggal 1 Juli 2013, dengan status operasional digunakan untuk kantor Kas

r.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT Gemini Sinar Perkasa, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang perkantoran dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Gemini Sinar Perkasa Dengan PT Bank Victoria International Tbk No.:030/Markt-GSP/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor Gedung Lokasari Plaza Lantai Dasar No. Unit A.002A seluas 33 M2, Jl Mangga Besar Raya No.81, Jakarta Barat, Jangka waktu untuk 1 tahun terhitung sejak tanggal 01 Juni 2011 sehingga berakhir tanggal 31 Mei 2012, dengan status operasional digunakan untuk Kantor Kas, Perseroan masih berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian tersebut dan untuk maksud tersebut Perseroan telah memberitahukan kepada PT Gemini Sinar Perkasa sesuai dengan surat Nomor : 003/GA-EKS/05/12, tanggal 8 Mei 2012

s.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT Hotel Cikini Realty, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang perkantoran dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa No.: LA-CKN080001, tanggal 25 Juni 2008 jo Addendum I Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa No.: LA-CKN080001, tanggal 6 Juni 2011, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor Hotel Cikini Lantai Dasar, Jl. Cikini Raya No.75, Jakarta Pusat seluas 38,92 M2, Jangka waktu untuk 6 tahun terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2008 sehingga berakhir tanggal 31 Juli 2014, dengan status operasional digunakan untuk kantor Cabang Pembantu

t.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT Emperor Finance Indonesia, Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 2 Februari 2009, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor Apartemen Taman Rasuna Office Park Tahan 3 Unit UO-01A, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan seluas= M2, Jangka waktu untuk 6 tahun terhitung sejak tanggal 2 Februari 2009 sehingga berakhir tanggal 1 Februari 2015, dengan status operasional digunakan untuk kantor Cabang Pembantu

u.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT Emperor Finance Indonesia, Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 28 Oktober 2009, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor Komlek Perumahan Citra 2 Ext Blok BG-3 B No.27, Jakarta Barat seluas 84 M2, Jangka waktu untuk 6 tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2009 sehingga berakhir tanggal 1 November 2015, dengan status operasional digunakan untuk kantor Cabang Pembantu

v.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT Manggala Gelora Perkasa, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang perkantoran dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Lease Agreement Reference No.: MGP 008/VI/LA/2009 tanggal 11 Juni 2009, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor Panin Tower Senaya City Lantai Dasar, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat seluas 81.70 M2, Jangka waktu untuk 6 tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2009 sehingga berakhir tanggal 01 Januari 2015, dengan status operasional digunakan untuk Cabang Pembantu

w. Oleh dan antara Perseroan dengan Ninik Herawati W, bertempat tinggal di Tangerang telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang rumah toko dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 05 Januari 2011, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor Komplek Mahkota Mas Blok C No.7, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jangka waktu untuk 6 tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2011 sehingga berakhir tanggal 31 Desember 2016, dengan status operasional digunakan untuk Kantor Kas x.

Oleh dan antara Perseroan (Pihak Kedua) dengan PT Tridaya Investindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (Pihak Pertama) telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang kantor dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No.:001TI-BVIC/I/2012

82

tanggal 1 Februari 2012, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor di Lantai 1 Gedung Perkantoran, Jl. Tomang Raya Kav.33-37, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, luas 60 M2, Jangka waktu untuk 36 bulan terhitung sejak tanggal 01 Februari 2012 sehingga berakhir tanggal 01 Februari 2015 dimana Pihak Kedua diberikan prioritas untuk memperpanjang jangka waktu sewa dengan pemberitahuan terlebih dahulu 2 bulan sebelum berakhirnya perjanjian, dengan status operasional digunakan untuk Kantor kas. y.

Oleh dan antara Perseroan dengan Yayasan The Habibie Center, suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruangan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No.002/PJ-SR/I/2011 tanggal 2 Januari 2011, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor di gedung Habibie Center Lantai I, Jl. Kemang Selatan No.98, Jakarta 12560 luas 45 M2, Jangka waktu untuk 5 tahun terhitung sejak tanggal 01 Februari 2011 sehingga berakhir tanggal 31 Januari 2016, dengan status operasional digunakan untuk Kantor kas

z.

Oleh dan antara Perseroan dengan PT Batara Tabaraka, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruangan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Desember 2011, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor di lobby Golden Boutique Hotel Jl Angkasa No.1 Jakarta Pusat. luas ==M2, Jangka waktu untuk 2 tahun terhitung sejak tanggal 15 Desember 2011 sehingga berakhir tanggal 14 Desember 2013, dengan status operasional digunakan untuk Kantor kas

aa. Oleh dan antara Perseroan dengan Ny. Olga Oktavia Patuwo, bertempat tiggal di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa rumah toko dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Oktober 2010, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor di Jl. Pintu Kecil No.58E, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. luas ==M2, Jangka waktu untuk 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 OKtober 2010 sehingga berakhir tanggal 1 OKtober 2015, dengan status operasional digunakan untuk Kantor Kas. ab. Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Rointa Eka Jaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang perkantoran dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan (Ketentuan Baku Tentang Ketentuan Sewa)” tanggal 29 April 2008 juncto Persyaratan Sewa Menyewa Pusat Grosir Metro Tanah Abang No.007/MOU/REJ-RU/IV/08 tanggal 29 April 2008 jo Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No.09/ADD SEWA-PGMTA/2011 tanggal 30 Juli 2011, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor Lantai VI, No. Unit 5 Pusat Grosir Metro Tanah Abang seluas 34,78 M2, Jangka waktu sewa 7 bulan mulai tanggal 1 Agustus 2011 berakhir tanggal 28 Februari 2012, dengan status operasional digunakan untuk Kantor Kas. Perseroan telah mengajukan kepada PT. Rointa Eka Jaya untuk menggunakan ruangan tersebut sampai dengan siapnya sarana dan prasarana di Metro Tanah Abang sesuai dengan surat Perseroan No.:001/GA-EKS/03/02 tanggal 01 Maret 2012 dan memperoleh jawaban dari PT. Rointa Eka Jaya sebagaimana termaktub dalam suratnya No. 190/PGMTA/IV/12 tanpa tanggal, Hal: Kepastian lokasi Banking Hall, dimana Perseroan diberikan perpanjangan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 dan terakhir dikonfirmasikan kembali perpanjang waktu hingga tanggal 15 Juni 2012. ac. Oleh dan antara Perseroan dengan PT. Rointa Eka Jaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjan sewa menyewa ruang perkantoran dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan (Ketentuan Baku Tentang Ketentuan Sewa)” Persyaratan Sewa Menyewa Pusat Grosir Metro Tanah Abang No.003/SEWA-PGMTA/2011, tanggal 30 November 2011, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Untuk Kantor Lantai 7, No. No.16 Pusat Grosir Metro Tanah Abang seluas 31,85 M2, Jangka waktu sewa 60 bulan mulai tanggal 1 Maret 2011 berakhir tanggal 28 Februari 2017, dengan status operasional digunakan untuk Kantor Kas Perjanjian Berkaitan Dengan Fasilitas Lilikuiditas Oleh dan antara Perseroan (Pihak Kedua) dengan Bank Indonesia (Pihak Pertama), suatu badan hukum bedasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 dan berkedudukan di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian penggunaan dan pengagunan fasilitas likuiditas dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam “Perjanjian Penggunaan Dan Pengagunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari No. 10/10/DPM tanggal 17 Desember 2008, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup. Perjanjian berakhir apabila (a) Pihak pertama mencabut ketentuan yang mengatur tentang pemberian Fasilitas Likuiditas Instrahari atau (b) Pihak Kedua dicabut izin usahanya atau dibekukan kegiatan usahanya oleh lembaga/instansi yang berwenang;

83

Berdasarkan Perjanjian tersebut: (1) Pihak Pertama memberikan Fasilitas Likuiditas Intrahari kepada Pihak Kedua paling banyak sebesar nilai Surat Berharga berupa Sertifikat Bank Indonesia dan/atau Surat Utang Negara yang digunakan untuk repurchase agreement (repo) oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada rekening FLI-RTGS dan PLI-Kliring di Bank Indonesia; (2) Pihak Pertama menerima dan menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari Pihak Pertama yang besarnya tercantum dan tercetak pada Hasil Olahan Komputer (HOK) dari Scripless Securities Settlement System Central Computer (SCC) yang terdapat dalam Bank Indonesia-Scripless Securities Settlemenet System (BI SSSS); Tidak ada satupun dari perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang dapat menghalangi Perseroan untuk dapat melaksanakan Penawaran Umum. Seluruh perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas masih berlaku dan mengikat Perseroan. 13. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN Perkara-perkara perdata yang masih terdaftar dan dihadapi oleh Perseroan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 1.

Perkara No.383/PDT.G/2005/PN.JKT.PST tanggal 23 Desember 2005 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : PT. Bank Victoria International Penggugat  : Drs. Habil Marati Tergugat  I        : H. Gerard Yakobus Tergugat  II        : PT. Batavindo Kridanusa Turut Tergugat : Wanprestasi Kredit Pokok Gugatan       Nilai/besarnya Obyek perkara      : Rp 25. 611.962.743,89 : No.383/PDT.G/2005/PN.JKT.PST yang ditetapkan dalam sidang  tgl. 09 Putusan Perkara Agustus 2006 Isi Keputusan : Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat Dalam Eksepsi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; Dalam Pokok Perkara 2. Menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian dibuat Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat dengan Penggugat berupa: - Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 121 tanggal 20 Juni 2002 yang dibuat Tergugat II dengan Penggugat di hadapan Indriani Damayanti Siregar,S.H., pegganti dari Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta; - Akta Pemberian Jaminan  Nomor 122 tanggal 20 Juni 2002 yang dibuat Tergugat II dengan Penggugat di hadapan Indriani Damayanti Siregar,S.H., pegganti dari Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta; - Akta Perjanjian dengan memakai Jaminan  Nomor 120 tanggal 20 Juni 2002 yang dibuat Tergugat I dengan Penggugat di hadapan Indriani Damayanti Siregar,S.H., pegganti dari Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta; - Akta Pengubahan I Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan  Nomor 122 tanggal 22 Agustus yang dibuat Tergugat I dengan Penggugat di hadapan I Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta; ADALAH SAH MENURUT HUKUM Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku penjamin pribadi atas hutang turut Tergugat kepda Penggugat bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memenuhi pelunasan pembayaran hutang Turut tergugat tersebut kepada Penggugat; Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah lalai (wanprestasi) memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnnya kepada Penggugat; Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat dengan suatu penerimaan uang yang sah sejumlah Rp14.190.000.000,00; Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II meupun Turut Tergugat untuk membayar biaya Perkara. 84

Banding

:

Diajukan oleh PT. Bank Victoria International, Tbk tanggal 22 Desember 2006 dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi tanggal 7 Januari 2008 No. 204/Pdt/2007/PT.DKI.Jo No:383/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst. yang isinya:

Kasasi                                     :

2.

-

Menerima permohonan banding dari pembanding.

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Agustus 2006 Nomor:383/Pdt.G/2005/PN.Jkt. Pst yang dimohonkan banding.

-

Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Surat Permohonan Kasasi Nomor: 383/PDT.G/2005/PN.JKT.PST diajukan oleh PT.Bank Victoria International, Tbk pada tanggal 26 Agustus 2008 yang hingga saat ini belum ada putusan dari Mahkamah Agung.

Perkara  No.150/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST tanggal 18 Mei 2005 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penggugat              

: PT. Bank Victoria International

Tergugat   I         

: PT. Batavindo Kridanusa.

Tergugat   II                 

: Drs. Habil Marati.

Tergugat   III                 

: H. Gerad Yakobus.

Pokok Gugatan                

: Wanprestasi

Nilai/besarnya Obyek perkara  

: Rp22.765.650.031,66-

Putusan Perkara : No.150/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2005 dan bacakan dalam persidangan   tgl. 24 Oktober 2005 Isi Keputusan: Dalam Eksepsi: -Mengabulkan  eksepsi para Tergugat -Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat III kabur (abscuur libel) Dalam Konvensi: 1.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

2.

Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp419.000,00;

Banding: Permohan Banding oleh PT. Batavindo Kridanusa  dan Drs. Habil Marati,  Memori Banding  tanggal 28 Februari 2006  terdaftar  pada tanggal 28 Februari 2006 dibawah  No.28/Srt.Pdt.Bdg/2006/PN.JKT.PST; Kontra Memori Banding  oleh PT. Bank Victoria International Tbk tanggal 10 Mei 2006; Keputusan Banding  No. 312/PDT/2007/PT.DKI, isi keputusan “Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat diterima, Kasasi diajuhkan oleh Tergugat I dan Tergugat II daftar Kasasi tanggal 31 Maret 2008. Perseroan mendapatkan satu Somasi (I, II dan III) dari pihak yang mengklaim memiliki hak atas barang jaminan debitur yang dijaminkan kepada Perseroan. Dampak dari perkara yang belum diputuskan seandainya Perseroaan menjadi pihak yang kalah adalah tidak berpengaruh terhadap rasio kecukupan modal minimum Perseroan karena Perseroan telah melakukan pencadangan 100%. Atas perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan tersebut di atas, Perseroan berkeyakinan bahwa apapun hasil keputusan dari perkara-perkara tersebut tidak akan memiliki dampak material bagi kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan. 14. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP Jumlah nilai buku aset tetap yang dimiliki Perseroan per tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp 158.519 juta.

85

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki aset tetap dengan rincian sebagai berikut: a.

Bidang Tanah Berikut Bangunan Status Dimiliki Perseroan

No

No.Sertipikat

1.

HGBNo.2792/Kembangan Selatan

2.

HGB No. 8103/Sunter Agung

3.

HGB No. 1417/Gunung

4

HGB No. 605/Darmo

5.

HGB No. 320/Kedoya Utara

6.

HGB No. 6923/Kedoya Utara

7.

HGB No. 06647/Srengseng

8.

HGB No. 06648/Srengseng

9

HGB No. 504/Lengkong Wetan

10

HGB No. 1851/Pondok Karya

11.

HGB No. 5706/Cengkareng Barat

12.

HGB No. 3086/Pondok Pinang

13.

HGB No. 3720/Petojo Utara

14.

HGB No.00333/ Rawa Terate

15.

HGB No.8172/Duri Kepa

16.

HGB No. 3727/Pasar Baru

17.

HGB No. 1780/Tanjung Duren

18

HGB No. 02395/Tanah Sereal

19.

HGB No. 852/Krukut

20.

HGB No.2535/Kemanggisan

21. 22 23

HGB No.4267/Bekasi Timur HGB No.4268/Bekasi Timur HGB No.2146/Bendungan Hilir HGB No.2147/Bendungan Hilir HGB No.1491/Sumur Batu

Letak Jalan Puri Indah Raya Blok A No. 3 Kel. Kembangan Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Jalan Danau Sunter Utara Blok A Kav. No. 9, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jalan Hang Tuah Raya No. 4 Blok H/1 Persil No. 8, Kel. Gunung, Kec. Keba-yoran Baru, Jakarta Selatan Jalan Raya Darmo no. 173, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Sura-baya, Jawa Timur Komp. Perumahan Green Garden Blok A.14 No. 28, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat Komplek Perumahan Green Garden Blok A.14 No. 28, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok B No. 4, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok B No. 5, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat Perumahan Kola Mandiri "Bumi Serpong Damai" Blok R E No. 52 Sektaor IV, Kel. Leng-kong Wetan, Kec. Serpong Kab. Tangerang Desa Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Komplek Perumahan Taman Palem Lestari Blok D-1 Kav. No. 19-D, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat di Komplek Pondok Indah (Pertokoan) Blok UA Pers. 51, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Jalan Cideng Timur No. 33, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat Pulo Gadung Trade Centre Jalan Bekasi Raya Blok 8-A Kav.No.58, Kel.Rawa Terate, Kec.Cakung, Jakarta Timur Perumahan Green Ville Blok BG Persil No.23, Green Ville, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Jalan Lautze No.65, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Jalan Tanjung Duren Raya 687 A, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol m2Petamburan, Jakarta Barat Jl. KHM Mansyur No. 202 D, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat K.H. Zainal Arifin, Komplek Ketapang Indah Blok B.2 No.16, Kelurahan Krukut, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Barat Jl. Anggrek Neli Murni Raya Blok A Kavling No.97 , Jakarta. Desa Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Bendungan Hilir Raya No.94D, Jakarta Bendungan Hilir Raya No.94E, Jakarta Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q No.8, Jl. Let Jend Suprapto, Jakarta

86

Luas (m2)

Harga Tanah (jutaan Rupiah)

Masa Berlaku Penguasaan

75 m2

518,7

08 September 2022

100 m2

 -

04 Agustus 2026

437 m2

1.110

20 Juli 2023

355 m2

380,491

07 April 2019

154 m2

30 Maret 2029 301,594

7 m2

28 Juli 2024

82 m2

16 Februari 2026 499,7

82 m2

19 Februari 2026

110 m2

155,013

16 Juli 2027

497 m2

171,402

28 November 2015

90 m2

259,971

24 Februari 2014

110 m2

691,62

21 Maret 2025

484 m2

1.080

11 November 2033

61 m2

205,5

17 November 2032

139 m2

324,165

9 Oktober 2028

76 m2

319,245

11 Februari 2016

85 m2

350,124

15 Desember 2022

78 m2

400,815

20 Desember 2025

78 m2

436,852

05 Februari 2025

457 m2

1.472,37

30 Januari 2031 

1.360 m2 1.675 m2 71 m2 86 m2 81 m2

2.850,45 987,6 565,035

25 November 2028 25 November 2028 21 Maret 2016   21 Maret 2016   3 Desember 2024  

No

24 25. 26. 27 28 29 30 31. 32 33 34 35 36. 37. 38 39 40 41. 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51 52 53 54

No.Sertipikat

Letak

Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Jakarta Pertokoan Bukit Duri Blok A Kav. No.12, HGB No.00527/ Kampung Melayu Jatinegara, Kampug Melayu, Jakarta Timur HGB No.4237/ Pejagalan Jembatan II No.82 B-M, Jakarta. Jl. K. H. Noerali No.41 H, Bintara Jaya, HGB No.1364/ Bintara Jaya Bekasi Barat, Kotamadya Bekasi. Kompleks Ruko Kelapa Gading, Jl. Raya HGB No.1961/Kelapa Gading Barat Boulevard Barat Blok LC No.14, Jakarta Utara HGB No.00905/Maphar Jl. Mangga Besar No.30 B, Jakarta Barat Jl. Mangga Besar Raya No.30 C, Jakarta HGB No.1625/Maphar Barat Jl. Lingkar Luar Kamal Raya Blok D.8 No.33, HGB No.7766/Cengkareng Timur Perumahan Mutiara Taman Palem, Jakarta. Permata Senayan Rukan B No.6, Grogol HGB No.2593/Grogol Utara Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jl. Pecenongan No.26, Kebon Kelapa, HGB No.2479/Kebon Kelapa Gambir, Jakarta Pusat. Arteri Permata Hijau Kompleks Grand ITC HGB No.2821/Grogol Utara Permata Hijau Blok Emerald Persil No.17, Jakarta Pluit Karang Timur No.44 Blok O VIII Timr HGB No.6024/Pluit Kav.31 Radio Dalam RT.001/RW.04 No.A/I C HGB No.237/Gandaria Utara Kompleks Yado, Jakarta Selatan HGB No.03429/Kembangan Kompleks Ruko Sentra Niaga Puri Indah Selatan Blok T-4 No.16, Jakarta. HGB No.07196/Jalupang Perumahan Villa Melati Mas Blok B No.2-53, HGB No.07191/Jalupang Jalupang, Tangerang. Jl. Merdeka No.89A, Pabuaran, Karawaci, HGB No.182/Pabuaran Tangerang. Jl. Kemang Raya No.82C, Bangka, HGB No.557/Bangka Mampang Prapatan, Jakarta Jalan Pluit Karang Utara nomor 46 Blok I-1HGB No.9622/Pluit Selatan Kavling nomor 48 Bukit Golf Mediterania Blok B/18 Pantai HGB No.1002/Kamal Muara Indah Kapuk Kel. Kamal Muara, Penjaringan Ruko Metro Boulevard Blok A No.23. Jl. HGB No.3019/Pasir Sari Niaga Raya, Desa Pasir sari, Bekasi Ruko Botanic Junction Blok H7 No.12 kel HGB No.6143/Joglo Joglo, Kebangan, Jak-Bar Jl. Cinere Raya Blok A-no.60, Desa HGB No.5914/Cinere Cinere,Sawangan Bogor Rukan Pusat Bisnis Blok KJG No.8 Jl. HGB No.06310/Kalideres Tampak Siring Daan Mogot, Kel Kalideres, Jak-Bar Komp. Perum. Taman Duta MAs Blok HGB No.1157/Wijaya Kusuma D8 No.12, Kel Wijaya Kusuma, Grogol petamburan, Jak-Bar Jl. Kopi No.28, Kel Roa Malaka, Tambora, HGB No.2735/Roa Malaka Jak-Bar Ruko Permata Kebayoran Blok A 1-2 Jl. HGB No 3641/Grogol Selatan Raya Kebayoran Lama ,Jak-Sel Rukan Citra Niaga II Blok A/5 Jl. Utan Jati, HGB No.10949/Pegadungan Kalideres, Jak-Bar Rukan Aries Niaga Blok A-1 No.3-J, Jl. HGB No.5915 / Meruya Utara Taman Aries, Meruya Utara Jak-Bar Ruko Rodeo Drive Blok B No.6, Jl Boulevard HGB No.08479 / Pakulonan Barat Gading Serpong, Kelapa Dua Tangerang Jl. Gajah Mada No.41, Krukut, Taman Sari HGB No.1492 /Krukut Jak-Bar Komp. Grand Wijaya Blok C No.10, Jl. HGB No.1991/Pulo Wijaya II, Keb. Baru, Jak-Sel HGB No.924/Cipete Utara

87

Luas (m2)

Harga Tanah (jutaan Rupiah)

Masa Berlaku Penguasaan

510 m2

3.474,09

18 Desember 2038 

66 m2

305,685

7 Oktober 2024 

77 m2

297,33

28 Februari 2026  

116 m2

326,37

22 Oktober 2027 

100 m2

675

29 November 2012 

55 m2 55 m2

18 Januari 2027   835,587

07 Agustus 2022  

68 m2

172,275

27 Juli 2024 

75 m2

1.085,41

30 Juni 2019

71 m2

590,22

4 Mei 2028 

75 m2

1.033,71

27 Jun 2031 

147 m2

495,27

10 Juli 2014  

141 m2

537,36

31 Juli 2025 

77 m2

630,275

15 Januari 2020 

118 m2

145,611

17 April 2026 

106 m2

285,405

24 September 2027 

958,695

Berlaku selama 30 Tahun 

240 m2

620,445

4 Januari 2037 

75 m2

694,584

29 September 2012

60 m2

224,418

24 September 2026 

50 m2

180,712

5 Mei 2024  

159 m2

359,67

 28 Juli 2038

52 m2

289,33

24 Oktober 2012 

82 m2

425,895

9 April 2029  

95 m2

355,2

9 September 2028 

166 m2

927,585

15 Juni 2038

68 m2

447,45

9 Agustus 2030 

61 m2

484,35

6 Maret 2021  

77 m2

304,558

26 Desember 2014  

121 m2

699,517

5 April 2040  

76 m2

923,456

22 Juni 2029  

75 m2

No

No.Sertipikat

55

HGB No.812/Petojo Utara

56

HGB No.1869/Ancol

57

HGB No.249/Utan Panjang

58

HGB No.1087/Kapuk Muara

59

HGB No. 5557/Kelapa Gading Timur HGB No. 5558/Kelapa Gading Timur HGB No. 4652/Pasar Baru

60 HGB No. 4653/Pasar Baru 61

AJB dan Pengoperan Hak No. 91 tgl. 30-09-2010

62

HGB No.5830/Penjaringan

63

HGB 5622/Panunggangan Barat

64

HGB No.983/Pekojan

65

HGB No 7725/Srengseng

66

HGB No. 8049/Pekayon Jaya

67 68 69 70

b.

Letak Komp.Pertokoan Duta Merlin Blok A No.10, Jl. Gajah Mada No.3-5, Gambir Jak-Pus Grand Boutique Centre Blok D Kav 1, Jl. Mangga Dua Raya,Ancol Jak-Ut Jl. Utan Panjang Raya III/6D, Utan Panjang, Kemayoran, Jak-Pus Komp. Duta harapan Indah Blok L No.6, Kapuk Muara, Penjaringan, Jak-Ut Jl. Gading Elok Raya Blok A No. 1 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading, Jak-Ut Jl. Samanhudi No. 57-A Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar, Jak – Pus Jl. Samanhudi No. 57 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar, Jak – Pus Jl. Kelapa Hybrida Blok RA 3 Kav. 21 Kel. Pegangsaan Kec. Kelapa Gading, Jak – Ut Jl. Raya Pluit Selatan Komplek CBD Pluit Blok S No.1, Penjaringan, Penjaringan Jl. Pintu Besar Selatan Tangerang Jl. Gedong Panjang No.5A Jl. Meruya Ilir Raya No. 12B RT.004 RW.01 Kel. Srengseng Kec.Kembangan, Jakarta Barat Ruko Bekasi Square No. 62 Jl. Ahmad Yani Kel.Pekayon Kec. Bekasi Barat, Bekasi

HGB No.2027/Kebon Jeruk HGB No.2028/Kebon Jeruk

HGB No.1791/Menteng Dalam HGB No. 1755/Menteng Dalam

Komplek Kedoya Centre Blok E 4-5 Jl. Perjuangan I, Jak – Bar Jl. DR.Saharjo Rt.003/015 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Jl. DR.Saharjo Rt/Rw:003/015, Kel. Menteng Dalam, Kec.Tebet, Jakarta Selatan

Luas (m2)

Harga Tanah (jutaan Rupiah)

Masa Berlaku Penguasaan

73 m2

759,536

13 November 2018 

196 m2

899,467

30 Januari 2021 

63 m2

287,617

28 Oktober 2040 

75 m2

285,84

11 Maret 2031 

64 m2

10 Oktober 2020  1.157,23

64 m2

10 Oktober 2020 

48 m2

08 September 2028  965,294

57 m2

 08 September 2028 

72 m2

596,526

- 

94m2

1.095,5

19 Mei 2016

100 m2

343,044

03 Juni 2040

80 m2

310,185

18 Agustus 2025

122m2

468,98

 27 Juli 2040

75m2

678,166

5 September 2026

84m2

01 Februari 2040 953,266

852

 01 Februari 2040

74 m2

 13 Desember 2037 608,385

17m2

21 September 2025

Satuan Rumah Susun Dengan Status Dimiliki Perseroan

No

No.Sertipikat

1

HMSRS No.382/I/IB/Pluit

2

HMSRS No.383/I/IB/Pluit

3

HMSRS No.384/I/IB/Pluit

4

HMASRS No.3090/I/Thamrin City

5

HMASRS No.623/II/A.6

6

HGB No. 00877/ Mangga Besar

Letak Apartemen Muara Indah Menara I B lantai 1/01-21 Apartemen Muara Indah Menara I B lantai 1/01-22 Apartemen Muara Indah Menara I B lantai 1/01-23 Thamrin City Lt-Dasar Blok C35 No.R9 Jl. Kebon Kacang Raya, kel Melati, Tanah Abang ITC Mangga Dua Lt-2 Blok A No.6 Kel. Ancol Penjaringan, Jak-Pus Lindeteves Trade Centre Blok RA No.61, Jl. Hayam Wuruk No.127

88

Harga Perolehan (jutaan Rupiah)

Masa Berlaku Penguasaan

3.167,58

14 November 2013

28.77 m2

1.329,593

7 September 2035 

9.05 m2

1.044,554

 16 Juli 2028

79.01 m2

4.205,313

26 Agustus 2027 

Luas (m2) 58 m2 37 m2 33 m2

c.

Satuan Kios Pasar Jaya Yang Dimiliki

No

No.Sertipikat

1

SHPTU No.16.02.0252

2

SHPTU No.16.02.0251

3

SHPTU No.16.02.0250

4

PPPTU No.0011/PPP/05/PPS/ XI/10

d.

Luas (m2)

Letak PD.Pasar Jaya Cibubur Blok AKS No.075 PD.Pasar Jaya Cibubur Blok AKS No.076 PD.Pasar Jaya Cibubur Blok AKS No.077 Tanah Abang Blok B Lt-5 Los KTR No.2 Jl. Fachrudin Tanah Abang

Harga Tanah (jutaan Rupiah)

7,20 m2 7,11 m2

Masa Berlaku Penguasaan 26 September 2026

381,111

6,90 m2

01 Februari 2026 26 September 2026

25,21 m2 2.003,564

Satuan Rumah Susun Dengan Status Dikuasai Perseroan

No

No.Sertipikat

Letak

Luas (m2)

Harga Tanah (jutaan Rupiah)

Masa Berlaku Penguasaan

1

PPJB No. 311/KSOSMPG/LB/H/ V/2009

Sahid Sudirman Residence LB Unit H Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jak-Pus

42 m2

1.223,331

 -

Luas (m2)

Harga Tanah (jutaan Rupiah)

Masa Berlaku Penguasaan

75m2

4.900

 -

60 m2

410,145

 -

e.

Bidang Tanah Berikut Bangunan Status Dikuasai Perseroan

No

No.Sertipikat

1

PPJB No.03880

2

PPJB No. 11992/TSI/PPJB/B/3A/R/ XI/2010

f.

Letak Garden Shopping Arcade B/08/BG Jl. Tanjung Duren Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan, Jak – Bar Perumahan Taman Semanan Indah Blok B No. 3A Jakarta Barat

Kendaraan

Jumlah kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki Perseroan sebanyak 4 unit dengan nilai buku per 31 Januari 2012 sebesar Rp.3,527juta sedangkan jumlah mobil sebanyak 154 unit dengan nilai buku per 31 Januari 2012 sebesar Rp.11.645,511 juta. 15. ASURANSI Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset yang dimilikinya termasuk bangunan, kendaraan dan uang tunai terhadap musibah kebakaran dan musibah umum lainnya dalam jumlah pertanggungan yang memadai melalui PT Victoria Insurance (terafiliasi). Perseroan telah mengasuransikan uang kas yang dimiliki/ dikuasai/ digunakan Perseroan sebagai berikut : Cash in Transit No.

Cabang

Asuransi

1 2 3 4 5 6 7 8

Anggrek Neli Aries Niaga Ariobimo Fatmawati Bekasi Bekasi Square Bendungan Hilir Bintaro

PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance

Cash in Transit Jumlah Pertanggungan Periode 300.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 250.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 500.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 200.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 500.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 200.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12

89

No.

Cabang

Asuransi

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

BIP BSD CBD Pluit Cempaka Mas Cibubur Cideng Cikini Cinere Citra 2 Citra 2 -Ext Daan Mogot Dutamas Kantor Pusat Green Garden Green Ville Hang Tuah Hotel Golden Indocement ITC Mangga dua ITC Permata Hijau Jababeka JaCC Jatinegara Jembatan Dua Jembatan Lima Joglo Talang Betutu Kalimalang Kebayoran Lama Kebun Jeruk Kedoya Center Kelapa Gading 1 Kelapa Gading 2 Kemang Ketapang Kopi Lindeteves Lokasari Mangga Besar Menteng Muara Karang Mutiara Palem Pantai Indah Kapuk Paramount Serpong Pasar Baru Patal Senayan Pecenongan Pluit Pondok Indah Pulo Gadung Puri Indah Puri Sentra Niaga Radio Dalam Sahid sudirman Senayan City Senen Setiabudi Skyline

PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance

Cash in Transit Jumlah Pertanggungan Periode 250.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 1.000.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 200.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 2.000.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 250.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 500.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 10.000.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 500.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 400.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 250.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 500.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 200.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 300.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 750.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 50.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 500.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 500.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 300.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 300.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 200.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 200.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 750.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 200.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 250.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 250.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 250.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 500.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 200.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 700.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12

90

No.

Cabang

Asuransi

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Sunter Taman Palem Lestari Taman Permata Buana Taman Rasuna Tanah Abang Tangerang Tanjung Duren Tebet Tomang Villa Melati Mas WBI Meruya Asemka Grand Wijaya Grand Boutique Duta Merlin Teluk Gong Karawaci Cikokol Habibie Center Mediterania 2 Podomoro City Taman Semanan KLG. Hybrida KLG. La Piazza

PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance

Cash in Transit Jumlah Pertanggungan Periode 250.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 750.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 1.000.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 500.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 100.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 200.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 200.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 200.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 150.000.000 01-Okt-11 01-Okt-12 200.000.000 27-Jan-12 01-Okt-12 200.000.000 10-Feb-12 01-Okt-12 200.000.000 10-Feb-12 01-Okt-12 200.000.000 17-Feb-12 01-Okt-12 200.000.000 22-Feb-12 01-Okt-12 200.000.000 22-Feb-12 01-Okt-12

Cash in Safe No.

Cabang

Asuransi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Anggrek Neli Aries Niaga Ariobimo Fatmawati Bekasi Bekasi Square Bendungan Hilir Bintaro BIP BSD CBD Pluit Cempaka Mas Cibubur Cideng Cikini Cinere Citra 2 Citra 2 -Ext Daan Mogot Dutamas KPO - Senayan Green Garden Green Ville Hang Tuah Hotel Golden Indocement ITC Mangga dua ITC Permata Hijau

PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance

Cash in Safe Jumlah Pertanggungan Periode 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 250.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 500.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 500.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 250.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 1.000.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 250.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 300.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 2.500.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 350.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 25.000.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 50.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 100.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 250.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 250.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13

91

No.

Cabang

Asuransi

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Jababeka JaCC Jatinegara Jembatan Dua Jembatan Lima Joglo Talang Betutu Kalimalang Kebayoran Lama Kebun Jeruk Kedoya Center Kelapa Gading 1 Kelapa Gading 2 Kemang Ketapang Kopi Lindeteves Lokasari Mangga Besar Menteng Muara Karang Mutiara Palem Pantai Indah Kapuk Paramount Serpong Pasar Baru Patal Senayan Pecenongan Pluit Pondok Indah Pulo Gadung Puri Indah Puri Sentra Niaga Radio Dalam Sahid sudirman Senayan City Senen Setiabudi Skyline Sunter Taman Palem Lestari Taman Permata Buana Taman Rasuna Tanah Abang Tangerang Tanjung Duren Tebet Tomang Villa Melati Mas WBI Meruya Asemka Grand Wijaya Grand Boutique Duta Merlin Teluk Gong Karawaci Cikokol Habibie Center

PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance

Cash in Safe Jumlah Pertanggungan Periode 200.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 300.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 750.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 50.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 700.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 300.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 350.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 300.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 1.000.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 300.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 250.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 250.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 300.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 300.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 300.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 350.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 250.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 350.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 250.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 750.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 1.000.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 750.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 400.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 400.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 150.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 02-Feb-12 - 02-Feb-13

92

No.

Cabang

Asuransi

87 88 89 90 91

Mediterania 2 Podomoro City Taman Semanan KLG. Hybrida KLG. La Piazza

PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance

Cash in Safe Jumlah Pertanggungan Periode 200.000.000 10-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 10-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 17-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 22-Feb-12 - 02-Feb-13 200.000.000 22-Feb-12 - 02-Feb-13

Perseroan telah mengasuransikan kendaraan bermotor yang dimiliki/ dikuasai/ digunakan Perseroan. Penanggung PT. Victoria Insurance PT. Victoria Insurance

Obyek Tanggungan 4 unit Sepeda Motor 158 unit Mobil

Jumlah Pertanggungan Rp 25.000.000 Rp 23.512.000.000

Perseroan telah mengasuransikan bangunan-bangunan yang dimiliki/ dikuasai/ digunakan Perseroan melalui PT Victoria Insurance.

NO

CABANG

ALAMAT

ASURANSI

1

Green Garden

2

Green Ville

Komp Ruko G. Garden Blok A14 No. 28 Komp Ruko G. Ville Blok BG No.23

3

Jembatan Lima

Jl. KHM Mansur No. 202 D

4

Cideng

Jl. Cideng Timur 33

5

Kemang

JL. Kemang Raya No. 82C

6

Kalimalang

JL. KH Noer Ali No. 41 H

Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance

7 8 9 10 11 12 13 14

Gedung Menara Cakrawala Lt. Dasar No. 9 Komplek Ruko Botanical Jolglo Juntion H 7 No 12 Gedung Bank Panin Kantor Pusat Senayan Lt.Dasar.4,6 Taman Taman Rasuna Office Park Rasuna Tahap III Unit UO No. 1A Senayan City Panin Tower Senayan City Ground Floor Unit A Skyline

Wisma Slipi

Wisma slipi Lt dasar

Pondok Indah Habibie Center

Jl. Metro Pondok.Indah Bl.II, UPS 51

14

Anggrek neli

15

Jababeka

16 17

Permata hijau Puri Sentraniaga

18

Tebet

19

Jembatan 2

20

Tomang

21 22

Patal Senayan Villa Melati Mas

Jl. Kemang Selatan No.98 Jl.Anggrek Neli Murni No.97-B Jak - Bar Jl.Niaga Raya No.A 23 Jababeka II.Cikarang Jl.LetJend Soepono ITC Permata Hijau Jl.Puri Indah Raya Kembangan,Jak-Bar Jl.Prof Dr.Soepomo Blok A No 73 Jak-Sel Jl.Jembatan Dua No.82 BM Jak-Bar Jl.Tomang Raya No.33 - 37 Jakarta Rukan Perm.Senayan Blok B No.6 Villa Melati Mas Blok B 10 No. 52-53 Serpong

NOMOR POLIS

NILAI PERTANGUNGAN INVENTARIS GEDUNG KANTOR

JATUH TEMPO

1010132011200006

675.000.000

77.000.000

8-Jan-13

1010132011200007

990.000.000

71.700.000

8-Jan-13

1010132011200001

850.000.000

149.150.000

8-Jan-13

1010132011200008

2.700.000.000

195.200.000

16-Jan-13

1010132011200002

1.690.000.000

157.500.000

21-Jan-13

1010132011200005

750.000.000

70.500.000

21-Jan-13

1010132011200003

-

46.000.000

21-Jan-13

1010132011200004

450.000.000

67.500.000

21-Jan-13

1010132021200009

-

1.425.250.000

8-Feb-13

1010132021200007

-

64.000.000

10-Feb-13

1010132021200001

-

84.000.000

10-Feb-13

1010132021200006

-

89.000.000

27-Feb-13

1010132021200005

850.000.000

93.700.000

27-Feb-13

1010132021200008

0

121.900.000

10-Mar-13

i-01510311.1101.0085

2.750.000.000

68.500.000

10-Mar-13

I-0151.0311.1101.0084

500.000.000

64.500.000

10-Mar-13

I-0151.0311.1101.0086

1.850.000.000

74.000.000

10-Mar-13

I-0151.0311.1101.0087

1.250.000.000

81.500.000

10-Mar-13

I-0151.0311.1101.0083

1.275.000.000

69.500.000

10-Mar-13

I-0151.0311.1101.0088

775.000.000

115.500.000

10-Mar-13

I-0151.0311.1101.0082

-

56.500.000

27-Apr-13

I-0151.0411.1101.0167

1.650.000.000

74.000.000 4-Mei-2013

I-0151.0511.1101.0172

650.000.000

70.000.000 8-Mei-2013

93

NO

CABANG

23

Radio Dalam

ALAMAT

ASURANSI Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance

26

Lindeteves

27

Pluit

28

Setiabudi

29

Kelapa Gading 2

30

Pasar Baru

31

Tanjung Duren

Jl. Radio Dalam Raya A/1C Jakarta Selatan Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q No.8 Ruko Mutiara Taman Palem Blok C 19 N0 33 LTC Jl. Hayam Wuruk 127 Blok RA No.61 Jl. Pluit Karang Timur No.44 Setiabudi Building II Lt 1 Suite 105 Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC 6 No.14 Jl. Lautze No. 65 Pasar Baru Jl.Tanjung Duren Raya No.687A Jak-Bar

CBD Pluit

Ruko CBD Pluit Blok S 01

24 25

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

53 54

Cempaka Mas Mutiara Palem

Paramount Serpong Swaguna Bekasi Swaguna Fatmawati

Komp. Ruko Rodeo Blok B No. 6 Jl. Ir. Juanda No. 132 Bekasi Jl. RS. Fatmawati No. 85 A Jakarta Selatan Komp.Artha Gd Niaga Blok Klp Gading-1 B No.20 Wisma Indocemen LtIndocemen dasar Muara Apart.Reverside No.22-23 Karang Jl Bintaro Utama 3A Blok Bintaro A/7 Pecenongan

Jl. Pecenongan Raya 26

Graha Atrium Lt-Dasar Suite G 03A Komp. Ruko Ketapang Ketapang Blok B 2 No 16 Komplek Pertokoan Bukit Jatinegara Duri Raya Blok A/12 Hotel Formula I Cikini Unit Cikini GF 06 Mangga Jl. Mangga Besar Raya Besar No. 30 B-C Jakarta Hotel Formula I Jl. Hos Menteng Cokroaminoto No 79 Permata Jl. Pulou Bira V Blok D-1 Buana No. 31 Jl. Mandiri I No.08 Blok La Piazza A1-B1 Muara Jl. Pluit Karang Utara Blok Karang 2 I No.46 Apart. Mediterania II Lt-G Mediterania 2 Edelweis SH1/EE Tanah Abang Pusat Grosir TA Blok B II Lt-5 No.2 Taman Kompl. Plaza De Lumina Semanan Blok B-3A Jl. Smanhudi No.57-57A Samanhudi Pasar Baru Jl. Hybrida RA3/21 Kelapa Hybrida Gading Gedong Jl.Gedong Panjang Raya Panjang No. 5A Senen

NOMOR POLIS

NILAI PERTANGUNGAN INVENTARIS GEDUNG KANTOR

JATUH TEMPO 8-Mei -2013

I-0151.0511.1101.0175

1.300.000.000

112.000.000

I-0151.0511.1101.0174

1.320.000.000

119.000.000 8-Mei-2013

I-0151.0511.1101.0173

500.000.000

72.000.000

I-0151.0511.1101.0182

2.600.000.000

68.500.000

I-0151.0511.1101.0180

780.000.000

79.000.000

I-0151.0511.1101.0181

-

45.500.000

I-0151.0511.1101.0179

1.050.000.000

131.000.000

I-0151.0511.1101.0176

550.000.000

67.000.000

I-0151.0511.1101.0177

665.000.000

117.00.000

I-0151.0511.1101.0178

1.800.000.000

78.500.000

5-Jun-13

I-0151.0611.1101.0254

715.000.000

66.000.000

5-Jun-13

I-0151.0611.1101.0256

2.000.000.000

-

5-Jun-13

I-0151.0611.1101.0255

7.000.000.000

-

13-Jun-13

I-0151.0611.1101.0249

-

86.750.000

13-Jun-13

I-0151.0611.1101.0251

-

54.000.000

13-Jun-13

I-0151.0611.1101.0253

-

102.000.000

13-Jun-13

I-0151.0611.1101.0252

500.000.000

66.000.000

21-Jun-13

I-0151.0611.1101.0250

905.000.000

142.500.000

21-Jun-13

I-0151.0611.1101.0250

-

60.500.000

10-Mar-13

1010132071100002

670.000.000

154.000.000

4-Jul-12

1010132081100012

925.000.000

64.000.000

7-Agust-12

1010132081100015

-

880.500.000

1010132081100010

1.950.000.000

120.500.000

1010132081100011

-

53.000.000

101013281100014

- 

95.250.000

9-Agust-12

1010132081100006

1.550.000.000

-

03-Agt--12

1010132081100007

1.600.000.000

5.000.000

03-Agt-12

1010130281100008

775.000.000

-

03-Agt-12

1010130281100005

1.000.000.000

-

10101302811000013

625.000.000

50.000.000

03-Agt-12

1010130281100002

1.450.000.000

50.000.000

03-Agt-12

1010130281100001

900.000.000

0

03-Agt-12

1010130281100003

500.000.000

50.000.000

03-Agt-12

94

19-Mei2013 19-Mei2013 19-Mei2013 19-Mei2013 22-Mei2013 22-Mei2013 22-Mei2013

22-Agust12 21-Agust12 21-Agust12

03-Agt-12

NO

CABANG

55

Utan Panjang

56

Podomoro City

Jl.Utan Panjang III/6D Jakarta Pusat Shopping Arcade B/08/BG, Tanjung Duren

57

Kopi

Jl. Kopi No. 28 Rt. 003/003

58

Citra 2

Rukan Citra Niaga Blok A/5

59

Daan Mogot

60 61

Kebayoran Lama Bekasi Square

62

Aries Niaga

63

Cinere

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

ALAMAT

Rukan Pusat Bisnis Blok KJG No. 8 Jl. Raya Kebayoran Lama Blok A1-2 Ruko Bekasi Square No. 62 Rukan Aries Niaga Blok A1 No 3-J Jl. Cinere Raya Blok A-60

Bukit Golf Mediterania Blok PIK B/1B Talang Jl. Talang Betutu No. 15 Betutu Kebon Melati Gedung Sigma Cipta KPO SIGMA Carka German Center Lt. 5 Jl. Pintu Kecil No. 58E Asemka Tambora Jl. Meruya Ilir Raya No. Meruya 12B Srengseng Jl. Bendungan Hilir Raya Benhill No. 94 E-D Jl. Merdeka Raya No. 89 A Tangerang Tangerang Jl. Cut Mutiah No.9 Blok Bekasi H-I Pasar Jaya Lt-Dasar Blok Cibubur AKS 075-077 BSD Sektor IV Blok RE BSD No.52

74

Barito

Jl. Barito II No.41 Keb Baru

75

BIP

76

Kebon Jeruk

77

Ariobimo

78

Puri Indah

79

Tanah abang

80

ITC M.2

ITC M-2 Lt 2 Blok A/6

81

Sunter Blok A-9

82

Grand Wijaya

83

Duta Mas

84

JaCC

85

Citra 2 Ext

86

Kedoya

Jl.Sunter Permai Raya Blok A No.9 Komplek Grand Wijaya Blok C No.10,Jl. Wijaya II Komp Duta Mas Blok D-8 No.12 Jak-Bar JaCC Jl. Kebon Kacang Raya Lt- dasar C35 Komplek Citra 2 Eks Blok BG 3B No. 27 kalideres Komplek Kedoya Center Blok E No.4-5 Jak-Bar

Graha BIP Jl. Gatot S. Kav. 23 Komp.Intercone Blok B No 4-5 Gd. Ariobimo Lt-dasar Komp. Puri Indah Blok A No.3 Pusat Grosir Metro TAB lt 6 unit 5

ASURANSI Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance

NILAI PERTANGUNGAN INVENTARIS GEDUNG KANTOR

JATUH TEMPO

1010130281100004

450.000.000

50.000.000

03-Agt-12

1010130281100009

2.250.000.000

150.400.000

03-Agt-12

1010132091100001

765.000.000

78.500.000

26-Sep-12

1010132091100002

995.000.000

122.000.000

26-Sep-12

1010132091100021

780.000.000

122.000.000

26-Sep-12

1010132091100012

1.835.000.000

81.250.000

26-Sep-12

1010132091100004

1.230.000.000

72.000.000

26-Sep-12

1010132091100009

985.000.000

78.000.000

26-Sep-12

1010132091100010

1.100.000.000

119.000.000

26-Sep-12

1010132091100003

1.295.000.000

76.250.000

26-Sep-12

1010132091100019

-

29.000.000

29-Sep-12

1010132091100011

-

2.004.500.000

15-Sep-12

1010132091100003

-

131.250.000

6-Sep-12

1010132091100007

1.180.000.000

131.250.000

6-Sep-12

1010132101100005

1.575.000.000

128.000.000

2-Okt-12

1010132101100008

450.000.000

72.000.000

2-Okt-12

1010132101100009

-

72.500.000

6-Okt-12

1010111101000001

250.000.000

60.000.000

10-Okt-12

1010132101100010

650.000.000

94.000.000

31-Okt-12

1010132101100001

-

203.000.000

31-Okt-12

1010132101100003

-

54.250.000

31-Okt-12

1010132101100002

1.200.000.000

93.500.000

31-Okt-12

1010111011000004

-

55.000.000

31-Okt-12

1010132101100012

735.000.000

125.250.000

31-Okt-12

1010111101100002

-

63.250.000

31-Okt-12

1010132101100006

-

40.500.000

31-Okt-12

1010132101100010

850.000.000

67.500.000

31-Okt-12

1010132101100007

1.985.000.000

164.000.000

28-Okt-12

1010132111100002

650.000.000

66.750.000

10-Nop-12

1010132111100003

865.000.000

52.750.000

10-Nop-12

1010132111100005

-

59.500.000

26-Nop-12

1010132111100004

1.900.000.000

81.000.000

26-Nop-12

NOMOR POLIS

95

NO

CABANG

ALAMAT

87

Grand Botique MG2

88

Duta Merlin

89

Pulogadung

90

Taman Palem

Grand Boutique Center Blok D Kav.1,Jl.Mangga Dua ry Komp Pertokoan Duta Merlin Blok A No.10. Jl.Gajah Mada PTC Blok 8A No.58 Jl.Raya Bekasi Km-21 Ruko Taman Palem Blok D1 No.19D

91

Hang Tuah

Jl. Hang Tuah Raya No.4

92

Sahid Sudirman

Sahid Sudirman Residence LB 01, Jl. Jend. Sudirman Lobby Golden Boutique Jl. Hotel Golden Angkasa No. 1 Lokasari Plaza Lantai Lokasari dasar blok A02 Komplek Duta Harapan Teluk Gong Indah Blok L No.5. Jakarta Komplek karawaci Karawaci Office Park Blok I No. 27 Tangerang Komp Ruko Mahkota Mas Cikokol Blok C No.7 Tangerang

93 94 95 96 97

ASURANSI

NOMOR POLIS

NILAI PERTANGUNGAN INVENTARIS GEDUNG KANTOR

JATUH TEMPO

Victoria Insurance

1010132111100007

1.850.000.000

132.500.000

5-Nop-12

Victoria Insurance

1010132111100006

1.700.000.000

127.250.000

19-Nop-12

1010132121100002

600.000.000

66.000.000

14-Des-12

1010132121100003

550.000.000

142.500.000

14-Des-12

1010132121100005

1.365.000.000

39.750.000

14-Des-12

1010132121100004

800.000.000

70.500.000

29-Des-12

1010132121100007

-

47.000.000

29-Des-12

1010132121100006

-

1010132121100008

975.000.000

166.750.000

10-Des-12

Victoria Insurance

101013212100010

1.100.000.000

163.500.000

20-Des-12

Victoria Insurance

1010132121100009

 

174.350.000

20-Des-12

Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance Victoria Insurance

54.500.000

Total

86.200.000.000 11.361.000.000

Grand Total

97.561.000.000

29-Des-12

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan yang dimiliki oleh Perseroan, telah cukup untuk kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Antara Perseroan dengan PT Victoria Insurance terdapat hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Pasar Modal, yaitu PT Victoria Sekuritas merupakan pemegang saham utama dari Perseroan dan juga merupakan pemegang saham utama dari PT Victoria Insurance. Perseroan mendapatkan perlakuan wajar atau dengan syarat dan kondisi yang sama apabila dibandingkan dengan Perseroan mengasuransikan dengan pihak ketiga. 16. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut : Hak Cipta No.

Nomor Pendaftaran

Jenis Ciptaan

Judul Ciptaan

Jangka waktu Perlindungan

Tanggal di daftarkan

1

IDM000217217

Logo

Merek

10 tahun

7 September 2009

96

Nama Pencipta PT Bank Victoria International, Tbk

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 1.

UMUM

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994. Di samping itu, Perseroan juga memperoleh izin usaha sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia dengan Surat Izin No. 29/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997 yang kemudian diperpanjang melalui Surat No. 5/6/KEP.Dir.PIP/2003 tanggal 24 Desember 2003 dan telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia melalui suratnya No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008. Perseroan menawarkan produk-produk jasa perbankan pada umumnya. Produk penghimpunan dana ditawarkan dalam bentuk rekening giro, tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan bentuk-bentuk penyaluran dana antara lain adalah kredit modal kerja, kredit investasi, kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit multi guna (KMG). Disamping itu Perseroan juga menyediakan jasa pelayanan seperti jasa transfer, kliring, inkaso, bank garansi, money changer, pelayanan pembayaran PLN Praqtis, pelayanan pembayaran rekening telepon, Flexi maupun internet Speedy dan layanan pembayaran gaji karyawan (payroll). Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan perbankan yang berlaku. Perseroan mempunyai visi untuk menjadi salah satu Bank retail nasional yang kokoh, sehat, efisien serta terpercaya. Sedangkan misi Perseroan adalah: § Memberikan kualitas layanan yang terbaik kepada para nasabah secara konsisten dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. § Memperbaiki pengelolaan risiko dan keuangan secara terus-menerus. § Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berprinsip dan berdedikasi dengan mendukung pengembangan kemampuan pribadi. § Senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berkantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta 10270 dan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, Perseroan telah melakukan perluasan dan relokasi jaringan Kantor Operasionalnya. Dalam rangka mengembangkan diversifikasi usaha bank pada kegiatan perbankan berbasis syariah, Perseroan telah melakukan akuisisi terhadap Bank Swaguna pada bulan Agustus 2007 dimana akuisisi Perseroan atas 99,80% saham Bank Swaguna telah disetujui oleh Bank Indonesia dan pada September 2007, Perseroan telah merealisasi penempatan modal pada Bank Swaguna, sehingga menjadikan Perseroan sebagai Pemegang Saham Pengendali dan Bank Swaguna dapat memenuhi ketentuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Bank Swaguna memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor-kantor cabang di Bekasi, Cirebon, Bandung, Tegal dan Denpasar. Pada 1 April 2010 Bank Swaguna menjadi Bank Syariah dan diubah namanya menjadi Bank Victoria Syariah dimana kepemilikan Perseroan saat ini atas Bank Victoria Syariah mencapai 99,98%. 2.

JARINGAN KANTOR OPERASIONAL

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah Kantor Operasional Perseroan adalah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) kantor yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi. Kantor-kantor operasional yang dimiliki oleh Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut ini: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kantor Anggrek Neli Aries Niaga Ariobimo Fatmawati Bekasi Bekasi Square Bendungan Hilir Bintaro BIP BSD CBD Pluit Cempaka Mas Cibubur

Cabang/Capem/Kantor Kas KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR CABANG KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR KAS KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR CABANG PEMBANTU

97

Status Milik Milik Sewa Milik Milik Milik Milik Milik Sewa Milik Milik Milik Milik

Periode Sewa 01-Nov-2011 - 31-Okt-2013 01-Agust-2010 31-Jul-2012 -

No 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Kantor Cideng Cikini Unit GF 06 Unit L1-06 Cinere Citra 2 Citra 2 -Ext Daan Mogot Dutamas

Cabang/Capem/Kantor Kas KANTOR CABANG

Status Milik

KANTOR CABANG PEMBANTU

Sewa

KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR PUSAT (lt.6) Gedung Bank Panin Senayan KANTOR PUSAT (lt.2) Gedung Bank Panin Senayan KANTOR CABANG PEMBANTU(lt.dasar) Green Garden KANTOR CABANG PEMBANTU Green Ville KANTOR CABANG PEMBANTU Hang Tuah KANTOR KAS Hotel Golden KANTOR KAS Indocement KANTOR KAS ITC Mangga dua KANTOR KAS ITC Permata Hijau KANTOR CABANG PEMBANTU Jababeka KANTOR CABANG PEMBANTU JaCC KANTOR CABANG PEMBANTU Jatinegara KANTOR CABANG PEMBANTU Jembatan Dua KANTOR CABANG PEMBANTU Jembatan Lima KANTOR CABANG PEMBANTU Joglo KANTOR CABANG PEMBANTU Talang Betutu KANTOR KAS Kalimalang KANTOR CABANG PEMBANTU Kebayoran Lama KANTOR CABANG PEMBANTU Kebun Jeruk KANTOR CABANG PEMBANTU Kedoya Center KANTOR CABANG PEMBANTU Kelapa Gading 1 KANTOR CABANG PEMBANTU Kelapa Gading 2 KANTOR CABANG PEMBANTU Kemang KANTOR CABANG PEMBANTU Ketapang KANTOR CABANG PEMBANTU Kopi KANTOR CABANG PEMBANTU Lindeteves KANTOR CABANG PEMBANTU Lokasari KANTOR KAS Mangga Besar KANTOR CABANG PEMBANTU Menteng KANTOR KAS Muara Karang KANTOR CABANG PEMBANTU Mutiara Palem KANTOR CABANG PEMBANTU Pantai Indah Kapuk KANTOR CABANG PEMBANTU Paramount Serpong KANTOR CABANG PEMBANTU Pasar Baru KANTOR CABANG PEMBANTU Patal Senayan KANTOR CABANG PEMBANTU Pecenongan KANTOR CABANG PEMBANTU Pluit KANTOR CABANG PEMBANTU Pondok Indah KANTOR CABANG PEMBANTU Pulo Gadung KANTOR CABANG PEMBANTU Puri Indah KANTOR CABANG PEMBANTU Puri Sentra Niaga KANTOR CABANG PEMBANTU Radio Dalam KANTOR CABANG PEMBANTU Sahid sudirman KANTOR KAS Senayan City KANTOR CABANG PEMBANTU Senen KANTOR CABANG PEMBANTU Setiabudi KANTOR CABANG PEMBANTU Skyline KANTOR CABANG PEMBANTU Sunter KANTOR CABANG PEMBANTU Taman Palem Lestari KANTOR CABANG PEMBANTU Taman Permata Buana KANTOR KAS Taman Rasuna KANTOR CABANG PEMBANTU

98

Milik Milik Sewa Milik Milik Sewa Sewa Sewa Milik Milik Milik Sewa Sewa Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Sewa Milik Milik Milik Milik Sewa Milik Milik Milik Milik Milik Sewa Milik Sewa Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Sewa Sewa Sewa Sewa Milik Milik Sewa Sewa

Periode Sewa 01-Agust-2011 31-Jul-2014 01 Nov 2011 31 Jul 2014 01-Nop-2009 - 01-Nop-2015 01-Mar-12 29-Feb-13 01-Mar-12 29-Feb-13 01-Mar-12 29-Feb-13 15-Des-2011 - 14-Des-2013 01-Jan-2012 - 31-Des-2012 01 Sep 2009 - 01 sep 2012 01-Nop-2009 - 31-Okt-2012 01 Jun 2011 - 31 Mei 2012 11 Jul 2011

01-Jan-2009 01-Mei-2011 01 Jun 2011 15-Des-2011

01-Jul-2010 02-Feb-2009

-

10 Jul 2014

01-Jan-2015 30-Apr-2013 31 Mei 2012 14-Des-2012

01-Jul-2013 01-Feb-2015

No

Kantor

Cabang/Capem/Kantor Kas

Status

72

Tanah Abang

KANTOR KAS

Sewa

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Tangerang Tanjung Duren Tebet Tomang Villa Melati Mas WBI Meruya Asemka Grand Wijaya Grand Boutique Duta Merlin Teluk Gong Karawaci Cikokol Habibie Center Podomoro City Mediterania 2 Taman Semanan Kelapa Gading Hybrida Kelapa Gading La-Piaza Utan Panjang Samanhudi Gedong Panjang Muara Karang 2

KANTOR CABANG KANTOR CABANG KANTOR CABANG KANTOR KAS KANTOR CABANG KANTOR CABANG  KANTOR KAS  KANTOR KAS  KANTOR KAS  KANTOR KAS  KANTOR KAS  KANTOR KAS  KANTOR KAS  KANTOR KAS KANTOR KAS KANTOR KAS KANTOR KAS KANTOR KAS KANTOR KAS KANTOR KAS KANTOR KAS KANTOR KAS KANTOR KAS KANTOR KAS

3.

PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU

Milik Milik Milik Sewa Milik Sewa Milik Sewa Milik Milik Milik Milik Milik Sewa Sewa Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik

Periode Sewa 28 Feb 2012 Diperpanjang sampai dengan tempat relokasi siap 01-Feb-2012 - 01-Feb 2013 01-Feb-2012 - 31-Jan-2013 01-Okt-2010 - 01-Okt-2015 01-Jan-2011 - 31 Des 2016 01 Feb 2011 31 Jan 2016

KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan bersaing di dalam industri perbankan di Indonesia sebagai berikut: Diversifikasi produk dan layanan merupakan strategi lain yang dilakukan Perseroan selama ini dimana hal ini sematamata dilakukan untuk semakin menambah pelayanan dan memudahkan nasabah Perseroan sehingga pada akhirnya semakin memberikan nilai tambah Perseroan dimata nasabah yang telah ada maupun calon nasabah. Perseroan menyediakan layanan transaksi perbankan dengan penyediaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Victoria melalui kerjasama dengan jaringan Prima (ATM BCA) sejak Januari 2005, nasabah Perseroan dapat melakukan transaksi perbankan dengan memanfaatkan seluruh jaringan ATM BCA yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dalam pengembangannnya di tahun 2007 dilakukan penambahan fitur layanan Transfer Multi Arah. Disamping itu, Perseroan juga telah melakukan kerjasama dengan PT. Finnet Indonesia, sehingga nasabah Perseroan mendapat kemudahan dalam bentuk layanan pembayaran rekening telepon, Flexi, dan internet Speedy yang dengan demikian menambah fitur jasa layanan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada para nasabahnya diantaranya berupa layanan pembayaran PLN Praqtis. Pada tahun 2011, Perseroan melakukan kerjasama dengan Western Union yang merupakan jasa kiriman/penerimaan kiriman uang, dan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri). Komitmen Pemegang Saham Utama Bank senantiasa mendapatkan dukungan & komitmen penuh dari pemegang saham melalui penambahan modal disetor baik melalui proses penawaran umum terbatas maupun melalui exercise waran. Manajemen yang Berpengalaman, Profesional, dan Pantang Menyerah Dengan pengalaman di bidang perbankan manajemen Perseroan dipercaya dapat lebih memahami industri dan dapat mengelola perseroan dengan performa yang baik. Perseroan juga menjunjung tinggi profesionalitas dari setiap insan serta mengamalkannya pada aktivitas harian mereka. Infrastruktur yang Berbasis Teknologi yang Tepat Guna dan Terkini Didukung oleh Teknologi Informasi yang tepat guna dan terkini, kantor pusat yang terhubung secara real-time dan on-line

99

dengan seluruh cabangnya membuat performa perseroan lebih baik dan cepat dalam hal pemrosesan aplikasi pembiayaan, pengambilan keputusan, pengontrolan seluruh aktivitas Perseroan. Teknologi Informasi ini juga mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran telepon, dan listrik pada seluruh cabang Perseroan. Penghargaan dari Beberapa Media yang Bonafide dan Terpercaya Perseroan berhasil mendapatkan penghargaan atas kinerja keuangan. Pada tahun 2000 mendapat Predikat “Sangat Bagus” dari majalah InfoBank, tahun 2002 sebagai Best Public Banks based on EVA Concept, tahun 2005 mendapat Predikat “Sangat Bagus” dari majalah InfoBank, tahun 2007 mendapat Predikat Bank Non Devisa Terefisien ke-5 dari Harian Bisnis Indonesia yang didukung oleh BI dan FEUI dan Predikat “Sangat Baik” dari majalah InfoBank, pada tahun 2008 mendapat Predikat ”Sangat Bagus” untuk kategori Bank Dengan Kegiatan Usaha Terfokus Pada Segmen Usaha Tertentu (Modal Rp 100 miliar s/d dibawah 1 triliun) dalam rating 125 rating Bank di Indonesia versi Majalah Infobank edisi Juni 2008 dan Penghargaan ”Banking Efficiency Award 2008” dari Harian Bisnis Indonesia. 4.

KEGIATAN USAHA

Dalam rangka menjalankan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada perorangan maupun korporasi. Selain itu Perseroan juga melaksanakan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen pasar uang/modal seperti surat-surat berharga yang menguntungkan Perseroan. Di bawah ini akan dirinci lebih jauh mengenai kegiatan usaha utama Perseroan selaku bank yang terdiri dari penghimpunan dana, penempatan dana serta pendapatan imbal jasa (fee based income). 4.1. Penghimpunan Dana Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Perseroan menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Kegiatan operasional perbankan Perseroan selain didanai dari modal sendiri dan laba ditahan, juga diperoleh melalui dana masyarakat yang dihimpun melalui giro, tabungan dan deposito berjangka. Pada saat ini komposisi dana yang dihimpun oleh Perseroan masih didominasi oleh dana simpanan deposito berjangka. Biaya pendanaan dari deposito umumnya lebih mahal dibandingkan dengan tabungan dan giro, oleh karena itu di masa mendatang Perseroan berusaha untuk meningkatkan jumlah tabungan dan giro yang umumnya berbiaya rendah. Tabel berikut ini menunjukan komposisi berbagai sumber dana Perseroan: TABEL KOMPOSISI DANA YANG DIHIMPUN (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Uraian Giro Tabungan Deposito Berjangka Jumlah

`31 Desember 2011 2010 2009 2008 2007 Nilai ∆% Nilai ∆% Nilai ∆% Nilai ∆% Nilai 358.724 100,38 179.021 35,61 132.011 (29,35) 186.840 (18,09) 228.108 626.286 47,66 424.153 34,28 315.869 62,21 194.724 10,21 176.682 8.263.998 (0,35) 8.292.893 59,14 5.211.096 40,39 3.711.853 16,71 3.180.447 9.249.008 3,97 8.896.067 57,20 5.658.976 38,25 4.093.417 14,17 3.585.237

∆% 149,41 69,03 60,37 62,67

Dalam menghimpun dana masyarakat, Perseroan menawarkan beberapa produk seperti: 1.

Rekening Giro

: Bentuk simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro dengan jasa giro yang menarik

2.

Tabungan Victoria

: Bentuk simpanan dana pihak ketiga dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka dengan mendapatkan kemudahan bertransaksi melalui ATM Victoria yang bekerja sama dengan jaringan ATM BCA serta adanya fasilitas autodebet pembayaran tagihan PLN Praqtis dan tagihan Telkom

3.

Tabungan V-Junior

: Bentuk simpanan dana pihak ketiga (dikhususkan untuk anak dan remaja) dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka dengan mendapatkan hadiah-hadiah langsung yang menarik

100

4.

Tabungan V-Pro

: Bentuk simpanan dana pihak ketiga (dikhususkan untuk para profesional) yang mempunyai suku bunga yang kompetitif dan point reward dengan bermacam-macam hadiah yang menarik dan mempunyai kemudahan bertransaksi melalui ATM Victoria yang bekerja sama dengan jaringan ATM BCA serta adanya fasilitas autodebet pembayaran tagihan PLN Praqtis dan Telkom

5.

Tabungan V-Plan

: Produk tabungan berjangka dimana nasabah mendapat perlindungan asuransi secara gratis serta dapat memilih hadiah secara langsung sesuai keinginan nasabah masing-masing

6.

Tabungan Ku

: Rekening Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan bersama oleh bank-bank di Indonesia, guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

7.

Deposito Berjangka

: Simpanan berjangka dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan bunga yang bersaing

8.

Deposito Harian (On Call)

: Simpanan dana pihak ketiga dalam jangka pendek (di bawah 1 bulan) dengan bunga yang menarik

9

Tabungan Taska

:

10 Tabungan Karyawan

: Rekening tabungan untuk karyawan, yang digunakan untuk pembayaran gaji (payroll)

11. Tabungan Mudharabah iB

: Merupakan investasi tidak terikat pihak ketiga bukan bank pada Bank Victoria Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati

12. Tabungan Mudharabah V-Plan iB

: Merupakan tabungan dengan prinsip mudharabah yang diperuntukkan bagi perorangan yang penarikannya memiliki jangka waktu sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah diawal dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis.

13. Tabungan Mudharabah V-Bisnis iB : Merupakan tabungan dengan prinsip mudharabah yang diperuntukan bagi perorangan (profesional, pengusaha) yang memiliki kegiatan usaha, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati dan tidak dapt ditarik dengan cek, bilyet giro atau media lainnya yang dipersamakan dengan itu. 14. Deposito Mudharabah iB

: Merupakan investasi tidak terikat pihak ketiga bukan Bank pada Bank Victoria Syariah yang penarikannya hanay dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan Bank.

14. Giro Wadiah iB

: Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Victoria Syariah berdasarkan prinsip Wadi’ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya (yang lazim digunakan menurut ketentuan perundang-undangan) atau dengan cara pemindahbukuan.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perkembangan tabungan Perseroan per tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007: TABEL PERKEMBANGAN TABUNGAN (dalam jutaan Rupiah) `31 Desember Uraian

2011

2010

2009

2008

2007

Nilai

∆%

Nilai

∆%

Nilai

∆%

Nilai

∆%

Nilai

∆%

Tabungan Victoria

131.911

17,79

111.984

49,23

75.043

34,56

55.768

34,41

41.490

118,60

Tabungan V-Pro

161.286

47,91

109.041

3,44

105.411

33,06

79.223

(36,86)

125.464

51,63

Tabungan V-Junior

16.663

14,30

14.579

45,95

9.989

49,32

6.690

(0,06)

6.694

171,12

Tabungan V-Plan

10.597

31,76

8.043

61,95

4.966

254,44

1.401

-

-

-

101

`31 Desember Uraian

2011 Nilai

Tabungan V-Bisnis

∆%

Nilai

304.041

69,60

8

(14,76)

Tabungan Taska Tabungan Karyawan Tabungan Ku

2009 ∆%

Nilai

179.270

52,53

10

(11,87)

2008

2007

∆%

Nilai

∆%

Nilai

∆%

117.532

142,65

48.437

-

-

-

11

(76,60)

47

(7,84)

51

(58,20)

1.536

57,58

974

28,38

759

49,32

508

49,50

340

61,14

244

(3,16)

252

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(100,00)

2.108

(19,39)

2.615

(1,05)

2.643

-

Tabungan Swaguna Tabungan Swadana Jumlah

2010

-

-

-

(100,00)

50

42,86

35

-

-

-

626.286

47,66

424.153

34,28

315.869

62,21

194.724

10,21

176.682

69,03

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pertumbuhan Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Simpanan V-Link per tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 berdasarkan jangka waktu. Deposito Berjangka (dalam jutaan Rupiah) `31 Desember Uraian

2011

2010

2009

Nilai 5.801.031

3 bulan

1.781.548

(10,66)

1.994.028

148,62

6 bulan

1.641.655

381,43

340.992

(24,77)

213.657

36,22

156.842

(53,62)

338.188

88,22

179.681

8.263.998

(0,35)

8.292.893

59,14

5.211.096

40,39

3.711.853

12 bulan Jumlah

Nilai 3.617.613

2008

∆% (20,24)

1 bulan

∆% 60,36

 

Nilai 4.627.138

 

∆% 13,83

Nilai 3.178.172

∆% 36,65

802.039

180,18

286.256

453.256

569,07

2007

 

Nilai 2.325.746

∆% 111,58

(39,85)

475.899

(12,97)

67.744 (66,72)

203.541

(7,83)

2,52

175.261

50,76

16,71

3.180.447

60,37

4.2. Penempatan Dana Sasaran utama dari penyaluran dana meliputi pemberian kredit/fasilitas pinjaman, penempatan pada bank lain, investasi sementara dalam bentuk surat berharga dan penyertaan. Dalam menempatkan dananya, Perseroan menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik. Kredit diberikan melalui suatu proses studi kelayakan yang selektif dengan cara melakukan penelitian secermat mungkin sebelum dibawa ke Komite Kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Perseroan menyediakan berbagai produk pinjaman untuk tujuan komersil dan konsumsi. Adapun jenis-jenis fasilitas kredit yang ditawarkan Perseroan: 1. Kredit Modal Kerja

:

Kredit Modal Kerja merupakan pinjaman yang diberikan untuk kebutuhan modal kerja, biasanya dalam jangka waktu pendek (1 tahun).

2. Kredit Investasi

:

Kredit Investasi merupakan pinjaman yang diberikan untuk membiayai barang modal dan jasa yang diperlukan untuk investasi, umumnya dalam jangka waktu menengah/panjang (lebih dari 1 tahun).

3. Kredit Usaha Kecil (KUK)

:

Pemberian kredit ini difokuskan pada kegiatan ritel dan konsumer melalui produk-produk kredit Perseroan.

4. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan : Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)

Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen, pada Perseroan disebut V-Home, merupakan kredit pemilikan rumah yang memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan seperti: proses cepat, suku bunga kompetitif, plafon kredit yang fleksibel dan kemudahan memilih pengembang.

5. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Kredit Kendaraan Bermotor, pada Perseroan disebut V-To, merupakan pinjaman untuk pembelian mobil baru/bekas dengan jangka waktu cicilan maksimum 4 tahun, suku bunga kompetitif serta dilindungi oleh asuransi kecelakaan. Persetujuan bisa didapat dalam 2 - 3 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap.

:

102

6. Kredit Multi Guna (KMG)

:

Kredit Multi Guna merupakan kredit yang diberikan kepada perorangan dengan jaminan rumah, ruko, atau apartemen miliknya untuk berbagai keperluan baik investasi maupun konsumtif antara lain: pembelian barang modal, biaya pendidikan, renovasi rumah, pembelian perlengkapan rumah dan lain sebagainya.

7. Bank Garansi

:

Bank Garansi yang diberikan kepada Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia dan telah menjadi nasabah Perseroan baik pemegang rekening giro/deposito maupun sebagai nasabah kredit. Maksimal nilai Bank Garansi adalah jumlah yang dibayarkan dikurangi kontra garansi berupa setoran tunai/deposito, sedangkan jangka waktu Bank Garansi paling lama 12 bulan terhitung sejak tanggal realisasi Bank Garansi.

8. Chanelling

:

Merupakan bentuk kerjasama pembiayaan, dimana Bank menyalurkan kredit yang diberikan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

9. Asset Sales

:

Merupakan bentuk kerjasama pembiayaan kredit, dimana Bank membeli portofolio kredit yang diberikan ke end user dari BPR atau LKBB.

10 Joint Financing

:

Merupakan bentuk kerjasama pembiayaan kredit, dari Bank dan BPR atau LKBB kepada end user

Berikut ini disajikan tabel yang merinci perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007: PERKEMBANGAN ASET PRODUKTIF (dalam jutaan Rupiah setelah dikurangi penyisihan kerugian) `31 Desember Jenis

2011

Giro pada Bank lain - bersih Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain -bersih Surat-surat berharga Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji akan dijual kembali Kredit Penyertaan saham Jumlah

2010

2009

Nilai

∆%

Nilai

∆%

4.516

112,02

2.130

7,52

1.986.318 (16,12) 3.208.374 (13,06)

2.367.964 3.690.205

158,29 20,60

916.800 3.059.755

5.558.636

74,40

3.187.219

17,46

70.926 2.713.514

29 10.757.873

16,55

29 9.229.948

36,49

2008

Nilai

2007

∆%

Nilai

∆%

1.981 (60,71)

5.042

400,70

Nilai

∆%

138,62 16,83

384.205 2.618.920

94,64 5,72

197.395 2.477.204

(0,31) 86,78

27,82

2.122.976

8,69

102.143 1.953.183

655,27 79,41

29 (52,46) 6.762.295 31,79

61 5.131.204

8,46

61 4.730.993

80,04

1.007 (18,13)

Dalam tabel perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan diatas terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun atas penyaluran kredit dan penempatan pada efek-efek. Hal ini sesuai dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan performanya melalui peningkatan aset produktif yang memberikan yield lebih baik terutama dalam bentuk kredit terutama pada sektor ritel dan komersial. Selain itu Perseroan juga menerapkan strategi untuk mengoptimalkan aset produktif yang relatif aman dan memberikan imbal hasil yang menguntungkan yang tercermin dari peningkatan atas efek-efek yang dimiliki Perseroan. PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI (dalam jutaan Rupiah) `31 Desember Jenis Perdagangan restoran dan hotel Lembaga Pembiayaan Industri Konstruksi

2011

2010

2009

2008

2007

Nilai

∆%

Nilai

∆%

Nilai

∆%

Nilai

∆%

Nilai

∆%

1.024.867 1.683.553 778.364 317.323

33,13 96,87 21,35 168,52

769.811 855.155 641.438 118.177

52,63 56,47 (24,26) 145,16

504.376 546.525 846.947 48.203

30,05 269,17 61,26 128,34

387.823 148.041 525.206 21.110

15,37 4,85 72,15 (51,95)

336.166 141.190 305.095 43.931

289,38 110,78 7,40 390,19

103

`31 Desember Jenis

2011

Real Estate Jasa-jasa sosial/ masyarakat Lain-lain syariah Jumlah Kredit Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Pendapatan transaksi ditangguhkan Jumlah kredit - bersih

2010

2009

2008

2007

Nilai

∆%

Nilai

∆%

Nilai

∆%

Nilai

∆%

Nilai

∆%

300.415

(20,94)

379.963

124,99

168.880

5,59

159.932

(10,45)

178.599

161,50

162.814 1.320.650 214.356 5.802.342

(3,08) 77,01 656,10 56,52

167.986 578.123 28.350 3.539.003

301,11 1,55 28,20

41.880 692.816 2.849.627

(22,89) 31,74

952.792 2.194.904

(6,08) 8,69

1.014.465 2.019.446

61,00 76,41

(243.706)

(27,40)

(335.672)

146,61

(136.113)

89,23

(71.929)

8,55

(66.264)

18,21

- (100,00) 5.558.636 65,67

(16.112) 3.187.219

21,77

2.713.514

29,79

2.122.975

8,69

1.953.182

79,41

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JANGKA WAKTU (dalam jutaan Rupiah) Jenis Kurang dari 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun Lebih dari 5 Tahun Jumlah Kredit Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Pendapatan transaksi ditangguhkan Jumlah kredit - bersih

`31 Desember 2011 2010 2009 2008 2007 Nilai ∆% Nilai ∆% Nilai ∆% Nilai ∆% Nilai ∆% 1.145.841 8.877,42 12.764 (99,03) 1.313.508 19,23 1.101.644 33.775,89 3.252 (99,24) 690.608 (42,62) 1.203.612 181,58 427.443 778,41 48.661 (91,89) 600.330 275,02 2.682.946 65,66 1.619.533 131,51 699.544 (0,75) 704.805 (40,86) 1.191.712 174,13 1.282.947 82,47 703.094 71,85 409.132 20,41 339.795 51,59 224.153 81,88 5.802.342 63,95 3.539.003 24,19 2.849.627 29,83 2.194.905 8,69 2.019.447 76,41 (243.706)

(27,40) (335.672)

146,61 (136.113)

5.558.636

(100,00) (16.112) 74,40 3.187.219

17,46 2.713.514

89,23

(71.929)

27,82 2.122.976

8,55

(66.264)

18,21

8,69 1.953.183

79,41

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JENIS KREDIT (dalam jutaan Rupiah) Jenis Pinjaman Tetap Pinjaman Konsumen Pinjaman Rekening Koran Pinjaman Tetap Dengan Angsuran Pinjaman Karyawan Kredit Tanpa Anggunan Pinjaman Serbaguna Syariah Jumlah Kredit Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Pendapatan transaksi ditangguhkan Jumlah kredit - bersih

`31 Desember 2011 2010 2009 Nilai ∆% Nilai ∆% Nilai ∆% 2.065.182 88,77 1.093.998 (9,94) 1.214.810 41,68 388.145 (9,97) 431.114 108,72 206.551 (48,37) 1.191.137 28,22 928.994 34,60 690.180 35,18 1.777.441 396 165.685 214.356 5.802.342

88,57 942.608 38,65 679.839 (33,50) 596 66,78 357 - (100,00) 48 46,18 113.343 95,95 57.842 656,10 28.350 63,95 3.539.003 24,19 2.849.627

(243.706)

(27,40)

(335.672)

- (100,00) (16.112) 5.558.636 74,40 3.187.219

146,61

(136.113)

17,46 2.713.514

104

2008 2007 Nilai ∆% Nilai ∆% 857.428 (18,50) 1.052.088 82,92 400.023 73,09 231.106 0,21 510.568 57,27 324.647 107,73

87,21 363.137 (35,09) 550 (87,23) 376 (7,93) 62.822 29,83 2.194.904 89,23

(71.929)

27,82 2.122.975

(4,43) 379.963 (16,03) 655 12,24 335 104,95 30.652 8,69 2.019.446 8,55

143,61 (50,04) 20,72 76,41

(66.264)

18,21

8,69 1.953.182

79,41

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK BERELASI (dalam jutaan Rupiah) Jenis

`31 Desember 2011 2010 2009 2008 2007 Nilai ∆% Nilai ∆% Nilai ∆% Nilai ∆% Nilai ∆% 5.761.744 65,19 3.488.028 24,51 2.801.432 30,68 2.143.701 7,95 1.985.831 74,79 40.598 (20,36) 50.975 5,77 48.195 (5,88) 51.204 52,32 33.616 288,71 5.802.342 63,95 3.539.003 24,19 2.849.627 29,83 2.194.905 8,69 2.019.447 76,41

Pihak Ketiga Pihak Berelasi Jumlah Kredit -gross Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (243.706) (27,20) (335.672) Pendapatan transaksi ditangguhkan - (100,00) (16.112) Jumlah kredit - bersih 5.558.636 74,38 3.187.219

146,61

(136.113)

17,46 2.713.514

89,23

(71.929)

27,82 2.122.976

8,55

(66.264)

18,21

8,69 1.953.183

79,41

Kredit yang diberikan merupakan komponen aset produktif yang utama bagi Perseroan. Di dalam menyalurkan kreditnya, Perseroan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut: § Komite Kebijakan Perkreditan menetapkan strategi dan arah perkreditan yang tepat dan sehat dengan memperhatikan aspek hukum, distribusi/komposisi penyalurannya pada sektor usaha, jangka waktu dan segmen pasar. § Komite Kredit menerapkan kebijakan pemberian kredit yang hati-hati. Komite Kredit bertugas untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa kualitatif maupun analisa kuantitatif yang memadai. Adapun langkah–langkah yang dilakukan Perseroan dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut : § Perseroan menempuh proses pemberian kredit yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, proses dokumentasi dan administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit. § Perseroan melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu kredit yang kolektibilitasnya non-lancar dan kredit lancar yang cenderung memburuk. § Perseroan tidak akan mengkapitalisasi tunggakan bunga kredit yang melebihi 3 (tiga) bulan. § Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet didasarkan prinsip perkreditan yang sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. § Tata cara penyelesaian agunan kredit yang diambil alih Perseroan didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Berikut kami sampaikan skema proses pemberian kredit kepada nasabah:

1. Permohonan Kredit & Verifikasi Data Awal Dokumen

7. Pencairan Kredit

6. Pengikatan Kredit

2. Collecting Data & Call Visit

5. Approval Credit Committee

3. Analisa Kualitatif, Kuantitatif & Jaminan

4. Buat UPK

105

Pendapatan Operasional Lainnya Pendapatan Operasional Lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari keuntungan atas bersih surat penjualan surat berharga yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual, provisi dan komisi selain dari kredit, dan keuntungan bersih atas kenaikan nilai wajarpenilaian surat berharga yang diperdagangkan. Berikut ini diuraikan pendapatan non-bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008, dan 2007: (dalam jutaan Rupiah) `31 Desember Keterangan

2011 Nilai

Pendapatan Non-Bunga

95.311

2010 ∆%

Nilai

(71,37) 332.868

2009 ∆%

2008

2007

Nilai

∆%

Nilai

∆%

Nilai

∆%

108,11 159.946

570,27

23.863

(45,10)

43.465

111,36

4.3. Jasa Layanan Perbankan Lainnya Diarahkan untuk memberikan jasa layanan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan dan relokasi jaringan kantor serta kemitraan dengan lembaga/ badan usaha/ instansi lainnya. Untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, Perseroan memberikan jasa-jasa sebagai berikut: · Kartu ATM Victoria

: Kartu ATM untuk menarik dana, debit rekening dan check saldo setiap saat melalui seluruh jaringan ATM BCA dimana sejak Januari 2005, nasabah Perseroan dapat melakukan transaksi perbankan.

· Kliring/RTGS

: Layanan pengiriman maupun penerimaan uang antar Bank .

· Pemindahbukuan/Transfer

: Dengan telah terhubungnya seluruh jaringan kantor Perseroan secara on-line, maka kegiatan transfer/pengiriman uang kepada seluruh kantor Perseroan akan efektif pada hari yang sama.

· Transaksi Money Changer

: Jasa pelayanan baik bagi nasabah maupun non nasabah untuk melakukan penukaran/jual beli berbagai mata uang asing.

· Pemindahbukuan Otomatis

: Melakukan pemindahbukuan otomatis setiap saat dengan jumlah yang diinginkan nasabah ke rekening lainnya.

· Bank Garansi

: Melayani pembukaan berbagai jenis Bank Garansi seperti Bid Bond, Advance Payment Bond, Performance Bond dan untuk keperluan pabean.

· PLN Praqtis

: Melakukan kerjasama dengan PLN untuk melakukan penerimaan pembayaran rekening listrik secara online.

· Pembayaran Telkom

: Melakukan kerjasama dengan PT. Finnet Indonesia, untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bentuk layanan pembayaran rekening telepon, Flexi, dan internet Speedy

· Pembayaran Gaji Karyawan (Payroll) : Layanan bagi nasabah perusahaan untuk memberikan kemudahan dalam hal pembayaran gaji karyawannya. 5.

KEBIJAKAN KREDIT

Dalam usaha mendukung pemberian kredit yang sehat dan telah mengandung unsur pengendalian intern, Perseroan telah membentuk Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit (KK), dimana KKP diketuai oleh Direktur Utama dengan anggota terdiri dari Direktur Kredit & Marketing, Direktur Kepatuhan dan Kepala Divisi Kredit. Sedangkan keanggotaan KK terdiri dari Komite Kredit Tingkat Direksi (KKD) yang bertanggung jawab dan berwenang memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkreditan dan pembukaan kredit Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung ditentukan oleh Direktur Utama, serta Komite Kredit Tingkat Cabang yang merupakan Komite Kredit untuk membantu Direksi dalam menyeleksi permohonan kredit dari nasabah sebelum diajukan kepada KKD, dimana anggota Komite Kredit Tingkat Cabang terdiri dari Kepala Cabang, Kredit & Marketing Manager dan Account Officer. Adapun tugas dan tanggung jawab dari Komite Kebijakan Perkreditan antara lain : § Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan mengawasinya supaya dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten.

106

§ Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, kebenaran pelaksanaan proses kredit berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit, penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB, serta upaya Perseroan dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit. § Bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan tertulis setiap triwulan kepada Direksi mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB serta hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal tersebut. Selain itu KKP juga bertanggung jawab dalam memberikan saran dan langkah-langkah perbaikan kepada Direksi Sedangkan tugas dan tanggung jawab dari Komite Kredit antara lain : § Memberikan persetujuan atau penolakan kredit serta persetujuan restrukturisasi kredit sesuai dengan batas wewenang/jenis kredit yang ditetapkan. § Melakukan koordinasi dengan Assets and Liabilities Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit. § Wajib memperhatikan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik untuk satu debitur maupun satu kelompok/grup debitur. § Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak berkembang menjadi kredit bermasalah. 6.

RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Kelangsungan usaha Perseroan tergantung pada kesiapan untuk menghindari risiko kerugian dan penanaman dana, dan untuk menghindari risiko kerugian tersebut Perseroan berkewajiban untuk menjaga kualitas aset produktifnya. Salah satu upaya untuk menjaga kualitas aset produktifnya, Perseroan melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang pinjamannya bermasalah atau potensial bermasalah tetapi usahanya masih mempunyai prospek yang baik dan cukup kooperatif. Sedangkan bagi nasabah yang usahanya sudah tidak mempunyai prospek maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara cash settlement maupun asset settlement. Apabila jumlah seluruh kredit bermasalah (Non Performing Loan) yang kolektibilitasnya tergolong Kurang Lancar, Diragukan dan Macet mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah kredit secara keseluruhan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang menggolongkan Perseroan sebagai bank yang menghadapi kredit bermasalah, maka Perseroan menetapkan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1.

Pembentukan Satuan Kerja/Kelompok Kerja/Tim Kerja Penyelesaian Kredit Bermasalah. Dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Perkreditan (STKP) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Pejabat-pejabat dalam STKP ditetapkan oleh Perseroan dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

2.

Penyusunan Program Penyelesaian Kredit Bermasalah. Penyelesaian kredit bermasalah disusun dalam suatu program khusus dengan memperhatikan : a.

b. 3.

4.

Penyusunan program penyelesaian kredit bermasalah oleh STKP yang diajukan kepada Direksi guna memperoleh persetujuan. Program tersebut meliputi: =

Tata cara penyelesaian untuk setiap kredit bermasalah dengan memperhatikan ketentuan penyelesaian kredit bermasalah yang berlaku bagi bank-bank

=

Perkiraan jangka waktu penyelesaian.

=

Perkiraan hasil kredit bermasalah.

=

Sedapat mungkin memprioritaskan penyelesaian kredit bermasalah kepada pihak yang terkait dengan Perseroan dan debitur-debitur besar tertentu.

Program Penyelesaian kredit bermasalah harus sesuai dengan Pedoman Perkreditan Bank.

Pelaksanaan Penyelesaian Program Kredit Bermasalah, yang meliputi : a.

Pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah dilakukan secara penuh oleh STKP berdasarkan program yang telah disetujui oleh Direksi.

b.

STKP melakukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian kredit bermasalah dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan yang diperlukan.

c.

Hasil pelaksanaan program penyelesaian kredit bermasalah tersebut dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Evaluasi Efektifitas Program Penyelesaian Kredit Bermasalah.

Dilakukan sekurang–kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali setelah program penyelesaian kredit bermasalah ternyata jauh di bawah perkiraan (target) penyelesaian kredit bermasalah yang direncanakan dan dilaksanakan secara maksimal. Untuk hasil serta perubahan perbaikan program dimaksud dilaporkan kepada Bank Indonesia.

107

7.

PEMASARAN

Strategi pemasaran Perseroan adalah memperluas penetrasi pasar pada bidang usaha yang belum tersentuh sehingga terdapat perataan penyebaran usaha Perseroan. Strategi pemasaran Perseroan difokuskan pada sektor retail khususnya usaha kecil dan menengah yang masih mempunyai potensi pasar yang besar. Di masa mendatang Perseroan merencanakan pengembangan produk-produk perbankan baru untuk meningkatkan daya saing Perseroan. Walaupun berfokus pada sektor retail, dalam rangka meningkatkan LDR, bank juga secara selektif membiayai sektor korporasi. Langkah-langkah yang diambil Perseroan dalam mengimplementasikan strategi pemasarannya adalah sebagai berikut: 1.

Mentargetkan nasabah-nasabah dalam sektor industri tertentu yang diperkirakan mempunyai prospek usaha yang bagus.

2.

Memfokuskan pada perusahaan-perusahaan retail yang potensial.

3.

Menciptakan produk-produk yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

4.

Melakukan ekspansi/pembukaan jaringan kantor di tempat yang strategis dan potensial dalam sektor industri dan perdagangan.

Hingga 31 Desember 2011, pangsa pasar Perseroan dalam menghimpun DPK adalah sebesar 0,35%; pangsa pasar berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan adalah sebesar 0,25%; dan pangsa pasar berdasarkan jumlah aset adalah sebesar 0,32%; menurut data Statistik Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2011. Perseroan fokus melayani nasabah domestik yang masuk dalam cakupan wilayah pemasaran di Jabodetabek. 8.

PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA

ALCO (Asset Liabilities Committee) adalah salah satu komite yang dimiliki oleh Perseroan yang mempunyai tugas untuk mengevaluasi posisi aset dan kewajiban Perseroan serta menjaga keselarasan posisi dana dan kredit Perseroan. Komite ini mempunyai anggota antara lain Direksi dan Kepala Divisi yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan posisi aset dan kewajiban Perseroan sebagai antisipasi terhadap kondisi perekonomian. Perseroan secara periodik menyelenggarakan budget meeting untuk mengetahui kinerja Perseroan sebulan terakhir dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pada setiap akhir tahun anggaran diadakan Rapat Kerja yang melibatkan seluruh jajaran manajemen Perseroan. Rapat kerja tersebut bertujuan untuk mengetahui posisi Perseroan pada tahun sebelumnya serta rencana kerja tahun berikutnya melalui pembahasan secara bersama-sama antara manajemen Kantor Pusat dengan seluruh cabangnya. Dari Rapat Kerja ini diharapkan terbentuk kerangka strategi dan langkah kerja yang konkrit, implementatif dan akan memperoleh komitmen dari semua tingkatan manajemen untuk digunakan sebagai pedoman kerja. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit, menganalisa dan menilai di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Disamping itu SKAI harus mampu mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di Perseroan. 9.

TINGKAT KESEHATAN BANK

Bank Indonesia setiap tahunnya menilai kesehatan bank-bank di Indonesia dengan tujuan membantu manajemen bank, apakah telah dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan sistem perbankan yang sehat, serta sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia menggunakan penilaian tersebut untuk melaksanakan fungsinya sebagai pembina dan pengawas perbankan di Indonesia. Penilaian dilakukan terutama didasarkan faktor kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, termasuk faktor permodalan, kualitas aset, penyisihan penghapusan aset produktif, batas maksimum pemberian kredit, rasio antara pinjaman dengan dana pihak ketiga, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Penilaian ini memperhitungkan juga adanya pelanggaran ketentuan yang akan mempengaruhi hasil penilaian sebagai contoh pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit. 9.1. Rasio Kecukupan Modal (CAR) Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Semakin tinggi modal yang dimiliki oleh bank maka akan mempertinggi CAR. Dengan demikian CAR

108

yang lebih tinggi dari tingkat minimum membuat bank semakin kuat karena kemampuannya yang lebih tinggi untuk melakukan ekspansi aset produktif. Untuk tetap memelihara tingkat kecukupan modal yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan usaha bank, Bank Indonesia memberikan pedoman tentang kewajiban kecukupan modal. Saat ini Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk memiliki struktur perbandingan antara jumlah modal dengan aset tertimbang menurut risiko (CAR) minimum sebesar 8%. Rasio Kecukupan Modal Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut: Keterangan

2011 14,86% 14,92%

CAR Risiko Kredit, Operasional dan Pasar CAR Risiko Kredit dan Operasional

31 Desember 2010 2009 2008 10,80% 16,86% 22,77% 13,72% 16,92% 23,22%

2007 15,43% 19,58%

9.2. Rentabilitas (Earnings Sustainability) Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga yang sangat dipengaruhi oleh kualitas aset produktif yang dimiliki oleh Perseroan. Oleh karena itu Perseroan selalu mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola aset produktif yang dimilikinya (prudent banking). Tingkat rentabilitas dapat diukur dengan: a.

Imbal Hasil Ekuitas Imbal hasil ekuitas atau Return on Equity (ROE) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 masing-masing sebesar 24,91%, 18,41%; 8,95%.

b.

Imbal Hasil Aset Imbal hasil aset atau Return on Asset (ROA) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 masing-masing sebesar 2,65%, 1,71%; 1,10%.

9.3. Likuiditas Perseroan Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM untuk mata uang Rupiah Perseroan untuk periode 31 Desember 2011 masing-masing adalah sebesar 8,94%. Perseroan meningkatkan cadangan wajib minimum menjadi 5% dari simpanan masyarakat sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mulai bulan April 1997. Hal ini juga dapat dilihat dari posisi LDR (Loan to Deposit Ratio) Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar 63,62%, 40,22%; 50,43%; 53,46% dan 56,32%. Perseroan selalu berupaya untuk menjaga likuiditas dengan cara meningkatkan pelayanan nasabah simpanan serta menawarkan produk dan bunga yang menarik kepada nasabah, disamping itu Perseroan mengintensifkan usaha penagihan kepada debitur bermasalah dan menempatkan kelebihan dana pada efek-efek yang memiliki pasar sehingga dapat dicairkan setiap saat apabila Perseroan membutuhkan dana. 9.4. Kualitas Aset Produktif Bank Indonesia mengharuskan bank-bank umum menggolongkan aset produktifnya dalam 5 (lima) kategori yang berguna untuk menentukan tingkat minimum penyisihan penghapusan aset produktif yang harus dilakukan oleh bank. Kredit bermasalah terbagi dalam 3 (tiga) kategori yang masing-masing memiliki tingkat pembentukan penyisihan yang berbeda, yaitu kategori “kurang lancar”, “diragukan” dan “macet”. Kualitas Aset Produktif dinilai berdasarkan 3 (tiga) kriteria yaitu prospek usaha, kondisi keuangan dengan memperhatikan arus kas debitur dan kemampuan membayar. Pada tanggal 20 Januari 2005, BI mengeluarkan peraturan No.7/2/PBI/2005 tentang “Penilaian Kualitas Aset Bank Umum” yang mengatur penilaian kualitas kredit. Perseroan dalam penilaian kualitas kreditnya berdasarkan peraturan tersebut.

109

Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan kualitas kredit Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007: KOMPOSISI KREDIT BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS (dalam jutaan Rupiah) Kategori Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah Kredit Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Pendapatan transaksi ditangguhkan Jumlah Kredit - Bersih

31 Desember 2011 2010 2009 2008 2007 Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % 5.427.694 93,54 3.230.788 91,29 2.533.264 88,90 2.118.018 96,50 1.879.472 93,07 236.656 4,08 130.067 3,68 230.441 8,09 30.852 1,41 64.256 3,18 80.458 1,39 16.276 0,46 39.426 1,38 9.110 0,42 15.786 0,78 17.640 0,30 100 0,00 4.178 0,15 783 0,04 8.608 0,43 39.894 0,69 161.772 4,57 42.318 1,49 36.141 1,65 51.324 2,54 5.802.342 100,00 3.539.003 100,00 2.849.627 100,00 2.194.904 100,00 2.019.446 100,00 (243.706)

 

(335.672)

 

(136.113)

 

(71.929)

 

(66.264)

 

5.558.636

   

(16.112) 3.187.219

 

2.713.514

   

2.122.975

   

1.953.187

   

9.5. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (termasuk Kredit) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (“PPAP”) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan Kredit atau Kualitas Aset Produktif sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Tujuan pembentukan PPAP untuk mengurangi risiko kerugian akibat kegagalan kredit yang diberikan. Dana yang diambil untuk pembentukan PPAP diambil dari laba dan modal bank. Semakin besar Kredit atau Aset Produktif yang bermasalah, semakin besar pula laba dan modal bank yang dikurangi sehingga hal ini mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Untuk mengurangi risiko tersebut, kredit dijamin oleh agunan-agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembentukan PPAP. Perseroan telah membentuk PPAP sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Pembentukan PPAP adalah sesuai tabel di bawah ini.

Periode Laporan 31-12-1999 s/d 31-05-2000 30-06-2000 s/d 30-11-2000 31-12-2000 s/d 31-05-2001 30-06-2001 dan seterusnya

Cadangan Umum Lancar 0,63 % 0,75 % 0,88 % 1,00 %

Perhatian Khusus 2,50 % 3,00 % 4,00 % 5,00 %

Cadangan Khusus Kurang Lancar Diragukan 7,50 % 10,00 % 12,50 % 15,00 %

50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %

Tabel berikut ini memperlihatkan rincian penyisihan penghapusan kredit Perseroan: Keterangan

2011  335.672   (45.099)  (46.866) 243.706

Saldo awal tahun Dampak Atas Penerapan Awal PSAK 50/55 (Revisi 2006) Penyisihan (pemulihan) selama periode berjalan Penghapusan kredit tahun berjalan Penyisihan penghapusan kredit pada akhir periode

31 Desember 2010 2009 136.113 71.929 92 218.715 105.808 (19.248) (41.624) 335.672 136.113

Macet 100 % 100 % 100 % 100 %

(dalam jutaan Rupiah) 2008 66.264 5.665 71.929

2007 56.056 10.440 (232) 66.264

9.6. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit maka BMPK merupakan persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank. Penyediaan dana tersebut dalam bentuk penananaman dana Bank seperti kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif. BMPK untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal sedangkan untuk BMPK pihak tidak terkait untuk satu peminjam ditetapkan sebesar 20% dan 25% bagi satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait. Tabel berikut menggambarkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Perseroan, baik untuk pihak yang terkait maupun pihak yang tidak terkait untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007.

110

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan

2011  109.516  219.031  328.547

BMPK - Pihak Terkait BMPK - Pihak Tidak Terkait Total

31 Desember 2010 2009 2008 80.550 70.243 69.118 161.100 140.486 138.236 241.650 210.729 207.354

2007 57.497 114.994 172.491

Sedangkan prosentase BMPK tertinggi terhadap modal baik untuk pihak yang terkait maupun pihak yang tidak terkait untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

2011  1,81%  10,98%

Pihak Terkait Pihak Tidak Terkait

31 Desember 2010 2009 2,45% 6,79% 12,63% 12,10%

2008 7,33% 12,30%

2007 4,69% 10,44%

Berikut ini adalah tabel portofolio kredit kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006: (dalam jutaan Rupiah) Jenis Pihak Ketiga Pihak Berelasi Jumlah Kredit -gross

`31 Desember 2011 2010 2009 2008 2007 Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % 5.761.744 99,30 3.488.028 98,56 2.801.432 98,31 2.143.701 97,67 1.985.830 98,34 40.598 0,70 50.975 1,44 48.195 1,69 51.203 2,33 33.616 1,66 5.802.342 100,00 3.539.003 100,00 2.849.627 100,00 2.194.904 100,00 2.019.446 100,00

Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya selalu mematuhi ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Untuk tanggal laporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 tidak terdapat pelanggaran BMPK. 9.7. Rasio antara Pinjaman dengan Dana Pihak Ketiga (LDR) Dalam menjalankan operasinya Perseroan mengupayakan peningkatan kredit yang bersifat realistik dan konservatif. Tabel berikut menggambarkan Rasio Pinjaman terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007: Keterangan

2011 63,62%

LDR

31 Desember 2010 2009 40,22% 50,43%

2008 53,46%

2007 56,32%

9.8. Giro Wajib Minimum Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bagi Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing tanggal 4 Oktober 2010 yang efektif berlaku 1 Maret 2011, Bank diwajibkan untuk memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam mata uang rupiah sebesar 8% dari dana pihak ketiga. GWM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 telah memenuhi GWM yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan posisi Giro Wajib Minimum Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007: Keterangan

2011  8,94%  -

GWM Rupiah GWM Valuta Asing

31 Desember 2010 2009 8,09% 5,03% -

2008 5,66% -

2007 9,15% -

10. PERSAINGAN USAHA Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama dari bank kelas menengah dengan aset dibawah Rp 30 triliun, bank pemerintah daerah, dan bank perkreditan rakyat. Perseroan juga secara

111

tidak langsung menghadapi persaingan dari institusi keuangan lainnya seperti koperasi dan perusahaan pembiayaan. Selain itu, seiring pembangunan dan reformasi sektor keuangan di Indonesia, beberapa pesaing Perseroan telah, dan diperkirakan akan membentuk aliansi strategis dengan beberapa bank asing sehingga akan memperoleh sumber daya manajemen dan keuangan yang secara potensial dapat menyebabkan dampak negatif terhadap Perseroan. Tabel berikut ini menetapkan jumlah aset, jumlah dana pihak ketiga dan jumlah pinjaman yang diberikan serta informasi pangsa pasar Perseroan berdasarkan laporan Audit pada tanggal 31 Desember 2011: Perbandingan Jumlah Aset, Pangsa Pasar Penghimpunan Dana dan Pangsa Pasar Kredit (dalam triliun Rupiah, kecuali disebutkan lain) Jumlah Aset 3.652,83 11,80 0,32%

  Bank Umum di Indonesia Perseroan Pangsa Pasar

Jumlah Dana Pihak Ketiga 2.784,91 9,62 0,35%

Jumlah Pinjaman Yang Diberikan 2.200,01 5,56 0,25%

Sumber: Statistik Bank Indonesia, 31 Desember 2011

Tabel berikut ini menetapkan rasio pendapatan bunga bersih (NIM), rasio kecukupan modal (CAR), rasio efisiensi (BOPO), rasio imbal hasil terhadap aset (ROA), rasio jumlah kredit bermasalah terhadap jumlah kredit yang diberikan (NPL) dan rasio kredit yang diberikan terhadap penghimpunan dana masyarakat (LDR) pada tanggal 31 Desember 2011. Perbandingan Rasio Keuangan – 31 Desember 2011 (dalam persentase)   Rata-rata Bank Umum di Indonesia Perseroan

NIM 5,91 1,86

CAR 16,05 14,86

BOPO 85,42 78,33

ROA 3,03 2,65

NPL 2,17 2,38

LDR 78,77 63,62

Sumber: Statistik Bank Indonesia, 31 Desember 2011

Dalam menghadapi persaingan usaha di tahun 2012 yang diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 khususnya menghadapi persaingan dengan bank-bank lain dengan ukuran dan karakteristik yang sejenis seperti Bank Mayapada, Bank Sinarmas, Bank Mutiara, Bank Pundi, Bank Windu dan bank lainnya, Perseroan menetapkan strategi sebagai berikut: 1.

Meningkatkan customer base bisnis pendanaan dengan membidik nasabah affluent dan mass affluent dengan target dana Rp 500 juta sampai dengan Rp 2 miliar.

2.

Memperbaiki struktur pendanaan Perseroan dengan meningkatkan komposisi giro dan tabungan guna mendapatkan biaya pendanaan yang lebih menguntungkan melalui pengembangan dan pemasaran produk tabungan berhadiah.

3.

Meningkatkan penyaluran kredit yang berkualitas pada segmen komersil, konsumer, korporasi, perusahaan pembiayaan dan small medium enterprise.

4.

Melakukan perluasan jaringan kantor di wilayah strategis dan berpotensi di Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya dan Bali.

5.

Memperkuat struktur permodalan Perseroan secara bertahap melalui penawaran umum terbatas (rightissue) dan menerbitkan obligasi.

Perkreditan merupakan salah satu bisnis utama Perseroan guna mewujudkan visi Perseroan sebagai bank ritel nasional yang kokoh, sehat, efisien serta terpercaya. Hingga akhir 2011, jumlah kredit yang telah dikucurkan Perseroan mencapai Rp 5,80 triliun dibandingkan dengan total Rp 3,54 triliun pada akhir tahun 2010 atau naik sebesar 63,95%. Dalam rangka peningkatan kinerja di bidang perkreditan sekaligus agar lebih fokus dalam memenuhi kebutuhan nasabah, Perseroan membentuk lima Divisi Perkreditan yang terdiri dari Divisi Perkreditan Komersial, Divisi Perkreditan Konsumer, dan Divisi Perkreditan Korporasi, Divisi Kredit Multi Finance (Perusahaan Pembiayaan) dan Divisi Kredit Small Medium Enterprise (SME). Strategi pertumbuhan kredit dilakukan secara simultan pada kelima segmen kredit dengan cara: -

Mengedepankan pendekatan relationship.

-

Memberikan pelayanan yang unik kepada nasabah.

-

Mengutamakan strategi suply chain untuk

-

pengembangan portofolio kredit antar segmen.

-

Memberikan pelayanan proses kredit yang cepat.

-

Fokus pada kredit yang dapat memberikan premium price / high yield bagi Bank.

a. Perkreditan Komersial

112

Kredit produktif (modal kerja & investasi) yang diberikan kepada debitur dengan plafond di atas Rp 1 miliar s/d Rp 25 miliar, untuk segmentasi industry manufacture, trading, property (shopping mall, office building, real estate, kondominium, apartment), transportasi, komunikasi, pertambangan, listrik dan gas. Berbagai layanan kredit komersial ditawarkan Bank Victoria kepada para nasabah yang membutuhkan Pembiayaan Modal Kerja (PRK), Pinjaman Tetap (PTDA), Demand Loan, maupun Kredit Investasi. Persaingan di sektor kredit komersial ini cukup ketat sehingga Perseroan mengantisipasinya dengan menerapkan program penggalangan kekuatan di sektor Usaha Kecil dan Menengah (Small-Medium Enterprise) melalui pemanfaatan jaringan pelayanan maupun penetrasi intensif di wilayah sentra bisnis Jabodetabek atau wilayah lainnya. Hingga akhir tahun 2011, produk Kredit Modal Kerja dan Investasi dengan plafond maksimum sebesar Rp 25 miliar telah mencapai volume kredit sebesar Rp 1,97 triliun, atau mencapai 33,92% dari seluruh jumlah kredit yang diberikan. b. Perkreditan Konsumer Unit kerja yang memfokuskan pemberian fasilitas kredit yg sifatnya konsumerisme. Kredit konsumer diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pemilikan rumah, mobil atau multi guna dan kredit kepada profesional (dokter, pengacara, notaris) dalam bentuk modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usaha. Untuk melayani kredit konsumer, Perseroan telah menyediakan berbagai produk yang siap disalurkan, seperti V-KPR (Kredit Pemilikan Rumah), V-Multi (Kredit Multi Guna), V-KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), V-KPS (Kredit Kepemilikan Strata), dan lain-lain. Rangkaian produk Kredit Konsumer ini menyumbangkan jumlah yang besar pada total kredit yang diberikan Perseroan selama tahun 2011, yaitu dengan volume kredit konsumer sebesar Rp 646 miliar atau mencapai 11,13% dari seluruh jumlah kredit yang diberikan. c. Perkreditan Korporasi Kredit produktif (modal kerja & investasi) yang diberikan kepada debitur dengan plafond di atas Rp 25 miliar, untuk segment industry manufacture, trading, property (shopping mall, office building, real estate, kondominium, apartment), transportasi, komunikasi, pertambangan, listrik dan gas. Perseroan juga menawarkan Kredit Korporasi bagi nasabah perusahaan yang ingin meningkatkan permodalan usahanya. Sampai akhir tahun 2011, total Kredit Korporasi yang diberikan Perseroan telah mencapai Rp 1,44 triliun atau mencapai 24,75% dari seluruh jumlah kredit yang diberikan. d. Perusahaan Pembiayaan Kredit yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan (multi finance) dalam bentuk modal kerja cicilan yang digunakan untuk pembiayaan kepada end user baik untuk pembiayaan mobil, motor, alat berat, elektronik dan lain-lain. Ditahun 2011 total kredit kepada Perusahaan Pembiayaan sebesar Rp 1,73 triliun. Strategi pengembangan kredit perusahaan pembiayaan dilakukan Perseroan dengan mengembangkan pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki reputasi baik, rekor pembayaran yang lancar dan manajemen pengelolaan usaha yang profesional. e. SME (Small Medium Enterprise) Kredit komersial yang menfokuskan pada ritel dimana ritel merupakan pasar yang luas dan potensial. Kredit produktif (modal kerja & investasi) yang diberikan kepada debitur dengan plafond di atas Rp 100 Juta s/d Rp 1 miliar, untuk segementasi industry trading, home industry, jasa, bengkel, rumah makan, dan lainlain. Kedepan Bank akan memfokuskan usaha pada bisnis SME dengan memanfaatkan jaringan kantor untuk menangani pembiayaan disektor usaha kecil dan membangun sentra bisnis untuk segmen SME dengan produk yang kompetitif. 11. PROSPEK USAHA 1.1. Prospek Ekonomi Nasional Krisis Ekonomi Eropa dan Amerika serikat yang berakar dari kecenderungan untuk berutang secara berlebihan dalam membiayai konsumsi menjadi beban yang mengancam kesinambungan fiskal, mengakibatkan pola konsumsi berjalan tidak seimbang dengan kemampuan produksi sektor riil, hingga akhir tahun 2011 belum menunjukkan adanya penyelesaian. Krisis utang terus meluas, dampaknya tidak hanya berasa dikawasan Eropa namun juga dipastikan akan memperlemah laju pertumbuhan ekonomi secara global dan dapat berdampak ke Indonesia melalui tiga jalur transmisi yaitu perdagangan, pasar keuangan dan “imported inflation” karena itu Pemerintah melakukan fokus kebijakan yang diarahkan pada upaya memitigasi dampak perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian domestik, namun secara struktur ekonomi yang lebih berbasis pada permintaan dari domestik, Indonesia diperkirakan lebih kuat menghadapi krisis yang datang dari jalur transmisi perdagangan. Melihat kenaikan sovereign rating Indonesia oleh Moody’s Investor Service pada 18 Januari 2012 dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable menunjukkan bahwa adanya kemampuan Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi perekonomian global yang memburuk, adanya bantalan kebijakan serta alat untuk mengatasi kerentanan kondisi keuangan dan sistem perbankan Indonesia yang mampu bertahan dalam kondisi buruk. Hal

113

tersebut meningkatkan kepercayaan investor asing untuk lebih meningkatkan porsi portofolionya melalui Foreign Direct Investment maupun pasar modal di Indonesia. BI juga menurunkan suku bunga acuan dari 6,00% menjadi 5,75% pada bulan Februari 2012 setelah sovereign rating Indonesia masuk kedalam kategori Investment grade dengan harapan dapat lebih memperbaiki kualitas arus modal kearah yang lebih produktif dan jangka panjang. 1.2. Prospek Usaha Perseroan Melihat kondisi dan proyeksi perekonomian dan perbankan di tahun 2012, potensi usaha Perseroan diharapkan dapat terus berkembang dengan dukungan oleh perbaikan kondisi makro ekonomi Indonesia dan peningkatan kinerja perbankan nasional secara keseluruhan. Perseroan akan tetap fokus kepada pelaksanaan strategi dan program kerja pengembangan bisnis untuk mengoptimalkan potensi tersebut bagi perkembangan Perseroan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip manajemen risiko yang handal dan prinsip-prinsip good corporate governance. Dengan semakin membaiknya kinerja sektor perbankan dan meningkatnya tingkat kesehatan bank, membuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat. Di sisi lain dengan melambatnya pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga membuat Perseroan harus bersaing. Persaingan untuk meningkatkan jumlah dana pihak ketiga tersebut, membuat banyak bank harus lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan melakukan perluasan layanan perbankan. Perseroan dengan menggunakan jaringan yang dimiliki oleh grup usaha antara lain Bank Victoria Syariah, Victoria Sekuritas, Victoria Insurance, di masa mendatang diharapkan mampu menjaring pasar yang lebih luas. Memperhatikan kondisi Perseroan saat ini dan mempertimbangkan pertumbuhan yang ingin dicapai pada tahun 2012 maka Perseroan melakukan kegiatan operasional Bank dengan sehat, efisien dan prudent dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan para nasabah dan debitur. Strategi Perseroan dalam pencapaian target tahun 2012 dilakukan dengan cara: § Membuka jaringan kantor di pusat-pusat bisnis yang strategis. § Memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan melakukan penawaran umum (right issue). § Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah dengan : tanggap (responsiveness), ramah (friendly) dan profesional. § Memelihara hubungan dengan nasabah yang sudah ada. § Memperoleh dan meningkatkan fee based income. § Menggali potensi bisnis dari nasabah yang ada maupun baru melalui referensi atau cross selling product. § Melakukan kegiatan promosi pengembangan pendanaan dan perkreditan. § Meningkatkan kerjasama dengan developer, dealer mobil/motor dan finance company. § Melakukan pemantauan terhadap kinerja kantor-kantor dengan cara melakukan pertemuan secara berkala. § Mereview proses operasional menuju proses yang cepat, akurat dan efisien. § Meningkatkan kompetensi seluruh jajaran karyawan melalui pelatihan-pelatihan internal dan eksternal. § Meningkatkan teamwork di seluruh jajaran Perseroan. 12. TEKNOLOGI INFORMASI Corebanking system Perseroan saat ini menggunakan jasa outsourcing dengan PT. Sigma Cipta Caraka yang diberi nama AlphaBITS. Sistem ini beroperasi pada mesin IBM AS/400 dan dibuat dengan bahasa pemrograman RPG. AlphaBITS merupakan corebanking system yang bersifat parameterize sehingga dari sisi security system dan pemanfaatan feature cukup seimbang. Penggunaan AlphaBITS system ini sudah cukup memadai untuk mendukung corebusiness Perseroan sekaligus memenuhi requirement dari pihak regulator seperti Bank Indonesia dan PPATK. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam 3-5 tahun kedepan akan lebih difokuskan pada pengembangan delivery channel system untuk mendukung visi dan misi Perseroan. Dalam rangka mendukung visi dan misi Perseroan tersebut, TI Perseroan memiliki target untuk menciptakan TI yang aman, nyaman, efektif dan efisien dengan strategi yang didukung oleh tiga pilar yaitu: Sumber Daya Manusia yang dapat memanfaatkan TI secara efektif dan efisien, Melakukan optimalisasi pemanfaatan TI, dan menciptakan TI yang Secure, Objective, Comply, Customer Friendly, Efficient, dan Reliable. Maka selama tahun 2011 Perseroan telah melakukan pengembangan yang intensif dalam penggunaan Teknologi Informasi untuk mendukung bisnis, baik pengembangan aplikasi maupun pengembangan sistem informasi manajemen. Dan untuk menjaga kepercayaan para nasabah dan agar para nasabah merasa nyaman dalam bertransaksi, faktor keamanan dalam penggunaan TI menjadi aspek yang menentukan dan menjadi perhatian utama Perseroan. Selain itu Kecanggihan teknologi informasi yang digunakan juga didukung oleh SDM yang kompeten. Kualitas SDM di unit kerja IT Perseroan dirancang dengan seksama sejak proses recruitment dan terus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan sesuai bidang masing-masing. Selain itu, Perseroan juga telah menerbitkan kartu ATM dan kartu Debet bekerjasama dengan switching company

114

PT. Rintis Sejahtera. Pencapaian target bisnis Perseroan sangat ditunjang oleh optimalisasi peran TI yang terus dikembangkan sehingga pengembangan TI yang dilakukan tidak akan lepas dari ketaatan dan kepatuhan tehadap regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun instansi-instansi yang berwenang lainya. Dengan dukungan infrastruktur Teknologi Informasi yang telah ada dan rencana pengembangan ke depan, Perseroan selalu memiliki semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para nasabah dari waktu ke waktu.

115

IX.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang  telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (anggota independen Morison International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai (1) penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 secara prospektif atau retrospektif (2) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 untuk memenuhi persyaratan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Siddharta & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai (1) penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK 55 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” (2) penelaahan terhadap sistem informasi/teknologi dan sistem pengendalian internal untuk penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) (3) penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 berkaitan dengan perubahan beberapa penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Grant Thornton Hendrawinata Gani & Hidayat dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Posisi keuangan konsolidasian Uraian

2011  

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Kas

Giro pada Bank Indonesia Giro pada Bank Lain - Bersih Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain - Bersih Surat-surat berharga - Bersih Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - Bersih Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah Pihak ketiga Pihak berelasi Dikurangi penyisihan penghapusan Pendapatan transaksi ditangguhkan Kredit yang Diberikan - Bersih Penyertaan - Bersih Aset takberwujud- Bersih Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima Aset Tetap - Bersih Agunan yang Diambil Alih - Bersih Biaya Dibayar Dimuka Aset Lain-Lain Aset Pajak Tangguhan Jumlah Aset Liabilitas Liabilitas Segera Simpanan Nasabah Pihak ketiga

(dalam jutaan rupiah) `31 Desember 2009  

2010  

2008  

2007  

32.141

28.921

23.241

23.431

14.981

711.466 4.516 1.986.318

656.873 2.130 2.367.964

253.020 1.981 916.800

223.772 5.043 384.205

331.442 1.207 197.195

3.208.375 -

3.690.205 -

3.059.755 70.216

2.618.919 -

2.477.204 102.143

 

 

 

 

 

5.761.744 40.598 (243.706) 5.558.636 29 1.576 75.643

3.488.028 50.975 (335.672) (16.112) 3.187.219 29 1.364 110.776

2.801.432 48.195 (136.113)   2.713.514 29 2.182 120.604

2.143.701 51.204 (71.929)   2.122.976 61 3.001 47.281

1.985.831 33.616 (66.264)   1.953.183 61 3.819 36.838

158.519 -

146.428 -

162.746 -

162.089 -

124.566 2.046

11.876 53.061 407 11.802.563

15.170 64.839 32.935 10.304.853  

9.585 15.415 9.930 7.359.018  

8.880 17.752 7.697 5.625.107  

7.476 10.443 6.391 5.268.995  

31.987   8.820.997

23.397   5.617.637

17.975   4.019.644

14.266   3.555.238

  39.264   9.202.449

116

Uraian Pihak berelasi Jumlah Simpanan Nasabah Simpanan dari Bank lain Hutang Pajak Surat Berharga yang Diterbitkan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi Liabilitas Pajak Tangguhan - bersih Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain - Lain Jumlah Liabilitas   Ekuitas Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tambahan Modal Disetor-Bersih Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat-suart berharga yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap Saldo Laba: Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemiliki entitas induk kepentingan non pengendali Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

2011

2010

`31 Desember 2009

2008

2007

46.559 9.249.008 818.451 39.176 399.816

75.070 8.896.067 140.690 39.244 398.517

41.339 5.658.976 596.749 15.185 397.485

73.773 4.093.417 550.985 9.273 396.484

29.999 3.585.237 842.185 5.737 395.579

3.930

28.395 -

7.577 -

3.344 -

3.367 -

40.805 10.590.449

27.263 9.562.163

30.288 6.279.657

25.669 5.097.147

19.053 4.865.424

   

   

   

   

   

654.767 21.945

409.645 8.227

384.674 8.230

350.250 8.230

233.500 8.230

32.518   14.000 488.857

9.333   12.000 303.458

32.950   10.000 193.496

(22.812)   8.000 184.282

4.812 13.846   6.000 137.174

1.212.087 27 1.212.114 11.802.563

742.663 27 742.690 10.304.853

629.350 11 629.361 7.359.018

527.950 10 527.960 5.625.107

403.562 9 403.571 5.268.995

LAPORAN LABA RUGI Konsolidasian (dalam jutaan rupiah) Uraian Jumlah Pendapatan bunga dan syariah Jumlah Beban bunga dan syariah

2011 850.906

`31 Desember 2010 2009 726.443 623.129

2008 523.426

2007 352.275

(679.074)

(607.796)

(501.977)

(406.685)

(272.191)

171.832

118.647

121.152

116.741

80.084

95.311

332.868

159.946

23.863

43.465

Jumlah Beban Operasional Lainnya

(35.459)

(322.243)

(218.011)

(90.082)

(50.093)

Laba Operasional

231.684

129.271

63.087

44.102

58.031

7.554

2.386

(483)

683

(55)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

239.238

131.658

62.604

44.786

57.976

Beban Pajak Penghasilan - bersih

(51.836)

(24.856)

(16.364)

(9.524)

(8.422)

Laba Tahun Berjalan

187.402

106.802

46.240

35.262

49.554

 

 

 

 

 

187.399

106.801

46.239

35.261

49.554

Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan (Beban) Non Operasional bersih

Diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk

117

Kepentingan nonpengendali Laba Tahun Berjalan

3

1

1

1

0

187.402

106.801

46.240

35.262

49.554

35,25

27,61

Laba bersih per saham Dasar (dalam Rupiah penuh)

13,09

12,91

RASIO KEUANGAN PENTING

21,22

(dalam persentase)

Uraian

2011

Rasio Pertumbuhan

 

`31 Desember 2010 2009    

2008  

2007  

Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih Pendapatan Operasional Lainnya Laba Operasional Laba Tahun Berjalan Aset Liabilitas Ekuitas   Permodalan CAR dengan Memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional

44,83 (71,37) 79,22 75,47 14,53 10,75 63,21     14,92

(2,07) 108,11 104,91 130,97 40,03 42,09 18,00     13,72

3,78 570,27 43,04 31,13 30,82 32,03 19,21     16,92

45,77 (45,10) (24,00) (28,84) 6,76 4,76 30,83     23,22

56,37 111,36 44,75 64,90 81,85 93,81 31,09     19,58

CAR dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar   Aset Produktif Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap total Aset Produktif NPL (Nett) NPL (gross) PPAP terhadap Aset Produktif

14,86     1,33 0,29 2,38 2,41

10,80     1,98 0,24 5,03 4,14

16,86     1,16 0,00 3,02 2,30

22,77     0,96 0,44 2,10 1,52

15,43     0,96 1,59 3,67 1,56

  2,65 24,91 1,86 

    1,71 18,41 1,77

    1,10 8,95 2,38

    0,88 7,81 2,61

    1,64 15,41 2,56

78,33     63,62 8,94 7,12

88,21     40,22 8,09 13,53

92,05     50,43 5,03 -

92,23     53,46 5,66 -

85,59     56,32 9,15 -

  Rentabilitas ROA ROE NIM Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)   Likuiditas LDR GWM (primer) GWM (sekunder)

TIDAK ADA RASIO-RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

118

X. EKUITAS Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang   telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (anggota independen Morison International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai (1) penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 secara prospektif atau retrospektif (2) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 untuk memenuhi persyaratan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Siddharta & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai (1) penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK 55 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” (2) penelaahan terhadap sistem informasi/teknologi dan sistem pengendalian internal untuk penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) (3) penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 berkaitan dengan perubahan beberapa penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Grant Thornton Hendrawinata Gani & Hidayat dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. (dalam jutaan Rupiah) `31 Desember

Uraian

2011

2010

2009

2008

2007

654.767

409.645

384.674

350.250

233.500

Tambahan Modal Disetor-Bersih

21.945

8.227

8.230

8.230

8.230

Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan

32.518

9.333

32.950

(22.812)

4.812

-

-

-

-

13.846

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap Saldo Laba:

 

 

 

 

 

Telah ditentukan penggunaannya

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

Belum ditentukan penggunaannya

488.857

303.458

193.496

184.282

137.174

1.212.087

742.663

629.350

527.950

403.562

27

27

11

10

9

1.212.114

742.690

629.361

527.960

403.571

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemiliki entitas induk kepentingan non pengendali Jumlah Ekuitas

119

XI. PERPAJAKAN Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi III Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final : a.

atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) Obligasi.

b.

atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

c.

atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Bapepam-LK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya. Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: 1.

dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan

2.

bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi Subordinasi II Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Subordinasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi Subordinasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final : a.

atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) Obligasi.

b.

atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

c.

atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

120

atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Bapepam-LK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya. Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: 1.

dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan

2.

bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI. Perpajakan Perseroan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

121

XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 18 tanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H. CN, pengganti dari Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta juncto Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 26 tanggal 08 Juni 2012 dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 21 tanggal 10 April 2012 juncto Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 25 tanggal 14 Mei 2012 juncto Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 50 tanggal 22 Mei 2012 juncto Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 29 tanggal 08 Juni 2012 yang kesemuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok masing-masing sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dan Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah). Perjanjian-perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut : (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) No.

Penjamin Emisi Obligasi

Obligasi

(%)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi 1

PT Victoria Securities Indonesia

2

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

Rp 190.000.000.000,00

95,00

Rp 5.000.000.000,00

2,50

Rp 5.000.000.000,00

2,50

Rp 200.000.000.000,00 

100,00

Penjamin Emisi Obligasi 1

PT Pacific Capital

TOTAL

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut : (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) No.

Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi 1

PT Victoria Securities Indonesia

2

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

 

TOTAL

(%)  

Rp 80.000.000.000,00

26,67

Rp 220.000.000.000,00

73,33

Rp 300.000.000.000,00 

100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi yang turut dalam Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai: a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b.

Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

c.

Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

122

d.

Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e.

Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f.

Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, kecuali PT Victoria Securities Indonesia yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dikarenakan adanya kesamaan pemegang saham pengendali, yaitu PT Victoria Sekuritas.

123

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut: Wali Amanat:

PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean No.12-14A Jakarta 12970 STTD: No.20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Oktober 2000 Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan AWAI No. AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008. Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 285/CMSD-WA/12 tanggal 14 Maret 2012.

Tugas Pokok:

Mewakili kepentingan pemegang Obligasi / Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi / Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Bank Mega Tbk, selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi/Obligasi Subordinasi, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Mega Tbk, tidak akan: - Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Obligasi/Obligasi Subordinasi yang diwaliamanati;dan/atau -

Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi/Obligasi Subordinasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi oleh Perseroan;

-

Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat. Notaris:

Fathiah Helmi, S.H. Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6 C Jl. H.R. Rasuna Said X-1 Kav. 1 & 2 Kuningan Jakarta 12950 STTD: 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, S.H. Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958. Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 05/Prop/Old/II/2012 tanggal 8 Februari 2012.

Tugas Pokok:

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi, serta akta-akta pengubahannya.

Akuntan Publik: Tjahjadi dan Tamara Gedung Jaya Lantai 4 Jl. M.H Thamrin No.12 Jakarta 10340

Tugas Pokok:

STTD: 329/PM/STTD-AP/2002 tanggal 31 Desember 2002 Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) No. 1074 Pedoman Kerja: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 015/JT/X/11 tanggal 20 Oktober 2011. Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

124

Konsultan Hukum: Da Silva, Subandi, Suhardiadi Gedung Artha Graha Lantai 23 Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

STTD: 62/STTD-KH/PM/1996 tanggal 1 Februari 1996. Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 995010 Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005. Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 040/DIR-EKS/02/12 tanggal 22 Februari 2012.

Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

125

Halaman ini sengaja dikosongkan

126

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

127

Halaman ini sengaja dikosongkan

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN

PERSEROAN

149

Halaman ini sengaja dikosongkan

150

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK Laporan Keuangan Konsolidasian Dengan Laporan Auditor Independen 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Mata Uang Rupiah)

151

152

153

154

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1 Januari 2009/ 31 Desember

31 Desember Catatan

2011

2010

2009

2008

ASET Kas

2c,2d,2e,4

32.141.355

28.920.911

23.240.861

23.430.643

Giro pada Bank Indonesia

2d,2e,2f,2g,5

711.465.951

656.873.218

253.020.143

223.772.207

Giro pada bank lain

2d,2e,2g,6,47

4.537.859

2.135.540

2.000.989

5.093.676

2m,2n,6,31

(22.277 ) 4.515.582

(5.491 ) 2.130.049

(20.010 ) 1.980.979

(50.937 ) 5.042.739

Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai Giro pada bank lain - bersih Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

2d,2e,2h,7,47

Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih Surat-surat berharga Tersedia untuk dijual Dimiliki hingga jatuh tempo Diperdagangkan Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai Surat-surat berharga - bersih Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali bersih Pendapatan bunga yang masih akan diterima Beban dibayar di muka

2m,2n,7,31

2d,2e,2i,8

2m,2n,8,31

1.987.518.238 (1.200.000 )

2.367.964.031 -

923.850.404 (7.050.000 )

384.205.325 -

1.986.318.238

2.367.964.031

916.800.404

384.205.325

1.644.618.690 1.518.951.750 45.310.300 3.208.880.740

1.351.013.632 819.356.335 1.537.991.438 3.708.361.405

2.644.631.120 283.410.217 141.116.700 3.069.158.037

259.219.511 2.369.014.578 2.628.234.089

(506.278 ) 3.208.374.462

(18.155.999 ) 3.690.205.406

(9.402.768 ) 3.059.755.269

(9.314.491 ) 2.618.919.598

2d,2j,9

-

-

70.925.600

2m,2n,9,31

-

-

-

-

70.216.344

-

2d,2x,10

75.642.441

110.776.175

120.603.473

47.280.921

2q,11

11.876.320

15.169.724

9.585.288

8.880.416

(709.256 )

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

1 155

-

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1 Januari 2009/ 31 Desember

31 Desember Catatan

2011

2010

2009

2008

ASET (lanjutan) Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah Pihak berelasi Pihak ketiga Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai Pendapatan transaksi ditangguhkan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah bersih Penyertaan saham Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai Penyertaan saham - bersih

2d,2k,2l, 2ag,12,37,47

2m,2n,12,31

(335.671.618 ) (16.111.512 )

48.194.880 2.801.432.520 2.849.627.400 (136.113.319 )

51.204.009 2.143.700.801 2.194.904.810 (71.928.640 )

-

-

3.187.219.009

2.713.514.081

2.122.976.170

2o,13

60.469

60.469

60.469

66.000

2m,2n,13,31

(31.295 ) 29.174

(31.295 ) 29.174

(31.295 ) 29.174

(5.000 ) 61.000

Aset tetap Dikurangi: Akumulasi penyusutan Aset tetap - bersih

2p,2n,14

JUMLAH ASET

-

50.974.870 3.488.027.269 3.539.002.139

5.558.635.936

2ac,23c,47

Aset lain-lain - bersih

(243.705.986 )

2d,12

Aset pajak tangguhan

Aset takberwujud Dikurangi: Akumulasi amortisasi Aset takberwujud - bersih

40.597.584 5.761.744.338 5.802.341.922

2r,15

2m,2n,2s,16

407.243

32.935.006

9.930.374

7.697.285

203.186.578

181.731.012

192.915.762

182.683.836

(44.668.043 ) 158.518.535

(35.303.279 ) 146.427.733

(30.170.338 ) 162.745.424

(20.595.087 ) 162.088.749

4.325.079 (2.748.745 ) 1.576.334

4.091.640 (2.727.760 ) 1.363.880

4.091.640 (1.909.432 ) 2.182.208

4.091.640 (1.091.104 ) 3.000.536

53.061.371

64.838.457

15.414.201

17.751.979

11.802.562.942

10.304.852.773

7.359.018.223

5.625.107.568

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

2 156

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1 Januari 2009/ 31 Desember

31 Desember Catatan

2011

2010

2009

2008

2d,2t,17

39.263.652

31.986.578

23.396.838

17.974.651

46.558.651 9.202.449.501 9.249.008.152

75.069.754 8.820.997.323 8.896.067.077

41.338.614 5.617.636.960 5.658.975.574

73.772.772 4.019.644.533 4.093.417.305

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera

2d,2u,2ag, 18,37

Simpanan nasabah Pihak berelasi Pihak ketiga Simpanan dari bank lain

2d,2v,19

818.450.553

140.690.340

596.749.402

550.984.798

Surat berharga yang diterbitkan

2d,2w,20

399.815.871

398.516.767

397.484.839

396.484.256

Utang pajak

2ac,23a

39.176.027

39.244.322

15.185.076

9.273.557

-

28.394.672

7.576.835

3.344.330

Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi

2m,21

Liabilitas pajak tangguhan bersih

2ac,23c

3.930.347

-

-

-

2d,2ae,22

40.804.695

27.262.986

30.288.249

25.668.774

10.590.449.297

9.562.162.742

6.729.656.813

5.097.147.671

Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain JUMLAH LIABILITAS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

3 157

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

31 Desember 2010

2011

2009

1 Januari 2009/ 31 Desember 2008

EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Modal saham - nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham Modal dasar - 14.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 6.547.670.888 saham pada tanggal 31 Desember 2011, 4.096.447.315 saham pada tanggal 31 Desember 2010, 3.846.740.180 saham pada tanggal 31 Desember 2009 dan 3.502.495.680 saham pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008 Tambahan modal disetor bersih Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar suratsurat berharga yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan Saldo laba: Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

24

654.767.088

409.644.732

384.674.018

350.249.568

2aa,26

21.945.031

8.227.305

8.230.055

8.230.055

2d,2i,8

32.517.572

9.332.545

32.949.915

(22.811.992 )

27

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

28

488.857.235

303.458.029

193.496.366

184.282.019

1.212.086.926 26.719

742.662.611 27.420

629.350.354 11.056

527.949.650 10.247

1.212.113.645

742.690.031

629.361.410

527.959.897

11.802.562.942

10.304.852.773

7.359.018.223

5.625.107.568

2b,39

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

4 158

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2011

2010

2009

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan bunga dan Syariah Bunga Provisi dan komisi Pendapatan Syariah Jumlah pendapatan bunga dan Syariah

2x,29 2y,29 2x,2y

818.265.269 32.640.664 850.905.933

702.722.213 23.720.670 726.442.883

610.436.724 12.692.154 623.128.878

Beban bunga dan Syariah Beban bunga Premi jaminan pihak ketiga Beban Syariah Jumlah beban bunga dan Syariah

2x,30 41 2x

(645.612.767 ) (13.930.676 ) (19.530.379 ) (679.073.822 )

(585.236.943 ) (12.717.158 ) (9.842.319 ) (607.796.420 )

(493.075.309 ) (8.901.850 ) (501.977.159 )

171.832.111

118.646.463

121.151.719

2d,2i,8

87.914.546

312.905.591

158.048.393

2d,2i,8 2y

5.182.396 2.213.918

18.074.123 1.887.930

438.200 1.459.652

95.310.860

332.867.644

159.946.245

91.697.807 (46.577.040 ) (73.735.824 ) (6.843.447 )

(230.986.840 ) (37.705.100 ) (53.139.205 ) (411.927 )

(119.315.516 ) (51.460.078 ) (35.787.281 ) (11.448.269 )

Jumlah Beban Operasional Lainnya - bersih

(35.458.504 )

(322.243.072 )

(218.011.144 )

LABA OPERASIONAL

231.684.467

129.271.035

63.086.820

7.554.058

2.386.440

239.238.525

131.657.475

Pendapatan bunga dan Syariah - bersih PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan Operasional Lainnya Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual - bersih Keuntungan atas kenaikan nilai wajar surat berharga yang diperdagangkan - bersih Provisi dan komisi selain dari kredit Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya Beban Operasional Lainnya Pemulihan (beban) penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan Beban umum dan administrasi Beban tenaga kerja Lain-lain - bersih

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL BERSIH

2m,2n,31 2ab,32 2ab,33 2ab

34

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Kini Tangguhan Beban Pajak Penghasilan - bersih

2ac,23b

LABA TAHUN BERJALAN

(482.648 ) 62.604.172

(23.106.316 ) (28.729.767 ) (51.836.083 )

(49.859.816 ) 25.004.283 (24.855.533 )

(18.596.766 ) 2.233.089 (16.363.677 )

187.402.442

106.801.942

46.240.495

Diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali

2b,39

187.399.206 3.236 187.402.442

106.801.012 930 106.801.942

46.239.686 809 46.240.495

LABA PER SAHAM Dasar (nilai penuh) Dilusian (nilai penuh)

2ad,36 2ad,36

35,25 27,30

27,61 26,37

13,09 11,68

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

5 159

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan LABA TAHUN BERJALAN Pendapatan komprehensif lainnya: Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual Pajak tangguhan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya

2011 187.402.442

2d,2i

30.913.369

23c

(7.728.342 )

2010

2009

106.801.942

46.240.495

(31.489.827 )

74.349.209

7.872.457

(18.587.302 )

Laba (rugi) komprehensif lainnya - bersih setelah pajak

23.185.027

(23.617.370 )

55.761.907

Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan bersih setelah pajak

210.587.469

83.184.572

102.002.402

210.584.233 3.236 210.587.469

83.183.642 930 83.184.572

102.001.593 809 102.002.402

Diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali

2b,39

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

6 160

161

2d,2i,2m, 2n,8 27 2b

1d,24

2ah,47 26

2d,2i,2m, 2n,8 27 2z,28 2b

1d,24

409.644.732

-

24.970.714

-

384.674.018

-

34.424.450

350.249.568

8.227.305

-

-

(2.750 )

8.230.055

-

-

8.230.055

9.332.545

(23.617.370 ) -

-

-

32.949.915

55.761.907 -

-

(22.811.992 )

12.000.000

2.000.000 -

-

-

10.000.000

2.000.000 -

-

8.000.000

303.458.029

(2.000.000 ) 106.801.012

161 7

-

5.160.651 -

193.496.366

(2.000.000 ) (35.025.339 ) 46.239.686

-

184.282.019

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*) Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan.

Saldo per 31 Desember 2010

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi *) Pembentukan cadangan umum Laba tahun berjalan

Dampak atas penerapan awal PSAK 50/55 (Revisi 2006) Koreksi tambahan modal disetor Penambahan saham dari pelaksanaan waran seri IV dan V

Saldo per 31 Desember 2009

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi *) Pembentukan cadangan umum Deklarasi dividen Laba tahun berjalan

Penambahan saham dari pelaksanaan waran seri IV dan V

Saldo per 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008

Catatan

Modal ditempatkan dan disetor penuh

Dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat surat berharga Tambahan yang tersedia Saldo laba Saldo laba modal untuk dijual yang telah yang belum disetor setelah pajak ditentukan ditentukan bersih tangguhan penggunaannya penggunaannya

742.662.611

(23.617.370 ) 106.801.012

24.970.714

5.160.651 (2.750 )

629.350.354

55.761.907 (35.025.339 ) 46.239.686

34.424.450

527.949.650

Jumlah

27.420

15.434 930

-

-

11.056

809

-

10.247

Kepentingan nonpengendali

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

742.690.031

(23.601.936 ) 106.801.942

24.970.714

5.160.651 (2.750 )

629.361.410

55.761.907 (35.025.339 ) 46.240.495

34.424.450

527.959.897

Jumlah ekuitas

Saldo per 31 Desember 2010

Dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat surat berharga yang tersedia Saldo laba Saldo laba untuk dijual yang telah yang belum setelah pajak ditentukan ditentukan tangguhan penggunaannya penggunaannya 8.227.305

-

9.332.545

-

12.000.000

-

303.458.029

58.870.360

742.662.611

-

27.420

Kepentingan nonpengendali

58.870.360

742.690.031

Jumlah ekuitas

Jumlah

409.644.732

17.412.360

Tambahan modal disetor bersih

41.458.000

Modal ditempatkan dan disetor penuh

1d,24,26

(3.536 )

191.797.292

8.172.430 -

(401 ) 3.236

-

-

23.185.027 187.399.206

191.797.292 -

(2.000.000 ) 187.399.206

-

2.000.000

1.212.086.926

-

23.185.027 -

488.857.235

8.172.430 -

-

14.000.000

(3.694.634 )

-

32.517.572

195.491.926

1d, 24 2b,39 2b,2i,2m, 2n,8 27 2b

21.945.031

26.719

654.767.088

1d,2aa,24,26

Catatan

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerbitan saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penambahan saham dari Penawaran Umum Terbatas V dan biaya emisi efek Penambahan saham dari pelaksanaan waran seri IV dan V Penyesuaian bagian kepentingan nonpengendali Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi *) Pembentukan cadangan umum Laba tahun berjalan Saldo per 31 Desember 2011

*) Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

162 8

1.212.113.645

23.184.626 187.402.442

8.172.430 (3.536 )

162

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan ARUS KAS DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI Pendapatan bunga yang diterima Provisi dan komisi kredit yang diterima Beban bunga yang dibayar Pendapatan operasional lainnya Beban umum dan administrasi Beban tenaga kerja Pendapatan (beban) non operasional

2x,29 2y 2x,30 2ab 2ab 2ab

Laba sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi Penurunan (kenaikan) aset operasi: Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Surat-surat berharga yang diperdagangkan Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali Kredit yang diberikan Agunan yang diambil alih Aset lain-lain

2d,2h,7 2d,2i,8 2d,2j,9 2d,2k,2l, 2ag,12 2s,16 2s,16

Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi: Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Utang pajak Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lainlain Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan Pembayaran pajak penghasilan

2d,2u, 2ag,18 2d,2v,19 2ac 2m,21

2011

2010*)

850.258.575 30.332.382 (656.566.968 ) 144.790.376 (49.958.903 ) (68.084.897 ) 7.554.104

697.131.031 23.466.204 (598.174.751 ) 319.301.569 (37.705.100 ) (42.798.991 ) 20.550.276

592.876.078 18.114.341 (501.900.973 ) 102.969.874 (24.058.623 ) (51.536.264 ) (492.792 )

258.324.669

381.770.238

135.971.641

2.961.458.952

4.702.801.957

(133.788.962 ) 896.189.759 (2.310.205.991 ) 7.164.000 5.827.833

352.941.075 677.760.213 (68.295 ) (28.394.672 ) 2.530.531

2ac

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

70.925.600

(70.925.600 )

(689.374.739 )

(654.722.590 )

2.546.186 (80.561.604 )

(1.031.306 ) (585.316 )

3.237.091.503 (456.059.062 ) 24.059.246 20.817.836

1.565.558.268 45.764.604 5.911.519 4.232.505

(2.990.388 )

4.619.475

(271.719.840 ) (51.836.083 )

5.469.683.768 (25.183.536 )

5.737.595.157 (16.363.677 )

(323.555.923 )

5.444.500.232

5.721.231.480

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 50 **) Disajikan kembali, lihat Catatan 48

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

9 163

2009*) **)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan ARUS KAS DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI Penjualan aset tetap Pembelian surat-surat berharga tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo Pembelian aset tetap Pembelian piranti lunak Penyertaan saham

2p,14 2d,2i,8 2p,14 2r,15 2o,13

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN Tambahan modal disetor dari: Penerbitan saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas V dan biaya emisi efek Pelaksanaan waran Dividen kas

1d,24,26 1d,2aa,24,26 1d,24,26 2z,28

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS Pengaruh perubahan kurs mata uang asing

2011

2010*)

1.272.796

2.742.008

700.132

(962.287.104 ) (24.547.096 ) (233.439 ) -

(3.068.350.106 ) (22.943.090 ) -

(5.074.373.404) (11.998.550) 5.531

(985.794.843 )

(3.088.551.188 )

(5.085.666.291 )

58.870.360 191.797.292 8.172.430 -

24.970.714 -

34.424.450 (35.025.339 )

258.840.082

24.970.714

(600.889 )

(1.050.510.684 )

2.380.919.758

634.964.300

46

424

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN

3.652.385.079

1.271.464.897

636.501.851

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

2.601.874.441

3.652.385.079

1.271.464.897

4 5 6

32.141.355 711.465.951 4.537.859

28.920.911 656.873.218 2.135.540

23.240.861 253.020.143 2.000.989

7

1.853.729.276

2.367.964.031

923.850.404

-

596.491.379

69.352.500

2.601.874.441

3.652.385.079

1.271.464.897

Kas dan setara kas terdiri dari: Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal akuisisi Sertikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal akuisisi

2c

2009*) **)

Jumlah *) Direklasifikasi, lihat Catatan 50 **) Disajikan kembali, lihat Catatan 48

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

10 164

(1.254 )

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM a. Pendirian dan Informasi Umum PT Bank Victoria International Tbk (“Bank”) didirikan pada tanggal 28 Oktober 1992 berdasarkan Akta Notaris A. Partomuan Pohan, SH, LLM No. 71 yang selanjutnya diadakan pembetulan dengan Akta No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dari Notaris yang sama. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.TH 93 tanggal 19 Juni 1993 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39, Tambahan No. 2602 tanggal 15 Mei 1998. Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 25 tanggal 11 Nopember 2011 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Bank (Catatan 24). Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perubahan ini masih dalam proses penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Bank oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan usaha sebagai bank umum dalam arti kata seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank merupakan bank non devisa. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994, sesuai dengan ijin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994. Bank memperoleh ijin usaha sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia berdasarkan Surat No. 029/126/UOPM tanggal 25 Mei 1997. Kantor pusat Bank berlokasi di Jakarta dengan alamat Gedung Bank Panin Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta Selatan. Bank memiliki kantor cabang utama, kantor cabang pembantu dan kantor kas sebagai berikut: 2011 2010 2009 Kantor Pusat Kantor cabang Kantor cabang pembantu Kantor kas

1 1 64 20

1 1 64 20

1 1 63 11

Sampai dengan tanggal laporan audit, Bank belum memiliki Automated Teller Machine (ATM). Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, Bank memiliki karyawan masing-masing sejumlah 438, 345 dan 305 karyawan (tidak diaudit). b. Dewan Komisaris dan Direksi, dan Komite Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 27 tanggal 11 Nopember 2011, Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 82 tanggal 26 Juni 2010 dan Akta Notaris Leolin Jayayanti, SH No. 33 tanggal 26 Juni 2009, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama/Komisaris Independen Komisaris/Komisaris Independen Komisaris

2011 Eko Rachmansyah Gindo*) Gunawan Tenggarahardja Suzanna Tanojo

2010

2009

Sulistijowati

Sulistijowati

Gunawan Tenggarahardja Suzanna Tanojo

Gunawan Tenggarahardja Suzanna Tanojo

*) Telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 14/6/DPB3/ TPB3-2/Rahasia tanggal 14 Februari 2012.

11

165

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM (lanjutan) b. Dewan Komisaris dan Direksi, dan Komite (lanjutan) 2011

2010

2009

Gregorius Andrew Andryanto Haswin

Daroel Oeloem Aboebakar**)

Daroel Oeloem Aboebakar

Direktur Kredit dan Marketing/Direktur Bisnis

Ramon Marlon Runtu

Suwito Ayub

Suwito Ayub

Direktur Operasi dan Sistem

Oliver Simorangkir

Oliver Simorangkir

Oliver Simorangkir

Tamunan

Tamunan

Tamunan

Direksi Direktur Utama

Direktur Kepatuhan

**) Mengundurkan diri pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Nopember 2011, kemudian diganti oleh Gregorius Andrew Andryanto Haswin selaku Pejabat Sementara Direktur Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Ketua Anggota Anggota

2011

2010

2009

Sulistijowati***) A.S. Wahyuseputra Zulkarnain Rani

Sulistijowati A.S. Wahyuseputra Soehanda Djajakoesoema

Sulistijowati Sofie Sulaiman Heru Moeharjo

***) Mengundurkan diri pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Nopember 2011, kemudian diganti oleh Eko Rachmansyah Gindo efektif tanggal 22 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039/SK-DIR/02/12.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Ketua Anggota Anggota

2011

2010

2009

Sulistijowati****) Suzanna Tanojo Syahda Chandra

Sulistijowati Suzanna Tanojo Syahda Chandra

Sulistijowati Suzanna Tanojo Syahda Chandra

****) Mengundurkan diri pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Nopember 2011, kemudian diganti oleh Gunawan Tenggarahardja efektif tanggal 22 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 040/SK-DIR/02/12.

Susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Ketua Anggota Anggota

2011

2010

2009

Gunawan Tenggarahardja A.S. Wahyuseputra Zulkarnain Rani

Gunawan Tenggarahardja A.S. Wahyuseputra Soehanda Djajakoesoema

Gunawan Tenggarahardja Sophie Soelaiman Nixon Lbn Tungkup

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Internal Audit pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: Sekretaris Perusahaan Kepala Internal Audit

2011

2010

2009

Susilowati Djoko Soendjojo

Susilowati Djoko Soendjojo

Tamunan Djoko Soendjojo

c. Entitas Anak Berdasarkan Akta Notaris Veronika Lily Dharma, SH No. 15 tanggal 7 September 2007, Notaris di Jakarta, Bank mengakuisisi 99,80% saham PT Bank Swaguna (“Entitas Anak”). Pada pertengahan September 2007 Bank melakukan penambahan modal di Entitas Anak sehingga kepemilikan Bank menjadi 99,98% sesuai dengan Akta Notaris Veronika Lily Dharma, SH No. 26. 12

166

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM (lanjutan) c. Entitas Anak (lanjutan) Entitas Anak telah mengalami perubahan nama menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta No. 5 tanggal 6 Agustus 2009 dan Akta No. 24 tanggal 27 Nopember 2009 dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-02731.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010. Perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DPG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Selanjutnya Entitas Anak beroperasi dengan prinsip syariah mulai tanggal 1 April 2010. Lihat Catatan 49 untuk posisi keuangan dan kinerja Entitas Anak sebelum perubahan operasi berdasarkan laporan auditor independen lain tertanggal 1 September 2010. Bank merupakan pemegang saham terbesar dibandingkan dengan kepemilikan pihak lain serta memiliki pengaruh signifikan atas manajemen Entitas Anak. Entitas Anak PT Bank Victoria Syariah (dahulu PT Bank Swaguna)

Jenis Usaha

Perbankan

Persentase Pemilikan

99,98%

Tahun Operasi Komersial

1966

Jumlah Aset 2011

2010

639.478.257

336.676.427

2009

212.189.258

d. Penawaran Saham Bank kepada Publik Pada tanggal 4 Juni 1999, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melalui Surat No. S-835/PM/1999 untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat sejumlah 250.000.000 saham dengan nilai nominal dan harga penawaran sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham dan sejumlah 80.000.000 Waran Seri I. Pada tanggal 30 Juni 1999, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 14 Agustus 2000, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam melalui Surat No. S-2044/PM/2000 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 614.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) yang akan ditawarkan dengan harga Rp 115 (dalam Rupiah penuh) per saham dan sejumlah 85.960.000 Waran Seri II. Pada tanggal 28 September 2000, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Dari PUT I ini jumlah yang diambil oleh pemegang saham yang berhak sejumlah 100.000.000 saham. Pada tanggal 21 Pebruari 2003, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam melalui Surat No. S-36/PM/2003 untuk melakukan PUT II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 705.243.360 saham dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham dan sejumlah 423.146.016 Waran Seri III. Dari PUT II ini jumlah yang diambil oleh pemegang saham yang berhak sejumlah 400.000.000 saham. Pada tanggal 12 Juni 2006, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui Surat No. S-452/BL/2006 untuk melakukan PUT III sejumlah 670.363.760 saham dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) dan harga penawaran Rp 115 (dalam Rupiah penuh) per saham dan sejumlah 469.277.676 Waran Seri IV. Pada tanggal 13 Juli 2006, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Dari PUT III ini jumlah yang diambil oleh pemegang saham yang berhak sejumlah 670.363.760 saham.

13

167

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM (lanjutan) d. Penawaran Saham Bank kepada Publik (lanjutan) Pada tanggal 26 Juni 2008, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK melalui Surat No. S-4114/BL/2008 untuk melakukan PUT IV sejumlah 1.167.498.560 saham dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) dan harga penawaran Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham dan sejumlah 630.449.220 Waran Seri V. Pada tanggal 17 Juni 2011, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK melalui Surat No. S-6737/BL/2011 untuk melakukan PUT V sejumlah 1.954.919.259 saham dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) dengan harga penawaran Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham dan sejumlah 1.448.939.990 Waran Seri VI. Berikut adalah kronologis jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh serta saham yang dicatatkan pada bursa efek di Indonesia sejak Penawaran Umum Perdana sampai dengan 31 Desember 2011: Keterangan

Jumlah Saham

Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana pada tahun 1999 Saham yang berasal dari pendiri Saham yang berasal dari kapitalisasi saldo laba Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2000 Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri I dan II pada tahun 2002 Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2003 Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri III pada tahun 2004 Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri III pada tahun 2006 Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2006 Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri IV pada tahun 2007 Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2008 Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri IV dan V pada tahun 2009 Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri IV dan V pada tahun 2010 Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2011 Saham yang berasal dari Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tahun 2011 Saham yang berasal dari Pelaksanaan Waran Seri IV dan V pada tahun 2011 Jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh Saham yang belum dapat dicatat di Bursa Efek Indonesia (delisting) Jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

250.000.000 250.000.000 34.000.000 100.000.000 66.793.400 400.000.000 193.799.960 46.200.000 670.363.760 323.840.000 1.167.498.560 344.244.500 249.707.135 1.954.919.259 414.580.000 81.724.314 6.547.670.888 65.476.708 6.482.194.180

e. Penawaran Umum Obligasi Pada tanggal 28 Desember 1999, PT Bank Victoria International Tbk memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam melalui Surat No. S-2683/PM/1999 untuk melakukan penawaran umum Obligasi Bank Victoria I tahun 2000 sejumlah Rp 100.000.000. Pada tanggal 14 Maret 2000, Obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 9 Maret 2007, PT Bank Victoria International Tbk memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK melalui Surat No. S-1080/BL/2007 untuk melakukan penawaran umum Obligasi Bank Victoria II tahun 2007 dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria I tahun 2007 masingmasing sejumlah Rp 200.000.000. Pada tanggal 22 Maret 2007, Obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia.

14

168

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak adalah seperti dijabarkan di bawah ini: a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 31 (Revisi 2000) mengenai “Akuntansi Perbankan” dan PAPI 2001. PSAK 31 tersebut telah dicabut efektif tanggal 1 Januari 2010. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 mengenai “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan” yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 dan perubahannya, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2008 tanggal 31 Januari 2008 mengenai “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan Perbankan”. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan harga perolehan kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan akuntansi akrual kecuali laporan arus kas konsolidasian. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Sertifikat Indonesia, dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:  nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian,  jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan menjadi ribuan Rupiah yang terdekat.

15

169

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) b. Akuntansi Bank dan Entitas Anak Sejak 1 Januari 2011 kebijakan akuntansi atas kombinasi bisnis Bank telah disesuaikan dengan PSAK 22 (Revisi 2010) mengenai “Kombinasi Bisnis” (Catatan 2ai untuk penjelasan lebih lanjut). Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Bank beserta Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian Bank. Laporan keuangan Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perbankan syariah disusun berdasarkan PSAK 101 mengenai “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK 102 mengenai “Akuntansi Murabahah”, PSAK 105 mengenai “Akuntansi Mudharabah”, PSAK 106 mengenai “Akuntansi Musyarakah”, PSAK 107 mengenai “Akuntansi Ijarah”, PSAK 59 mengenai “Akuntansi Perbankan Syariah”, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan prinsipprinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam hal pengendalian terhadap entitas dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun berjalan, maka hasil usaha entitas yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian atas entitas tersebut berakhir. Pengendalian atas suatu Entitas Anak dianggap ada apabila Bank menguasai Iebih dari 50% (lima puluh persen) hak suara di Entitas Anak atau Bank dapat menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Entitas Anak atau mempunyai kemampuan untuk memberhentikan atau menunjuk mayoritas anggota direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara di Entitas Anak, kekuasaan yang melebihi setengah hak suara dengan perjanjian dengan investor lain, kekuasaan memberikan suara mayoritas pada rapat direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi dan dewan komisaris atau organ tersebut. Dalam mencatat akuisisi Entitas Anak digunakan metode pembelian. Biaya akuisisi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi ditambah biaya yang berkaitan secara langsung dengan akuisisi sebelum 1 Januari 2011. Kelebihan biaya akuisisi atas nilai wajar aset bersih Entitas Anak dicatat sebagai goodwill (Catatan 2r untuk kebijakan akuntansi atas goodwill). Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Bank dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Kebijakan akuntansi utama yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, telah diterapkan secara konsisten oleh Entitas Anak, kecuali dinyatakan lain. Sejak 1 Januari 2011, sesuai dengan PSAK 4 (Revisi 2009) mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri”, laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali. Seluruh laba rugi komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

16

170

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) b. Akuntansi Bank dan Entitas Anak (lanjutan) Sebelum 1 Januari 2011, sesuai dengan PSAK 4 mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasian”, kerugian yang menjadi bagian dari kepentingan nonpengendali pada suatu Entitas Anak dapat melebihi bagiannya dalam modal disetor. Kelebihan tersebut dan kerugian lebih lanjut yang menjadi bagian kepentingan nonpengendali, harus dibebankan pada pemilik entitas induk, kecuali terdapat kewajiban yang mengikat kepentingan nonpengendali untuk menutupi kerugian tersebut dan kepentingan nonpengendali mampu memenuhi kewajibannya. Apabila pada periode selanjutnya, Entitas Anak melaporkan laba, maka laba tersebut harus terlebih dahulu dialokasikan kepada pemilik entitas induk sampai seluruh bagian kerugian kepentingan nonpengendali yang dibebankan pada pemilik entitas induk dapat dipulihkan. c. Penjabaran Mata Uang Asing i.

Mata Uang Pelaporan Laporan keuangan konsolidasian dijabarkan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang pelaporan Bank dan Entitas Anak.

ii. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat tanggal transaksi tersebut. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs spot Reuters pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi konsolidasian, kecuali apabila ditangguhkan pada bagian ekuitas sebagai lindung nilai arus kas yang memenuhi syarat. Selisih penjabaran mata uang asing atas aset moneter keuangan lain yang diukur berdasarkan nilai wajar dicatat sebagai bagian dari keuntungan dan kerugian selisih kurs. Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (dalam Rupiah penuh): 2011 9.067,50 9.205,78 6.983,55 1.167,23

Dolar Amerika Serikat Dolar Australia Dolar Singapura Dolar Hong Kong

2010 9.010,00 9.169,48 7.025,89 1.159,08

2009 9.395,00 8.453,16 6.704,50 1.211,48

d. Aset dan Liabilitas Keuangan Bank telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK 55 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” secara prospektif sejak 1 Januari 2010. Dampak penerapan awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) diungkapkan dalam Catatan 47. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Bank menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal.

17

171

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Pengakuan dan Pengukuran Klasifikasi instrumen keuangan pada pengakuan awal tergantung pada tujuan dan intensi manajemen atas instrumen keuangan yang diperoleh, serta karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Semua instrumen keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimana biaya transaksi diakui langsung dalam laporan laba rugi konsolidasian periode berjalan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut. Seluruh aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada tanggal transaksi. Aset Keuangan i)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan manajemen untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short term profit taking), atau merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan atau derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai). Setelah pengukuran awal, aset keuangan yang dikelompokkan dalam kategori ini diukur sebesar nilai wajarnya, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar instrumen keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai “Keuntungan atas kenaikan nilai wajar surat berharga yang diperdagangkan”.

ii)

Aset keuangan tersedia untuk dijual Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual selanjutnya diukur sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi diakui langsung dalam ekuitas dan pendapatan komprehensif lainnya sebagai “Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat berharga yang tersedia untuk dijual”.

18

172

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan) Aset Keuangan (lanjutan) ii)

Aset keuangan tersedia untuk dijual (lanjutan) Penurunan nilai atas aset keuangan tersedia untuk dijual diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai “Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan” dan dikeluarkan dari pendapatan komprehensif lainnya.

iii)

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada awal akuisisi dan fee/biaya transaksi sebagai bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi dan kerugian yang timbul dari penurunan nilai akan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

iv) Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak dikuotasikan pada pasar aktif, kecuali: Aset dimana Bank mempunyai intensi untuk menjual segera atau dalam waktu dekat dan pinjaman yang diberikan dan piutang yang diukur Bank pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat awal pengakuan; Aset dimana Bank pada awal pengakuan diakui sebagai tersedia untuk dijual; atau Aset dimana Bank mungkin tidak mendapat pengembalian secara substansial atas investasi awal Bank, selain karena penurunan kualitas kredit aset keuangan. Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal serta fee dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif dan kerugian yang timbul atas penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian.

19

173

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan) Liabilitas Keuangan i)

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan yang diukur dari nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat melalui laporan laba rugi konsolidasian sebagai “Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan”. Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat di dalam “Beban bunga”.

ii)

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang selain atau tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Bank berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut : Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Aset Keuangan: Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Surat-surat berharga Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali Kredit yang diberikan Pendapatan bunga yang masih akan diterima

Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang 20

174

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan) Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Liabilitas Keuangan: Liabilitas segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Surat berharga yang diterbitkan Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain

Liabilitas keuangan diamortisasi Liabilitas keuangan diamortisasi Liabilitas keuangan diamortisasi Liabilitas keuangan diamortisasi Liabilitas keuangan diamortisasi

yang diukur pada biaya perolehan yang diukur pada biaya perolehan yang diukur pada biaya perolehan yang diukur pada biaya perolehan yang diukur pada biaya perolehan

Penghentian Pengakuan Bank menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau Bank mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pelepasan (pass through arrangement) dan (i) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau (ii) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut. Jika Bank mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari suatu aset keuangan atau melakukan kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer atau tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset tersebut, atau tidak mentransfer pengendalian atas aset tersebut, aset diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan Bank atas aset tersebut. Dalam hal ini, Bank juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dimiliki Bank. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban dihentikan atau dibatalkan atau berakhir. Saling Hapus Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan di laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus jumlah keduanya dan terdapat intensi untuk diselesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Pendapatan dan beban disajikan secara bersih jika diperbolehkan oleh standar akuntansi. Penentuan Nilai Wajar Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm’s length transaction). Nilai wajar suatu aset atau liabilitas keuangan dapat diukur dengan menggunakan kuotasi di pasar aktif (harga penawaran bagi aset yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan dan harga permintaan untuk aset yang akan diperoleh atau liabilitas yang dimiliki). Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service/regulatory agency) dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. 21

175

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) Penentuan Nilai Wajar (lanjutan) Dalam hal tidak terdapat pasar aktif untuk suatu aset atau liabilitas keuangan, Bank menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak yang berkeinginan dan memahami, dan apabila tersedia, analisa arus kas yang didiskonto dan referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama. Reklasifikasi Instrumen Keuangan Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan. Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasikan aset keuangan dari kategori dimiliki hingga jatuh tempo. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (selain dari kondisi-kondisi spesifik tertentu), maka seluruh aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo harus direklasifikasi menjadi aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, Bank tidak diperkenankan mengklasifikasi aset keuangan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo selama dua tahun berikutnya. Kondisi spesifik tertentu yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, dimana harga perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut; b. Ketika Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset-aset keuangan tersebut sesuai jadual pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau c. Terkait dengan kejadian tertentu yang berada diluar kendali Bank, yang tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank. Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui pada laporan laba rugi konsolidasian. Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo aset tersebut. e. Kas dan Setara Kas Sejak 1 Januari 2010, untuk tujuan penyajian laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya. Sebelum 1 Januari 2010, untuk tujuan penyajian laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia, dan giro pada bank lain yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya. Untuk tujuan perbandingan, kas dan setara kas dalam laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah direklasifikasi (Catatan 48). 22

176

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) f.

Giro Wajib Minimum Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan mata uang asing, Bank diwajibkan untuk menempatkan sejumlah persentase atas simpanan nasabah.

g. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain Sejak 1 Januari 2010, giro pada Bank Indonesia dan bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2n). Sebelum 1 Januari 2010, giro pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro, sedangkan giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian. Penyisihan kerugian diakui dengan menggunakan metodologi sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2m. h. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk interbank call money, penempatan fixed term, deposito berjangka dan lain-lain. Sejak 1 Januari 2010, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2n). Sebelum 1 Januari 2010, penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan pendapatan bunga yang ditangguhkan dan penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian. Penyisihan kerugian diakui dengan menggunakan metodologi sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2m. i.

Surat-surat Berharga Surat-surat berharga terdiri dari Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara, obligasi korporasi, wesel jangka menengah dan efek hutang Iainnya yang diperdagangkan di bursa efek. Surat-surat berharga diklasifikasikan ke dalam kelompok untuk diperdagangkan, tersedia untuk dijual, atau dimiliki hingga jatuh tempo. Surat-surat berharga yang diklasifikasikan ke dalam kelompok untuk diperdagangkan (“trading”) disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan. Pendapatan bunga dari efek hutang dicatat dalam laporan laba rugi sesuai dengan persyaratan dalam kontrak. Atas penjualan portofolio efek yang diperdagangkan, selisih antara harga jual dengan harga perolehan diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek tersebut dijual.

23

177

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) i.

Surat-surat Berharga (lanjutan) Surat-surat berharga yang diklasifikasikan ke dalam kelompok tersedia untuk dijual (”available-for-sale”) disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dari kenaikan atau penurunan nilai wajar, setelah pajak, diakui dan disajikan sebagai komponen pendapatan komprehensif lainnya. Ketika surat berharga tersebut dihapus, keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pajak, yang sebelumnya dicatat di pendapatan komprehensif lainnya, diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai pada surat berharga tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian dan dikeluarkan dari pendapatan komprehensif lainnya. Surat-surat berharga yang diklasifikasikan ke dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (“held-to-maturity”) disajikan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Bila terjadi penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehan (termasuk amortisasi premi dan/atau diskonto) yang bersifat permanen, maka biaya perolehan surat berharga yang bersangkutan diturunkan sebesar nilai wajarnya dan jumlah penurunan nilai tersebut dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan. Jika Bank akan menjual atau mengklasifikasikan kembali investasi-investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo sebelum jatuh tempo (selain dari kondisi-kondisi spesifik tertentu sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2d) melebihi jumlah yang tidak signifikan, seluruh kategori tersebut akan terpengaruh dan harus diklasifikasikan kembali sebagai investasi tersedia untuk dijual. Selanjutnya Bank tidak diperbolehkan untuk mengklasifikasikan aset keuangan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo selama dua tahun berikutnya. Sejak 1 Januari 2010, premi atau diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Sebelum 1 Januari 2010, premi atau diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Sebelum 1 Januari 2010, pemindahan surat berharga antar kelompok diakui sebesar nilai wajar pada tanggal pemindahan. Untuk surat berharga yang dipindahkan dari kelompok diperdagangkan, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan telah tercatat sebagai penghasilan dan oleh karena itu tidak boleh dihapus. Untuk surat berharga yang dipindahkan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan diakui dalam komponen ekuitas secara terpisah. Penyisihan kerugian penurunan nilai dan kenaikan/penurunan nilai wajar disajikan sebagai penambahan/pengurangan terhadap saldo surat-surat berharga. Sejak 1 Januari 2010, penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2n). Sebelum 1 Januari 2010, penyisihan kerugian dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas dari masing-masing surat berharga (Catatan 2m).

j.

Surat-surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali disajikan sebesar harga jual kembali surat berharga yang bersangkutan dikurangi pendapatan bunga yang belum diamortisasi. Pendapatan bunga yang belum diamortisasi merupakan selisih antara harga beli dan harga jual kembali surat berharga yang diakui sebagai pendapatan bunga dan diamortisasi selama jangka waktu sejak surat berharga dibeli hingga dijual kembali. Surat-surat berharga yang dibeli tidak dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena secara substansi kepemilikan surat-surat berharga tetap berada pada pihak penjual.

24

178

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) j.

Surat-surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (lanjutan) Sejak 1 Januari 2010, pendapatan bunga diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan bunga diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Sejak 1 Januari 2010, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2n). Sebelum 1 Januari 2010, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dinyatakan sebesar harga jual kembali dikurangi dengan penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas dari masing-masing saldo surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 2m).

k. Kredit yang Diberikan Sejak 1 Januari 2010, kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi yang timbul pada saat akuisisi serta biaya/fee transaksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2n). Sebelum 1 Januari 2010, kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo kredit bruto dikurangi dengan penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas dari kredit yang diberikan (Catatan 2m). Joint financing, channeling dan asset sale dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank. 1. Joint Financing (JF) adalah suatu kerjasama pembiayaan kredit antara Bank dengan perusahaan pembiayaan kepada end user. Dalam sistem JF ditentukan besarnya proporsi jumlah masing-masing pihak dalam penyaluran dana. Dalam sistem pembiayaan ini risiko kredit yang ditanggung adalah sesuai dengan porsi masing-masing. 2. Channeling (CN) adalah bentuk pembiayaan kepada end user, dimana Bank menyalurkan pembiayaannya melalui perusahaan pembiayaan. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan memperoleh fee dari Bank dan risiko dalam pembiayaan ini sepenuhnya menjadi tanggungan Bank. 3. Asset Sale (AS) adalah bentuk pembiayaan dimana Bank membeli portofolio kredit yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada end user. Tanggung jawab terhadap aset yang dialihkan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pihak Bank sebagai pembeli. Risiko kredit (setelah dibeli Bank) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank.

25

179

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) k. Kredit yang Diberikan (lanjutan) Restrukturisasi Kredit Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru. Sejak 1 Januari 2010, setelah syarat dan ketentuan kredit direnegosiasi, penurunan nilai diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang dihitung sebelum persyaratan dimodifikasi dan kredit tersebut tidak lagi dianggap “past due”. Manajemen akan melakukan penelaahan ulang atas kredit yang direnegosiasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua kriteria terpenuhi dan pembayaran di masa datang akan terjadi. Evaluasi penurunan nilai individual atau kolektif akan terus dilakukan untuk kredit tersebut, mengikuti evaluasi penurunan nilai atas kredit. Sebelum 1 Januari 2010, kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan penghasilan bunga secara proporsional. Tunggakan bunga yang dikapitalisasi menjadi pokok tagihan dalam perjanjian kredit baru dicatat sebagai pendapatan bunga tangguhan dan akan diakui sebagai pendapatan bunga dengan amortisasi secara proporsional sesuai rasio nilai bunga yang dikapitalisasi terhadap pokok kredit baru pada saat pembayaran kredit diterima. Kredit yang Dihapus Buku Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya dikreditkan ke penyisihan kerugian penurunan nilai kredit di laporan posisi keuangan konsolidasian. l.

Pembiayaan/Piutang Syariah Entitas Anak menerapkan PSAK 101 mengenai “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK 102 mengenai “Akuntansi Murabahah”, PSAK 105 mengenai “Akuntansi Mudharabah”, PSAK 106 mengenai “Akuntansi Musyarakah”, dan PSAK 107 mengenai “Akuntansi Ijarah” yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk topik tersebut. Di dalam kredit yang diberikan termasuk pembiayaan oleh PT Bank Victoria Syariah, Entitas Anak, berupa pembiayaan Syariah yaitu penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan kas berupa: i. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; ii. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; iii. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah dan istishna; iv. transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh dan; v. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

26

180

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) l.

Pembiayaan/Piutang Syariah (lanjutan) Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Entitas Anak dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan atau bagi hasil. Penjelasan secara ringkas dari masing-masing jenis pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut: Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha. Pembagian hasil keuntungan dari proyek tersebut dilakukan sesuai dengan nisbah (pre-determined ratio) yang telah disepakati bersama. Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Piutang Syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi berdasarkan akad-akad murabahah dan qardh. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian keuntungan dan kerugian sesuai perjanjian atau proporsi kontribusi modal. Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Piutang murabahah merupakan akad jual beli antara nasabah dan Bank. Bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang dinilai dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Pembayaran atas piutang ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan. Piutang murabahah dinyatakan sebesar saldo piutang dikurangi dengan pendapatan marjin yang ditangguhkan dan penyisihan kerugian. Ijarah adalah sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa. Pembiayaan Syariah disajikan sebesar jumlah pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Qardh adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan liabilitas pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kelebihan penerimaan dari pinjaman qardh yang dilunasi, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman qardh dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

m. Penyisihan Kerugian Aset Produktif dan Non-Produktif dan Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, kredit yang diberikan, penyertaan saham serta komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit. Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit antara lain terdiri dari penerbitan jaminan dan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan. 27

181

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) m. Penyisihan Kerugian Aset Produktif dan Non-Produktif dan Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan) Sebelum 1 Januari 2010, penyisihan kerugian atas aset produktif ditentukan berdasarkan kriteria Bank Indonesia (BI) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 mengenai “Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum” yang diubah dengan PBI No. 8/2/PBI2006 tanggal 30 Januari 2006, PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007, dan PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009. Untuk perbankan syariah, Entitas Anak menerapkan PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007. Berdasarkan PBI tersebut di atas, aset produktif diklasifikasikan dalam lima kategori dengan persentase minimum penyisihan kerugian sebagai berikut: Klasifikasi

Persentase minimum penyisihan kerugian

Lancar Dalam perhatian khusus Kurang lancar Diragukan Macet

1% 5% 15% 50% 100%

Persentase di atas berlaku untuk aset produktif dan komitmen dan kontinjensi, dikurangi nilai agunan, kecuali untuk aset produktif dan komitmen dan kontinjensi yang dikategorikan sebagai lancar, dimana persentasenya berlaku Iangsung atas saldo aset produktif dan komitmen dan kontinjensi yang bersangkutan. Untuk aset produktif yang digolongkan lancar dan dijamin dengan agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, emas, SBI atau Surat Utang Negara (Obligasi Pemerintah dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah), jaminan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standby L/C dari prime bank, yang diterbitkan sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) atau International Standard Practices (ISP) yang berlaku, persentase di atas berlaku atas saldo aset produktif setelah dikurangi agunan. Dalam penerapan PBI No. 7/2/PBI/2005, Bank membentuk penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas masing-masing aset produktif dan aset non-produktif dan dengan mempertimbangkan evaluasi manajemen atas prospek usaha setiap debitur, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar setiap debitur. Manajemen mempertimbangkan juga rekomendasi dari Bank Indonesia berdasarkan hasil pemeriksaan berkalanya, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aset produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank (BI Checking), dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit. Aset produktif dengan klasifikasi lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan peraturan BI, digolongkan sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet digolongkan sebagai aset produktif bermasalah. Penyisihan kerugian aset produktif terdiri dari penyisihan umum dan khusus. Penyisihan umum dimaksudkan untuk menyisihkan kerugian yang belum teridentifikasi namun diperkirakan mungkin terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu dan keseluruhan portofolio aset produktif. Termasuk dalam penyisihan umum adalah penyisihan 1% seperti yang dikehendaki oleh peraturan BI untuk aset produktif dengan klasifikasi lancar.

28

182

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) m. Penyisihan Kerugian Aset Produktif dan Non-Produktif dan Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan) Penyisihan khusus terhadap kredit bermasalah dihitung berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar hutang. Penyisihan khusus dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar dan menurut pertimbangan manajemen, estimasi jumlah yang akan diperoleh kembali dari debitur berada di bawah jumlah pokok dan bunga kredit yang belum terbayar. Penyisihan kerugian untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian dalam akun “Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi”. Saldo aset produktif yang memiliki kualitas macet dihapusbukukan dengan penyisihan kerugian aset pada saat manajemen berpendapat bahwa aset produktif sulit untuk direalisasi atau ditagih lagi. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan penyisihan kerugian aset produktif selama tahun berjalan. Jika penerimaan melebihi nilai pokok, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Penyisihan kerugian atas penyertaan sementara ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BI sesuai dengan PBI No. 5/10/PBI/2003 tanggal 11 Juni 2003 mengenai Prinsip Kehatihatian dalam Kegiataan Penyertaan Modal yang dipertegas dengan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang mengklasifikasikan penyertaan sementara dalam rangka debt to equity swaps dan penyertaan sementara dari jenis-jenis transaksi tertentu yang berakibat dimiliki atau akan dimilikinya saham perusahaan debitur, menjadi empat kategori dengan persentase penyisihan kerugian sebagai berikut: Klasifikasi Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

Batas waktu sejak pengambilalihan Kurang dari 1 tahun 1 sampai 4 tahun 4 sampai 5 tahun Apabila penyertaan modal sementara belum ditarik kembali setelah 5 tahun meskipun debitur telah mencatat laba kumulatif pada saat itu.

Sejak 20 Januari 2006, sesuai dengan Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, bank-bank juga wajib melakukan pembentukan penyisihan kerugian khusus terhadap aset non-produktif seperti agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor, dan suspense account. Dalam peraturan tersebut, klasifikasi agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai ditetapkan sebagai berikut: Klasifikasi Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

Batas waktu sampai dengan 1 tahun lebih dari 1 tahun - 3 tahun lebih dari 3 tahun - 5 tahun lebih dari 5 tahun

Persentase mininum penyisihan kerugian 0% 15 % 50 % 100 %

Penyisihan kerugian untuk rekening antar kantor dan suspense account dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori dengan besarnya minimum persentase sebagai berikut: Klasifikasi Lancar Macet

Batas waktu sampai dengan 180 hari lebih dari 180 hari 29

183

Persentase mininum penyisihan kerugian 0% 100%

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) m. Penyisihan Kerugian Aset Produktif dan Non-Produktif dan Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan) Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dicatat dalam tahun dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Termasuk dalam penyesuaian ini adalah penambahan penyisihan penghapusan aset non-produktif maupun pemulihan aset non-produktif yang telah dihapusbukukan sebelumnya. Aset non-produktif dihapusbukukan dengan mengurangi penyisihan penghapusan bersangkutan, apabila menurut manajemen, aset tersebut tidak mungkin dipulihkan lagi.

yang

Sejak 1 Januari 2011, Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian atas aset non-produktif (aset nonkeuangan) dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi. Namun, Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Bank telah melakukan beberapa penyesuaian dengan menjurnal balik penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dan telah dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dengan pertimbangan materialitas. n. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan Penurunan Nilai Aset Keuangan Sejak 1 Januari 2010, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Bukti objektif penurunan nilai meliputi indikasi kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau debitur, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga restrukturisasi kredit dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, kemungkinan bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya, dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut. Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan dilakukan penilaian secara kolektif.

30

184

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) n. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan (lanjutan) Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan) Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Arus kas masa datang dari kelompok keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di Bank. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Aset keuangan dan penyisihan yang terkait tersebut dihapuskan jika tidak ada peluang yang realistis untuk pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah direalisasi atau sudah diambil alih oleh Bank. Aset keuangan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik penyisihan kerugian penurunan nilai. Aset keuangan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Jika, pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi konsolidasian. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun penyisihan. Penerimaan kembali atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pengurang penyisihan kerugian penurunan nilai di laporan laba rugi konsolidasian. Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai kolektif atas kredit yang diberikan, sebagaimana dimungkinkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009, untuk penerapan pertama kali PSAK 50 dan 55, Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dapat diterapkan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2011.

31

185

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) n. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan (lanjutan) Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan) Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen hutang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Ketika terdapat bukti tersebut di atas untuk aset yang tersedia untuk dijual, kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi konsolidasian. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi konsolidasian merupakan selisih antara biaya perolehan, setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi, dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi konsolidasian. Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen hutang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi konsolidasian, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi konsolidasian. Untuk aset keuangan berdasarkan prinsip perbankan Syariah, Bank menerapkan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 mengenai “Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum” yang diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 serta PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 dalam menentukan kerugian penurunan nilai. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan Suatu aset mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai yang dapat dipulihkan. Nilai tercatat dari aset non-keuangan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap periode, untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Bank akan melakukan estimasi jumlah nilai yang dapat dipulihkan. Pengujian penurunan nilai atas goodwill dan aset takberwujud yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas dilakukan secara tahunan pada saat yang sama, dengan membandingkan nilai tercatatnya dengan jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat dipulihkan dari suatu aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual akan digabungkan dengan kelompok yang lebih kecil yang memberikan arus kas masuk dari penggunaan berlanjutan yang sebagian besar independen terhadap arus kas masuk atas aset lainnya atau UPK. Untuk tujuan penilaian penurunan nilai goodwill, UPK yang memperoleh alokasi goodwill akan dijumlahkan sehingga tingkat dimana penurunan nilai diuji menunjukkan tingkat terendah dimana goodwill tersebut dipantau untuk tujuan pelaporan internal. Goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis akan dialokasikan ke kelompok unit penghasil kas yang diharapkan untuk mendapatkan manfaat dari sinergi atas kombinasi tersebut. 32

186

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) n. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan (lanjutan) Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan) Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan. Penyisihan penurunan nilai yang diakui sehubungan dengan UPK akan dialokasikan pertama kali untuk mengurangi nilai tercatat dari goodwill yang dialokasikan ke UPK dan kemudian mengurangi nilai tercatat dari aset lainnya di dalam unit tersebut (kelompok unit) secara pro rata. Penyisihan penurunan nilai sehubungan dengan goodwill tidak dapat dijurnal balik. Sehubungan dengan aset lainnya, penyisihan penurunan nilai diakui pada periode sebelumnya dinilai pada setiap tanggal pelaporan untuk melihat adanya indikasi bahwa kerugian telah menurun atau tidak ada lagi. Kerugian penurunan nilai dijurnal balik jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan nilai yang dapat dipulihkan. o. Penyertaan Saham Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik. Penyertaan saham dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% tanpa adanya pengaruh signifikan, baik dimiliki secara langsung maupun tidak langsung dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi entitas asosiasi sejak perolehan sebesar persentase pemilikan, dikurangi dengan dividen yang diterima (metode ekuitas). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan. Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk penyertaan jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan. p. Aset Tetap Efektif tanggal 1 Januari 2008, Bank menerapkan PSAK 16 (Revisi 2007) mengenai “Aset Tetap” yang menggantikan PSAK 16 (1994) mengenai “Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain” dan PSAK 17 (1994) mengenai “Akuntansi Penyusutan”. Berdasarkan PSAK 16 (Revisi 2007), suatu perusahaan harus memilih antara model biaya dan model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi pengukuran atas aset tetap. Jika perusahaan telah melakukan revaluasi aset tetap sebelum penerapan PSAK 16 (Revisi 2007) dan memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya, maka nilai revaluasi aset tetap tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (deemed cost) dan biaya perolehan tersebut adalah nilai pada saat PSAK 16 (Revisi 2007) diterapkan. Seluruh saldo selisih penilaian kembali aset tetap pada saat penerapan pertama kali PSAK 16 (Revisi 2007) harus direklasifikasi ke saldo laba. Bank telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya, oleh karenanya, saldo selisih penilaian kembali aset tetap yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada akhir tahun 2007 telah direklasifikasi sebagai saldo laba awal tahun 2008. Aset tetap (kecuali tanah yang tidak disusutkan) dinyatakan sebesar nilai tercatat dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Nilai tercatat termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya itu terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan sebagai sebuah kondisi untuk terus mengoperasikan aset tetap, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (“carrying amount”) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya. 33

187

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) p. Aset Tetap (lanjutan) Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double-declining balance method), kecuali bangunan dengan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut: Masa manfaat Tahun 20 4-8 4-8 4-8

Bangunan Kendaraan bermotor Mesin dan peralatan Perlengkapan dan perabotan kantor

Penyusutan (Persentase) 5% 25% - 12,5% 25% - 12,5% 25% - 12,5%

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan, dan dikurangi rugi penurunan nilai, jika ada. Sesuai dengan PSAK 47 mengenai “Akuntansi Tanah” yang berlaku efektif pada tanggal atau setelah tanggal 1 Januari 1999, semua biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan tanah antara lain, biaya perizinan, survey lokasi, biaya pengukuran, biaya notaris dan pajak-pajak berkaitan, ditangguhkan dan disajikan secara terpisah dari biaya perolehan tanah. Biaya tangguhan tersebut diamortisasi selama masa berlaku hak atau masa manfaat tanah mana yang lebih pendek dengan menggunakan metode garis lurus. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah bersih hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, manfaat ekonomis dan metode penyusutan di-review, dan disesuaikan secara prospektif, jika memenuhi kondisi tersebut. Bank melakukan penelaahan pada akhir tahun untuk menentukan adanya indikasi terjadinya penurunan nilai aset. Bank menghitung taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali atas nilai semua aset yang dimiliki apabila terdapat situasi atau keadaan yang memberikan indikasi terjadinya penurunan nilai aset dan mengakuinya sebagai rugi penurunan nilai dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (estimated recoverable amount) maka nilai tercatat tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai. q. Beban Dibayar di Muka Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method). r.

Aset Takberwujud Aset takberwujud terdiri dari goodwill dan piranti lunak. Aset takberwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

34

188

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) r.

Aset Takberwujud (lanjutan) i.

Goodwill Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan bagian Bank atas nilai wajar aset bersih Entitas Anak pada tanggal akuisisi. Kerugian yang menjadi bagian dari kepentingan nonpengendali pada suatu Entitas Anak yang melebihi bagiannya dalam modal disetor pada tanggal akuisisi, diperhitungkan sebagai bagian dari goodwill. Sejak 1 Januari 2011, goodwill tidak diamortisasi dan selanjutnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai (Catatan 2n). Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, saldo goodwill harus dievaluasi dan, apabila terdapat indikasi bahwa jumlah tersebut tidak dapat sepenuhnya atau sebagian dipulihkan (recovered) dari ekspektasi manfaat keekonomian di masa mendatang, maka bagian jumlah yang tidak dapat dipulihkan tersebut langsung dibukukan sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Setiap penurunan nilai (write-down) goodwill tidak boleh dipulihkan kembali pada tahun selanjutnya. Sebelum 1 Januari 2011, goodwill diamortisasi dengan metode garis lurus (straight-line method) selama estimasi masa manfaatnya yaitu 5 (lima) tahun. Manajemen menentukan estimasi masa manfaat goodwill berdasarkan evaluasi atas perusahaan bersangkutan pada saat akuisisi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pangsa pasar yang ada, tingkat pertumbuhan potensial, dan faktor lain yang terdapat dalam perusahaan yang diakuisisi.

ii.

Piranti Lunak Piranti lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset takberwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam persiapan perangkat lunak tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat ditambahkan pada biaya perolehan perangkat lunak atau dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak yang bersangkutan sehingga menjadi lebih besar dari standar kinerja yang diperkirakan semula. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Piranti lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis aset yaitu 5 (lima) tahun. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan.

s. Aset Lain-lain Aset lain-lain antara lain terdiri dari uang muka, beban dibayar di muka, properti terbengkalai, agunan yang diambil alih, dan lain-lain. Agunan yang diambil alih dinyatakan sebesar nilai terendah antara nilai tercatat kredit yang diberikan atau nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan. 35

189

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) s. Aset Lain-lain (lanjutan) Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan. Properti terbengkalai diakui sebesar nilai terendah antara nilai tercatat atau nilai realisasi bersih. Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya. Manajemen mengevaluasi nilai agunan diambil alih dan properti terbengkalai secara berkala. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatat agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan. t.

Liabilitas Segera Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank yang harus segera dibayarkan kepada pihak lain berdasarkan kontrak atau perintah dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Sejak 1 Januari 2010, liabilitas segera diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Sebelum 1 Januari 2010, liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank.

u. Simpanan Nasabah Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah (di luar bank lain) kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan nasabah terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka. Sejak 1 Januari 2010, giro, tabungan, dan deposito berjangka diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan nasabah dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif. Sebelum 1 Januari 2010, giro dan tabungan dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro dan tabungan dan deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank. Simpanan nasabah termasuk simpanan Syariah yang terdiri dari giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito berjangka mudharabah. Giro wadiah merupakan titipan dana pihak ketiga yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Giro wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank. Tabungan mudharabah merupakan simpanan dana nasabah yang memberikan imbalan bagi hasil pendapatan unit Syariah atas penggunaan dana untuk nasabah dengan bagi hasil (nisbah) yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Deposito berjangka mudharabah merupakan simpanan pihak lain yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank. Deposito berjangka mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal.

36

190

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) u. Simpanan Nasabah (lanjutan) Dana Syirkah Temporer Dana Syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh PT Bank Victoria Syariah, Entitas Anak, dimana Entitas Anak mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Entitas Anak (investasi tidak terikat) atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana (investasi terikat), dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dana Syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Entitas Anak tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Entitas Anak. Di sisi lain dana Syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi (current and other non investment accounts). Pemilik dana Syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana Syirkah temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi untung. v. Simpanan dari Bank Lain Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank Iain dalam negeri, dalam bentuk tabungan, giro, interbank call money yang jatuh tempo menurut perjanjian tidak lebih dari 90 hari, dan deposito berjangka. Sejak 1 Januari 2010, simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan dari bank lain dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Sebelum 1 Januari 2010, simpanan dari bank lain dinyatakan sesuai jumlah liabilitas terhadap bank lain. Simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk deposito mudharabah dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA). SIMA merupakan sertifikat investasi yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Mandiri dengan sistem bagi hasil dan berupa penempatan antar bank. Jangka waktu SIMA setara dengan 1 - 6 bulan. w. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Obligasi Subordinasi Sejak 1 Januari 2010, surat berharga yang diterbitkan dan obligasi subordinasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya-biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Beban emisi obligasi diamortisasi selama jangka waktu obligasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Sebelum 1 Januari 2010, surat berharga yang diterbitkan dan obligasi subordinasi disajikan sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dicatat sebagai pengurang terhadap hasil emisi dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu obligasi. 37

191

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) x. Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah, dan Beban Bunga dan Bagi Hasil Syariah i.

Bank Umum - Konvensional Sejak 1 Januari 2010, secara prospektif, untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, pendapatan maupun beban bunganya diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat, sebagai nilai tercatat bersih dari aset atau liabilitas keuangan tersebut. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual instrumen keuangan termasuk fee/biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan instrumen tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Nilai tercatat aset atau liabilitas keuangan disesuaikan jika Bank merevisi estimasi pembayaran maupun penerimaan. Nilai tercatat yang disesuaikan tersebut dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal dan perubahan nilai tercatat dicatat di laporan laba rugi konsolidasian. Tetapi untuk aset keuangan yang telah direklasifikasi, dimana pada tahun berikutnya Bank meningkatkan estimasi penerimaan kas sebagai hasil dari peningkatan pengembalian penerimaan kas, dampak peningkatan pemulihan tersebut diakui sebagai penyesuaian suku bunga efektif sejak tanggal perubahan estimasi. Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui atas bagian aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai, berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai. Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit yang diberikan dan aset produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai non-performing. Pendapatan bunga tersebut diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan non-performing. Pendapatan bunga atas aset non-performing yang belum diterima dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai. Kredit yang diberikan dan aset produktif lainnya (tidak termasuk surat-surat berharga) diklasifikasikan sebagai non-performing jika telah masuk dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan, surat-surat berharga diklasifikasikan sebagai non-performing jika penerbit surat berharga tidak dapat memenuhi pembayaran bunga dan/atau pokok atau memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi. Penerimaan tunai atas pinjaman yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok pinjaman yang diberikan. Kelebihan penerimaan dari pokok pinjaman yang diberikan diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi konsolidasian.

38

192

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) x. Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah, dan Beban Bunga dan Bagi Hasil Syariah (lanjutan) ii.

Bank Syariah Pendapatan Syariah terdiri dari pendapatan murabahah, bagi hasil pembiayaan mudharabah, musyarakah serta pendapatan ijarah. Pendapatan murabahah dan pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik diakui selama periode akad berdasarkan konsep akrual. Pendapatan dari bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat angsuran diterima secara tunai atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati. Beban Syariah terdiri dari beban bagi hasil mudharabah dan beban bonus wadiah.

y. Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi Sejak 1 Januari 2010, pendapatan dan beban provisi dan komisi yang jumlahnya material yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian aset keuangan diakui sebagai bagian/(pengurang) dari biaya perolehan aset keuangan yang bersangkutan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif sepanjang perkiraan umur aset atau liabilitas keuangan. Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan dan beban provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan serta berkaitan langsung dengan kredit yang diberikan diperlakukan sebagai pendapatan atau beban yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis sesuai dengan jangka waktu kredit yang diberikan. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi yang ditangguhkan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat kredit dilunasi. Saldo beban dan pendapatan provisi dan komisi yang ditangguhkan atas kredit yang diberikan yang diakhiri atau diselesaikan sebelum jatuh tempo langsung diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaiannya. Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kredit yang diberikan atau jangka waktu kredit yang diberikan, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi. z.

Dividen Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

aa. Biaya Emisi Saham Beban yang terjadi sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue), dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor, yang merupakan selisih antara nilai yang diterima dari pemegang saham dengan nilai nominal saham. ab. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya Seluruh pendapatan dan beban yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya.

39

193

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) ac. Perpajakan Pajak penghasilan tangguhan dihitung dengan menggunakan metode liabilitas, terhadap semua perbedaan temporer pada tanggal neraca antara aset dan liabilitas menurut pajak dan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan untuk keperluan pajak dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang besar kemungkinan terdapat laba kena pajak pada masa datang yang dapat dimanfaatkan atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan untuk keperluan pajak dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau yang secara substansial diberlakukan pada tahun dimana aset tersebut direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Perubahan atas liabilitas pajak dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, apabila diajukan keberatan dan atau banding, diakui pada saat hasil dari keberatan dan atau banding diterima. Taksiran pajak penghasilan Bank dan Entitas Anak dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai badan hukum terpisah. Aset pajak kini (current tax assets) dan liabilitas pajak kini (current tax liabilities) untuk badan hukum yang berbeda tidak disalinghapuskan (offset) dalam laporan keuangan konsolidasian. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak untuk tahun berjalan dan dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya surat ketetapan, atau apabila diajukan permohonan keberatan atau banding, ketika hasil keberatan atau banding sudah ditetapkan. ad. Laba per Saham Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif. ae. Imbalan Pasca Kerja Bank dan Entitas Anak mengakui penyisihan imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Penyisihan tersebut diakui berdasarkan perhitungan aktuaris. Metode perhitungan aktuaria yang digunakan oleh aktuaris adalah metode Projected Unit Credit.

40

194

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) ae. Imbalan Pasca Kerja (lanjutan) Liabilitas imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum diakui. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporasi berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial. Apabila jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial ini melebihi 10% dari imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program maka kelebihannya dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan atau beban selama sisa masa kerja rata-rata para karyawan yang bersangkutan. Biaya jasa lalu dibebankan dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi hak (vested). af. Informasi Segmen Segmen operasi adalah suatu komponen dari Bank: (a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); (b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan (c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Sejak 1 Januari 2011, Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal untuk pengambil keputusan operasional. Perubahan kebijakan akuntansi ini merupakan penerapan PSAK 5 (Revisi 2009) mengenai “Segmen Operasi” dan diterapkan secara retrospektif. Sebelumnya, segmen operasi ditentukan dan disajikan berdasarkan PSAK 5 (Revisi 2000) mengenai “Pelaporan Segmen”. Berdasarkan PSAK 5 (Revisi 2009), sebuah segmen usaha adalah sekelompok aset dan operasi yang menyediakan barang atau jasa yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya. Segmen operasi Bank disajikan berdasarkan bank umum - konvensional dan bank syariah. Segmen geografis adalah komponen Bank yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain. Bank melaporkan segmen geografis berdasarkan daerah Jadetabek (Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi), Jawa Barat (Bandung dan Cirebon), Tegal dan Denpasar.

41

195

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) ag. Transaksi dan Saldo dengan Pihak-pihak Berelasi Bank menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010) mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk, dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Penerapan PSAK 7 (Revisi 2010) tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian. Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika: a. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank; b. suatu pihak adalah entitas asosiasi Bank; c. suatu pihak adalah ventura bersama di mana Bank sebagai venturer; d. suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank; e. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d); f. suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk di mana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e); atau g. suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank. Transaksi antara Bank dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan institusi lain yang terkait dengan Pemerintah Republik Indonesia, dan karyawan, kecuali komisaris, direksi, dan karyawan kunci, tidak diperhitungkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak berelasi berdasarkan PSAK 7 (Revisi 2010) mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi, maupun tidak, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian. ah. Penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) Sejak 1 Januari 2010, Bank telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK 55 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” yang dilakukan secara prospektif. Implementasi ini tidak berlaku untuk aset non-produktif seperti diungkapkan pada Catatan 2m, sehingga untuk aset non-produktif tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi. Implementasi PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) juga tidak berlaku untuk akun syariah. Dampak penerapan standar tersebut telah diungkapkan dalam Catatan 47. ai. Penerapan Standar Akuntansi Revisi Berikut ini adalah standar, perubahan dan interpretasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 yang relevan untuk Bank. Bank telah menerapkan standar akuntansi berikut yang dianggap relevan untuk Bank pada tanggal 1 Januari 2011: i. PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan. ii. PSAK 2 (Revisi 2009): Laporan Arus Kas. iii. PSAK 3 (Revisi 2010): Laporan Keuangan Interim. iv. PSAK 4 (Revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri. 42

196

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) ai. Penerapan Standar Akuntansi Revisi (lanjutan) Bank telah menerapkan standar akuntansi berikut yang dianggap relevan untuk Bank pada tanggal 1 Januari 2011 (lanjutan): v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii.

PSAK 5 (Revisi 2009): Segmen Operasi. PSAK 7 (Revisi 2010): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. PSAK 8 (Revisi 2010): Peristiwa Setelah Periode Laporan. PSAK 15 (Revisi 2009): Investasi pada Entitas Asosiasi. PSAK 19 (Revisi 2010): Aset Takberwujud. PSAK 22 (Revisi 2010): Kombinasi Bisnis. PSAK 23 (Revisi 2010): Pendapatan. PSAK 25 (Revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. PSAK 48 (Revisi 2009): Penurunan Nilai Aset. PSAK 57 (Revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi. PSAK 58 (Revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan. ISAK 14: Aset Takberwujud - Biaya Situs Web. ISAK 17: Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai.

Penerapan standar akuntansi tersebut di atas tidak menimbulkan dampak yang signifikan, kecuali untuk: i.

Penyajian Laporan Keuangan PSAK 1 (Revisi 2009) mengenai “Penyajian Laporan Keuangan” menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial statements) agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Perubahan signifikan dari standar akuntansi tersebut yang berdampak kepada Bank adalah sebagai berikut: -

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi konsolidasian, laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, catatan atas laporan keuangan konsolidasian, dan penambahan laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan saldo awal (dalam hal terjadi reklasifikasi atau penyajian kembali). Sedangkan sebelumnya, laporan keuangan konsolidasian terdiri dari neraca konsolidasian, laporan laba rugi konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

-

Perubahan istilah “Hak Minoritas” menjadi “Kepentingan Nonpengendali” dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Sebelumnya, hak minoritas disajikan terpisah di antara liabilitas dan ekuitas. Pada tanggal 13 September 2011, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menerbitkan Buletin Teknis No. 7 yaitu “Perubahan Penyajian Kepentingan Nonpengendali dan Dampaknya Terhadap Periode Komparatif Laporan Keuangan” yang mana disebutkan bahwa penyajian atas kepentingan nonpengendali sesuai dengan PSAK 1 (Revisi 2009) merupakan reklasifikasi dimana dampak dari penyajian komparatif paling awal pada laporan posisi keuangan konsolidasian harus disajikan. Perubahan ini tidak berdampak pada laba per saham Bank karena hanya merupakan perubahan pada penyajian laporan keuangan konsolidasian saja. 43

197

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) ai. Penerapan Standar Akuntansi Revisi (lanjutan) i.

Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan) Perubahan signifikan dari standar akuntansi tersebut yang berdampak kepada Bank adalah sebagai berikut (lanjutan): -

Tambahan pengungkapan yang diperlukan, antara lain sumber estimasi ketidakpastian dan pertimbangan, pengelolaan permodalan dan pengungkapan kepatuhan terhadap standar akuntansi.

Informasi komparatif telah disajikan kembali untuk menyesuaikan dengan standar tersebut. ii.

Penyajian Investasi pada Entitas Anak PSAK 4 (Revisi 2009) mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk dan dalam akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan. Jika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan, maka entitas induk tersebut mencatat investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi pada (a) biaya perolehan atau (b) sesuai PSAK 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.

iii. Penyajian Segmen Operasi PSAK 5 (Revisi 2009) mengenai “Segmen Operasi” mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dimana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Segmen adalah bagian khusus dari perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya. Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya. Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Terkait dengan standar tersebut, Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

44

198

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) ai. Penerapan Standar Akuntansi Revisi (lanjutan) iv. Akuntansi Kombinasi Bisnis PSAK 22 (Revisi 2010) mengenai “Kombinasi Bisnis” diimplementasikan secara prospektif untuk kombinasi bisnis pada dan setelah tanggal 1 Januari 2011 dan tidak diperlukan penyesuaian atas aset dan liabilitas dari kombinasi bisnis yang ada sebelum tanggal 1 Januari 2011. Sejak 1 Januari 2011, kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan suatu akuisisi diukur berdasarkan jumlah agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah dari kepentingan nonpengendali dari pihak yang diakuisisi. Pada setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur kepentingan nonpengendali dari pihak yang diakuisisi, baik pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset bersih yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Biaya akuisisi dibebankan pada saat terjadinya. Pada saat akuisisi suatu bisnis, Bank mengklasifikasikan dan menentukan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional atau akuntansi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Pada saat pengukuran awal, goodwill diukur berdasarkan selisih lebih atas nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali dengan selisih jumlah aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai agregat dari perhitungan tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, maka selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Goodwill yang timbul dari akuisisi entitas anak diklasifikasikan sebagai aset takberwujud. Sejak 1 Januari 2011, goodwill tidak diamortisasi dan setiap tahun dilakukan uji penurunan nilai atas goodwill sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2009) mengenai “Penurunan Nilai Aset”. 3.

PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan kewajiban. Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang. Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula. Pengungkapan ini melengkapi pengungkapan pada manajemen risiko keuangan (Catatan 42). Beberapa pertimbangan profesional dan estimasi yang signifikan adalah sebagai berikut: Usaha yang berkelanjutan Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan. 45

199

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan) Beberapa pertimbangan profesional dan estimasi yang signifikan adalah sebagai berikut: (lanjutan) Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dievaluasi penurunan nilainya sesuai dengan Catatan 2n. Kondisi spesifik counterparty yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan counterparty dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima disetujui secara independen oleh Manajemen Risiko. Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan estimasi jumlah pembayaran dan waktu arus kas di masa mendatang serta penentuan penurunan nilai. Bank membuat justifikasi tentang situasi keuangan debitur dan estimasi nilai realisasi bersih agunan. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan di masa mendatang penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut. Nilai wajar atas instrumen keuangan Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar. Penurunan nilai aset keuangan tersedia untuk dijual Bank mereview efek hutang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penilaian tersebut memerlukan pertimbangan yang sama seperti yang diterapkan pada penilaian secara individual atas kredit yang diberikan. Imbalan pasca kerja Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja Bank dan Entitas Anak bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Bank dan Entitas Anak langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Bank dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dan Entitas Anak dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja bersih. Nilai tercatat atas liabilitas imbalan pasca kerja Bank dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 16.077.291, Rp 10.426.364 dan Rp 7.748.413. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 35. 46

200

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan) Beberapa pertimbangan profesional dan estimasi yang signifikan adalah sebagai berikut: (lanjutan) Penilaian atas instrumen keuangan Kebijakan akuntansi Bank atas pengukuran nilai wajar dibahas dalam Catatan 2d. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan Kebijakan akuntansi Bank memberikan ruang atas aset dan liabilitas keuangan, pada saat awal pengakuan, untuk diklasifikasikan ditentukan ke dalam kategori berbeda dalam kondisi tertentu: -

Diklasifikasikan dalam kategori aset keuangan “diperdagangkan” apabila telah memenuhi kriteria aset yang diperdagangkan seperti diatur dalam Catatan 2d. Diklasifikasikan dalam kategori aset atau liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, apabila telah memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan dalam Catatan 2d. Diklasifikasikan dalam kategori aset keuangan “dimiliki hingga jatuh tempo”, apabila memiliki tujuan dan kemampuan untuk memiliki aset tersebut hingga jatuh tempo (Catatan 2d).

Penyusutan aset tetap Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (doubledeclining balance method), kecuali bangunan dengan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur secara umum diharapkan dalam industri dimana Bank dan Entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai buku bersih aset tetap Bank dan Entitas Anak masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp 158.518.535, Rp 146.427.733 dan Rp 162.745.424. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 14. Pajak penghasilan Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Bank dan Entitas Anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Aset pajak tangguhan Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 23.

47

201

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4. KAS 2011

2010

2009

Rupiah Kas Kasir (Teller) Kas kecil Jumlah - Rupiah

32.016.561 116.500 32.133.061

28.801.164 111.500 28.912.664

23.134.937 96.411 23.231.348

Mata uang asing Kas Kasir (Teller) Dolar Amerika Serikat Dolar Australia Dolar Hong Kong Dolar Singapura Jumlah - Mata uang asing Jumlah

5.486 1.105 1.354 349 8.294 32.141.355

1.100 5.451 351 1.345 8.247 28.920.911

7.094 1.014 1.405 9.513 23.240.861

2011

2010

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

Rupiah

711.465.951

656.873.218

2009 253.020.143

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, saldo giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang berdasarkan pada prinsip perbankan Syariah (Entitas Anak) masing-masing adalah sebesar Rp 13.163.550 dan Rp 11.359.355. Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia. Bank Umum - Konvensional Pada tahun 2008, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI dalam Rupiah dan Valuta Asing dan PBI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Perubahan atas PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI dalam Rupiah dan Valuta Asing. Peraturan ini mensyaratkan Bank memiliki GWM utama sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah, GWM sekunder sebesar 2,5% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan 1% dari dana pihak ketiga dalam mata uang asing. Pemenuhan GWM sekunder mulai berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2009. Pada tahun 2010, BI menerbitkan PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM dalam Rupiah terdiri dari GWM primer, GWM sekunder, dan GWM Loan to Deposit Ratio (LDR). GWM primer dalam Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan GWM sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar 2,5% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah. GWM LDR dalam Rupiah ditetapkan sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dan KPMM Insentif. GWM dalam mata uang asing ditetapkan sebesar 1% dari dana pihak ketiga dalam mata uang asing. PBI tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2010. Pemenuhan GWM LDR mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2011.

48

202

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan) Bank Umum - Konvensional (lanjutan) Pada tahun 2011, BI menerbitkan PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Perubahan atas PBI No. 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM dalam Rupiah terdiri dari GWM primer, GWM sekunder, dan GWM Loan to Deposit Ratio (LDR). GWM primer dalam Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan GWM sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar 2,5% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah. GWM LDR dalam Rupiah ditetapkan sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dan KPMM Insentif. GWM dalam mata uang asing ditetapkan sebesar 8% dari dana pihak ketiga dalam mata uang asing. Pemenuhan GWM dalam mata uang asing ini diterapkan secara bertahap, yaitu sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, GWM dalam mata uang asing ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam mata uang asing dan sejak tanggal 1 Juni 2011, GWM dalam mata uang asing ditetapkan sebesar 8% dari dana pihak ketiga dalam mata uang asing. Bank Syariah Sesuai dengan PBI No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah setiap bank diwajibkan memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan Valuta Asing yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan 3% dari dana pihak ketiga dalam Valuta Asing. Rasio GWM (tidak diaudit) Bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: 2011 Bank Umum - Konvensional Rupiah (GWM Primer) Rupiah (GWM Sekunder) Bank Syariah Rupiah

2010

2009

8,94% 7,12%

8,09% 13,53%

5,03% -

5,04%

5,22%

-

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, Bank dan Entitas Anak telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM. 6. GIRO PADA BANK LAIN a. Berdasarkan mata uang dan bank 2011

2010

2009

Rupiah PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jateng PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Pan Indonesia Tbk

2.192.150 1.937.277 290.199 106.933 11.300

1.622.920 486.616 1.372 24.632

1.837.029 124.397 6.206 33.357

Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai

4.537.859 (22.277)

2.135.540 (5.491 )

2.000.989 (20.010 )

Jumlah - bersih

4.515.582

2.130.049

1.980.979

49

203

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) a. Berdasarkan mata uang dan bank (lanjutan) Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, saldo giro pada bank lain (pihak ketiga) yang berdasarkan pada prinsip perbankan Syariah (Entitas Anak) masing-masing adalah sebesar Rp 2.205.402 (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 22.277) dan Rp 483.186 (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 5.491). b. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan Bank Indonesia Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, semua giro pada bank lain diklasifikasikan lancar. c. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai 2011 Saldo awal tahun Dampak atas penerapan awal PSAK 50/55 (Revisi 2006) (Catatan 47) Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan (Catatan 31) Saldo akhir tahun

2010

2009

5.491

20.010

50.937

-

(18.693)

-

16.786 22.277

4.174 5.491

(30.927) 20.010

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, manajemen Entitas Anak berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai telah memadai. Pada tanggal 31 Desember 2009, manajemen Bank dan Entitas Anak berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai telah memadai. d. Tingkat bunga rata-rata per tahun

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jateng PT Bank Syariah Mandiri

2011

2010

2009

0% 0% 0% 0% 0,8%

0% 0% 0% 0% -

0% 0% 0% 0% -

2010

2009

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN a. Berdasarkan jenis, mata uang dan bank 2011 Rupiah Penempatan pada Bank Indonesia, bersih setelah dikurangi bunga yang ditangguhkan sebesar Rp 1.281.762 pada tahun 2011, Rp 9.635.969 pada tahun 2010 dan Rp 149.596 pada tahun 2009 Interbank Call Money PT Bank Mega Tbk PT Bank Agris 50

204

756.518.238

907.964.031

218.850.404

400.000.000 50.000.000

115.000.000 20.000.000

75.000.000 -

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan) a. Berdasarkan jenis, mata uang dan bank (lanjutan) 2011 Rupiah Interbank Call Money (lanjutan) PT Bank Mega Syariah PT Bank Panin Syariah PT Bank Nusantara Parahyangan PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Mutiara Tbk PT Bank Rabobank Internasional Indonesia PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank DBS Indonesia Tbk PT BPD Jawa Barat dan Banten PT Bank UOB Buana Tbk PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Commonwealth PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Capital Indonesia Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Sinarmas Tbk Deposito Berjangka PT Bank BRI Syariah PT Bank Muamalat Tbk PT Bank BPD Aceh UUS PT Bank BJB Syariah PT Bank CIMB Niaga Syariah SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank) PT Bank Mega Syariah PT Bank Panin Syariah Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah - bersih

2010

2009

50.000.000 45.000.000

-

-

30.000.000 -

400.000.000 200.000.000

100.000.000

-

150.000.000

37.000.000

-

130.000.000

-

-

110.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000 33.000.000 -

-

25.000.000

-

-

20.000.000 10.000.000 -

30.000.000 100.000.000

-

-

50.000.000 50.000.000 50.000.000 30.000.000

220.000.000 120.000.000 106.000.000 100.000.000 50.000.000

-

-

50.000.000 10.000.000 1.987.518.238 (1.200.000)

2.367.964.031 -

923.850.404 (7.050.000)

1.986.318.238

2.367.964.031

916.800.404

51

205

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan) a. Berdasarkan jenis, mata uang dan bank (lanjutan) Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, saldo penempatan pada Bank Indonesia yang berdasarkan prinsip perbankan Syariah (Entitas Anak) masing-masing adalah sebesar Rp 151.800.000 dan Rp 17.600.000. Pada tanggal 31 Desember 2011, saldo penempatan pada bank lain yang berdasarkan prinsip perbankan Syariah (Entitas Anak) adalah sebesar Rp 118.800.000 (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.200.000). b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo 2011 Rupiah Kurang dari 1 bulan 3 sampai dengan 6 bulan Lebih dari 6 bulan Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah - bersih

2010

1.853.729.276 60.000.000 73.788.962 1.987.518.238 (1.200.000) 1.986.318.238

2009

2.367.964.031 2.367.964.031 2.367.964.031

923.850.404 923.850.404 (7.050.000) 916.800.404

c. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan Bank Indonesia Kolektibilitas dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 berdasarkan kriteria Peraturan Bank Indonesia adalah lancar. d. Tingkat bunga rata-rata per tahun 2011 Rupiah Penempatan pada Bank Indonesia Interbank call money Deposito berjangka SIMA

2010

4,97% 5,18% 6,46% 5,20%

2009

6,17% 6,20% -

6,35% 6,56% -

e. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai 2011 Saldo awal tahun Dampak atas penerapan awal PSAK 50/55 (Revisi 2006) (Catatan 47) Penyisihan tahun berjalan (Catatan 31) Saldo akhir tahun

2010

2009

-

7.050.000

-

-

(7.050.000)

-

1.200.000 1.200.000

.

-

7.050.000 7.050.000

Pada tanggal 31 Desember 2011, manajemen Entitas Anak berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai. Pada tanggal 31 Desember 2009, manajemen Bank dan Entitas Anak berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

52

206

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8. SURAT-SURAT BERHARGA a. Berdasarkan tujuan, jenis dan mata uang 2011

2010

2009

Tersedia untuk Dijual Reksadana Obligasi Korporasi Efek Beragun Aset Surat Berharga Syariah Negara Surat Utang Negara Obligasi Subordinasi Jumlah Tersedia untuk Dijual

758.256.311 575.994.304 125.353.875 96.723.200 88.291.000 1.644.618.690

620.730.632 373.779.500 239.451.500 117.052.000 1.351.013.632

385.009.723 207.501.950 2.049.764.487 2.354.960 2.644.631.120

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Obligasi Korporasi Wesel Jangka Menengah Efek Beragun Aset Jumlah Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

872.348.710 559.858.414 86.744.626 1.518.951.750

714.356.335 105.000.000 819.356.335

283.410.217 283.410.217

45.310.300 45.310.300 3.208.880.740 (506.278)

288.413.697 1.125.346.500 109.658.741 14.572.500 1.537.991.438 3.708.361.405 (18.155.999 )

79.116.700 62.000.000 141.116.700 3.069.158.037 (9.402.768)

3.208.374.462

3.690.205.406

3.059.755.269

Diperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara Surat Utang Negara Obligasi Korporasi Obligasi Subordinasi Wesel Jangka Menengah Jumlah Diperdagangkan Jumlah Surat-surat Berharga Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah Surat-surat Berharga Bersih

b. Perincian surat-surat berharga berdasarkan tujuan, penerbit dan peringkat obligasi adalah sebagai berikut: 2011 Nama Penerbit

Nilai Perolehan

Nilai Wajar

2010 Peringkat

Nilai Perolehan

Nilai Wajar

Peringkat

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Obligasi Korporasi: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT BPD Jawa Barat dan Banten PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Astra Sedaya Finance PT Oto Multiartha PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk PT Danareksa (Persero) PT Bank Nagari PT Salim Ivomas Pratama Tbk PT Verena Multi Finance Tbk PT Agung Podomoro Land Tbk PT Bank DKI PT BNI Securities

120.000.000 100.000.000 63.000.000 40.000.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 27.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 22.000.000 21.000.000 21.000.000

120.170.298 100.000.000 63.003.440 40.000.000 40.000.000 30.481.825 30.366.706 30.117.159 30.043.508 27.019.274 25.511.867 25.000.000 25.000.000 22.709.569 21.108.374 20.921.959

53

207

AA-(idn) idAAA-(idn) AA(idn) dBBB+ idAA idAA+ idAAidAA+ idA idA idAA idA idA idA+ idA-

110.000.000 2.000.000 63.000.000 7.000.000 15.000.000 2.000.000 30.000.000 25.000.000 1.000.000 25.000.000 6.000.000 21.000.000

110.000.000 1.994.780 63.011.204 6.867.869 15.224.039 2.000.000 30.190.122 25.000.000 1.043.734 25.000.000 6.015.642 20.721.523

AA-(idn) idAAA-(idn) idAidAA idAAidAAidAA idA idAAidA idBBB+

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan) b. Perincian surat-surat berharga berdasarkan tujuan, penerbit dan peringkat obligasi adalah sebagai berikut: (lanjutan) 2011 Nama Penerbit

Nilai Perolehan

Nilai Wajar

2010 Peringkat

Nilai Perolehan

Nilai Wajar

Peringkat

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Obligasi Korporasi (lanjutan): PT BW Plantation Tbk PT Panin Sekuritas Tbk PT Bakrie Telecom Tbk PT Indosat Tbk PT Bank Sulut PT Bank Sumut PT Surya Citra Televisi PT BPD Nusa Tenggara Timur PT Summit Oto Finance PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Thames Pam Jaya PT Lautan Luas Tbk PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT BCA Finance PT Bank Sulselbar PT Duta Pertiwi Tbk PT Sinar Mitra Sepadan Finance PT Fast Food Indonesia Tbk PT Bentoel Indonesia PT Malindo Feedmill Tbk PT Indosat Tbk - Sukuk Ijarah Indosat II 2007 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Federal International Finance PT Ciliandra Perkasa PT BPD Lampung PT Exelcomindo Pratama Tbk PT Berlian Laju Tanker Tbk PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Tjiwi Kimia Tbk PT Bumi Serpong Damai Tbk PT Perkebunan Nusantara III (Persero) PT Aetra Air Jakarta Jumlah Obligasi Korporasi Premi yang belum diamortisasi Jumlah Obligasi Korporasi Wesel Jangka Menengah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) PT Bank Commonwealth Perum Pegadaian PT Tifa Finance Tbk PT Bank Maluku Jumlah Wesel Jangka Menengah Diskonto yang belum diamortisasi Jumlah Wesel Jangka Menengah - Bersih Efek Beragun Aset: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jumlah Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Bersih

20.000.000 20.000.000 18.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 10.000.000 9.000.000 7.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

20.310.554 20.058.510 18.127.453 17.671.716 16.851.230 14.233.690 12.000.000 10.000.000 10.000.000 9.031.668 7.129.898 6.987.206 6.021.965 5.141.745 5.049.104 5.033.856 5.000.000 5.000.000 4.998.806 4.982.466

idA A(idn) idAidAA+ idAidA+ idA idAidAA idAA+ A(idn) idAidA idAA+ idA idBBB+ BBB(idn) idAA AAA(idn) idAAA(bg)

10.000.000 10.000.000 18.000.000 26.000.000 12.000.000 100.000.000 10.000.000 5.000.000 7.000.000 6.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

5.000.000

4.974.446

idAA+(sy)

-

-

3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 263.270 868.263.270 4.085.440 872.348.710

3.000.000 2.026.846 2.019.783 2.002.288 995.097 992.917 990.217 263.270 872.348.710 872.348.710

idAA idAA+ idA+ idAidAA+ idAidAidBBB -

3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 299.316 15.000.000 150.000.000 2.000.000 714.299.316 57.019 714.356.335

3.000.000 2.000.000 2.039.550 2.004.681 980.828 980.194 972.896 299.316 15.000.000 150.000.000 1.989.873 714.356.335 714.356.335

200.000.000 150.000.000 100.000.000 60.000.000 50.000.000 560.000.000 (141.586 ) 559.858.414

200.000.000 149.858.414 100.000.000 60.000.000 50.000.000 559.858.414 559.858.414

-

-

105.000.000

105.000.000

819.356.335

819.356.335

86.744.626

86.744.626

1.518.951.750

1.518.951.750

54

208

idAAA

10.000.000 idA 10.165.043 idA18.299.534 idA25.534.742 idAA+ 12.000.000 idA 100.000.000 idBBB+ 10.000.000 idAA4.936.766 idAA+ 6.978.680 idA6.060.104 idA3.999.986 idAA 5.092.830 idBBB 5.000.000 BBB+(idn) 4.982.975 4.969.424 idAA+(bg)

idAAidAAidA+ idA idAAidAidAidBBB idBBB+ idAA-

idAAA

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan) b. Perincian surat-surat berharga berdasarkan tujuan, penerbit dan peringkat obligasi adalah sebagai berikut: (lanjutan) 2011 Nama Penerbit

Nilai Perolehan

Nilai Wajar

2010 Peringkat

Nilai Perolehan

Nilai Wajar

Peringkat

Tersedia untuk Dijual Reksadana: PT AAA Sekuritas Batavia Prosperindo GMT Asset Management Brent Asset Management BNI Assets Management NISP Asset Management Mandiri Manajemen Investasi Prospera Asset Management PT BNI Syariah PT Bank Syariah Mandiri PT BNI Sekuritas ITB-Niaga Jumlah Reksadana Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi Jumlah Reksadana - Bersih Obligasi Korporasi: PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk PT Aneka Tambang PT BPD Sulut PT PLN (Persero) PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Indomobil Finance Indonesia Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (d/h) Bank Ekspor Indonesia (Persero) PT Medco Energi International Tbk PT Lautan Luas Tbk PT Selamat Sempurna Tbk PT Federal International Finance PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk PT PLN (Persero) - Sukuk Ijarah PLN VB 2010 PT BPD Jawa Barat dan Banten PT Summarecon Agung Tbk - Sukuk Ijarah Summarecon 2008 Perum Pegadaian PT Aneka Gas Tbk - Sukuk Ijarah Aneka Gas 2008 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT Indosat Tbk - Sukuk Ijarah Indosat 2007 PT Astra Sedaya Finance PT Jasa Marga (Persero) Tbk PT Indosat Tbk - Sukuk Ijarah Indosat 2008 Jumlah Obligasi Korporasi Premi yang belum diamortisasi Keuntungan yang belum direalisasi Jumlah Obligasi Korporasi Efek Beragun Aset: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jumlah Efek Beragun Aset Keuntungan yang belum direalisasi Jumlah Efek Beragun Aset

176.159.802 151.809.010 110.054.739 93.006.895 65.084.140 50.051.946 50.000.000 20.083.592 20.000.000 20.000.000 756.250.124

176.196.831 151.835.270 110.084.927 94.729.923 65.092.798 50.092.343 50.000.000 20.178.813 20.045.406 20.000.000 758.256.311

125.000.000 60.000.000 126.984.765 150.000.000 65.000.000 100.000.000 626.984.765

2.006.187 758.256.311

758.256.311

(6.254.133 ) 620.730.632

620.730.632

110.000.000 102.000.000 82.000.000 60.000.000 42.000.000 30.000.000

112.660.900 105.432.708 82.722.256 63.393.600 47.693.770 33.793.890

idAA+ idBBB+ idAA idAidAA+ idAA+

110.000.000 60.000.000 42.000.000 30.000.000

110.022.000 62.010.000 44.551.500 32.133.000

idAA+ idAidAAidAA

29.000.000 20.000.000 15.000.000

30.782.795 21.107.600 15.111.105

idAA-(idn) idAA idA

29.000.000 20.000.000 15.000.000

29.780.000 20.560.000 15.000.000

idAAidAAidA-

13.000.000 6.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

13.465.901 6.660.720 5.130.880 5.270.485 5.130.690 5.132.675

idAAA idAAidAidAAidAA+ idAA+

6.000.000 6.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

6.081.000 6.600.000 5.201.500 5.040.000 5.000.500 5.400.000

idAAA idAAidA idA idAAidAA

4.230.000 4.000.000

4.230.000 4.376.684

idAA+(sy) idAA-

4.230.000 4.000.000

4.230.000 4.279.600

3.200.000 3.000.000

3.300.000 3.259.833

idA-(sy) idAA+

4.275.000 3.000.000

4.400.000 3.294.000

idA AA+

2.056.000 2.000.000

2.056.000 2.167.810

idBBB(sy) idAAA

2.056.000 2.000.000

2.056.000 2.101.000

idAAA

1.026.500 1.000.000 1.000.000

996.400 1.064.948 1.052.654

idAA+ idAA+ idAA

2.971.500 1.000.000 1.000.000

2.971.500 1.051.500 1.020.000

idAA+ idAAidAA

550.512.500 836.573 24.645.231 575.994.304

575.994.304 575.994.304

1.026.500 363.559.000 10.220.500 373.779.500

996.400 373.779.500 373.779.500

idAA+

125.000.000 125.000.000 353.875 125.353.875

125.353.875 125.353.875 125.353.875

-

-

55

209

idAAA

-

-

125.068.039 60.042.053 129.117.985 147.345.382 1 60.808.053 98.349.120 620.730.632

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan) b. Perincian surat-surat berharga berdasarkan tujuan, penerbit dan peringkat obligasi adalah sebagai berikut: (lanjutan) 2011 Nama Penerbit

Nilai Perolehan

2010

Nilai Wajar

Peringkat

Nilai Perolehan

Nilai Wajar

Peringkat

Tersedia untuk Dijual Surat Berharga Syariah Negara: IFR004 IFR006 IFR007 Jumlah Surat Berharga Syariah Negara Premi yang belum diamortisasi Keuntungan yang belum direalisasi Jumlah Surat Berharga Syariah Negara

3.049.940 90.444.000 93.493.940 2.155.301 1.073.959 96.723.200

3.044.100 93.679.100 96.723.200 96.723.200

Surat Utang Negara: FR0054 FR0006 Jumlah Surat Utang Negara Premi yang belum diamortisasi Keuntungan yang belum direalisasi Jumlah Surat Utang Negara

70.000.000 70.000.000 6.123.585 12.167.415 88.291.000

88.291.000 88.291.000 88.291.000

95.000.000 20.000.000 115.000.000 2.052.000 117.052.000

95.000.000 22.052.000 117.052.000 117.052.000

1.644.618.690

1.644.618.690

1.351.013.632

1.351.013.632

44.810.500 499.800 45.310.300

45.310.300 45.310.300

267.835.245 20.578.452 288.413.697

288.413.697 288.413.697

Surat Utang Negara: FR0054 FR0050 FR0047 FR0052 FR0045 FR0056 Jumlah Surat Utang Negara Kerugian yang belum direalisasi Jumlah Surat Utang Negara

-

-

Obligasi Korporasi: PT Panin Sekuritas Tbk PT Lautan Luas Tbk PT Duta Pertiwi Tbk PT Federal International PT Summit Oto Finance PT Bank Tabungan Negara Jumlah Obligasi Korporasi Kerugian yang belum direalisasi Jumlah Obligasi Korporasi

-

-

45.310.300

45.301.300

14.500.000 72.500 14.572.500 1.537.991.438

14.572.500 1.537.991.438

Jumlah Surat-surat Berharga Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai

3.208.880.740

3.208.880.740

3.708.361.405

3.708.361.405

Jumlah Surat-surat Berharga - Bersih

3.208.374.462

Jumlah Tersedia untuk Dijual Diperdagangkan ` Surat Berharga Syariah Negara: IFR006 Keuntungan yang belum direalisasi Jumlah Surat Berharga Syariah Negara

Obligasi Subordinasi: PT BCA Finance Keuntungan yang belum direalisasi Jumlah Obligasi Subordinasi Jumlah Diperdagangkan

(506.278 )

(506.278 ) 3.208.374.462

56

210

-

-

169.441.867 54.817.300 224.259.167 15.192.333 239.451.500

-

176.416.000 63.035.500 239.451.500 239.451.500

630.208.428 318.101.859 75.393.748 43.887.068 30.780.000 29.595.533 1.127.966.636 (2.620.136 ) 1.125.346.500

591.154.000 354.087.500 75.600.000 44.700.000 30.000.000 29.805.000 1.125.346.500

10.000.000 5.134.997 3.097.217 7.276.013 64.578.508 20.000.000 110.086.735 (427.994 ) 109.658.741

10.190.000 5.201.500 2.400.000 7.308.000 64.559.241 20.000.000 109.658.741 109.658.741

A(idn) idAidBBB idAAidAAidAA-

14.572.500

idAA-

(18.155.999 ) 3.690.205.406

1.125.346.500

(18.155.999 ) 3.690.205.406

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan) b. Perincian surat-surat berharga berdasarkan tujuan, penerbit dan peringkat obligasi adalah sebagai berikut: (lanjutan) 2009 Nama Penerbit

Nilai Perolehan

Nilai Wajar

Peringkat

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Obligasi Korporasi: PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Indosat Tbk PT Salim Ivomas Pratama Tbk PT Oto Multiartha PT BNI Securities PT Bakrie Telecom Tbk PT Bumi Serpong Damai Tbk PT Surya Citra Televisi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT BCA Finance PT Lautan Luas Tbk PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT BPD DKI PT Duta Pertiwi Tbk PT Perkebunan Nusantara III (Persero) PT Malindo Feedmill Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Ciliandra Perkasa PT BPD Lampung PT Astra Sedaya Finance PT Federal International Finance PT Jasa Marga (Persero) PT Aetra Air Jakarta PT BDP Jawa Barat dan Banten PT Truba Jaya Engineering PT Bank Ekspor Impor Indonesia PT Danareksa (Persero) PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT Berlian Laju Tanker Tbk PT Exelcomindo Pratama Tbk PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Tjiwi Kimia Tbk Jumlah Obligasi Korporasi Diskonto yang belum diamortisasi Jumlah Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

63.030.000 25.412.000 25.000.000 20.000.000 19.200.000 18.702.000 15.000.000 12.000.000

63.030.000 25.412.000 25.000.000 20.000.000 19.200.000 18.702.000 15.000.000 12.000.000

A-(idn) idAA+ idAAidAAidBBB idAidBBB idA

10.000.000 9.953.860 7.100.000 7.000.000 6.030.000 5.235.000 5.000.000 4.942.000 4.815.000

10.000.000 9.953.860 6.970.407 6.801.186 6.030.000 5.235.000 5.000.000 4.942.000 4.815.000

A+(idn) idA+ idAidAidAidBBB idAAidAAidAA+

3.000.000 2.084.000 2.010.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.981.000 1.977.500 1.915.000 1.037.150 1.102.500 1.005.500 950.000 945.000 932.500 378.614 283.738.624 (328.407 ) 283.410.217

3.000.000 2.084.000 2.010.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.981.000 1.977.500 1.915.000 1.037.150 1.102.500 1.005.500 950.000 945.000 932.500 378.614 283.410.217 283.410.217

idAAidAidBBB+ idAAidAAidAAA-(idn) idA+ idBBB+ idAAA idAidBBB+ idA idA+ idAidBBB

102.697.025 97.000.000 68.000.000 52.000.000 38.000.000 17.000.000 374.697.025 10.312.698 385.009.723

104.889.980 97.109.981 68.064.258 52.000.000 45.911.224 17.034.280 385.009.723 385.009.723

55.000.000 51.965.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000

53.367.500 51.072.500 15.150.000 15.082.500 15.000.000 10.000.000 10.026.000

idAA idAAidAAidAA+ idAA-(idn) idAA-

9.000.000 7.000.000

9.000.000 7.066.000

A+(idn) idA+

Tersedia untuk Dijual Reksadana: Brent Aset Management PT AAA Sekuritas GMT Aset Management PT BNI Sekuritas ITB-Niaga Sinar Mas Sekuritas Jumlah Reksadana Premi yang belum diamortisasi Jumlah Reksadana Obligasi Korporasi: PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Federal International Finance Perum Pegadaian PT Indomobil Finance Indonesia PT Panin Sekuritas Tbk PT Medco Energi International Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT BPD Jawa Barat dan Banten

57

211

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan) b. Perincian surat-surat berharga berdasarkan tujuan, penerbit dan peringkat obligasi adalah sebagai berikut: (lanjutan) 2009 Nama Penerbit

Nilai Perolehan

Nilai Wajar

Peringkat

Tersedia untuk Dijual Obligasi Korporasi (lanjutan): Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (d/h) Bank Ekspor Indonesia (Persero) PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk PT WOM Finance PT Surya Citra Televisi PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk Jumlah Obligasi Korporasi Diskonto yang belum direalisasi Jumlah Obligasi Korporasi - Bersih

6.000.000 5.000.000 5.000.000 3.045.000 3.000.000 210.010.000 (2.508.050 ) 207.501.950

Surat Utang Negara: FR0040 FR0042 FR0043 FR0044 FR0045 FR0046 FR0047 FR0048 FR0050 FR0052 Jumlah Surat Utang Negara Premi yang belum direalisasi Jumlah Surat Utang Negara

-

Obligasi Subordinasi: PT BPD DKI PT Bank Mega Tbk Jumlah Obligasi Subordinasi Diskonto yang belum direalisasi Jumlah Obligasi Subordinasi - Bersih

89.061.000 9.540.000 24.052.500 250.663.051 135.784.564 127.979.032 447.561.253 37.712.776 137.170.864 764.449.140 2.023.974.180 25.790.307 2.049.764.487 2.000.000 1.000.000 3.000.000 (645.040 ) 2.354.960

Jumlah Tersedia untuk Dijual

6.208.500 5.050.000 4.720.150 2.787.300 2.971.500 207.501.950 207.501.950

idAAA idAAidAidA idA

92.480.400 9.667.100 24.509.250 260.470.790 122.317.032 129.152.800 466.769.100 37.920.800 143.286.215 763.191.000 2.049.764.487 2.049.764.487 1.394.460 960.500 2.354.960 2.354.960

2.644.631.120

2.644.631.120

9.805.000 69.054.300 78.859.300 257.400 79.116.700

9.764.200 69.352.500 79.116.700 79.116.700

62.000.000 141.116.700 3.069.158.037

62.000.000 141.116.700 3.069.158.037

(9.402.768 ) 3.059.755.269

(9.402.768 ) 3.059.755.269

idBBB A(idn)

Diperdagangkan Surat Utang Negara: FR0052 ZC0004 Jumlah Surat Utang Negara Premi yang belum direalisasi Jumlah Surat Utang Negara Wesel Jangka Menengah: PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Jumlah Diperdagangkan Jumlah Surat-surat Berharga Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah Surat-surat Berharga - Bersih

Penjualan efek selama tahun 2011, 2010 dan 2009 menghasilkan keuntungan yang direalisasi sebesar Rp 87.914.546, Rp 312.905.591 dan Rp 158.048.393. Surat-surat berharga di atas telah diperingkat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), PT Fitch Ratings Indonesia dan PT Penilai Harga Efek Indonesia (Indonesian Bond Pricing Agency).

58

212

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan) c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo 2011

2010

2009

Tersedia untuk Dijual Nilai wajar: Lebih dari 3 sampai dengan 12 bulan Lebih dari 12 sampai dengan 60 bulan Lebih dari 5 tahun

23.303.447

-

-

1.362.149.365 259.165.878

321.877.000 1.029.136.632

193.490.950 2.451.140.170

Jumlah

1.644.618.690

1.351.013.632

2.644.631.120

159.998.806 301.171.360 970.773.689

103.999.986 30.869.332 479.187.701

15.969.210

87.007.895

205.299.316

267.062.393 378.614

1.518.951.750

819.356.335

283.410.217

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Biaya perolehan setelah amortisasi: Kurang dari 1 bulan Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan Lebih dari 3 sampai dengan 12 bulan Lebih dari 12 sampai dengan 60 bulan Lebih dari 5 tahun Jumlah Diperdagangkan Nilai wajar: Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan Lebih dari 12 sampai dengan 60 bulan Lebih dari 5 tahun

-

-

69.352.500

45.310.300

104.231.240 1.433.760.198

62.000.000 9.764.200

Jumlah

45.310.300

1.537.991.438

141.116.700

Jumlah Surat-surat Berharga Penyisihan kerugian penurunan nilai

3.208.880.740 (506.278)

3.708.361.405 (18.155.999 )

3.069.158.037 (9.402.768 )

Jumlah Surat-surat Berharga - bersih

3.208.374.462

3.690.205.406

3.059.755.269

d. Berdasarkan surat berharga pemerintah dan bukan pemerintah: Jenis Surat berharga pemerintah Surat berharga bukan pemerintah Jumlah Surat-surat Berharga Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah Surat-surat Berharga - bersih

2011 230.324.500 2.978.556.240 3.208.880.740 (506.278 ) 3.208.374.462

2010 356.503.500 3.351.857.905 3.708.361.405 (18.155.999 ) 3.690.205.406

2009 2.128.881.187 940.276.850 3.069.158.037 (9.402.768 ) 3.059.755.269

Investasi surat-surat berharga Bank dan Entitas Anak adalah semua kepada pihak ketiga.

59

213

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan) e. Jangka waktu dan tingkat bunga/tingkat pengembalian rata-rata surat-surat berharga adalah sebagai berikut: 2011 Hari

2010 Hari

2009 Hari

3 - 7.551 368 - 608

642 - 10.367 1.826 -

371 - 10.423 3.121 - 3.655 380

%

%

%

10,85 9,35

11,00 11,67 10,45

11,20 11,66 9,30

Jangka waktu Obligasi, Surat Berharga Syariah Negara dan Surat Utang Negara Obligasi subordinasi Wesel jangka menengah Tingkat bunga/tingkat pengembalian rata-rata per tahun Obligasi, Surat Berharga Syariah Negara dan Surat Utang Negara Obligasi subordinasi Wesel jangka menengah

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual yang berdasarkan pada prinsip perbankan Syariah (Entitas Anak) masing-masing adalah sebesar Rp 120.953.127 (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 506.278) dan Rp 253.958.400 (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 147.000). f.

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: Saldo awal tahun Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan (Catatan 31) Saldo akhir tahun

2011 18.155.999

2010 9.402.768

2009 9.314.491

(17.649.721 ) 506.278

8.753.231 18.155.999

88.277 9.402.768

Kolektibilitas surat-surat berharga pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah lancar. Pada tanggal 31 Desember 2011, manajemen Entitas Anak berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, manajemen Bank dan Entitas Anak berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

60

214

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 9. SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI Berdasarkan jenis, nasabah dan jatuh tempo: 2009

Nasabah PT AAA Sekuritas PT AAA Sekuritas PT AAA Sekuritas PT AAA Sekuritas PT Pavillon Wealth Management

Jenis

Harga perolehan

Tanggal jatuh tempo

Tanggal dimulai

Harga penjualan kembali

Pendapatan bunga yang belum direalisasi

Nilai bersih

Obligasi Obligasi Obligasi Obligasi

17.154.000 16.366.500 9.901.900 8.503.200

11/12/09 11/12/09 14/12/09 22/12/09

13/01/10 15/01/10 18/01/10 22/01/10

19.000.000 18.500.000 9.901.900 8.503.200

120.078 114.566 59.411 28.344

17.033.922 16.251.934 9.842.489 8.474.856

Obligasi

19.000.000

26/12/09

5/01/10

19.000.000

25.333

18.974.667

74.905.100

347.732

70.577.868

Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah - bersih

70.925.600 (709.256 ) 70.216.344

-

-

74.905.100

347.732

70.577.868

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: 2011

2010

2009

Saldo awal tahun Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan

-

709.256

-

(709.256 )

Saldo akhir tahun

-

-

709.256 709.256

Kolektibilitas efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2009 digolongkan lancar. Pada tanggal 31 Desember 2009, penyisihan kerugian penurunan nilai merupakan cadangan umum sebesar 1% sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Manajemen Bank berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. 10. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA Akun ini terdiri dari: 2011

2010

Kredit yang diberikan Surat-surat berharga Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Lain-lain

39.837.317 31.469.519

26.774.909 82.431.077

33.378.141 85.987.411

3.347.874 987.731

1.570.189 -

1.102.817 135.104

Jumlah

75.642.441

110.776.175

120.603.473

61 215

2009

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 11. BEBAN DIBAYAR DI MUKA Akun ini terdiri dari: 2011 Sewa dibayar di muka Renovasi gedung kantor Pengembangan teknologi Uang muka praoperasi kantor cabang Lain-lain (di bawah Rp 1.000.000) Jumlah

2010

2009

5.527.043 1.989.100 920.184 3.439.993

1.712.421 4.537.821 1.398.680 4.699.649 2.821.153

5.509.933 624.924 553.616 584 2.896.231

11.876.320

15.169.724

9.585.288

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH Semua kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah kepada debitur mengunakan mata uang Rupiah. a. Berdasarkan mata uang, jenis dan kolektibilitas

Jenis

Lancar

Rupiah Pihak Ketiga Pinjaman tetap Pinjaman konsumen Pinjaman rekening koran Pinjaman tetap dengan angsuran Pinjaman serba guna Syariah Jumlah kredit pihak ketiga Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak ketiga - bersih

2.026.129.044 253.032.423 1.028.170.475 1.715.082.747 155.563.800 209.117.702 5.387.096.191 (107.344.268 ) 5.279.751.923

Pihak Berelasi Pinjaman tetap Pinjaman konsumen Pinjaman rekening koran Pinjaman serba guna Pinjaman karyawan Jumlah kredit pihak berelasi Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak berelasi - bersih

36.286 19.780.215 20.340.487 44.637 395.959 40.597.584 (829.090 ) 39.768.494

Jumlah Kredit - bersih

5.319.520.417

2011 Dalam Perhatian Khusus

Kurang Lancar

17.188.051 92.178.807 80.108.660 42.713.653 4.430.415 36.985 236.656.571 (13.810.021 ) 222.846.550

15.453.895 3.599.168 46.043.651 9.753.301 406.239 5.201.726 80.457.980 (64.189.011 ) 16.268.969

Diragukan

Macet

6.374.139 1.053.232 6.783.963 1.796.971 1.631.444 17.639.749 (17.639.749 ) -

Jumlah

18.501.057 9.689.888 8.094.720 3.608.182 39.893.847 (39.893.847 ) -

-

-

-

-

222.846.550

16.268.969

-

-

2.065.145.129 368.364.687 1.170.796.637 1.777.441.392 165.640.080 214.356.413 5.761.744.338 (242.876.896 ) 5.518.867.442 36.286 19.780.215 20.340.487 44.637 395.959 40.597.584 (829.090 ) 39.768.494 5.558.635.936

2010 Jenis Rupiah Pihak Ketiga Pinjaman tetap Pinjaman konsumen Pinjaman rekening koran Pinjaman tetap dengan angsuran Pinjaman serba guna Syariah Jumlah kredit pihak ketiga Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak ketiga - bersih

Lancar

991.117.614 366.573.661 809.053.668 889.349.472 95.635.785 28.082.123 3.179.812.323 (153.333.219 ) 3.026.479.104

Dalam Perhatian Khusus

Kurang Lancar

38.430.771 13.719.438 33.720.762 30.467.274 13.728.395 130.066.640 (11.474.089 ) 118.592.551

1.296.881 5.181.982 7.651.736 1.877.534 268.140 16.276.273 (8.482.528 ) 7.793.745

62 216

Diragukan

99.750 99.750 (99.750 ) -

Macet

Jumlah

63.100.000 1.093.945.266 15.937.571 401.412.652 57.919.520 908.445.436 22.791.474 942.608.220 2.023.718 113.265.432 28.350.263 161.772.283 3.488.027.269 (161.772.283 ) (335.161.869 ) 3.152.865.400

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan) a. Berdasarkan mata uang, jenis dan kolektibilitas (lanjutan) 2010 (lanjutan) Jenis Pihak Berelasi Pinjaman tetap Pinjaman konsumen Pinjaman rekening koran Pinjaman serba guna Pinjaman karyawan Jumlah kredit pihak berelasi Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak berelasi - bersih Jumlah kredit Pendapatan transaksi ditangguhkan

Lancar 52.856 29.700.987 20.547.920 77.692 595.415 50.974.870 (509.749 ) 50.465.121 3.076.944.225

Dalam Perhatian Khusus

Kurang Lancar

118.592.551

Diragukan

7.793.745

-

Macet -

Jumlah -

Jumlah Kredit - bersih

52.856 29.700.987 20.547.920 77.692 595.415 50.974.870 (509.749 ) 50.465.121 3.203.330.521 (16.111.512 ) 3.187.219.009

2009

Jenis

Lancar

Rupiah Pihak Ketiga Pinjaman tetap Pinjaman konsumen Pinjaman rekening koran Pinjaman tetap dengan angsuran Pinjaman serba guna Kredit tanpa agunan Jumlah kredit pihak ketiga Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak ketiga - bersih

1.112.219.734 154.355.180 559.762.820 617.392.129 41.294.926 44.298 2.485.069.087 (24.850.691 ) 2.460.218.396

Pihak Berelasi Pinjaman konsumen Pinjaman rekening koran Pinjaman serba guna Pinjaman karyawan Jumlah kredit pihak berelasi Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak berelasi - bersih

27.990.960 19.736.554 110.409 356.957 48.194.880 (481.949 ) 47.712.931

Jumlah Kredit - bersih

2.507.931.327

Dalam Perhatian Khusus

Kurang Lancar

62.257.791 7.180.934 93.626.854 61.409.905 5.961.911 4.086 230.441.481 (11.508.087 ) 218.933.394

36.149.801 463.860 2.198.354 105.736 507.931 39.425.682 (11.661.306 ) 27.764.376

Diragukan

Macet

163.751 326.785 3.688.084 4.178.620 (4.047.702 ) 130.918

-

-

-

218.933.394

27.764.376

130.918

Jumlah

4.018.943 1.214.810.020 16.233.077 178.559.836 11.167.180 670.443.292 931.445 679.839.215 9.967.005 57.731.773 48.384 42.317.650 2.801.432.520 (83.563.584 ) (135.631.370 ) (41.245.934 ) 2.665.801.150 -

27.990.960 19.736.554 110.409 356.957 48.194.880 (481.949 ) 47.712.931

(41.245.934 ) 2.713.514.081

Tingkat bunga/tingkat pengembalian rata-rata per tahun adalah sebagai berikut: 2011

2010

2009

Tingkat bunga rata-rata per tahun: Bank umum - Konvensional Pinjaman rekening koran Pinjaman serba guna Pinjaman tetap dengan angsuran Pinjaman tetap Pinjaman konsumen Pinjaman karyawan

11,47% 11,73% 11,92% 11,72% 11,05% 11,00%

12,23% 12,23% 13,31% 11,96% 11,75% 12,00%

13,30% 13,98% 14,68% 12,78% 14,64% 12,00%

Tingkat pengembalian rata-rata per tahun: Bank Syariah

13,00%

13,00%

-

63 217

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan) b. Berdasarkan sektor ekonomi 2011

Jenis Rupiah Pihak Ketiga Perdagangan, restoran dan hotel Lembaga pembiayaan Industri Konstruksi Real estate Jasa-jasa sosial/ masyarakat Lain-lain Syariah Jumlah kredit pihak ketiga Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak ketiga - bersih Pihak Berelasi Perdagangan, restoran dan hotel Jasa-jasa sosial/ masyarakat Jumlah kredit pihak berelasi Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak berelasi - bersih Jumlah Kredit - bersih

Lancar

955.311.022 1.683.552.753 649.705.530 302.234.586 300.414.737 134.039.801 1.152.720.060 209.117.702 5.387.096.191 (107.344.268 ) 5.279.751.923

Dalam Perhatian Khusus

Kurang Lancar

11.308.550 94.905.070 15.088.373 50.127 115.267.466 36.985 236.656.571 (13.810.021 ) 222.846.550

31.432.648 32.601.104 11.222.502 5.201.726 80.457.980 (64.189.011 ) 16.268.969

20.376.773 20.220.811 40.597.584 (829.090 ) 39.768.494 5.319.520.417

Diragukan

Macet

5.235.350 1.152.628 6.374.139 4.877.632 17.639.749 (17.639.749 ) -

Jumlah

1.202.550 2.128.850 36.562.447 39.893.847 (39.893.847 ) -

-

-

-

-

222.846.550

16.268.969

-

-

1.004.490.120 1.683.552.753 778.364.332 317.322.959 300.414.737 142.592.917 1.320.650.107 214.356.413 5.761.744.338 (242.876.896 ) 5.518.867.442 20.376.773 20.220.811 40.597.584 (829.090 ) 39.768.494 5.558.635.936

2010

Jenis Rupiah Pihak Ketiga Perdagangan, restoran dan hotel Lembaga pembiayaan Industri Konstruksi Real estate Jasa-jasa sosial/ masyarakat Lain-lain Syariah Jumlah kredit pihak ketiga Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak ketiga - bersih Pihak Berelasi Perdagangan, restoran dan hotel Jasa-jasa sosial/ masyarakat Jumlah kredit pihak berelasi Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak berelasi bersih Jumlah kredit Pendapatan transaksi ditangguhkan

Lancar

Dalam Perhatian Khusus

Kurang Lancar

Diragukan

732.933.217 849.608.919 508.367.080 116.414.385 336.485.087 131.946.098 475.975.414 28.082.123 3.179.812.323

14.159.158 5.546.411 38.642.596 1.762.334 20.383.782 4.149.716 45.422.643 130.066.640

1.677.726 1.515.649 5.330.582 268.140 16.276.273

(153.333.219 ) 3.026.479.104

(11.474.089 ) 118.592.551

(8.482.528 ) 7.793.745

20.600.776 30.374.094 50.974.870

99.750 99.750 (99.750 ) -

Jumlah

403.446 88.559.386 21.416.446 51.393.005 161.772.283

749.210.613 855.155.330 641.438.196 118.176.719 379.963.041 137.611.463 578.121.644 28.350.263 3.488.027.269

(161.772.283 ) (335.161.869 ) - 3.152.865.400

-

-

-

-

-

-

-

-

(509.749 )

118.592.551

7.793.745

-

-

50.465.121 3.203.330.521 (16.111.512 )

(509.749 ) 50.465.121 3.076.944.225

1.615.042 5.869.134

Macet

Jumlah Kredit - bersih

20.600.776 30.374.094 50.974.870

3.187.219.009

64

218

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan) b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan) 2009

Jenis

Lancar

Rupiah Pihak Ketiga Perdagangan, restoran dan hotel Lembaga pembiayaan Industri Konstruksi Real estate Jasa-jasa sosial/ masyarakat Lain-lain Jumlah kredit pihak ketiga Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak ketiga - bersih

408.267.776 526.788.931 674.052.237 46.968.369 168.878.959 40.968.650 619.144.165 2.485.069.087 (24.850.691 ) 2.460.218.396

Pihak Berelasi Lembaga pembiayaan Lain-lain Jumlah kredit pihak berelasi Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak berelasi - bersih

19.736.554 28.458.326 48.194.880 (481.949 ) 47.712.931

Jumlah Kredit - bersih

2.507.931.327

Dalam Perhatian Khusus

Kurang Lancar

90.342.902 116.141.032 836.501 911.147 22.209.899 230.441.481 (11.508.087 ) 218.933.394

38.597.455 828.227 39.425.682 (11.661.306 ) 27.764.376

Diragukan

Macet

99.450 397.891 3.681.279 4.178.620 (4.047.702 ) 130.918

-

-

-

218.933.394

27.764.376

130.918

Jumlah

5.667.409 504.377.537 526.788.931 18.155.833 846.946.557 48.202.761 168.878.959 41.879.797 18.494.408 664.357.978 42.317.650 2.801.432.520 (83.563.584 ) (135.631.370 ) (41.245.934 ) 2.665.801.150 -

19.736.554 28.458.326 48.194.880 (481.949 ) 47.712.931

(41.245.934 ) 2.713.514.081

c. Berdasarkan jangka waktu periode perjanjian kredit 2011 Kurang dari 1 tahun 1 sampai dengan 2 tahun 2 sampai dengan 5 tahun Lebih dari 5 tahun Jumlah Kredit Penyisihan kerugian penurunan nilai Pendapatan transaksi ditangguhkan Jumlah Kredit - bersih d.

1.145.840.568 690.607.982 2.682.946.397 1.282.946.975 5.802.341.922 (243.705.986 ) 5.558.635.936

2010 12.763.584 1.203.611.614 1.619.533.022 703.093.919 3.539.002.139 (335.671.618 ) (16.111.512 ) 3.187.219.009

2009 1.313.507.979 427.443.209 699.543.832 409.132.380 2.849.627.400 (136.113.319 ) 2.713.514.081

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo 2011 Kurang dari 1 tahun 1 sampai dengan 2 tahun 2 sampai dengan 5 tahun Lebih dari 5 tahun Jumlah Kredit Penyisihan kerugian penurunan nilai Pendapatan transaksi ditangguhkan Jumlah Kredit - bersih

2.293.488.831 566.871.084 1.979.534.516 962.447.491 5.802.341.922 (243.705.986 ) 5.558.635.936

65

219

2010 846.229.363 1.422.387.374 705.391.916 564.993.486 3.539.002.139 (335.671.618 ) (16.111.512 ) 3.187.219.009

2009 1.652.474.719 215.829.737 613.125.401 368.197.543 2.849.627.400 (136.113.319 ) 2.713.514.081

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan) e.

Berdasarkan pihak 2011

f.

2010

2009

Pihak berelasi - bersih PT Victoria Sekuritas Suzanna Tanojo Luciana Tanojo Firman Notohadiwidjojo Yosrizal Pinjaman Karyawan Tamunan Mariana Gozali Yosef Sudikbyo PT Victoria Insurance Monika Sumiko Endah Imawati Budiman Aldo Tjahaja Julius V Sihombing Melani Ajub Egne Jumlah pihak berelasi - bersih Jumlah pihak ketiga - bersih Pendapatan transaksi ditangguhkan

19.410.619 15.784.867 2.065.300 1.128.590 714.329 387.873 116.729 80.916 43.725 35.546 39.768.494 5.518.867.442 -

19.525.502 19.366.487 4.058.844 1.559.439 589.461 133.084 114.474 76.915 52.327 76.391 4.912.197 50.465.121 3.152.865.400 (16.111.512 )

19.539.189 22.381.513 4.794.151 353.385 167.175 109.305 162.704 182.554 22.955 47.712.931 2.665.801.150 -

Jumlah Kredit - bersih

5.558.635.936

3.187.219.009

2.713.514.081

Kredit bermasalah berdasarkan sektor ekonomi Kredit bermasalah berdasarkan sektor ekonomi dan minimum penyisihan yang wajib dibentuk: 2011 Kredit Minimum bermasalah penyisihan*) Konvensional Perdagangan, restoran dan hotel Industri Jasa-jasa sosial/masyarakat Lain-lain Syariah Jumlah 2010 Kredit Minimum bermasalah penyisihan*) Konvensional Perdagangan, restoran, dan hotel Industri Konstruksi Real estate Jasa-jasa sosial/masyarakat Lain-lain Syariah Jumlah

*) Sesuai Peraturan Bank Indonesia

37.870.548 33.753.732 8.502.989 52.662.581 5.201.726

25.763.090 33.753.732 8.502.989 52.662.581 1.040.215

137.991.576

121.722.607

2009 Kredit Minimum bermasalah penyisihan*)

2.118.238 94.428.520 23.094.172 1.515.649 56.723.587 268.140

6.741.395 1.408.622 -

5.766.859 56.753.288 397.891 23.003.914 -

393.592 321.531 2.769.299 -

178.148.306

8.150.017

85.921.952

3.484.422

66

220

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan) f.

Kredit bermasalah berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan) Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, kredit yang telah dihentikan pembebanan bunganya secara akrual masing-masing sebesar Rp 137.991.576, Rp. 178.148.305, dan Rp 85.921.952. Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, rasio kredit bermasalah terhadap jumlah kredit yang diberikan (NPL) kotor dan bersih masing-masing sebesar 2,38% dan 0,29%, 5,03% dan 0,24%, dan 3,02% dan 0,00%.

g.

Kredit yang direstrukturisasi 2011 Penjadwalan kembali angsuran kredit Penjadwalan kembali angsuran dan perpanjangan jangka waktu kredit Perpanjangan jangka waktu kredit Penambahan plafond, penggabungan fasilitas, perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga kredit Perpanjangan jangka waktu kredit dan penambahan plafond Jumlah kredit yang direstrukturisasi Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit yang direstrukturisasi - bersih

2010

2009

66.517.262

-

-

7.907.263 302.225

-

-

126.138

-

-

-

116.723.520

-

74.852.888 (33.363.790 )

116.723.520 (27.856.520 )

-

41.489.098

88.867.000

-

2011 Jenis Rupiah Pihak Ketiga Pinjaman tetap Pinjaman konsumen Pinjaman rekening koran Pinjaman tetap dengan angsuran Pinjaman serba guna Kredit tanpa agunan Syariah Jumlah kredit pihak ketiga Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak ketiga - bersih Pihak Berelasi Pinjaman tetap Pinjaman konsumen Pinjaman rekening koran Pinjaman serba guna Pinjaman karyawan Jumlah kredit pihak berelasi Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak berelasi - bersih Jumlah Kredit - bersih

Dalam Perhatian Khusus

Lancar

7.712.071 332.279 13.128.103 13.438.615 82.939 34.694.007 (716.809 ) 33.977.198

Kurang Lancar

7.907.263 7.907.263 (395.363 ) 7.511.900

14.829.094 14.998.282 2.424.242 32.251.618 (32.251.618 ) -

Diragukan

Macet

Jumlah

-

-

22.541.165 332.279 28.126.385 23.770.120 82.939 74.852.888 (33.363.790 ) 41.489.098

-

-

-

-

-

-

33.977.198

7.511.900

-

-

-

41.489.098

67

221

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan) g.

Kredit yang direstrukturisasi (lanjutan) 2010 Jenis

Rupiah Pihak Ketiga Pinjaman tetap Pinjaman konsumen Pinjaman rekening koran Pinjaman tetap dengan angsuran Pinjaman serba guna Kredit tanpa agunan Syariah Jumlah kredit pihak ketiga Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak ketiga - bersih Pihak Berelasi Pinjaman tetap Pinjaman konsumen Pinjaman rekening koran Pinjaman serba guna Pinjaman karyawan Jumlah kredit pihak berelasi Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit pihak berelasi - bersih Jumlah Kredit - bersih

Dalam Perhatian Khusus

Lancar

817.171 5.174.147 34.300.000 40.291.318 (395.014 ) 39.896.304

Kurang Lancar

1.291.607 1.291.607 (58.709 ) 1.232.898

Diragukan

Macet

-

-

Jumlah

15.000.000 15.817.171 1.291.607 5.174.147 60.140.595 94.440.595 75.140.595 116.723.520 (27.402.797 ) (27.856.520 ) 47.737.798 88.867.000

-

-

-

-

-

-

39.896.304

1.232.898

-

-

47.737.798

88.867.000

Pada tahun 2011, 2010 dan 2009, tidak terdapat keuntungan atau kerugian atas kredit yang direstrukturisasi. h. Pembiayaan Syariah Rincian pembiayaan/piutang Syariah pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: 2011 2010 2009 Piutang Murabahah Piutang Musyarakah Piutang Ijarah Piutang Mudharabah Jumlah pembiayaan/piutang Syariah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah pembiayaan/piutang Syariah - bersih i.

195.530.813 18.427.529 398.071 214.356.413 (3.129.261 )

26.038.931 648.873 1.662.459 28.350.263 (293.035 )

-

211.227.152

28.057.228

-

Tingkat bunga/tingkat pengembalian rata-rata Tingkat bunga/tingkat pengembalian rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi Pihak ketiga

2011

2010

2009

11,43% 11,69%

11,37% 12,13%

13,14% 14,35%

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga. Perbedaan suku bunga antara pihak berelasi dan pihak ketiga tergantung pada kemampuan negosiasi masing-masing pihak dan karena didasarkan pada rata-rata.

68

222

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan) j.

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: 2011

2010

2009

Saldo awal tahun Dampak atas penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) (Catatan 47) Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan (Catatan 31) Penghapusan tahun berjalan

335.671.618

136.113.319

71.928.640

-

91.610

-

(45.099.424 ) (46.866.208 )

218.715.193 (19.248.504 )

105.808.121 (41.623.442 )

Saldo akhir tahun

243.705.986

335.671.618

136.113.319

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang diberikan untuk kelompok individual dan kolektif adalah sebagai berikut: Individu

2011

Kolektif

Saldo awal tahun Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 31) Kredit yang dihapusbuku selama tahun berjalan

303.532.316 (45.099.424 ) (46.866.208 )

32.139.302 -

Saldo akhir tahun

211.566.684

32.139.302

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang diberikan untuk kelompok individual dan kolektif adalah sebagai berikut: Individu

2010

Saldo awal tahun Dampak atas penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) Penyisihan selama tahun berjalan Kredit yang dihapusbuku selama tahun berjalan

10.394.433 312.386.387

Saldo akhir tahun

303.532.316

(19.248.504 )

Kolektif

Individu

125.718.886 91.610 (93.671.194 ) 32.139.302

2009

Kolektif

-

71.928.640

52.017.875

53.790.246

(41.623.442 ) 10.394.433

125.718.886

Manajemen Bank dan Entitas Anak berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang diberikan adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit.

69

223

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan) k. Mutasi kredit yang dihapusbukukan adalah sebagai berikut: 2011 Saldo awal tahun 56.392.413 Penghapusbukuan kredit tahun berjalan 46.866.208 Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan tahun berjalan (5.388.207 ) Saldo akhir tahun 97.870.414

2010 42.558.366 13.834.047

2009 15.989.813 26.568.553

56.392.413

42.558.366

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, Bank melaksanakan penghapusbukuan kredit macet masing-masing sebesar Rp 46.866.208, Rp 13.834.047 dan Rp 26.568.553. Adapun kriteria debitur yang dapat dihapusbukukan meliputi: - Fasilitas kredit telah digolongkan macet; - Fasilitas kredit telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar 100,00% (seratus persen) dari pokok kredit macetnya; - Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan penyelamatan, namun tidak berhasil; - Usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar; dan - Hapus buku dilakukan terhadap seluruh liabilitas kreditnya, termasuk yang berasal dari noncash loan sehingga penghapusbukuan tidak boleh dilakukan pada sebagian kreditnya (partial write-off). Penghapusbukuan kredit macet ini bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan. Pada tahun 2011, 2010 dan 2009, tidak terdapat penghapusan atas kredit yang diberikan kepada pihak berelasi. l.

Sejak 1 Januari 2010, pendapatan transaksi yang ditangguhkan disajikan sebagai bagian dari akun kredit yang diberikan. Pendapatan transaksi yang ditangguhkan diakui sebagai pendapatan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan transaksi yang ditangguhkan yang belum diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 16.111.512 dan pendapatan transaksi yang ditangguhkan yang telah diamortisasi pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 15.486.905 yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai bagian dari pendapatan bunga.

m. Jaminan atas kredit yang diberikan berupa tanah, bangunan, saham, giro, deposito berjangka, mesin, persediaan, dan piutang. Deposito berjangka yang dijadikan jaminan tunai untuk kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 770.034.755, Rp 532.329.947, dan Rp 590.167.079 (Catatan 18) dengan plafon pinjaman masing-masing sebesar Rp 744.337.034, Rp 504.917.044 dan Rp 609.257.509. Giro yang dijadikan jaminan tunai untuk kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 20.701.280, Rp Nihil dan Rp Nihil (Catatan 18) dengan plafon pinjaman masing-masing sebesar Rp 20.651.321, Rp Nihil dan Rp Nihil. n.

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

o.

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, kredit yang disalurkan dengan sistem penerusan pinjaman (channeling) melalui lembaga pembiayaan masing-masing sebesar Rp Nihil, Rp Nihil dan Rp 2.809.856. Perjanjian kerjasama penerusan pinjaman tersebut diantaranya dilakukan dengan PT Verena Otto Finance, PT Finansia Multi Finance, PT Indomobil Finance Indonesia, dan PT Olympindo Multi Finance masing-masing untuk menyalurkan kredit kendaraan bermotor dan mobil.

p.

Bank juga melakukan pembelian kredit (asset sale) dari PT Sejahtera Pertama Multi Finance, PT Verena Otto Finance, PT Swadharma Surya Finance, PT Mashill Internasional Finance, PT Bumi Kusuma Multi Finance, PT Batavia Prosperindo Finance, PT First Indo American Leasing, PT Bima Multi Finance dan PT BKF Multi Finance sebesar Rp 68.729.727, Rp 41.083.610 dan Rp 2.670.654 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. 70

224

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan) q.

Bank juga menyalurkan kredit dengan sistem pembiayaan bersama (joint financing) dengan PT Sinar Mitra Sepadan Finance dan PT First Indo American Leasing untuk kredit kendaraan bermotor, dengan saldo sebesar Rp 68.729.727, Rp Nihil dan Rp Nihil pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Risiko kredit yang ditanggung oleh Bank adalah sesuai dengan porsi kredit yang dibiayai oleh Bank sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan bersama (joint financing) dengan pola without recourse (tanpa jaminan).

13. PENYERTAAN SAHAM Entitas Anak memiliki penyertaan saham investasi pada perusahaan yang mengunakan metode biaya perolehan sebagai berikut: 2011 PT Aplikanusa Lintas Arta PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah - bersih

29.469 31.000 60.469 (31.295 ) 29.174

2010 29.469 31.000 60.469 (31.295 ) 29.174

2009 29.469 31.000 60.469 (31.295 ) 29.174

Entitas Anak memiliki persentase kepemilikan sebesar 0,47% pada PT Aplikanusa Lintas Arta (bergerak dalam bidang jasa komunikasi) dan 0,46% pada PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia (bergerak dalam bidang usaha pembiayaan). Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: 2011 Saldo awal tahun Penyisihan tahun berjalan Saldo akhir tahun

31.295 31.295

2010 31.295 31.295

2009 5.000 26.295 31.295

Berdasarkan hasil evaluasi dan penelaahan manajemen Entitas Anak, klasifikasi penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: 2011

Lancar PT Aplikanusa Lintas Arta Macet PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah - bersih

2010

2009

29.469

29.469

29.469

31.000 60.469

31.000 60.469

31.000 60.469

(31.295 )

(31.295 )

(31.295 )

29.174

29.174

29.174

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai untuk penyertaan saham adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penyertaan saham.

71

225

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 14. ASET TETAP 2011 Saldo Awal

Penambahan Pengurangan

Reklasifikasi dan Penyesuaian

Saldo Akhir

Biaya Perolehan: Tanah Gedung kantor Kendaraan Mesin-mesin dan peralatan Perlengkapan dan perabotan kantor

33.283.145 113.083.354 21.459.284 11.851.227 2.054.002

3.306.940 12.915.345 6.309.255 1.325.535 690.021

(51.765 ) (655.500 ) (2.237.800 ) (141.965 ) (4.500 )

-

36.538.320 125.343.199 25.530.739 13.034.797 2.739.523

Jumlah Biaya Perolehan

181.731.012

24.547.096

(3.091.530 )

-

203.186.578

Akumulasi Penyusutan: Gedung kantor Kendaraan Mesin-mesin dan peralatan Perlengkapan dan perabotan kantor

15.595.784 10.494.312 8.133.152 1.080.031

6.017.383 3.596.151 1.517.453 350.820

(420.958 ) (1.572.483 ) (119.580 ) (4.022 )

-

21.192.209 12.517.980 9.531.025 1.426.829

Jumlah Akumulasi Penyusutan

35.303.279

11.481.807

(2.117.043 )

-

44.668.043

Nilai Buku

146.427.733

158.518.535 2010

Saldo Awal

Penambahan Pengurangan

Reklasifikasi dan Penyesuaian

Saldo Akhir

Biaya Perolehan: Tanah Gedung kantor Kendaraan Mesin-mesin dan peralatan Perlengkapan dan perabotan kantor

39.272.878 121.697.866 19.580.916 10.899.014 1.465.088

343.455 15.025.552 5.773.518 1.211.651 588.914

(2.609.700 ) (259.438 ) -

(6.333.188 ) 33.283.145 (23.640.064 ) 113.083.354 (1.285.450 ) 21.459.284 11.851.227 2.054.002

Jumlah Biaya Perolehan

192.915.762

22.943.090

(2.869.138 )

(31.258.702 ) 181.731.012

Akumulasi Penyusutan: Gedung kantor Kendaraan Mesin-mesin dan peralatan Perlengkapan dan perabotan kantor

13.344.118 9.263.926 6.675.855 886.439

5.065.557 3.310.443 1.611.870 193.592

(2.056.093 ) (154.573 ) -

(2.813.891)) (23.964 ) -

15.595.784 10.494.312 8.133.152 1.080.031

Jumlah Akumulasi Penyusutan

30.170.338

10.181.462

(2.210.666 )

(2.837.855 )

35.303.279

Nilai Buku

162.745.424

146.427.733

72

226

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 14. ASET TETAP (lanjutan) 2009 Saldo Awal

Penambahan

Reklasifikasi dan Penyesuaian

Pengurangan

Saldo Akhir

Biaya Perolehan: Tanah Gedung kantor Kendaraan Mesin-mesin dan peralatan Perlengkapan dan perabotan kantor

38.204.673 116.489.267 18.581.288 8.120.142 1.288.466

1.068.205 5.208.599 2.388.250 3.152.874 180.622

(1.388.622 ) (374.002 ) (4.000 )

-

39.272.878 121.697.866 19.580.916 10.899.014 1.465.088

Jumlah Biaya Perolehan

182.683.836

11.998.550

(1.766.624 )

-

192.915.762

7.406.559 6.766.536 5.704.219 717.773

5.937.559 3.299.683 1.244.487 170.161

(802.293 ) (272.851 ) (1.495 )

-

13.344.118 9.263.926 6.675.855 886.439

20.595.087

10.651.890

(1.076.639 )

-

30.170.338

Akumulasi Penyusutan: Gedung kantor Kendaraan Mesin -mesin dan peralatan Perlengkapan dan perabotan kantor Jumlah Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

162.088.749

162.745.424

Penyusutan yang dibebankan pada beban umum dan administrasi adalah sebesar Rp 11.481.807, Rp 10.181.462, dan Rp 10.651.890 pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Catatan 32). Rincian laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut: Hasil penjualan aset tetap Nilai buku Laba penjualan aset tetap (Catatan 34)

2011 1.272.796

2010 2.742.008

2009 700.132

856.832 415.964

2.298.893 443.115

423.294 276.838

Bank memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Jakarta dan Surabaya dengan hak kepemilikan berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu antara 20 sampai dengan 30 tahun yang akan jatuh tempo dalam berbagai tahun sampai tahun 2033. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai. Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Victoria Insurance (pihak berelasi), PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan PT Panin Insurance Tbk. Nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar Rp 118.863.500, Rp 98.688.850 dan Rp 176.688.440. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan PT Panin Insurance Tbk bukan merupakan pihak berelasi dengan Bank. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian. Reklasifikasi aset tetap pada tahun 2010 yang signifikan berkaitan dengan reklasifikasi aset tetap sebesar Rp 31.258.702 ke Aset lain-lain - aset yang belum digunakan untuk operasi (Catatan 16). Berdasarkan penelaahan manajemen Bank dan Entitas Anak, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

73

227

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 15. ASET TAKBERWUJUD Aset takberwujud terdiri dari: 2011 Rupiah Goodwill Piranti lunak Jumlah Dikurangi: Akumulasi amortisasi Jumlah - bersih

2010

2009

4.091.640 233.439 4.325.079

4.091.640 4.091.640

4.091.640 4.091.640

(2.748.745 ) 1.576.334

(2.727.760 ) 1.363.880

(1.909.432 ) 2.182.208

a. Goodwill Goodwill timbul dari pembelian 99,98% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh PT Bank Victoria Syariah (dahulu PT Bank Swaguna) (Catatan 2b) dengan rincian sebagai berikut:

Harga perolehan Nilai wajar aset bersih Goodwill Akumulasi amortisasi Nilai buku - bersih

2011

2010

2009

8.233.343 (4.141.703 ) 4.091.640 (2.727.760 ) 1.363.880

8.233.343 (4.141.703 ) 4.091.640 (2.727.760 ) 1.363.880

8.233.343 (4.141.703 ) 4.091.640 (1.909.432 ) 2.182.208

Sejak 1 Januari 2011, sehubungan dengan diberlakukannya PSAK 48 (Revisi 2009) mengenai “Penurunan Nilai Aset”, goodwill tidak diamortisasi lagi (Catatan 2r). Menurut evaluasi manajemen Bank bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas goodwill tersebut. b. Piranti lunak 2011 Biaya perolehan Dikurangi: Amortisasi Nilai buku - bersih

2010

233.439 (20.985 ) 212.454

2009 -

-

16. ASET LAIN-LAIN - BERSIH 2011

2010

2009

Properti terbengkalai Aset yang belum digunakan untuk operasi Uang jaminan Uang muka pembelian aset tetap Agunan yang diambil alih - bersih Lain-lain - bersih Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai

35.979.312

6.980.507

660.066

11.539.799 3.542.180 575.253 2.984.604 54.621.148 (1.559.777 )

47.294.008 2.622.867 554.230 5.949.255 2.140.980 65.541.847 (703.390 )

303.750 2.522.319 1.717.243 8.765.800 2.061.543 16.030.721 (616.520 )

Jumlah - bersih

53.061.371

64.838.457

15.414.201

Properti terbengkalai merupakan aset tetap yang dimiliki oleh Bank tetapi belum digunakan untuk kegiatan usaha Bank. 74

228

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 16. ASET LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan) Aset yang belum digunakan untuk operasi merupakan properti dan kendaraan yang dibeli untuk pembukaan kantor cabang pembantu baru. Operasional kantor cabang pembantu tersebut menunggu izin dari Bank Indonesia. Kenaikan signifikan akun ini pada tahun 2010 berkaitan dengan reklasifikasi aset tetap sebesar Rp 31.258.702 ke Aset lain-lain - aset yang belum digunakan untuk operasi (Catatan 14). Lain-lain bersih terutama terdiri dari persediaan barang promosi, alat tulis kantor dan tagihan transaksi perbankan. Manajemen Bank dan Entitas Anak berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk untuk aset lain-lain telah memadai. Rincian laba penjualan properti terbengkalai adalah sebagai berikut: 2011 Hasil penjualan properti terbengkalai Nilai buku Laba penjualan properti terbengkalai (Catatan 34)

2010

2009

15.130.000 6.445.861

-

-

8.684.139

-

-

Mutasi agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut: 2011 Saldo awal tahun Penambahan Penjualan Saldo akhir tahun Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah - bersih

7.566.210 2.872.600 (10.036.600 ) 402.210 (402.210 ) -

2010 10.112.396 479.000 (3.025.186 ) 7.566.210 (1.616.955 ) 5.949.255

2009 9.081.090 2.257.023 (1.225.717 ) 10.112.396 (1.346.596 ) 8.765.800

Rincian laba penjualan agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut: Hasil penjualan agunan yang diambil alih Nilai buku Laba penjualan agunan yang diambil alih (Catatan 34)

2011

2010

2009

11.024.950 10.036.600

3.032.798 2.946.568

810.664 718.790

988.350

86.230

91.874

17. LIABILITAS SEGERA

Rupiah Bunga deposito berjangka Bunga tabungan Bunga call money Jasa giro Titipan lainnya Titipan asuransi Titipan pembiayaan SIMA Jumlah 75

229

2011

2010

34.202.189 2.359.099 1.210.611 1.118.655 172.039 110.508 64.441 26.110 39.263.652

28.738.147 2.307.085 941.346 31.986.578

2009 19.533.082 1.600.522 1.545.053 718.181 23.396.838

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 18. SIMPANAN NASABAH Semua simpanan nasabah adalah dalam mata uang Rupiah dan terdiri dari: 2011

2010

4.955.020 35.571.068 6.032.563 46.558.651

5.501.241 18.915.454 50.653.059 75.069.754

5.853.516 15.510.105 19.974.993 41.338.614

353.768.993 590.714.790 8.257.965.718 9.202.449.501 9.249.008.152

173.519.626 405.237.655 8.242.240.042 8.820.997.323 8.896.067.077

126.157.280 300.358.561 5.191.121.119 5.617.636.960 5.658.975.574

Pihak berelasi Giro Tabungan Deposito berjangka Jumlah pihak berelasi Pihak ketiga Giro Tabungan Deposito berjangka Jumlah pihak ketiga Jumlah

2009

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang “Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan” maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik dari Rp 100 juta (Rupiah penuh) menjadi Rp 2 miliar (Rupiah penuh), efektif sejak tanggal tersebut di atas. a. Giro

2011

Rupiah Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah

4.955.020 353.768.993 358.724.013

2010 5.501.241 173.519.626 179.020.867

2009 5.853.516 126.157.280 132.010.796

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, jumlah giro Wadiah pihak ketiga yang berdasarkan pada prinsip perbankan Syariah (Entitas Anak) masing-masing adalah sebesar Rp 30.032.575 dan Rp 2.775.729. Giro yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar Rp 20.701.280, Rp Nihil dan Rp Nihil (Catatan 12). b. Tabungan (i)

Berdasarkan mata uang dan pihak

2011

2010

2009

Rupiah Pihak berelasi Pihak ketiga

35.571.068 590.714.790

18.915.454 405.237.655

15.510.105 300.358.561

Jumlah

626.285.858

424.153.109

315.868.666

76

230

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) b. Tabungan (lanjutan) (i)

Berdasarkan mata uang dan pihak (lanjutan) Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, jumlah tabungan Mudharabah yang berdasarkan pada prinsip perbankan Syariah (Entitas Anak) adalah sebagai berikut: 2011

Rupiah Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah

504.166 4.490.249 4.994.415

2010

2009

253.646 4.954.431 5.208.077

-

(ii) Berdasarkan jenis 2011 Tabungan v-bisnis Tabungan v-pro Tabungan Victoria Tabungan v-junior Tabungan v-plan Tabungan karyawan Tabungan ku Tabungan taska Tabungan swaguna Tabungan swadana Jumlah

304.041.322 161.285.873 131.910.661 16.662.955 10.597.128 1.535.429 244.227 8.263 626.285.858

2010 179.270.103 109.041.075 111.984.395 14.578.614 8.042.619 974.402 252.207 9.694 424.153.109

2009 117.532.076 105.410.404 75.043.024 9.988.952 4.966.284 759.445 10.715 2.108.040 49.726 315.868.666

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, tidak terdapat tabungan yang dijadikan jaminan tunai atas kredit yang diberikan. c. Deposito Berjangka (i)

Berdasarkan mata uang dan pihak 2011

2010

2009

Rupiah Pihak berelasi Pihak ketiga

6.032.563 8.257.965.718

50.653.059 8.242.240.042

19.974.993 5.191.121.119

Jumlah

8.263.998.281

8.292.893.101

5.211.096.112

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, jumlah deposito Mudharabah yang berdasarkan pada prinsip perbankan Syariah (Entitas Anak) adalah sebagai berikut: 2011

2010

2009

Rupiah Pihak berelasi Pihak ketiga

428.908.677 1.100.600

157.560.275 1.036.696

-

Jumlah

430.009.277

158.596.971

-

77

231

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) c. Deposito Berjangka (lanjutan) (ii)

Berdasarkan periode deposito berjangka 2011

1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan Jumlah (iii)

2010

4.627.138.645 1.781.547.845 1.641.655.081 213.656.710 8.263.998.281

5.801.030.495 1.994.028.317 340.992.268 156.842.021 8.292.893.101

2009

3.617.612.176 802.039.806 453.256.264 338.187.866 5.211.096.112

Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo 2011 Kurang dari 1 bulan 1 sampai dengan 3 bulan 3 sampai dengan 6 bulan 6 sampai dengan 12 bulan Jumlah

5.204.556.278 1.627.526.896 1.253.115.025 178.800.082 8.263.998.281

2010 5.273.635.496 2.720.291.845 209.238.000 89.727.760 8.292.893.101

2009 585.237.193 3.052.653.518 783.904.271 789.301.130 5.211.096.112

Deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar Rp 770.034.755, Rp 532.329.947 dan Rp 590.167.079 (Catatan 12). d. Tingkat bunga rata-rata per tahun 2011 Deposito berjangka Tabungan Giro

8,56% 5,77% 5,37%

2010 10,06% 6,10% 5,12%

2009 9,28% 7,00% 5,00%

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka, tabungan dan giro dari pihak berelasi adalah sama dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada pihak ketiga. 19. SIMPANAN DARI BANK LAIN Semua simpanan dari bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan terdiri dari: 2011 Rupiah Call money Deposito berjangka Giro SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank) Tabungan Deposito on call Jumlah

78

232

2010

2009

680.000.000 70.973.821 24.044.541

120.351.754 2.320.440

530.000.000 49.658.208 1.970.243

20.000.000 15.932.191 7.500.000

18.018.146 -

15.120.951 -

818.450.553

140.690.340

596.749.402

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan) a. Call Money (i) Berdasarkan mata uang dan pihak 2011 Rupiah Pihak ketiga

2010

2009

680.000.000

-

530.000.000

(ii) Berdasarkan periode call money 2011

Rupiah 1 bulan

2010

680.000.000

2009

-

530.000.000

(iii) Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo 2011 Rupiah Kurang dari 1 bulan Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan Jumlah

2010

620.000.000 60.000.000 680.000.000

2009 -

530.000.000 530.000.000

b. Deposito Berjangka (i) Berdasarkan periode deposito berjangka 2011

Rupiah 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan Jumlah

56.858.821 8.750.000 5.365.000 70.973.821

2010

114.189.754 5.152.000 10.000 1.000.000 120.351.754

2009

47.436.942 1.211.266 10.000 1.000.000 49.658.208

(ii) Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo 2011 Rupiah Kurang dari 1 bulan Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan Lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan Lebih dari 6 sampai dengan 12 bulan Jumlah

38.292.599 5.750.000 15.400.000 11.531.222 70.973.821

79

233

2010 120.351.754 120.351.754

2009 34.885.285 14.772.923 49.658.208

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan) c. Tingkat bunga rata-rata per tahun 2011 Deposito berjangka Deposito on call Giro Tabungan SIMA (Sertifikat Investasi Mudrabahah Antar Bank) Call money

2010

2009

8,18% 5,85% 7,15% 6,21%

8,85% 7,00% 7,39%

7,80% 6,90% 7,04%

5,20% 4,78%

-

-

20. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN 2011 Obligasi Bank Victoria II tahun 2007 Obligasi Subordinasi Bank Victoria I tahun 2007 Jumlah Dikurangi: biaya emisi yang belum diamortisasi Jumlah

200.000.000 200.000.000 400.000.000 (184.129 ) 399.815.871

2010 200.000.000 200.000.000 400.000.000 (1.483.233 ) 398.516.767

2009 200.000.000 200.000.000 400.000.000 (2.515.161 ) 397.484.839

Pada tanggal 21 Maret 2007, Bank menerbitkan Obligasi Bank Victoria II tahun 2007 dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria I tahun 2007 masing-masing sebesar Rp 200.000.000. Obligasi Bank Victoria II memiliki tingkat bunga tetap sebesar 12,00%, yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 23 Juni 2007 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir yang sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo obligasi akan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2012. Obligasi Subordinasi Bank Victoria I ini berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tingkat bunga tetap sebagai berikut: Periode Tahun ke 1-5 Tahun ke 6-10

Tingkat Bunga 12,50% 21,50%

Bank membayar bunga obligasi tersebut di atas sesuai dengan jadwal waktunya. Beban bunga atas Obligasi II setiap tahunnya masing-masing sebesar Rp 24.000.000 dan Subordinasi I setiap tahunnya masing-masing sebesar Rp 25.000.000. Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum, akan tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada kecuali aset Bank yang telah dijaminkan secara khusus kepada krediturnya. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak kreditur lainnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari. Bank tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan pokok obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penerbitan obligasi untuk penyaluran kredit. Selaku Wali Amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. 80

234

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 20. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan) Sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan obligasi, Bank tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi; b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; c. Melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan pengendalian atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak untuk melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan pengendalian, yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan liabilitas Bank terhadap obligasi, kecuali melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambialihan pengendalian bank di bidang perbankan dan/atau jasa keuangan (dan kegiatan operasionil sehari-hari) yang dilakukan Bank dan/atau Entitas Anak sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Moneter sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Mengubah bidang usaha utama Bank; e. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik Bank kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% dari seluruh aset tetap milik Bank berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 tahun berjalan; f. Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasinya kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Bank atau setidak-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Bank dari pihak ketiga yang bukan terafiliasinya dalam transaksi yang lazim; g. Memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain dan mengijinkan Entitas Anak, bila ada, memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali: - pemberian pinjaman yang dilakukan sesuai dengan kegiatan usahanya dan pemberian pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Bank dan/atau karyawan Koperasi dan yayasan karyawan Entitas Anak, bila ada; - penyertaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Pada tanggal laporan auditor independen, Bank telah memenuhi segala ketentuan tersebut di atas. Berdasarkan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan surat No. RC123/DIR/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011, hasil pemeringkatan atas Obligasi Bank Victoria II tahun 2007 adalah BBB+(idn) dan sesuai surat No. RC06/DIR/I/2012 tanggal 13 Januari 2012, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Bank Victoria I tahun 2007 adalah BBB(idn). Penerbitan obligasi ini telah memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK dengan suratnya No. S-1080/BL/2007 tanggal 9 Maret 2007 dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Surabaya) tanggal 22 Maret 2007. 21. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang lazim dalam kegiatan usaha Bank adalah sebagai berikut: 2011

Rupiah Fasilitas pinjaman yang belum digunakan Bank garansi yang diberikan Jumlah

-

2010

2009

28.090.720 303.952 28.394.672

7.274.347 302.488 7.576.835

Pada tahun 2011, Bank mengubah kebijakan akuntansi atas penentuan cadangan kerugian penurunan nilai atas komitmen dan kontinjensi (Catatan 2m). 81

235

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) Mutasi estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut: Saldo awal tahun Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan (Catatan 31) Saldo akhir tahun

2011 28.394.672

2010 7.576.835

2009 3.344.330

(28.394.672 ) -

20.817.837 28.394.672

4.232.505 7.576.835

Kolektibilitas transaksi komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dikelompokkan lancar. Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya komitmen dan kontinjensi. 22. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN-LAIN 2011 Liabilitas imbalan pasca kerja (Catatan 35) Beban yang masih harus dibayar Pendapatan diterima di muka Bunga obligasi Lain-lain Jumlah

16.077.291 8.069.715 6.657.755 1.361.111 8.638.823 40.804.695

2010 10.426.364 8.158.174 1.209.045 1.361.111 6.108.292 27.262.986

2009 7.748.413 2.049.191 9.529.978 1.361.111 9.599.556 30.288.249

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja mengacu pada hasil perhitungan aktuaris atas penerapan PSAK 24 (Revisi 2004) mengenai Imbalan Pasca Kerja (Catatan 35). Beban yang masih harus dibayar merupakan biaya sewa, promosi, jasa tenaga profesional dan tenaga kerja. Saldo lain-lain pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 terutama terdiri dari cadangan biaya promosi dan liabilitas lain-lain. 23. PERPAJAKAN a. Utang Pajak 2011

2010

2009

7.538.079

25.782.238

5.060.677

140.800 453.396 10.049.231 1.241.905 6.235 16.632 13.658.147 33.104.425

338.692 9.385.209 2.212.226 37.718.365

159.165 7.963.020 1.174.556 14.357.418

Entitas Induk Pajak kini Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 26 Pajak Pertambahan Nilai Surat Ketetapan Pajak Jumlah Utang Pajak - Entitas Induk 82

236

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 23. PERPAJAKAN (lanjutan) a. Utang Pajak (lanjutan) 2011

2010

2009

Entitas Anak Pajak kini

5.852.099

1.298.091

737.690

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Jumlah Utang Pajak - Entitas Anak

33.881 185.622 6.071.602

37.347 190.519 1.525.957

8.814 81.154 827.658

Pajak kini

13.390.178

27.080.329

5.798.367

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 26 Pajak Pertambahan Nilai Surat Ketetapan Pajak Jumlah Utang Pajak - Konsolidasian

140.800 487.277 10.234.853 1.241.905 6.235 16.632 13.658.147 39.176.027

376.039 9.575.728 2.212.226 39.244.322

167.979 8.044.174 1.174.556 15.185.076

Konsolidasian

b. Pajak Penghasilan Manfaat (beban) pajak penghasilan terdiri dari: 2011

2010

2009

Bank Pajak kini Pajak tangguhan Jumlah

(16.773.924 ) (28.809.007 ) (45.582.931 )

(48.348.729 ) 24.676.280 (23.672.449 )

(17.035.308 ) 2.233.089 (14.802.219 )

Entitas Anak Pajak kini Pajak tangguhan Jumlah

(6.332.392 ) 79.240 (6.253.152 )

(1.511.087 ) 328.003 (1.183.084 )

(1.561.458 ) (1.561.458 )

Konsolidasian Pajak kini Pajak tangguhan Jumlah

(23.106.316 ) (28.729.767 ) (51.836.083 )

(49.859.816 ) 25.004.283 (24.855.533 )

(18.596.766 ) 2.233.089 (16.363.677 )

83

237

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 23. PERPAJAKAN (lanjutan) b. Pajak Penghasilan (lanjutan) Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian dengan penghasilan kena pajak yang dihitung oleh Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: 2011 Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian Bagian laba bersih Entitas Anak Eliminasi Laba sebelum pajak penghasilan - Entitas Induk (Bank) Beda waktu: Imbalan pasca kerja (Pemulihan) beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan Beda tetap: Representasi dan jamuan Tunjangan karyawan Biaya pemasaran Denda Sumbangan Pendapatan atas investasi pada reksadana Kenaikan nilai surat berharga diperdagangkan Hasil sewa gedung Pembayaran pajak atas pendapatan praktis Penghasilan kena pajak Beban pajak penghasilan kini - Bank Beban pajak penghasilan kini - Entitas Anak Beban pajak kini - konsolidasian Dikurangi: Pajak penghasilan pasal 25 - Bank Pajak penghasilan pasal 25 - Entitas Anak Utang pajak kini - konsolidasian

2010

2009

239.238.525 (20.555.363 ) (6.256.398 )

131.657.475 (5.458.135 ) (1.682.338 )

62.604.172 (4.042.768 ) (743.939 )

212.426.764

124.517.002

57.817.465

4.961.252

2.097.435

2.259.648

(96.862.721 )

90.787.615

7.548.356

614.911 571.049 351.704 60.114 43.437 (49.549.290 )

534.869 492.140 218.752 103.243 (25.000.000 )

419.591 364.358 95.709 30.052 (7.348.658 )

(5.182.396 ) (243.310 ) (95.818 ) 67.095.696

(194.175 ) (161.968 ) 193.394.913

(137.869 ) (208.268 ) 60.840.384

16.773.924 6.332.392 23.106.316

48.348.729 1.511.087 49.859.816

17.035.308 1.561.458 18.596.766

(9.235.845 ) (480.293 ) 13.390.178

(22.566.491 ) (212.996 ) 27.080.329

(11.974.631 ) (823.768 ) 5.798.367

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 merupakan perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun 31 Desember 2010 dan 2009 telah sesuai dengan SPT.

yang

berakhir

pada

tanggal

Kantor Pelayanan Pajak telah melakukan pemeriksaan untuk tahun 2008 dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas kurang bayar pajak penghasilan badan, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, 21, 23, 26 dan Pajak Pertambahan Nilai tertanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp 13.658.147 (termasuk denda dan bunga). Jumlah kurang bayar berdasarkan SKP tersebut telah dibukukan sebagai beban tahun berjalan serta disajikan sebagai bagian dari akun Utang Pajak. Pada tanggal 13 Januari 2012, Bank telah melakukan pembayaran sebesar Rp 4.028.913.

84

238

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 23. PERPAJAKAN (lanjutan) c. Pajak Tangguhan 2011

Keterangan Entitas Induk Aset pajak tangguhan: Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan Imbalan pasca kerja Jumlah aset pajak tangguhan Liabilitas pajak tangguhan: Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual Liabilitas pajak tangguhan - bersih

(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian

1 Januari

30.193.982 2.413.020 32.607.002

(30.049.320 ) 1.240.313 (28.809.007 )

32.607.002

(28.809.007 )

193.571 134.432 328.003

172.419 (93.179 ) 79.240

Entitas Anak Aset pajak tangguhan: Imbalan pasca kerja Penyusutan aset tetap Jumlah aset pajak tangguhan

2010

Keterangan Entitas Induk Aset pajak tangguhan: Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan Imbalan pasca kerja Jumlah aset pajak tangguhan Entitas Induk Entitas Anak Aset pajak tangguhan: Imbalan pasca kerja Penyusutan aset tetap Jumlah aset pajak tangguhan Entitas Anak Jumlah aset pajak tangguhan Konsolidasian

(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian

1 Januari

(Dibebankan)/ dikreditkan ke ekuitas konsolidasian

31 Desember

-

144.662 3.653.333 3.797.995

(7.728.342 ) (7.728.342 )

-

Koreksi

(7.728.342 ) (3.930.347 )

365.990 41.253 407.243

31 Desember

7.932.193 1.998.180

24.151.921 524.359

(1.890.131 ) (109.519 )

30.193.983 2.413.020

9.930.373

24.676.280

(1.999.650 )

32.607.003

-

193.571 134.432

-

193.571 134.432

-

328.003

-

328.003

9.930.373

25.004.283

85

239

(1.999.650 )

32.935.006

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 23. PERPAJAKAN (lanjutan) c. Pajak Tangguhan (lanjutan) 2009

Keterangan

(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian

1 Januari

Koreksi

31 Desember

Entitas Induk Aset pajak tangguhan: Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan Imbalan pasca kerja

6.234.272 1.463.013

2.113.540 632.702

(415.619) (97.534)

7.932.193 1.998.181

Jumlah aset pajak tangguhan Entitas Induk

7.697.285

2.746.242

(513.153)

9.930.374

Koreksi atas pajak tangguhan aset pada tahun 2010 dan 2009 merupakan penurunan tarif pajak dari 30% di tahun 2008 menjadi 28% di tahun 2009, dan 25% di tahun 2010. Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen Bank dan Entitas Anak berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dapat dimanfaatkan/dipulihkan di masa mendatang. 24. MODAL SAHAM (Catatan: Dalam Satuan Penuh) Susunan pemegang saham Bank masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek PT Adimitra Transferindo adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham

2011 Jumlah Saham Persentase Ditempatkan dan Kepemilikan Disetor Penuh %

PT Victoria Sekuritas Suzanna Tanojo Emirates Tarian Asset Management Pte. Ltd. PT Suryayudha Investindo Cipta PT Nata Patindo Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) Jumlah

Pemegang Saham

2.302.159.500 882.000.000 592.566.619 418.953.250 220.000.000 2.131.991.519 6.547.670.888

35,16 13,47 9,05 6,40 3,36 32,56 100,00

2010 Jumlah Saham Persentase Ditempatkan dan Kepemilikan Disetor Penuh %

PT Victoria Sekuritas Suzanna Tanojo PT Suryayudha Investindo Cipta PT Nata Patindo Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) Jumlah

1.557.217.042 659.474.500 272.880.000 166.850.000 1.440.025.773 4.096.447.315 86

240

38,01 16,10 6,66 4,07 35,16 100,00

Jumlah Modal yang Disetor Rp 230.215.950.000 88.200.000.000 59.256.661.900 41.895.325.000 22.000.000.000 213.199.151.900 654.767.088.800

Jumlah Modal yang Disetor Rp 155.721.704.200 65.947.450.000 27.288.000.000 16.685.000.000 144.002.577.300 409.644.731.500

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 24. MODAL SAHAM (Catatan: Dalam Satuan Penuh) (lanjutan)

Pemegang Saham

2009 Jumlah Saham Persentase Ditempatkan dan Kepemilikan Disetor Penuh %

PT Victoria Sekuritas Suzanna Tanojo PT Suryayudha Investindo Cipta PT Nata Patindo Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) Jumlah

1.682.217.042 659.474.500 272.880.000 166.850.000 1.065.318.638 3.846.740.180

43,73 17,14 7,09 4,34 27,70 100,00

Jumlah Modal yang Disetor Rp 168.221.704.200 65.947.450.000 27.288.000.000 16.685.000.000 106.531.863.800 384.674.018.000

Mutasi jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut: Saldo 31 Desember 2008 Penambahan modal saham dari pelaksanaan waran Saldo 31 Desember 2009 Penambahan modal saham dari pelaksanaan waran Saldo 31 Desember 2010 Penambahan modal saham dari tanpa penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penambahan modal saham dari Penawaran Umum Terbatas V Penambahan modal saham dari pelaksanaan waran Saldo 31 Desember 2011

Jumlah Saham 3.502.495.680 344.244.500 3.846.740.180 249.707.135 4.096.447.315 414.580.000 1.954.919.259 81.724.314 6.547.670.888

Penambahan Modal Saham pada Tahun 2011: Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 23 Maret 2011 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 42 tanggal 23 Maret 2011, para pemegang saham memutuskan untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 414.580.000 tanpa penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham, yang akan diambil bagian oleh Emirates Tarian Asset Management Pte. Ltd. dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 142 (dalam Rupiah penuh) per saham. Pelaksanaan pengeluaran saham tersebut tersebut telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih dahulu. Pada bulan Juni 2011, berdasarkan RUPSLB Bank, para pemegang saham telah memutuskan untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Realisasi atas pelaksanaan PUT V diambil bagian oleh pemegang saham yang berhak sejumlah 1.954.919.259 saham dengan harga penawaran dan nominal saham sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham. Pada tahun 2011, penerbitan saham baru yang berasal dari pelaksanaan waran seri IV dan V yang melakukan hak membeli saham Bank sejumlah 81.724.314 saham. Penambahan Modal Saham pada Tahun 2010: Pada tahun 2010, penerbitan saham baru yang berasal dari pelaksanaan waran seri IV dan V, yang melakukan hak untuk membeli saham Bank sejumlah 249.707.135 saham. Penambahan Modal Saham pada Tahun 2009: Pada tahun 2009, penerbitan saham baru yang berasal dari pelaksanaan waran seri IV dan V, yang melakukan hak untuk membeli saham Bank sejumlah 344.244.500 saham.

87

241

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 25. WARAN Seri VI Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Juni 2011, yang telah dinyatakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 58 pada tanggal yang sama, para pemegang saham Bank telah menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V kepada para pemegang saham dalam penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 1.954.919.259 saham baru dengan nilai nominal dan harga penawaran Rp 100 (dalam Rupiah penuh). Berkenaan dengan PUT V, Bank juga menerbitkan sejumlah 1.448.939.990 Waran Seri VI dengan ketentuan setiap pemegang saham yang memiliki 200 saham lama berhak untuk membeli 85 saham baru serta akan memperoleh hak 63 Waran Seri VI. Waran Seri VI ini merupakan waran yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham baru dengan nilai nominal dan harga pelaksanaan sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh) setiap saham. Waran yang diterbitkan mempunyai periode pelaksanaan dari 20 Februari 2012 sampai dengan 1 Juli 2016, dimana setiap 1 Waran Seri VI memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru. Seri V Bank telah melakukan PUT IV dalam penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 1.167.498.560 saham baru dengan nilai nominal dan harga penawaran Rp 100 (dalam Rupiah penuh) dan menerbitkan sejumlah 630.449.220 Waran Seri V. Waran Seri V ini merupakan waran yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham baru dengan nilai nominal dan harga pelaksanaan sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh) setiap saham. Waran yang diterbitkan mempunyai periode pelaksanaan sampai dengan 10 Juli 2013, dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, jumlah sisa Waran Seri V yang belum dikonversi menjadi saham berjumlah 100.117.303 unit waran. Seri IV Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Juni 2006, yang telah dinyatakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 32 pada tanggal yang sama, para pemegang saham Bank telah menyetujui untuk melakukan PUT III kepada para pemegang saham dalam penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 670.363.760 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh) dan harga penawaran sebesar Rp 115 (dalam Rupiah penuh) per saham. Berkenaan dengan PUT III, Bank juga menerbitkan sejumlah 469.277.676 Waran Seri IV dengan ketentuan setiap pemegang saham yang memiliki 20 saham lama berhak untuk membeli 10 saham baru dengan harga penawaran Rp 115 (dalam Rupiah penuh) per saham dan akan memperoleh hak 7 Waran Seri IV. Waran Seri IV ini merupakan waran yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham baru dengan nilai nominal dan harga pelaksanaan sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh) setiap saham. Waran yang diterbitkan mempunyai periode pelaksanaan sampai dengan 24 Juni 2011, dimana setiap 1 Waran Seri IV memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru.

88

242

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 26. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH 2011

2010

2009

Agio saham Biaya emisi efek

30.398.900 (8.453.869 )

12.986.540 (4.759.235 )

12.986.540 (4.756.485 )

Jumlah

21.945.031

8.227.305

8.230.055

Pada tahun 2011 terdapat penambahan agio saham dari selisih antara harga pelaksanaan dan nilai nominal saham atas penambahan modal saham dari Emirates Tarian Asset Management Pte. Ltd. (Catatan 24) sejumlah Rp 17.412.360. Biaya emisi efek yang terjadi dari Penawaran Umum Terbatas V (Catatan 24) sejumlah Rp 3.694.634. 27. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 17 Juni 2011 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 57 tanggal yang sama, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk pembentukan cadangan umum sebesar Rp 2.000.000 dari laba tahun 2010. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 25 Juni 2010 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 81 tanggal yang sama, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk pembentukan cadangan umum sebesar Rp 2.000.000 dari laba tahun 2009. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 26 Juni 2009 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Leolin Jayayanti, SH No. 33 tanggal yang sama, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk pembentukan cadangan umum sebesar Rp 2.000.000 dari laba tahun 2008. 28. DIVIDEN Direksi dan Dewan Komisaris Bank menyetujui pembagian dividen interim tunai untuk tahun buku 2009 sebesar Rp 35.025.339 melalui Surat Keputusan Direksi No. 005/SKDIR/11/09 dan sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 26 Juni 2009 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Leolin Jayayanti, SH No. 33. Pembayaran dividen interim sebesar Rp 35.025.339 telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2009.

89

243

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 29. PENDAPATAN BUNGA 2011 Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia: Call Money Deposito Jasa giro Bank Indonesia Jasa giro bank lain

2010

2009

16.800.196 6.778.936 3.660.740 -

20.828.636 451.672 -

14.989.460 2.501

Surat-surat berharga Obligasi korporasi, Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara Sertifikat Bank Indonesia Obligasi Subordinasi

184.942.182 37.607.335 63.778

234.179.455 41.677.157 2.318.089

227.149.348 37.252.401 2.445.186

Kredit yang diberikan Pinjaman tetap Pinjaman rekening koran Pinjaman konsumen Pinjaman lainnya

365.155.787 131.160.334 71.421.429 58.689

259.247.279 112.814.538 28.611.662 752.851

212.725.272 76.366.621 31.679.007 5.901.274

Lainnya Jumlah

615.863 818.265.269

1.840.874 702.722.213

1.925.654 610.436.724

Jumlah pendapatan bunga dari pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar Rp 3.646.819, Rp 4.360.645 dan Rp 5.190.059. Termasuk dalam pendapatan bunga dari kredit yang diberikan adalah provisi dan komisi yang berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit yang diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif sebesar Rp 34.391.522 dan Rp 15.385.322 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Sejak 1 Januari 2010, sehubungan dengan diberlakukannya PSAK 55 (Revisi 2006), provisi dan komisi yang berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit diperhitungkan sebagai biaya perolehan kredit yang diberikan dan diakui sebagai pendapatan bunga dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif. 30. BEBAN BUNGA 2011 Simpanan dana pihak ketiga Deposito Giro Tabungan

2010

2009

524.293.195 19.567.848 12.486.161

480.802.096 9.541.669 23.573.529

402.587.713 8.529.576 19.446.331

Obligasi yang diterbitkan

48.999.653

49.000.000

49.000.000

Amortisasi emisi obligasi

1.771.344

1.367.428

1.336.292

Simpanan dari bank lain: Call money

10.970.748

3.943.007

6.828.969

27.523.818 645.612.767

17.009.214 585.236.943

5.145.426 201.002 493.075.309

Biaya bunga repo Lain-lain Jumlah

90 244

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 30. BEBAN BUNGA (lanjutan) Jumlah beban bunga dari pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar Rp 5.655.826, Rp 470.721 dan Rp 7.552.294. 31. PEMULIHAN (BEBAN) PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN Rincian pemulihan (beban) penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan adalah sebagai berikut: 2011 Giro pada bank lain (Catatan 6) Penempatan pada bank lain (Catatan 7) Surat-surat berharga (Catatan 8) Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 9) Kredit yang diberikan (Catatan 12) Penyertaan saham (Catatan 13) Agunan yang diambil alih (Catatan 16) Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 21) Properti terbengkalai, rekening perantara dan tagihan lainnya Jumlah

(16.786 ) (1.200.000 ) 17.649.721

2010

2009

(4.174 ) (8.753.231 )

30.927 (7.050.000 ) (88.277 )

45.099.424 1.214.745

709.256 (218.715.193 ) (270.359 )

(709.256 ) (105.808.121 ) (26.295 ) (980.999 )

28.394.672

(118.105 )

(4.232.505 )

556.031 91.697.807

(3.835.034 ) (230.986.840 )

(450.990 ) (119.315.516 )

Sejak 1 Januari 2010, penyisihan kerugian penurunan nilai ditentukan berdasarkan kebijakan yang tercantum dalam Catatan 2n. Sebelum 1 Januari 2010, penyisihan untuk aset produktif dan nonproduktif ditentukan berdasarkan kebijakan yang tercantum dalam Catatan 2m. 32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 2011 Penyusutan (Catatan 14) Sewa gedung Pendidikan dan pengembangan Pemeliharaan dan perbaikan Jasa profesional Telepon, telex dan faximili Pengembangan teknologi Barang cetakan dan alat tulis Premi asuransi Iklan dan promosi Transportasi Benda pos dan materai Lainnya Jumlah

11.481.807 6.163.661 6.105.461 5.599.509 3.815.002 3.682.598 3.158.410 2.359.454 934.218 611.791 314.983 102.396 2.247.750 46.577.040

91

245

2010 10.181.462 5.523.125 3.479.899 3.833.322 2.646.119 3.272.770 2.306.938 1.797.161 808.492 532.670 292.978 107.184 2.922.980 37.705.100

2009 10.651.890 4.799.821 1.065.769 7.976.581 10.753.958 3.458.525 3.447.713 1.515.034 660.165 4.492.782 194.781 71.750 2.371.309 51.460.078

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 33. BEBAN TENAGA KERJA 2011

2010

2009

Gaji dan tunjangan Imbalan pasca kerja (Catatan 35) Tunjangan Hari Raya dan bonus Lainnya

44.160.701 6.053.292 3.078.468 20.443.363

31.323.698 2.770.670 2.220.417 16.824.420

25.539.741 2.453.416 1.809.274 5.984.850

Jumlah

73.735.824

53.139.205

35.787.281

Termasuk dalam gaji dan tunjangan adalah kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dan Komite Audit sebagai berikut: Gaji Rp

Tunjangan Rp

Bonus Rp

Jumlah Rp

2011 Dewan Komisaris Direksi Komite Audit

578.880 3.959.738 277.568

48.240 367.390 23.306

4.516

627.120 4.327.128 305.390

Jumlah

4.816.186

438.936

4.516

5.259.638

2010 Dewan Komisaris Direksi Komite Audit

518.880 2.517.480 237.994

42.240 327.610 16.790

105.600 499.444 35.200

666.720 3.344.534 289.984

Jumlah

3.274.354

386.640

640.244

4.301.238

2009 Dewan Komisaris Direksi Komite Audit

731.615 2.882.638 160.932

120.000 -

92.616 395.258 32.028

824.231 3.397.896 192.960

Jumlah

3.775.185

120.000

519.902

4.415.087

34. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH 2011 Laba penjualan properti terbengkalai (Catatan 16) Laba penjualan agunan yang diambil alih (Catatan 16) Laba penjualan aset tetap (Catatan 14) Lain-lain

8.684.139

Jumlah

92 246

2010

2009 -

-

988.350 415.964 (2.534.395 )

86.230 443.115 1.857.095

91.874 276.838 (851.360 )

7.554.058

2.386.440

(482.648 )

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 35. IMBALAN PASCA KERJA Bank dan Entitas Anak membukukan penyisihan imbalan pasca kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Bank dan Entitas Anak sehubungan dengan program imbalan pasca kerja tersebut. Jumlah karyawan Bank yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sejumlah 430, 345 dan 349 karyawan. Jumlah karyawan Entitas Anak yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masingmasing adalah sejumlah 93, 50 dan 48 karyawan. Tabel di bawah ini mengikhtisarkan komponen beban imbalan pasca kerja karyawan Bank dan Entitas Anak yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian dan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan Bank dan Entitas Anak yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan laporan aktuaris PT Ricky Leonard Jasatama, aktuaris independen untuk Bank, tertanggal 30 Januari 2012 untuk 31 Desember 2011 (31 Desember 2010: PT Rileos Pratama tertanggal 6 Januari 2011, 31 Desember 2009: PT Rileos Pratama tertanggal 8 Februari 2010) dan PT Ricky Leonard Jasatama, aktuaris independen untuk Entitas Anak, tertanggal 1 Maret 2012 untuk 31 Desember 2011 (31 Desember 2010: PT Ricky Leonard Jasatama tertanggal 10 Maret 2011, 31 Desember 2009: PT Rileos Pratama tertanggal 10 Maret 2010). a. Beban Imbalan Pasca Kerja 2011

2010

2009

Biaya jasa kini Biaya bunga Biaya jasa lalu Amortisasi kerugian aktuarial

4.452.718 1.092.789 507.785 -

2.822.946 705.386 16.620 -

1.660.533 526.748 262.964 3.171

Jumlah

6.053.292

3.544.952

2.453.416

b. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 2011 Nilai kini liabilitas imbalan pasti Keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum diakui

20.640.440

Jumlah

16.077.291

(4.563.149 )

2010

2009

10.598.813

7.238.868

(172.449 ) 10.426.364

509.545 7.748.413

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut: 2011

2010

Saldo awal tahun Beban imbalan pasca kerja tahun berjalan Pembayaran imbalan pasca kerja tahun berjalan Koreksi

10.426.364

7.748.413

4.823.894

6.053.292

3.544.952

2.453.416

Saldo akhir tahun

16.077.291

(402.365 ) -

93

247

(673.235 ) (193.766 ) 10.426.364

2009

471.103 7.748.413

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 35. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: Bank Metode perhitungan Usia pensiun normal Tingkat mortalitas Kemungkinan cacat Tingkat pengunduran diri Tingkat kenaikan gaji Tingkat bunga Entitas Anak Metode perhitungan Usia pensiun normal Tingkat mortalitas Kemungkinan cacat Tingkat pengunduran diri Tingkat kenaikan gaji Tingkat bunga

2011

2010

2009

Projected unit credit method 55 tahun TMI II 2000 5% dari tingkat mortalita 5% per tahun 10% per tahun 7,5% per tahun

Projected unit credit method 55 tahun TMI II 2000 5% dari tingkat mortalita 5% per tahun 10% per tahun 9,5% per tahun

Projected unit credit method 55 tahun TMI II 2000 5% dari tingkat mortalita 5% per tahun 10% per tahun 11% per tahun

Projected unit credit method 55 tahun TMI II 2000 5% dari tingkat mortalita 5% per tahun 10% per tahun 7,5% per tahun

Projected unit credit method 55 tahun TMI II 2000 5% dari tingkat mortalita 5% per tahun 15% per tahun 9,5% per tahun

Projected unit credit method 55 tahun TMI II 2000 5% dari tingkat mortalita 5% per tahun 9% per tahun 11% per tahun

2011

2010

2009

36. LABA PER SAHAM Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk perhitungan laba per saham dasar Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk perhitungan laba per saham dilusian Jumlah saham

187.399.206

106.782.218

46.239.686

187.399.206

106.782.218

46.239.686

5.315.686

3.867.948

3.531.838

6.864.746

4.049.860

3.959.546

35,25

27,61

13,09

27,30

26,37

11,68

Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dilusian Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh) Laba per saham dasar dilusian (dalam Rupiah penuh)

94

248

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI Sifat Relasi Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Bank. Pihak Berelasi

Sifat dari Hubungan

PT Victoria Sekuritas

Pemegang saham

PT Victoria Insurance

Dimiliki oleh pemegang saham utama

Suzanna Tanojo

Pemegang saham, Dewan Komisaris Direktur PT Victoria Sekuritas Hubungan keluarga dengan Suzanna Tanojo Hubungan keluarga dengan Pejabat eksekutif bank Karyawan kunci, pengurus

Aldo Tjahaja Luciana Tanojo Firman Notohadiwidjojo Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif

Sifat dari Transaksi Simpanan nasabah, kredit yang diberikan Simpanan nasabah, kredit yang diberikan, asuransi aset tetap Simpanan nasabah, kredit yang diberikan Kredit yang diberikan Kredit yang diberikan Kredit yang diberikan Simpanan nasabah, kredit yang diberikan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak berelasi dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Kredit yang diberikan - bersih (Catatan 12) PT Victoria Sekuritas Suzanna Tanojo Luciana Tanojo Firman Notohadiwidjojo PT Victoria Insurance Aldo Tjahaja Dewan komisaris, direksi dan pejabat eksekutif bank, dan karyawan kunci (masing-masing di bawah Rp 1.000.000) Jumlah - bersih Persentase dari jumlah kredit yang diberikan

95

249

2011

2010

2009

19.410.619 15.784.867 2.065.300 1.128.590 35.546 -

19.525.502 19.366.487 4.058.844 1.559.439 52.327 4.912.197

19.539.189 22.381.513 4.794.151 -

1.343.572

990.325

998.078

39.768.494

50.465.121

47.712.931

0,72%

1,58%

1,76 %

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan) 2011

2010

Simpanan nasabah (Catatan 18) Giro Tabungan Deposito

4.955.020 35.571.068 6.032.563

5.501.242 18.915.454 50.653.059

5.853.516 15.510.105 19.974.993

Jumlah

46.558.651

75.069.755

41.338.614

0,51%

0,84%

0,73%

3.646.819

4.360.645

5.910.059

0,47%

0,61%

0,97%

5.655.826

470.721

7.552.294

0,85%

0,07%

1,53%

Persentase dari jumlah simpanan nasabah Pendapatan bunga (Catatan 29) Persentase dari jumlah pendapatan bunga Beban bunga (Catatan 30) Persentase dari jumlah beban bunga

2009

38. KOMITMEN DAN KONTINJENSI Dalam bisnis normal perbankan, Bank mempunyai komitmen dan kontinjensi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Ikhtisar komitmen dan kontinjensi Bank yang dinyatakan dalam nilai kontrak adalah sebagai berikut: 2011 Komitmen: Liabilitas komitmen: Fasilitas kredit yang belum digunakan Liabilitas komitmen - bersih Kontinjensi: Tagihan kontinjensi: Pendapatan bunga dalam penyelesaian Lainnya Liabilitas kontinjensi: Penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi Tagihan kontinjensi - bersih Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi - bersih

2010

2009

(745.004.009 ) (745.004.009 )

(494.457.500 ) (494.457.500 )

(398.710.441 ) (398.710.441 )

136.521.052 -

15.653.769 1.954.119

13.580.292 670.581

(37.011.062 ) 99.509.990

(30.395.208 ) (12.787.320 )

(31.274.825 ) (17.023.952 )

(645.494.019 )

(507.244.820 )

(415.734.393 )

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, Bank memiliki saldo transaksi komitmen dan kontinjensi dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 550.513, Rp 2.852.080 dan Rp 263.446.

96

250

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 39. KEPENTINGAN NONPENGENDALI Mutasi kepentingan nonpengendali atas kekayaan bersih Entitas Anak adalah sebagai berikut: 2011 Saldo awal tahun Penyesuaian bagian kepentingan nonpengendali Bagian kepentingan nonpengendali atas laba tahun berjalan Bagian kepentingan nonpengendali atas keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual di dalam ekuitas Entitas Anak Saldo akhir tahun

2010

27.420 (3.536 ) 3.236

(401 ) 26.719

2009

11.056 -

10.247

930

809

15.434 27.420

11.056

-

40. INFORMASI SEGMEN USAHA Segmen Operasi Tidak terdapat pendapatan dari satu konsumen eksternal atau pihak lain yang mencapai 10% atau lebih dari jumlah pendapatan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Berikut adalah informasi segmen Bank dan Entitas Anak berdasarkan segmen operasi: Jumlah Aset Konsolidasian 2011 Perbankan konvensional Perbankan Syariah Jumlah sebelum eliminasi Eliminasi

% 94,65 5,35 100,00

Aset konsolidasian

2010 %

2009 Rp

%

Rp

10.106.602.091 336.676.426

100,00 -

7.359.018.223 -

11.942.359.229 100,00 (139.796.287 )

10.443.278.517 100,00 (138.425.744 )

7.359.018.223 -

11.802.562.942

10.304.852.773

7.359.018.223

2010

2009

Rp 11.302.880.972 639.478.257

96,78 3,22

Jumlah Liabilitas Konsolidasian 2011 % Perbankan konvensional Perbankan Syariah Jumlah sebelum eliminasi Eliminasi Liabilitas konsolidasian

95,28 4,72 100,00

Rp

%

Rp

%

9.362.586.562 199.577.610

100,00 -

6.729.656.813 -

10.590.450.317 100,00 (1.020 )

9.562.164.172 100,00 (1.430 )

6.729.656.813 -

10.590.449.297

9.562.162.742

6.729.656.813

10.090.794.055 499.656.262

97

251

97,91 2,09

Rp

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 40. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan) Segmen Operasi (lanjutan) Pendapatan Bunga Konsolidasian 2011 % Perbankan konvensional Perbankan Syariah Jumlah sebelum eliminasi Eliminasi

2010 %

Rp

96,16 3,84

818.265.269 32.640.664

96,73 3,27

100,00

850.905.933 -

100,00

Pendapatan bunga konsolidasian

850.905.933

2009 Rp

702.722.213 23.720.670

%

Rp

100,00

610.436.724 -

726.442.883 100,00 (33.567 )

610.436.724 -

726.409.316

610.436.724

Laba Operasional Konsolidasian 2011 % Perbankan konvensional Perbankan Syariah Jumlah sebelum eliminasi Eliminasi

89,41 10,59 100,00

Laba operasional konsolidasian

2010 %

Rp 225.527.292 26.712.539

95,35 4,65

2009 Rp

129.061.966 6.291.467

%

Rp

100,00

63.086.820 -

252.239.831 100,00 (20.555.364 )

135.353.433 100,00 (6.082.398 )

63.086.820 -

231.684.467

129.271.035

63.086.820

Laba Tahun Berjalan Konsolidasian 2011 % Perbankan konvensional Perbankan Syariah Jumlah sebelum eliminasi Eliminasi Laba tahun berjalan konsolidasian

90,11 9,89 100,00

2010 %

Rp 187.399.206 20.558.600

Rp

Rp 46.240.495 -

207.957.806 100,00 (20.555.364 )

108.934.791 100,00 (2.132.849 )

46.240.495 -

187.402.442

106.801.942

46.240.495

98

106.279.374 2.655.417

% 100,00

252

97,56 2,44

2009

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 40. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan) Segmen Geografis Berikut ini adalah informasi segmen Bank dan Entitas Anak berdasarkan daerah geografis: 31 Desember 2011 Keterangan Pendapatan bunga dan Syariah bersih Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan Pendapatan operasional lainnya Beban umum dan administrasi, tenaga kerja dan lain-lain - bersih Laba operasional Pendapatan non operasional bersih Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak penghasilan Laba tahun berjalan Jumlah aset Jumlah liabilitas

Jadetabek

Jawa Barat

Tegal

1.369.756

Denpasar

Eliminasi

169.503.414

(83.000 )

92.267.837

(280.815 )

(174.757 )

(114.458 )

115.207.063

220.439

293.770

144.950

(20.555.362 )

95.310.860

(728.105 ) 760.664

(561.406 ) 511.027

(20.555.362 )

(127.156.311 ) 231.684.467

(1.192.632 )

(747.101 )

(2.188.834 )

(431.968 )

(236.074 )

(51.836.083 ) 210.814.680 (2.188.834 ) 11.888.631.472 13.327.250 10.536.742.503 13.327.250

(431.968 ) 27.129.277 27.129.277

(123.535.231 ) (2.331.569 ) 253.443.083 (2.474.945 ) 9.207.680 262.650.763

286.111

1.041.941

Jumlah

-

171.832.111

-

91.697.807

(20.555.362 )

(236.074 ) (20.555.362 ) 13.229.576 (139.754.633 ) 13.229.576 20.691

7.554.058 239.238.525 (51.836.083 ) 187.402.442 11.802.562.942 10.590.449.297

31 Desember 2010 Keterangan Pendapatan bunga dan Syariah bersih Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan Pendapatan operasional lainnya Beban umum dan administrasi, tenaga kerja dan lain-lain - bersih Laba operasional Pendapatan non operasional bersih Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak penghasilan Laba tahun berjalan Jumlah aset Jumlah liabilitas

Jadetabek

Eliminasi

Jumlah

(10.700.265 )

118.646.463

4.104.909

(230.986.840 )

43.378

(3.422.943 )

332.867.644

(745.688 ) 497.619

(557.046 ) 352.059

7.291.009 (2.727.290 )

(91.256.232 ) 129.271.035

485.188

(630.426 )

(653.184 )

(285.689 )

2.386.440

(530.957 )

(132.807 )

(301.125 )

(3.012.979 )

131.657.475

(25.213.095 ) 110.422.248 (530.957 ) 10.427.677.353 10.215.260 9.546.587.566 10.215.260

(132.807 ) 1.527.374 1.527.374

125.884.799

(234.969.969 ) 336.066.022

(94.816.060 ) 132.164.792 3.470.551 135.635.343

Jawa Barat

1.259.816

(21.750 )

Tegal

1.336.356

(100.000 )

174.236

(2.428.447 ) (1.016.145 )

6.951

99

253

Denpasar

865.757

(30 )

357.562 (301.125 ) (2.655.417 ) 3.858.531 (138.425.745 ) 3.858.531 (25.989 )

(24.855.533 ) 106.801.942 10.304.852.773 9.562.162.742

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 40. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan) Segmen Geografis (lanjutan) 31 Desember 2009 Keterangan Pendapatan bunga dan Syariah bersih Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan Pendapatan operasional lainnya Beban umum dan administrasi, tenaga kerja dan lain-lain - bersih Laba operasional Beban non operasional bersih Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak penghasilan Laba tahun berjalan Jumlah aset Jumlah liabilitas

Jadetabek

131.297.610

Jawa Barat

Tegal

1.253.676

(119.082.699 )

(524.375 )

162.142.260

122.221

(108.736.092 ) (1.066.192 ) 65.621.079 (214.670 )

Denpasar

23.725

14.017

22.709

309.699

(222.461 )

-

(222.461 ) 916.949 916.949

(119.315.516 )

(98.695.628 ) 63.086.820

1.017.738

(463.339 )

121.151.719

159.946.245

(1.396.444 )

65.709.757

Jumlah

(2.354.962 )

11.859.279 (3.499.856 )

56.049

(463.339 ) 5.638.928 5.638.928

(18.141 )

(13.313.872 )

(436.371 ) 1.458.777

(248.669 )

50.907.538 7.472.035.942 6.724.387.367

1.890.580

(316.252 ) (278.510 )

88.678

(14.802.219 )

Eliminasi

(482.648 )

62.333

(2.482.118 )

62.604.172

-

(1.561.458 )

(16.363.677 )

62.333 2.209.498 2.209.498

(4.043.576 ) (121.783.094 ) (3.495.929 )

46.240.495 7.359.018.223 6.729.656.813

41. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM Sejak tahun 1998, Pemerintah menjamin kewajiban bank umum meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan deposito on call, obligasi, surat berharga, pinjaman antar bank, pinjaman yang diterima, Letters of Credit, akseptasi, swap mata uang, dan liabilitas kontinjensi lainnya seperti bank garansi, standby Letters of Credit, performance bonds, dan kewajiban sejenis selain yang dikecualikan dalam keputusan ini seperti pinjaman subordinasi dan kewajiban kepada direktur, dewan komisaris, dan pihak terkait dengan Bank. Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp 100.000.000 (Rupiah penuh) diubah menjadi maksimum Rp 2.000.000.000 (Rupiah penuh). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah ditetapkan menjadi UndangUndang sejak tanggal 13 Januari 2009. Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar selama tahun 2011, 2010 dan 2009 masingmasing adalah sebesar Rp 13.930.676, Rp 12.717.158 dan Rp 8.901.850.

100

254

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. MANAJEMEN RISIKO Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko finansial maupun risiko non-finansial. Perkembangan bisnis yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan risiko kegiatan usaha Bank semakin kompleks sehingga Bank harus mampu menerapkan manajemen risiko yang baik agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan akan sangat mendukung Bank untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati. Prinsip-prinsip manajemen risiko tersebut pada dasarnya telah menjadi standar bagi dunia perbankan yang penerapannya diarahkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Sebagaimana diamanatkan ketentuan Bank Indonesia terkait penerapan manajemen risiko, Bank menyusun laporan profil risiko triwulanan secara self assessment. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko meliputi hal-hal terkait dengan upaya identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, monitoring dan pengendalian risiko termasuk pengembangan teknologi dan sistem informasi manajemen di setiap jenis risiko, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan risiko. Bank memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan contigency plan apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi. Selain komite tersebut, terdapat komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, yaitu antara lain Komite Kredit Tingkat Direksi (KKD), Assets & Liabilities Committee (ALCO), Komite Teknologi Sistem Informasi, sedangkan pada level Dewan Komisaris terdapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Semua Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lawan (counterparty) dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Dalam mengelola risiko kredit, Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya dan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Pengelolaan risiko kredit mencakup aktivitas penyaluran kredit serta eksposur risiko kredit lainnya seperti penempatan, pembelian surat-surat berharga, dan penyertaan, yang dikelola secara komprehensif baik pada tingkat portofolio maupun transaksi. Bank melakukan evaluasi atas tingkat risiko kredit terkait pemberian fasilitas kepada nasabah atau proyek, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain: i. Historis dan proyeksi kondisi keuangan, termasuk laporan posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas nasabah; ii. Riwayat hubungan kredit; iii. Kualitas, kinerja dan pengalaman dari pengelolaan nasabah; iv. Sektor industri nasabah; v. Posisi nasabah dalam persaingan industri sejenis; serta vi. Kondisi ekonomi secara umum.

101

255

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Risiko Kredit (lanjutan) Terhadap eksposur risiko kredit yang lebih khusus seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Bank melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karateristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Proses persetujuan fasilitas dengan eksposur risiko kredit dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap fasilitas harus diproses melalui komite kredit dan/atau komite lainnya. Selain itu pengelolaaan risiko kredit yang lebih spesifik juga dilakukan atas portofolio kredit maupun eksposur risiko kredit lain yang bermasalah. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan cadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Bank telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang mecakup profil risiko kredit secara terintegrasi dalam suatu manajemen risiko yang komprehensif. Dalam rangka pengendalian risiko kredit secara komprehensif, Bank terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit. a.

Risiko kredit maksimum Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat. Untuk bank garansi eksposur, maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank jika liabilitas atas bank garansi terjadi. Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan (on-statement of financial position) dan rekening administratif (off-statement of financial position), tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya. 2011 Laporan posisi keuangan konsolidasian Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Surat-surat berharga Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali Kredit yang diberikan Pendapatan bunga yang masih akan diterima Jumlah

2010

711.465.951 4.537.859

656.873.218 2.135.540

253.020.143 2.000.989

1.987.518.238 3.208.880.740

2.367.964.031 3.708.361.405

923.850.404 3.069.158.037

5.802.341.922

3.539.002.139

70.925.600 2.849.627.400

75.642.441 11.790.387.151

110.776.175 10.385.112.508

120.603.473 7.289.186.046

Eksposur maksimum risiko kredit terhadap rekening 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: Rekening administratif Fasilitas kredit yang belum digunakan Garansi yang diberikan Jumlah

2009

2011 (745.004.009 ) 37.011.062 (707.992.947 ) 102 256

administratif 2010 (494.457.500 ) 30.395.208 (464.062.292 )

pada

tanggal 2009

(398.710.441 ) (31.274.825 ) (429.985.266 )

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Risiko Kredit (lanjutan) a.

Risiko kredit maksimum (lanjutan) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur maksimum kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat Bank beroperasi. 31 Desember 2011

Keterangan Laporan posisi keuangan konsolidasian Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Surat-surat berharga Kredit yang diberikan Pendapatan bunga yang masih akan diterima Jumlah Rekening administratif Fasilitas kredit yang belum digunakan Garansi yang diberikan Jumlah

Jadetabek

Jawa Barat

Tegal

Denpasar

Jumlah

711.465.951 4.238.734

-

289.989

9.136

711.465.951 4.537.859

1.987.518.238 3.208.880.740 5.755.204.589

10.594.984

26.029.575

10.512.774

1.987.518.238 3.208.880.740 5.802.341.922

75.349.735 11.742.657.987

62.970 10.657.954

148.293 26.467.857

81.443 10.603.353

75.642.441 11.790.387.151

-

-

-

(745.004.009 ) 37.011.062 (707.992.947 )

(745.004.009 ) 37.011.062 (707.992.947 )

31 Desember 2010 Keterangan Laporan posisi keuangan konsolidasian Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Surat-surat berharga Kredit yang diberikan Pendapatan bunga yang masih akan diterima Jumlah Rekening administratif Fasilitas kredit yang belum digunakan Garansi yang diberikan Jumlah

Jadetabek

Jawa Barat

Tegal

Denpasar

Jumlah

656.873.218 2.126.051

-

1.281

8.208

656.873.218 2.135.540

2.367.964.031 3.708.361.405 3.517.664.987

1.882.999

10.225.720

9.228.433

2.367.964.031 3.708.361.405 3.539.002.139

110.559.013 10.363.548.705

34.506 1.917.505

157.072 10.384.073

25.584 9.262.225

110.776.175 10.385.112.508

-

-

-

(494.457.500 ) 30.395.208 (464.062.292 )

103

257

(494.457.500 ) 30.395.208 (464.062.292 )

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Risiko Kredit (lanjutan) a.

Risiko kredit maksimum (lanjutan) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan) Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur maksimum kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat Bank beroperasi. (lanjutan) 31 Desember 2009

Keterangan Laporan posisi keuangan konsolidasian Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Surat-surat berharga Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali Kredit yang diberikan Pendapatan bunga yang masih akan diterima Jumlah Rekening administratif Fasilitas kredit yang belum digunakan Garansi yang diberikan Jumlah

b.

Jadetabek

Jawa Barat

Tegal

Denpasar

Jumlah

253.020.143 1.990.027

-

6.206

4.756

253.020.143 2.000.989

923.850.404 3.069.158.037

-

-

-

923.850.404 3.069.158.037

70.925.600 2.835.615.460

3.186.615

301.929

10.523.396

70.925.600 2.849.627.400

120.536.693 7.275.096.364

41.873 3.228.488

3.944 312.079

20.963 10.549.115

120.603.473 7.289.186.046

(397.550.849 ) (31.240.323 ) (428.791.172 )

(2.592 ) (34.502 ) (37.094 )

-

(1.157.000 ) (1.157.000 )

(398.710.441 ) (31.274.825 ) (429.985.266 )

Risiko kredit konsentrasi Pengungkapan risiko kredit maksimum untuk komponen-komponen laporan keuangan tertentu berdasarkan konsentrasi sebelum efek mitigasi melalui penggunaan master netting dan perjanjian jaminan. Apabila instrumen keuangan dicatat berdasarkan nilai wajar, angka yang ditunjukkan mencerminkan pengungkapan risiko kredit saat ini tetapi bukan pengungkapan risiko maksimal yang dapat timbul di masa yang akan datang sebagai akibat perubahan nilai. Manajemen risiko atas kredit yang dijalankan oleh Bank antara lain adalah sebagai berikut: - Penetapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Kredit; - Penentuan limit-limit risiko kredit yang bisa ditolerir oleh Bank; - Identifikasi risiko kredit yang melekat pada produk dan aktivitas Bank; - Pengukuran risiko kredit sehingga diperoleh kebutuhan modal untuk menyerap risiko yang ada; - Pemantauan dan pengendalian risiko kredit.

104 258

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Risiko Kredit (lanjutan) c.

Agunan dan perlindungan kredit lainnya Nilai dan jenis agunan yang dibutuhkan tergantung pada penilaian risiko kredit dari counterparty. Panduan tentang jenis agunan dan parameter penilaian yang bisa diterima telah diimplementasikan. Jenis agunan utama yang diperoleh adalah tanah, bangunan, kendaraan dan piutang. Umumnya agunan yang diperlukan dalam setiap pemberian kredit sebagai sumber terakhir pelunasan kredit (‘secondary source of repayment’) dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

d.

Kualitas kredit per golongan aset keuangan Kualitas kredit aset keuangan dikelola oleh Bank dengan menggunakan panduan dari Bank Indonesia. Kualitas kredit berdasarkan golongan aset untuk beberapa aset keuangan yang memiliki risiko kredit, berdasarkan sistem credit rating Bank dijelaskan di Catatan 6,7,8,9,10,dan 12 atas laporan keuangan konsolidasian. Bank memiliki kebijakan untuk mempertahankan secara akurat dan konsisten peringkat risiko di seluruh portofolio kredit. Hal ini akan memudahkan fokus manajemen risiko yang berlaku dan perbandingan eksposur kredit di seluruh lini bisnis, daerah geografis dan produk. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diproses untuk menyediakan masukan utama untuk pengukuran risiko counterparty. Semua peringkat risiko internal yang disesuaikan dengan berbagai kategori dan diturunkan sesuai dengan kebijakan penilaian Bank. Peringkat risiko yang timbul dinilai dan diperbaharui secara berkala. Pada akhir tahun 2011, 2010 dan 2009, pemberian kredit kepada pihak berelasi dan pihak ketiga masih dalam batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Data pada tabel di bawah ini adalah konsentrasi Bank yang menggambarkan pemberian pinjaman berdasarkan sektor ekonomi dan kelompok debitur. Konsentrasi pinjaman Bank berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut: Sektor Ekonomi Perdagangan, restoran, dan hotel Lembaga pembiayaan Industri Konstruksi Real estate Jasa-jasa sosial / masyarakat Lain-lain Syariah Jumlah

2011 Rp

%

2010 Rp

%

2009 Rp

%

1.024.866.893

17,66

769.811.389

21,75

504.377.537

17,70

1.683.552.753 778.364.332 317.322.959 300.414.737

29,02 13,41 5,47 5,18

855.155.330 641.438.196 118.176.719 379.963.041

24,16 18,12 3,34 10,74

546.525.485 846.946.557 48.202.761 168.878.959

19,18 29,72 1,69 5,93

162.813.728 2,81 167.985.557 4,75 1.320.650.107 22,76 578.121.644 16,34 214.356.413 3,69 28.350.263 0,80 5.802.341.922 100,00 3.539.002.139 100,00

105 259

41.879.797 1,47 692.816.304 24,31 2.849.627.400 100,00

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Risiko Kredit (lanjutan) d.

Kualitas kredit per golongan aset keuangan (lanjutan) Loans Concentration Bank berdasarkan kelompok debitur adalah sebagai berikut: Kategori Debitur Komersial Konsumen Syariah Jumlah

2011 Rp

2010 Rp

%

2009 Rp

%

5.199.840.608 89,62 545.052.178 15,40 388.144.901 6,69 2.965.599.698 83,80 214.356.413 3,69 28.350.263 0,80 5.802.341.922 100,00 3.539.002.139 100,00

%

2.643.076.605 92,75 206.550.795 7,25 2.849.627.400 100,00

Penilaian penurunan nilai Pertimbangan utama untuk penilaian penurunan nilai kredit yang diberikan termasuk pembayaranpembayaran pokok atau bunga yang menunggak lebih dari 90 hari atau ada kesulitan atau pelanggaran yang diketahui dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak. Bank melakukan penilaian penurunan nilai dalam dua area: penilaian penyisihan penurunan nilai individual dan penilaian penyisihan penurunan nilai kolektif. Penilaian penyisihan penurunan nilai individual Bank menentukan penyisihan secara individual untuk masing-masing aset keuangan kredit diberikan kepada individu yang signifikan. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan antara lain mencakup kemungkinan rencana bisnis debitur, kemampuan untuk memperbaiki kinerja setelah adanya kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan pembayaran apabila terjadi kebangkrutan, kemungkinan adanya sumber pembayaran lainnya, jumlah yang dapat direalisasikan atas jaminan dan ekspektasi waktu arus kas. Penyisihan penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan, kecuali bila terdapat beberapa kondisi-kondisi yang mengharuskan adanya pemantauan yang lebih berhati-hati. Di bawah ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2011: Giro pada Bank Indonesia

Tidak Mengalami Penurunan Nilai

Rupiah Giro pada Bank Lain

Mengalami Penurunan Nilai

711.465.951 Tidak Mengalami Penurunan Nilai

Jumlah -

Mengalami Penurunan Nilai

711.465.951

Jumlah

Rupiah Penyisihan kerugian penurunan nilai

4.537.859 (22.277 )

-

4.537.859 (22.277 )

Jumlah - bersih

4.515.582

-

4.515.582

106 260

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Risiko Kredit (lanjutan) Penilaian penyisihan penurunan nilai individual (lanjutan) Di bawah ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2011: (lanjutan) Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Rupiah Fasilitas Sertifikat Bank Indonesia dan Fasilitas Sertifikat Bank Indonesia Syariah - bersih Call money Deposito berjangka SIMA

Tidak Mengalami Penurunan Nilai

Mengalami Penurunan Nilai

Jumlah

756.518.238 575.000.000 596.000.000 60.000.000

-

756.518.238 575.000.000 596.000.000 60.000.000

Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai

1.987.518.238 (1.200.000 )

-

1.987.518.238 (1.200.000 )

Jumlah - bersih

1.986.318.238

-

1.986.318.238

Surat-surat berharga

Tidak Mengalami Penurunan Nilai

Mengalami Penurunan Nilai

Jumlah

Tersedia untuk dijual Dimiliki hingga jatuh tempo Diperdagangkan Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai

1.644.618.690 1.518.951.750 45.310.300 3.208.880.740 (506.278 )

-

1.644.618.690 1.518.951.750 45.310.300 3.208.880.740 (506.278 )

Jumlah - bersih

3.208.374.462

-

3.208.374.462

Kredit

Tidak Mengalami Penurunan Nilai

Mengalami Penurunan Nilai

Pinjaman tetap Pinjaman konsumen Pinjaman rekening koran Pinjaman tetap dengan angsuran Lain-lain Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai

2.043.353.381 364.991.445 1.128.619.622 1.757.796.400 369.589.498 5.664.350.346 (121.983.379 )

21.828.034 23.153.457 62.517.502 19.644.992 10.847.591 137.991.576 (121.722.607 )

Jumlah - bersih

5.542.366.967

16.268.969

107 261

Jumlah 2.065.181.415 388.144.902 1.191.137.124 1.777.441.392 380.437.089 5.802.341.922 (243.705.986 ) 5.558.635.936

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Risiko Pasar Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas di masa mendatang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena adanya perubahan pada variabel pasar, seperti tingkat suku bunga, tingkat nilai tukar dan harga ekuitas. Risiko pasar melekat pada hampir seluruh kegiatan dan aktivitas Bank baik di banking book maupun di trading book. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenisnya), kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan. Untuk itu, Bank harus dan selalu melakukan identifikasi dan pemantauan dari waktu ke waktu untuk mengantisipasi adanya risiko pasar. LDR (Loan to Deposit Ratio) Bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar 63,62%, 40,22% dan 50,43%. Risiko tingkat suku bunga Dalam rangka meminimalkan risiko tingkat suku bunga, Bank melakukan upaya-upaya antara lain: - Meningkatkan fungsi dan peran Assets & Liabilities Commitee (ALCO) dalam rangka identifikasi dan penetapan tingkat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga dengan mengantisipasi fluktuasi suku bunga pasar. - Penerapan Kebijakan Assets & Liabilities Management (ALMA) untuk pihak berelasi dalam penerapan manajemen risiko Bank dan menjadi pedoman bagi unit kerja treasury dalam melakukan transaksi di pasar uang dan pasar modal seperti: i. Melakukan identifikasi risiko tingkat suku bunga yang berasal dari transaksi dan portfolio Bank pada surat-surat berharga; ii. Penetapan sistem pengukuran risiko tingkat suku bunga dengan menggunakan gap analysis atau duration analysis; dan iii. Strategi penanaman dana dan strategi pengumpulan dana. Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan berbunga pada nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2011, yang dikategorikan berdasarkan tanggal kontraktual perubahan tingkat suku bunga atau tanggal jatuh tempo, mana yang lebih dahulu:

Keterangan Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Surat-surat berharga Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah Jumlah aset keuangan Liabilitas segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Surat-surat berharga yang diterbitkan Jumlah liabilitas keuangan Jumlah selisih penilaian bunga

Jumlah

Tidak dikenakan bunga

Kurang dari 3 bulan

3-12 bulan

Lebih dari 5 tahun

1-5 tahun

711.465.951 4.515.582

711.465.951 -

4.515.582

-

-

-

1.986.318.238 3.208.374.462

-

1.852.529.276 159.492.528

133.788.962 324.474.807

2.332.923.054

391.484.073

5.558.635.936 11.469.310.169 39.263.652 9.249.008.152 818.450.553

- 2.197.159.286 711.465.951 2.016.537.386 2.655.423.055 -

1.431.915.107 46.931.222

-

-

399.815.871 10.506.538.228

199.907.936 - 8.827.783.964 1.478.846.329

-

199.907.935 199.907.935

962.771.941

711.465.951 (6.811.246.578 ) 1.176.576.726

108 262

39.263.652 7.817.093.045 771.519.331

2.439.453.218 922.023.432 4.772.376.272 1.313.507.505

4.772.376.272 1.113.599.570

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat dari ketidakmampuan Bank dalam membayar penarikan oleh nasabah, mendanai pertumbuhan aset dan memenuhi liabilitas sesuai kontrak melalui akses tak terbatas untuk pendanaan pada tingkat suku bunga pasar yang wajar. Risiko likuiditas juga timbul dalam situasi dimana Bank tidak dapat mencairkan atau menjual asetnya karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut. Langkah yang diambil oleh Bank sehubungan dengan mismatch aset dan liabilitas moneter yang jatuh tempo antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan, adalah meningkatkan pelayanan kepada nasabah simpanan, memantau perpanjangan simpanan, mencari nasabah baru serta menawarkan produk dan bunga yang menarik kepada nasabah,untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas jumlah simpanan. Di samping itu, Bank juga mengintensifkan usaha penagihan kepada debitur bermasalah dan menempatkan kelebihan dana pada surat-surat berharga yang memiliki pasar sehingga dapat dicairkan setiap saat apabila Bank membutuhkan dana. Berikut adalah tabel analisa likuiditas (sisa jangka waktu jatuh tempo) dari aset dan liabilitas Bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009: 31 Desember 2011

Aset Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Surat-surat berharga Pendapatan bunga yang masih akan diterima Beban dibayar dimuka Kredit yang diberikan Penyertaan saham Aset pajak tangguhan Aset tetap Aset takberwujud Aset lain-lain Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai

> 1 bulan 3 bulan

> 3 bulan 1 tahun

Jumlah

≤ 1 bulan

> 1 - 5 tahun

> 5 tahun

Lain-lain

32.141.355 711.465.951 4.537.859

32.141.355 711.465.951 4.537.859

-

-

-

-

-

1.987.518.238 3.208.880.740

1.853.729.276 159.998.806

-

133.788.962 324.474.807

2.332.923.054

391.484.073

-

75.642.441 11.876.320 5.802.341.922 60.469 407.243 158.518.535 1.576.334 53.061.371

-

-

2.293.488.831 -

2.546.405.600 -

962.447.491 60.469 -

75.642.441 11.876.320 407.243 158.518.535 1.576.334 53.061.371

12.048.028.778

2.761.873.247

-

2.751.752.600

4.879.328.654

1.353.992.033

301.082.244

39.263.652 9.249.008.152 818.450.553

39.263.652 6.189.566.149 705.769.331

1.627.526.896 65.750.000

1.431.915.107 46.931.222

-

-

-

399.815.871 39.176.027 3.930.347

39.176.027 3.930.347

199.907.936 -

-

-

199.907.935 -

40.804.695

(245.465.836 ) 11.802.562.942

Liabilitas Liabilitas segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Surat berharga yang diterbitkan Utang pajak Liabilitas pajak tangguhan Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain Jumlah

40.804.695

-

-

-

-

-

10.590.449.297

6.977.705.506

1.893.184.832

1.478.846.329

-

199.907.935

40.804.695

(4.215.832.259 ) (1.893.184.832 ) 1.272.906.271

4.879.328.654

1.154.084.098

260.277.549

Perbedaan jatuh tempo

1.457.579.481

Aset bersih

1.212.113.645

109

263

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Risiko Likuiditas (lanjutan) Berikut adalah tabel analisa likuiditas (sisa jangka waktu jatuh tempo) dari aset dan liabilitas Bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:(lanjutan) 31 Desember 2010

Aset Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Surat-surat berharga Pendapatan bunga yang masih akan diterima Beban dibayar di muka Kredit yang diberikan Penyertaan saham Aset pajak tangguhan Aset tetap Aset takberwujud Aset lain-lain Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai

> 1 bulan3 bulan

> 3 bulan1 tahun

Jumlah

≤ 1 bulan

> 1 - 5 tahun

> 5 tahun

Lain-lain

28.920.911 656.873.218 2.135.540

28.920.911 656.873.218 2.135.540

-

-

-

-

-

2.367.964.031 3.708.361.405

2.367.964.031 -

103.999.985

30.869.332

905.295.943

2.668.196.145

-

110.776.175 15.169.724 3.539.002.139 60.469 32.935.006 146.427.733 1.363.880 64.838.457

-

-

12.763.584 -

2.823.144.636 -

703.093.919 60.469 -

110.776.175 15.169.724 32.935.006 146.427.733 1.363.880 64.838.457

10.674.828.688

3.055.893.700

103.999.985

43.632.916

3.728.440.579

3.371.350.533

371.510.975

31.986.578 8.896.067.077 140.690.340

31.986.578 603.173.976 21.338.586

7.795.058.812 118.341.754

497.834.289 1.010.000

-

-

-

398.516.767 39.244.322

39.244.322

-

-

199.258.384 -

199.258.383 -

-

28.394.672

-

-

-

-

-

28.394.672 27.262.986

(369.975.915 ) 10.304.852.773

Liabilitas Liabilitas segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Surat berharga yang diterbitkan Utang pajak Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain

27.262.986

-

-

-

-

-

Jumlah

9.562.162.742

695.743.462

7.913.400.566

498.844.289

199.258.384

199.258.383

55.657.658

Perbedaan jatuh tempo

1.112.665.946

2.360.150.238

(455.211.373 ) 3.529.182.195

3.172.092.150

315.853.317

Aset bersih

(7.809.400.581 )

742.690.031

110

264

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Risiko Likuiditas (lanjutan) Berikut adalah tabel analisa likuiditas (sisa jangka waktu jatuh tempo) dari aset dan liabilitas Bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:(lanjutan) 31 Desember 2009 Aset Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Surat-surat berharga Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali Pendapatan bunga yang masih akan diterima Beban dibayar di muka Kredit yang diberikan Penyertaan saham Aset pajak tangguhan Aset tetap Aset takberwujud Aset lain-lain Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai

Jumlah

> 1 bulan3 bulan

≤ 1 bulan

> 3 bulan1 tahun

> 1 - 5 tahun

> 5 tahun

Lain-lain

23.240.861

23.240.861

-

-

-

-

-

253.020.143 2.000.989

253.020.143 2.000.989

-

-

-

-

-

923.850.404 3.069.158.037

923.850.404 -

69.352.500

15.969.210

522.553.343

2.461.282.984

-

70.925.600

70.925.600

-

-

-

-

-

120.603.473 9.585.288 2.849.627.400 60.469 9.930.374 162.745.424 2.182.208 15.414.201

106.359.214 -

-

1.212.680.642 -

1.121.455.163 -

409.132.381 60.469 -

120.603.473 9.585.288 9.930.374 162.745.424 2.182.208 15.414.201

7.512.344.871

1.379.397.211

69.352.500

1.228.649.852

1.644.008.506

2.870.475.834

320.460.968

23.396.838 5.658.975.574 596.749.402

23.396.838 1.033.116.655 596.749.402

3.052.653.518 -

1.573.205.401 -

-

-

-

397.484.839 15.185.076

15.185.076

-

-

198.742.420 -

198.742.419 -

-

7.576.835

-

-

-

-

-

7.576.835 30.288.249

(153.326.648 ) 7.359.018.223

Liabilitas Liabilitas segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Surat berharga yang diterbitkan Utang pajak Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain Jumlah

30.288.249

-

-

-

-

-

6.729.656.813

1.668.447.971

3.052.653.518

1.573.205.401

198.742.420

198.742.419

37.865.084

(344.555.549 )) 1.445.266.086

2.671.733.415

282.595.884

Perbedaan jatuh tempo

782.688.058

Aset bersih

629.361.410

(289.050.760 )

(2.983.301.018 )

Risiko Operasional Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Bank menerapkan manajemen risiko operasional dengan sasaran memastikan bahwa Bank telah melakukan proses manajemen risiko yang meliputi risk identification, risk assessment, risk evaluation, risk mitigation serta dilakukan monitoring dan reporting atas pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan akhir memaksimalkan benefit dari suatu produk atau proses dengan potensi risiko operasional yang telah diperhitungkan.

111 265

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Risiko Operasional (lanjutan) Pengawasan oleh Direksi dan Komisaris Bank atas profil risiko dan pelaksanaan manajemen risiko dilakukan melalui rapat Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain kebijakan dan metode tersebut di atas, Bank juga telah menerapkan upaya yang terus menerus dikembangkan untuk membangun lingkungan budaya yang mendukung pelaksanaan manajemen risiko operasional. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan pada tiga lini pertahanan (three line of defense) yaitu pemberdayaan unit bisnis sebagai lini pertahanan pertama, pembentukan fungsi manajemen risiko operasional sebagai lini pertahanan kedua dan koordinasi kerja dengan Internal Audit sebagai lini pertahanan ke tiga. Risiko Hukum Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis tersebut antara lain disebabkan adanya, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang tidak sempurna. Sebagai sebuah perusahaan yang berdiri dalam yuridiksi hukum Indonesia, Bank harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku regulator industri perbankan di Indonesia. Selain itu, Bank juga harus mengikuti segala bentuk peraturan perundangan yang berlaku di masyarakat baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Bank. Kegagalan Bank dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku dapat mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Bank. Apabila tuntutantuntutan hukum yang diajukan kepada Bank memiliki nilai yang material, maka hal tersebut dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja keuangan Bank. Untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, Bank memiliki Divisi General Legal Counsel. Divisi tersebut memiliki peranan: 1) melakukan analisa hukum atas produk dan aktivitas baru serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan aktivitas tersebut; 2) memberikan analisa/advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi; 3) memberikan advis atas eksposur hukum akibat perubahan ketentuan atau peraturan; 4) memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Bank dengan pihak ketiga; 5) melakukan pemeriksaan berkala atas perjanjian yang telah dibuat; 6) memantau risiko hukum yang ada di cabang-cabang Bank. Dengan adanya divisi tersebut, maka kebijakan hukum dan standar dokumen hukum yang terkait dengan produk atau fasilitas perbankan yang ditawarkan oleh Bank kepada masyarakat, dimana kebijakan hukum dan standar dokumen hukum dimaksud dibuat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan kepentingan aspek yuridis dari Bank. Selain itu, Bank juga memiliki divisi Litigasi yang salah satu fungsinya adalah menangani setiap permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi agar risiko hukum yang mungkin timbul dapat diminimalisir seminimal mungkin. Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan memantau perkembangan kasus-kasus hukum yang terjadi dan mengambil lesson learnt dari kasus-kasus tersebut. Penanganan kasus hukum yang dilakukan pada Bank senantiasa memperhitungkan potensi kerugian baik atas penyelesaian kasus secara damai ataupun melalui jalur pengadilan. Bank juga memberikan perhatian khusus atas kasus hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian secara signifikan.

112

266

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bank. Kegagalan Bank dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap Bank. Apabila risiko ini dihadapi oleh Bank, maka dalam waktu singkat dapat terjadi penurunan atau hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Bank yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan volume aktivitas Bank. Corporate Secretary setiap hari melakukan monitoring pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media. Sedangkan monitoring atas keluhan nasabah yang disampaikan langsung ke Bank dilakukan oleh grup Service Quality untuk kemudian ditindaklanjuti penyelesaiannya. Untuk pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media selanjutnya dibuatkan klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah yang ditempuh Bank. Upaya mitigasi risiko reputasi juga dilakukan saat Bank meluncurkan produk/layanan/program baru dengan menganalisa risiko reputasi yang mungkin timbul dan bagaimana mengantisipasi risiko tersebut. Demikian pula, untuk informasi yang material atau yang penting untuk diketahui oleh nasabah, Corporate Secretary juga menyiapkan panduan untuk para frontliner dan spokespersons agar mereka bisa menjelaskan informasi tersebut secara benar dan proporsional kepada nasabah. Risiko Stratejik Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Ketidakmampuan Bank dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis Bank di masa yang akan datang. Bank mengelola risiko stratejik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan komite-komite pengawasan dan eksekutif, yang turut mempengaruhi dan berdampak pada langkah-langkah bisnis yang akan diambil dalam kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan. Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi unit usaha syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri Perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia. Selain itu, Bank juga tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya seperti: peraturan yang mengatur Penjaminan Simpanan, Perseroan Terbatas, Perpajakan dan peraturan di bidang pasar modal (BAPEPAM-LK dan Bursa Efek) dan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Pada umumnya, risiko kepatuhan melekat pada Bank sebagai sebuah lembaga perbankan, seperti: risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); Kualitas Aset Produktif; Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN); Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); penerapan tata kelola yang baik (GCG) dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Bank. Bank melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan bantuan kepada unit bisnis dan unit operasional dalam hal pengembangan produk dan aktivitas baru dan secara aktif melakukan penilaian terhadap kebijakan Pedoman dan Prosedur Internal yang dimiliki oleh Bank untuk memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah diakomodir sedemikian rupa dan selanjutnya untuk dipatuhi dalam pelaksanaannya.

113 267

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 43. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Bank memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya. Nilai tercatat Nilai wajar 2011 Aset Keuangan: Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain - bersih Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih Surat-surat berharga - bersih Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah bersih Pendapatan bunga yang masih akan diterima

32.141.355 711.465.951 4.515.582 1.986.318.238 3.208.374.462

32.141.355 711.465.951 4.515.582 1.986.318.238 3.208.374.462

5.558.635.936 75.642.441

5.558.635.936 75.642.441

11.577.093.965

11.577.093.965

39.263.652 9.249.008.152 818.450.553 399.815.871 40.804.695

39.263.652 9.249.008.152 818.450.553 399.815.871 40.804.695

Jumlah Liabilitas Keuangan

10.547.342.923

10.547.342.923

2010

Nilai tercatat

Jumlah Aset Keuangan Liabilitas Keuangan: Liabilitas segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Surat berharga yang diterbitkan Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain

Nilai wajar

Aset Keuangan: Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain - bersih Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih Surat-surat berharga - bersih Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah bersih Pendapatan bunga yang masih akan diterima

28.920.911 656.873.218 2.130.049 2.367.964.031 3.690.205.406

28.920.911 656.873.218 2.130.049 2.367.964.031 3.708.361.406

3.187.219.009 110.776.175

3.187.219.009 110.776.175

10.044.088.799

10.062.244.799

Liabilitas segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Surat berharga yang diterbitkan Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain

31.986.578 8.896.067.077 140.690.340 398.516.767 27.262.986

31.986.578 8.896.067.077 140.690.340 398.516.767 27.262.986

Jumlah Liabilitas Keuangan

9.494.523.748

9.494.523.748

Jumlah Aset Keuangan Liabilitas Keuangan:

114 268

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 43. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) a.

Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan pendapatan bunga yang masih akan diterima. Nilai tercatat dari giro pada Bank Indonesia dan bank lain dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar. Estimasi nilai wajar terhadap pendapatan bunga yang masih akan diterima ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk hutang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun sehingga nilai tercatat dari pendapatan bunga yang masih akan diterima adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

b.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Nilai tercatat dari penempatan dan simpanan overnight dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar. Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk hutang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

c.

Surat-surat berharga Nilai wajar untuk efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan yield yang serupa.

d.

Kredit yang diberikan Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat setelah dikurangi oleh beban penurunan nilai. Estimasi nilai wajar dari pinjaman yang diberikan mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar.

e.

Liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain dan beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga, adalah sebesar jumlah terhutang ketika hutang tersebut dibayarkan. Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas segera, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga hutang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun sehingga nilai tercatat dari simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain dan beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

115

269

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 44. MANAJEMEN MODAL Tujuan utama dari kebijakan Bank atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Bank saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang, dan untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank telah efisien. Bank menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang didasarkan pada permodalan dan persyaratan likuiditas Bank. Kebutuhan permodalan Bank juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis. Rencana Permodalan disusun oleh Dewan Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang optimal. Bank telah melakukan perhitungan kecukupan modal berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, dimana modal yang dimiliki diklasifikasikan dalam 2 Tier yaitu Modal Tier I & Modal Tier II. Pada tahun 2011, Bank telah meningkatkan modal melalui Penawaran Umum Terbatas V, tanpa penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan pelaksanaan waran sebesar Rp 245.122.357 (Catatan 24). Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak eksternal sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar: 2011 Konsolidasi Modal Tier I Tier II Jumlah Modal

1.148.577.209 102.932.989 1.251.510.198

Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit 7.434.639.123 Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional 254.794.375 Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar 29.368.989 Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional 16,28% Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar 16,21% Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan 8,00%

116 270

2010

2009

676.467.045 109.616.553 786.083.598

568.117.179 132.962.832 701.080.011

4.771.742.999

3.501.514.290

208.953.000

-

1.065.317.016

11.480.836

15,78%

20,02%

13,00%

19,96%

8,00%

8,00%

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 44. MANAJEMEN MODAL (lanjutan) 2011 Bank Modal Tier I Tier II Jumlah Modal

1.078.338.535 28.995.224 1.107.333.759

Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit 7.165.984.136 Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional 254.794.375 Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar 29.368.989 Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional 14,92% Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar 14,86% Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan 8,00%

2010

2009

607.712.126 38.270.111 645.982.237

509.216.698 72.763.408 581.980.106

4.709.633.537

3.439.404.549

208.953.000

-

1.065.317.000

11.443.850

13,72%

16,92%

10,80%

16,86%

8,00%

8,00%

Untuk tujuan perbandingan, perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank per 31 Desember 2010 dan 2009 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian perhitungan KPMM per 31 Desember 2011. 45. RASIO ASET PRODUKTIF TERHADAP JUMLAH ASET Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap total aset produktif pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 1,40%, 1,98%, dan 1,68%. Tabel berikut menyajikan rasio produktif sebelum dikurangi penyisihan kerugian terhadap jumlah aset:

Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, tidak termasuk penempatan non performing Surat-surat berharga, tidak termasuk suratsurat berharga non performing Efek yang dibeli dengan janji dibeli kembali Kredit yang diberikan, tidak termasuk kredit non performing Penyertaan saham, tidak termasuk investasi saham non performing Jumlah aset produktif

117 271

2011 % 0,04

2010 % 0,02

2009 % 0,03

16,82

22,98

12,50

27,18 0,00

34,00 0,00

39,65 0,45

45,93

32,97

36,89

0,00

1,38

1,62

89,97

91,35

91,14

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 46. INFORMASI PENTING LAINNYA

Rasio Aset Tetap Terhadap Modal Rasio Kredit yang diberikan Terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) Rasio Kredit yang tergolong Non Performing Loan (NPL) terhadap total kredit Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif Rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata aset (ROA) Rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas (ROE)

2011 % 18,02

2010 % 35,44

2009 % 31,30

63,62

40,22

50,43

2,38

5,03

3,02

78,33

88,21

92,05

1,33

1,98

1,16

2,65

1,71

1,10

24,91

18,41

8,95

47. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK 50 (REVISI 2006) DAN PSAK 55 (REVISI 2006) Sebagaimana tercantum dalam Catatan 2ah, Bank telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK 55 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” secara prospektif sejak 1 Januari 2010. Dampak atas transisi PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) terhadap saldo awal laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Aset Giro pada bank lain - bersih (Catatan 6) Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih (Catatan 7) Kredit yang diberikan - bersih (Catatan 12) Aset pajak tangguhan (Catatan 23) Ekuitas Saldo laba

Sebelum disesuaikan

Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006)

Setelah disesuaikan

1.980.979

18.693

1.999.672

916.800.404

7.050.000

923.850.404

2.713.514.081 9.930.374 193.496.366

91.610 (1.999.652 ) 5.160.651

2.713.605.691 7.930.722 198.657.017

Penyesuaian transisi di atas berasal dari penilaian ulang atas penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan penyesuaian nilai wajar sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2006).

118

272

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 48. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Efektif tanggal 1 Januari 2010, komponen kas dan setara kas telah diubah seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2e. Oleh karenanya, laporan arus kas komparatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 disajikan kembali sebagai berikut: 2009 Dilaporkan sebelumnya ARUS KAS DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI Beban umum dan administrasi Beban tenaga kerja Pendapatan (beban) non operasional - bersih Penurunan (kenaikan) aset operasi: Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Surat-surat berharga Aset lain-lain Kenaikan liabilitas operasi: Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Disajikan kembali

(25.135.391) (51.460.078) (615.508)

(24.058.623) (51.536.264) (492.792)

(539.645.079) (440.923.947) (1.616.622)

(371.571.447) (585.316)

-

ARUS KAS DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI Pembelian aset tetap Penjualan aset tetap ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pinjaman subordinasi KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

(11.998.550) 822.848

4.232.505

(12.074.737) 700.132

1.000.583

-

278.261.993

1.271.464.897

-

923.850.404

-

69.352.500

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN Kas dan setara kas terdiri dari: Penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal akuisisi Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal akuisisi

119

273

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 49. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS ANAK - SYARIAH Sebagaimana dinyatakan dalam Catatan 1c, Entitas Anak mengubah operasi dari bank konvensional ke bank syariah. Posisi keuangan dan kinerja Entitas Anak sebelum perubahan operasi pada tanggal 31 Maret 2010 berdasarkan laporan auditor independen lain tertanggal 1 September 2010 adalah sebagai berikut: 31 Maret 2010 (3 Bulan) ASET Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Surat-surat berharga Kredit yang diberikan - bersih Penyertaan saham - bersih Pendapatan bunga yang masih akan diterima Aset tetap - bersih Beban dibayar di muka Aset lain-lain - bersih

408.315 18.047.159 563.866 106.576.000 27.381.437 29.174 1.847.680 8.993.621 4.950.268 910.236

JUMLAH ASET

169.707.756

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera Simpanan nasabah Bunga yang masih harus dibayar Utang pajak Liabilitas imbalan pasca kerja Liabilitas lain-lain

91.125 47.823.244 97.864 123.557 252.766 290.220

JUMLAH LIABILITAS

48.678.776

EKUITAS Modal saham Dana setoran modal Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual Cadangan umum Saldo laba

90.000.000 20.000.000 707.700 606.382 9.714.898

JUMLAH EKUITAS

121.028.980

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

169.707.756

120

274

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 49. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS ANAK - SYARIAH (lanjutan) 31 Maret 2010 (3 Bulan) PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Bunga Bunga Provisi dan komisi kredit

4.832.668 26.762

Jumlah pendapatan bunga

4.859.430

Beban bunga

(1.762.568 )

Pendapatan bunga - bersih

3.096.862

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan operasional lainnya

2.239.477

Beban operasional lainnya Beban penyisihan kerugian aset produktif Beban umum dan administrasi

(587.000 ) (1.784.152 )

Jumlah beban operasional lainnya

(2.371.152 )

Jumlah beban operasional - bersih

(131.675 )

LABA OPERASIONAL

2.965.187

PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH

595.143

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

3.560.330

PAJAK PENGHASILAN

-

LABA BERSIH

3.560.330

50. REKLASIFIKASI AKUN Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2010, 2009 dan 2008 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun 2011 sebagai berikut: Dilaporkan sebelumnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Giro pada Bank Indonesia Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

674.473.218 2.350.364.031

121 275

31 Desember 2010 Reklasifikasi

(17.600.000 ) 17.600.000

Setelah reklasifikasi

656.873.218 2.367.964.031

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 50. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) Dilaporkan sebelumnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (lanjutan) Surat-surat berharga - Tersedia untuk dijual: Surat Berharga Syariah Negara - Nilai wajar: IFR006 IFR007 Surat Utang Negara - Nilai wajar: FR0006

31 Desember 2010 (lanjutan) Reklasifikasi

-

Obligasi Korporasi - Nilai wajar: PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) - Sukuk Ijarah PLN VB 2010

176.416.000 63.035.500

176.416.000 63.035.500

261.503.500

(239.451.500 )

22.052.000

48.781.500

(4.230.000 )

44.551.500

4.230.000

4.230.000

-

PT Aneka Gas Tbk PT Aneka Gas Tbk - Sukuk Ijarah Aneka Gas 2008

2.056.000

PT Summarecon Agung Tbk PT Summarecon Agung Tbk Sukuk Ijarah Summarecon 2008

4.400.000

PT Indosat Tbk PT Indosat Tbk - Sukuk Ijarah Indosat 2007 PT Indosat Tbk - Sukuk Ijarah Indosat 2008

3.967.900

-

-

Surat-surat berharga - Diperdagangkan: Surat Berharga Syariah Negara - Nilai wajar: IFR006 Surat Utang Negara - Nilai wajar: SBSN RI IFR006

Setelah reklasifikasi

(2.056.000 ) 2.056.000 (4.400.000 ) 4.400.000 (3.967.900 )

2.056.000 4.400.000 -

-

2.971.500

2.971.500

-

996.400

996.400

-

288.413.697

288.413.697

288.413.697

(288.413.697 )

-

Agunan yang diambil alih - bersih Aset lain-lain: Agunan yang diambil alih - bersih

5.949.255

(5.949.255 )

-

Goodwill - bersih Aset takberwujud: Goodwill - bersih

1.363.880

-

-

Laporan Laba Rugi Konsolidasian Pendapatan bunga dan Syariah: Bunga Provisi dan komisi

687.336.891 15.385.322

Pendapatan Operasional Lainnya: Keuntungan atas kenaikan nilai wajar surat berharga yang diperdagangkan - bersih Beban Operasional Lainnya: Lain-lain - bersih

17.662.196

122 276

5.949.255 (1.363.880 ) 1.363.880

5.949.255 1.363.880

15.385.322 (15.385.322 )

702.722.213 -

18.074.123

18.074.123

(18.074.123 )

(411.927 )

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 50. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) Dilaporkan sebelumnya Laporan Arus Kas Konsolidasian Arus Kas dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi: Surat-surat berharga yang diperdagangkan Arus Kas dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi: Pembelian surat-surat berharga tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo Kas dan setara kas terdiri dari: Giro pada Bank Indonesia Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal akuisisi

31 Desember 2010 (lanjutan) Reklasifikasi

(106.891.154 )

3.068.350.106

2.961.458.952

-

(3.068.350.106 )

(3.068.350.106 )

674.473.218

(17.600.000 )

2.350.364.031

17.600.000 31 Desember 2009

Dilaporkan sebelumnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Agunan yang diambil alih - bersih Aset lain-lain: Agunan yang diambil alih - bersih

Reklasifikasi

8.765.800 -

Goodwill - bersih Aset takberwujud: Goodwill - bersih

2.182.208

Laporan Laba Rugi Konsolidasian Pendapatan Operasional Lainnya: Keuntungan atas kenaikan nilai wajar surat berharga yang diperdagangkan - bersih Beban Operasional Lainnya: Lain-lain - bersih

(2.182.208 )

Setelah reklasifikasi

8.765.800 2.182.208

-

438.200

438.200

(438.200 )

(76.187 )

(11.448.269 )

102.969.874

(12.074.737 )

76.187

(371.571.447 )

5.074.373.404

4.702.801.957

(5.074.373.404 )

(5.074.373.404 )

-

123 277

8.765.800

2.367.964.031

2.182.208

103.046.061

Arus Kas dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi: Surat-surat berharga yang diperdagangkan Arus Kas dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi: Pembelian surat-surat berharga tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo

(8.765.800 )

656.873.218

-

(11.010.069 )

Laporan Arus Kas Konsolidasian Arus Kas dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi: Pendapatan operasional lainnya Arus Kas dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi: Pembelian aset tetap

Setelah reklasifikasi

(11.998.550 )

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 50. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) 1 Januari 2009/31 Desember 2008 Dilaporkan Setelah sebelumnya Reklasifikasi reklasifikasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Agunan yang diambil alih - bersih Aset lain-lain: Agunan yang diambil alih - bersih

8.715.493

(8.715.493 )

-

Goodwill - bersih Aset tak berwujud: Goodwill - bersih

8.715.493

3.000.536

8.715.493

(3.000.536 )

-

3.000.536

3.000.536

51. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Efektif sejak 1 Januari 2011, sehubungan dengan diberlakukannya PSAK 1 (Revisi 2009) mengenai “Penyajian Laporan Keuangan” seperti diungkapkan pada Catatan 2ai, “Hak Minoritas” telah diubah menjadi “Kepentingan Nonpengendali” dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Sebelum 1 Januari 2011, Hak Minoritas disajikan secara terpisah di antara liabilitas dan ekuitas, sehingga laporan keuangan konsolidasian tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008 disajikan kembali. Dampak dari penyajian kembali terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut: 31 Desember 2010 Sebelum Setelah penyajian penyajian kembali kembali LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN HAK MINORITAS

27.420

-

-

27.420

742.662.611

742.690.031

10.304.852.773

10.304.852.773

LABA SEBELUM PAJAK

131.657.475

131.657.475

Beban pajak penghasilan - bersih

(24.855.533)

(24.855.533)

EKUITAS Kepentingan nonpengendali JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

HAK MINORITAS

(930)

-

LABA TAHUN BERJALAN

106.801.012

106.801.942

Diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali

-

106.801.012 930

124 278

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 51. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 1 Januari 2009/31 Desember 2008 Sebelum Setelah penyajian penyajian kembali kembali LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN HAK MINORITAS

10.247

-

-

10.247

527.949.650

527.959.897

5.625.107.568

5.625.107.568

LABA SEBELUM PAJAK

44.786.384

44.786.384

Beban pajak penghasilan - bersih

(9.523.789)

(9.523.789)

EKUITAS Kepentingan nonpengendali JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

HAK MINORITAS

(1.053)

-

LABA TAHUN BERJALAN

35.261.542

35.262.595

Diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali

-

35.261.542 1.053

52. STANDAR AKUNTANSI BARU Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) serta mencabut beberapa PSAK tertentu. Standar-standar akuntansi keuangan tersebut akan berlaku efektif sebagai berikut: Efektif yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2012: Standar akuntansi baru: -

PSAK 10 (Revisi 2010) : Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing. PSAK 13 (Revisi 2011) : Properti Investasi. PSAK 16 (Revisi 2011) : Aset Tetap. PSAK 18 (Revisi 2010) : Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya. PSAK 24 (Revisi 2010) : Imbalan Kerja. PSAK 26 (Revisi 2011) : Biaya Pinjaman. PSAK 28 (Revisi 2010) : Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian. PSAK 30 (Revisi 2011) : Sewa. PSAK 33 (Revisi 2011) : Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum. PSAK 34 (Revisi 2010) : Kontrak Konstruksi. PSAK 36 (Revisi 2010) : Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa. PSAK 45 (Revisi 2011) : Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. PSAK 46 (Revisi 2010) : Akuntansi Pajak Penghasilan. PSAK 50 (Revisi 2010) : Instrumen Keuangan: Penyajian. PSAK 53 (Revisi 2010) : Pembayaran Berbasis Saham. PSAK 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. PSAK 56 (Revisi 2010) : Laba per Saham. 125 279

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 52. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan) Efektif yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2012: (lanjutan) Standar akuntansi baru: (lanjutan) -

PSAK 60 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan. PSAK 61 : Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah. PSAK 62 : Kontrak Asuransi. PSAK 63 : Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi. PSAK 64 : Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral. ISAK 13 : Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri. ISAK 15 : PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya. ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa. ISAK 18 : Bantuan Pemerintah - Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi. ISAK 19 : Aplikasi Pendekatan Penyajian Kembali pada PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi. ISAK 20 : Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya. ISAK 22 : Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan. ISAK 23 : Sewa Operasi - Insentif. ISAK 24 : Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa. ISAK 25 : Hak Atas Tanah. ISAK 26 : Penilaian Ulang Derivatif Melekat.

Pencabutan standar akuntansi: - PSAK 11: Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing (pencabutan melalui PSAK 10 R). - PSAK 27 : Akuntansi Koperasi. - PSAK 29 : Akuntansi Minyak dan Gas Bumi. - PSAK 39 : Akuntansi Kerja Sama Operasi. - PSAK 44 : Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate. - PSAK 52 : Mata Uang Pelaporan (pencabutan melalui PSAK 10 R). - ISAK 4: Alternatif Perlakuan yang Diizinkan atas Selisih Kurs (pencabutan melalui PSAK 10 R). Efektif yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2013: Pencabutan standar akuntansi: PSAK 51: Akuntansi Kuasi-Reorganisasi (PPSAK 10). Bank masih sedang mengevaluasi dampak dari revisi Standar Akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasiannya. 53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN a. Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pada tanggal 15 Maret 2012, Bank menyampaikan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas SKP kurang bayar untuk tahun 2008 atas pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, hasil dari surat keberatan ini belum diperoleh. 126 280

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan) b. Pelunasan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria Tahun 2007 Pada tanggal 20 Maret 2012, Bank telah melunasi Obligasi Bank Victoria II Tahun 2007 sebesar Rp 200.000.000 dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria I Tahun 2007 sebesar Rp 200.000.000 serta telah membayar bunga obligasi yang jatuh tempo sebesar Rp 12.250.000. c. Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria Tahun 2012 Pada tanggal 11 April 2012, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Awal kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui surat No. 021/DIR-EKS/04/12 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap sebanyak-banyaknya sebesar Rp 200.000.000 dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap sebanyak-banyaknya sebesar Rp 300.000.000. 54. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Bank sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, dengan laporan auditor independen No. 0069/T&T-GA/JT-1/2012 tertanggal 26 Maret 2012. Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 dan untuk memenuhi persyaratan Bapepam-LK, laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas diterbitkan kembali dengan beberapa tambahan penyajian dan pengungkapan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian (Catatan 1a, 1b, 1d, 1e, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 25, 29, 37, 40, 42, 43, 45, 50, 53, 55 dan 56). 55. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS Rincian aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut: 2011 Penghapusbukuan kredit yang diberikan (Catatan 12) Kerugian (keuntungan) atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual

127 281

2010

2009

46.866.208

19.248.504

41.623.442

23.185.027

(23.617.370 )

55.761.907

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 56. PENYAJIAN KEMBALI SURAT-SURAT BERHARGA Bank menyajikan kembali surat-surat berharga pada tanggal 31 Desember 2010 untuk mencerminkan penyesuaian atas pencatatan surat-surat berharga. Rincian surat-surat berharga pada tanggal 31 Desember 2010 sebelum dan setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut: Sebelum penyajian kembali Surat-surat berharga - Tersedia untuk dijual: Reksadana: Nilai perolehan Kenaikan (kerugian) nilai yang belum direalisasi Nilai wajar Obligasi Korporasi: Nilai perolehan Kenaikan nilai yang belum direalisasi Nilai wajar

Penyesuaian

620.730.631

6.254.133

626.984.765

302.504 621.033.135

(6.556.637 ) (302.504 )

(6.254.133) 620.730.632

718.105.400

(354.546.400 )

363.559.000

11.875.097 729.980.497

(1.654.597 ) (356.200.997 )

10.220.500 373.779.500

-

224.259.167

224.259.167

-

15.192.333 239.451.500

15.192.333 239.451.500

-

115.000.000

115.000.000

-

2.052.000 117.052.000

2.052.000 117.052.000

1.351.013.632

-

1.351.013.632

Surat Berharga Syariah Negara: Nilai perolehan Kenaikan nilai yang belum direalisasi Nilai wajar Surat Utang Negara: Nilai perolehan Kenaikan nilai yang belum direalisasi Nilai wajar Jumlah surat-surat berharga - Tersedia untuk dijual - bersih

Setelah penyajian kembali

57. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Manajemen Bank dan Entitas Anak bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang diselesaikan dan disetujui pada tanggal 15 Mei 2012.

128 282

XVI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI 1. UMUM Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Informasi lebih lengkap, dapat dilihat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Pelunasan pokok Obligasi dan/atau pembayaran bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan, seperti yang tertera pada Bab ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai pemegang Obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk menerima pelunasan pokok Obligasi, pembayaran bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi ke luar Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal Indonesia dan kepeutusan RUPO. 2. SYARAT-SYARAT OBLIGASI ­ erseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun P kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut: 2.1. Nama Obligasi: Obligasi diberi nama Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap. 2.2. Utang Pokok Obligasi: Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. 2.3. Jatuh Tempo Obligasi: 1)

Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi:



Tanggal jatuh tempo Obligasi merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 27 Juni 2017, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, khususnya ketentuan Pasal 15.12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

2)

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

3)

Tata cara pembayaran Pokok Obligasi 1)

Pokok Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

2)

Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.

3)

Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan

283

pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan. 2.4. Bunga Obligasi: a.

Sifat dan besarnya tingkat bunga:



Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun.

b.

Jadwal dan periode pembayaran:



Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, yaitu sebagai berikut: Bunga Ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tanggal Pembayaran 27 September 2012 27 Desember 2012 27 Maret 2013 27 Juni 2013 27 September 2013 27 Desember 2013 27 Maret 2014 27 Juni 2014 27 September 2014 27 Desember 2014

Bunga Ke11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tanggal Pembayaran 27 Maret 2015 27 Juni 2015 27 September 2015 27 Desember 2015 27 Maret 2016 27 Juni 2016 27 September 2016 27 Desember 2016 27 Maret 2017 27 Juni 2017

c.

Penghitungan bunga:



Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

d.

Tata cara pembayaran bunga: 1)

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.



Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2)

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening Obligasi.

3)

Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.

4)

Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

2.5. Obligasi Merupakan Bukti Hutang: a.

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

b.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

2.6. Pendaftaran Obligasi di KSEI:

284

a.

Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

b.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

2.7. Penarikan Obligasi :

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2.8. Pengalihan Obligasi:

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

2.9. Satuan Perdagangan Obligasi:

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/ atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/ atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

2.10. Pembelian Kembali Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1.

Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;

2.

Perseroan pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;

3.

Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

4.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

5.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;

6.

Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.

7.

Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;

8.

Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali Obligasi dimulai;

9.

Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang: a)

Periode penawaran pembelian kembali;

b)

Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;

c)

Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;

d)

Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;

e)

Tata cara penyelesaian transaksi;

f)

Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;

g)

Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;

h)

Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan

285

i)

Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali; 11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi; 12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan : a)

Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;

b)

Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan

c)

Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

13. Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain: a)

Jumlah Obligasi yang telah dibeli;

b)

Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;

c)

Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan

d)

Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

14. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan. 15. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: a)

Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO , hak suara, dan hak memperoleh bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

b)

Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

2.11. Jaminan Umum: Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. 2.12. Sanksi: Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi khususnya Pasal 6.3.(i) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya. 2.13. Lain-lain: a. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.

b. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari Pemegang Obligasi. c. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya

sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.

286

d. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

3. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa: 1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) adalah sebagai berikut: Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

2.

a.

Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi.

b.

Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor;

c.

Melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan pengendalian atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak untuk melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan pengendalian, yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi, kecuali melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan pengendalian perusahaan dibidang perbankan dan/atau jasa keuangan (dan kegiatan operasionil sehari-hari) yang dilakukan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Moneter sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d.

Mengubah bidang usaha utama Perseroan;

e.

Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan.

f.

Melakukan transaksi dengan pihak ter Afiliasi-nya kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan atau setidak-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan ter Afiliasi-nya dalam transaksi yang lazim;

g.

Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain dan mengijinkan Entitas Anak memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali: -

Pemberian pinjaman yang dilakukan sesuai dengan kegiatan usahanya dan pemberian pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dan/atau karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Entitas Anak (bila ada);

-

Penyertaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung

lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan

wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3.

Perseroan berkewajiban untuk: (i)

Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

287

(ii) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut diatas, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda dihitung berdasarkan hari yang lewat, terhitung sejak tanggal pembayaran hingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, satu dan lain hal menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran. Denda yang dibayar oleh Perseroan akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimiliki. (iii) Mengupayakan untuk mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong “Cukup Baik” sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. (iv) Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum; (v) memelihara sistem akuntansi dan pengawasan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan/atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatancatatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia; (vi) segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan dan segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain; (vii) membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya; (viii) dengan tidak mengenyampingkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekeningrekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. (ix) mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya dikemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, serta keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan direksi Bank Indonesia dan peraturan bank Indonesia serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; (x) memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa; (xi) memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan; (xii) mempertahankan bidang usaha utama Perseroan; (xiii) menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh Bapepam dan LK kepada Wali Amanat, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas: a.

laporan keuangan Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada Bapepam dan LK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK, mana yang lebih dahulu;

b.

laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambatlambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK dalam rangka penelaahan terbatas atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender

288

setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Bapepam dan LK, mana yang lebih dahulu; c.

laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal laporan keuangan triwulan atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Bapepam dan LK dan/atau Bursa Efek.

(xiv) memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas : a.

setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

b.

perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

c.

terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;

d.

setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatiif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

e.

setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

(xv) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14-12-2006 (empat belas Desember dua ribu enam) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang berikut pengubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan Pemeringkat: (i)

Pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi belum dilunasi, dan Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan tahunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum periode peringkatan terakhir berakhir, dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bepepam dan LK , Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil Pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

(ii) Pemeringkatan atas Obligasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban atas Obligasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi dan Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bepepam dan LK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru pernyataan atau pendapat tersebut. (iii) Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bapepam dan LK , Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurangkurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. (xvi) menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). (xvii) menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. 289

4.

KELALAIAN PERSEROAN

1.

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini: a.

Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau

b.

Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi (selain huruf a diatas); atau

c.

Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

d.

Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

2.

Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:



Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam: a.

Angka 1 huruf a diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b.

Angka 1 huruf d diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

c.

Angka 1 huruf b dan c diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;



maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.



Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3.

Apabila: a)

Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau

b)

Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; atau

c)

Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau

d)

Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang

290

menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau e)

Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;



maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

5.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuanketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek. 1.

2.

RUPO diadakan untuk tujuan antara lain: a.

mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

b.

menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

c.

memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

d.

mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

e.

Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan: a.

Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi III yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

b.

Perseroan;

c.

Wali Amanat; atau

d.

Bapepam dan LK.

3.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4.

Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Bapepam dan LK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5.

Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO. a.

Pengumumam RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

291

berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan. b.

Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

c.

Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

d.

Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:

e. 6.

7.

1)

tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;

2)

agenda RUPO;

3)

pihak yang mengajukan usulan RUPO;

4)

Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan

5)

kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

Tata cara RUPO: a.

Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

b.

Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

c.

Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

d.

Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

e.

Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

f.

Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

g.

Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

h.

Sebelum pelaksanaan RUPO: 1)

Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;

2)

Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;

3)

Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

i.

RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

j.

RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.

k.

Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

l.

Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:

292

a.

Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi diatur sebagai berikut: 1)

Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua. (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga. (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

2)

Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua. (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga. (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

3)

Apabila RUPO dimintakan oleh Bapepam dan LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua. (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga. (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1)

dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

293

2)

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

3)

RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

4)

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

5)

RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8.

Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.

9.

Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi. 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan. 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan UndangUndang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek. 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku. 6.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian- hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. 7.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI a.

Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

b.

Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.

294

8.

c.

Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

d.

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

e.

Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

f.

Hak Pemegang Obligasi atas jaminan Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan. Perseroan PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta; Alamat : Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar; Jalan Jendral Sudirman Nomor: 1, Jakarta 10270; Telepon : (021) 573-5425; Faksimili : (021) 573-5429. Wali Amanat PT Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta; Alamat : Menara Bank Mega, Lantai 16, Capital Market Services; Jalan Kapten Tendean Kaveling 1214 A; Jakarta 12790; Telepon : (021) 791-75000; Faksimili : (021) 799-0720; Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya. 9.

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan sebelum atau pada Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada Bapepam dan LK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan , kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan Obligasi berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

295

10. HUKUM YANG BERLAKU Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

296

XVII. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI SUBORDINASI 1.

UMUM

Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, diterbitkan berdasarkan ketentuanketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. Penjelasan Obligasi Subordinasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Informasi lebih lengkap, dapat dilihat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. 2.

SYARAT-SYARAT OBLIGASI SUBORDINASI

­ erseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun P kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi Subordinasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi Subordinasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut: 2.1. Nama Obligasi Subordinasi:

Obligasi Subordinasi diberi nama Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap.

2.2. Utang Pokok Obligasi Subordinasi:

Seluruh nilai Pokok Obligasi Subordinasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).

2.3. Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi: 1)

Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi:



Tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yaitu tanggal 27 Juni 2019, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, khususnya ketentuan Pasal 15.12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

2)

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.

3)

Tata cara pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi:



Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1.

Obligasi Subordinasi dilunasi pada Tanggap Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi. Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, namun demikian jika dikemudian hari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud diatas tidak lagi disyaratkan oleh Bank Indonesia, maka pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Bank Indonesia.

2.

Pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi.

3.

Pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok Obligasi Subordinasi yang terhutang setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

4.

Dalam hal Obligasi Subordinasi telah jatuh tempo maka Perseroan wajib bertanggung jawab secara financial dan hukum mengenai keseluruhan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.

2.4. Bunga Obligasi Subordinasi: a.

Sifat dan besarnya tingkat bunga:



Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi adalah tingkat bunga tetap, yaitu sebesar 11% (sebelas persen) per tahun.

297

b.

Jadwal dan periode pembayaran:



Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, yaitu sebagai berikut: Bunga Ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tanggal Pembayaran 27 September 2012 27 Desember 2012 27 Maret 2013 27 Juni 2013 27 September 2013 27 Desember 2013 27 Maret 2014 27 Juni 2014 27 September 2014 27 Desember 2014 27 Maret 2015 27 Juni 2015 27 September 2015 27 Desember 2015

Bunga Ke15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Tanggal Pembayaran 27 Maret 2016 27 Juni 2016 27 September 2016 27 Desember 2016 27 Maret 2017 27 Juni 2017 27 September 2017 27 Desember 2017 27 Maret 2018 27 Juni 2018 27 September 2018 27 Desember 2018 27 Maret 2019 27 Juni 2019

c.

Penghitungan bunga:



Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

d.

Tata cara pembayaran bunga: 1)

Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.



Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pembeli Obligasi Subordinasi yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2)

Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

3)

Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi.

4)

Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

2.5. Obligasi Subordinasi Merupakan Bukti Hutang: a.

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi Subordinasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi Subordinasi sejumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi ditambah dengan Bunga Obligasi Subordinasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

b.

Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Subordinasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

298

2.6. Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI: a.

Obligasi Subordinasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

b.

Obligasi Subordinasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening.

2.7. Penarikan Obligasi Subordinasi : Penarikan Obligasi Subordinasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening efek lainnya. Penarikan Obligasi Subordinasi keluar dari rekening efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi subordinasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPOS. 2.8. Pengalihan Obligasi Subordinasi: Hak kepemilikan Obligasi Subordinasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi dari Rekening Efek ke rekening efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi Subordinasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi Subordinasi. 2.9. Satuan Perdagangan Obligasi Subordinasi:

Perdagangan Obligasi Subordinasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/ atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/ atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

2.10. Pembelian Kembali

Obligasi Subordinasi ini tidak memiliki opsi untuk pembelian kembali sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi, meskipun berdasarkan PBI No. 10/15/PBI/2008, opsi pembelian kembali dimungkinkan, antara lain, apabila pembelian kembali dieksekusi paling kurang 5 (lima) tahun setelah instrument dikeluarkan dan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan BI.

2.11. Jaminan Umum:

Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

2.12. Sanksi:

Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, maka Perseroan wajib membayar Denda.



Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

2.13. Lain-lain: a.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi Subordinasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.

b.

Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi Subordinasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi.

c.

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi.

d.

Bagi Pemegang Obligasi Subordinasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan

299

perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi Subordinasi. 2.14. Status Obligasi Subordinasi

Perseroan, untuk dirinya sendiri, para pengganti hak dan para penerima haknya, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi menerima Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali --dengan ini mengakui dan setuju bahwa : A. Obligasi Subordinasi merupakan Obligasi Subordinasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk Jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Pejaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi.

Dalam hal terjadi kelalaian (event of default) atau cidera janji lain terhadap Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak-hak Wali Amanat dan (melalui Wali Amanat) para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan Pasal 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dengan tidak ada kecualinya.

B. Dalam hal terjadi Penutupan Usaha atau disolusi atau likuidasi Perseroan karena alasan lain apapun, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebut dalam huruf C dibawah ini, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para Kreditur Hutang Senior, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat pari passu tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada- atau akan ada dikemudian hari, yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih para pemegang saham Perseroan dan memiliki prioritas hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syarat menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.

C. Dalam proses Likuidasi : (i)

Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Obligasi Subordinasi maka:

C.i.1. Para Kreditur Preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. C.i.2. Setelah para Kreditur Preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka para Nasabah Penyimpan dan Kreditur Hutang Senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian hutang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan. (ii) Setelah para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para Kreditur Hutang Senior, menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-masing maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya paripassu dengan Pemegang Obligasi Subordinasi) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan -piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang -masing-masing; (iii) Dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para Kreditur Hutang Senior, belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, maka: C.iii.1.

Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Wali Amanat telah menerima : C.iii.1.a. penegasan tertulis dari kurator, likuidator atau wali- yang mengurus aset Perseroan

300

dalam proses Likuidasi tersebut bahwa semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para Kreditur Hutang Senior, telah dibayar lunas; atau C.iii.1.b. perintah pengadilan yang berwenang dalam jurisdiksi yang bersangkutan yang memerintahkan- atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi karena semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, para Kreditur Hutang Senior dan telah dibayar lunas. C.iii.2.

Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penegasan tertulis sebagaimana tersebut dalam C.iii.1.a atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam C.iii.1.b tersebut maka Wali Amanat harus segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, untuk pembayaran semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para Kreditur Hutang Senior yang -masih belum di bayar. Apabila kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi tidak menerima uang yang dikembalikan oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat harus membuka rekening Bank terpisah dan menyetor uang yang telah diterima tersebut kedalam rekening tersebut sampai Wali Amanat menerima surat/dokumen yang disebut dalam butir C.iii.1.a. atau butir C.iii.1.b. tersebut diatas.

(iv) kecuali dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan Kreditur Hutang Senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses likuidasi dan dengan tidak mengesampingkan huruf D dibawah, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima (baik melalui perjumpaan hutang atau dengan cara lain) pembayaran dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi untuk pembagian aset Perseroan sesuai dengan ketentuan butir C.i dan C.ii di atas. (v) Jika sisa hasil Likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan Kreditur Preferen dan Kreditur Hutang Senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat paripassu dengan Obligasi Subordinasi, maka para pemegang Obligasi Subordinasi dan para pemegang hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan sebanding dengan jumlah yang terhutang, masing-masing yang merupakan hak mereka. D. Setiap hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, Reklame, Retensi dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terhutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, Reklame, Retensi dan hak-hak lain serupa -sehubungan dengan jumlah terhutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi. (a). Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya perjumpaan hutang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum; (b). Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2004 tanggal 14-10-2004 (empat belas Oktober dua ribu empat) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan setiap perubahan, pengganti, penerus, dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut serta setiap hak serupa yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan Penutupan Usaha atau Likuidasi suatu bank, dengan ini secara tegas dengan tidak dapat ditarik kembali, dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.

Dengan demikian setiap pelunasan Jumlah Terhutang akibat perjumpaan hutang, penuntutan kembali atau pelaksanaan Reklame, Retensi atau hak-hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.

E. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier 2) EMITEN sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bank --Indonesia Nomor: 10/ 15/PBI/2008, tanggal 24-09-2008 (dua puluh empat September dua ribu delapan) Tentang kewajiban -penyediaan modal minimum bank umum, dengan memperhatikan risiko pasar dan perubahannya serta peraturan pelaksanaannya

301

atau peraturan penggantinya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan pasal ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bank Indonesia (atau pengganti haknya) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. 3.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa: 1.

Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) adalah sebagai berikut:



Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

2.

3.

a.

Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor;

b.

melakukan penggabungan dan/atau peleburan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak (bila ada)untuk melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan pengendalian, yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban EMITEN terhadap Obligasi Subordinasi, kecuali melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan pengendalian perusahaan dibidang perbankan dan/atau jasa keuangan (dan kegiatan operasionil sehari-hari) yang dilakukan EMITEN dan/atau Perusahaan Anak EMITEN sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Moneter sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c.

Mengubah bidang usaha utama Perseroan;

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut: a.

permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

b.

Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

c.

Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Perseroan berkewajiban untuk: (i)

Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

(ii) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/ atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan yang jatuh tempo paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi Subordinasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut diatas, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda dihitung berdasarkan hari yang lewat, terhitung sejak tanggal pembayaran hingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, satu dan lain hal menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran. Denda yang dibayar oleh Perseroan akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimiliki. Kewajiban penyetoran dana yang diperukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Perwalimanatan Obligasi Subordinasi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yaitu bahwa penyetoran dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasi antar periode (cumulative), apabila:

302

a.

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dapat menyebabkan kewajiban Modal Minimum secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; b. Perseroan dalam keadaan rugi; atau c. Kondisi profitabilitas Perseroan tidak memungkinkan untuk membayar Bunga Obligasi Subordinasi tersebut. (iii) Mengupayakan untuk mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong “Cukup Baik” sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. (iv) Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum; (v) memelihara sistem akuntansi dan pengawasan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan/atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatancatatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia; (vi) segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan dan segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain; (vii) membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya; (viii) Dengan tidak mengenyampingkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekeningrekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. (ix) mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya dikemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, serta keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan direksi Bank Indonesia dan peraturan bank Indonesia serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; (x) memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa; (xi) memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan; (xii) mempertahankan bidang usaha utama Perseroan; (xiii) menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh Bapepam dan LK kepada Wali Amanat, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas: a.

b.

c.

laporan keuangan Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada Bapepam dan LK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK, mana yang lebih dahulu; laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik atau selambatlambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK dalam rangka penelaahan terbatas atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Bapepam dan LK, mana yang lebih dahulu; laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal laporan keuangan triwulan atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Bapepam dan LK dan/atau Bursa Efek.

303

(xiv) memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas : a.

setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

b.

perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi;

c.

terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;

d.

setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

e.

setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau anak perusahaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

(xv) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14-12-2006 (empat belas Desember dua ribu enam) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang berikut pengubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkat: i.

Pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi belum dilunasi, dan Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan tahunan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum periode peringkatan terakhir berakhir, dan selambatlambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bepepam dan LK , Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil Pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

ii.

Pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban atas Obligasi Subordinasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dan Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bepepam dan LK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru pernyataan atau pendapat tersebut.

iii. Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bapepam dan LK , Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. (xvi) menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). (xvii) menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

304

4.

KELALAIAN PERSEROAN

1.

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

2.

a.

Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi; kecuali kelalaian pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi tersebut disebabkan karena kondisi ditangguhkannya dan diakumulasi pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan ketentauan Pasal 17 ayat 2 huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2009 dengan ketentuan penangguhan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi oleh Bank Indonesia tersebut hanya untuk 2 (dua) kali periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi; atau

b.

Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi (selain huruf a diatas); atau

c.

Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

d.

Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu: Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam: a. Angka 1 huruf a pasal diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau b.

Angka 1 huruf d diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

c.

Angka 1 huruf b dan c diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPOS menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. Dalam RUPOS tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPOS tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPOS berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi. Jika RUPOS berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Subordinasi sesuai dengan keputusan RUPOS menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPOS itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

305

3.

Apabila: a)

Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau

b)

Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; atau

c)

Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau

d)

Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi; atau

e)

Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi;



maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPOS bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi. Dalam hal ini Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4.

Dengan mengesampingkan setiap ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi yang bertentangan dengan Ayat 9.4 Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi (dengan menerima Obligasi Subordinasi), dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa baik Wali Amanat atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi maupun Pemegang Obligasi Subordinasi atas nama dirinya sendiri bahwa: a.

Dalam hal terjadi kelalaian (event of default) sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9.2 dan Ayat 9.3 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, Perseroan tidak dapat dituntut sesuatu apapun, baik didalam maupun diluar pengadilan, kecuali dapat dimohonkan kepailitan dan/atau Likuidasi Perseroan kepada pihak yang berwenang dan menyatakan Obligasi Subordinasi jatuh tempo serta melakukan penagihan kepada Perseroan sebagai langkah awal proses permohonan kepailitan dan/atau Likuidasi EMITEN tersebut (dan bukan untuk tujuan lain) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

b.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dalam bentuk apapun selain daripada kelalaian (event of default) sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9.2 dan Ayat 9.3 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau terjadi kelalaian (event of default) berdasarkan Dokumen Emisi selain daripada Obligasi Subordinasi atau Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, pelanggaran tersebut tidak akan dianggap sebagai kelalaian (event of default) terhadap Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan Perseroan tidak dapat dituntut sesuatu apapun, baik didalam maupun diluar pengadilan, kecuali dapat dituntut agar Perseroan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi (diluar kewajiban untuk membayar Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi termasuk denda (jika ada) dengan syarat bahwa Perseroan tidak dapat dipaksa untuk menyetor atau membayar sejumlah uang berapapun sebagai akibat dari tindakan Wali Amanat berdasarkan Ayat 9.4 butir b Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. Tanpa mengurangi sifat umum dari Ayat 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dan sesuai dengan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dengan menerima Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa setiap ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan setiap ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat mengakibatkan Perseroan dipaksa untuk membayar sejumlah uang berupa atau yang merujuk pada jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi lebih cepat daripada seharusnya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi seandainya Wali Amanat tidak mengambil tindakan berdasarkan Ayat 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dengan ini secara tegas dengan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.

306

5. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI Untuk penyelenggaraan RUPOS, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuanketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek. 1.

2.

RUPOS diadakan untuk tujuan antara lain: a.

mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi;

b.

menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

c.

memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi;

d.

mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

e.

Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

RUPOS dapat diselenggarakan atas permintaan: a.

Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPOS dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

b.

Perseroan;

c.

Wali Amanat; atau

d.

Bapepam dan LK.

3.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPOS.

4.

Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPOS, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Bapepam dan LK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5.

Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPOS. a.

Pengumumam RUPOS wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.

b.

Pemanggilan RUPOS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPOS, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

c.

Pemanggilan untuk RUPOS kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPOS kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPOS sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

d.

Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPOS dan mengungkapkan informasi antara lain: 1)

tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPOS;

307

e.

2)

agenda RUPOS;

3)

pihak yang mengajukan usulan RUPOS;

4)

Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPOS; dan

5)

kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPOS.

RUPOS kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPOS sebelumnya.

6. Tata cara RUPOS:

7.

a.

Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPOS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

b.

Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPOS adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS yang diterbitkan oleh KSEI.

c.

Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPOS wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

d.

Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS sampai dengan tanggal berakhirnya RUPOS yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPOS.

e.

Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPOS, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPOS mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

f.

Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

g.

Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

h.

Sebelum pelaksanaan RUPOS : -

Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Subordinasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;

-

Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki Afiliasi Perseroan;

-

Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

i.

RUPOS dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

j.

RUPOS dipimpin oleh Wali Amanat.

k.

Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPOS termasuk materi RUPOS dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPOS.

l.

Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, maka RUPOS dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPOS tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPOS tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPOS dan materi RUPOS serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPOS.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan : a.

Dalam hal RUPOS bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi diatur sebagai berikut: 1)

Apabila RUPOS dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian

308

dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS. (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS yang kedua. (c) RUPOS kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS. (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS yang ketiga. (e) RUPOS ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS. 2)

Apabila RUPOS dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS. (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS yang kedua. (c) RUPOS kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS. (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS yang ketiga. (e) RUPOS ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS.

3)

Apabila RUPOS dimintakan oleh Bapepam dan LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS. (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS yang kedua. (c) RUPOS kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS. (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS yang ketiga. (e) RUPOS ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS.

b. RUPOS yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1)

dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS.

2)

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS kedua.

3)

RUPOS kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak

309

mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS. 4)

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPOS yang ketiga.

5)

RUPOS ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8.

Biaya-biaya penyelenggaraan RUPOS menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.

9.

Penyelenggaraan RUPOS wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10. Keputusan RUPOS mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Subordinasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPOS. Keputusan RUPOS mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Subordinasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Subordinasi. 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPOS dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPOS tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan. 12. Apabila RUPOS yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPOS atau tanggal lain yang diputuskan RUPOS (jika RUPOS memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPOS. 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPOS dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan UndangUndang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek. 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPOS ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku. 6.

JAMINAN

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, akan tetapi dan dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 5.2 dan Pasal 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak --bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kecuali terhadap Kreditur Preferen, Nasabah Peminjam dan Kreditur Hutang Senior sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa preferen diantaranya dengan hak-hak kreditur subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari kecuali yang disubordinasi dan menurut syarat-syaratnya menempati tingkat hak pembayaran dibawah hak Pemegang Obligasi Subordinasi, sesuai ketentuan Pasal 5.2. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. 7.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI a.

Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi.

b.

Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, Pemegang Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima pembayaran Denda. Denda yang

310

dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi.

8.

c.

Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPOS dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

d.

Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pembeli Obligasi Subordinasi yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

e.

Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPOS, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPOS mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

f.

Kecuali terhadap Kreditur Preferen, Nasabah Peminjam dan Kreditur Hutang Senior sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari kecuali yang disubordinasi dan menurut syarat-syaratnya menempati tingkat hak pembayaran dibawah hak Pemegang Obligasi Subordinasi, sesuai ketemtuan Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan. Perseroan PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta; Alamat : Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar; Jalan Jendral Sudirman Nomor: 1, Jakarta 10270; Telepon : (021) 573-5425; Faksimili : (021) 573-5429. Wali Amanat PT Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta; Alamat : Menara Bank Mega, Lantai 16, Capital Market Services; Jalan Kapten Tendean Kaveling 1214 A; Jakarta 12790; Telepon : (021) 791-75000; Faksimili : (021) 799-0720; Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya. 9.

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI SUBORDINASI

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dilakukan sebelum atau pada Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada Bapepam dan LK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

311

2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan. 10. HUKUM YANG BERLAKU Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

312

XVIII. INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA Informasi dan statistik yang ada pada bab ini dan bab-bab lain dalam Prospektus ini yang berkenaan dengan latar belakang industri diambil dan diolah dari berbagai sumber public. Perseroan tidak memberikan pernyataan atas akurasi dari informasi dan statistic dimaksud, yang mungkin akan berbeda atau tidak konsisten dengan kompilasi informasi dan statistic lainnya yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia. Informasi dan statistic yang ada pada bab ini tidak diversifikasi, secara masing-masing maupun bersama-sama, oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, atau pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan. A. Struktur Industri Perbankan ke Depan Bertitik tolak dari kebutuhan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan sebagai upaya lanjutan dalam program penyehatan perbankan nasional, BI mulai tahun 2004 telah mulai mengimplementasikan landscape atau blue print mengenai tatanan industri perbankan dalam “Arsitektur Perbankan Indonesia – API” yang telah disusun berdasarkan masukan-masukan dari berbagai stakeholder. API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentan waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industry perbankan di masa datang oleh API dilandasi oleh visi mencapai suatu sustem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Guna kemudahan dalam merumuskan arah kebijakannya, focus penyusunan API dibagi dan diarahkan pada proses pembentukan 6 (enam) pilar infrastruktur yang dibutuhkan oleh perbankan nasional yaitu: struktur perbankan nasional yang kokoh, pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, kondisi internal individual bank yang sehat, infrastruktur pendukung industri perbankan yang memadai, dan juga terpenuhinya aspek perindungaan dan pemberdayaan konsumen pengguna jasa perbankan yang dapat diandalkan. Setidaknya ada beberapa poin yang akan dibenahi oleh BI sebagai upaya untuk menyiapkan perbankan nasional dalam memasuki persainga nglobal, yang di antaranya adalah sebagai berikut: 1.

Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional

Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap.  Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat business plan yang memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian. Cara pencapaiannya melalui: 1.

Penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor baru;

2.

Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru;

3.

Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal;

4.

Penerbitan subordinated loan

Dalam waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan program peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya:

•

2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun;

•

3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun;

•

30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun;

•

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar.

2.

Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan



Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practices. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan international best practices termasuk 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan diharapkan dalam waktu dua tahun ke depan Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihakpihak terkait dalam proses penyusunannya. 313

3.

Program Perbaikan Fungsi Pengawasan Perbankan Oleh BI



Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatkan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatkan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.

4.

Program Peningkatan Kualitas Manajemen Dan Operasional Perbankan



Program ini bertujuan untuk meningkatkan GCG, kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat.

5.

Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan



Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti credit bureau, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit. Pengembangan credit bureau akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan lembaga pemeringkat kredit Arsitektur Perbankan Indonesia dalam publicly-traded debt yang dimiliki bank akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedangkan pengembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Dalam waktu tiga tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi.

6.

Program Perlindungan Nasabah



Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi



informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

B. Prospek Industri Perbankan Industri perbankan nasional menunjukkan perkembangan yang positif, dengan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan mencapai 23,38% (secara YoY) pada Desember 2011. BI menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 23,6% pada tahun 2012, dan target pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 19,3%. Beberapa perbankan optimis akan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi pada tahun 2012 karena adanya permintaan yang besar, namun tantangan dalam penyaluran kredit juga tinggi. Pada bulan Desember 2011 rasio permodalan bank umum (CAR) terlihat masih cukup tinggi yakni sebesar 16,05%, jauh diatas batas minimum yang dipersyaratkan oleh BI sebesar 8%. Indikator-indikator utama lainnya seperti rasio NPL, NIM dan ROA juga menunjukkan perkembangan yang baik. Rasio Non Performing Earning Asset bank umum pada bulan Desember 2011 sebesar 1,53% menunjukkan perbaikan dari bulan-bulan sebelumnya, juga rasio Non Performing Loan bank umum pada bulan Desember 2011 menunjukkan angka sebesar 2,17%, lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Tren pelemahan inflasi dan diturunkannya suku bunga acuan BI hingga berada pada level 5,75% pada bulan Februari 2012 berpotensi mengurangi kredit macet, bahkan mendukung perbankan dalam penyaluran kredit. NIM bank umum belum menunjukkan penurunan dan masih berada pada level 5,91% pada bulan Desember 2011, merupakan NIM yang tertinggi diantara negara-negara ASEAN lainnya yang NIM nya berada pada kisaran 1% - 3%, tingginya NIM tersebut disebabkan karena penurunan cost of fund yang lebih besar daripada penurunan margin dari bunga kredit. ROA bank umum pada Desember 2010 berada pada level 3,03%, membaik dari Desember 2010 yang berada pada level 2,55% Beberapa peraturan BI yang mulai berlaku dari tahun 2011, yang pada umumnya ditujukan untuk mendorong kredit perbankan yang lebih cepat dan kompetisi yang lebih efisien salah satunya adalah kewajiban perbankan untuk mengumumkan prime lending rates dan juga komposisinya diharapkan dapat mendorong suku bunga menjadi lebih kompetitif, dan rasio GWM simpanan valas per 1 Maret 2012 dinaikkan secara bertahap dari level 1% menjadi 5%, dan rencananya pada Juni mendatang GWM akan dinaikkan kembali menjadi 8%, hal ini diberlakukan untuk meminimalisir dampak risiko pembalikan arus modal asing yang jika terjadi dapat menggangu kestabilan pasar keuangan domestik dan juga perekonomian Indonesia. Dengan meningkatnya aktivitas di sektor Industri diperkirakan juga akan meningkatkan belanja modal, ditambah lagi dengan terapresiasinya nilai tukar mata uang Rupiah, yang menyebabkan semakin terjangkaunya barang modal impor, diyakini dapat mendorong industri untuk melakukan ekspansi bisnisnya, hal ini menjadi peluang bagi perbankan untuk mendukung mereka didalam bidang finansial dalam bentuk penyediaan kredit dengan bunga yang kompetitif. Kebijakan moneter untuk mempertahankan bahkan menurunkan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75% pada bulan Februari 2012 menjadi potensi ekspansi kredit di Indonesia.

314

C. Kebijakan Sektor Perbankan Bank Indonesia telah menetapkan empat langkah besar kebijakan sektor perbankan yang lebih diarahkan pada upaya melanjutkan proses konsolidasi perbankan, memperkuat infrastruktur perbankan, meningkatkan tingkat kehati-hatian perbankan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan. a.

Melanjutkan Proses konsolidasi



Upaya melanjutkan proses konsolidasi dilakukan dengan memperkuat permodalan perbankan dengan mengeluarkan kriteria-kriteria kegiatan usaha bank, berupa bank dengan kegiatan usaha terbatas, Bank Fokus, Bank Nasional dan Bank Internasional yang mengacu pada besaran modal bank.



Berkaitan dengan program penguatan struktur perbankan nasional, sesuai dengan visi API dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun kedepan diharapkan akan terbentuk struktur perbankan sebagai berikut : •

Terdapat dua sampai tiga bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal diatas Rp 50 triliun.

•

Tiga sampai lima bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang luas dan beoperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp 10 triliun sampai dengan Rp 50 triliun.

•

30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi setiap bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp 100 miliar sampai dengan Rp 10 triliun.

•

BPR dan bank-bank dengan cakupan usaha terbatas yang lebih solid dan mampu berperan secara lebih efektif sesuai dengan pangsa pasarnya, dengan modal kurang dari Rp 100 miliar.

b.

Memperkuat infrastruktur Perbankan.



Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 22 September 2005 yang merupakan amanat Undang-undang No. 24 tahun 2004, merupakan salah satu langkah penguatan infrastruktur perbankan. Diturunkannya cakupan penjaminan secara bertahap hingga akhirnya menjadi RP 2 miliar pada bulan 13 Oktober 2008 bertujuan mendorong perbankan agar lebih berhati-hati dalam mengelola usahanya, serta mendidik masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih bank, sehingga diharapkan dapat tercipta displin pasar yang lebih baik.



Pemerintah dan Bank Indonesia juga telah menyusun kerangka kebijakan jarring pengaman sektor keuangan (financial safety net) dimana menteri keuangan, LPS dan Bank Indonesia membentuk sebuah forum yang disebut Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK). Koordinasi dan pertukaran informasi yang dilakuakn melalui forum ini maka setiap gejala tekanan stabilitas dapat diketahui lebih dini dan dicarikan solusinya lebih cepat.



Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/53/2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.05 disepakati terbentuknya Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD), yang dapat diberikan kepada bank bermasalah yang mengalami kesulitan likuiditas tetapi masih memenuhi tingkat solvabilitas dan diperkirakan berdampak sistemik.



Bank Indonesia juga mewajibkan pejabat umum bank untuk mengikuti sertifikasi manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan atas PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Untuk memperjelas mekanisme pengaduan nasabah sehingga setiap permasalahan nasabah yang terkait dengan perbankan dapat dicarikan solusinya, Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005.

c.

Meningkatkan Tingkat Kehati-hatian Perbankan



Dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan pada upaya untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking) yang mengacu pada standar internasional, yakni 25 Basel Core Principles of Effective Banking Supervision. Untuk mencapai full compliance terhadap standar tersebut Bank Indonesia terus menyempurnakan berbagai ketentuan yang ada, diantaranya Good Corporate Governance (GCG) yang telah diatur dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas 8/4/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance.

d.

Mendorong Fungsi Intermediasi



Upaya peningkatan fungsi intermediasi perbankan dalam pembiayaan ekonomi dilakukan dengan meningkatkan peran masing-masing lembaga intermediasi, bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perbankan Syariah. Sasaran pengembangan terutama kepada sektor Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM).



Bank Indonesia juga melakukan upaya peningkatan Linkage Program yaitu kerjasama antara Bank Umum dan BPR yang dilandasi dengan semangat kemitraan yang bersifat simbiosis mutualisme dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis.

D. Pengawasan dan Peraturan Perbankan Indonesia Menurut UU Perbankan dan Undang-undang BI, BI adalah suatu lembaga yang independen dan bebas intervensi dari Pemerintah. Kewajiban pokok BI adalah untuk menjaga kestabilan Rupiah, yaitu antara lain dengan:

315

a.

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

b.

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

c.

Mengatur dan mengawasi bank.

Untuk menunjang tugas pokoknya, BI diberikan wewenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran Rupiah. BI juga menerbitkakn kebijakan mengenai wewenang kesehatan, solvabilitas dan likuiditas bank, mengatur lalu lintas pembayaran kredit dan menyelenggarakan kliring dan penyelesaian antar bank. UU Perbankan dan Undang-undang BI adalah landasan hukum utama yang mengatur pemberian ijin-ijin usaha dan pengaturan sektor perbankan. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang besar kepada BI. Perbankan Indonesia juga tunduk pada peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh BI, Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Perijinan dan Pembatasan Kegiatan Bank Berdasarkan UU Perbankan dan Undang-undang BI, setiap pihak yang melakukan kegiatan perbankan termasuk kegiatan penerimaan simpanan dan penyaluran kredit, harus mendapatkan ijin dari BI. Pembukaan kantor cabang serta kantor perwakilan di luar negeri juga harus mendapatkan ijin dari BI. Bank umum di Indonesia dibatasi dalam melakukan kegiatan usahanya antara lain tidak dapat: a.

Memiliki saham pada perusahaan lain, kecuali: i.

Penyertaan modal pada bank atau pada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang keuangan (yang meliputi sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek dan asuransi serta perusahaan yang menawarkan jasa kliring, penyelesaian dan kustodian);

ii.

Penyertaan sementara sehubungan dengan restrukturisasi kredit non-performing atau kegagalan pembiayaan yang diberikan oleh Bank berdasarkan prinsip syariah (sebagaimana didefinisikan dalam UU Perbankan)

b.

Bergerak dalam bidang asuransi (kecuali untuk penyertaan saham atau modal atau untuk menawarkan produk pihak ketiga); atau

c.

Melakukan kegiatan yang dilarang UU Perbankan, seperti bertindak selaku penjamin emisi dalam penerbitan surat berharga (commercial paper) atau melakukan kegiatan perdagangan saham di Bursa Efek.

F.

Kepemilikan Bank

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di Bursa Efek. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 dan Peraturan BI No.11/1/PBI tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, setiap pihak yang dapat membeli saham bank adalah phak-pihak yang : a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BI; dan b. Menurut penilaian BI, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. Berdasarkan Peraturan BI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan (fit and proper test), setiap pemegang saham pengendali atau calon pemegang saham pengendali dari suatu bank harus menjalani penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test) yang dilakukan oleh BI. Penilaian uji kemampuan dan kepatuhan dilakukan untuk menilai bahwa pemegang saham pengendali atau calon pemegang saham pengendali suatu bank memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan. Faktor integritas meliputi: (i) akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; (ii) komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, (iii) komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; (iv) tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (mengenai uji kemampuan dan kepatuhan dalam rangka penilaian kembali terhadap pemegang saham pengendali) dan Pasal 28 (mengenai uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif), bagi calon pemegang saham pengendali yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatuhan dan telah menjalani masa sanksi. Faktor kelayakan keuangan meliputi penilaian atas hal-hal sebagai berikut: (i) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisni bank, dimana jika calon pemegang saham bank berbentuk badan hukum maka calon pemegang saham tersebut harus menyampaikan analisa kemampuan keuangan dan proyeksinya untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun disusun oleh konsultan independen; (ii) tidak memiliki kredit macet, (iii) tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah; (iv) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu bank dinyatakan

316

pailit berdasarkan ketetapan pengadian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan, dan (v) memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya ang diperlukan apabila bank menghadapi kesulitasn permodalan maupun likuiditas. Pembelian saham oleh investor secara langsung atau melalui bursa yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25% atau lebih dari modal bank yang disetor atau kurang dari 25% namun mengakibatkan beralihnya pengendalian, wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari BI. Akan tetapi, ijin tersebut tidak diharuskan apabila pembeli saham bank tersebut tidak bermaksud mencatatkan kepemilikannya dalam Daftar Pemegang Saham. Pengertian “investor” mencakup individu dan badan hukum. Pelaporan kepemilikan saham kepada Bapepam dan LK dan BI wajib dilakukan apabila investor membeli saham baik secara langsung maupun melalui bursa efek tidak kurang dari 5% sampai dengan kurang dari 25% dari modal ditempatkan dan modal disetor. Pelaporan kepada Bapepam dan LK dan BI dilakukan selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari sejak investor tersebut tercatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham bank yang bersangkutan. Apabila investor tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham maka investor wajib mengalihkan saham tersebut kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan dari BI kepada pemilik saham yang bersangkutan. Dalam hal pengalihan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka investor tersebut dilarang untuk bertindak sebagai pemegang saham bank dan bank dilarang untuk mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau dilarang untuk memberikan hak-hak apapun sebagai pemegang saham kepada investor tersebut, termasuk hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dan hak untuk menerima dividen. Divestasi atau penurunan kepemilikan saham sampai dengan jumlah dibawah 10% harus dilakukan apabila pemegang saham yang telah ada dianggap tidak memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatuhan oleh BI. G. Manajemen Bank Di Indonesia, bank umum dikelola oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi bank umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, anggota Direksi bank umum harus terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, sementara anggota Dewan Komisaris bank umum harus terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan BI No.9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, bank umum yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh pihak asing, dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau Pejabat Eksekutif dan atau Tenaga Ahli/Konsultan, dengan syarat bahwa 50% atau lebih dari anggota Komisaris atau mayoritas anggota Direksi sebagaimana dimaksud wajib berkewarganegaraan Indonesia. Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperoleh persetujuan dari BI sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabata eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan lembaga lain. Di samping itu anggota Direksi dilarang baik sendirisendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihhi 25% dari modal disetor pada bank dan/atau perusahaan lain. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada 1(satu) Entitas Anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank. Sesuai peraturan BI, semua bank umum wajib menugaskan salah seorang anggota Direksi sebagai direktur kepatuhan yagn memastikan bahwa bank telah memenuhi seluruh peraturan BI, peraturan-peraturan lainnya yang mengatur kegiatan bank dan seluruh perjanjian serta komitmen yang dibuat oleh bank kepada BI. Sesuai dengan peraturan Pasar Modal, suatu perusahaan terbuka harus mempunyai: a.

Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris di perusahaan tersebut;

b.

Sedikit 1 (satu) orang direktur yang tidak terafiliasi;

c.

Sekretaris Perusahaan dengan tugas sebagai penghubung antara perusahaan, Bapepam dan LK dan Publik; serta

d.

Komite Audit yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

H. Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) Ketentuan BI yang mendasari KPMM atau CAR adalah Peraturan BI No.9/13/PBI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar; dan Peraturan BI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Pemenuhan KPMM adalah sebagai berikut: a.

Bank wajib memenuhi KPMM sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) baik secara individual

317

maupun secara konsolidasi. b.

Potensi kerugian Bank bersumber dari: i.

Risiko Kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang belum dapat diukur secara akurat dalam perhitungan ATMR;

ii.

Risiko lain yang bersifat material, yakni risiko suku bunga di banking book, risiko likuiditas dan risiko konsentrasi;

iii. Dampak penerapan stress test terhadap kecukupan modal bank. c.

KPPM yaitu Modal dibagi ATMR

d.

Modal Bank terdiri dari: i.

Modal Inti (Tier 1), yang terdiri dari Modal Disetor ditambah Cadangan Tambahan Modal dan Modal Inovatif.

ii.

Modal Pelengkap (Tier 2), dengan nilai maksimal 100% dari Modal Inti.

iii. Modal Pelengkap Tambahan (Tier 3), yang dapat digunakan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

e.

a.

Hanya digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar;

b.

Tidak melebihi 250% dari bagian Modal Inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan risiko pasar; dan

c.

Jumlah Modal Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan paling tinggi sebesar 100% dari Modal Inti.

ATMR terdiri dari : i.

ATMR untuk risiko kredit;

ii.

ATMR untuk risiko pasar; dan

iii. ATMR untuk risiko operasional. I.

Kualitas Aset Produktif, Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif dan Restrukturisasi Kredit

BI telah melakukan beberapa revisi atas peraturan mengenai kualitas aset produktif, pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif dan restrukturisasi kredit. Kualitas Aset Produktif (KAP) Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, sebagaimana telah terakhir kali diubah dengan PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009, serta Surat Edaran BI No. 7/3/ DPNP/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, mengharuskan bank-bank umum untuk mengklasifikasikan aset produktif dalam salah satu dari lima kategori. Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan tingkat minimum penyisihan penghapusan aset produktif yang harus di lakukan oleh bank umum. Kredit lancar terbagi dalam dua kategori yaitu “lancar” dan “dalam perhatian khusus”. Kredit Non-Performing terbagi dalam tiga kategori, yang masing-masing memiliki tingkat pembentukan penyisihan yang berbeda, yaitu “kurang lancar”, “diragukan”, dan “macet”. KAP dinilai berdasarkan tiga kriteria yaitu: (i) prospek usaha, (ii) kondisi keuangan dalam penekanan pada arus kas debitur dan (iii) kemampuan membayar. Peraturan atau ketentuan tersebut juga menetapkan bahwa pendapatan dari aset produktif dengan kualitas “kurang lancar”, “diragukan”, dan “macet”, hanya boleh diakui apabila telah diterima secara tunai. Pendapatan dari aset produktif dengan kualitas “lancar” dan “dalam perhatian khusus” yang telah diakui secara akrual, harus dikoreksi apabila kualitas aset produktif menjadi “kurang lancar”, “diragukan” dan “macet”. Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) BI mewajibkan bank umum untuk membentuk PPA. Bank Wajib membentuk PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutup risiko kemungkinan kerugian. Cadangan umum PPA sekurang-kurangnya sebesar 1% dari Aset Produktif yang digolongkan “lancar” (tidak termasuk SBI, Surat Utang Negara dan agunan tunai). Cadangan khusus PPA ditetapkan sekurang-kurangnya 5% dari aset produktif yang digolongkan “dalam perhatian khusus” setelah dikurangi nilai agunan; 15% dari aset produktif yang digolongkan “kurang lancar” setelah dikurang nilai aguanan; 50% dari aset produktif yang digolongkan “diragukan” setelah dikurangi nilai agunan; dan 100% dari aset produktif yang digolongkan “macet” setelah dikurangi nilai agunan.

318

XIX. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI / OBLIGASI SUBORDINASI 1. HASIL PEMERINGKATAN Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: KEP-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan NomorL IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai No. 620/PEF-Dir/IV/2012 tanggal 9 April 2012, Obligasi ini telah memperoleh peringkat:

dengan

surat

Pefindo

dengan

surat

Pefindo

BBB+ (Triple B Plus, Stable Outlook)

id

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai No. 621/PEF-Dir/IV/2012 tanggal 9 April 2012, Obligasi ini telah memperoleh peringkat: BBB (Triple B, Stable Outlook)

id

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Hutang. 2. PERTIMBANGAN (RATIONALE) Pefindo memberikan peringkat “idBBB+” untuk PT Bank Victoria International Tbk dan rencana emisi Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), pada saat yang sama, Pefindo juga memberikan peringkat idBBB ( Triple B; Stable Outlook) untuk rencana emisi Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Periode Rating adalah 5 April 2012 hingga 1 April 2013. Prospek dari peringkat Perusahaan adalah “stable”. Peringkat dapat dinaikkan jika Perseroan mampu meningkatkan profitabilitas secara signifikan, sementara peringkat dapat turun jika indikator-indikator keuangan Perseroan memburuk secara substansial. Peringkat tersebut mencerminkan tingkat likuiditas dan kualitas aset yang baik. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh profil permodalan yang moderat dan profitabilitas yang lemah. PT Bank Victoria International Tbk adalah bank komersial berskala menengah dengan fokus usaha pada nasabah affluent dan mass affluent. Per 31 Desember 2011, Perusahaan dimiliki oleh PT Victoria Sekuritas (35,16%), Suzanna Tanojo (13,47%), Emirates Tarian Asset Management Pte. Ltd. (9,05%), PT Suryayudha Investindo Cipta (6,40%), PT Nata Patindo (3,36%), dan masyarakat (32,56%). Peringkat ini mencerminkan: Likuiditas yang baik. PEFINDO menilai likuiditas Perseroan berada di tingkat yang baik, tercermin dari rasio asset likuid terhadap pendanaan jangka pendek (liquid asset ratio atau LAR) sebesar 58.7% per akhir 2011. Perusahaan menempatkan ekses likuiditas di instrument jangka pendek yang likuid, termasuk surat utang Negara, obligasi korporasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara dan grup perusahaan terkemuka. Likuiditas Perseroan juga didukung oleh hubungan yang baik dengan nasabah pendanaan. Walaupun sebagian besar dana pihak ketiga berasal dari deposito high net worth individuals, Perseroan mampu menjaga stabilitas dana dari nasabah-nasabah ini tanpa terlalu tergantung pada tingkat bunga yang ditawarkan, tapi dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik. Dengan kuatnya pendanaan, Pefindo menilai Perseroan akan mampu menjaga tingkat likuiditas yang sehat di masa mendatang. Kualitas Aset yang baik. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan atau NPL) sebesar 2.4% per akhir 2011, membaik dari 5.0% per akhir 2010. NPL di berbagai segmen kredit menunjukkan perbaikan di tahun 2011, di mana NPL di segmen korporasi turun menjadi 4.2% dari 12.0%, NPL di segmen komersial turun menjadi 2,4% dari 3,6%, sementara NPL di segmen konsumer stabil di 4,3%, dan Perseroan mampu menjaga segmen perusahaan pembiayaan bebas dari NPL selama tiga tahun terakhir. Aset likuid Perseroan sebagian besar ditempatkan di bank sentral, bank komersial besar, instrument pendapatan tetap dari sektor korporasi, dan reksadana yang dikelola oleh perusahaan terkemuka. Pendekatan yang berhati-hati dalam transaksi treasury juga tercermin dengan ditetapkannya peringkat minimum BBB+ untuk pihak counterparty. Kemampuan Perusahaan dalam menjaga kualitas asetnya akan

319

ditentukan oleh penerapan kebijakan untuk memperbesar segmen kredit usaha kecil dan menengah. Peringkat tersebut dibatasi oleh: Tingkat Permodalan yang moderat. Pefindo menilai Perseroan memiliki tingkat permodalan yang moderat, dengan rasio kecukupan modal Perusahaan (Capital Adequacy Ratio atau CAR) sebesar 14,9% atau di bawah rata-rata industri 16,1%. Rasio tersebut dianggap moderat mengingat rencana Perseroan untuk memperbesar volume kreditnya. Tanpa didukung modal yang besar, rencana Perusahaan untuk mengembangkan kredit SME & mikro dapat menyebabkan penurunan CAR Perseroan. Ke depannya, Pefindo mengharapkan Perseroan dapat menjaga CAR di atas 15% untuk mendukung ekspansi kreditnya. Profitabilitas yang lemah. Perseroan memiliki profil profitabilitas yang relatif lemah akibat rendahnya margin bunga bersih Perseroan (Net Interest Margin atau NIM) sebesar 1,6% di 2011, jauh lebih rendah di bawah rata-rata industri sebesar 5,9%. Rendahnya NIM Perseroan disebabkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada deposito yang mendominasi 90% dari total dana pihak ketiga BVIC dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengakibatkan Perseroan tidak memiliki keleluasaan dalam menetapkan suku bunga pinjaman berujung pada NIM yang tipis. Usaha Perusahaan dalam meningkatkan margin dengan memperbesar segmen SME dan konsumer akan menghadapi tantangan persaingan yang ketat termasuk dari bank-bank yang besar. Kredit SME juga memiliki profil resiko yang relatif tinggi dan membutuhkan investasi yang signifikan dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia. 3. SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek hutang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi/Obligasi Subordinasi. Id

AAA

Id

AA

Id

A

Id

BBB

Id

BB

Id

B

Id

C

Efek hutang yang mempunyai kemungkinan Risiko investasi yang paling rendah. Kesanggupan membayar kembali angsuran bunga dan pokok hutang adalah sedemikian baik sehingga perubahan keadaan ekonomi, bisnis maupun kondisi keuangan, tidak akan mempengaruhi Risiko investasi secara berarti. Efek hutang yang mempunyai kemungkinan Risiko investasi yang sangat rendah. Kesanggupan membayar kembali angsuran bunga dan pokok hutang adalah sangat baik. Perubahan keadaan ekonomi, bisnis maupun kondisi keuangan mungkin saja mempengaruhi Risiko investasi, tapi kalaupun demikian pengaruhnya tidak akan sangat berarti. Efek hutang yang mempunyai kemungkinan Risiko investasi cukup rendah. Kesanggupan membayar kembali angsuran bunga dan pokok hutang adalah baik, meskipun demikian, perubahan keadaan ekonomi, bisnis maupun kondisi keuangan dapat saja menyebabkan naiknya Risiko investasi. Efek hutang yang mempunyai kesanggupan membayar kembali angsuran bunga dan pokok hutang memadai. Akan tetapi, perubahan keadaan ekonomi, bisnis maupun kondisi keuangan lebih besar kemungkinan akan menyebabkan Risiko investasi naik bila dibandingkan dengan efek hutang dalam kategori yang lebih tinggi. Efek hutang yang terdapat kemungkinan timbulnya Risiko investasi. Kesanggupan membayar kembali angsuran bunga dan pokok hutang ada tetapi mudah dipengaruhi oleh perubahan keadaan ekonomi, bisnis maupun kondisi keuangan. Efek hutang yang saat ini mengandung Risiko investasi. Pembayaran kembali angsuran bunga dan pokok hutang tidak cukup dilindungi terhadap perubahan keadaan ekonomi, bisnis maupun kondisi keuangan. Efek hutang yang spekulatif atau memiliki Risiko macet cukup besar.

D

Efek hutang yang macet.

Id

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “IdAA” hingga “IdC”. Ini merupakan kedudukan relatif di dalam suatu kategori, tanda tambah (+) menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang (-) menunjukkan di bawah rata-rata, dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata. RATING OUTLOOK Berikut ini adalah penjelasan Rating Outlook yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan. Positive Negative Stable Developing

Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat. Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat. Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil Prospek yang belum jelas karena keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya.

320

Rating Outlook Pefindo merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas dan efek hutang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis yang mendasar. Rating Outlook bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan Rating Alert di masa yang akan datang. Rating Alert dilakukan karena terjadi perubahan keadaan yang mungkin secara material akan berpengaruh positif, negatif, atau developing terhadap kinerja entitas dan efek hutang yang diperingkat. PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.KEP-135/ BL/2006 TANGGAL 14 DESEMBER 2006 TENTANG PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG.

321

XX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN Berikut adalah uraian mengenai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku dan telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta No. 112 tanggal 27 Juni 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta 1111 jo Akta No. 1 tanggal 2 Desember 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat 3 serta bagian akhir anggaran dasar Perseroan, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.96853.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16 Desember 2008 didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0122147.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 April 2010 No.32, Tambahan No. 3658 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 4 Mei 2011, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Nomor AHU-AH.01.1013773 tanggal 9 Mei 2011, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0036901.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 9 Mei 2011 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 59 tanggal 17 Juni 2011, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 3 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Nomor AHU-36593.AH.01.02-th.2011, tanggal 21 Juli 2011 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 59 tanggal 17 Juni 2011, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 11 November 2011, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 11 November 2011, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, tentang Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk”, dan bertempat kedudukan di Jakarta Pusat. 2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor, mendirikan cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan di tempattempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dan mengindahkan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2 Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya dan dimulai pada tanggal 19-06-1993 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga). MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 3.1 Maksud dan tujuan Perseroan ialah Menjalankan usaha sebagai bank umum. 3.2. Kegiatan Usaha Utama Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a.

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;

b.

Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;

c.

Menerbitkan surat pengakuan hutang;

d.

Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut; ii.

Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari

322

kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut; iii.

Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI); v. Obligasi; vi. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; e.

Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

f.

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g.

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h.

Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;

i.

Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

j.

Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

3.4. Kegiatan Usaha Penunjang Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; c. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; e. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan; f.

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

g. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet; termasuk kegagalan pembiyaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; h.

Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. MODAL Pasal 4

1.

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah).

2.

Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh sejumlah 6.547.670.888 (enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp. 654.767.088.800,00 (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang telah disetor oleh para pemegang saham, yang seluruhnya telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham, disebutkan pada ajkhir akta ini.

3.

100 % (seratus persen) dari modal ditempatkan tersebut, yaitu berjumlah Rp654.767.088.800,00 (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham dengan penyetora sebagai berikut :

323



a.

Sebesar Rp.654.767.068.800,00 (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) merupakan setoran lama sesuai dengan akta Nomor: 5 tanggal 5-10-2011 (lima Oktober dua ribu sebelas) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi,SH. Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19-102011 (sembilan belas Oktober dua ribu sebelas) Nomor: AHU-AH.01.10-33533;

b.

Sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disetor dengan uang tunai yang merupakan hasil pelaksanaan sebagian Waran Seri V.

-Komposisi kepemilikan saham atas dasar Daftar Pemegang Saham per tanggal 26-10-2011 (dua puluh enam Oktober dua ribu sebelas) yang diterbitkan oleh PT Adimitra Transferindo sebagai Biro Administrasi Efek adalah sejumlah 6.547.670.888 (enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 654.767.088.800,00 (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yaitu oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut: a.

PT VICTORIA SEKURITAS, Tbk, sejumlah 2.302.159.500 (dua miliar tiga ratus dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 230.215.950.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

b.

Nyonya SUZANNA TANOJO,sejumlah 882.000.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp 88.200.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah).

c.

PT SURYAYUDHA INVESTINDO CIPTA, sejumlah 418.953.250 (empat ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp 41.895.325.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

d.

PT NATA PATINDO, sejumlah 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah).

e.

EMIRATES TARIAN ASSET MANAGEMENT PTe Ltd, sejumlah 592.566.619 (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 59.256.661.900,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

f.

MASYARAKAT, sejumlah 2.131.991.519 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan belas ) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 213.199.151.900,00 (dua ratus tiga belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

4. Penyetoran modal a. Dalam bentuk Uang

Penyetoran atas modal saham yang dilakukan dalam bentuk uang wajib dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah ke kas atau rekenng bank Perseroan.

b. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwjud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan ‘’RUPS” mengenai penyetoran tersebut; 2) benda yang dijadikan sebagai setoran modal dimaksud wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak dijaminkan dengan apapun juga; 3) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran dan untuk RUPS Perubahan Anggaran Dasar 4) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan 5) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan “Bapepam dan LK” dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. c. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

324

5. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas : a.

Setiap penambahan modal melalui pengurangan Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

b.

Efek bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham : 1). ditujukan kepada karyawan Perseroan; 2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS 3). Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS dan/atau; 4). Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

c.

HMETD wajib dapat dilaihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dala Peraturan Nomor IX.D.1. Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

d.

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.

e.

Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

f.

Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukarkan dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

g.

Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Penambahan Modal Dasar; a.

Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b.

Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang. 1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; 2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam butir 2) di atas; 4) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (6.b) butir 3) di atas tidak terpenuhi; 5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 1) di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir 4) di atas;

c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

325

SAHAM Pasal 5

1.

Saham atas Nama;



Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2.

Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa Nilai Nominal.

3.

Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal.

4.

Pecahan Nilai Nominal Saham; a.

Jika 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik lebih dari 1 (satu) orang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Direksi dapat melakukan pemecahan nilai nominal saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

b.

Pemegang pencahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri atau bersama-sama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Pemegang pecahan nominal saham tersebut diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama.

c.

Pemegang pencahan nilai nominal saham dalam kasifikasi sahamnya sama dengan pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham lainnya yang memiliki saham dengan nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi yang sama dengan pecahan nilai nominal saham tersebut.

5. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT. 6. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 7.

Jika saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

8.

Selama ketentuan dalam Pasal 5 ayat (7) diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

9.

Pemilik satu saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUKTI KEPEMILIKAN SAHAM Pasal 6

1.

Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya

2.

Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpangan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

3.

Terhadap pemilik pecahan nilai nominal saham, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham pecahan kepada pemegangnya.

4.

Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Tanggal pengeluaran surat saham; d. Nilai nominal saham; e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

326

5.

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Tanggal pengeluaran surat saham; d. Nilai nominal saham; e. Jumlah saham; f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

6.

Pada surat Saham pecahan nilai nominal saham sekurangnya harus dicantumkan : a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal saham; b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan nilai nominal saham; c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham; d. Tanggal pengeluaran surat saham; e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

7.

Surat saham, surat kolektif saham dan surat saham pecahan nilai nominal saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.



Tanda tanggan tersebut juga dapat dicetak langsung pada surat saham, surat kolektif saham dan surat saham pecahah nilai nominal saham yang bersangkutan. SURAT SAHAM DAN SURAT KOLEKIF SAHAM YANG RUSAK ATAU HILANG Pasal 7

1.

Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.

2.

Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.

3.

Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; b.

Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut.

c.

Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan.

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. 4.

Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

5.

Ketentuan surat saham dalam Pasal 7ayat (1), Pasal 7ayat (2),Pasal 7(ayat 3). dan Pasal 7(ayat 4) diatas berlaku bagi surat kolektif saham dan surat saham pecahan nominal saham. DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8

1.

Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2.

Dalam Daftar Pemegang Saham itu harus dicatat : a. nama dan alamat para pemegang saham; b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

327

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan f.

keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. 4.

Pemegang saham harus memberitahukan setiap perubahan alamat dengan surat kepada Direksi Perseoran. Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh Direksi, maka semua panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat-menyurat lain, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5.

Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaikbaiknya.

6.

Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata-usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.

7.

Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

8.

Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus disetujui Direksi dan pencatatan atas perubahan tersebut harus ditandatangani oleh Direktur Utama.

9.

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan dari Bursa Efek di tempat dimana saham dicatatkan dengan tidak mengurangi peraturan perundangundangan yang berlaku. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus yang dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan cara yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Bukti mengenai telah dilakukannya pemberitahuan gadai saham kepada Perseroan hanya dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani sesuai Anggaran Dasar ini. PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 9

1. Saham Perseroan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan. 2.

Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan.

3.

Apabila saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Pentiipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4.

Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5.

Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

328

6.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7.

Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8.

Perseroan wajib menolak pencatatan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9.

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. 11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. 12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS. 13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipian Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10 1. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. 2.

Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3.

Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

4.

Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakannya RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan, satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

5.

Jika terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham dalam Perseroan, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dicatatkan dengan betul dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

329

6.

Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.



Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham itu terdaftar. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) Pasal 11

RUPS Perseroan terdiri atas : a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan (Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “RUPS Tahunan”) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan b. RUPS lainnya yang diadakan menurut kebutuhan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “RUPS Luar Biasa”), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini.

Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. RUPS TAHUNAN Pasal 12

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember setiap tahun. 2.

Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Tahunan.

3.

Dalam RUPS Tahunan : a. Direksi menyampaikan: i.

Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

ii.

Laporan Keuangan Tahunan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;

b.

Ditetapkan penggunaan laba untuk tahun buku yang baru berakhir dan/atau tahun buku sebelumnya, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif untuk mendapatkan persetujuan RUPS;

c.

Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar;

d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan; e. Dapat diputuskan mata acara lain yang telah dicantumkan dalam panggilan RUPS. 4.

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan oleh RUPS Tahunan, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroandan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

5.

RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) di atas dapat dilakukan atas permintaan dengan surat tercatat: a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau b.

Dewan Komisaris.

6.

Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) diatas yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

7.

Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) diatas dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

8.

Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) diatas, maka Dewan Komisaris berhak menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

330



Hal yang dibicarakan dalam RUPS Tahunan tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam surat tercatat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) di atas.

9. Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) diatas, maka pemegang saham yang bersangkutan mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Hal yang yang dibicarakan dalam RUPS tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh pemegang saham dalam surat tercatat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) diatas.

10. Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) diatas., maka pemegang saham berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakan RUPS Tahunan dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal. 11. Penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) diatas harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. RUPS LUAR BIASA Pasal 13 1.

Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

2.

RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) di atas dapat dilakukan atas permintaan dengan surat tercatat: a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau b. Dewan Komisaris;

3.

Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) diatas yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

4.

Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 13 ayat (2) diatas dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

5.

Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatas, maka Dewan Komisaris berhak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.



Hal yang yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam surat tercatat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatas.

6.

Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), maka pemegang saham yang bersangkutan mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.



Hal yang yang dibacarakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh pemegang saham dalam surat tercatat yang dimaksud dalam ayat 13.2.

7.

Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatas, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri RUPS Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakan RUPS Luar Biasa dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

9.

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) diatas harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. TEMPAT, PIMPINAN RUPS DAN RISALAH RUPS Pasal 14

1. RUPS diadakan di: a. tempat kedudukan Perseroan; atau

331

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 2. 3.

RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Jika Anggaran Dasar tidak menentukan lain, RUPS dipimpin oleh: a. seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. c. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;

4.

Dalam hal berkenaan dengan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) di bawah ini : a. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai penturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris; b. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi; c. Dalam hal salah satu direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan; d. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

5.

Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah Rapat oleh Notaris. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala yang terjadi dalam RUPS. PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS Pasal 15

1. a. Pengumuman RUPS dilakukan paling sedikit 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan b.

Pengumuman RUPS dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

2. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling sedikit 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. b. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. c. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi. d. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, Agenda RUPS, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencatumkan pemberitahuan, bahwa Laporan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (4) telah tersedia di Kantor selambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang.

332

3. Waktu Penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh pihak yang berhak menyelenggarakan RUPS dengan memenuhi ketentuan pemberitahuan dan panggilan RUPS berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. 4. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam agenda RUPS apabila : a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengikat ketentuan lain dalam Anggaran dasar ini. KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN Pasal 16 1. a. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terhadap hal-hal yang diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) butir a diatas tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan untuk RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman RUPS kedua terlebih dahulu. c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. d. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. 2.

Pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.



Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan lain yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan diselenggarakan.

3.

Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

4.

Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara..

5.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

7.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

8.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka jika mengenai orang putusannya harus dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani dan jika mengenai hal-hal lain, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.

9. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak

333

suara yang hadir dalam RUPS. b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) butir a) diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan. c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) butir b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. 10. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan . b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham indpenden yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham indpenden yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10) butir a) diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan. d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10) butir c). di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. 11. RUPS untuk pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan Pailit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sajh jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS . b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (11) butir a) diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan. c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (11) butir b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. 12. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. 13. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut : a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu agenda RUPS yang bersangkutan; dan b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sudah harus disampaikan kepada Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS.

DIREKSI Pasal 17 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari : -

Seorang Direktur Utama

334

-

2 (dua) orang Direktur atau lebih



Bilamana dipandang perlu dapat diangkat seorang atau lebih sebagai Wakil sebagai Wakil Direktur Utama.

2.

Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan para anggota Direksi diputuskan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.



Jika Rapat Umum Pemegang Saham tidak menentukan jabatan Direktur Utama dan Direktur maka para anggota Direksi memilih di antara mereka seorang anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur Utama, seorang atau lebih anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur Utama dan seorang atau lebih anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur.

3. Para anggota Direksi diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Direksi tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.



Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (4) dibawah ini atau untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang lowong atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.

4.

RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.



Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.

5.

a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.



b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah diterimanya surat pengunduran diri



c.

6.

a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, dan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimum jumlah anggota Direksi .



b.

7.

Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) butir b) diatas , maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah diterimanya surat pengunduran diri

8. a. Besar gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

b. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8). butir a) di atas dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.



c. Dalam hal Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) butir a) di atas dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

9.

Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Direksi : a.

Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau

b. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4 ) diatas dan Pasal 17 ayat (9) dibawah ini; atau c. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) ini; atau e.

Meninggal dunia.

335

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 18 1.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.



Tugas pokok Direksi adalah : a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan; b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis dari atau surat-surat yang berkenaan harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut dibawah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut: a. menerima pinjaman dari siapapun atau menjadi terhutang kepada siapapun, badan hukum atau perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau lebih dan apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu) kali transaksi melebihi suatu jumlah yang sama dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal Perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik.

Untuk keperluan-keperluan diatas ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat;

b. memberi pinjaman kepada siapapun juga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu) kali transaksi melebihi 5% (lima perseratus) dari jumlah modal Perseroan yang disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik.

Untuk keperluan-keperluan diatas ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat;

c. memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk seseorang, badan hukum atau perseroan, apabila jumlah yang dijamin itu untuk setiap transaksi yang dijamin melebihi suatu jumlah yang sama dengan 5% (lima perseratus) dari jumlah modal Perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik.

Untuk keperluan-keperluan diatas ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat;

d.

memasang/membebankan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan atau kekayaan-kekayaan Perseroan untuk setiap transaksi yang merupakan suatu jumlah yang sama dengan atau melebihi 5% (lima perseratus) dari nilai buku dari seluruh jumlah kekayaan Perseroan sebagaimana sewaktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik.

Untuk keperluan-keperluan diatas ini keputusan akuntan publik adalah mutlak dan mengikat; e. Memperoleh, mengalihkan atau melepaskan dengan cara apapun hak-hak atas barang-barang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan. 4.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan,melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) dibawah ini.

5.

Perbuatan hukum yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) di atas wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

6.

Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10), pasal 16 anggaran dasar Perseroan.

7. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika :

336

(i) terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yangbersangkutan; atau (ii) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan b.

Dalam hal tersebut dalam anak-ayat (a) diatas, maka Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain dan jika semua anggota Direksi Perseroan tersangkut suatu perkara dengan Perseroan dihadapan suatu badan peradilan atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal demikian Dewan Komisaris Perseroan yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 18 ayat (7) ini.

8. a. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

b. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) butir a di atas tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

9. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan : -

2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa , dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. RAPAT DIREKSI Pasal 19 1.

Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah, yang dikeluarkan Perseroan.

2.

Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar.

3. Pemanggilan tertulis untuk Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau disampaikan dengan faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.

Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam Rapat Direksi perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 2 (dua) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.

4

Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.

5.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan didalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggil Rapat.



Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama , jika Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. 7.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara biasa berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili.

337

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan memutuskan. 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.



c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.

Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam berita acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir.



Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.



Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

14. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut. DEWAN KOMISARIS Pasal 20 1.

Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen berdasarkan ketentuan Pasar Modal yang berlaku, yang terdiri dari a. 1 (satu) orang Komisaris Utama; b. 2 (dua) orang Komisaris atau lebih;

2.

Bilamana dipandang perlu dapat diangkat seorang atau lebih sebagai Wakil Komisaris Utama. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia, pengangkatan, pemberhentian dan pengubahan susunan para anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen diputuskan dalam suatu RUPS.

3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) dibawah ini atau untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat. 4.

RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.



Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.

338

5.

a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.



b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah diterimanya surat pengunduran diri.



c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) butir b), maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisarisi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

6.

a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, dan jumlah anggota Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimum jumlah anggota Dewan Komisaris.



b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah diterimanya surat pengunduran diri.

7.

Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.

8.

Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima gaji atau honorarium dan tunjangan sebagaimana yang ditetapkan oleh RUPS.

9.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Dewan Komisaris : a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau b. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) diatas, Pasal 20 ayat (9) dibawah ini; atau c. Dilarang untuk menjadi anggota Komisaris karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (5 ) diatas; atau e. Meninggal dunia. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 21

1.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebiajakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2.

Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja kantor Perseroan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3.

Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.

4.

Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

5

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota (-anggota) Komisaris yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri) mereka.

6

RUPS tersebut dalam Pasal 21 ayat (5) diatas harus dipimpin oleh Komisaris Utama dan jika Komisaris Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir di RUPS yang bersangkutan dan jika tidak seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, RUPS tersebut harus dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir dalam RUPSt yang bersangkutan.

339

7

Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

8. Jika semua anggota Komisaris diberhentikan untuk sementara dan tidak seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk sementara waktu memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan. RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 22 1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. 2.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris, jika Komisaris tidak ada karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

3.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, atau disampaikan dengan telex atau telefax, yang segera harus dikonfirmasikan dengan surat tercatat, sekurangnya 14 (empat belas) hari kalender dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.

4.

Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.

5. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat tersebut.

Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, jika Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 8

Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili. 10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul tersebut dianggap ditolak. 11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.



c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.

340



Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. DEWAN AUDIT / DEWAN PENGAWAS SYARIAH Pasal 23

1.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut. Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.

2.

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi utama:



a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan; b. Bertugas sebagai pengawas kegiatan Kantor Cabang Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah; c. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi sarana kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; d.

3.

Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib: a.

Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional

b.

Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional;

4.

Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional;

5.

Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.



Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERSEROAN Pasal 24

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan 2. Rencana kerja tahunan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.

Rencana kerja tahunan dimaksud harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3.

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 01 (satu) bulan 01 (Januari) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan 12 (Desember). Pada akhir bulan 12 (Desember) tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4.

Direksi menyusun Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan menyediakan di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

5.

Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

341

6.

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 25

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 dibawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan;

Dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.

2.

Jika RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.

3.

Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.



Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS.

4.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

5.

Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 dibawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun stelah dimasukkannya dalam dana cadangan khusus itu, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan.



Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut menjadi milik Perseroan. PENGGUNAAN DANA CADANGAN PasaI 26

1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. 3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (2) diatas digunakan bagi keperluan Perseroan. 4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 27 1. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

342

a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) butir a) diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan. c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) butir b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. 1. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) diatas cukup diberitakan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang pengubahan tersebut diambil . 3. Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) butir a) diatas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. 4. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. 6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dari sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dari 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu berlaku tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 28 1. RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sajh jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) butir a diatas tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan. c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) butir b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.2. 2.

Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) butir a) diatas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

3.

Jika RUPS kedua juga tidak mencapai korum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

4.

Tanpa mengurangi ketentuan Pasar Modal Rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah mendapatkan persetujuan RUPS harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

343

5.

Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar menyangkut pengubahan nama dan/atau tempat kedudukan Persoeran, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5.

Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam Pasal 28 ayat (5) diatas cukup diberitahukan kepada Men­teri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

6.

Apabila penggabungan Perseroan tidak disertai pengubahan Anggaran Dasar maka salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

7.

Peleburan Perseroan wajib mendapatkan pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

8.

Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia menyangkut pengambilalihan saham Perseroan.

Republik

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN Pasal 29 1.

RUPS untuk pembubaran dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sajh jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS . b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) butir a) diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan. c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) butir b). di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

2.

Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) butir a) kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

3.

Jika RUPS kedua juga tidak mencapai korum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

4.

Apabila Perseroan dibubarkan, karena : a.

berdasarkan keputusan RUPS

b.

berdasarkan penetapan pengadilan;

c.

dengan dicabutnya kepailitan berdasarkanputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan-tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;-

d.

harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan-pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang- Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau-

e.

dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. 5.

Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat .1 tidak menunjuk likuidator.

6.

Likuidator wajib mendaftarkan pembubaran Perseroan dalam Daftar Perusahaan, mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan yang ditentukan Direksi serta dengan pemberitahuan tentang pembubaran itu kepada para kreditur Perseroan, serta melaporkannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

344

7.

Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.

8.

Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS, berdasarkan persetujuan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

9.

Sisa bersih perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang dimilik KETENTUAN LAIN Pasal 30

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Akhirnya Para Pemegang penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : Para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. Komposisi kepemilikan saham atas dasar Daftar Pemegang Saham per tanggal 26-10-2011 (dua puluh enam Oktober dua ribu sebelas) dari PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek adalah sejumlah 6.547.670.888 (enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 654.767.088.800,00 (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yaitu oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut: a.

PT VICTORIA SEKURITAS, Tbk, sejumlah 2.302.159.500 (dua miliar tiga ratus dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 230.215.950.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

b.

Nyonya SUZANNA TANOJO,sejumlah 882.000.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp 88.200.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah).

c.

PT SURYAYUDHA INVESTINDO CIPTA, sejumlah 418.953.250 (empat ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp 41.895.325.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

d.

PT NATA PATINDO, sejumlah 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah).

e.

EMIRATES TARIAN ASSET MANAGEMENT PTe Ltd, sejumlah 592.566.619 (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 59.256.661.900,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

f.

MASYARAKAT, sejumlah 2.131.991.519 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.213.199.151.900,00 (dua ratus tiga belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).`

345

XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI / OBLIGASI SUBORDINASI 1. Pemesan Yang Berhak Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan. 2. Pemesanan Pembelian Obligasi / Obligasi Subordinasi Pemesanan Pembelian Obligasi / Obligasi Subordinasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi / Obligasi Subordinasi (“FPPO/OS”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi / Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum pada Bab XXIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi / Obligasi Subordinasi. Pemesanan Pembelian Obligasi / Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan FPPO/OS yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi / Obligasi Subordinasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi / Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuanketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. 3. Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan Pembelian Obligasi / Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 4. Masa Penawaran Masa Penawaran Obligasi/Obligasi Subordinasi adalah tanggal 21 Juni 2012 dan ditutup pada tanggal 22 Juni 2012 pukul 16.00 WIB. 5. Pendaftaran Obligasi/Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi/Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi/Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi/Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi. Obligasi/Obligasi Subordinasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi/Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 27 Juni 2012. 2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi/Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi. 3. Pengalihan kepemilikan Obligasi/Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening. 4. Pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi/Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi/Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPO/ RUPOS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi/Obligasi Subordinasi. 5. Pembayaran Bunga Obligasi/Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi/Obligasi Subordinasi kepada pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi/Obligasi Subordinasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi/Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi/Obligasi Subordinasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi/Obligasi Subordinasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. 346

6. Hak untuk menghadiri RUPO / RUPOS dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi/Obligasi Subordinasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO / RUPOS yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO / RUPOS. 7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi/Obligasi Subordinasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi/Obligasi Subordinasi yang didistribusikan oleh Perseroan. 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi Pemesanan harus mengajukan FPPO/OS selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XXII Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi. 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 8. Penjatahan Obligasi /Obligasi Subordinasi Apabila jumlah keseluruhan Obligasi/Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi/Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi dan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 25 Juni 2012. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi/Obligasi Subordinasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi/Obligasi Subordinasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi/Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawran Umum dan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Nomor VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum. 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi/Obligasi Subordinasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi di: PT Victoria Securities Indonesia Bank Permata Cabang Sudirman No. Rekening: 120.900.7203

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Bank Permata Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 701.366.050

347

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 26 Juni 2012 pukul 11.00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 10. Distribusi Obligasi/Obligasi Subordinasi Secara Elektronik Distribusi Obligasi/Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2012, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi/Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi/Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi/ Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan KSEI. Segera setelah Obligasi/Obligasi Subordinasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi/Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Efek Obligasi Subordinasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi/Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Efek Obligasi Subordinasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi/Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Efek Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. 11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu: 1. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; 2. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau; 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:  Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum; Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya; b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Bapepam dan LK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas; c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas kepada Bapepam dan LK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan



a. Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan: i. uang pembayaran pemesanan Obligasi/Obligasi Subordinasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;

348







ii. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya; iii. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan, denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1 % (satu perseratus) di atas tingkat Bunga Obligasi/Obligasi Subordinasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian; iv. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga.

12. Lain-lain Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

349

XXII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Dalam rangka Penawaran Umum ini, PT Bank Mega Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, No. 16 tanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H. CN, pengganti dari Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta juncto Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, No. 24 tanggal 08 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi) dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, No. 19 tanggal 4 April 2012 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H. CN, pengganti dari Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta juncto Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, No.23 tanggal 14 Mei 2012 juncto Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, No.48 tanggal 22 Mei 2012 juncto Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, No.27 tanggal 08 Juni 2012, yang kesemuanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi), antara Perseroan dengan PT. Bank Mega Tbk. Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelahaan uji tuntas dengan surat No. 377/CMSD-WA/12 tanggal 10 April 2012. 1. UMUM PT Bank Mega Tbk, didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian dan akta perubahannya ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 127/1970 tanggal 17 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970. Tambahan No. 55/1970. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan. PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman di ubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No.S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992. Perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Mega Bank dalam rangka penawaran umum (go public) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundangundangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk, telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Masjuki, SH, pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah. SH. Notaris di Jakarta. akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

350

Anggaran Dasar PT. Bank Mega Tbk. telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 8 tanggal 28 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 September 2011, dengan No. AHU-AH.01.10-26346. 2. EKUITAS Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk, per 30 April 2012 berdasarkan Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk, berdasarkan Surat No. DE/IV/2012-1059 tanggal 3 Mei 2012 adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Jumlah Nilai Jumlah Lembar Per Lembar Saham Saham Saham (Jumlah (Rp.) Penuh) 6.400.000.000 500 3.200.000.000.000

Pemegang Saham Modal Dasar

(%)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: • PT Mega Corpora • Publik (masing masing di bawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 3.

2.108.167.412 1.537.788.638 3.645.956.050 2.754.043.950

500 500 500 500

1.054.083.706.000 768.894.319.000 1.822.978.025.000 1.377.021.975.000

57,82 42,18 100,00

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk. No. 1 tanggal 2 April 2012, yang dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

4.

Komisaris Komisaris Utama Komisaris/Komisaris Independen Komisaris/Komisaris Independen

: Chairul Tanjung : Achjadi Ranuwisastra : Rachmat Maulana

Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

: J.B. Kendarto : Kostaman Thayib : Joseph Georgino Godong : Sugiharto : Max Kembuan : Yuni Lastianto : Dony Oskaria : Cosmas Setiawan Suwono

KEGIATAN USAHA Selaku Bank Umum, PT. Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluasluasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT. Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

351

Dalam Pengembangan Pasar Modal selama 9 Tahun terakhir (2003-2012), PT. Bank Mega Tbk. ikut Berperan Aktif, antara lain bertindak sebagai : A. Wali Amanat (Trustee): • Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003 • Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 • Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2003 • Obligasi Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003 • Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama Tahun 2003 • Obligasi Central Sari Finance I Tahun 2003 • Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003 • Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 • Obligasi Clipan Finance I Tahun 2003 • Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari I Tahun 2003 • Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance I Tahun 2004 • Obligasi Ultrajaya III Tahun 2004 • Obligasi Semen Baturaja I Tahun 2004 • Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004 • Obligasi Adhi Karya Tahun 2004 • Obligasi Konversi Suba Indah I Tahun 2004 • Obligasi Inti Fasindo International I Tahun 2002 • Obligasi Great River International I Tahun 2003 • Obligasi Clipan Finance II Tahun 2004 • Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 • Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005 • Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 • Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 • Obligasi Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005 • Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada III Tahun 2005 • Obligasi PLN VIII Tahun 2006 • Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 • Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006 • Obligasi BCA Finance II Tahun 2007 • Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002 • Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 • Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 • Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 • Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007 • Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 • Obligasi I BNI Securities Tahun 2007 • Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007 • Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007 • Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007 • Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007 • Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007 • Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007 • Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007 • Obligasi IV Adhi Tahun 2007 • Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 • Obligasi Japfa I Tahun 2007 • Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000 • Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002 • Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 • Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 • Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007 • Obligasi II Danareksa Tahun 2007 • Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007 • Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 • Obligasi Subordinasi Bank NISP Tahun 2008 • Obligasi V Bank DKI Tahun 2008 • Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008 • Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004 • Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008 • Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008 • Obligasi Danareksa Tahun 2008

352

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Obligasi IV Danareksa Tahun 2009 Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009 Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Obligasi SMS Finance I Tahun 2009 Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010 Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002 Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003 Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006 Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010 Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010 Obligasi SubordinasiI Bank OCBC NISP Tahun 2010 Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10 Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga Obligasi V Danareksa Tahun 2010 Obligasi VII bank bjb Tahun 2011 Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011 Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011 Obligasi MNC Securities II Tahun 2011 Obligasi Serasi Autoraya II Tahun Tahun 2011 Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011 Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap

B. Agen Jaminan (Security Agent) • Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 • Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005 • Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004 • Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002 • Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 • Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 • Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 • Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 • Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004 • Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap

353

5. KANTOR CABANG BANK MEGA Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk, terus meluas, sehingga pada akhir Desember 2011 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 313 Cabang. 6. TUGAS POKOK WALI AMANAT Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah : a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi/Pemegang Obligasi Subordinasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/ Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/ Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dengan Emiten, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi/Obligasi Subordinasi telah dialokasikan kepada pemodal; c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan PerjanjianPerwaliamanatan Obligasi/ Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/ Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi; dan memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada Bapepam dan LK. 7. PENGGANTIAN WALI AMANAT Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi / Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, , penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut : a. izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut; b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal; c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang; e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau keputusan RUPO/RUPOS dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/ Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/ atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal; g. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;. h. timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten; atau i. atas permintaan Pemegang Obligasi / Pemegang Obligasi Subordinasi; 8. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk. yang angka-angkanya diambil dan dihitung dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Bank Mega Tbk. untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 (audited), yang keduanya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja sesuai laporan No. L.11-4773-12/III.12.003 tanggal 12 Maret 2012, yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

354

PT. BANK MEGA Tbk. NERACA Per 31 Desember 2011 dan 2010 POS-POS

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham) 31 Desember 2011 31-Des-11

ASET

31 Desember 2010 31-Des-10

Kas

1.159.680

926.495

Giro pada Bank Indonesia

4.176.631

3.663.069

651.037

563.923

10.285.428

10.393.818

18.870 10.640.762 85.342

16.914 9.652.988 112.446

250.274 31.156.417

242.822 23.370.386

Giro pada bank lain - Pihak ketiga Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain -Pihak ketiga Efek-efek setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp.1,500 (2010) Pihak berelasi Pihak ketiga Tagihan derivatif-Pihak ketiga Kredit yang diberikan setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 390,966 (2011) dan Rp. 278,227 (2010) Pihak berelasi Pihak ketiga Tagihan akseptasi-Pihak ketiga Pihak berelasi Pihak ketiga Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp858,772 (2011) dan Rp 699,438 (2010) Aktiva pajak tangguhan,bersih Aset lain-lain setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 22,051 (2011) dan Rp. 7,579 (2010) Pihak berelasi Pihak ketiga JUMLAH ASET

831

-

351.884

282.885

1.846.483 18.628

1.554.501 -

2.689 1.264.071 61.909.027

1.229 815.484 51.596.960

194.395

231.489

304.327 8.836.634

331.890 10.383.554

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera Simpanan Giro Pihak berelasi Pihak ketiga Tabungan Pihak berelasi Pihak ketiga Deposito berjangka Pihak berelasi Pihak ketiga Simpanan dari bank lain Pihak berelasi Pihak ketiga Liabilitas derivatif Utang pajak penghasilan Liabilitas pajak tangguhan, bersih

355

102.591

170.268

13.746.648

11.134.652

1.238.239 24.910.248

825.491 19.237.958

7.484 5.379.202 10.974 59.081 -

13.037 2.830.338 5.351 11.694 5.705

31 Desember 2011

POS-POS Utang akseptasi-Pihak ketiga Pinjaman yang diterima-Pihak ketiga Obligasi subordinasi Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Pihak berelasi Pihak ketiga Liabilitas imbalan pasca-kerja Beban yang masih harus di bayar dan Liabilitas lain-lain Pihak berelasi Pihak ketiga JUMLAH LIABILITAS

31 Desember 2010

352.715 344.565 998.164

282.885 243.270 996.392

198.103

803 13.406 137.499

11.175 338.094 57.032.639

14.099 360.960 47.230.741

1.822.978 1.371.054 15.779

1.590.612 95 78.874

828 1.665.749 4.876.388 61.909.027

717 2.695.921 4.366.219 51.596.960

EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham Modal dasar - 6.400.000.000 saham pada tahun 2011 dan 2010 Modal saham ditempatkan dan disetor penuh 3.645,956,050 saham pada tahun 2011 dan 3,181,224,188 saham pada tahun 2010 Tambahan modal disetor-Agio saham Pendapatan komprehensif lain Cadangan Saldo laba JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS PT. BANK MEGA Tbk. LAPORAN LABA RUGI Per 31 Desember 2011 dan 2010

data saham)

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali 31 Desember 2011

31 Desember 2010

5.191.379

4.090.908

(2.485.184) 2.706.195

(1.910.379) 2.180.529

Pendapatan operasional lainnya Provisi dan komisi Keuntungan transaksi mata uang asing, bersih Keuntungan (kerugian) penjualan efek-efek, bersih

630.983 31.271 50.095

383.261 24.227 91.582

Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan, bersih Lain lain Jumlah pendapatan operasional lainnya

225.590 25.884 963.823

158.097 18.259 675.426

POS-POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan bunga Beban bunga PENDAPATAN BUNGA, BERSIH

356

Beban operasional lainnya Provisi dan komisi

(17.797)

(18.797)

(296.448)

(145.811)

14.209 (1.173.491) (1.066.037) (2.539.564) 1.130.454

(9.453) (843.570) (769.947) (1.787.578) 1.068.377

94.046

42.979

(33.184)

(70.241)

60.862

(27.262)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

1.191.316

1.041.115

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

(117.964)

(89.315)

LABA BERSIH

1.073.352

951.800

314

279

1.073.352

951.800

Aset keuangan tersedia untuk dijual Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak :

(63.095) 1.010.257

56.235 1.008.035

TOTAL LABA KOMPREHENSIF

1.010.257

1.008.035

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset Pemulihan (Beban) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Umum dan administrasi Gaji dan kesejahteraan karyawan Jumlah beban operasional lainnya LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL Pendapatan bukan operasional Beban bukan operasional

LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh ) LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN LABA BERSIH

Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak :

PT BANK MEGA Tbk. Direksi S.E & O.



Alamat PT Bank Mega Tbk. adalah sebagai berikut : PT BANK MEGA Tbk. Menara Bank Mega. Lantai 16 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta 12790 Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720 Up. : Capital Market Services

357

XXIII. AGEN PEMBAYARAN Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 22 tanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H. CN, pengganti dari Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 23 tanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H. CN, pengganti dari Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan KSEI, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi/Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 5299 1099 Faksimili : (021) 5299 1199

358

XXIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI / OBLIGASI SUBORDINASI Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi / Obligasi Subordinasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi / Obligasi Subordinasi di Indonesia berikut ini: PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Gedung Equity Tower Lantai 22 Jl. Jendral Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (021) 2992 6600 Faksimili: (021) 515 2454

PT Victoria Securities Indonesia Victoria Suites Senayan City, Panin Tower 8th Floor Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270 Telepon: (021) 7278 2310 Faksimili: (021) 7278 2280

PENJAMIN EMISI OBLIGASI PT Pacific Capital Sona Topas Tower 18th Floor Jl. Jendral Sudirman Kaveling 26 Jakarta 12920 Telepon: (021) 252 4930 Faksimili: (021) 252 4931

359