PROSPEKTUS. PT Bank MNC Internasional Tbk

PROSPEKTUS

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal Efektif Tanggal Cum HMETD pada perdagangan di - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi - Pasar Tunai Tanggal Ex HMETD pada perdagangan di - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi - Pasar Tunai Tanggal Akhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (”BEI”) Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD di BEI

: :

15 Jul 2016 23 Sep 2016

: :

30 Sep 2016 5 Okt 2016

: :

3 Okt 2016 6 Okt 2016

: : : :

5 Okt 2016 6 Okt 2016 7 Okt 2016 7 - 20 Okt 2016

Periode Pendaftaran, Pemesanan dan Pembayaran Pemesanan Saham (Periode Pelaksanaan) Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD Tanggal Penjatahan Saham Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan Periode Perdagangan Waran Seri III di - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi - Pasar Tunai Periode Pelaksanaan Waran Seri III

: : : : :

7 - 20 Okt 2016 24 Okt 2016 11 - 24 Okt 2016 25 Okt 2016 26 Okt 2016

:

27 Okt 2016

: 7 Okt 2016 - 30 Sep 2019 : 7 Okt 2016 - 3 Okt 2019 : 7 Apr 2017 - 4 Okt 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

PT Bank MNC Internasional Tbk Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Kantor Pusat: Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8 Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340 Tel. (+ 62 21) 2980 5555 - Fax. (+ 62 21) 3983 6700 www.mncbank.co.id Jaringan Kantor: 16 kantor cabang, 33 kantor cabang pembantu, 23 kantor kas dan 1 payment point

PENAWARAN UMUM TERBATAS V PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK TAHUN 2016 (”PUT V”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”) Sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT V dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100 (seratus rupiah) setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900 (lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16.15 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT V ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) Waran Seri III yang merupakan 27,39% (dua puluh tujuh koma tiga sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900 (lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah). Jumlah waran Seri III yang diterbitkan berdasarkan asumsi dilaksanakannya waran Seri II sebelum PUT V. Waran Seri III dapat dilaksanakan mulai tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Bila Waran Seri III tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri III yang ditawarkan melalui PUT V ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam Penawaran Umum Terbatas V Perseroan. Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT V tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PUT V tanggal 22 September 2016, PT MNC Kapital Indonesia Tbk sebagai pemegang saham utama Perseroan, menyatakan bahwa PT MNC Kapital Indonesia Tbk akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dengan menjaga batasan maksimum sebanyak-banyaknya 40% kepemilikan saham di Perseroan setelah PUT V. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel. HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 7 OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 OKTOBER 2016. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 7 OKTOBER 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 20 OKTOBER 2016 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI. DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN SAHAM TERSEBUT AKAN DIJUAL OLEH PERSEROAN SERTA HASIL PENJUALANNYA AKAN DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN. PUT V INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PUT V TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT V DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DIBACA PADA KETERANGAN TENTANG RISIKO USAHA DALAM BAB VI PROSPEKTUS. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT V AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM 20% (dua PULUH PERSEN) SEBELUM WARAN SERI III DILAKSANAKAN DAN 33,33% (TIGA PULUH TIGA KOMA TIGA PULUH TIGA PERSEN) SETELAH WARAN SERI iii DILAKSANAKAN. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIAN (”KSEI”). RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2016

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 296/MNCB/DIR/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 sehubungan dengan PUT V dalam rangka penerbitan HMETD kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaan (selanjutnya disebut “UUPM”) jo. POJK 32 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT V ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan PUT V ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut terlibat dalam PUT V ini, dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No. 10 / 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, ditetapkan bahwa Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham yang bersangkutan (ayat 2 Pasal 4); dan sekurang-kurangnya 1% dari saham Bank yang dimaksud ayat 2 yang tidak dicatat di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (ayat 3 Pasal 4). Dengan demikian untuk menghindari kepemilikan saham Perseroan, selaku bank umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perbankan yang berlaku di Republik Indonesia, oleh Pemodal Asing yang melebihi 99%, maka Perseroan hanya akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham yang diterbitkan Perseroan, sehingga seluruh saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek dapat dibeli oleh Pemodal Asing tanpa pembatasan. Bagian 1% dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek adalah sejumlah 191.295.631 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu) saham, dimana sejumlah 10.000.000 saham milik AJB Bumiputera 1912, dan 181.295.631 saham milik PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Komposisi kepemilikan saham Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/ PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. PT MNC Kapital Indonesia Tbk, selaku pemegang saham utama akan menjaga batasan maksimum kepemilikan saham Bank Umum sesuai dengan PBI No. 14/8/PBI/2012. PUT V ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang dan/atau Peraturan lain selain yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. Barang siapa di luar di Indonesia menerima prospektus ini atau Sertifikat Bukti HMETD, maka dokumendokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran, pembelian saham maupun pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang/Peraturan yang berlaku di negara tersebut ATAU YURIDIS DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang perlu diketahui oleh publik dan tidak TERDAPAT lagi informasi yang belum diungkapkan YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

i

DEFINISI DAN SINGKATAN

iii

RINGKASAN

viii

I.

PENAWARAN UMUM TERBATAS V

1

II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT V

18

III.

PERNYATAAN UTANG

19

IV.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

23

V.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

26

VI.

RISIKO USAHA

47

VII.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

50

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Riwayat Singkat Perseroan Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Setelah Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas IV Posisi Perseroan dalam Kelompok Usaha Perseroan Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum Pengurusan dan Pengawasan Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Struktur Organisasi Perseroan Sumber Daya Manusia Perkara Hukum yang sedang Dihadapi Perseroan Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Transaksi dengan Pihak Afiliasi Asuransi Aset dengan nilai Material Pajak Kegiatan Usaha Perseroan, Kecenderungan dan Prospek Usaha a. Umum b. Kegiatan Usaha c. Jaringan Distribusi d. Manajemen Risiko e. Sistem Pengendalian Internal e. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank g. Teknologi Informasi h. Prospek Usaha i. Strategi Pemasaran j. Persaingan Usaha k. Hak Atas Kekayaan Intelektual l. Tanggung Jawab Sosial

i

51 51 51 53 53 54 55 69 69 71 82 86 87 89 90 90 90 91 98 100 109 111 115 116 116 117 117 117

IX.

EKUITAS

119

X.

KEBIJAKAN DIVIDEN

121

XI.

PERPAJAKAN

122

XII.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

124

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS

126

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

133

XV.

134

INFORMASI TAMBAHAN

ii

DEFINISI DAN SINGKATAN Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dengan huruf besar dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut: Afiliasi

:

a. b. c. d. e. f.

hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Anggota Bursa

:

Berarti Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

Aset Produktif

:

Berarti terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada BI dan bank lain, efek-efek, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, tagihan akseptasi, penyertaan serta komitmen dan kontijensi yang memiliki risiko kredit.

ATM

:

Berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemidahbukuan.

ATMR

:

Berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu kredit pada aset tertimbang menurut risiko yang merupakan komponen pembagi dalam CAR.

BAE

:

Berarti Biro Administrasi Efek.

Bank Devisa

:

Berarti bank yang memperoleh surat penunjukkan dari BI untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

Bank Devisa Persepsi

:

Berarti Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.

Bank Kustodian

:

Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Bapepam

:

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

iii

Bapepam dan LK

:

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2005 (dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Keuangan.

BEI

:

Berarti PT Bursa Efek Indonesia, yakni bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dimana saham Perseroan dicatatkan.

BI

:

Berarti BI sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang BI jis Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 dan Undang Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang BI menjadi UndangUndang.

BMPK

:

Berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit.

BI Rate

:

Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh BI secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter.

BNRI

:

Berarti Berita Negara Republik Indonesia.

BOPO

:

Berarti biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Biaya operasional dan pendapatan operasional adalah semua biaya dan pendapatan bunga serta biaya/pendapatan dari penduduk maupun bukan penduduk yang merupakan pendapatan maupun biaya dari kegiatan yang lazim sebagai usaha bank. Data dinyatakan dalam persentase (%).

CKPN

:

Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

DPS

:

Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.

Emisi

:

Berarti tindakan Perseroan menerbitkan efek dan menjual kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pengganti dan penerus haknya dan/atau kepada masyarakat melalui PUT V.

FPE

:

Berarti Formulir Penyetoran Efek.

GWM

:

Berarti Giro Wajib Minimum.

Hari Bank

:

Berarti hari kerja bank dimana kantor pusat BI di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa

:

Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

iv

Hari Kalender

:

Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja

:

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

HMETD

:

Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

KAP

:

Berarti Kantor Akuntan Publik.

Kemenkumham

:

Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).

KJPP

:

Berarti Kantor Jasa Penilai Publik.

Konfirmasi Tertulis

:

Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo efek dalam rekening efek yang diterbitkan oleh KSEI atau perusahaan efek dan/atau bank kustodian berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek.

KPMM (CAR)

:

Berarti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya.

KSEI

:

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan perjanjian pendaftaran efek pada Penitipan Kolektif.

KTUR

:

Berarti Konfirmasi Tertulis untuk RUPS.

Kustodian

:

Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerina dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

LFR

:

Berarti Loan to Funding Ratio, yaitu rasio atau perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan oleh Perseroan terhadap jumlah simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat yang terdapat pada Perseroan dan jumlah surat-surat berharga yang diterbitkan Perseroan

Likuidasi

:

Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari penutupan usaha.

NIM

:

Berarti singkatan dari Net Interest Margin yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif dalam kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus.

v

NPL

:

Berarti Non Performing Loan, yaitu pinjaman-pinjaman bermasalah yang dikategorikan ke dalam kredit kurang lancar, diragukan atau macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Masyarakat

:

Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

:

Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang sejak tanggal 31 Desember 2012 mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan peralihan fungsi, tugas, dan wewenang dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Pemegang Rekening

:

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik efek di KSEI, yang meliputi bank kustodian dan/atau perusahaan efek atau pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pemegang Saham

:

Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, yang berhak atas HMETD.

Pemerintah

:

Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Umum Terbatas atau PUT

:

Berarti kegiatan penawaran efek oleh Perseroan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia kepada pemegang saham berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.

Penitipan Kolektif

:

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Efek

:

Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil penawaran umum kepada Perseroan berdasarkan perjanjian penjaminan emisi efek.

Peraturan IX.E.1

:

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

Pernyataan Pendaftaran

:

Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V, yang terdiri dari dokumendokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada Ketua OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.

POJK

:

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

vi

POJK No.4/POJK.03/2016

:

Berarti Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.


:

Berarti Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.


:

Berarti Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.


:

Berarti Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.


:

Berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.


:

Berarti Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.


:

Berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.


:

Berarti Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.


:

Berarti Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

PUT V

:

Berarti Penawaran Umum Terbatas V Perseroan.

RUPS

:

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, baik yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

RUPSLB

:

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Saham

:

Berarti penyertaan Pemegang Saham dalam modal Perseroan yang dibuktikan dengan surat saham atau surat kolektif saham sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan saat ini atau yang akan disesuaikan dalam anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

SME

:

Small Medium Enterprises atau Usaha Kecil dan Menengah

UUPM

:

Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

UUPT

:

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4746, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

vii

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. PENDAHULUAN Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Bumiputera Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 31 Juli 1989, dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-7223-HT.01.01-Th’89 tanggal 9 Agustus 1989, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 692/Not./1989/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Agustus 1989 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 75 tanggal 19 September 1989, Tambahan No. 1917/1989. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 27 tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pelaporan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH-01.03-0987301 tanggal 10 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3591791.AH.01.11 tanggal 10 Desember 2015. Berdasarkan Akta No. 27/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp1.503.232.706.800 menjadi sebesar Rp1.912.956.307.200 melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan harga pelaksanaan Rp100 setiap saham. Berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 3 Mei 2016, Perseroan menyetujui pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehingga keseluruhan pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan MESOP berjumlah sebanyak-banyaknya 1.912.956.307 saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) yang mencakup saham yang akan dikeluarkan untuk MESOP sebanyak-banyaknya 286.943.446 saham atau sebanyak-banyaknya 1,5% dari modal disetor serta untuk Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP sebanyak-banyaknya 1.626.012.861 saham atau sebanyak-banyaknya 8,5% dari modal disetor. Persetujuan RUPSLB tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 11 tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta. Hingga prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD ini belum dilaksanakan. Alokasi pemberian MESOP Perseroan sejumlah 286.943.446 lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp100 adalah sebagai berikut: Alokasi Bagian Jumlah MESOP I 50% 143.471.723 II 50% 143.471.723 MESOP berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS Perseroan tahun 2016 yang menyetujui MESOP dimaksud, sehingga untuk setiap MESOP yang dibagikan dalam setiap periodenya (sesuai tabel) namun tidak diexercise maka akan tetap berlaku dan tetap dapat diexercise di setiap periode pelaksanaan sampai dengan April 2021, dengan tetap mengacu pada Perjanjian Pemberian Hak Opsi Saham. Total 100% 286.943.445

Periode Pelaksanaan 1 Juli 2016 dan 3 Oktober 2016 2 April 2017 dan 2 Oktober 2017 2 April 2018 dan 2 Oktober 2018 1 April 2019 dan 1 Oktober 2019 1 April 2020 dan 1 Oktober 2020 1 April 2021

Catatan: Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum ada MESOP yang dikonversi. Penerbitan saham hasil pelaksanaan MESOP akan dilakukan setelah tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date) 5 Oktober 2016.

viii

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan, berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Uraian

Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Nilai (Rp) 60.000.000.000 6.000.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680 7.065.727.270 19.129.563.072 40.870.436.928

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000 706.572.727.000 1.912.956.307.200 4.087.043.692.800

Persentase %

39,21 13,88 9,98 36,93 100,00

Komposisi kepemilikan saham Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. PT MNC Kapital Indonesia Tbk, selaku pemegang saham utama akan menjaga batasan maksimum kepemilikan saham Bank Umum sesuai dengan PBI No. 14/8/PBI/2012 dalam penambahan modal pada pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V. Perseroan menawarkan produk-produk jasa perbankan yang merupakan kegiatan usaha utamanya, antara lain: a. b. c. d.

Penghimpunan dana dilakukan melalui produk rekening giro, tabungan dan deposito berjangka. Penempatan dana meliputi penyaluran kredit berupa kredit investasi dan kredit modal kerja pada segmen wholesale dan pengusaha kecil dan menengah. Pemberian kredit konsumer dalam berbagai produk seperti kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan, kredit pensiunan dan menyediakan layanan transaksi international remittance, surat berharga dan jasa treasuri. Pemberian jasa pelayanan seperti pelayanan pembayaran tagihan listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak dan bancassurance.

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, Perseroan telah memiliki jaringan pelayanan perbankan yang terdiri dari 16 kantor cabang, 33 kantor cabang pembantu, 23 kantor kas dan 1 payment point yang berlokasi di Indonesia. KETERANGAN MENGENAI PUT V Jumlah HMETD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Jumlah Waran Seri III yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Nilai Nominal Harga Penawaran Rasio HMETD Tanggal DPS Perseroan yang berhak atas HMETD Tanggal Pencatatan di BEI Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD Periode Perdagangan Waran Seri III Periode Pelaksanaan Waran Seri III

: 5.239.563.729 : 5.239.563.729 : Rp100 : Rp100 : 4:1 : 5 Oktober 2016 : 7 Oktober 2016 : 7 - 20 Oktober 2016 : 7 Oktober 2016 - 3 Oktober 2019 : 7 April 2017 - 4 Oktober 2019




7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680 7.065.727.270 19.129.563.072 40.870.436.928

ix

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000 706.572.727.000 1.912.956.307.200 4.087.043.692.800

Persentase %

39,21 13,88 9,98 36,93 100,00

Bersamaan dengan penerbitan saham dalam PUT III sebelumnya, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 1.828.692.847 Waran Seri II dimana setiap 1 Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan. Periode pelaksanaan Waran Seri II dimulai sejak tanggal 4 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2017. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, Jumlah Waran Seri II yang beredar dan belum dikonversikan menjadi saham adalah sebanyak 1.828.691.847 Waran Seri II. Berikut ini adalah pemegang waran Seri II yang masih beredar: Uraian PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C Masyarakat Jumlah Waran Seri II yang masih beredar

Jumlah Waran Seri II 457.173.183 100.497.742 1.271.020.922 1.828.691.847

PUT V ini menawarkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 saham biasa atas nama atau sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT V dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100 setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900. Dengan asumsi seluruh pemilik 1.828.691.847 Waran Seri II Perseroan melaksanakan warannya sebelum PUT V yaitu sampai dengan tanggal DPS 5 Oktober 2016 dan apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT V ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT V secara proforma, adalah sebagai berikut:

Permodalan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C Masyarakat (di bawah 5%) Pemegang Waran Seri II Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Asumsi Semua Waran Seri II Dilaksanakan Sebelum PUT V Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp100 per saham) 60.000.000.000 6.000.000.000.000

Sesudah PUT V %

Jumlah Saham 60.000.000.000

Nilai Nominal (Rp100 per saham) 6.000.000.000.000

%

7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680 7.065.727.270 1.828.691.847

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000 706.572.727.000 182.869.184.700

35,79 12,67 9,11 33,71 8,72

9.374.904.051 3.317.968.601 2.386.922.100 8.832.159.088 2.285.864.808

937.490.405.100 331.796.860.100 238.692.210.000 883.215.908.800 228.586.480.800

35,79 12,67 9,11 33,71 8,72

20.958.254.919

2.095.825.491.900

100,00

26.197.818.648

2.619.781.864.800

100,00

39.041.745.081

3.904.174.508.100

33.802.181.352

3.380.218.135.200

Dengan asumsi seluruh pemilik 1.828.691.847 Waran Seri II Perseroan tidak melaksanakan warannya sebelum PUT V yaitu sampai dengan tanggal DPS 5 Oktober 2016 dan apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT V ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT V secara proforma, adalah sebagai berikut:

Permodalan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C Masyarakat (di bawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Asumsi Sisa Semua Waran Seri II Tidak Dilaksanakan Sebelum PUT V Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp100 per saham) 60.000.000.000 6.000.000.000.000

Sesudah PUT V %



%

7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680 7.065.727.270

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000 706.572.727.000

39,21 13,88 9,98 36,93

9.374.904.051 3.317.968.601 2.386.922.100 8.832.159.088

937.490.405.100 331.796.860.100 238.692.210.000 883.215.908.800

39,21 13,88 9,98 36,93

19.129.563.072

1.912.956.307.200

100,00

23.911.953.840

2.391.195.384.000

100,00

40.870.436.928

4.087.043.692.800

36.088.046.160

3.608.804.616.000

x

Saham Baru yang berasal dari PUT V ini akan dicatatkan pada BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen. Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 Waran Seri III yang merupakan 27,39% (dua puluh tujuh koma tiga sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900. Waran Seri III dapat dilaksanakan mulai tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Bila Waran Seri III tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri III yang ditawarkan melalui PUT V ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. Dengan asumsi telah dilaksanakannya sisa seluruh waran Seri II sebelum PUT V dan dengan asumsi seluruh Waran Seri III dilaksanakan oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan PUT V dan setelah pelaksanaan Waran Seri III secara proforma sebagai berikut: Sesudah PUT V Permodalan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C Masyarakat (di bawah 5%) Pemegang Waran Seri II Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Jumlah Saham

%

Sesudah PUT V dan Pelaksanaan Waran Seri III Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp100 per saham) 60.000.000.000 6.000.000.000.000

60.000.000.000


%

9.374.904.051 3.317.968.601 2.386.922.100 8.832.159.088 2.285.864.808

937.490.405.100 331.796.860.100 238.692.210.000 883.215.908.800 228.586.480.800

35,79 12,67 9,11 33,71 8,72

11.249.884.861 3.981.562.321 2.864.306.520 10.598.590.906 2.743.037.769

1.124.988.486.100 398.156.232.100 286.430.652.000 1.059.859.090.600 274.303.776.900

35,79 12,67 9,11 33,71 8,72

26.197.818.648

2.619.781.864.800

100,00

31.437.382.377

3.143.738.237.700

100,00

33.802.181.352

3.380.218.135.200

28.562.617.623

2.856.261.762.300

Dengan asumsi tidak dilaksanakannya sisa seluruh waran Seri II sebelum PUT V dan dengan asumsi seluruh Waran Seri III dilaksanakan oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan PUT V dan setelah pelaksanaan Waran Seri III secara proforma sebagai berikut:


Sesudah PUT V dan Asumsi Sisa Semua Waran Seri II Tidak Dilaksanakan Sebelum PUT V Jumlah Saham Nilai Nominal % (Rp100 per saham) 60.000.000.000 6.000.000.000.000


%

9.374.904.051 3.317.968.601 2.386.922.100 8.832.159.088

937.490.405.100 331.796.860.100 238.692.210.000 883.215.908.800

39,21 13,88 9,98 36,93

11.249.884.861 3.981.562.321 2.864.306.520 10.598.590.906

1.124.988.486.100 398.156.232.100 286.430.652.000 1.059.859.090.600

39,21 13,88 9,98 36,93

23.911.953.840

2.391.195.384.000

100,00

28.694.344.608

2.869.434.460.800

100,00

36.088.046.160

3.608.804.616.000

31.305.655.392

3.130.565.539.200

xi

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PUT V tanggal 22 September 2016, PT MNC Kapital Indonesia Tbk sebagai pemegang saham utama Perseroan, menyatakan bahwa PT MNC Kapital Indonesia Tbk akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dengan menjaga batasan maksimum sebanyak-banyaknya 40% kepemilikan saham di Perseroan setelah PUT V. Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT V akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum 20% setelah PUT V atau sebelum pelaksanaan Waran Seri III serta maksimum 33,33% setelah Waran Seri III dilaksanakan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh dari PUT V ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Berikut adalah ikhtisar informasi keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya masing-masing tertanggal 10 Agustus 2016, 10 Maret 2016 dan 16 Maret 2015. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh Partner sebagai berikut: Periode 31 Maret 2016 31 Desember 2015 31 Desember 2014

Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny

Partner Merliyana Syamsul Bing Harianto, SE Bing Harianto, SE

Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan rupiah) Keterangan Kas Giro Pada Bank Indonesia Giro pada bank lain - pihak ketiga Penempatan pada BI dan bank lain Efek-efek - pihak ketiga Tagihan derivatif - pihak ketiga Kredit: Pihak berelasi Pihak ketiga Cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah Tagihan akseptasi - pihak ketiga Biaya dibayar dimuka Aset tetap – bersih Aset pajak tangguhan – bersih Aset tak berwujud – bersih Aset lain-lain – bersih JUMLAH ASET LIABILITAS Liabilitas segera Simpanan: Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah

xii

31 Maret 2016 97.029 639.930 339.781 1.544.750 1.015.044 34.296

31 Desember 2015 108.955 812.623 1.266.474 1.335.254 1.173.954 8.241

2014 91.556 596.195 203.246 1.538.436 503.806 691

83.495 7.181.519 (41.850) 7.223.164 39.714 53.122 49.640 58.232 11.641 698.188 11.804.531

57.349 7.027.878 (37.962) 7.047.265 21.234 44.963 50.041 63.028 10.933 194.039 12.137.004

70.969 6.186.266 (128.402) 6.128.833 93.962 34.346 19.016 86.002 9.973 124.654 9.430.716

297.320

14.122

21.141

708.507 8.298.414 9.006.921

948.884 8.817.643 9.766.527

919.220 6.815.214 7.734.434

(dalam jutaan rupiah) 31 Maret 2016 609.636 691 39.714 12.744 37.564 65.949 11.319 10.081.858

Keterangan Simpanan dari bank lain Liabilitas derivatif - pihak ketiga Liabilitas akseptasi - pihak ketiga Utang pajak Liabilitas imbalan pasca kerja Beban yang masih harus dibayar Liabilitas lain-lain JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor - bersih Komponen Ekuitas Lainnya - perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual Saldo laba (defisit): Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Jumlah JUMLAH EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

31 Desember 2015 2014 500.705 235.948 3.714 112 21.234 93.962 13.760 10.988 37.331 44.917 62.865 44.415 8.542 11.584 10.428.800 8.197.501

1.912.957 3.555

1.912.957 3.555

1.503.233 6.360

520

(7.217)

(67.109)

17.940 (212.299) (194.359) 1.722.673 11.804.531

17.940 (219.031) (201.091) 1.708.204 12.137.004

17.940 (227.209) (209.269) 1.233.215 9.430.716

2016 250.582 (173.223) 77.359 63.911 (35.511) (96.902) 8.857 92 8.949 (2.217) 6.732 7.737

2015 219.268 (149.697) 69.571 17.810 1.210 (81.699) 6.892 204 7.096 (1.861) 5.235 61.602

(dalam jutaan rupiah) 31 Desember 2015 2014 950.521 760.698 (663.414) (524.417) 287.107 236.281 72.154 62.890 (4.521) (42.332) (343.793) (328.149) 10.947 (71.310) 241 1.270 11.188 (70.040) (3.010) 15.484 8.178 (54.556) 59.892 16.532

14.469

66.837

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif 31 Maret

Keterangan Pendapatan bunga Beban bunga Pendapatan bunga – bersih Total pendapatan operasi lainnya Pemulihan (Beban) kerugian penurunan- nilai Total beban operasional lainnya Laba (Rugi) operasional Pendapatan non-operasional Laba (Rugi) sebelum manfaat (beban) pajak Manfaat (Beban) pajak Laba (Rugi) tahun berjalan Laba komprehensif lainnya -bersih Total laba (rugi) komprehensif selama periode berjalan

68.070

(38.024)

Laporan Arus Kas 31 Maret 2016

Keterangan Arus Kas dari Aktivitas Operasi Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima Bunga, provisi dan komisi yang dibayar Penerimaan pendapatan operasional lainnya Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan Pembayaran beban operasional lainnya Penerimaan pendapatan non operasional Pembayaran beban non operasional Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi Penurunan (kenaikan) aset operasi Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek-efek Kredit Tagihan derivatif Tagihan akseptasi Aset lain-lain Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi

xiii

(dalam jutaan rupiah) 31 Desember 2015 2014

236.027 (179.602) 60.916 (43.581) (38.590) 107 (47)

931.830 (652.103) 74.674 (179.066) (151.677) 339 (751)

758.326 (522.486) 48.744 (166.051) (135.655) 1.179 (84)

35.230

23.246

(16.027)

(50.217) (134.435) (181.534) (26.055) (18.480) (44.869)

(116.973) (205.264) (925.673) (7.550) 72.728 (21.822)

31.371 (796.134) 1.151 9.184 (14.319)

31 Maret 2016 12.367 (759.606) 108.931 (3.023) 18.480 978 (1.042.233)

Keterangan Liabilitas segera Simpanan Simpanan dari bank lain Liabilitas derivatif Liabilitas akseptasi Liabilitas lain-lain Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Hasil penjualan aset tetap Perolehan aset tetap Perolehan aset tak berwujud Perolehan efek tersedia untuk dijual Penerimaan efek dimiliki hingga jatuh tempo Penjualan efek tersedia untuk dijual Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

34 (2.768) (1.669) (213.218) 307.821 90.200

617 (41.385) (4.766) (502.276) 5.000 65.380 (477.430)

899 (5.773) (7.387) (17.075) 35.437 6.101

-

409.724 (2.805) 406.919

489.625 (2) (2.217) 487.406

(952.033) 3.406.333 2.454.300

976.900 2.429.433 3.406.333

518.436 1.910.997 2.429.433

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Penambahan modal saham Pembayaran pinjaman yang diterima Biaya emisi saham Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas – neto Kas dan setara kas pada awal periode/tahun Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun

(dalam jutaan rupiah) 31 Desember 2015 2014 3.162 22.646 2.032.093 899.543 264.757 (106.865) 3.602 (897) (72.728) (9.184) (2.167) 4.460 1.047.411 24.929

Rasio-rasio Penting 31 Maret 2016

Keterangan Pertumbuhan Pendapatan bunga – neto** Laba operasional** Laba komprehensif tahun berjalan** Aset Liabilitas Ekuitas

2015

31 Desember

2014

11,19% 28,51% -78,35% -2,74% -3,33% 0,85%

21,51% 115,35% 279,02% 28,70% 27,22% 38,52%

-17,40% - 22,74% 82,33% 15,51% 10,82% 60,69%

Permodalan Rasio KPMM/CAR

18,17%

17,83%

17,79%

Rentabilitas Laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (ROA) Laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas (ROE) Margin bunga bersih (NIM) BOPO

0,31% 1,88% 3,38% 97,40%

0,10% 0,74% 3,32% 98,97%

-0,82% -6,69% 3,43% 108,54%

2,72% 3,70% 3,13%

2,18% 2,97% 2,43%

4,41% 5,88% 3,86%

Likuiditas LFR

80,42%

72,29%

80,35%

Kepatuhan Giro wajib minimum utama (Rp) Giro wajib minimum valuta asing Giro wajib minimum sekunder Pelanggaran BMPK Pelampauan BMPK Posisi Devisa Neto (PDN)

6,57% 8,22% 12,45% 0,00% 0,00% 0,82%

8,61% 9,26% 12,86% 0,00% 0,00% 6,82%

8,18% 8,22% 9,07% 0,00% 0,00% 6,10%

Kualitas asset Aset produktif terhadap total aset produktif NPL gross NPL net

**

Pertumbuhan pendapatan bunga – neto, laba operasional dan laba komprehensif 31 Maret 2016 merupakan perbandingan dengan periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2015.

xiv

RISIKO USAHA Risiko usaha utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit yaitu risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (debitur/counterparty) memenuhi kewajiban. Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. I.

Risiko Usaha: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

II.

Risiko Kredit Risiko Pasar Risiko Operasional Risiko Likuiditas Risiko Hukum Risiko Reputasi Risiko Kepatuhan Risiko Stratejik

Risiko Investasi bagi Investor Harga perdagangan saham Perseroan dapat terus berfluktuasi. Harga Saham Perseroan, termasuk Saham Baru, dapat meningkat atau menurun sebagai respons terhadap sejumlah peristiwa dan faktor, termasuk hasil usaha Perseroan, peraturan Pemerintah, kondisi ekonomi di Indonesia, perubahan kebijakan akuntansi dan faktor lainnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko investasi bagi Investor.

III. Risiko Kemungkinan Tidak Likuidnya Saham Keterbatasan jumlah pemegang saham Perseroan akan mempengaruhi volume transaksi pembelian dan penjualan atas saham Perseroan. Kondisi ini akan berpengaruh pada likuiditas saham Perseroan yang ditawarkan. Selain itu, kondisi pasar modal di Indonesia juga dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan. Jika kondisi pasar modal yang cenderung turun dan dengan perdagangan saham Perseroan yang relatif kurang likuid, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa para pemegang saham Perseroan akan dapat melakukan penjualan saham Perseroan pada harga tertentu atau pada waktu yang diinginkan pemegang saham dalam pasar yang lebih likuid. Keterangan mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI. KEBIJAKAN DIVIDEN Perseroan merencanakan akan membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun sampai dengan 25% dari Laba Bersih mulai tahun buku 2016, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS.

xv

Halaman ini sengaja dikosongkan

xvi

I.

PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT V dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100 (seratus rupiah) setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900 (lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16.15 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT V ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) Waran Seri III yang merupakan 27,39% (dua puluh tujuh koma tiga sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900 (lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah). Waran Seri III dapat dilaksanakan mulai tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Bila Waran Seri III tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri III yang ditawarkan melalui PUT V ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham,antara lain, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam Penawaran Umum Terbatas V Perseroan. Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT V tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PUT V tanggal 22 September 2016, PT MNC Kapital Indonesia Tbk sebagai pemegang saham utama Perseroan, menyatakan bahwa PT MNC Kapital Indonesia Tbk akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dengan menjaga batasan maksimum sebanyak-banyaknya 40% kepemilikan saham di Perseroan setelah PUT V. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

1

PT Bank MNC Internasional Tbk Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Kantor Pusat: Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8 Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340 Tel. (+ 62 21) 2980 5555- Fax. (+ 62 21) 3983 6700 www.mncbank.co.id RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TERJADI AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN/DEBITUR/COUNTERPARTY MEMENUHI KEWAJIBANNYA. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TERCANTUM PADA BAB VI PROSPEKTUS INI. Berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 3 Mei 2016, Perseroan menyetujui pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehingga keseluruhan pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan MESOP berjumlah sebanyak-banyaknya 1.912.956.307 saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) yang mencakup saham yang akan dikeluarkan untuk MESOP sebanyak-banyaknya 286.943.446 saham atau sebanyak-banyaknya 1,5% dari modal disetor serta untuk Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP sebanyak-banyaknya 1.626.012.861 saham atau sebanyak-banyaknya 8,5% dari modal disetor. Persetujuan RUPSLB tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 11 tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta. Hingga prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD ini belum dilaksanakan. Alokasi pemberian MESOP Perseroan sejumlah 286.943.446 lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp100 adalah sebagai berikut: Alokasi Bagian Jumlah MESOP I 50% 143.471.723 II 50% 143.471.723 MESOP berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS Perseroan tahun 2016 yang menyetujui MESOP dimaksud, sehingga untuk setiap MESOP yang dibagikan dalam setiap periodenya (sesuai tabel) namun tidak diexercise maka akan tetap berlaku dan tetap dapat diexercise di setiap periode pelaksanaan sampai dengan April 2021, dengan tetap mengacu pada Perjanjian Pemberian Hak Opsi Saham. Total 100% 286.943.445

Periode Pelaksanaan 1 Juli 2016 dan 3 Oktober 2016 2 April 2017 dan 2 Oktober 2017 2 April 2018 dan 2 Oktober 2018 1 April 2019 dan 1 Oktober 2019 1 April 2020 dan 1 Oktober 2020 1 April 2021

Catatan: Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum ada MESOP yang dikonversi. Penerbitan saham hasil pelaksanaan MESOP akan dilakukan setelah tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date) 5 Oktober 2016.

Pada tanggal 15 Juli 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan melalui penambahan modal Perseroan dengan mekanisme HMETD, sebanyak-banyaknya 5.311.299.590 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham; menyetujui penerbitan Waran Seri III sebanyak-banyaknya 5.311.299.590 waran yang dapat dikonversi menjadi saham baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham; menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru dan Waran Seri III Perseroan dan melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan melalui PUT V dan Waran Seri III serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD yang diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT V dan Waran Seri III tersebut; dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rasio dan harga pelaksanaan HMETD dari PUT V dan Waran Seri III, penggunaan dana dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang

2

diperlukan terkait dengan pelaksanaan PUT V sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundangan yang berlaku. Sebelum PUT V ini Perseroan telah mencatatkan sebagian sahamnya di PT BEI yaitu sebagai berikut:

Keterangan Penawaran Umum Perdana (IPO) Company Listing PUT I Pelaksanaan Waran Seri 1 PUT III Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) Pelaksanaan Waran Seri 2 PUT IV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tanggal Pencatatan Pada BEI

Jumlah Saham

Akumulasi Jumlah Saham

Jumlah Nominal (Rp100 per saham)

27 Juni 2002

500.000.000

500.000.000

50.000.000.000

15 Juli 2002 2 Januari 2006 30 Juni 2006 – 29 Desember 2010 4 Juli 2014 29 Agustus 2014

1.500.000.000 3.000.000.000 486.078.541 8.046.248.527 1.500.000.000

2.000.000.000 (1) 5.000.000.000 (2) 5.486.078.541 (3) 13.532.327.068 (4) 15.032.327.068 (5)

200.000.000.000 500.000.000.000 548.607.854.100 804.624.852.700 150.000.000.000

4 Februari 2015 – 3 Juli 2017 9 Oktober 2015

1.000 4.097.235.004

15.032.328.068 (6) 19.129.563.072 (7)

100.000 409.723.500.400

1% dari jumlah saham atau 20.000.000 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999. 1% dari jumlah saham atau 50.000.000 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999. 1% dari jumlah saham atau 54.860.785 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999. 1% dari jumlah saham atau 135.323.271 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No .29 Tahun 1999. 1% dari jumlah saham atau 150.323.271 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999. 1% dari jumlah saham atau 150.323.281 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999. 1% dari jumlah saham atau 191.295.631 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999.

KINERJA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK Berikut tabel historis kinerja saham di Bursa Efek yang berisi harga tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan, setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir:

Tahun

2015

2016

Bulan Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Harga Saham Tertinggi (Rp) 87 88 83 76 76 74 74 71 64 87 80 76 75

Harga Saham Terendah (Rp)

Harga Saham Penutupan (Rp)

71 74 67 66 68 66 57 59 54 61 69 70 69

Sumber: IDX Monthly Statistics volume 24 No. 6-12 & volume 25 No. 1-6

75 77 70 71 72 67 70 61 61 78 74 72 70

Volume Perdagangan Pasar Reguler (ribuan lembar) 107.832 118.129 243.705 122.658 111.779 57.468 42.578 24.112 36.270 359.436 202.100 75.235 136.091

Volume Perdagangan Total Market (ribuan lembar) 133.343 121.148 245.305 123.908 113.529 58.968 90.574 40.312 38.727 377.346 202.350 76.185 143.053

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, perdagangan saham Perseroan tidak pernah dihentikan oleh BEI.

3




7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680 7.065.727.270 19.129.563.072 40.870.436.928

Persentase %

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000 706.572.727.000 1.912.956.307.200 4.087.043.692.800

39,21 13,88 9,98 36,93 100,00

Bersamaan dengan penerbitan saham dalam PUT III sebelumnya, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 1.828.692.847 Waran Seri II dimana setiap 1 Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan. Periode pelaksanaan Waran Seri II dimulai sejak tanggal 4 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2017. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, Jumlah Waran Seri II yang beredar dan belum dikonversikan menjadi saham adalah sebanyak 1.828.691.847 Waran Seri II. Berikut ini adalah pemegang waran Seri II yang masih beredar: Uraian PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C Masyarakat Jumlah Waran Seri II yang masih beredar

Jumlah Waran Seri II 457.173.183 100.497.742 1.271.020.922 1.828.691.847

PUT V ini menawarkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 saham biasa atas nama atau sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT V dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100 setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900. Dengan asumsi seluruh pemilik 1.828.691.847 Waran Seri II Perseroan melaksanakan warannya sebelum PUT V yaitu sampai dengan tanggal DPS 5 Oktober 2016 dan apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT V ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT V secara proforma, adalah sebagai berikut:

Permodalan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C Masyarakat (di bawah 5%) Pemegang Waran Seri II Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Asumsi Semua Waran Seri II Dilaksanakan Sebelum PUT V Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp100 per saham) 60.000.000.000 6.000.000.000.000

Sesudah PUT V %



%

7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680 7.065.727.270 1.828.691.847

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000 706.572.727.000 182.869.184.700

35,79 12,67 9,11 33,71 8,72

9.374.904.051 3.317.968.601 2.386.922.100 8.832.159.088 2.285.864.808

937.490.405.100 331.796.860.100 238.692.210.000 883.215.908.800 228.586.480.800

35,79 12,67 9,11 33,71 8,72

20.958.254.919

2.095.825.491.900

100,00

26.197.818.648

2.619.781.864.800

100,00

39.041.745.081

3.904.174.508.100

33.802.181.352

3.380.218.135.200

4

Dengan asumsi seluruh pemilik 1.828.691.847 Waran Seri II Perseroan tidak melaksanakan warannya sebelum PUT V yaitu sampai dengan tanggal DPS 5 Oktober 2016 dan apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT V ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT V secara proforma, adalah sebagai berikut:


Asumsi Sisa Semua Waran Seri II Tidak Dilaksanakan Sebelum PUT V Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp100 per saham) 60.000.000.000 6.000.000.000.000

Sesudah PUT V %



%

7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680 7.065.727.270

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000 706.572.727.000

39,21 13,88 9,98 36,93

9.374.904.051 3.317.968.601 2.386.922.100 8.832.159.088

937.490.405.100 331.796.860.100 238.692.210.000 883.215.908.800

39,21 13,88 9,98 36,93

19.129.563.072

1.912.956.307.200

100,00

23.911.953.840

2.391.195.384.000

100,00

40.870.436.928

4.087.043.692.800

36.088.046.160

3.608.804.616.000

Saham Baru yang berasal dari PUT V ini akan dicatatkan pada BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Jumlah Saham baru yang akan dicatatkan Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyakbanyaknya sejumlah 5.187.168.092 saham atau 99% dari seluruh saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran PUT V ini. Sedangkan saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 52.395.637 saham atau 1% yang akan tidak dicatatkan adalah merupakan saham milik PT MNC Kapital Indonesia Tbk, sehingga seluruh saham yang tidak dicatatkan akan menjadi sebanyak-banyaknya 243.691.268 saham. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang tidak dicatatkan di Bursa per 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh BAE, sebesar 1% atau sejumlah 191.295.631 saham dalam Perseroan tidak tercatat di Bursa Efek, dimana sejumlah 10.000.000 saham milik AJB Bumiputera 1912, dan 181.295.631 saham milik PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 Waran Seri III. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900. Waran Seri III dapat dilaksanakan mulai tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Bila Waran Seri III tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri III yang ditawarkan melalui PUT V ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

5

Dengan asumsi telah dilaksanakannya sisa seluruh Waran Seri II sebelum PUT V dan dengan asumsi seluruh Waran Seri III dilaksanakan oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan PUT V dan setelah pelaksanaan Waran Seri III secara proforma sebagai berikut: Sesudah PUT V Permodalan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C Masyarakat (di bawah 5%) Pemegang Waran Seri II Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Jumlah Saham

%


60.000.000.000


%

9.374.904.051 3.317.968.601 2.386.922.100 8.832.159.088 2.285.864.808

937.490.405.100 331.796.860.100 238.692.210.000 883.215.908.800 228.586.480.800

35,79 12,67 9,11 33,71 8,72

11.249.884.861 3.981.562.321 2.864.306.520 10.598.590.906 2.743.037.769

1.124.988.486.100 398.156.232.100 286.430.652.000 1.059.859.090.600 274.303.776.900

35,79 12,67 9,11 33,71 8,72

26.197.818.648

2.619.781.864.800

100,00

31.437.382.377

3.143.738.237.700

100,00

33.802.181.352

3.380.218.135.200

28.562.617.623

2.856.261.762.300

Dengan asumsi tidak dilaksanakannya sisa seluruh Waran Seri II sebelum PUT V dan dengan asumsi seluruh Waran Seri III dilaksanakan oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan PUT V dan setelah pelaksanaan Waran Seri III secara proforma sebagai berikut: Permodalan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C Masyarakat (di bawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Sesudah PUT V dan Asumsi Sisa Semua Waran Seri II Tidak Dilaksanakan Sebelum PUT V Jumlah Saham Nilai Nominal % (Rp100 per saham) 60.000.000.000 6.000.000.000.000


%

9.374.904.051 3.317.968.601 2.386.922.100 8.832.159.088

937.490.405.100 331.796.860.100 238.692.210.000 883.215.908.800

39,21 13,88 9,98 36,93

11.249.884.861 3.981.562.321 2.864.306.520 10.598.590.906

1.124.988.486.100 398.156.232.100 286.430.652.000 1.059.859.090.600

39,21 13,88 9,98 36,93

23.911.953.840

2.391.195.384.000

100,00

28.694.344.608

2.869.434.460.800

100,00

36.088.046.160

3.608.804.616.000

31.305.655.392

3.130.565.539.200

Dengan asumsi telah dilaksanakannya sisa seluruh Waran Seri II sebelum PUT V dan apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT V ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka pemegang Waran Seri II dan III beserta jumlahnya adalah sebagai berikut: Uraian PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C Masyarakat Jumlah Waran

Waran Seri II

-

Waran Seri III 1.989.274.106 688.718.155 477.384.420 2.084.187.048 5.239.563.729

Jumlah 1.989.274.106 688.718.155 477.384.420 2.084.187.048 5.239.563.729

Catatan: Persentase jumlah waran yang beredar terhadap jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pend aftaran disampaikan adalah sebesar 27,39%.

Dengan asumsi tidak dilaksanakannya sisa seluruh Waran Seri II sebelum PUT V dan apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT V ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, pemegang Waran Seri II dan Seri III beserta jumlahnya adalah sebagai berikut: Uraian PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C Masyarakat Jumlah Waran

Waran Seri II 457.173.183 100.497.742 1.271.020.922 1.828.691.847

Waran Seri III 1.874.980.810 663.593.720 477.384.420 1.766.431.818 4.782.390.768

Jumlah 2.332.153.993 764.091.462 477.384.420 3.037.452.740 6.611.082.615

Catatan: Persentase jumlah waran yang beredar terhadap jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan adalah sebesar 34,56%.

6

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT V akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum 20% setelah PUT V atau sebelum pelaksanaan Waran Seri III serta maksimum 33,33% setelah Waran Seri III dilaksanakan. Efek yang ditawarkan dalam PUT V ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT V ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah: 1.

Penerima HMETD Yang Berhak Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 4 Saham Lama berhak atas 1 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham sebesar harga pelaksanaan sebesar Rp100 setiap saham.

2.

Pemegang HMETD Yang Sah Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek/bank kustodian pada tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3.

Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal 7 - 20 Oktober 2016. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer investasi, atau penasehat profesional lainnya. HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang timbul sebagai akibat dari perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System (“JATS”), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

7

4.

Bentuk HMETD Ada 2 bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu: a.

b.

5.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 7 - 20 Oktober 2016.

6.

Nilai HMETD Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD. Asumsi: Diasumsikan harga pasar per satu Harga saham PUT V Jumlah saham yang beredar sebelum PUT V Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT V

=Rp a =Rp r =A =R

Harga teoritis saham baru ex HMETD

=--

(Rp a x A) + (Rp r x R) ----------------------------(A + R)

=Rp X Harga HMETD per saham 7.

=Rp X – Rp r

Penggunaan Sertifikat bukti HMETD Sertifikat bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya.

8

8.

Pecahan HMETD Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9.

Lain-lain HMETD Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang sertifikat bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

KETERANGAN TENTANG WARAN SERI III Dengan asumsi sisa seluruh Waran Seri II telah dilaksanakan sebelum PUT V, Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) Waran Seri III yang merupakan 27,39% (dua puluh tujuh koma tiga sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan, dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp523.956.372.900 (lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah). Dengan asumsi sisa seluruh Waran Seri II tidak dilaksanakan sebelum PUT V, Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 4.782.390.768 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan) Waran Seri III yang merupakan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cumacuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan, dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp478.239.076.800 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus Rupiah). Waran Seri III dapat dilaksanakan selama masa berlakunya Waran Seri III yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan sampai dengan sehari sebelum ulang tahun ke 3 (tiga) sejak tanggal pencatatan Waran Seri III, yaitu mulai tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Pemegang Waran Seri III tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri III tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri III yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai, berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III PT Bank MNC Internasional Tbk No. 20 tanggal 18 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK/04/2015, jumlah waran yang diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Berikut jumlah Waran Seri II yang masih beredar dan Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan secara persentase terhadap jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan dengan asumsi sisa seluruh Waran Seri II telah dilaksanakan sebelum PUT V:

9

Keterangan Jumlah Waran Seri II yang beredar saat ini Jumlah Waran Seri III yang diterbitkan sebanyak-banyaknya Jumlah Waran Seri II dan Seri III Jumlah Saham yang ditempatkan dan disetor penuh Jumlah maksimum Waran yang diterbitkan (35% dari Jumlah Saham) sesuai Peraturan OJK No. 32/POJK/04/2015 Jumlah Waran terhadap Jumlah Saham

Jumlah 5.239.563.729 5.239.563.729 19.129.563.072 6.695.347.075 27,39%

Berikut jumlah Waran Seri II yang masih beredar dan Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan secara persentase terhadap jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan dengan asumsi sisa seluruh Waran Seri II tidak dilaksanakan sebelum PUT V: Keterangan Jumlah Waran Seri II yang beredar saat ini Jumlah Waran Seri III yang diterbitkan sebanyak-banyaknya Jumlah Waran Seri II dan Seri III Jumlah Saham yang ditempatkan dan disetor penuh Jumlah maksimum Waran yang diterbitkan (35% dari Jumlah Saham) sesuai Peraturan OJK No. 32/POJK/04/2015 Jumlah Waran terhadap Jumlah Saham

Jumlah 1.828.691.847 4.782.390.768 6.611.082.615 19.129.563.072 6.695.347.075 34,56%

Keterangan mengenai waran di bawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelolaan Administrasi Waran pada setiap hari dan jam kerja. 1.

Definisi a.

b. c. d. e.

2.

Waran Seri III berarti Surat Kolektif Waran Seri III atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri III dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal; Surat Kolektif Waran Seri III berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri III yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri III serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri III; Pelaksanaan Waran Seri III berarti pelaksanaan hak beli saham baru oleh Pemegang Waran Seri III; Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri III sesuai dengan Syarat dan Kondisi; Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan Waran Seri III dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.

Hak Atas Waran Seri III Waran Seri III yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri III adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100 (seratus Rupiah). Waran Seri III yang diterbitkan adalah Waran Seri III atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri III, dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama perdagangan Waran Seri III, yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri III pada Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10

3.

Bentuk dan Denominasi Perseroan dapat menerbitkan Waran Seri III dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : a.

Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri III, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri III ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri III di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri III;

b.

Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri III akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri III yang mencantumkan Jumlah Waran Seri III dan diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru untuk Pelaksanaan Waran. Pemegang Waran Seri III tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri III yang dimilikinya belum dilaksanakan. 4.

Hak Untuk Membeli Saham Perseroan Setiap Pemegang Waran Seri III dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri III dengan cara sebagai berikut : a.

b. 5.

Bagi Pemegang Waran yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri III dilakukan dengan memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI. Bagi Pemegang Waran dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran Seri III maka untuk pelaksanaan hak Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III.

Jangka Waktu Waran Seri III Jangka waktu Waran Seri III adalah 3 (tahun) tahun sejak tanggal pencatatan Waran Seri III di BEI yaitu sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan 4 Oktober 2019.

6.

Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri III Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri III, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. b.

Persetujuan Pemegang Waran Seri III yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri III; Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri III dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri III dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri III tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri III dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

11

c.

7.

Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri III harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri III dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri III dan Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

Masa Perdagangan Waran Seri III Masa perdagangan Waran Seri III adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri III pada Bursa Indonesia, yaitu tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2019 di Pasar Reguler, tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 di Pasar Tunai.

8.

Masa Laku Pelaksanaan Waran Seri III Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap Hari Bursa, terhitung mulai tanggal 7 April 2017 sampai dengan 4 Oktober 2019. Pemegang Waran Seri III memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri III yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri III tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

9.

Prosedur Pelaksanaan Waran Seri III Untuk Waran dalam bentuk warkat (di luar penitipan kolektif) a. b. c.

d. e. f.

Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri III dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri III menjadi saham baru hasil pelaksanaan Waran II berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri III. Pelaksanaan Waran Seri III dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri III. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri III yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri III yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III: i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri III dengan memperhatikan ketentuan KSEI. ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri III kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri III wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”). Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri III tidak dapat ditarik kembali. Pemegang Waran Seri III yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri III menjadi saham. Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri III menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri III akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri III dalam Daftar Pemegang Waran Seri III. Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri III meminta konfirmasi dari Perseroan mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri III dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III mengenai hal-hal tersebut di atas.

12

g.

h.

i. j. k.

l.

Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri III sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri III. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri III yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri III, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri III yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri III selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri III baru atas nama Pemegang Waran Seri III dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri III yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri III. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri III menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri III sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri III, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri III (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri III. Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri III, apabila Waran Seri III tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri III tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan. Untuk Waran dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI kolektif KSEI). i. Pemegang Waran Seri III dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran melaluli partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI. ii. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya. iii. Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama). iv. Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE: Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya; Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI; Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI. v. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima KSEI berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI. vi. BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan waran. vii. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI sebagaimana dalam huruf ”e” di atas dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem CBEST.

13

10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri III Pemegang Waran Seri III yang akan melaksanakan Waran Seri III menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good funds) kepada rekening bank Perseroan: PT Bank MNC Internasional Tbk KCP MNC Tower MNC Tower Lt GF, Jl. Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta Pusat No Rekening: 100-01-0000110872 Atas Nama: Penawaran Umum Terbatas V - 2016 Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri III menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri III. 11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri III Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri III, sehingga Waran Seri III dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri III baru dapat menjadi pecahan, dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri III akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di bawah ini: Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (stock split), maka : Harga Pelaksanaan Baru =

Harga Nominal baru setiap saham Harga Nominal lama setiap saham

X

A

Jumlah Waran Seri III Baru =

Harga Nominal lama setiap saham Harga Nominal baru setiap saham

X

B

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri III yang lama B = Jumlah awal Waran Seri III yang beredar Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan dengan nilai nominal baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional. 12. Status Waran Seri III Waran Seri III yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri III atas nama yang dapat diperdagangkan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatannya di Bursa Efek, Surat Waran Seri III ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Surat Kolektif Waran Seri III adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri III yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri III dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri III yang bersangkutan. Pemegang Waran Seri III tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham deviden yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri III yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

14

13. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri III Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri III adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri III dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan. 14. Daftar Pemegang Waran Pengelola Administrasi Waran Seri III telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri III yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri III, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri III serta hal-hal lainya yang dianggap perlu. Pengelola Administrasi Waran Seri III juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri III dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri III di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri III untuk kepentingan Perseroan. 15. Pengelola Administrasi Waran Seri III Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri III yaitu: PT BSR Indonesia Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11 Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827 U.p. Corporate Action Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri III bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri III sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri III di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri III demi kepentingan Perseroan. 16. Peralihan Hak Atas Waran Seri III Pemegang Waran Seri III dapat mengalihkan hak atas Waran Seri III dengan melakukan jual beli di Bursa Efek, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri III dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri III dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri III karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri III atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri III menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri III dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri III dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri III. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

15

Apabila terjadi pengalihan hak atas Waran Seri III yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri III oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri III dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri III yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri III. Pengelola Administrasi Waran Seri III hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri III apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri III hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri III tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peralihan hak atas Waran Seri III harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III atau pada Surat Kolektif Waran Seri III yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III yang bersangkutan. 17. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri III Apabila Surat Kolektif Waran Seri III mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri III dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri III yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri III yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri III yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III untuk kemudian dimusnahkan. Apabila Surat Kolektif Waran Seri III hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri III yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminanjaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri III dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri III berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri III dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri III yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri III yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri III tersebut.

16

18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri III yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri III yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan. 19. Hukum Yang Berlaku Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri III ini berada dan tunduk dibawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. 20. Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Waran Fluktuasi harga saham yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan Waran Seri III, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang. Mengingat Perseroan dari waktu ke waktu akan melaksanakan kegiatan pengembangan usaha, maka Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif, selain Waran Seri II dan Waran Seri III.

17

II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT V

Seluruh dana yang diperoleh dari PUT V ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT V ini secara berkala kepada OJK dan juga akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT V ini secara periodik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32 /POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, berikut ini adalah perincian dari biaya-biaya penunjukkan lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari hasil dana PUT V. Total biaya emisi dan total biaya yang dikeluarkan untuk jasa lembaga dan profesi penunjang pasar modal adalah sekitar 0,62% dari hasil dana PUT V dengan asumsi seluruh HMETD diambil seluruhnya oleh pemegang HMETD. No. 1.

2. 3. 4. 5.

Uraian Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal Akuntan Publik Konsultan Hukum Notaris Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal Biro Administrasi Efek Biaya Jasa Konsultasi Keuangan Konsultan Keuangan Biaya Pungutan OJK Biaya lain-lain Biaya pencatatan saham Biaya RUPSLB, percetakan, iklan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan rencana PUT V Perseroan Total Biaya Emisi

Jumlah 0,23% 0,05% 0,03% 0,02% 0,19% 0,05% 0,03% 0,02% 0,62%

Perseroan akan menggunakan dana hasil PUT V ini berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku terutama di bidang pasar modal. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil dari PUT V, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan rencana penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT V ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan secara berkala kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. PENGGUNAAN DANA HASIL PUT IV Tidak terdapat sisa dana hasil perolehan Penawaran Umum Terbatas IV Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan karena telah habis digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana terkait. Penjelasan penggunaan dana tersebut sesuai dengan surat Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 137/MNCB/DIR/IV/2016 tanggal 15 April 2016 mengenai Laporan Berkala Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV.

18

III.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Maret 2016, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp10.081.858 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan laporan keuangan Perseroan per 31 Maret 2016 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 diperlihatkan pada tabel di bawah ini: (dalam jutaan rupiah) Jumlah

Keterangan Liabilitas Liabilitas segera Simpanan Pihak berelasi Pihak ketiga Simpanan dari bank lain Liabilitas derivatif Liabilitas akseptasi Utang pajak Beban masih harus dibayar Liabilitas imbalan pasca kerja Liabilitas lain-lain Jumlah Liabilitas

1.

297.320 708.507 8.298.414 609.636 691 39.714 12.744 65.949 37.564 11.319 10.081.858

Liabilitas Segera Saldo liabilitas segera pada 31 Maret 2016 adalah Rp297.320 juta. Liabilitas segera dapat dirinci sebagai berikut: (dalam jutaan rupiah) Jumlah 10.260 949 244 2 285.865 297.320

Keterangan Transfer dana dalam progres Titipan nasabah Titipan Pajak Bumi dan Bangunan Titipan dana kliring Lain-lain Jumlah

2.

Simpanan Saldo simpanan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp9.006.921 juta yang terdiri dari utang kepada pihak berelasi dan utang kepada pihak ketiga. Simpanan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: (dalam jutaan rupiah) Hubungan

Keterangan

Ketiga

Sub jumlah

127.534 33.414 33 160.981

479.361 128.131 9.984 617.476

606.895 161.545 10.017 778.457

Sub jumlah

2.616 2.616

580.859 580.859

583.475 583.475

541.499 3.411 544.910 708.507

5.729.324 1.354.703 16.052 7.100.079 8.298.414

6.270.823 1.358.114 16.052 7.644.989 9.006.921

Giro Rupiah Dolar Amerika Serikat Lainnya Tabungan Rupiah Deposito Berjangka Rupiah Dolar Amerika Serikat Lainnya

Jumlah

Berelasi

Sub jumlah Jumlah

19

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sama dengan tingkat bunga yang diberikan kepada pihak ketiga yaitu sebagai berikut: Giro 2,81% 0,78%

Rupiah Valas

Tabungan 3,14% -

Deposito berjangka 9,21% 2,41%

Pada tanggal 31 Maret 2016 jumlah giro, tabungan dan deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan kredit yang diberikan adalah masing-masing sebesar Rp21.891 juta, Rp980 juta dan Rp47.162 juta. 3.

Simpanan dari bank lain Saldo simpanan dari bank lain dalam Rupiah pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp609.636 juta. Simpanan dari bank lain, terdiri dari:

(dalam jutaan rupiah) Jumlah 300.164 20.714 38.758 250.000 609.636

Keterangan Giro Tabungan Deposito berjangka Interbank call money Jumlah

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut: Keterangan Rupiah

4.

Giro 1,21%

Tabungan 2,84%

Deposito berjangka 4,87%

Interbank call money 6,80%

Liabilitas Derivatif Saldo liabilitas derivatif pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp691 juta. Liabilitas derivatif tersebut adalah dalam bentuk pembelian dan penjualan valuta asing (forward and spot) untuk tujuan trading.

5.

Liabilitas Akseptasi Saldo liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp39.714 juta. Liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar nilai Letter of Credits atau nilai realisasi Letter of Credits yang diaksep oleh bank pengaksep (accepting bank).

6.

Utang Pajak Saldo utang pajak pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp12.744 juta. Utang pajak tersebut dapat dirinci sebagai berikut: (dalam jutaan rupiah) Jumlah 945 243 11.364 192 12.744

Keterangan Pasal 21 Pasal 23 dan 26 Pasal 4 ayat 2 Pajak Pertambahan Nilai Jumlah

20

7.

Beban Yang Masih Harus Dibayar Saldo beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp65.949 juta. Beban yang masih harus dibayar terdiri dari: (dalam jutaan rupiah) Jumlah

Keterangan Bunga yang masih harus dibayar Simpanan Simpanan dari Bank lain Sub Jumlah Beban yang masih harus dibayar Tunjangan karyawan Jasa Pihak Ketiga Lainnya Sub Jumlah Jumlah

8.

32.127 231 32.358 15.725 7.864 10.002 33.591 65.949

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Perseroan menyelenggarakan program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang di danai melalui Iuran tetap setiap bulannya kepada pengelola dana yang terpisah dengan Perseroan yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”) Manulife Indonesia. Iuran ini berasal dari 2% gaji pokok yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 3,5% sampai 10% dibayarkan oleh Perseroan. Beban untuk program pensiun iuran pasti yang dibayarkan oleh Perseroan selama 3 bulan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp645 juta. Sehubungan dengan kebijakan Perseroan dan sejalan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 UU Tenaga Kerja tertanggal 25 Maret 2003, Perseroan juga menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 908 pada tanggal 31 Maret 2016. Liabilitas imbalan pasca kerja merupakan tambahan atas manfaat yang telah tersedia dalam program dana pensiun iuran pasti tersebut di atas, agar memenuhi manfaat minimum yang dipersyaratkan UU Tenaga Kerja untuk dibayarkan kepada karyawan. Rincian liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Maret 2016 (tiga bulan) adalah sebagai berikut: (dalam jutaan rupiah) Jumlah

Keterangan Imbalan Pasca-kerja

35.029

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

2.535

Jumlah

9.

37.564

Liabilitas Lain-lain Liabilitas lain-lain per 31 Maret 2016 antara lain: (dalam jutaan rupiah) Jumlah 6.896 669 3.754 11.319

Keterangan Pendapatan Diterima Dimuka Setoran Jaminan Liabilitas Lain-lain Jumlah

21

10. Komitmen dan Kontijensi Tagihan Komitmen Pembelian berjangka valuta asing Liabilitas Komitmen Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan L/C yang irrevocable dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor Penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan Jumlah Liabilitas Komitmen Jumlah Liabilitas Komitmen - bersih Tagihan Kontijensi Bank Garansi Pendapatan bunga dalam Penyelesaian Jumlah Tagihan Kontijensi Liabilitas Kontijensi Bank Garansi Stand by L/C Jumlah Liabilitas Kontijensi Jumlah Tagihan Kontijensi - bersih Lainnya Kredit hapus Buku

(dalam jutaan rupiah) Jumlah 879.153 (337.621) (50.274) (841.038) (1.228.933) (349.780) 7.956 83.937 91.893 (4.119) (7.956) (12.075) 79.818 434.022

11. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi Manajemen Perseroan berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian transaksi komitmen dan kontinjensi yang telah dibentuk adalah lancar atau cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban komitmen dan kontinjensi oleh nasabah. SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. SETELAH TANGGAL 31 MARET 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PUT V, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN LAINNYA KECUALI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI. MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM.

22

IV.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut adalah ikhtisar informasi keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya masing-masing tertanggal 10 Agustus 2016, 10 Maret 2016 dan 16 Maret 2015. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh Partner sebagai berikut: Periode 31 Maret 2016 31 Desember 2015 31 Desember 2014

Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny

Partner Merliyana Syamsul Bing Harianto, SE Bing Harianto, SE

Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan rupiah) Keterangan Kas Giro Pada Bank Indonesia Giro pada bank lain - pihak ketiga Penempatan pada BI dan bank lain Efek-efek - pihak ketiga Tagihan derivatif - pihak ketiga Kredit: Pihak berelasi Pihak ketiga Cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah Tagihan akseptasi - pihak ketiga Biaya dibayar dimuka Aset tetap – bersih Aset pajak tangguhan – bersih Aset tak berwujud – bersih Aset lain-lain – bersih JUMLAH ASET LIABILITAS Liabilitas segera Simpanan: Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah Simpanan dari bank lain Liabilitas derivatif - pihak ketiga Liabilitas akseptasi - pihak ketiga Utang pajak Liabilitas imbalan pasca kerja Beban yang masih harus dibayar Liabilitas lain-lain JUMLAH LIABILITAS

23

31 Maret 2016 97.029 639.930 339.781 1.544.750 1.015.044 34.296

31 Desember

2015 108.955 812.623 1.266.474 1.335.254 1.173.954 8.241

2014 91.556 596.195 203.246 1.538.436 503.806 691

83.495 7.181.519 (41.850) 7.223.164 39.714 53.122 49.640 58.232 11.641 698.188 11.804.531

57.349 7.027.878 (37.962) 7.047.265 21.234 44.963 50.041 63.028 10.933 194.039 12.137.004

70.969 6.186.266 (128.402) 6.128.833 93.962 34.346 19.016 86.002 9.973 124.654 9.430.716

297.320

14.122

21.141

708.507 8.298.414 9.006.921 609.636 691 39.714 12.744 37.564 65.949 11.319 10.081.858

948.884 8.817.643 9.766.527 500.705 3.714 21.234 13.760 37.331 62.865 8.542 10.428.800

919.220 6.815.214 7.734.434 235.948 112 93.962 10.988 44.917 44.415 11.584 8.197.501

(dalam jutaan rupiah) 31 Maret 2016

Keterangan EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor - bersih Komponen Ekuitas Lainnya - perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual Saldo laba (defisit): Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Jumlah JUMLAH EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

2015

31 Desember

2014

1.912.957 3.555

1.912.957 3.555

1.503.233 6.360

520

(7.217)

(67.109)

17.940 (212.299) (194.359) 1.722.673 11.804.531

17.940 (219.031) (201.091) 1.708.204 12.137.004

17.940 (227.209) (209.269) 1.233.215 9.430.716

2016 250.582 (173.223) 77.359 63.911 (35.511) (96.902) 8.857 92 8.949 (2.217) 6.732 7.737

2015 219.268 (149.697) 69.571 17.810 1.210 (81.699) 6.892 204 7.096 (1.861) 5.235 61.602

(dalam jutaan rupiah) 31 Desember 2015 2014 950.521 760.698 (663.414) (524.417) 287.107 236.281 72.154 62.890 (4.521) (42.332) (343.793) (328.149) 10.947 (71.310) 241 1.270 11.188 (70.040) (3.010) 15.484 8.178 (54.556) 59.892 16.532

14.469

66.837

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif 31 Maret

Keterangan Pendapatan bunga Beban bunga Pendapatan bunga – bersih Total pendapatan operasi lainnya Pemulihan (Beban) kerugian penurunan- nilai Total beban operasional lainnya Laba (Rugi) operasional Pendapatan (Beban) non-operasional Laba (Rugi) sebelum manfaat (beban) pajak Manfaat (Beban) pajak Laba (Rugi) tahun berjalan Laba komprehensif lainnya -bersih Total laba (rugi) komprehensif selama periode berjalan

68.070

(38.024)

Laporan Arus Kas

Keterangan Arus Kas dari Aktivitas Operasi Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima Bunga, provisi dan komisi yang dibayar Penerimaan pendapatan operasional lainnya Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan Pembayaran beban operasional lainnya Penerimaan pendapatan non operasional Pembayaran beban non operasional Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi Penurunan (kenaikan) aset operasi Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek-efek Kredit Tagihan derivatif Tagihan akseptasi Aset lain-lain Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi Liabilitas segera Simpanan Simpanan dari bank lain Liabilitas derivatif Liabilitas akseptasi Liabilitas lain-lain Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

24

31 Maret 2016


236.027 (179.602) 60.916 (43.581) (38.590) 107 (47)

931.830 (652.103) 74.674 (179.066) (151.677) 339 (751)

758.326 (522.486) 48.744 (166.051) (135.655) 1.179 (84)

35.230

23.246

(16.027)

(50.217) (134.435) (181.534) (26.055) (18.480) (44.869)

(116.973) (205.264) (925.673) (7.550) 72.728 (21.822)

31.371 (796.134) 1.151 9.184 (14.319)

12.367 (759.606) 108.931 (3.023) 18.480 978 (1.042.233)

3.162 2.032.093 264.757 3.602 (72.728) (2.167) 1.047.411

22.646 899.543 (106.865) (897) (9.184) 4.460 24.929


31 Maret 2016

Keterangan Arus Kas dari Aktivitas Investasi Hasil penjualan aset tetap Perolehan aset tetap Perolehan aset tak berwujud Perolehan efek tersedia untuk dijual Penerimaan efek dimiliki hingga jatuh tempo Penjualan efek tersedia untuk dijual Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

34 (2.768) (1.669) (213.218) 307.821 90.200

617 (41.385) (4.766) (502.276) 5.000 65.380 (477.430)

899 (5.773) (7.387) (17.075) 35.437 6.101

-

409.724 (2.805) 406.919

489.625 (2) (2.217) 487.406

(952.033) 3.406.333 2.454.300

976.900 2.429.433 3.406.333

518.436 1.910.997 2.429.433

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Penambahan modal saham Pembayaran pinjaman yang diterima Biaya emisi saham Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas – neto Kas dan setara kas pada awal periode/tahun Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun

Rasio-rasio Penting 31 Maret 2016

Keterangan Pertumbuhan Pendapatan bunga – neto** Laba operasional** Laba komprehensif tahun berjalan** Aset Liabilitas Ekuitas

31 Desember 2015

2014

11,19% 28,51% -78,35% -2,74% -3,33% 0,85%

21,51% 115,35% 279,02% 28,70% 27,22% 38,52%

-17,40% -22,74% 82,33% 15,51% 10,82% 60,69%

Permodalan Rasio KPMM/CAR

18,17%

17,83%

17,79%

Rentabilitas Laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (ROA) Laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas (ROE) Margin bunga bersih (NIM) BOPO

0,31% 1,88% 3,38% 97,40%

0,10% 0,74% 3,32% 98,97%

-0,82% -6,69% 3,43% 108,54%

2,72% 3,70% 3,13%

2,18% 2,97% 2,43%

4,41% 5,88% 3,86%

Likuiditas LFR

80,42%

72,29%

80,35%

Kepatuhan Giro wajib minimum utama (Rp) Giro wajib minimum valuta asing Giro wajib minimum sekunder Pelanggaran BMPK Pelampauan BMPK Posisi Devisa Neto (PDN)

6,57% 8,22% 12,45% 0,00% 0,00% 0,82%

8,61% 9,26% 12,86% 0,00% 0,00% 6,82%

8,18% 8,22% 9,07% 0,00% 0,00% 6,10%

Kualitas asset Aset produktif terhadap total aset produktif NPL gross NPL net

** Pertumbuhan pendapatan bunga – neto, laba operasional dan laba komprehensif 31 Maret 2016 merupakan perbandingan dengan periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2015.

25

V.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan Atas Laporan Keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan perseroan per 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. A.

Umum Pertumbuhan Ekonomi Global pada tahun 2015 melambat menjadi 2,4% dari sebelumnya 2,6% di tahun 2014. Pelambatan ekonomi global ini terutama disebabkan berlanjutnya pelemahan ekonomi di negara berkembang di tengah melemahnya harga komoditas dan perdagangan global. Ke depan, pertumbuhan global diproyeksikan akan stabil dan naik tipis, mencapai 2,9% pada tahun 2016 dan 3,1% pada 20172018. Pemulihan sedang di negara maju diperkirakan akan terus berlangsung dan stabilisasi ekspor atas komoditas utama adalah alasan di balik pemulihan ini. Namun, perkiraan ini sangat tergantung pada penurunan risiko di pasar negara berkembang karena perlambatan di pasar negara berkembang memiliki pengaruh yang besar untuk ekonomi dunia dan akhirnya bisa menahan pemulihan di negara maju. (Sumber: Januari 2016 Prospek Ekonomi Global Bank Dunia). Sejalan dengan perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 juga mengalami perlambatan meskipun terjadi pemulihan ekonomi pada kuartal keempat 2015. Pada kuartal terakhir 2015, ekonomi pulih 5,04% (yoy) meningkat dari 4,74% (yoy) pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 terutama didukung oleh pengeluaran pemerintah melalui realisasi proyek infrastruktur, sementara investasi non-konstruksi masih terbatas. Untuk setahun penuh 2015, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,79% (yoy), turun dari 5,02% (yoy) pada tahun 2014. (Sumber: Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV Bank Indonesia). Industri perbankan nasional tetap tumbuh meskipun cenderung melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi ekonomi global dan makro nasional yang penuh tantangan ikut mempengaruhi kinerja industri perbankan nasional. Namun demikian, ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang tetap terjaga, serta ditopang oleh rasio kecukupan modal yang memadai. Berikut adalah informasi keuangan Perseroan secara singkat yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny. Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan rupiah) Keterangan Kas Giro Pada Bank Indonesia Giro pada bank lain - pihak ketiga Penempatan pada BI dan bank lain Efek-efek - pihak ketiga Cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah Tagihan derivatif - pihak ketiga Kredit: Pihak berelasi

26

31 Maret 2016 97.029 639.930 339.781 1.544.750 1.015.044 1.015.044 34.296

31 Desember

2015 108.955 812.623 1.266.474 1.335.254 1.173.954 1.173.954 8.241

2014 91.556 596.195 203.246 1.538.436 503.806 503.806 691

83.495

57.349

70.969

(dalam jutaan rupiah) 31 Maret 2016 7.181.519 (41.850) 7.223.164 39.714 53.122 49.640 58.232 11.641 698.188 11.804.531

Keterangan Pihak ketiga Cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah Tagihan akseptasi - pihak ketiga Biaya dibayar dimuka Aset tetap – bersih Aset pajak tangguhan – bersih Aset tak berwujud – bersih Aset lain-lain – bersih JUMLAH ASET LIABILITAS Liabilitas segera Simpanan: Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah Simpanan dari bank lain Liabilitas derivatif - pihak ketiga Liabilitas akseptasi - pihak ketiga Obligasi Konversi Utang pajak Liabilitas imbalan pasca kerja Beban yang masih harus dibayar Liabilitas lain-lain JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor - bersih Komponen Ekuitas Lainnya - perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual Saldo laba (defisit): Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Jumlah JUMLAH EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

31 Desember 2015 2014 7.027.878 6.186.266 (37.962) (128.402) 7.047.265 6.128.833 21.234 93.962 44.963 34.346 50.041 19.016 63.028 86.002 10.933 9.973 194.039 124.654 12.137.004 9.430.716

297.320

14.122

21.141

708.507 8.298.414 9.006.921 609.636 691 39.714 12.744 37.564 65.949 11.319 10.081.858

948.884 8.817.643 9.766.527 500.705 3.714 21.234 13.760 37.331 62.865 8.542 10.428.800

919.220 6.815.214 7.734.434 235.948 112 93.962 10.988 44.917 44.415 11.584 8.197.501

1.912.957 3.555

1.912.957 3.555

1.503.233 6.360

520

(7.217)

(67.109)

17.940 (212.299) (194.359) 1.722.673 11.804.531

17.940 (219.031) (201.091) 1.708.204 12.137.004

17.940 (227.209) (209.269) 1.233.215 9.430.716

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif

Keterangan Pendapatan bunga Beban bunga Pendapatan bunga – bersih Total pendapatan operasi lainnya Pemulihan (Beban) kerugian penurunan- nilai Total beban operasional lainnya Laba (Rugi) operasional Pendapatan (Beban) non-operasional Laba (Rugi) sebelum manfaat (beban) pajak Manfaat (Beban) pajak Laba (Rugi) tahun berjalan Laba komprehensif lainnya -bersih Total laba (rugi) komprehensif selama periode berjalan

31 Maret 2016 250.582 (173.223) 77.359 63.911 (35.511) (96.902) 8.857 92 8.949 (2.217) 6.732 7.737

2015 219.268 (149.697) 69.571 17.810 1.210 (81.699) 6.892 204 7.096 (1.861) 5.235 61.602

14.469

66.837

(dalam jutaan rupiah) 31 Desember 2015 2014 950.521 760.698 (663.414) (524.417) 287.107 236.281 72.154 62.890 (4.521) (42.332) (343.793) (328.149) 10.947 (71.310) 241 1.270 11.188 (70.040) (3.010) 15.484 8.178 (54.556) 59.892 16.532 68.070

(38.024)

Kinerja keuangan Perseroan pada triwulan I 2016 adalah sebagai berikut. Total aset secara keseluruhan menurun sebesar 2,74%, kredit yang diberikan (bruto) meningkat 2,54% dan simpanan dana pihak ketiga menurun sebesar 7,78% dibandingkan dengan 31 Desember 2015, dengan membukukan laba setelah pajak sebesar Rp6.732 juta, meningkat cukup signifikan dibandingkan laba setelah pajak sebesar Rp5.235 juta pada triwulan I tahun 2015 (YoY). Laba usaha ini antara lain disebabkan peningkatan pendapatan

27

bunga bersih menjadi Rp77.359 juta pada triwulan I 2016 dibanding Rp69.571 juta pada triwulan I 2015 (YoY). Perseroan juga membukukan peningkatan pendapatan operasional lainnya menjadi sebesar Rp63.911 juta dibandingkan Rp17.810 juta pada periode triwulan I 2015 (YoY). Kinerja Perseroan pada triwulan I 2016 telah menunjukkan angka finansial yang positif, dimana laba persaham (EPS) bertahan di Rp0,35 dimana nilai tersebut tidak berubah dibandingkan dengan triwulan I tahun 2015. Begitu juga rasio laba terhadap aset (ROA) tercatat positif sebesar 0,31%, meningkat dibanding 0,28% (YoY) sebagai konsekuensi dari upaya perseroan dalam meningkatkan pendapatan bunga dan perbaikan kualitas kredit sehingga menghasilkan laba usaha. Pembahasan lebih lengkap mengenai keadaan keuangan dan kinerja perseroan terdapat pada butir B Bab ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja perseroan adalah sebagai berikut: Kondisi Perekonomian dan Sektor Perbankan di Indonesia Perekonomian Indonesia pada tahun 2015 sangat dipengaruhi kondisi perekonomian global, khususnya prospek membaiknya ekonomi AS yang berimbas pada pelemahan nilai rupiah. Pelemahan kurs rupiah yang diikuti oleh kebijakan uang ketat berimbas pada melemahnya kondisi perekonomian dalam negeri. Berdasarkan perhitungan kurs tengah transaksi Bank Indonesia memperlihatkan di akhir tahun 2014 atau awal tahun 2015 nilai tukar Rupiah terhadap USD sebesar Rp12.440 per-USD, naik menjadi Rp13.276 perUSD per-akhir triwulan I 2016. Pelemahan nilai tukar terutama berasal dari faktor eksternal, antara lain, ketidakpastian timing dan besaran kenaikan suku bunga AS, kekhawatiran negosiasi fiskal Yunani, serta Yuan yang terus terdepresiasi di tengah perekonomian Tiongkok yang masih lemah. Sedangkan dari sisi domestik, tekanan terhadap Rupiah terkait dengan meningkatnya permintaan valas untuk pembayaran utang dan deviden secara musiman, serta kekhawatiran terhadap melambatnya ekonomi domestik. Namun demikian, pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2015 pergerakan Rupiah cenderung menguat dan lebih stabil, seiring dengan sentimen positif terhadap negara berkembang akibat menurunnya ketidakpastian di pasar keuangan global setelah kenaikan Fed Fund Rate sebesar 25 bps pada 17 Desember 2015, yang mendorong kembalinya aliran modal asing ke pasar surat berharga negara. Namun demikian, stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap solid dengan ditopang oleh ketahanan industri Perbankan. Ketahanan Industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta ditopang oleh rasio kecukupan modal yang masih mampu memelihara industri perbankan secara keseluruhan. Pertumbuhan kredit pada tahun 2015 tercatat sebesar 14,99% (yoy) atau lebih tinggi 1,03% dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada tahun 2014 sebesar 13,96% (yoy). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 26,27% di tahun 2015, lebih tinggi dibanding dengan peningkatan DPK di tahun 2014 yaitu sebesar 13,16%. Peningkatan DPK sepanjang tahun 2015 utamanya kontribusi dari peningkatan deposito, khususnya deposito Rupiah dan deposito Dolar Amerika Serikat. Kebijakan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah Lainnya. Industri perbankan dimana Perseroan beroperasi, banyak ketentuan dan persyaratan yang diterbitkan baik oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi pemerintah lainnya yang wajib dipenuhi dan mempengaruhi kinerja usaha dan keuangan Perseroan, antara lain: 

POJK No. 6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank, dan ketentuan ini berlaku efektif pada tanggal 27 Januari 2016. POJK ini mengatur kebutuhan modal yang wajib dimiliki Perseroan bila mempunyai rencana perluasan jaringan kantor dan/atau menjalankan suatu aktivitas/layanan/transaksi tertentu. Salah satu tujuan Perseroan melaksanakan PUT V agar Perseroan dapat meluaskan layanan dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan permodalan yang dipersyaratkan sehingga Perseroan diharapkan mampu meningkatkan laba usaha secara berkesinambungan.

28



POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2013 perihal KPMM sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA). Ketentuan ini mengatur KPMM minimum yang wajib dipenuhi. Rencana PUT V ini adalah untuk memenuhi ketentuan tersebut.



PBI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, mengatur tentang kewajiban Bank untuk mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto (PDN) pada akhir hari kerja secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal. PBI ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2015.



PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang berlaku efektif mulai 16 Maret 2016, tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar 6,5% dan GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4%, serta GWM Loan to Funding Ratio (LFR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LFR bank dan LFR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank dan KPMM Insentif. GWM dalam Dolar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%. Dalam hal ini Perseroan sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Kebijakan akuntansi penting Pada periode yang berahir pada tanggal 31 Maret 2016, Perseroan telah menerapkan semua interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016, yaitu:

      

PSAK 5, Segmen Operasi, PSAK 7, Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, PSAK 13, Properti Investasi, PSAK 16, Aset Tetap, PSAK 19, Aset Takberwujud, PSAK 24, Imbalan Kerja Tentang Program Imbalan Pasti – Iuran Pekerja, PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar,

Pendapatan Bunga Bersih dan Net Interest Margin (NIM) Besarnya Pendapatan bunga bersih yang bisa dicapai bergantung kepada kemampuan Perseroan mendapatkan marjin sebesar-besarnya melalui upaya mendapatkan biaya dana yang relatif murah dan hasil atau yield yang diperoleh dari aset keuangan yang ditempatkan terutama kredit yang diberikan. Pendapatan bunga bersih diharapkan mampu menutupi beban operasional Perseroan ditambah marjin keuntungan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Perseroan selalu berupaya meningkatkan portofolio kredit dan aset keuangan yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi agar pendapatan bunga bersih terus meningkat melalui peningkatan pemberian kredit pada segmen ritel dan UKM selain tetap meningkatkan dan menjaga portofolio pada segmen korporasi/komersial. Pemberian kredit ritel dan UKM, selain memberikan hasil atau yield yang tinggi, juga diharapkan memiliki kualitas kredit yang lebih baik. Penghimpunan dana murah (Low Cost Fund) Untuk menjaga kondisi likuiditas yang kuat dan meningkatkan pendapatan bunga bersih, penghimpunan dana dengan biaya rendah merupakan strategi utama sekaligus tantangan. Kemampuan menghimpun dana dengan biaya rendah, dan peningkatan kredit yang berkualitas akan mendorong kenaikan pendapatan bunga bersih dan akhirnya meningkatkan laba usaha. 29

Perseroan memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dengan dana murah dengan memfokuskan kepada produk-produk unggulan seperti Tabungan MNC, Tabungan Rencana MNC dan Giro MNC untuk meningkatkan low cost funding. Perubahan Perilaku Konsumen Dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 6,75% di triwulan I 2016, dari sebesar 7,5% di tahun 2015, akan berdampak pada industri perbankan terutama penurunan pada tingkat suku bunga dana pihak ketiga. Walau demikian nasabah dan pasar tetap mencari bank yang memberikan suku bunga tinggi dalam menempatkan dana. Terkait dengan kondisi tersebut Perseroan akan terus berusaha untuk menjaga tingkat Net Interest Margin yang sehat bagi Perseroan dan meningkatkan pelayanan dengan harapan nasabah menjadi lebih loyal sehingga bersedia menempatkan dana di Perseroan dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan bank lain. Di aspek kredit konsumer, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan makroprudensial melalui revisi ketentuan GWM-LFR, relaksasi ketentuan LTV pemberian kredit kepemilikan rumah, serta ketentuan pembayaran uang muka (down payment) untuk kredit kendaraan bermotor. Usaha yang telah dilakukan Perseroan adalah bekerjasama dengan pengembang, bersama-sama mengadakan program-program marketing yang menarik. Perubahan teknologi yang memberikan kenyaman, kemudahan dan kecepatan mengubah perilaku konsumen dimana sebelumnya konsumen harus mendatangi bank untuk bertransaksi, saat ini konsumen dapat bertransaksi dimana pun dan kapanpun dengan menggunakan handphone atau komputer untuk bertransaksi. Kemajuan teknologi tersebut juga sudah menjadi perhatian Perseroan, yaitu dengan mengadopsi konsep branchless melalui mobile banking, internet banking dan channel distribution lainnya yang berbasis teknologi. Dengan demikian dalam mengembangkan aktivitas banking dilakukan tanpa batasan fisik demografi konsumen. Perubahan Suku Bunga dan Nilai Surat Berharga Perubahan suku bunga merupakan faktor penting yang mempengaruhi hasil kinerja Perseroan. Hal ini disebabkan sumber pendapatan usaha utama perseroan adalah pendapatan bunga bersih. Pada triwulan I 2016 simpanan Perseroan didominasi oleh deposito berjangka, dan Perseroan masih terus berupaya menarik dana dengan biaya rendah dan berjangka panjang dari masyarakat dengan strategi dan program yang perseroan sudah jelaskan sebelumnya. Pengembangan Produk Baru Dari sisi layanan dan produk, Perseroan senantiasa mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perseroan telah berhasil meluncurkan layanan Mobile Banking dan sedang dalam proses pengembangan Internet Banking Bisnis dan Internet Banking Personal untuk mempermudah transaksi pelayanan nasabah. Perseroan juga telah melakukan Nota Kesepahaman dengan PT Bank Central Asia Tbk untuk pengembangan kerja sama cobranding kartu prepaid MNC Flazz serta Nota Kesepahaman dengan PT Rintis Sejahtera untuk pengembangan kerja sama jaringan PRIMA untuk mendukung kemudahan dan kenyamanan nasabah bertransaksi. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan produk-produk unggulan lainnya seperti kartu kredit, Kredit Pemilikan Properti dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan terus-menerus mengembangkan dan memperbaharui produk dan layanan keuangan diharapkan dapat mengimbangi pesatnya inovasi-inovasi produk baru yang dikeluarkan oleh kompetitor di industri perbankan maupun non-perbankan. Perkembangan Aktivitas Pemasaran Untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya tabungan dan giro, Perseroan akan melakukan program-program pemasaran yang akan disesuaikan dengan target segmen seperti melanjutkan program Tabungan MNC Berhadiah, pemberian gimmick kepada nasabah pemilik rekening Tabungan MNC, mengadakan program referral dan berkerja-sama dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup MNC untuk melakukan kerja-sama promosi. Untuk produk-produk lending, Perseroan akan terus meningkatkan awareness masyarakat atas produk-produk unggulan Perseroan seperti promosi above the line and below the line baik, cross selling, direct & tele sales untuk produk-produk seperti Kredit Pemilikan Properti, Kredit Konsumsi Beragun Properti, kartu kredit, implant banking dan multi finance.

30

Persaingan Persaingan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja Perseroan, baik dalam bentuk suku bunga, tarif, jenis dan kualitas layanan serta jaringan distribusi. Persaingan tidak hanya terbatas di lingkungan industri perbankan, tetapi juga dengan perusahaan jasa keuangan non-bank lainnya. Walaupun demikian Perseroan akan terus melakukan perbaikan dalam layanan, penajaman produk, efisiensi, percepatan proses kredit dan memperluas jaringan distribusi sehingga dapat dicapai volume transaksi yang optimal dan mendorong peningkatan pendapatan. Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja, beberapa langkah strategis yang akan ditempuh dalam di tahun 2016 adalah sebagai berikut:     

   

Penambahan modal melalui proses rights issue di tahun 2016 guna memperkuat struktur permodalan Perseroan. Customer Acquisition Strategy - membangun dan meningkatkan jumlah nasabah (customer base) melalui sinergi antar perusahaan, karyawan, rekanan dan nasabah dalam Grup MNC dan di luar grup MNC. Mengembangkan Distribution Channels terutama pengembangan electronic channels. Pengembangan produk dan jasa untuk segmen konsumer. Pengembangan struktur organisasi dan karyawan. Business process reengineering dan infrastructure development. Melakukan kajian dan perbaikan atas policy dan prosedur untuk memperkuat sistem pemantauan kepatuhan Perseroan. Memperkuat Tim Task Force untuk penyelesaian kredit bermasalah. Mengembangkan infrastruktur manajemen risiko dan memperkuat Good Corporate Governance Perseroan.

Hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan dalam menghadapi risiko fluktuasi kurs dan suku bunga di masa yang akan datang. Perseroaan yang merupakan bagian dari industri perbankan sudah dan senantiasa menerapkan manajemen resiko termasuk untuk risiko fluktuasi kurs dan suku bunga di masa yang akan datang. Perseroan menggunakan metode standar untuk menghitung dan memantau risiko pasar yang meliputi risiko suku bunga, risiko valuta asing dan risiko surat berharga yang konsisten sesuai Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016. Hasil perhitungan risiko pasar yang berdampak terhadap rasio permodalan, dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen senior secara berkala dalam rapat Komite Aset & Liabilitas. Pelaksanaan proses monitoring risiko pasar atas aktivitas treasury dilakukan dengan membandingkan realisasi risiko terhadap limit yang telah ditetapkan sesuai risk appetite Perseroan. Dan pemantauan atas kinerja treasury untuk memastikan target bisnis dan pendapatan tercapai. Selama tahun 2015, Perseroan berusaha menjaga profil risiko pasar pada tingkat Rendah. Hal ini diindikasikan oleh antara lain tingkat Posisi Devisa Netto (PDN) rata-rata di bawah 7% dan tidak pernah melampaui ketentuan Bank Indonesia sebesar 20% dari Modal. Portofolio yang diperhitungkan dalam risiko pasar adalah portofolio yang mempunyai risiko akibat pergerakan suku bunga, kurs dan harga untuk semua portofolio dalam neraca dan rekening administratif yaitu kredit yang diberikan, surat berharga (diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan disimpan sampai jatuh waktu) dan posisi valuta asing.

31

Secara periodik, Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Group) melakukan pembaharuan kebijakan risiko pasar yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan eksternal, kebijakan internal dan strategi bisnis Perseroan, termasuk peninjauan kembali limit perdagangan yang diusulkan oleh Treasury Group untuk kemudian dibahas, dianalisa dan diputuskan dalam Komite Pemantau Risiko. Untuk mengantisipasi bergejolaknya nilai tukar mata uang yang dapat berdampak pada kecukupan modal, Perseroan secara rutin maupun ad hoc melakukan stress test terhadap posisi terbuka permata uang yang dikelola dalam hal pelemahan terhadap nilai tukar Rupiah. Dengan stress test ini, Perseroan dapat mengantisipasi lebih awal dan mengambil langkah-langkah pengendalian dan solusi yang paling optimal sebagai strategi jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk risiko fluktuasi nilai tukar, Perseroaan senantiasa mengukur dan menjaga Net Open position (NOP) sesuai dengan limit yang telah ditentukan. Sedangkan untuk risiko suku bunga, Perseroaan senantiasa mengukur risiko suku bunga dengan teknik sensitivities yaitu: a) Untuk Risiko fluktuasi suku bunga pada Trading Book, Perseroan melakukan pemantauan terhadap parameter DV01 (sensitivitas harga untuk 1 bps perubahan imbal hasil) dalam basis harian. b) Untuk risiko suku bunga pada Banking Book (exclude trading book), Perseroan melakukan pemantauan terhadap parameter Earning at Risk (EAR) & Economic Value of Equity (EVE) dalam basis bulanan. - EAR mengukur dampak / sensitivitas terhadap Pendapatan Bunga Bersih Perseroan dengan suatu asumsi perubahan suku bunga i.e. 100bps (dampak jangka pendek / 1 tahun) - EVE mengukur dampak / sensitivitas terhadap Modal Perseroan dengan suatu asumsi perubahan suku bunga (dampak jangka panjang dari perubahan suku bunga / all tenor) B.

Analisis Keuangan 1. Laporan Laba (Rugi) Komprehensif

Keterangan Pendapatan bunga Beban bunga Pendapatan bunga – bersih Total pendapatan operasi lainnya Pemulihan (Beban) kerugian penurunan- nilai Total beban operasional lainnya Laba (Rugi) operasional Pendapatan (Beban) non-operasional Laba (Rugi) sebelum manfaat (beban) pajak Manfaat (Beban) pajak Laba (Rugi) tahun berjalan Laba komprehensif lainnya –bersih Total laba (rugi) komprehensif selama tahun berjalan

31 Maret

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain) 31 Desember

2016 250.582 (173.223) 77.359 63.911 (35.511) (96.902) 8.857 92 8.949 (2.217) 6.732 7.737

% 14,28 15,72 11,19 258,85 -3.034,79 18,61 28,51 -54,90 26,11 19,13 28,60 -87,44

2015 219.268 (149.697) 69.571 17.810 1.210 (81.699) 6.892 204 7.096 (1.861) 5.235 61.602

2015 950.521 (663.414) 287.107 72.154 (4.521) (343.793) 10.947 241 11.188 (3.010) 8.178 59.892

% 24,95 26,51 21,51 14,73 89,32 4,77 115,35 -81,03 115,97 -119,44 114,99 262,27

2014 760.698 (524.417) 236.281 62.890 (42.332) (328.149) (71.310) 1.270 (70.040) 15.484 (54.556) 16.532

14.469

-78,35

66.837

68.070

279,02

(38.024)

1.1 Pendapatan Bunga Pendapatan bunga terutama diperoleh dari kegiatan penempatan dana Perseroan dalam bentuk kredit yang diberikan. Perseroan juga memperoleh pendapatan bunga dari Efek-Efek yang dimiliki, Penempatan pada Bank Indonesia Dan Bank Lain, Giro pada Bank Lain serta provisi & komisi selain kredit.

32

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 Pendapatan bunga pada 31 Maret 2016 sebesar Rp250.582 juta, meningkat sebesar Rp31.314 juta atau sebesar 14,28% dibandingkan dengan 31 Maret 2015 sebesar Rp219.268 juta. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan bunga berasal dari kredit yaitu sebesar Rp209.715 juta atau 83,69% Selanjutnya kontribusi lainnya diurutkan berdasarkan persentasi terhadap total berasal dari EfekEfek sebesar Rp22.338 juta atau 8,91% serta Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain sebesar Rp14.559 juta atau 5,81%, sisanya Komisi dan Provisi Kredit, pendapatan bunga dari Giro pada Bank Indonesia dan Giro pada Bank Lain. Pendapatan bunga kredit pada 31 Maret 2016 naik sebesar Rp27.022 juta dimana Kenaikan tersebut sebagian besar berasal dari penyaluran kredit melalui joint financing. Pertumbuhan kredit yang diberikan melalui joint financing rata-rata diatas 15% dalam 2 (dua) tahun terakhir ini, dan kenaikannya secara rata-rata lebih baik dibandingkan kredit lainnya. Peningkatan tajam terjadi pada pendapatan kupon atas investasi Efek-Efek, dimana pada 31 Maret 2016 pendapatan kupon sebesar Rp22.338 juta, meningkat sebesar 59,25%, dimana pendapatan kupon terbesar berasal dari efek-efek tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Sebaliknya pendapatan dari Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain mengalami penurunan sebesar 19,43% atau Rp3.512 juta. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan tingkat suku bunga atas portofolio Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain pada 31 Maret 2016 lebih kecil dibanding pada 31 Maret 2015. Hal tersebut dampak dari penurunan BI rate. Walaupun demikian pendapatan bunga dari Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain tetap memberikan kontribusi cukup besar setelah pendapatan bunga kredit. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Pendapatan bunga pada tahun 2015 sebesar Rp950.521 juta, meningkat sebesar 189.823 juta atau sebesar 24,95% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp760.698 juta. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan bunga berasal dari kredit yaitu sebesar Rp790.469 juta atau 83,16%. Kontributor lainnya diurutkan berdasarkan presentasi terhadap total berasal dari Efek-Efek sebesar Rp75.954 juta atau 7,99% serta Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain sebesar Rp65.221 juta atau 6,86%, sisanya Komisi dan Provisi Kredit, pendapatan bunga dari Giro pada Bank Indonesia dan Giro pada Bank Lain. Pertumbuhan Kredit bruto sepanjang tahun 2015 naik cukup signifikan sebesar 13,23% atau sebesar Rp827.992 juta. Pertumbuhan Kredit tersebut mendorong kenaikan pendapatan bunga kredit pada tahun 2015 sebesar 19,65% atau Rp129.837 juta. Pendapatan dari kupon atas investasi Efek-efek juga memberikan dampak besar, dimana pada tahun 2015 yang naik sebesar 56,31% atau Rp27.366 juta, hal tersebut seiring dengan kenaikan investasi Efek-Efek sebesar 133,02% atau Rp670.148 juta dibanding tahun 2014. Demikian pula terdapat kenaikan pendapatan bunga dari Penempatan pada Bank Indonesia sebesar 86,67% atau Rp30.282 juta yang sebagian besar dari transaksi sertifikat deposito. 1.2 Beban Bunga Beban bunga Perseroan terdiri dari beban bunga simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, giro dan simpanan dari bank lain, beban bunga dari obligasi konversi serta beban bunga provisi dan komisi yang dibayar.

33

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 Beban bunga pada tanggal 31 Maret 2016 meningkat sebesar Rp23.526 juta atau 15,72% dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp149.697 juta menjadi Rp173.223 juta. Komponen terbesar terhadap beban bunga adalah beban bunga simpanan, yaitu sebesar 91,35% dari beban bunga. Simpanan pada 31 Maret 2015 sebesar Rp8.187.668 juta, naik 10,01% atau Rp819.253 juta, menjadi Rp9.006.921 juta pada 31 Maret 2016 dan kenaikan terbesar ada di deposito. Hal ini yang membuat beban bunga simpanan meningkat sebesar Rp16.729 juta dari Rp141.517 juta pada 31 Maret 2015 menjadi Rp158.246 juta pada 31 Maret 2016. Bunga simpanan dari bank Lain juga meningkat sebesar Rp6.727 juta atau 286,38%, hal tersebut disebabkan peningkatan simpanan dari bank lain sebesar Rp522.424 juta. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Beban bunga pada tahun 2015 sebesar Rp663.414 juta, meningkat 26,51% atau Rp138.997 juta dari tahun 2014 sebesar Rp524.417 juta. Beban bunga yang terbesar bersumber dari beban bunga simpanan yaitu 93,51% dari total beban bunga. Pada tahun 2015 beban bunga simpanan naik tajam dari Rp480.124 juta menjadi Rp620.371 juta atau meningkat 29,21% atau Rp140.247 juta dibandingkan tahun 2014. Simpanan pada tahun 2015 meningkat 26,27% atau Rp2.032.093 juta dan walaupun tingkat suku bunga simpanan rata-rata lebih rendah dibandingkan tahun 2014, pertumbuhan simpanan yang pesat memicu kenaikan beban bunga. 1.3 Pendapatan Operasional Lainnya Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan transaksi valuta asing – bersih, keuntungan (kerugian) bersih penjualan efek, provisi dan komisi selain kredit, penerimaan kembali kredit yang dihapus buku, keuntungan (kerugian) yang belum di realisasi dari efek yang diperdagangkan dan lainnya. Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 Pendapatan Operasional lainnya pada tanggal 31 Maret 2016 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp46.101 juta atau sebesar 258,85%, dimana kenaikan tersebut dipengaruhi dari penerimaan kembali kredit yang dihapus buku dan Pendapatan dari transaksi valuta asing. Penerimaan kembali kredit yang dihapus buku naik sebesar 1.462,63% atau Rp24.894 juta dibandingkan pada 31 Maret 2015 sebesar Rp1.702 juta menjadi Rp26.596 juta di 31 Maret 2016. Dengan semakin meningkatnya upaya Perseroan penyelesaian atas kredit yang telah dihapus bukukan, Perseroan berhasil mendapatkan penerimaan kembali kredit yang dihapus buku sangat besar dibandingkan dengan tahun lalu. Pendapatan transaksi valuta asing meningkat sebesar 762,18% atau Rp10.137 juta dari Rp1.330 juta pada 31 Maret 2015 menjadi Rp11.467 juta pada 31 Maret 2016. Kenaikan pendapatan yang paling besar terutama di transaksi forward setelah itu diikuti transaksi spot dan banknotes. Strategi pricing yang tepat selain mampu menaikan volume transaksi nasabah lama juga berhasil menarik nasabah-nasabah baru untuk bertransaksi dengan Perseroan.

34

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2015 sebesar Rp72.154 juta, meningkat sebesar 14,73% atau Rp9.264 juta dari tahun 2014 sebesar Rp62.890 juta. Peningkatan pendapatan operasional lainnya terutama disebabkan oleh peningkatan transaksi valuta asing, peningkatan provisi dan komisi selain kredit, peningkatan penerimaan kembali kredit yang dihapus buku masing-masing sebesar Rp3.083 juta, Rp3.475 juta dan Rp3.161 juta atau dalam persentase masing-masing 30,97%, 27,14% dan 54,70% Kenaikan disemua komponen pendapatan operasional lainnya merupakan akibat dari kenaikan volume transaksi atas pertumbuhan simpanan dan kredit 1.4 Pemulihan (Beban) Kerugian Penurunan Nilai Pemulihan (Beban) kerugian penurunan nilai merupakan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset non-keuangan yang termasuk didalamnya kerugian penjualan agunan yang diambil alih – neto. Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 Beban kerugian penurunan nilai mengalami kenaikan sebesar Rp36.721 juta. Kenaikan yang paling besar berasal dari kenaikan beban kerugian penurunan nilai untuk aset non-keuangan yaitu sebesar Rp29.977 juta, sisanya adalah kenaikan dari aset keuangan atau kredit sebesar Rp6.744 juta. Kenaikan beban kerugian penurunan nilai untuk aset – non keuangan disebabkan terdapat agunan yang diambil alih mengalami penurunan nilai pasar sehingga Perseroan perlu menambahkan cadangan kerugian penurunan nilai. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Beban kerugian penurunan nilai mengalami penurunan sebesar 89,32% atau Rp37.811 juta dibandingkan tahun 2014, terutama disebabkan penurunan penyisihan atas aset keuangan yaitu kredit. Pada tahun 2015 terdapat banyak penyelesaian kredit bermasalah, kualitas kredit yang membaik yang mana hal ini terlihat dari penurunan rasio NPL, sehingga perseroan tidak memerlukan jumlah yang besar untuk menambah cadangan kerugian penurunan nilai. Disamping itu perseroan juga berhasil melakukan pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai sebagai dampak dari perbaikan kualitas kredit. 1.5 Beban Operasional Lainnya Beban Operasional lainnya terdiri dari beban umum dan admintrasi, beban tenaga kerja, beban pensiun dan imbalan pasca kerja dan beban lainnya. Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 Beban Operasional pada tanggal 31 Maret 2016 mengalami kenaikan sebesar 18,61% atau Rp15.203 juta. Kenaikan tersebut terutama dari kenaikan beban umum dan administrasi dan beban tenaga kerja, yaitu masing-masing sebesar Rp5.855 juta dan Rp6.063 juta. Beban Umum dan Administrasi naik sebesar 16,70% atau Rp5.855 juta disebabkan terdapat kenaikan harga sewa kantor, kenaikan biaya promosi atau iklan, kenaikan tarif listrik atau biaya utility lainnya dan kenaikan yang terkait perbaikan support pelayanan transaksi nasabah antara lain relokasi kantor atau renovasi kantor dan upgrade bandwidth.

35

Beban tenaga kerja meningkat sebesar 14,88% atau Rp6.063 juta disebabkan penyesuaian gaji dan biaya rekrutmen dan dengan meningkatnya biaya gaji, biaya tunjangan yang terkait persyaratan regulator juga meningkat. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Beban operasional lainnya pada tahun 2015 sebesar Rp343.793 juta, meningkat sebesar 4,77% Rp15.644 juta dari tahun 2014 sebesar Rp328.149 juta. Peningkatan beban operasional lainnya ini terutama disebabkan peningkatan beban tenaga kerja dan peningkatan beban umum dan adminsistrasi, yaitu masing-masing sebesar Rp7.606 juta dan Rp4.056 juta. Beban tenaga kerja meningkat sebesar 4,81% atau Rp7.606 juta menjadi sebesar Rp165.588 juta di tahun 2015 terutama disebabkan oleh peningkatan beban pelatihan karyawan, peningkatan beban gaji serta honorarium yaitu masing-masing sebesar 661,22% atau Rp3.359 juta, 2,50% atau Rp2.486 juta dan 11,39% atau Rp1.041 juta. Hal ini sejalan usaha untuk meningkatkan kinerja perseroan sehingga Perseroan memperkuat sumber daya manusianya dengan melaksanakan pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan dan merekrut tenaga profesional. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 2,76% atau Rp4.056 juta menjadi sebesar Rp150.937 juta di tahun 2015 terutama disebabkan oleh peningkatan beban sewa gedung dan pemeliharaan yaitu sebesar Rp14.074 juta. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 Perseroan melakukan pengembangan wilayah operasional dengan penambahan kantor cabang pembantu, kantor kas dan juga penambahan lokasi ATM, walaupun juga terdapat penutupan beberapa cabang yang tidak produktif. 1.6 Laba (Rugi) Operasional Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 Laba operasional pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp8.857 juta, meningkat sebesar Rp1.965 juta atau sebesar 28,51% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Maret 2015 yaitu sebesar Rp6.892 juta. Pencapaian laba tersebut merupakan keberhasilan Perseroan untuk meningkatkan Pendapatan Bunga – Bersih dan meningkatkan Pendapatan Operasional Lainnya secara signifikan. Walaupun terdapat kenaikan atas Biaya Kerugian Penurunan Nilai dan kenaikan Beban Operasional Lainnya, Perseroan tetap berhasil menciptakan Laba Opersional yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Laba operasional tahun 2015 sebesar Rp10.947 juta. Hal ini menunjukan adanya perbaikan dari sisi bisnis dan operasional, dibandingkan pada tahun 2014 Perseroan mengalami rugi operasional sebesar Rp71.310 juta. Peningkatan kinerja ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih Perseroan yaitu sebesar Rp 50.826 juta. Selain itu kecilnya beban kerugian penurunan nilai yang terjadi di 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam peningkatan kinerja Perseroan. 1.7 Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 Komponen dari Pendapatan (Beban) Non Operasional adalah hasil sewa serta keuntungan penjualan dan penghapusan aset tetap/tidak berwujud. Pada tanggal 31 Maret 2016 mengalami sedikit penurunan sebesar Rp112 juta, dibandingkan dengan pada tanggal 31 Maret 2015 . Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan hasil sewa dari pemanfaatan atas agunan yang diambil alih perseroan yang berbentuk ruko-ruko.

36

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Pendapatan non operasional tahun 2015 sebesar Rp241 juta menurun sebesar 81,03% atau Rp1.029 juta jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar Rp1.270 juta. Penurunan ini dikarenakan penurunan keuntungan penjualan dan penghapusan aset tetap dan aset tak berwujud serta penurunan pendapatan non-operasional lainnya. 1.8 Laba (Rugi) Komprehensif Selama Tahun Berjalan Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 Pada 31 Maret 2016, Perseroan mencatat laba komprehensif sebesar Rp14.469 juta, turun sebesar Rp52.368 juta atau 78,35% dibandingkan 31 Maret 2015 yang juga mencatat laba komprehensif sebesar Rp66.837 juta. Penurunan tersebut disebabkan penurunan penghasilan komprehensif lainnya, yang didalamnya terdapat penurunan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual sebesar Rp73.269 juta. Penurunan rata-rata nilai wajar tersebut terkait dengan menurunnya harga pasar atas efek tersedia untuk dijual pada periode Januari sampai dengan Maret 2016. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Pada tahun 2015, Perseroan mencatat laba komprehensif sebesar Rp68.070 juta, meningkat sebesar Rp106.093 juta dibandingkan dengan pada tahun 2014 yang mengalami rugi komprehensif sebesar Rp38.024 juta. Hal itu disebabkan oleh kenaikan pada perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual sebesar 158,29% dan pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti sebesar 190,37%. 2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas 2.1 Pertumbuhan Aset

Keterangan Kas Giro Pada Bank Indonesia Giro pada bank lain - pihak ketiga Penempatan pada BI dan bank lain Efek-efek - pihak ketiga Tagihan derivatif - pihak ketiga Kredit: Pihak berelasi Pihak ketiga Cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah Tagihan akseptasi - pihak ketiga Biaya dibayar dimuka Aset tetap – bersih Aset pajak tangguhan – bersih Aset tak berwujud – bersih Aset lain-lain – bersih JUMLAH ASET

31 Maret 2016 97.029 639.930 339.781 1.544.750 1.015.044 34.296

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain) 31 Desember % 2015 % 2014 -10,95 108.955 19,00 91.556 -21,25 812.623 36,30 596.195 -73,17 1.266.474 523,12 203.246 15,69 1.335.254 -13.21 1.538.436 -13,54 1.173.954 133,02 503.806 316,16 8.241 1.092,62 691

83.495 7.181.519 (41.850) 7.223.164 39.714 53.122 49.640 58.232 11.641 698.188 11.804.531

45,59 2,19 10,24 2,50 87,03 18,15 -0,8 -7,61 6,48 259,82 -2,74

57.349 7.027.878 (37.962) 7.047.265 21.234 44.963 50.041 63.028 10.933 194.039 12.137.004

-19,19 13,60 -70,44 14,99 -77,40 30,91 163,15 -26,71 9,63 55,66 28,70

70.969 6.186.266 (128.402) 6.128.833 93.962 34.346 19.016 86.002 9.973 124.654 9.430.716

Perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Pada 31 Maret 2016 jumlah aset menurun namun tidak signifikan yaitu sebesar 2,74% atau Rp332.473 juta sehingga menjadi Rp11.804.531 juta. Menurut Statistik Perbankan Indonesia Vol. 4 No. 4, Maret 2016, Pangsa pasar yang bisa diserap oleh Perseroan pada 31 Maret 2016 sebesar 0,19% menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,20%. Penurunan jumlah aset tersebut terutama terdapat penurunan pada Giro pada Bank Indonesia, Giro pada Bank Lain dan Efek-efek masingmasing turun sebesar Rp172.693 juta, Rp926.693 juta dan Rp158.910 juta. Walaupun demikian, terdapat juga beberapa akun yang meningkat, di antaranya Penempatan pada BI dan Bank Lain, Tagihan Derivatif, Kredit dan Tagihan Akseptasi meningkat masing-masing sebesar Rp209.496 juta, Rp26.055 juta, Rp179.787 juta dan Rp18.480 juta. 37

Giro pada Bank Indonesia turun sebesar 21,25% atau Rp172.693 juta , berasal dari penurunan Giro pada Bank Indonesia Rupiah dan Dolar Amerika Serikat , yaitu masing-masing sebesar Rp134.359 juta dan Rp38.334 juta. Penurunan ini sebagai akibat penurunan dana di Simpanan yang cukup besar, yaitu Rp759.606 juta, sehingga Perseroan tidak perlu lagi memelihara atau mempertahankan saldo dana yang besar di Giro pada Bank Indonesia untuk memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum, dan kelebihan dana dapat diinvestasikan ke portofolio yang memberikan pendapatan lebih tinggi. Giro pada Bank Lain menurun tajam 73,17% atau sebesar Rp926.693 juta dari Rp.1.266.474 juta di tahun 2015, menjadi Rp339.781 juta di 31 Maret 2016. Penurunan ini lebih banyak disebabkan Perseroan melakukan penempatan dana pada aset yang memberikan imbal hasil yang lebih baik, antara lain kredit. Pada 31 Maret 2016 Efek-Efek turun sebesar 13,54% atau Rp158.910 juta menjadi Rp1.015.044 juta dari Rp1.173.954 juta di tahun 2015. Penurunan pada Efek-Efek Tersedia untuk Dijual sebesar Rp104.384 juta dan Efek-Efek Diperdagangkan sebesar Rp54.526 juta. Penurunan tersebut dikarenakan telah dijualnya beberapa efek-efek untuk mendapatkan keuntungan/gain. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain tumbuh 15,69% atau Rp209.496 juta, dari Rp1.335.254 juta di tahun 2015 menjadi Rp1.544.750 juta pada 31 Maret 2016. Sejalan dengan penurunan BI rate dan struktur sumber pendanaan yang ada, Perseroan mengubah strategi investasi di penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain untuk meraih pendapatan lebih baik, dimana Perseroan menempatkan lebih banyak ke Fasilitas Simpanan Bank Indonesia/FASBI, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito, sehingga pada 31 Maret 2016 terdapat kenaikan masing-masing sebesar Rp691.514 juta, Rp128.779 juta dan Rp20.698 juta, sementara volume transaksi call money menurun sebesar Rp631.495 juta. Pada 31 Maret 2016, Tagihan Derivatif naik sebesar 316,16% atau Rp26.055 juta dari Rp8.241 juta di tahun 2015 menjadi Rp34.296 juta. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan volume transaksi forward Dolar Amerika Serikat sebesar Rp25.045 juta dan transaksi spot Dolar Amerika Serikat sebesar Rp1.006 juta. Kenaikan volume transaksi sangat di tentukan dari strategi pricing sangat bagus dibandingkan bank lain. Kredit yang diberikan juga tumbuh 2,54% atau sebesar Rp179.787 juta dari Rp7.085.227 juta di tahun 2015 menjadi Rp7.265.014 juta di 31 Maret 2016. Dan posisi perseroan dalam industri bank umum dalam kredit yang diberikan adalah 0,20% (sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol.14 No.4, Maret 2016). Kredit yang diberikan meningkat di kredit sindikasi, kredit konsumsi dan kredit modal kerja masing-masing sebesar Rp185.888 juta, Rp51.235 juta dan Rp10.939 juta. Pertumbuhan kredit sindikasi sangat ditentukan dari kenaikan kredit di joint financing yaitu penyaluran kredit melalui kerjasama dengan lembaga pembiayaan atau multifinance, Melalui joint financing tersebut Perseroan memberikan kredit untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dan property dan kedepannya akan ditingkatkan pada pembiayaan peralatan kedokteran dan mesin. Untuk penyaluran kredit pada segmen konsumer, Perseroan berfokus pada pertumbuhan produk-produk utama seperti Mortgage, Kartu Kredit dan Implant Banking. Produk mortgage yaitu penyaluran kredit berupa kredit kepemilikan properti, dimana sampai dengan 31 Maret 2016 meningkat 5,41% dibandingkan dengan tahun 2015. Produk kartu kredit ditetapkan menjadi salah satu pilar dalam pengembangan produk konsumer di Perseroan. Pertumbuhan bisnis kartu kredit sampai dengan 31 Maret 2016 meningkat menjadi 19.282 kartu dengan perolehan kartu baru sebesar 3.934 nasabah baru. Implant Banking adalah program penyaluran kredit konsumsi yang diberikan kepada karyawan melalui kerjasama dengan perusahaan atau koperasi yang terafiliasi langsung. Produk Implant Banking yang dipasarkan adalah kredit multiguna tanpa agunan, program kepemilikan kendaraan bermotor dan kredit konsumsi beragunan properti. Tagihan Akseptasi tumbuh sebesar 87,03% atau Rp18.480 juta sehingga di 31 Maret 2016 menjadi Rp39.714 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp21.234 juta. Kenaikan ini merupakan kenaikan volume transaksi L/C dari nasabah/debitur.

38

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Kinerja Perseroan dalam total aset mengalami peningkatan sebesar Rp2.706.288 juta atau sebesar 28,70%, dari sebelumnya sebesar Rp9.430.716 juta di tahun 2014 menjadi Rp12.137.004 juta di tahun 2015. Peningkatan total aset yang cukup signifikan ini terutama dikarenakan peningkatan giro pada Bank Indonesia, peningkatan giro pada bank lain, peningkatan efek-efek dan peningkatan kredit yang diberikan masing-masing peningkatan sebesar Rp216.428 juta, Rp1.063.228 juta, Rp670.148 juta dan Rp827.992 juta. Peningkatan giro pada Bank Indonesia sebesar Rp216.428 juta, yaitu terdiri dari peningkatan giro pada Bank Indonesia Rupiah dan Dolar Amerika Serikat, yaitu masing-masing sebesar Rp154.482 juta dan Rp61.946 juta. Peningkatan ini merupakan usaha Perseroan dalam menjaga rasio Giro Wajib Minimum agar comply dengan Giro Wajib Minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku regulator. Sesuai dengan PBI 17/21/PBI/2015 Tanggal 26 November 2015, yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Desember 2015 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar 7,5% dan GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4%, serta GWM Loan to Funding Ratio (LFR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LFR bank dan LFR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank dan KPMM Insentif. GWM dalam Dolar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%. Saldo giro pada bank lain meningkat sebesar Rp1.063.228 juta atau sebesar 523,12%, terutama peningkatan saldo mata uang Dolar Amerika Serikat, yaitu peningkatan saldo giro pada Deutsche Bank Frankfurt, saldo giro Wells Fargo Bank New York, saldo giro Standard Chartered Bank New York dan saldo giro Bank Mandiri Jakarta yaitu masing-masing sebesar Rp865.652 juta, Rp133.249 juta, Rp46.719 juta dan Rp12.187 juta. Peningkatan saldo efek-efek sebesar Rp670.148 juta atau sebesar 133,02% menjadi sebesar Rp1.173.954 juta di tahun 2015, terutama disebabkan oleh peningkatan efek berupa Obligasi Pemerintah yaitu sebesar Rp421.568 juta atau sebesar 88,77%. Selain itu juga terdapat peningkatan obligasi lainnya sebesar Rp223.580 juta. Dalam upaya meningkatkan pendapatan bunga, Perseroan memutuskan untuk menanamkan/menempatkan dananya untuk investasi di efek-efek, khususnya obligasi. Dana yang diperoleh dari Simpanan dan dari hasil penambahan modal sebelumnya, digunakan untuk investasi pada efek-efek. Kredit yang diberikan mengalami peningkatan sebesar Rp827.992 juta atau sebesar 13,23% jika dibandingkan dengan kredit yang diberikan di tahun 2014. Peningkatan ini terutama merupakan peningkatan kredit yang diberikan dengan jenis kredit konsumsi dan kredit sindikasi, yaitu masingmasing sebesar Rp173.892 juta dan Rp823.491 juta. Peningkatan kredit konsumsi di tahun 2015 ditunjang dari Kredit Pemilikan Properti/Beragunan Properti yang meningkat 15,19% dan kartu kredit yang perolehan kartu baru mencapai 14.300 nasabah baru. Untuk kredit sindikasi, peningkatannya terutama dari joint financing, yaitu penyaluran kredit dengan bekerja sama dengan lembaga pembiayaan atau multifinance untuk membiayai kendaraan bermotor dan properti. Pertumbuhan joint financing pada tahun 2015 naik sebesar 138,18%

39

2.2 Pertumbuhan Liabilitas

Keterangan

31 Maret 2016

LIABILITAS Liabilitas segera Simpanan: Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah Simpanan dari bank lain Liabilitas derivatif - pihak ketiga Liabilitas akseptasi - pihak ketiga Utang pajak Liabilitas imbalan pasca kerja Beban yang masih harus dibayar Liabilitas lain-lain JUMLAH LIABILITAS

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain) 31 Desember % 2015 % 2014

297.320

2.005,37

14.122

-33,20

21.141

708.507 8.298.414 9.006.921 609.636 691 39.714 12.744 37.564 65.949 11.319 10.081.858

-25,33 -5,89 -7,78 21,76 -81,39 87,03 -7,38 0,62 4,91 32,51 -3,33

948.884 8.817.643 9.766.527 500.705 3.714 21.234 13.760 37.331 62.865 8.542 10.428.800

3,23 29,38 26,27 112,21 3.216,07 -77,40 25,23 -16,89 41,54 -26,26 27,22

919.220 6.815.214 7.734.434 235.948 112 93.962 10.988 44.917 44.415 11.584 8.197.501

Perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Jumlah Liabilitas pada 31 Maret 2016 turun sebesar 3,33% atau Rp346.942 juta, dimana penurunan tersebut dipengaruhi penurunan Simpanan dan penurunan Liabilitas Derivatif masing-masing sebesar Rp759.606 juta dan Rp3.023 juta. Tetapi terdapat juga akun-akun mengalami kenaikan di antaranya Liabilitas Segera, Simpanan dari Bank Lain dan Beban yang masih harus Dibayar yang masing-masing sebesar Rp283.198 juta, Rp108.931 juta dan Rp3.084 juta. Pada 31 Maret 2016 Simpanan turun tajam dari Rp9.766.527 juta pada 2015 menjadi Rp9.006.921 juta dimana komponen penurunan berasal dari penurunan giro sebesar Rp290.741 juta dan penurunan deposito sebesar Rp485.001 juta. Penurunan disebabkan penarikan oleh nasabah karena kebutuhan menutupi cashflow untuk operasional bisnis nasabah. Dan siklus bisnis dari nasabah tersebut sudah diketahui dan diantisipasi oleh Perseroan sehingga tidak terdapat issue likuiditas atas penurunan tersebut. Pengaruh perubahan tingkat suku bunga terhadap kemampuan perseroan mengembalikan atau membayar kewajiban sangat kecil, karena kenaikan suku bunga simpanan atau liabilitas akan selalu diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit. Perseroan juga senantiasa melakukan pemantauan terhadap profil risiko suku bunga dengan menggunakan standar model. Hasil dari perhitungan risiko pasar terkait suku bunga dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen senior. Dengan penurunan portofolio simpanan tersebut pangsa pasar yang bisa dicapai pada 31 Maret 2016 sebesar 0,18%, turun dibandingkan tahun 2015, dimana perseroan bisa menyerap pasar sebesar 0,20%. (Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol. 14 No. 4, Maret 2016). Liabilitas Derivatif juga menurun dari Rp3.714 juta pada tahun 2015 menjadi Rp691 juta pada tanggal 31 Maret 2016, dimana penurunan terbesar pada transaksi forward sejumlah Rp3.654 juta dan disebabkan volume transaksi nasabah yang menurun. Liabilitas segera meningkat dari Rp14.122 juta di tahun 2015 menjadi Rp297.320 juta dimana kenaikan tersebut disebabkan kenaikan transaksi pembelian surat berharga sebesar Rp270.828 juta dimana penyelesaian transaksi dan penyerahan dilaksanakan setelah Maret 2016 dan terdapat titipan uang masuk masuk nasabah sebesar Rp10.260 juta. Simpanan dari Bank Lain meningkat dari Rp500.705 juta pada tahun 2015 menjadi Rp609.636 juta. Jenis simpanan yang mengalami kenaikan adalah giro sebesar Rp64.243 juta dan call money sebesar Rp105.000 juta

40

Beban yang Masih Harus Dibayar naik sebesar Rp 3.084 juta, dari Rp62.865 juta di tahun 2015 menjadi Rp65.949 juta di 31 Maret 2016, dimana kenaikan tersebut berasal dari kenaikan biaya jasa collection dan jasa profesional, kenaikan biaya utilitas seperti listrik/air dan komunikasi. Khusus untuk beban bunga yang masih harus dibayar bersumber dari bunga deposito dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Adapun besarnya beban bunga simpanan yang harus dibayar adalah sebagai berikut : (Dalam jutaan rupiah) Keterangan

31-Mar-16

Giro Tabungan Deposito Simpanan pada bank lain

31-Dec-15

32.001 357 32.358

Total

38.092 658 38.751

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Jumlah liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp2.231.299 juta atau sebesar 27,22%, menjadi Rp10.428.800 di tahun 2015, dari sebesar Rp8.197.501 juta di tahun 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo Simpanan dan Simpanan dari bank lain, yaitu masing-masing sebesar Rp2.032.093 juta dan Rp264.757 juta. Peningkatan saldo Simpanan sebesar Rp2.032.093 juta atau 26,27% terutama dikarenakan peningkatan giro dan deposito berjangka, yaitu masing-masing sebesar Rp368.212 juta atau 52,53% dan Rp1.772.298 juta atau 27,88%. Peningkatan giro umumnya merupakan peningkatan giro Rupiah sebesar Rp288.094 juta, sedangkan peningkatan deposito berjangka umumnya merupakan peningkatan deposito mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat yaitu masing-masing sebesar Rp1.016.037 juta dan Rp757.867 juta. Secara umum, peningkatan saldo Simpanan dikarenakan penambahan jumlah nasabah Perseroan, sebagai hasil dari strategi Customer Acquisition, yaitu membangun dan meningkatkan jumlah nasabah (customer base) melalui sinergi antar perusahaan, karyawan, rekanan dan nasabah dalam Grup MNC dan di luar Grup MNC. Peningkatan Simpanan dari bank lain sebesar Rp264.757 juta atau 112,21% dari sebelumnya Rp235.948 juta di tahun 2014 menjadi Rp500.705 juta di tahun 2015, terutama dikarenakan peningkatan giro dari bank lain dan interbank call money, yaitu masing-masing sebesar Rp217.572 juta dan Rp145.000 juta. 2.3 Pertumbuhan Ekuitas Keterangan EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor - bersih Komponen Ekuitas Lainnya - perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual Saldo laba (defisit): Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Jumlah JUMLAH EKUITAS

31 Maret 2016

%

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain) 31 Desember 2015 % 2014

1.912.957 3.555

0,00 0,00

1.912.957 3.555

27,26 -44,10

1.503.233 6.360

520

107,21

(7.217)

-89,25

(67.109)

17.940 (212.299) (194.359) 1.722.673

0,00 -3,07 -3,35 0,85

17.940 (219.031) (201.091) 1.708.204

0,00 -3,60 -3,91 38,52

17.940 (227.209) (209.269) 1.233.215

41

Perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Jumlah Ekuitas pada 31 Maret 2016 Rp1.722.673 juta, naik sebesar 0,85% atau Rp14.469 juta dari Rp1.708.204 juta pada tahun 2015. Kenaikan disebabkan meningkatnya penghasilan komprehensif lain dari minus Rp7.217 juta pada tahun 2015 menjadi Rp520 juta pada 31 Maret 2016 dan peningkatan tersebut sebagai akibat dari tinggi nya harga pasar efek-efek tersedia untuk dijual pada 31 Maret 2016. Selain itu, laba yang diperoleh juga memberikan kontribusi dalam peningkatan saldo ekuitas. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Sebagai hasil dari aksi korporasi melalui Penawaran Umum Terbatas IV, ekuitas Perseroan mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp474.989 juta, dari sebelumnya sebesar Rp1.233.215 juta di tahun 2014 menjadi Rp1.708.204 juta di tahun 2015. Kontribusi dari hasil Penawaran Umum Terbatas IV yaitu sebesar Rp409.724 juta. Selain itu, laba komprehensif tahun 2015 sebesar Rp68.070 juta juga berkontribusi dalam peningkatan saldo ekuitas Perseroan. Peningkatan laba komprehensif tahun berjalan mengindikasikan bahwa performa Perseroan semakin membaik dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya Perseroan mengalami rugi komprehensif sebesar Rp38.024 juta. 3. Laporan Arus Kas Tabel berikut memuat ikhtisar arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014: (dalam jutaan rupiah) Keterangan Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Kenaikan kas dan setara kas – neto Kas dan setara kas pada awal periode/tahun Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun

31 Maret 2016 (1.042.233) 90.200 (952.033) 3.406.333 2.454.300

31 Desember 2015 2014 1.047.411 24.929 (477.430) 6.101 406.919 487.406 976.900 518.436 2.429.433 1.910.997 3.406.333 2.429.433

Perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp1.042.233 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.089.644 juta atau 199,51% dari tahun 2015. Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan pada saldo simpanan dan kredit yang diberikan. Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp90.200 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp567.630 juta atau 118,89% dari tahun 2015. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan pada perolehan efek tersedia untuk dijual. Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Tidak ada arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Maret 2016.

42

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp1.047.411 juta, naik sebesar Rp1.022.482 juta dari tahun 2014 sebesar Rp24.929 juta. Hal tersebut diperoleh dari peningkatan saldo Simpanan sebesar Rp2.032.093 juta. Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp477.430 juta terutama digunakan untuk perolehan efek yang tersedia untuk dijual sebesar Rp502.276 juta. Sedangkan arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp6.101 juta yang umumnya diperoleh dari hasil penjualan efek tersedia untuk dijual. Arus Kas diperoleh dari akvitas pendanaan Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp406.919 juta yang mayoritas berasal dari penambahan modal saham. Sedangkan Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp487.406 juta juga mayoritas merupakan penambahan modal saham. 4.1. Prinsip-prinsip Perbankan yang Sehat a. Rasio KPMM Rasio kecukupan modal adalah perbandingan antara jumlah modal inti (tier I) dan modal pelengkap (tier II) dengan ATMR Perseroan. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh OJK, Perseroan diwajibkan untuk menjaga dan memelihara rasio kecukupan modal sesuai profil resiko. Peningkatan modal dari Rp1.503.233 juta pada tahun 2014 menjadi Rp1.912.957 juta pada tahun 2015 membuat rasio KPMM meningkat menjadi 17,83% pada 31 Desember 2015. Sementara itu, pada tanggal 31 Maret 2016 rasio KPMM menjadi 18,17%. Rasio ini berada diatas ketentuan OJK yaitu berkisar 10 % sampai dengan 11%. Tabel berikut ini menunjukkan rasio KPMM Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014: 31 Maret 2016 18,17%

Keterangan Rasio KPMM - Risiko Kredit, Operasional dan Pasar

31 Desember 2015 2014 17,83% 17,79%

Sejalan dengan Peraturan OJK dimana bank-bank harus memelihara KPMM pada tingkat tertentu, maka beberapa hal yang dilakukan oleh Perseroan untuk memelihara persyaratan KPMM tersebut, antara lain sebagai berikut:    



Pemberian kredit atau peningkatan aset produktif dilakukan melalui penempatan dana pada segmen kredit atau aset produktif yang bobot risikonya kecil. Menjaga kualitas aset produktif agar secara material tidak mempengaruhi besarnya laba. Meningkatkan dana murah dan fee based dengan tujuan untuk mengoptimalkan laba. Mengupayakan penambahan modal melalui penawaran saham di pasar modal. Upaya-upaya lainnya dalam rangka untuk meningkatkan laba dan ekuitas.

43

b.

Kualitas Aset Produktif (Asset Quality Ratio)

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, kredit, tagihan akseptasi termasuk komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif. Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kualitas aset produktif yang mengharuskan bank-bank mengkategorikan setiap aset produktif menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum persentase penyisihan penghapusan yang wajib dibentuk. Sementara aset non-produktif yang dinilai kualitasnya terdiri dari agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbengkalai sesuai dengan ketentuan BI Dalam penentuan kualitas aset dan penyisihan penghapusan aset mengacu pada PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Tabel berikut menunjukkan kualitas kredit yang diberikan Perseroan berdasarkan kolektibilitas pada tanggal-tanggal sebagai berikut: 31 Maret 2016 % 6.590.965 90,72 405.080 5,58 59.733 0,82 45.728 0,63 163.508 2,25 7.265.014 100,00 (41.850) 7.223.164

Kualitas Kredit Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet Total bruto Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai Total - neto

(dalam jutaan rupiah) 31 Desember 2015 % 2014 6.223.807 87,84 5.444.689 652.046 9,20 444.384 41.335 0,58 130.066 12.492 0,18 10.508 155.547 2,20 227.588 7.085.227 100,00 6.257.235 (37.962) (128.402) 7.047.265 6.128.833

Rasio kredit bermasalah-bersih pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta 2014 masingmasing sebesar 3,13%, 2,43% dan 3,86%. Rasio kredit bermasalah-kotor pada tanggal 31 Maret 2016 dan31 Desember 2015 serta 2014 masing-masing sebesar 3,70%, 2,97% dan 5,88%. 4.2. Rasio-rasio Penting Perseroan a.

Rentabilitas

Imbal Hasil Investasi (Return on Asset/ROA) Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif periode berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif periode berjalan dengan jumlah aset dan rasio tersebut terus membaik dari tahun ke tahun. Imbal hasil investasi Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 0,31%, 0,10 dan -0,82%. Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ROE) Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif periode berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan terus meningkat untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 1,88%, 0,74%, dan -6,69%. Net Interest Margin (NIM) Rasio NIM Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 3,38%, 3,32%, dan 3,43%.

44

Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Rasio BOPO adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. BOPO Perseroan untuk periodeperiode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 97,40%, 98,97% dan 108,54% b. Likuiditas Loan to Funding Ratio (LFR) Perseroan berpendapat bahwa dana yang diperoleh dari masyarakat harus dapat dipergunakan secara maksimum untuk mengoptimalkan laba tanpa mengganggu likuiditas Perseroan. Salah satu tolak ukur yang dipergunakan adalah rasio LFR yang dibahas dalam setiap rapat ALCO. Rasio LFR Perseroan periodeperiode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 80,42%, 72,29% dan 80,35%. Giro Wajib Minimum (GWM) Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/21/PBI/2015 Tanggal 26 November 2015 dan PBI No. 18/3/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer, ditetapkan sebesar 7,5% sejak efektifnya PBI No. 17/21/PBI/2015 yaitu tanggal 1 Desember 2015 dan 6,5% sejak efektifnya PBI No. 18/3/PBI/2016 yaitu tanggal 16 Maret 2016. Sementara GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4% dan GWM dalam Dolar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%. Selama ini Perseroan selalu berusaha memenuhi GWM atas dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan pada tanggal tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014. 31 Maret 2016 6,57% 8,22% 6,50% 4,00%

Keterangan GWM Primer Rupiah GWM Primer Valuta Asing Ketentuan BI untuk GWM Primer Rupiah Ketentuan BI untuk GWM Primer Valuta Asing

31 Desember 2015 8,61% 9,26% 7,50% 4,00%

2014 8,18% 8,22% 8,00% 4,00%

Pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, GWM Sekunder Perseroan yang terdiri dari Obligasi Pemerintah Indonesia masing-masing sebesar 12,45%, 12,86% dan 9,07%. c.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

BMPK adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana atau pemberian kredit yang diperkenankan terhadap modal bank. Perseroan hingga saat ini tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK yang telah ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang BMPK yang kemudian disempurnakan dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006. Perseroan senantiasa berusaha untuk mentaati peraturan tersebut sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance dan penerapan manajemen risiko. Pada tanggal tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat penyediaan dana yang melanggar atau melampaui BMPK.

45

4.3. Belanja Modal (Capital Expenditure) Tabel berikut ini menunjukkan belanja modal Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, dan 2014: 31 Maret 2016

Keterangan Tanah Bangunan dan perbaikan bangunan Kendaraan bermotor Perabotan kantor Peralatan kantor Perangkat keras computer Aset tetap dalam penyelesaian Perangkat lunak computer Total

829 95 313 603 928 1.669 4.437

(dalam jutaan rupiah) 31 Desember 2015 2014 19.766 2.036 1.850 613 7.862 37 2.635 323 6.585 2.764 2.687 4.766 7.387 46.151 13.160

Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan telah mempertimbangkan fungsi dan tujuan pembelian barang modal tersebut. Tujuan pembelian barang modal tersebut terutama adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan.

46

VI.

RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan penghimpunan dana, pemberian pinjaman maupun penyediaan jasa perbankan lainnya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Semua risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan mulai dari bobot paling berat sampai paling ringan adalah sebagai berikut: I.

Risiko Usaha: 1. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali atas pokok kredit yang diberikan maupun bunganya, dapat menurunkan tingkat kolektibilitas kredit, pendapatan dan permodalan Perseroan. Risiko ini bisa timbul dari berbagai lini bisnis seperti kredit, treasuri dan investasi serta pembiayaan perdagangan. Pemberian kredit dalam jumlah yang cukup signifikan pada sekelompok perusahaan atau industri tertentu akan meningkatkan potensi risiko kredit bermasalah bagi Perseroan serta mendesak Perseroan untuk menambah jumlah penyisihan kerugian aset sehingga denganadanya jumlah kredit bermasalah yang cukup material dapat menurunkan kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Perseroan.Kelompok industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah sektor Perantara Keuangan, Industri Pengolahan, Rumah Tangga dan Perdagangan Besar dan Eceran.Saat ini perusahaan fokus pada pembiayaan kredit di segmen wholesale pada sektor Perantara Keuangan, sedangkan pada segmen UMKM fokus pada sektor perdagangan. Untuk segmen kredit Konsumer Perseroan masih berfokus pada pembiayaan Joint Financing, KPP/KKBP dan Implant Banking. 2. Risiko Pasar Risiko pasar merupakan risiko kerugian dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan akibat adanya perubahan kondisi pasar yang tercermin pada pergerakan variabel pasar seperti tingkat suku bunga dan nilai tukar, termasuk juga transaksi derivatif. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan treasury dan investasi dalam surat berharga, pasar uang, kegiatan pendanaan, penerbitan surat hutang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance). Risiko suku bunga timbul karena adanya perbedaan suku bunga (repricing gap) antara dana pihak ketiga yang diambil dengan penempatan yang dijalankan oleh Perseroan meliputi kredit, penempatan antar bank serta investasi lainnya. Kondisi ini akan mempengaruhi kinerja Perseroan apabila terjadi suatu perubahan yang mendadak pada suku bunga di pasar yang secara langsung akan meningkatkan suku bunga dana, sedangkan suku bunga penempatan dana tidak dapat secara serta merta meningkat. Risiko nilai tukar timbul karena Perseroan memegang mata uang asing lainnya sebagai salah satu usaha yang dijalankan oleh Perseroan sehingga adanya perubahan nilai tukar mata uang asing akan secara langsung mempengaruhi kinerja Perseroan. Perubahan variabel yang terjadi secara signifikan akan berdampak pada penurunan nilai portofolio yang dimiliki oleh Perseroan. Adapun apabila hal ini memiliki nilai yang material maka akan dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan. 3. Risiko Operasional Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal yang dapat mengganggu Perseroan sehingga mempengaruhi operasional perusahaan seperti tingkat pelayanan jasa transaksi perbankan menjadi

47

bermasalah, kemudian dapat juga menimbulkan masalah pembukuan dan pelaporan serta memungkinkan timbulnya risiko lain seperti risiko hukum dan reputasi. Hal ini berdampak negatif terhadap kepercayaan nasabah dan mampu menyebabkan kesulitan dalam menghimpun pendanaan serta menurunkan kinerja Perseroan. 4. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk). Hal ini timbul akibat adanya kesenjangan jumlah dan jangka waktu antara sumber pendanaan yang umumnya berjangka pendek dengan penempatan (aset) yang umumnya berjangka panjang. Sebagaimana umumnya bahwa sumber pendanaan bersifat jangka pendek, sehingga apabila dana pihak ketiga sebagai sumber pendanaan Perseroan tidak diperpanjang (roll over) dan terjadinya penarikan dana dalam jumlah yang signifikan pada waktu yang serentak maka akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perseroan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market disruption) yang parah. Risiko ini disebut sebagai risiko likuiditas pasar (market liquidity risk). Secara umum, industri perbankan cukup rentan terhadap isu-isu negatif yang dapat mengakibatkan pengambilan dana masyarakat secara massal dan dalam kurun waktu yang singkat (rush) sehingga mengancam kegiatan operasional Perseroan. 5. Risiko Hukum Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis lainnya. Selain itu juga dapat ditimbulkan antara lain karena ketiadaan peraturan perundangundangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Risiko hukum ini tidak hanya ditimbulkan dari aktivitas penyaluran kredit saja, tetapi juga disebabkan adanya tuntutan dari pihak lain akibat adanya transaksi Perseroan yang tidak dapat memenuhi kepuasan nasabah. Adanya tuntutan hukum tersebut dapat berakibat meningkatkan biaya dari Perseroan dan dapat berdampak negatif pada kinerja Perseroan. 6. Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Salah satu faktor keberhasilan dalam bidang usaha jasa perbankan dilandasi oleh kepercayaan. Kepercayaan merupakan hal yang sangat vital bagi kelangsungan kegiatan operasional. Adanya persepsi negatif terhadap Perseroan dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan. 7. Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Risiko kepatuhan ini melekat pada Perseroan, terkait pada perundangundangan dan ketentuan lain seperti ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan di atas maka risiko yang mungkin terjadi adalah pengenaan sanksi yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material ataupun sanksi non finansial seperti teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan Direksi Perseroan ataupun pembekuan kegiatan usaha tertentu bahkan dapat menyebabkan dicabutnya ijin usaha Perseroan. Hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap Perseroan.

48

8. Risiko Stratejik Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan Perseroan dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko stratejik antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis serta perubahan eksternal (perubahan kebijakan moneter dan peraturan pemerintah, perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik) risiko stratejik antara lain terkait dengan ketentuan mengenai rencana bisnis bank. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya deviasi dari sasaran yang telah ditetapkan Perseroan sehingga diperlukan adanya penyesuaian kembali atas target yang telah ditetapkan sebelumnya agar kinerja Perseroan berjalan dengan baik dan tepat tujuan. II.

Risiko Investasi Bagi Investor Harga perdagangan saham Perseroan dapat terus berfluktuasi. Harga Saham Perseroan, termasuk Saham Baru, dapat meningkat atau menurun sebagai respons terhadap sejumlah peristiwa dan faktor, termasuk hasil usaha Perseroan, peraturan Pemerintah, kondisi ekonomi di Indonesia, perubahan kebijakan akuntansi dan faktor lainnya.

III.

Risiko Kemungkinan Tidak Likuidnya Saham Keterbatasan jumlah pemegang saham Perseroan akan mempengaruhi volume transaksi pembelian dan penjualan atas saham Perseroan. Kondisi ini akan berpengaruh pada likuiditas saham Perseroan yang ditawarkan. Selain itu, kondisi pasar modal di Indonesia juga dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan. Jika kondisi pasar modal yang cenderung turun dan dengan perdagangan saham Perseroan yang relatif kurang likuid, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa para pemegang saham Perseroan akan dapat melakukan penjualan saham Perseroan pada harga tertentu atau pada waktu yang diinginkan pemegang saham dalam pasar yang lebih likuid.

Semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah diungkapkan dalam Prospektus.

49

VII.

KEJADIAN PENTING INDEPENDEN

SETELAH

TANGGAL

LAPORAN

AUDITOR

Tidak terdapat kejadian penting yang secara material mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 10 Agustus 2016 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

50

VIII.

1.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Bumiputera Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 31 Juli 1989, dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-7223-HT.01.01-Th’89 tanggal 9 Agustus 1989, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 692/Not./1989/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Agustus 1989 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 75 tanggal 19 September 1989, Tambahan No. 1917/1989. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 27 tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pelaporan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH-01.03-0987301 tanggal 10 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3591791.AH.01.11 tanggal 10 Desember 2015. Berdasarkan Akta No. 27/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp1.503.232.706.800 menjadi sebesar Rp1.912.956.307.200 melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan harga pelaksanaan Rp100 setiap saham. Berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 3 Mei 2016, Perseroan menyetujui pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehingga keseluruhan pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan MESOP berjumlah sebanyak-banyaknya 1.912.956.307 saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) yang mencakup saham yang akan dikeluarkan untuk MESOP sebanyak-banyaknya 286.943.446 saham atau sebanyak-banyaknya 1,5% dari modal disetor serta untuk Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP sebanyak-banyaknya 1.626.012.861 saham atau sebanyak-banyaknya 8,5% dari modal disetor. Persetujuan RUPSLB tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 11 tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta. Hingga prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD ini belum dilaksanakan. 2.

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Setelah Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas IV

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak pendirian Perseroan sampai dengan saat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2002. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sampai dengan Penawaran Umum Obligasi Perseroan dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Obligasi I Bank Bumiputera tahun 2003 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2003. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Penawaran Umum Obligasi I Perseroan sampai dengan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam rangka hak memesan efek terlebih dahulu yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2005. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan setelah PUT I sampai dengan PUT II dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas II yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2010. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan setelah PUT II sampai dengan PUT III dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas III yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2014. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan setelah PUT III sampai dengan PUT IV dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas IV yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2016. Oleh karena itu, dalam Prospektus ini hanya akan diuraikan perkembangan kepemilikan saham Perseroan mulai tahun 2015 dan seterusnya.

51

Tahun 2015 Struktur permodalan, susunan pemegang saham serta posisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2014 atau awal tahun 2015 adalah sebagai berikut: Uraian

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk Citibank Singapore S/A BK Julius Baer and Co Ltd – Client A/C Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

60.000.000.000

Jumlah Nominal (Rp100 per saham) 60.000.000.000.000

5.995.630.556 808.054.000 8.228.642.512 15.032.327.068 44.967.672.932

599.563.055.600 80.805.400.000 822.864.251.200 1.503.232.706.800 4.496.767.293.200

Persentase %

39,88 5,38 54,74 100,00

Berdasarkan Surat No. 769/BSR/DIR/XI/2015 tanggal 26 November 2015 perihal Laporan Pelaksanaan Right Issue IV Perseroan oleh PT BSR Indonesia, jumlah hasil pelaksanaan penawaran umum adalah sebanyak 4.097.235.004 lembar saham dengan harga ditawarkan Rp100. Sementara itu, Waran Seri II yang telah dilaksanakan di tahun 2015 adalah sebanyak 1.000 waran. Jadi, jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT IV bertambah sebesar Rp409.723.600.400 menjadi Rp1.912.956.307.200, dengan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut: Uraian

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C Bank Julius Baer and Co Ltd Singapore Masyarakat (di bawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

60.000.000.000


7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680 1.047.054.000 6.018.673.270 19.129.563.072 40.870.436.928

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000 104.705.400.000 601.867.327.000 1.912.956.307.200 4.087.043.692.800

Persentase % 39,21 13,88 9,98 5,47 31,46 100,00

Struktur permodalan, susunan pemegang saham serta posisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2016: Uraian

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C Masyarakat (di bawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

52

60.000.000.000


7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680 7.065.727.270 19.129.563.072 40.870.436.928

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000 706.572.727.000 1.912.956.307.200 4.087.043.692.800

Persentase % 39,21 13,88 9,98 36,93 100,00

3.

Posisi Perseroan dalam Kelompok Usaha Perseroan

Berikut ini posisi Perseroan dalam kelompok usaha Perseroan dalam bentuk diagram disertai persentase kepemilikannya per 30 Juni 2016: Hary Tanoesoedibjo

Hary Djaja

B. Rudijanto Tanoesoedibjo

32,00%

28,00%

100,00%

20,00%

HT Investment Development Palm Ltd

20,74%

13,15%

UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd

MNC Investama

10,16%

65,69%

RBC Singapore – Client A/C

13,88%

20,00%

PT Bhakti Panjiwira

23,36%

Marco Prince Corp

Ratna Endang Soelistiowati

9,98%

MNC Kapital

39,21%

UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd 21,60%

HT Capital Investment, Ltd

Masyarakat

21,15% %%

Masyarakat

7,83%

16,32%

Masyarakat

36,93%

%

PERSEROAN

4.

Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki saham Perseroan 5% atau lebih adalah sebagai berikut ini: PT MNC Kapital Indonesia Tbk Riwayat Singkat PT MNC Kapital Indonesia Tbk berkedudukan di MNC Tower, lantai 21, Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat. Didirikan pada tanggal 15 Juli 1999 berdasarkan Akta Pendirian No. 100 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999, Didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 di bawah No. 270/BH 09.03/III/2000, serta diumumkan dalam BNRI No. 27 tanggal 3 April 2001, Tambahan No. 2097. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta No. 68 tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan struktur modal Perusahaan yang telah diterima dan dicatat dalam sistem pelaporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0045176 tertanggal 29 April 2016.

53

Kegiatan Usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk melakukan kegiatan usaha di bidang jasa serta konsultasi di bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi. Manajemen dan Pengawasan Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen

: Hary Tanoesoedibjo : Hary Djaja : Wina Armada Sukardi

Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Independen

: Darma Putra Wati : Tien : Purnadi Harjono : Totok Sugiharto : Mashudi Hamka : Wito Mailoa

Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan periode 30 Juni 2016 yang disiapkan oleh BAE yaitu PT BSR Indonesia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan

Nilai Nominal Rp100 per saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Investama Tbk UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd HT Capital Investment Masyarakat (di bawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

5.


Nilai (Rp) 1.500.000.000.000

%

3.269.653.472 505.900.000 389.815.162 812.281.015 4.977.649.649 10.022.350.351

326.965.347.200 50.590.000.000 38.981.516.200 81.228.101.500 497.764.964.900 1.002.235.035.100

65,69 10,16 7,83 16,32 100,0

Pengurusan dan Pengawasan Susunan pengurus dan pengawas Perseroan sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Komisaris Komisaris Independen

: Eko Budi Supriyanto : Purnadi Harjono : Rusli Witjahjono

Dewan Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Kepatuhan Direktur Independen

: Benny Purnomo : Benny Helman : Nerfita Primasari : Chisca Mirawati : Widiatama Bunarto

54

III.

6.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Berikut ini adalah hubungan pengurusan dan pengawasan: Nama Eko Budi Supriyanto Purnadi Harjono Rusli Witjahjono Benny Purnomo Benny Helman Nerfita Primasari Chisca Mirawati Widiatama Bunarto Hary Tanoesoedibjo Hary Djaja Wina Armada Sukardi Darma Putra Wati Tien Totok Sugiharto Mashudi Hamka Wito Mailoa

PK/KU PK & KI

: :

KI K

: :

Perseroan PK & KI K KI PD D D DK DI -

Presiden Komisaris / Komisaris Utama Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris

55

MNC Kapital D PK/KU K KI DU D D D DI

PD DU D DI DK

: : : : :

Presiden Direktur Direktur Utama Direktur Direktur Independen Direktur Kepatuhan

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Dewan Komisaris Eko Budi Supriyanto Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen 52 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen Perbankan & Pasar Modal di Universitas Trisakti pada tahun 2014. Beberapa jabatan penting: Agus 2016 - sekarang

:

Nov 2014 Apr 2015 2015

-

Agus 2016 Sekarang Sekarang

: : :

Agus 2013

-

Apr 2015

:

2012

-

sekarang

:

2012

-

2015

:

Okt 2011

-

2014

:

2011

-

Sekarang

:

2009

-

2011

:

2009

-

2014

:

2007 2006

-

2013 Sekarang

: :

2004 2000 2000

-

2009 2013 2007

: : :

2000

-

2013

:

1995

-

2000

:

1991 1990 1987

-

1995 1991 1990

: : :

56

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan Komisaris Independen Perseroan Direktur Utama PT Infoartha Pratama Anggota Bidang Riset, Pengkajian dan Publikasi Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Komisaris Independen PT Infoarta Pratama Bendahara Umum Forum Pimpinan Redaksi Anggota Bidang Publikasi & Hubungan IBI Ketua Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Mutiara Tbk Anggota Bidang Publikasi & Hubungan Masyarakat Perbanas Ketua Komite Audit PT Bank Mutiara Tbk Komisaris Independen PT Bank Mutiara Tbk Direktur Utama PT Infoarta Pratama Anggota Bidang Publikasi & Hubungan ISEI Direktur PT Indonesia Media Network Direktur Biro Riset Infobank Direktur PT Infoarta Pratama (Penerbit Majalah Infobank) Penanggung Jawab & Manajer Majalah Infobank Redaktur Pelaksana & Manajer Produksi PT Infoarta Pratama Redaktur Pelaksana Muda Infobank Redaktur Infobank Reporter Infobank

Purnadi Harjono Komisaris 53 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Bachelor of Business Administration dari bidang studi Business Information System University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat pada tahun 1985. Beberapa jabatan penting: Juni 2014 - sekarang Apr 2014 - sekarang Des 2011 - Mei 2014

: : :

Nov 2010 Apr 2008 2007 Nov 2003 Jun 2002 Apr 2000

-

Mei 2014 Juli 2014 Okt 2012 Apr 2008 Agus 2014 Okt 2001

: : : : : :

Jul 1999

-

Apr 2000

:

Nov 1997

-

Jul 1999

:

Mar 1991

-

Nov 1997

:

Des 1990

-

Mar 1991

:

Jun 1988

-

Des 1990

:

Nov 1987

-

Jun 1988

:

Mei 1987

-

Nov 1987

:

Agus 1986

-

Mei 1987

:

57

Komisaris Perseroan Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk Komisaris Utama PT MNC Asuransi Indonesia Komisaris PT MNC Life Assurance Direktur Utama MNC Finance Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk Wakil Direktur Utama MNC Finance Direktur PT Inti Ragam Olifindo Kepala Biro Marketing & Business Development PT Bank Unibank Tbk, HO Jakarta Kepala Biro Kredit & Legal PT Bank Unibank Tbk, HO Jakarta Head of Corporate Banking PT Bank Unibank Tbk, HO Jakarta Senior Vice President PT Bank Central Dagang Deputy General Manager-Credit Division PT Bank Danamon Indonesia Branch Manager-Main Branch Kebon Sirih PT Bank Danamon Indonesia Manager Corporate Banking PT Bank Internasional Indonesia Assistant Manager Credit Marketing PT Bank Internasional Indonesia Bank Officer Program Trainee PT Bank Internasional Indonesia

Rusli Witjahjono Komisaris Independen 58 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Bachelor of Business Administration dari bidang studi General Management, Virginia Commonwealth University, Amerika Serikat pada tahun 1994. Beberapa jabatan penting: Agus 2016 - sekarang Feb 2016 - Apr 2016

: :

Apr 2015

-

Des 2015

:

Apr 2014

-

Juli 2014

:

Des 2013

-

Mar 2014

:

Jan 2010

-

Feb 2013

:

Sep 2008

-

Des 2009

:

Jul 2007

-

Agus 2008

:

Okt 2005

-

Jun 2007

:

58

Komisaris Independen Perseroan Anggota Komite Audit PT Bank QNB Indonesia Tbk , Jakarta Pengajar/Instruktur Internal Control dan Internal Audit Bank pada in house training (IHT) di Indonesian Banking School (IBS), Jakarta EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat, Jakarta EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Audit Wilayah Bandung EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Audit Wilayah Palembang EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Audit Wilayah Manado Wakil Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Denpasar Wakil Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Manado

Direksi Benny Purnomo Presiden Direktur 48 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen di UNIKA Atmajaya tahun 2003. Beberapa jabatan penting: Nov 2014 - Sekarang Jun 2014 - Nov 2014 Mei 2009 - Feb 2014 Feb 2006 - Apr 2009

: : : :

Feb 2003

-

Jan 2006

:

Des 2002

-

Jan 2003

:

Des 2000

-

Nov 2002

:

Apr 1997

-

Nov 2000

:

Nov 1996

-

Mar 1997

:

Des 1992

-

Okt 1996

:

Mar 1992 Mei 1991 Nov 1989

-

Nov 1992 Feb 1992 Apr 1991

: : :

59

Presiden Direktur Perseroan Wakil Presiden Direktur Perseroan Direktur PT Bank Mutiara Tbk Consumer Channel Division Head PT Bank NISP Tbk Product Management Senior Manager PT BCA Tbk Priority Service Management Manager PT BCA Tbk Special Account Management Deputy Manager PT BCA Tbk Product Management Deputy Manager PT BCA Tbk System Development Deputy Manager PT BCA Tbk Branch Support Assistant Manager PT BCA Tbk Branch Support Pro Manager PT BCA Tbk Marketing Officer Intikom Berlian Mustika Programmer Inti Salim Corpora

Benny Helman Direktur 43 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1995. Beberapa jabatan penting: Juni 2014 sekarang Jan 2014 Jun 2014 Sept 2011 Agus 2013

: : :

Mei 2011

-

Jul 2011

:

Feb 2010

-

Apr 2011

:

Feb 2007

-

Jan 2010

:

Feb 2003

-

Jan 2007

:

Okt 2000

-

Jan 2003

:

Nov 1999

-

Sep 2000

:

Okt 1997 Feb 1995

-

Okt 1999 Sep 1997

: :

60

Direktur Perseroan Head of Financial Control Perseroan Direktur – Head of Finance System and Project Implementation Citibank Australia & New Zealand Business Controller Director for Downstream Centre Golden Agri Resources Ltd Direktur – Country Financial Controller Citibank Indonesia Senior Vice President – Country Financial Controller Citibank Indonesia Vice President – Financial Controller of Corporate & Investment Banking Citibank Indonesia Assistant Vice President – Head of Head Office Reporting & Project Manager for all Finance System Implementation Citibank Indonesia Manager – Business Planning and Analysis Officer Citibank Indonesia Internal Audit Manager Nexus Group Supervisor – Audit Eksternal Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo

Nerfita Primasari Direktur 44 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006. Beberapa jabatan penting: Jul 2014 - sekarang Okt 2013 - Jul 2014

: :

Jan 2012

-

Des 2012

:

Jan 2008

-

Des 2011

:

Jan 2006

-

Des 2007

:

Apr 2004

-

Des 2005

:

Jul 2003

-

Apr 2004

:

1999

-

Jun 2003

:

Mar 1996

-

1999

:

61

Direktur Perseroan Senior Vice President - Human Resources, Global Consumer Bank – HR Head PT Citibank N.A. Jakarta Senior Vice President - Human Resources, Institutional Client Group - HR Head (Acting) PT Citibank N.A. Jakarta Vice President - Human Resource Generalist PT Citibank N.A. Jakarta Assistant Vice President - Human Resource Generalist PT Citibank N.A. Jakarta South East Asia Total Reward – HR Program Manager Hewlett Packard South East Asia Regional Hub Country Human Resources Manager PT SAP Indonesia Human Resource Senior Advisor Hewlett Packard Indonesia Human Resource Representative PT Digital Astra Nusantara

Chisca Mirawati Direktur 47 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Master of Business Administration dari bidang studi Banking and Finance di Maastricht School of Management, Belanda pada tahun 2000. Beberapa jabatan penting: Jun 2016 - sekarang Des 2012 - Feb 2016 Jun 2012 - Jul 2012

: : :

Sep 2010

-

Mei 2012

:

Jul 2010

-

Agu 2010

:

Jan 2007

-

Jan 2010

:

Mei 2006

-

Agu 2006

:

Jan 2004

-

Mei 2006

:

Mei 2001

-

Jan 2004

:

Agu 1994

-

Mei 2001

:

Apr 1994 Okt 1991

-

Jul 1994 Sep 1993

: :

62

Direktur Kepatuhan Perseroan Direktur Kepatuhan Bank Andara SEA Head Training, CB Legal & Compliance Indonesia Standard Chartered Bank Indonesia Head, CB Legal & Compliance Standard Chartered Bank Indonesia Head, Legal & Compliance Standard Chartered Bank Oman (penugasan jangka pendek) Direktur Kepatuhan Standard Chartered Bank Indonesia Legal & Compliance Assistant Vice President Legal & Compliance Standard Chartered Bank Indonesia Manager Divisi International PT Bank Negara Indonesia Manager Divisi Hukum & Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia Assistant Manager Divisi Hukum & Penyeliaan Khusus PT Bank Negara Indonesia Legal Officer PT Indomobil Administrasi Kredit Bapindo

Widiatama Bunarto Direktur Independen 50 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen Umum di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) pada tahun 2001. Beberapa jabatan penting: Apr 2015 - sekarang Okt 2014 - Apr 2015 Jun 2012 - Sep 2014

: : :

Feb 2010

-

Jun 2012

:

Nov 2008

-

Feb 2010

:

Agus 1999

-

Feb 2010

:

Agus 1999

-

Feb 2010

:

Jan 1997

-

Agus 1999

:

Jan 1994

-

Jan 1997

:

Des 1990

-

Jan 1994

:

Jun 1990

-

Sep 1990

:

Direktur Independen Perseroan Direktur Perseroan Head of National Branch Operation PT CIMB Niaga Tbk Head of HR Service & Planning PT CIMB Niaga Tbk Operations Department Head PT Citibank NA, Indonesia Country Continuity of Business Head PT Citibank NA, Indonesia Technology Department Head and Information Security Officer PT Citibank NA, Indonesia Global Service Resource Head PT IBM Indonesia Tbk Global Service Head PT IBM Indonesia Tbk Banking, Finance, and Securities PT IBM Indonesia Tbk Wireline Service Schlumberger Wireline Service

Seluruh Komisaris dan Direksi Perseroan telah lulus uji kepatutan (fit and proper test) dari OJK dan pengangkatannya telah sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014. Komite Audit Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola perusahaan sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance. Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan BI (PBI) No. 8/4/ PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Konvensional. Perseroan juga mengacu kepada Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang kemudian diubah dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Sejalan dengan PBI tersebut di atas, Komite ini juga telah memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 juncto Peraturan Pencatatan Efek No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

63

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan (Audit Committee Charter) yang diperbarui pada tanggal 31 Maret 2015. Pada Piagam Komite Audit ini telah dijabarkan sasaran kerja, struktur dan komposisi Komite Audit, syarat-syarat keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat, pelaporan dan evaluasi kinerja serta masa tugas dan honorarium Komite Audit. Keputusan Dewan Komisaris di luar rapat tanggal 26 Mei 2016 yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SKEP-004/MNCB/DIR/05-16 Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan susunan anggota sebagai berikut: Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota

: Eko Budi Supriyanto : Soenarso Soemodiwirjo : Dwi Sasongko

1.

Soenarso Soemodiwirjo

70 tahun, Warga Negara Indonesia, meraih gelar Sarjana Akuntan dari Institut Ilmu Keuangan Departemen Keuangan Jakarta pada tahun 1974. Menjabat sebagai Sekretaris Komite Audit merangkap sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Maret 2005. Jabatan karir yang masih dijalankan sampai saat ini adalah sebagai CEO HCI Holding Company, Sekretaris Dewan Komisaris PT Papua Power Indonesia, Anggota Komite Audit dan Komite Keuangan PT Elnusa, Anggota Komite Audit PT Bakrieland Development, Anggota Komite Audit PT Nusa Konstruksi Enjiniring. Perjalanan karir sebelumnya adalah sebagai Anggota Komite Audit PT Danareksa (2002 – 2010), Anggota Komite Audit PT Sucofindo (2000 – 2002) dan pernah menjabat sebagai Komisaris di 4 (empat) Bank Perkreditan Rakyat (1990 – 1997). Beliau juga pernah bekerja di PT Sentra Agro Loka Holding Company Group Bank AGRO dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (1990), sebelumnya sebagai pegawai Direktorat Akuntan Negara, yaitu tahun 1974-1983 menjadi Auditor di Bank Pemerintah (BUMN ) serta Auditor Proyek 2 dalam APBN.

2.

Dwi Sasongko

52 tahun, Warga negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan dari Universitas Diponegoro pada tahun 1987, serta mendapatkan gelar Certified Internal Auditor (CIA) dari the Institute of Internal Auditor/ IIA dan Certified Bank Auditor (CBA) dari the Bank Administration Institute dan Risk Management Certification, level IV– BMSR. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Desember 2014. Jabatan lain yang masih dipegang hinga saat ini adalah sebagai anggota Komite Audit di PT Radana Bhaskara Finance, Tbk., anggota Komite Audit di PT Chandra Sakti Utama Leasing, Ketua Yayasan Pendidikan Asa Fatiha Indonesia, serta menjadi pengajar/konsultan di Internal Audit Training Centre YPIA. Perjalanan karir sebelumnya adalah sebagai Direktur PT Elang Machindo (20122014), sebagai VP/Head of Internal Audit PT Bank Permata, Tbk. (2006-2011), Karyawan Pimpinan di PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (1990-2006) dengan jabatan terakhir sebagai Head Office Audit Division Head; serta sebagai Finance and Accounting Manager PT Ika Muda Rotanindo (1988-1989); dan sebelumnya sebagai Auditor di KAP Drs. Tahrir Hidayat, Akt. (1987-1988). Aktif di organisasi profesi internal auditor baik di Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB), sebagai Ketua Bidang Organisasi IAIB (2011-2014), dan Wasekjen IAIB (2008-2011), maupun sebelumnya di Ikatan Auditor Perbankan Indonesia (IAPI) sebagai Ketua Bidang Sertifikasi IAPI (2006-2008).

Tugas utama dari Komite Audit adalah membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam memastikan praktik tata kelola perusahaan yang baik, menjaga struktur dan proses pengawasan internal yang memuaskan, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta menjalankan manajemen risiko.

64

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawabnya antara lain sebagai berikut: a.

b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya; Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan; Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Auditor Eksternal atas jasa yang diberikan oleh Auditor Eksternal; Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang Iingkup penugasan/perikatan dan biaya jasa (fee); Mendorong terbentuknya sistem pengendalian Intern yang memadai dalam pengelolaan Perusahaan, dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Perusahaan dan implementasinya; Melakukan penelaahan atas kualitas pekerjaan dan independensi Auditor Internal dan Auditor Eksternal; Melakukan penelaahan tingkat kecukupan upaya Manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pengawas lainnya; Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pengelolaan manajemen risiko dan implementasi GCG yang dilakukan Perusahaan; Melakukan penelaahan atas pengaduan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap Perusahaan, termasuk yang terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan, serta atas hal-hal lain yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris; Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan; dan Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Selain itu, komite audit juga memiliki wewenang sebagai berikut: a. b. c. d.

Komite Audit berwenang untuk mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan audit internal, manajemen risiko, dan Kantor Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit secara berkala melakukan rapat rutin internal dan rapat gabungan bersama Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk membahas laporan auditor internal dan pemantauan tindak lanjutnya serta efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal, hasil audit OJK/BI dan monitor pelaksanaan tindak lanjutnya, hasil audit dari Kantor Akuntan Publik dan kesesuaian pelaksanaan audit tersebut dengan standar audit yang berlaku, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, mengindentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, langkah-langkah peningkatan pengendalian dalam pencapaian kinerja serta implementasi Good Corporate Governance (GCG). Komite Remunerasi dan Nominasi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabanya Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Peraturan BI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 serta Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

65

Berdasarkan Keputusan Direksi No. SKEP-002/BABP/DIR/04-15 pada tanggal 1 April 2015 susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan menjadi sebagai berikut: Ketua Anggota Sekretaris merangkap anggota

: Eko B. Supriyanto : Purnadi Harjono : Laily Fitri

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi: a. b. c.

Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi: a.

b. c. d.

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi kepada pemegang saham tentang: - Penilaian terhadap sistem tersebut, - Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham, - Sistem pensiun, dan - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan BI, antara lain: Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Peraturan BI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Konvensional. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP-005/MNCB/DIR/05-16, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut: Anggota Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota

: Purnadi Harjono : Eko B. Supriyanto : Arifin S. Haris : Mohammad Sumarsono

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko Perseroan. Fungsi utama Komite Pemantau Risiko adalah membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko dan Good Corporate Governance di Perseroan, dengan cakupan tanggung jawab pada pengawasan terhadap: a. b.

Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa Perseroan telah mengelola risiko-risiko secara memadai; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dekom guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Perseroan;

66

c.

d.

Pengawasan aktif terhadap kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko mencakup kebijakan-kebijakan yang terkait dengan risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko stratejik, kepatuhan, hukum dan reputasi, serta menyampaikan rekomendasi dan saran hasil evaluasinya kepada Dekom; Situasi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan sebagai akibat perubahan indikator-indikator pasar misalkan suku bunga, nilai tukar, regulasi serta perubahan situasi yang diperkirakan dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank, agar Dekom dapat melaporkan kepada regulator dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Sebagai perusahaan publik, Perseroan harus membangun dan memelihara komunikasi dengan regulator, kalangan pasar modal, investor maupun masyarakat umum. Hal ini dilakukan dalam rangka keterbukaan informasi sesuai dengan prinsip GCG dan dalam rangka menjaga dan/atau meningkatkan kepercayaan Publik terhadap Perseroan. Sejalan dengan persyaratan ketentuan tentang keterbukaan informasi perusahaan, Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab atas kegiatan publikasi mengenai aktivitas Perseroan dan memelihara kewajaran, konsistensi dan transparansi mengenai hal-hal terkait kinerja tata kelola perusahaan dan tindakan korporasi. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab memonitor kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal serta sebagai penghubung antara Perseroan dengan stakeholders. Sekretaris Perusahaan sejak 25 Maret 2014 berdasarkan SK Direksi No. 040/MTS-HRG/III/14 adalah Andri Latif. Beliau berusia 47 tahun, Warga Negara Indonesia yang lahir di Jakarta, 4 Juni 1969. Memperoleh gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2009. Posisi yang pernah dijabat sebelumnya di dalam Perseroan adalah sebagai Corporate Legal & Corporate Affair Head Perseroan (Maret 2013 – Maret 2014), Corporate Legal Officer Perseroan (September 2012 – Maret 2013), Treasury, Int’l Banking, Trade Finance & Non Credit Transaction Legal (Des 2011 – Sept 2012), Commercial Credit & Corporate Business Legal Department Head, Commercial & Corporate Business Legal Officer (Mei 2005 – Juni 2008). Adapun fungsi dan tugas Sekretaris Perusahaan antara lain: a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Website Emiten atau Perusahaan Publik; Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Internal Audit Perseroan memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang telah mengikuti POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Audit Internal adalah bagian dari pengendalian internal, yang secara garis besar bertujuan membantu manajemen merealisasikan objektif/sasarannya melalui pemeriksaan kecukupan dan pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

67

Ruang lingkup audit meliputi seluruh aspek dan unsur kegiatan Perseroan yang langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya kepentingan Perseroan dan masyarakat. Sesuai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum (SPFAIB), yang merupakan bagian dari Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum, maka kepala Audit Internal /SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP – 002/BABP/DIR/05-12 tanggal 25 Mei 2012, telah ditunjuk Edi Alpian sebagai Head of Internal Audit/Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Beliau warga Negara Indonesia, 47 tahun, menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan sejak tahun 2011. Selain memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi, beliau juga memegang sertifikasi profesi internasional dari GARP, maupun sertifikasi profesi nasional (QIA, Manajemen Risiko level 3). Sebelum bergabung di PT Bank MNC Internasional Tbk, pernah berkarir di PT Bank Internasional Indonesia (BII – 2004 – 2007), Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN (1999 – 2004), PT Bank Dana Asia (1995 – 1999) dan PT Bank Indo Monex (1993 – 1995), yang sebagian besar dalam bidang Audit Internal. Tugas dan tanggung jawab internal audit antara lain sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan; Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan; Melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan langsung maupun pengawasan secara tidak langsung dalam rangka penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya; Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, guna meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan dana; Membuat Laporan Hasil Audit (LHA) dan menyampaikan laporan tersebut kepada President Director dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Compliance, Legal dan Risk Management Director; Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan Menjalin kerja sama dengan Komite Audit.

Dalam menjalankan fungsinya, Audit Internal memiliki Piagam Audit (Audit Internal Charter) yang disahkan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, hal ini selain diatur oleh Bank Indonesia melalui SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank), juga sesuai dengan standar internasional yang bersumber pada The Professional Practice Framework dari Institute of Internal Auditors. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp307 juta dan Rp1.276 juta untuk periode tiga bulan pada 31 Maret 2016, Rp1.500 juta dan Rp9.763 juta untuk tahun 2015. Sedangkan di tahun 2014, gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp630 juta dan Rp6.840 juta.

68

7.

Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan:

Presiden Director

Finance Director

Corporate Secretary

Internal Audit Group

Financial Control Group

Treasury Group

Corporate Planning & Strategic Group

Compliance, Legal & Risk Management Director

Operations & Technology Director

Human Resources & General Services Director

Funding Business Head

Consumer Lending Business Head

Wholesale & SME Banking Business Head

Wholesale Banking I Group

Compliance Group

Centralize Banking Ops. Group

Human Resources Group

Sales Group

Consumer Credit Group

Risk Management Group

Branch & eChannel Ops. Group

General Services Group

Network Group

Card Business Group

Wholesale Banking II Group

Mortgage Business Group

SME Banking Group

Credit Administration Group

Product & Service Development Group

Special Asset Management Group

Marketing Communication Group

Information Technology Group

Branches

Implant Banking Group

Credit Review Group

Multi Finance Group

Legal Counsel Group

Legal Litigation Group

8.

Sumber Daya Manusia Seiring dengan komitmen Perseroan untuk menjadi Bank Nasional dan ketentuan perbankan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Perseroan tetap memposisikan diri untuk bergerak di sektor retail dan consumer banking. Oleh karena itu, untuk menjawab tuntutan bisnis yang begitu tinggi, Perseroan pun mengerahkan segenap upaya untuk mengembangkan kapabilitas dan meningkatkan kapasitas SDMnya. Untuk mendukung langkah-langkah pengembangan usaha, Perseroan melakukan program rekruitmen karyawan dalam jumlah yang cukup signifikan, termasuk karyawan berpengalaman, sambil terus melakukan evaluasi dan perbaikan di berbagai aspek pengelolaan SDM. Perseroan senantiasa mengacu pada ketentuan Undang-undang yang berlaku dalam penetapan kompensasi dan benefit bagi karyawan. Untuk memastikan bahwa Total Reward yang diberikan kompetitif dibandingkan dengan bank-bank lain, Perseroan melakukan bench marking kompensasi dan benefit dengan pasar secara berkala. Seluruh pegawai juga telah diikutsertakan sebagai peserta jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program yang diikuti adalah Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JK), yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian bagi karyawan terhadap risiko-risiko sosial ekonomi seperti saat terjadi peristiwa kecelakaan kerja, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja.

69

Fasilitas layanan kesehatan karyawan yang diberikan meliputi: 1. Rawat Inap

2. Rawat Jalan 3. Penggantian Kacamata (khusus karyawan) 4. Medical Check Up (khusus karyawan) 5. Penggantian biaya persalinan sampai dengan anak ketiga Karyawan Agar memiliki SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan bisnis, Perseroan terus mengembangkan jaringan yang tepat, program-program rekrutmen dan saringan yang ketat untuk menyeleksi kandidat karyawan. Perseroan mengambil berbagai inisiatif untuk memperbaiki sistem dan metode rekrutmen yang ada terus diimplementasikan. Tabel berikut menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang kepangkatan, pendidikan, usia tanggal 31 Juli 2016, tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Komposisi Menurut Jabatan Keterangan Komisaris Direksi Komite Pemantau Risiko Komite Audit Eksekutif Manager Officer Staf Total

31 Juli 2016 Jumlah % 3 0,29 5 0,48 2 0,19 2 0,19 41 3,97 217 21,01 271 26,23 492 47,63 1.033 100,00

31 Des 2015 Jumlah % 3 0,29 4 0,39 2 0,20 2 0,20 44 4,32 203 19,92 242 23,75 519 50,93 1.019 100,00

31 Des 2014 Jumlah % 3 0,30 6 0,61 2 0,20 2 0,20 38 3,83 177 17,86 242 24,42 521 52,58 991 100,00

31 Des 2013 Jumlah % 2 0,16 4 0,32 2 0,16 1 0,08 21 1,67 179 14,20 316 25,05 736 58,36 1.261 100,00

31 Des 2015 Jumlah %



Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan Keterangan

Sarjana Diploma Non Akademi Total

31 Juli 2016 Jumlah 801 214 18 1.033

%

77,54 20,72 1,74 100,00

779 221 19 1.019

76,45 21,69 1,86 100,00

764 218 9 991

77,09 22,00 0,91 100,00

943 289 29 1.261

74,78 22,92 2,30 100,00

Komposisi Menurut Jenjang Usia Keterangan

18 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 55 Usia > 55 tahun Total

31 Juli 2016 Jumlah 276 457 231 62 7 1.033


%

26,72 44,24 22,36 6,00 0,68 100,00

267 454 243 51 4 1.019

26,20 44,55 23,85 5,00 0,40 100,00

31 Des 2014 Jumlah % 312 406 237 29 7 991

31,48 40,97 23,92 2,93 0,71 100,00

31 Des 2013 Jumlah % 432 523 256 41 9 1.261

34,26 41,48 20,30 3,25 0,71 100,00

Karyawan Perseroan telah mendirikan Serikat Pekerja dengan nama “Serikat Pekerja PT Bank MNC Internasional Tbk” dan telah dicatatkan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan 01/SPBBP/05 tanggal 28 Februari 2005. Per tanggal 31 Juli 2016, Perseroan tidak mempekerjakan karyawan maupun direksi asing serta memiliki 895 karyawan tetap dan 138 karyawan kontrak.

70

Pembinaan dan Pengembangan Karyawan Perseroan secara aktif dan komprehensif terus mengembangkan seluruh aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam rangka mendukung program pengembangan usaha Perseroan. Pengembangan usaha menuntut adanya pengembangan kapabilitas organisasi untuk merespon pertumbuhan usaha dalam mempersiapkan dan membentuk sumber daya manusia yang handal serta memiliki standar kualitas tinggi yang dibutuhkan pada setiap lini organisasi. Program pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan karyawan, serta pengembangan individu terkait dengan jabatan dan pekerjaan individu yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi karyawan baik hard skill maupun soft skill menjadi salah satu program utama di tahun 2015. Perseroan mengeluarkan biaya pelatihan untuk tahun 2015 sebesar Rp5,103 miliar dengan rata-rata 3,38 hari training per karyawan (training days/employee). Program pelatihan dan pengembangan meliputi: Mandatory training Program yang bersifat wajib untuk memenuhi aspek kepatuhan dan menjaga Perseroan dari potensi risiko yang dihadapi. b. Leadership training Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan sebagai people manager serta memastikan bahwa karyawan mengetahui dan menerapkan budaya serta nilai-nilai Perseroan. c. Product/Technical training Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan teknis karyawan serta pengenalan produk Perseroan. d. Soft skill dan Culture and Service Quality Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan non teknikal dan bersifat personal development. a.

Misi pelatihan dan pengembangan yang diterapkan oleh Perseroan adalah membangun dan mempertahankan personil yang berkualitas melalui pengembangan dan peningkatan kemampuan fungsional serta pengembangan sikap kerja yang diharapkan Perseroan melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif berdasarkan analisa kebutuhan agar sasaran dan tujuan Perseroan dapat tercapai. Proses perencanaan Pelatihan dan Pengembangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. b.

c.

9.

Analisa Pelatihan dan Pengembangan dilakukan oleh atasan karyawan, yang selanjutnya disampaikan kepada Human resource Group. Berdasarkan masukan tersebut, Human resource Group membuat program Pelatihan dan Pengembangan yang dibutuhkan, diantaranya berupa training kurikulum. Program Pelatihan dan Pengembangan diinformasikan kepada seluruh karyawan sebagai acuan penyusunan Individual Development Plan (IDP). Karyawan bersama dengan atasan menyusun Individual Development Plan, serta memonitor pencapaiannya.

Perkara Hukum yang sedang Dihadapi Perseroan Perseroan merupakan pihak penggugat, termohon banding, pemohon kasasi, pemohon PKPU, tergugat maupun terlawan dalam beberapa perkara perdata. Perkara-perkara tersebut berhubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah, gugatan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, pemohon PKPU dalam upaya menyelesaikan kredit yang sulit dan 1 perkara dimana Perseroan menghadapi somasi dari pihak ketiga yang secara material tidak mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan juga menghadapi 2 perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU yang diajukan Perseroan.

71

Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara Pidana, Kepailitan, maupun Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja, perkara tata usaha negara, sengketa arbitrase, serta sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. Berikut keterangan singkat mengenai perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan:

No 1

Nomor & Tanggal Putusan 69/Pdt/2014/PT.Mk s tanggal 20 Mei 2014 jo 348/Pdt.G/2012/PN .Mks tanggal 20 Desember 2012

Pihak Berperkara PK : Perseroan TK : Ny Susi Karnadi dkk TK 1 : Darwis Bahar TK 2 : CV Daya Gita CM TK 3 : Perseroan TK 4 : Kiem Beng TK 5 : Notaris Siti Hasnati TTK 1 : KPKNL Makassar

Tuntutan Gugatan/ Dakwaan

Kasus Posisi Poses balik nama Jaminan SHM No. 461 dan SHM No. 462 semula a/n Mumung Bahar (Pewaris) ke a/n Susi Karnadi (Penjamin) dilakukan oleh Darwis Bahar (Tergugat) melalui Notaris Siti Hasnati (Tergugat 3) adalah tidak sah

-

-

Jaminan tanah SHM No. 202094/Pattunuang an Ny Susi Karnadi dijaminkan oleh Tergugat 1, tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan didalilkan bahwa Tergugat 1 menjaminkan dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat 1 (Ny Susi Karnadi), sehingga jaminan yang telah laku dijual lelang tidak sah. -

-

-

72

Menyatakan menurut hukum Perbuatan T.1 dan T.2 yang menjaminkan kedua SHM No. dan SHM No 462 keduanya dahulu an alm Mumung Bahar sekarang an Ny Susi Karnadi (P.1), ke T.3, adalah perbuatan melawan hukum. Menyatakan menurut hukum SHM No. 20294 dengan luas 230 M2, terletak di Jl Nusantara No 23 Makassar, tercatat an Ny Susi Karnadi telah dijaminkan ke an T.2, kepada T.3 adalah perbuatan melawan hukum. Menyatakan menurut hukum perbuatan T.1 dan T.2, yang menjaminkan kepada T.3 adalah berupa SHM No. 461 luas 406 M2 an Alm Mumung Bahar dan SHM No 462 luas 462 M2 an Alm Mumung Bahar sekarang atas nama P.1 adalah batal dan tidak sah. Menyatakan batal dan tidak sah, jual beli lelang dilakukan TT.1 dan TT.2 terhadap jaminan atas sertipikat HM No. 20294. Menghukum kepada T.3 atau pihak-pihak yang Menguasai sertipikat SHM No 461 dan SHM No 462 untuk menyerahkan secara sukarela dan sempurna kepada Para Penggugat 1 s/d 4 atau dengan bantuan aparat penegak hukum Kepolisian. Menghukum kepada T.4 ataupun pihakpihak lainnya yang menguasai sertipikat SHM No 20294, an P.1 untuk menyerahkan

Putusan Pengadilan/Lembaga Penyelesaian Sengketa dan Upaya Hukum Memenangkan Para Penggugat di tingkat banding. Status : Perseroan mengajukan Kasasi.

No

2

3

Nomor & Tanggal Putusan

Pihak Berperkara

450/Pdt/2014/PTD KI tanggal 25 Agustus 2014 jo. 55/Pdt.G/2013/PN Jak.Pst tanggal 30 Oktober 2013

PB : Perseroan

38/Pdt.G/2014/PN. Gsk tanggal 16 Februari 2014

P/PB : Purwanto

TB : Indra Gunawan

T 1/TB1: Perseroan T 2/TB2 : KPKNL Surabaya T 3/TB3 : Phoa Jhons/Pemenang Lelang

4

58/Pdt.G/2014/PN. Unr tanggal 12 Januari 2015

PB : Sri Mulyani TB : Perseroan T-TB : KPKNL


Kasus Posisi

Perbuatan T membatalkan penjualan AYDA (eks jaminan PT Dharma Indah) di Puri Kembangan dan menyatakan hangus uang muka yang telah disetorkan oleh P sebesar Rp 1,5 milyar adalah sebagai perbuatan melawan hukum. Jumlah hutang P Rp 112.501.648,24 tidak benar karena P pernah melakukan beberapa kali angsuran namun tidak mengurangi hutang pokok sehingga perbuatan Perseroan dinilai melanggar hukum/ perjanjian. Perseroan dalam melakukan pelelangan jaminan melalui KPKNL Surabaya, tanpa memberikan teguran/memberit ahukan terlebih dahulu kepada P dan Bank melakukannya tanpa melalui prosedur lelang yang benar, yang akhirnya jaminan terjual lelang yang dimenangkan oleh T.3. Bank dalam melakukan pelelangan jaminan SHM No. 88 a/n Saipan (suami/

73

dalam keadaan sempurna kepada Para Penggugat atau melalui pihak aparat penegak hukum Kepolisian. Menghukum kepada T.1 s/d 5 dan TT.1 dan TT.2 secara tanggungn renteng kepada Para P.1 s/d 4 sebesar Rp 700.000.000,- setiap T.1 s/d 5 dan TT.1 dan TT.2 lalai melaksanakan putusan ini. Menghukum T membayar kerugian seluruhnya sebesar Rp. 1,8 milyar dan penggantian biaya Lawyer 150 juta

-

-

-

Putusan Pengadilan/Lembaga Penyelesaian Sengketa dan Upaya Hukum

Memenangkan Penggugat di tingkat Banding. Status : Upaya Perseroan mengajukan gugatan baru

Menyatakan jaminan milik P sebidang tanah HM Nomor 166 luas 806 m2 an Endang Iswati. Menyatakan pelaksanaan lelang atas barang jaminan milik P adalah melawan hukum dan harus dibatalkan.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menyatakan menurut hukum sah dan berharga gugatan P adalah yang berhak atas hak yang terkait dalam

Mengabulkan eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat dan PN Ungaran tidak berhak mengadili perkara a

Status: Penggugat menyatakan banding

No


Pihak Berperkara Semarang


Kasus Posisi Penggugat), melalui KPKNL Semarang belum mendapat perintah pengadilan dan Bank melakukan tindakan sewenang-wenang dan main hakim sendiri.

-

-

5

40/Pdt/2016/PT.Bd g tanggal 21 Maret 2016 jo 30/Pdt.G/2015/PN. Bdg tanggal 8 Oktober 2015

P/PB : Andri Suherman/ Debitur T/TB : Perseroan TT 1/TTB 1 : BPN Kab Bandung TT 2/TTB 2 : KPKNL Bandung

 Adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terkait jumlah hutang tidak pasti, karena Penggugat telah melakukan pembayaranpembayaran kepada Tergugat. Sehingga sisa hutang berjumlah sebesar Rp. 303.287.820 untuk kedua fasilitas kreditnya.  Sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai ketidakpastian jumlah hutang yang merugikan Penggugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.  Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat menuntut pembayaran untuk jumlah tertentu sebesar Rp. 1.500.000,-

74

-

-

-

-

status hak miliknya SHM No. 88 seluas 85 m2, Ungaran Timur. Menyatakan T melakukan lelang tanpa persetujuan Klien kami adalah tindakan sepihak dan merupakan perbuatan melawan hukum. Menyatakan menurut hukum T agar tidak main hakim sepihak atas pemindah tangankan tempat dan tanah pekarangan tempat dan tanah pekarangan, apalagi lelang merupakan tindakan yang melawan hukum menurut undangundang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Menyatakan bahwa P telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada T untuk kedua fasilitas perjanjian kredit a quo yakni sejumlah Rp 456.712.180 Menyatakan menetapkan sisa hutang untuk perjanjian pertama adalah sebesar Rp 176.179.619 dan untuk Perjanjian Kredit kedua sejumlah Rp 127.108.201, sehingga sisa hutang P sebesar Rp 303.287.820 atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh P kepada T. Menghukum T untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut : Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hakhaknya sebesar Rp 25.000.000, Menyatakan Perjanjian Kredit No. 001/BPMUUBER/BDG/XII/2010 tgl 01 Desember 2010, beserta perjanjian perubahan sebagaimana Perjanjian Perubahan I terhadap Perjanjian Kredit No. 001/BPMUUBER/BDG/Add-PK-

Putusan Pengadilan/Lembaga Penyelesaian Sengketa dan Upaya Hukum quo. Status : Penggugat menyatakan banding

Putusan banding memenangkan Bank amar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Bandung Status : Monitoring pengajuan kasasi

No


Pihak Berperkara


Kasus Posisi sesuai kemampuan karena usahanya mengalami kemerosotan saat ini.

6

67/Pdt/2016/PT.Sm g tanggal 2 Maret 2016 jo 70/Pdt.G/2015/PN. Smg tanggal 9 September 2015

P 1/PB 1 : Sulami P 2/PB 2: Much Sonalia P 3:/PB 3 Jamilatun P 4:/PB 4 Much Ridwan Fawzy P 5/PB 5 : Masruroh T 1/TB 1 :Fatoni T 2/TB 2: Eko Watono T 3/TB 3: Isroatun T 4/TB 4: Desa Wonosari

Menurut Para Penggugat penjaminan yang dilakukan oleh Fatony (T.1), Eko Wartono (T.2) dan Isroatun (T.3) berdasarkan Surat Keterangan Waris adalah tidak sah dan melawan hukum karena tidak melibatkan para Penggugat (Sulami, Much Sonalia dan Jamilatun) sebagai ahli waris yang juga memiliki hak atas sertifikat yang dijaminkan kepada Perseroan.

-

-

-

PT/VIII/2011 yang disahkan oleh DR. Ranti Fauza Mayana, SH Notaris di Bandung sebagaimana surat dibawah tangan yang disahkan No. 1379/S/RFM/2010 dan Perjanjian Kredit No. 012 /BPMUUBER/BDG/XII Menyatakan menurut hukum Ibu ALFIDAH, Para P, T.1, T.2 dan T.3 adalah Ahli Waris dari Bapak SA’DUN (Alm) yang berhak atas tanah obyek sengketa. Menyatakan menurut Hukum/Tindakan T.1 menjaminkan tanah obyek sengketa kepada T.5 tanpa melibatkan Para P merupakan perbuatan melawan hukum. Menyatakan menurut hukum T.7 dan T.8 sebagai Pemenang Lelang adalah Cacat Hukum sehingga batal demi hukum


Putusan menguatkan putusan PN Semarang (memenangkan Bank). Status : Para Penggugat menyatakan kasasi

T 5 /TB 5: Perseroan T 6/TB 6: KPNL Semarang T 7/TB 7: Agus Suharso

7

779/Pdt.G/2014/PN .Jkt.Sel. tanggal 13 Januari 2016

T 8/TB 8: Sri Rezeki Budi Martono TT: BPN Semarang PB : Ny Heldy Djafar Noor dkk TB 1 : Perseroan TB 2 : PT. QR Tambang Makmur

Pelaksanaan lelang yang berakibat terjual lelang jaminan Peara P dilakukan dengan itikad buruk sehingga cacat hukum karena :  P tidak diberi kesempatan terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang T.2  Adanya perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit yang dilakukan

75

o menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa o menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta benda milik Tergugat/Terbanding o menyatakan Para Penggugat/ Pembanding adalah pemilik sah atas objek sengketa o Memerintahkan kepada T.1 untuk memberi kesempatan dan jangka waktuk kepada Para P untuk menyelesaikan hutang

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya Status : Para Penggugat menyatakan Banding

No


Pihak Berperkara

oleh T.1 dan T.2 tanpa pemberitahuan/ persetujuan dari Para Penggugat selaku Penjamin.

8

9

65/Pdt.Sus/PKPU/2 015/PN.Niaga.Jkt.Ps t tanggal 16/12/2015

57/Pdt.Plw/2015/P N.Btl tanggal 17 Mei 2016

PM : Perseroan TM 1 : KPI TM 2 : Prof. DR. Masngudi

PL : Herry Prasetyo/Dir CV. Exotic TR TL 1 : Perseroan TL 2 : Efendy, Amd,


Kasus Posisi

KPI telah wanprestasi kepada MNCB dengan jumlah pinjaman pokok Rp 21.586.578.111,(04 /12/2014). Selain itu KPI mempunyai kewajiban kepada Bank Yudha Bakti dan BNI

Pelawan keberatan atas lelang yang dilakukan oleh MNC Bank atas SHM No. 07087 yang menjadi

76

T.2 o Menyatakan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek sengketa yang dilakukan melalui TT.1 yang pelaksanaannya dilakukan oleh TT.2 berikut segala akibathukum yang ditimbulkannya adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak sah; o Memerintahkan kepada TT.3 untuk tidak melakukan perubahan status hukum atau peralihan/ pemindahan hak kepada pihak lain atas obyek sengketa dan mencatat dalam Buku Tanah SHM No. 2147/Bangka sebagai obyek sengketa dalam perkara ini; o Menghukum Para T secara renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para P sebesar Rp 25.000.000.000,o Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan. PL Memohonkan PKPU PKPU/ Pailit terhadap TM I : KPI TM II : Prof. DR. Masngudi


1. Menyatakan PKPU No. 65/PdtSus/PKPU/2015/PN.J kt.Pst An. KPI dan Prof. DR Masngudi berakhir. 2. Menyatakan KPI dan Prof. DR. Masngudi pailit dengan segala akibat hukumnya Status : Kurator melakukan pemberesan harta pailit.

-

Memerintahkan Terlawan I agar tidak melakukan/melaksanak an lelang atas obyek jaminan tersebut yang

Status : Menyatakan PN Bantul tidak berwenang mengadili perkara gugatan Pelawan.

No


Pihak Berperkara Spd TL 3 : KPKNL Yogyakarta

10

752/Pdt.G/2015/PN .Sby tanggal 5 April 2016

P: Gend Maichel T : Kakak Kandung Debitur T 1 : Lusiana Tutuhatunewa T 2 : Perseroan


Kasus Posisi jaminan di MNC Bank karena Pelawan sudah siap menjual asetnya yang dijadikan jaminan namun tibatiba Terlawan I sudah mendaftarkan lelang pada KPKNL Yogyakarta ( Terlawan III) dan lelang telah dimenangkan oleh Efendy, Amd, Spd ( Terlawan II) Bahwa P mengajukan gugatan kepada Bank karena Debitur bernama Rita yang tak lain adalah ibu kandungnya telah meninggal sebelum adanya perjanjian kredit di Bank (21/08/1999), sehingga PK yang diajukan oleh Rita yang tak lain adalah Lusiana ( mengaku Rita) adalah perbuatan melawan hukum

-

-

-

-

-

-

-

77

belum terjual. Menyatakan bahwa lelang yang diajukan oleh Terlawan I Batal Demi Hukum

Menyatakan bahwa obyek sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jl. Semolowaru Elok Blok C/3 Surabaya dengan SHM No. 3222 an RITA merupakan milik alm Ny. Rita Menyatakan sah kutipan Akta Kelahiran yang telah dibuat di Surabaya tgl 27 Februari 2008 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 1965 telah lahir GLEND MAICHEL TUTUHATUNEWA dari perkawinan ELISA TUTUHATUNEWA dan MARGARETHA ELIEM RITA. Menyatakan sah menurut Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan di Kota Surabaya pada tanggal 05 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Menyatakan Tergugat I : LUCIANA TUTUHATUNEWA bersalah telah memalsukan dokumen untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Menyatakan Bank ICB Bumi Putera unit Mikro Pasar Rungkut Makmur perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum Menyatakan memerintahkan

Putusan Pengadilan/Lembaga Penyelesaian Sengketa dan Upaya Hukum Pelawan banding

Menolak Penggugat seluruhnya

mengajukan

gugatan untuk

Status : Penggugat Mengajukan Banding

No


Pihak Berperkara


Kasus Posisi

-

11

512/Pdt.G/2015/PN .SMG tanggal 24 Mei 2016

P : Djoni Sumardjono T 1 : ICBB T 2 : Perseroan T 3 : BPN Semarang

Gugatan dilakukan karena adanya lelang yang diajukan oleh Bank, dasar gugatan Penggugat tidak pernah membuat Perjanjian Kredit dengan MNC Bank, hanya membuat Perjanjian Kredit dengan Bank ICB.

-

-

-

-

-

-

12

365/Pdt.G/2015/PN .Jkt.Pst tanggal /09/2015

P 1: Shima Seiki (Hongkong) Ltd di Hongkong P 2 : Shima Seiki MFG, Ltd (jepang) di Jepang T 1 : Perseroan T 2 : Bank SBI T 3 : KPKNL Serpong T 4 : PT Jaba Garmindo (dlm pailit) TT 1 : Sumitomo Mitsui Finance &

Penggugat mengklaim bahwa jaminan berupa 100 unit mesin terkomputerisasi merk Shime Seiki adalah merupakan mesin yang dibeli oleh Tergugat IV ( PT Jaba) dan belum lunas pembayarannya sehingga 100 unit mesin yang menjadi jaminan di MNCB tersebut adalah tidak

78

-

-

kepada KPKNL untuk tidak melakukan pelelangan atas obyek SHM No. 3222 an. RITA Menetapkan Penggugat merupakan ahli waris sah dari obyek sebidang tanah SHM No. 3222 Surat an. RITA Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut dibawah ini : SHM No. 759, SHM No. 111, SHM No. 774, SHM No. 37, SHM No. 448, SHM No. 449, SHM No. 959 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PMH yang merugikan Penggugat. Menyatakan pembebanan Hak Tanggungan atas 7 ( tujuh) bidang tanah dan bangunan tersebut cacat hukum dan batal demi hukum karena tidak melalui prosedur peraturan perundangundangan khususnya UUHT No. 6 tahun 1996. Menyatakan Tergugat II tidak berhak melakukan pelelangan karena cacat hukum tidak mempunyai Surat Perjanjian Kredit yang diamanatkan oleh Undang –Undang antara Penggugat dan Tergugat II; Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tidak melakukan peralihan hak sampai menunggu Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (incracht) Menyatakan P 1 adalah pemilik sah atas 50 mesin model SSR 112-SV 7G (LL), 50 mesin model SSSR 112-SV 12G (MM) dan 15 unit model SSR 112-SV 7G (LL) Menyatakan batal risalah lelang


Status : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Penggugat mengajukan banding.

Status : Dalam pemeriksaan di PN Jakarta Pusat

No

13


705/Pdt.G/2015/PN . Jkt. Sel reg No. 4 Desember 2015

14

41/Pdt.G/2016/PN. SMG, reg tanggal 02/02/2016

15

175/Pdt.G/2015/PN .Blb reg tanggal 26 Oktober 2015

Pihak Berperkara Leasing (Hongkong) Ltd di Hongkong TT 2 : Sumitomo Mitsui Finance &Leasing Co Ltd di Jepang P : Perseroan T 1: Tubagus CW T 2 : Airin RD

P : Djoko Sutikno T 1 : Djoni Sumardjono T 2 : Perseroan TT: KPKNL Semarang

P : Paulus Arifin T 1 : Perseroan T 2 : KPKNL Bandung T 3 : BPN Kab Bandung T4: Daud Antonius Sanjaya T 5 : Yudi Kurniawan ex debitur T 6 : Lusi Felisha


Kasus Posisi


sah

Karena tidak adanya pembayaran dari Tubagus CW ataupun isterinya maka MNCB melakukan gugatan, dimana saat ini Tubagus sedang menjalani masa hukuman terkait kasus Korupsi

-

-

Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp 3.801.425.055.51 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak mendapat bagian atas harta peninggalan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 111 luas 370 M di Semarang. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Persamaan terhadap Objek SHM No. 111 luas 370 M² yang terletak di Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang. Menyatakan Batal atas semua pemasangan Hak Tanggungan SHM No. 111 luas 370 M² yang terletak di Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang. Menghukum dan memerintahkan agar SHM No. 111 Luas 370 M² terletak di Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang.

Penggugat adalah ahli waris bersama Djoni Sumarjono (9 orang bersaudara kandung) dari orang tua (orang tua keduanya sudah meninggal) bernama Arlina dan Eddy Sutanto yang meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah HM No. 111 luas 370 m2. SHM No 111 telah beralih kepada Djoni Sumarjono berdasarkan Akta Hibah tgl 5 Juni 2006 dibuat dihadapan PPAT / Notaris Angelique Tedja Juwana SH dari semula atas nama Eddy Sutanto kepada Djoni Sumarjono. Peralihan tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, sehingga menuntut pembatalan. Penggugat adalah - Menyatakan sah menurut pihak yang menang hukum dan menurut di dalam perkara No. keputusan Mahkamah 1096K/PDT/2010 tgl Agung RI tgl 06 September 06/09/2011 yang 2011 No. 1096K/PDT/2010, telah berkekuatan Penggugat adalah pemilik hukum tetap, sah atas sebidang tanah dimana bunyi yang tertuang dalam SHM putusan tersebut No. 54/Ds. Parung Serab antara lain : terletak di Prov. Jawa - Menghukum Barat Kab. Bandung, Kec. Tergugat I (Yudi Katapang, sekarang Kec. Kurniawan) Soreang Ds. Parung Serab membayar luas 1300 M2 GS tgl 20

79

Status : Dalam pemeriksaan di PN Jakarta Selatan

Status : Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Semarang

Status : Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bale Bandung

No


Pihak Berperkara TT : Notaris Desiana Chafsah,

16

17

42/Pdt-SusPKPU/2016/PN. NIaga.Jkt.Pst tanggal 3 Mei 2015

PM : Perseroan TM 1 : PT. Boengsu Djaya TM 2 : Ratna Dewi

07/PKPU/2016/PN. Niaga Sby tanggal 1 Juni 2016

PM : Perseroan TM 1 : PT. Karya Samudra Sejati TM 2 : Suriansyah

Kasus Posisi


hutangnya Februari 1991 No. kepada 807/1991 setempat Penggugat ( dikenal sebagai Blok Paulus Arifin) Rp Rahayu, Jl. Raya Soreang 3.872.000.000,ke Copatik No. 65. - Menyatakan sah - Menyatakan perbuatan dan berharga sita Tergugat IV, membeli persamaan No. berdasarkan kutipan 09/PDT.G/2008/P Risalah Lelang tgl 18 N.BB tgl 29 Juli Agustus 2015 No. 2008 sesuai 987/2015 dan menguasai dengan Berita tanah berikut bangunan Sita Persamaan yang tertuang dalam SHM No. No. 54/Parung Serab 09/Pdt.G/2008/P adalah tanpa hak dan N.BB tgl 5 melawan hukum. Agustus 2008 - Menghukum Tergugat IV - Penggugat untuk menyerahkan tanah mengklaim sengketa kepada bahwa ia berhak Penggugat dalam Keadaan atas objek yang kosong dan baik dijaminkan oleh - Menyatakan Tergugat IV T.5 (Debitur) dan Tergugat V membayar dimana saat ini ganti rugi sebesar Rp. jaminan tsb telah 3.872.000.000,( tiga terjual lelang milyar delapan ratus tujuh piluh dua juta rupiah ) sesuai yang tercantum dalam keputusan Mahkamah Agung No. 1096K/PDT/2010 tgl 06 September 2011 - Menyatakan sah demi hukum putusan Mahkamah Agung RI tgl 06 September 2011 No. 1096K/PDT/2011 Debitur Memohonkan PKPU memperoleh kredit terhadap PT Boengsu Djaya tanggal 24/01/2014, dan Ratna Dewi plafon Rp 24 Milyar dijamin 9 sertipikat (T & B) dan PG Ratna Dewi. Tanggal 26/01/2015 melalui KPKNL Jakarta, Bank telah melakukan lelang jaminan melalui KPKNL Bogor dan telah dilakukan lelang pada tanggal 26 Januari 2016, namun lelang batal dilaksanakan, karena SKPT Kantor Pertanahan Kota Depok tanggal 20 Januari 2016 tercatat ada blokir Debitur sulit untuk ditemui PT KSS (TM 1 ) Memohonkan PKPU memperoleh kredit terhadap PT Karya tanggal 31/10/2012 Samudra Sejati O/s tgl 30/11/2015, total Rp

80


Status : Termohon telah dinyatakan pailit. Dalam proses insolvensi yang akan diikuti pemberesan boedel pailit.

Status : Mengabulkan permohonan PKPU Sementara yang diajukan Perseroan.

No


Pihak Berperkara


Kasus Posisi 12.526.917.097

Putusan Pengadilan/Lembaga Penyelesaian Sengketa dan Upaya Hukum Proses rapat PKPU sedang berlangsung

H Suriansyah (TM 2 ) memperoleh kredit tgl 07/05/2010, O/s tgl 30 November 2015 adalah Rp 13.557.251,958 dijamin dengan :

18

23/Pdt.G/2016/PN. Unr reg tgl tanggal 17 Maret 2016

PL : Fauzan TL 1: Perseroan TL 2: ICBB Cab Semarang TL 3 : KPKNL Semarang TTL 1 : BPN Ungaran TTL 2 : OJK Kanwil Semarang

19

120/PDT.G/2016/P N.Bdg reg tgl 17 Maret 2016

P : Aep Saepudin T : Perseroan

20

No. 191/Pdt.G/2016/PN .Bdg tanggal 12 Mei 2016

P : Wawan Darmawan T : Perseroan

Hutang debitur telah jatuh tempo, Debitur tidak melakukan pembayaran Pelawan telah melakukan pembayaran lancar selama 6 bulan, karena pemutusan hubungan dagang berdampak pada usaha Pelawan sehingga tersendat melakukan pembayaran, Pembayaran yang telah dilakukan Pelawan adalah sebesar Rp 140.340.005,-. Pelawan pernah minta restrukturisasi secara lisan namun tidak ditanggapi oleh T1. Pelelangan yang dilakukan oleh T1 tidak benar. Notaris Bank dalam pengurusan sertifikat hak tanggungan terjadi kehilangan 3 sertifikat milik debitur/Penggugat. Notaris bersedia untuk melakukan penggantian sertifikat tapi Penggugat tidak mau. Kredit Penggugat sudah lunas, namun Penggugat tetap menuntut ganti rugi. Penggugat tidak sanggup membayar kewajiban yang ditagih oleh Bank total tunggakan sebesar Rp 804.200.846,-. Penggugat mengajukan permohonan untuk dapat membayar

81

1.

Menyatakan Perjanjian kredit Nomor 013/BPMUUNG/PT/1V/11 tanggal 19 April 2011 batal demi hukum Menyatakan bahwa Terlawan I dan Terlawan II untuk tidak melakukan lelang agunan milik Pelawan tanpa persetujuan

Status : Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Semarang

Menghukum Tergugat untuk membayar tunai kepada Penggugat sebesar Rp 2.110.000.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta rupiah)

Status : Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung

Menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 357.400.000,serta menghukum dan memerintahkan Tergugat selaku Kreditur untuk menjadwalkan sisa hutang pokok Penggugat tersebut dengan cara diangsur perbulannya Rp 1.000.000,sampai dengan lunas

Status : Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung

2.

No

21


Perkara Pajak dengan Nomor berkas 15-0737352010 di Pengadilan Pajak

Pihak Berperkara

PB: Perseroan TB: Dirjen Pajak


Kasus Posisi sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan dari sisa hutang pokok sebesar Rp 357.400.000,Perkara ini merupakan perkara bandiing keberatan Perseroan atas Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar (atau SKPKB) PPh Badan Perseroan masa/tahun pajak 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan Keputusan No.KEP 1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013.


dibayar sejumlah hutangnya tersebut

PB meminta agar Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan permhonan PB untuk dilakukan 2 materi koreksi terhadap Keputusan No. KEP-1458/WPJ.07/2013 mengenai SKPKB PPh Badan PB masa/tahun pajak 2010.

Perkara ini sedang dalam proses menunggu putusan di Pengadilan Pajak. Sampai saat ini belum ada keputusan Banding dari pengadilan pajak

Banding diajukan karena PB tidak setuju terhadap seluruh isi materi Keputusan No. KEP1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013 tersebut.

Keterangan: P : Penggugat PP : Para Penggugat T : Tergugat TT : Turut Tergugat PL : Pelawan TL : Terlawan TTL : Turut Terlawan PM : Pemohon

TM PB TB TTB PK TK TTK

: : : : : : :

Termohon Pembanding Terbanding Turut Terbanding Pemohon Kasasi Termohon Kasasi Turut Termohon Kasasi

Perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan tersebut di atas bukanlah perkara-perkara yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan. Seluruh perkara yang sedang dihadapi Perseroan telah diungkapkan dan tidak ada lagi perkara maupun sengketa lainnya di luar pengadilan atau somasi atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan yang tidak diungkapkan dalam Prospektus. 10. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Perseroan tidak memiliki perjanjian di luar bidang usaha Perseroan sebagai bank yang bersifat material dan tidak ada negative covenant yang dapat merugikan pemegang saham publik.

82

Tabel di bawah ini adalah perjanjian-perjanjian penting Perseroan dengan pihak ketiga yaitu sebagai berikut: No 1.

2.

3.

4.

Nama Perjanjian Perjanjian sewa menyewa No. 638MNCAM/MNCLMKT/IX/14 tanggal 20 Nov 2014

Pihak

Ruang Lingkup

Jangka Waktu

Nilai Perjanjian

PT MNC Land Tbk dan Perseroan

Ruang Perkantoran yang terletak di Lantai 8,7,6, GF Lounge, GF, Sharing Area di Gedung MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Raya 27 Jakarta Pusat 10340. Luas keseluruhan Lantai 8,7,6, GF Lounge, GF, Sharing Area adalah 2.331,42 m2

6 tahun sejak 1 November 2014 s/d 31 Oktober 2020

Harga: Besarnya Gross Rental (Uang Sewa & Uang Pelayanan) adalah Rp220.000,- per meter persegi perbulan (typical floor) + Rp370.000,per meter persegi perbulan (ground floor)

Perjanjian sewa menyewa No. No. 1048-MNC Bank/GLDPMKT/IV/15 tanggal 20 April 2015 jo. Surat Perpanjangan Sewa Ruang Lantai 304 di MNC Tower No.066MNCBank/GLD Prop-MKT/II/16 tanggal 9 Februari 2016

PT GLD Property dan Perseroan

Perjanjian sewa menyewa No. 665-ICBD/GLD PropMKT/VI/14 tanggal 20 Nov 2014 jo. Surat No.031MNCB/GLDProp -MKT/I/16 tanggal 20 Januari 2016


Perjanjian sewa menyewa No. 665-ICBD/GLD PropMKT/VI/14 tanggal 20 Nov 2014 jo. Surat Perpanjangan Sewa Ruang suite B1F di MNC Tower No. 1170-


Ruang Perkantoran yang terletak di Lt. 3 suite 304 MNC Tower, Jl. Kebon Sirih 17-19 Jakarta Pusat seluas 454,77 m2

Ruang Perkantoran yang terletak di Lantai 3 suite 301 & 303 serta Lantai 4 di MNC Tower, Jl. Kebon Sirih 17 – 19 Jakarta Pusat. Luas Lantai 3 adalah 1.143,50 m2 dan Luas Lantai 4 adalah 1.383.28 m2.

Ruang Perkantoran yang terletak di Lantai 201 Ground Floor, Lantai B1F di MNC Tower, Jl. Kebon Sirih 17 – 19 Jakarta Pusat. Total luas sewa adalah 788,55 m2.

83

1 Mei 2016 s/d 30 April 2017

1 tahun sejak 1 Mar 2016 s/d 28 Feb 2017

1 tahun sejak 1 Desember 2014 s/d 30 November 2016

Uang Jaminan Sewa: Gross Rent x Luas Ruang Sewa x 1 bulan adalah sebesar Rp527.379.000,Harga Sewa: Besarnya Gross Rental (Uang Sewa & Uang Pelayanan) adalah Rp 130.000,per meter persegi untuk rental dan Service Charge Rp 75.000,-/m2/bulan Uang Jaminan Sewa: Besarnya uang jaminan adalah gross rent x luas ruang sewa x 3 bulan sehingga menjadi Rp 279.683.550,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah). Harga: Besarnya Gross Rental (Uang Sewa & Uang Pelayanan) adalah Rp 130.000,- per meter persegi. Service Charge Rp75.000,/m2/bulan. Uang Jaminan Sewa: Gross Rent x Luas Ruang Sewa x 3 bulan adalah sebesar Rp1.364.461.200,Harga: Besarnya Gross Rental (Uang Sewa & Uang Pelayanan) adalah Rp130.000,- per meter persegi perbulan (typical floor) + Rp250.000,per meter persegi perbulan (ground floor). Service Charge Rp75.000,-

No

5.

6.

7.

Nama Perjanjian MNCB/GLD Prop.MKT/VI/15 tanggal 3 Juni 2015 jo. Surat Perpanjangan Sewa Ruang lantai di MNC Tower No.1348MNCBank/GLD Prop.MKT/IX/15 tanggal 8 September 2015 Perjanjian Konsesi Usaha dan SewaMenyewa Ruangan No. PJJ.15.02.01/01 /12/2014/1002 tanggal 31 Desember 2014 dibuat di bawah tangan

Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Fasilitas 3D Secure Dynamic Authentication Nomor 111/MNCBAKKI-IS/KS/Add I/X/2015, AKKI/2015/X/00 4, PKS001/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Layanan Swift Service Bureau Share Connection Environment Disaster Recovery Nomor 113/MNCBDS/KS/Add II/X/2015, 006/PKSDRC/Add/ Decillion/X/ 2015 Tanggal 20 Oktober 2015

Pihak

Ruang Lingkup

Jangka Waktu

Nilai Perjanjian /m2/bulan. Uang Jaminan Sewa: Gross Rent x Luas Ruang Sewa x 1 bulan adalah sebesar Rp190.876.000,-

PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara SoekarnoHatta dan Perseroan

Ruangan di Gedung JPT Nomor P.05 seluas 29m2 terletak di Terminal Kargo Bandara Soekarno - Hatta

2 tahun terhitung sejak 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2016

Perseroan, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dan PT Infinitium Solutions (Infinitium)

AKKI mengikatkan diri dan setuju untuk memberikan Layanan sesuai dengan permintaan Bank sebagai berikut, AKKI akan menyediakan Sistem untuk menjalankan Layanan, menjamin bahwa INFINITIUM akan menyediakan dukungan teknis dalam menjalankan Layanan, dan menjamin bahwa INFINITIUM akan bertanggung jawab untuk melakukan perawatan rutin Layanan

3 tahun sejak tanggal Softlaunch.

Perseroan (Pihak Pertama) dan PT Decillion Solutions (Pihak Kedua)

Penyediaan Jasa Layanan Swift Service Bureau Share Connection Environment Disaster Recovery

2 tahun terhitung sejak 26 Juni 2015 sampai dengan 25 Juni 2017

84

Konsesi Usaha sebesar 23% dari operating cost Pihak Kedua belum termasuk PPN. Operating cost ditetapkan sebesar Rp 23.000.000,Rp 200.000,00,- per meter persegi per bulan sehingga jumlah harga sewa adalah Rp 5.800.000,per bulan tidak termasuk PPN Biaya pemeliharaan tahunan Rp231.150.000,Biaya support 24x7 tahunan sebesar Rp154.100.000,Biaya per transaksi sebesar Rp670,sampai Rp1.474,tergantung total transaksi per bulannya.

Biaya One Time Cost untuk sistem penanggulanan bencana (Disaster Recovery System) sebesar Rp226.695.000,Biaya Maintenance untuk sistem penanggulanan bencana sebesar Rp233.362.500,-

No 8.

9.

10.

11.

Nama Perjanjian Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Peralatan Jaringan VSAT Broadband No. 223/MNCBIE/KS/X/2014, 52/IELGL/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Aplikasi Sistem ATMR, PSAK, LBU dan AML antara PT Sahassa Panca Manunggal dengan PT Bank MNC Internasional Tbk

Perjanjian Kerjasama tentang Managed Service Program Aplikasi Joint Financing Mirroring System Tahun 2015-2016 Nomor 012/MNCBIMS/KS/I/2016, 003/PKSIMS/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016 Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Layanan Cash in Transit dan Cash Processing Center Nomor 164/MNCBASCM/KS/I/ 2016, 002/ADVMNC/CIT/2016 Tanggal 28 Januari 2016

Pihak

Ruang Lingkup

Jangka Waktu

Nilai Perjanjian

PT Infokom Elektrindo (Pihak Kedua) dan Perseroan (Pihak Pertama)

Pihak Pertama menyewa peralatan jaringan VSAT Broadband yang disediakan oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyediakan jaringan satelit komunikasi untuk memenuhi kebutuhan jaringan komunikasi data dan/atau internet Pihak Pertama

3 tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian.

Rp 88.715.000,- per bulan

PT Sahassa Panca Manunggal (Pihak Pertama) dab Perseroan (Pihak Kedua)

Pihak Pertama menyediakan tenaga ahlinya dan memberikan jasanya kepada Pihak Kedua untuk pekerjaan Pemeliharaan Aplikasi Sistem ATMR, PSAK, LBU dan AML

3 tahun terhitung sejak 1 Oktober 2014 sampai tanggal 1 Oktober 2017.

Periode 1 Oktober 2014 sampai 1 Oktober 2015 sebesar Rp.195.570.000,Periode 1 Oktober 2015 sampai 1 Oktober 2016 sebesar Rp 195.570.000,Periode 1 Oktober 2016 sampai 1 Oktober 2017 sebesar Rp 215.127.000,-

PT Intisoft Mitra Solusi (Pihak Kedua) dan Perseroan (Pihak Pertama)

Pihak Kedua setuju untuk melaksanakan Managed Service Program Aplikasi Joint Financing Mirroring System yang meliputi pengembangan produk dan laporan – laporan baru yang diperlukan, kustomisasi dan juga modifikasi Aplikasi sesuai kebutuhan, memperbaiki bugs/error pada program aplikasi berjalan.

12 bulan terhitung sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 21 Desember 2016

Rp 240.000.000,belum termasuk PPN dan PPh

PT Advantage SCM (Pihak Kedua) dan Perseroan (Pihak Pertama)

Pihak Kedua setuju untuk melaksanakan pekerjaan Cash in Transit dan Cash Processing Center

Satu tahun terhitung dari tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan 27 Januari 2017

Rp111.100,- sampai Rp454.500,- per trip tergantung jumlah trip dan area delivery Untuk STC dikenakan maksimal Rp.5.000.000.000,per trip, BBC dikenakan maksimal Rp. 5.000.000.000,per trip dan COS dikenakan Maksimal Rp 300.000.000 per trip.

85

11. Transaksi dengan Pihak Afiliasi Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berafiliasi: a.

Transaksi aset kepada pihak berafiliasi: Sifat hubungan berafiliasi Entitas dalam grup yang sama Entitas dalam grup yang sama Entitas dalam grup yang sama Manajemen kunci Entitas dalam grup yang sama Entitas dalam grup yang sama Entitas dalam grup yang sama Entitas dalam grup yang sama Entitas dalam grup yang sama Entitas dalam grup yang sama Entitas dalam grup yang sama Entitas dalam grup yang sama Entitas dalam grup yang sama Entitas dalam grup yang sama

Nilai transaksi (dalam jutaan Rupiah) 46.740 17.368 4.914 14.473 5.618 1.242 621 521 234 219 141 131 60 16 92.298

Sifat transaksi Kredit yang diberikan Kredit yang diberikan Kredit yang diberikan Kredit yang diberikan Biaya dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka

Total

b.

Transaksi liabilitas dengan pihak berafiliasi sebagai berikut:

Sifat hubungan berafiliasi Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Entitas dalam grup yang sama Total

c.

Persentase terhadap jumlah aset (%) 0,40% 0,15% 0,04% 0,12% 0,05% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,78%

Sifat transaksi

Jenis transaksi

Simpanan Simpanan Simpanan Liabilitas

Giro Tabungan Deposito Berjangka Utang lain-lain

160.981 2.616 544.910 1.616 710.123

Persentase terhadap jumlah liabilitas (%) 1,60% 0,03% 5,40% 0,02% 7,05%

Nilai transaksi (dalam jutaan Rupiah) 1.704

Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga (%) 0,69%

Nilai transaksi (dalam jutaan Rupiah)

Transaksi Pendapatan dengan pihak berafiliasi sebagai berikut:

Sifat hubungan berafiliasi

Sifat transaksi

Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci

Pendapatan

Jenis transaksi Pendapatan Bunga

d. Transaksi Beban dengan pihak berafiliasi sebagai berikut:

Sifat hubungan berafiliasi

Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci

Sifat transaksi Beban Beban Beban

Jenis transaksi

Beban Bunga Beban Sewa dan Asuransi Beban Promosi

Nilai transaksi (dalam jutaan Rupiah) 9.564 3.671 985

Persentase terhadap jumlah masingmasing akun (%) 5,69% 8,97% 2,41%

Transaksi dengan pihak berafiliasi Perseroan telah memenuhi peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Transaksi dengan pihak berafiliasi Perseroan dilakukan syarat dan kondisi yang berlaku umum, penentuan nilai transaksi adalah wajar dan tidak terdapat perbedaan syarat dan kondisi yang berlaku dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga kecuali atas pinjaman yang diberikan kepada karyawan. Transaksi afiliasi ini dapat terjadi secara berulang dan berlaku/diperpanjang secara terus menerus dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman transaksi. 86

12. Asuransi Aset Tetap Perseroan yang material telah diasuransikan secara all risk, terhadap risiko kebakaran, kecurian dan risiko lainnya. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program asuransi kesehatan. Penutupan pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga untuk perlindungan atas risiko terhadap harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: a.

Asuransi Kendaraan Bermotor No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

b.

Obyek Pertanggungan Honda Supra X 125 Honda Supra X 125 Honda Supra X 125 Honda Supra X 125 Honda Supra X 125 Honda GL MAX II Honda GL MAX II Honda NF 125D Honda Asterrea c 100 Honda Astrea Legenda Honda NF 125 TR Honda NF 125TD Yamaha Jupiter Honda Revo Toyota Altis Honda Supra Fit Supra X 125 Honda Supra Fit NF 100 SLD Honda NF 125 Honda NF 100 Honda NF 100 Honda NF 100 Honda NF 100 Honda 100 ML Honda Supra X

Jumlah Pertanggungan (Rupiah) 10.000.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 5.500.000 10.000.000 10.000.000 4.000.000

Area/Cabang

Perusahaan Asuransi

Nomor Polis

Jangka Waktu

10.03.02.16.08.0.00321 10.03.02.16.08.0.00321 10.03.02.16.08.0.00321 10.03.02.16.08.0.00321 10.03.02.16.08.0.00321 10.03.02.16.08.0.00321 10.03.02.16.08.0.00321 11.03.02.16.04.0.00124

08-Agus-16 s/d 08-Agus-17 08-Agus-16 s/d 08-Agus-17 08-Agus-16 s/d 08-Agus-17 08-Agus-16 s/d 08-Agus-17 08-Agus-16 s/d 08-Agus-17 08-Agus-16 s/d 08-Agus-17 08-Agus-16 s/d 08-Agus-17 01-Apr-16 s/d 01-Apr-17

11.03.02.16.05.0.00043

06-Mei-16 s/d 06-Mei-17

3.000.000

Bandung

10.03.02.16.02.0.01580

24-Feb-16 s/d 24-Feb-17

2.500.000

Jambi

10.03.02.16.01.0.00326 16.03.02.16.07.0.00008 15.03.02.16.01.0.00017 10.03.02.15.12.0.00002 14.03.02.16.06.0.000072 11.03.02.16.07.0.00058 10.03.02.15.11.12.00645

01-Jan-16 s/d 01-Jan-17 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 20-Jan-16 s/d 20-Jan-17 08-Des-15 s/d 08-Des-16 27-Jun-16 s/d 27-Jun-17 19-Jul-16 s/d 19-Jul-17 09-Des-15 s/d 09-Des-16

8.000.000 7.000.000 7.000.000 11.000.000 201.000.000 3.500.000 7.000.000

18.03.02.16.04.0.00001

14-Apr-16 s/d 14-Apr-17

4.000.000

Tarakan

10.03.02.16.02.0.01426 12.03.02.16.01.0.00058 12.03.02.16.01.0.00057 12.03.02.16.01.0.00059 12.03.02.16.01.0.00060 12.03.02.16.04.0.00028 12.03.02.15.06.0.00041

15-Feb-16 s/d 15-Feb-17 21-Jan-16 s/d 21-Jan-17 18-Jan-16 s/d 18-Jan-17 21-Jan-16 s/d 21-Jan-17 31-Jan-16 s/d 31-Jan-17 28-Apr-16 s/d 28-Apr-17 07-Jun-16 s/d 07-Jun-17

4.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4.000.000 3.000.000 1.500.000

Makassar Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya

MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance

Area/Cabang

Perusahaan Asuransi

Jabodetabek Jabodetabek Jabodetabek Bandung Bandung Bandung Yogyakarta Yogyakarta Solo Solo Semarang Semarang Semarang Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Bali Medan Medan Medan Medan Medan Jambi Pekabnaru Pekabnaru Pekabnaru Pekabnaru

MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance Asuransi Bumida MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance

Jabodetabek Jabodetabek Jabodetabek Jabodetabek Jabodetabek Jabodetabek Jabodetabek Bandung

Yogyakarta Solo Semarang Semarang Medan Batam Samarinda

MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance

Asuransi Kebakaran No

Obyek Pertanggungan

Nomor Polis

Jangka Waktu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor

10.03.01.16.07.0.00401 10.03.01.16.07.0.00382 10.03.01.16.07.0.00382 11.03.01.16.04.0.00023 11.03.01.16.05.0.00001 11.03.01.16.04.0.00007 10.03.01.16.01.0.00086 10.03.01.16.01.0.00087 16.03.01.16.07.0.00001 16.03.01.16.07.0.00002 15.03.01.16.04.0.00001 15.03.01.15.12.0.00001 10.03.01.16.04.0.00126 12.03.01.16.02.0.00006 12.03.01.16.02.0.00003 12.03.01.15.10.0.00005 12.03.01.16.06.0.00052 12.03.01.15.12.0.00017 12.03.01.16.07.0.00011 12.03.01.16.07.0.00012 10.03.01.15.09.0.00290 14.03.01.16.06.0.00002 10.03.01.15.10.0.00003 14.03.01.16.06.0.00003 10.03.01.15.09.0.00147 14.03.01.16.08.0.00001 10.03.01.16.03.0.00354 19.03.01.16.08.0.00001 19.03.01.16.03.0.00011 19.03.01.16.03.0.00012 19.03.01.16.07.0.00003

01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 26-Agus-16 s/d 26-Agus-17 1-Jul-16 s/d 1-Jul-17 01-Apr-16 s/d 01-Apr-17 01-Mei-16 s/d 01-Mei-17 10-Feb-16 s/d 10-Feb-17 01-Jan-16 s/d 01-Jan-17 01-Jan-16 s/d 01-Jan-17 01-Jul-16 s/d 30-Jun-17 01-Jul-16 s/d 30-Jun-17 01-Apr-16 s/d 01-Apr-17 01-Jan-16 s/d 31-Des-16 20-Apr-16 s/d 20-Apr-17 08-Feb-16 s/d 08-Feb-17 30-Jan-16 s/d 30-Jan-17 31-Okt-15 s/d 31-Okt-16 01-Jun-16 s/d 01-Jun-17 13-Des-15 s/d 13-Des-16 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 30-Sep-15 s/d 30-Sep-16 30-Jun-16 s/d 30-Jun-17 20-Okt-15 s/d 20-Okt-16 07-Jun-16 s/d 07-Jun-17 08-Sep-15 s/d 08-Sep-16*) 09-Agus-16 s/d 09-Agus-17 28-Mar-16 s/d 28-Mar-17 02-Agus-16 s/d 02-Agus-17 03-Mar-16 s/d 03-Mar-17 03-Mar-16 s/d 03-Mar-17 14-Jul-16 s/d 14-Jul-17

87

Jumlah Pertanggungan (Rupiah) 34.091.159.753 476.000.000 269.820.672 1.122.249.510 197.725.000 75.000.000 1.004.738.204 344.724.540 2.415.629.158 131.633.150 138.000.000 1.114.548.106 123.738.600 2.320.019.015 134.831.000 1.079.000.000 550.476.500 350.000.000 459.859.616 251.061.833 2.900.783.421 1.602.325.000 394.850.000 613.430.000 662.510.000 224.254.200 647.984.520 1.500.000.000 958.772.000 555.595.000 507.500.000

No

Obyek Pertanggungan

Nomor Polis

Jangka Waktu

32 33 34 35 36 37

Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor

23.03.01.15.12.0.00003 23.03.01.15.12.0.00004 18.03.01.16.08.0.00001 10.03.01.15.10.0.00061 10.03.01.16.02.0.00010 10.03.01.16.02.0.00304

28-Des-15 s/d 28-Des-16 28-Des-15 s/d 28-Des-16 20-Agus-16 s/d 20-Agus-17 05-Okt-15 s/d 05-Okt-16 05-Feb-16 s/d 05-Feb-17 15-Feb-16 s/d 15-Feb-17

Jumlah Pertanggungan (Rupiah) 1.827.905.500 547.706.321 1.351.233.179 928.558.037 580.340.758 418.708.369

Area/Cabang

Perusahaan Asuransi

Batam Batam Balikpapan Samarinda Tarakan Makassar

MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance

Area/Cabang

Perusahaan Asuransi

Jabodetabek Bandung Bandung Bandung Surabaya Surabaya Surabaya Solo Solo Pekanbaru Pekanbaru Pekanbaru Pekanbaru Medan Medan Medan Medan Medan Jambi Tarakan Balikpapan Samarinda Makassar

MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance

*) Sedang dalam proses perpanjangan

c.

Asuransi Kecurian/Kebongkaran (Burglary) No

Obyek Pertanggungan

Nomor Polis

Jangka Waktu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor Perabotan Kantor

10.03.13.16.07.0.00006 11.03.01.16.04.0.00001 11.03.01.16.05.0.00001 11.03.01.16.02.0.00001 12.03.01.16.02.0.00007 12.03.01.16.02.0.00004 12.03.01.16.02.0.00005 16.03.13.16.07.0.00001 16.03.13.16.07.0.00002 19.03.13.16.04.0.00001 10.03.13.16.03.0.00007 19.03.13.16.07.0.00001 19.03.13.16.03.0.00006 14.03.13.16.06.0.00003 14.03.13.16.05.0.00001 14.03.13.16.06.0.00002 14.03.13.15.09.0.00001 14.03.13.16.08.0.00001 10.03.13.16.03.0.00012 10.03.13.16.02.0.00001 12.03.13.16.07.0.00001 14.03.13.16.06.0.00002 17.03.13.16.06.0.00001

01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 01-Apr-16 s/d 01-Apr-17 01-Mei-16 s/d 01-Mei-17 18-Apr-16 s/d 18-Apr-17 14-Feb-16 s/d 14-Feb-17 14-Feb-16 s/d 14-Feb-17 14-Feb-16 s/d 14-Feb-17 01-Jul-16 s/d 1-Jul-17 01-Jul-16 s/d 1-Jul-17 02-Apr-16 s/d 02-Apr-17 20-Mar-16 s/d 20-Mar-17 23-Jul-16 s/d 23-Jul-17 03-Mar-16 s/d 03-Mar-17 30-Jun-16 s/d 30-Jun-17 29-Jun-16 s/d 29-Jun-17 07-Jun-16 s/d 07-Jun-17 08-Sep-15 s/d 08-Sep-16*) 09-Agus-16 s/d 09-Agus-17 28-Mar-16 s/d 28-Mar-17 05-Feb-16 s/d 05-Feb-17 03-Jul-16 s/d 03-Jul-17 10-Jun-16 s/d 10-Jun-17 19-Jun-16 s/d 19-Jun-17

Jumlah Pertanggungan (Rupiah) 2.142.835.780 640.185.510 314.400.000 75.000.000 90.031.794 90.031.794 90.031.794 283.872.108 153.124.500 84.985.000 316.145.000 347.500.000 691.180.000 756.725.000 312.350.000 248.430.000 436.510.000 224.254.200 478.558.916 249.564.035 80.000.000 88.388.536 104.665.585

*) Sedang dalam proses perpanjangan

d. Asuransi Cash In Safe No

Obyek Pertanggungan

Nomor Polis

Jangka Waktu

1

Vault/Counter/ATM

10.03.13.16.06.0.00007

13-Jun-16 s/d 13-Jun-17

2

Vault/Counter/ATM

10.03.13.16.01.0.00002

10-Mar-16 s/d 10-Mar-17

3

Vault/Counter/ATM

4 5 6 7 8

Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM

9 10

Vault/Counter/ATM

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM

10.03.13.16.01.0.00031 10.03.13.16.01.0.00030 10.03.13.16.01.0.00002 10.03.13.16.01.0.00032 11.03.13.16.04.0.00002 21.03.13.16.01.0.00001 10.03.13.16.12.0.00004 16.03.13.16.07.0.00003 10.03.13.16.07.0.00004 16.03.13.16.07.0.00004 10.03.13.15.11.0.00001 15.03.1315.12.0.00002 15.03.13.15.02.0.00006 15.03.13.15.01.0.00010 15.03.13.15.12.0.00005 12.03.13.16.02.0.00002 12.03.13.16.02.0.00003 10.03.13.16.01.0.00004

Vault/Counter/ATM

10.03.13.16.06.0.00012

7-Jun-16 s/d 7-Jun-17

21 22 23 24 25 26 27

Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM

28 29

Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM

10.03.13.16.02.0.00005 14.03.13.16.01.0.00001 10.03.13.16.02.0.00002 19.03.13.16.01.0.00004 19.03.13.16.01.0.00005 19.03.13.16.01.0.00006 19.03.13.16.06.0.00001 10.03.13.15.11.0.00001 10.03.13.16.06.0.00025

01-Feb-16 s/d 7-Jun-17 09-Jan-16 s/d 9-Jan-17 19-Feb-16 s/d 19-Feb-17 18-Jan-16 s/d 18-Jan-17 18-Jan-16 s/d 18-Jan-17 18-Jan-16 s/d 18-Jan-17 18-Jun-16 s/d 18-Jun-17 25-Nov-15 s/d 25-Nov-16 18-Jun-16 s/d 18-Jun-17

Vault/Counter/ATM

01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 18-Apr-16 s/d 18-Apr-17 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 11-Nov-15 s/d 11-Nov-16 31-Des-15 s/d 31-Des-16 01-Jan-16 s/d 31-Des-16 31-Des-15 s/d 31-Des-16 31-Des-15 s/d 31-Des-16 16-Jan-16 s/d 16-Jan-17 02-Feb-16 s/d 2-Feb-17 28-Apr-16 s/d 28-Apr-17

88

Nilai Pertanggungan IDR/USD/SGD Rp USD Rp USD Rp USD Rp Rp Rp Rp Rp Rp USD Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp USD Rp Rp USD Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

33.500.000.000 338.000 700.000.000 15.000 2.350.000.000 10.000 1.500.000.000 150.000.000 750.000.000 3.125.000.000 500.000.000 2.000.000.000 20.000 400.000.000 200.000.000 300.000.000 500.000.000 2.000.000.000 125.000.000 7.100.000.000 60.000 1.350.000.000 9.700.000.000 30.000 350.000.000 7.925.000.000 1.200.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000

Area/Cabang

Perusahaan Asuransi

Jabodetabek

MNC Insurance

Jabodetabek

MNC Insurance

Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Yogyakarta Yogyakarta

MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance

Solo

MNC Insurance

Solo Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Surabaya Surabaya Surabaya

MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance

Bali

MNC Insurance

Bali Medan Jambi Pekanbaru Pekanbaru Pekanbaru Pekanbaru

MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance

Pekanbaru Pekanbaru

Obyek Pertanggungan

Nomor Polis

Jangka Waktu

30 31 32 33 34

Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM

19.03.13.15.12.0.00001 19.03.13.15.12.0.00002 19.03.13.15.12.0.00003 19.03.13.15.12.0.00004

21-Des-15 s/d 21-Des-16 21-Des-15 s/d 21-Des-16 21-Des-15 s/d 21-Des-16 21-Des-15 s/d 21-Des-16

Vault/Counter/ATM

10.03.13.16.07.0.00007

22-Jul-16 s/d 22-Jul-17

35 36 37 38 39 40

Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM

18.03.13.16.02.0.00002 18.03.13.16.02.0.00001 10.03.13.16.03.0.00011 16.03.13.16.05.0.00001 10.03.13.16.07.0.00016 10.03.13.15.10.0.00010

18-Feb-16 s/d 18-Feb-17 18-Feb-16 s/d 18-Feb-17 19-Mar-16 s/d 19-Mar-17 10-Mei-16 s/d 10-Mei-17 14-Jul-16 s/d 14-Jul-17 08-Okt-15 s/d 8-Okt-16

No

e.

Nilai Pertanggungan IDR/USD/SGD Rp Rp Rp Rp Rp SGD Rp Rp Rp Rp Rp Rp

4.000.000.000 2.000.000.000 500.000.000 500.000.000 2.550.000.000 45.000 3.000.000.000 300.000.000 2.700.000.000 1.750.000.000 1.000.000.000 200.000.000

Area/Cabang

Perusahaan Asuransi

Pekanbaru Pekanbaru Pekanbaru Pekanbaru

MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance

Batam

MNC Insurance

Balikpapan Balikpapan Samarinda Tarakan Makassar Makassar

MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance

Asuransi Cash in Transit No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

f.

Objek Pertanggungan Pengangkutan uang Pengangkutan uang Pengangkutan uang Pengangkutan uang Pengangkutan uang Pengangkutan uang Pengangkutan uang Pengangkutan uang Pengangkutan uang Pengangkutan uang Pengangkutan uang Pengangkutan uang Pengangkutan uang

Nomor Polis

Masa Pertanggungan

10.03.13.14.10.0.00007 10.03.13.14.06.0.00006 10.03.13.15.01.0.00101 15.03.13.15.12.0.00001 15.03.13.15.12.0.00004 15.03.13.15.12.0.00007 10.03.13.15.11.0.00044 10.03.13.16.01.0.00170 10.03.13.15.02.0.00013 12.03.03.16.07.0.00005 10.03.03.16.02.0.00171 10.03.03.16.02.0.00012 17.03.0316.03.0.00011

06-Okt-15 s/d 06-Okt-16 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 01-Jan-16 s/d 01-Jan-17 31-Des-15 s/d 31-Des-16 31-Des-15 s/d 31-Des-16 31-Des-15 s/d 31-Des-16 11-Nov-15 s/d 11-Nov-16 16-Jan-16 s/d 16-Jan-17 28-Feb-16 s/d 28-Feb-17 01-Jul-16 s/d 01-Okt-16 08-Feb-16 s/d 08-Feb-17 19-Feb-16 s/d 19-Feb-17 27-Mar-16 s/d 27-Mar-17

Nilai Pertanggungan

Area/Cabang

12.000.000.000 31.000.000.000 25.000.000 100.000.000 500.000.000 100.000.000 6.000.000.000 7.350.000.000 525.000.000 240.000.000 6.500.000.000 7.000.000.000 6.000.000.000

Jabodetabek Bali Bandung Semarang Semarang Semarang Semarang Surabaya Surabaya Surabaya Jambi Balikpapan Makassar

Perusahaan Asuransi MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance MNC Insurance

Asuransi Lainnya (Gempa Bumi) No 1 2

Objek Pertanggungan Kantor Kantor

Nomor Polis

Masa Pertanggungan

10.03.01.15.09.0.00294 21.03.01.16.01.0.00030

30-Sep-15 s/d 30-Sep-16 01-Jan-16 s/d 01-Jan-17

Nilai Pertanggungan

Area/Cabang

3.020.974.963 1.000.000.000

Bali Yogyakarta

Perusahaan Asuransi MNC Insurance MNC Insurance

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, aset tetap Perseroan sudah diasuransikan dengan premi yang cukup. Nilai pertanggungan asuransi telah menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perseroan mengasuransikan asetnya sebagian besar kepada PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), yang merupakan pihak afiliasi dengan Perseroan. Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan perlakuan antara pihak afiliasi dengan pihak ketiga. Kerjasama asuransi tersebut dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum. 13. Aset dengan nilai Material Berdasarkan Laporan keuangan 31 Maret 2016 total nilai buku aset tetap tanah Perseroan sebesar Rp2.403 juta. Berikut merupakan tanah yang dimiliki Perseroan: No. 1. 2. 3. 4.

No. Sertifikat Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/1776P /436.6.18/2016 Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/1458P /436.6.18/2016 Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/1775P/ 436.6.18/2016 Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/1774P/ 436.6.18/2016

Tanggal berakhirnya izin

Luas Tanah (m2)

Lokasi

Terdaftar atas Nama

11 Juli 2021

381,10

Jl. Kertajaya 69 A

PT Bank MNC Internasional Tbk

11 Juli 2021

292,16

Jl. Kertajaya 69 A


11 Juli 2021

473,37

Jl. Kertajaya 69 A


11 Juli 2021

132,00

Jl. Kertajaya 69 A


89

14. Pajak Perseroan tidak memiliki hutang pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak dicatat selain yang diungkapkan di atas. Hutang pajak tahun 2015 yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan 26, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN telah dilunasi oleh Perseroan pada tahun 2016. Perseroan telah mentaati seluruh undang-undang pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. 15. Kegiatan Usaha Perseroan, Kecenderungan dan Prospek Usaha a.

Umum Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 10/KMK.013/1990 tanggal 4 Januari 1990 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 22/1147/UPPS/PSbD tanggal 20 Januari 1990. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 11/45/KEP.GBI/2009 tanggal 11 September 2009, izin usaha atas nama PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk dialihkan menjadi izin usaha PT Bank ICB Bumiputera Tbk. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 18/KDK.03/2014 tanggal 15 Oktober 2014, izin usaha atas nama PT Bank ICB Bumiputera Tbk dialihkan menjadi izin usaha PT Bank MNC Internasional Tbk. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 30/146/KEP/DIR tanggal 5 Desember 1997, Perseroan secara resmi mulai beroperasi sebagai Bank Devisa dari tanggal 5 Desember 1997. Perseroan memperoleh status sebagai Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi Kas Negara untuk menerima setoran-setoran pajak dan bukan pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-485/MK.03/1998 tanggal 8 September 1998. Visi dari Perseroan adalah menjadi Bank masa depan yang memberikan layanan bintang lima (5-star Bank), yang mengikuti gaya hidup nasabah berlandaskan teknologi terkini dan membuat semua transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Sejalan dengan visi tersebut, Perseroan memiliki misi menjadi Bank yang menawarkan layanan keuangan yang mengikuti gaya hidup dengan membuat hidup nasabah menjadi lebih mudah, untuk nasabah retail dengan segmen menengah ke atas, termasuk di dalamnya para usaha kecil dan menengah, dengan memberikan pengalaman layanan perbankan yang memuaskan melalui cabang dan electronic channels Demi mewujudkan proses transformasi, Strategi yang dilakukan untuk memacu usaha Perseroan adalah dengan memperkuat struktur permodalan, menerapkan langkah strategis untuk membangun dan meningkatkan jumlah nasabah dengan memfokuskan pada sinergi yang kuat dan berkesinambungan dengan anak perusahaan lain dalam Grup MNC baik karyawan, pelanggan maupun mitra bisnis, mengembangkan electronic channels, mengembangkan produk dan pelayanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, mengembangkan struktur organisasi dan karyawan melalui proses pelatihan terstruktur dan sistematis, melakukan pembangunan dan pengkajian ulang proses-proses bisnis dan pengembangan atau pembaruan infrastruktur termasuk perangkat keras dan lunak, memperkuat kepatuhan Perseroan dan senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan organisasi dan perubahan peraturan perundangundangan yang berlaku, menyelesaikan kredit bermasalah dan meningkatkan rentabilitas, mengembangkan infrastruktur manajemen risiko Perseroan dan penguatan tata kelola perusahaan. Perseroan telah menentukan usaha inti difokuskan pada segmen consumer banking (consumer lending dan retail funding) dan SME (loan, trade finance, cash management). Consumer funding difokuskan pada peningkatan dana pihak ketiga dari produk giro, tabungan, dan deposito ritel. Consumer lending difokuskan pada pengembangan produk kartu kredit, Kredit Pemilikan Properti/Beragunan Properti, implant banking dan multifinance (joint financing).

90

Pengembangan produk-produk ini diharapkan mendorong tercapainya target dari Perseroan untuk menjadi Bank yang berfokus pada segmen consumer banking dan SME. Perseroan akan membangun infrastruktur yang berbasis teknologi dan memfokuskan penyediaan produk dan layanan perbankan sesuai kebutuhan dan lifestyle nasabah (lifestyle banking). b.

Kegiatan Usaha Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud tujuan dan kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang bank umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatankegiatan usaha sebagai berikut: 

Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.



menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertipikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing; memberikan kredit atau menyediakan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku; memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; melakukan kegiatan usaha utama berdasarkan prinsip syariah.

Melakukan kegiatan usaha penunjang, sebagai berikut: 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

menerbitkan surat pengakuan hutang; membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan yang mana berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah; Sertifikat Bank Indonesia (SBI); Obligasi; Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga; melakukan kegiatan penitipan penyimpanan barang dan surat berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; membeli melalui pelelangan ataupun dengan cara lain, agunan baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;

91

9.

melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; 10. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dana pensiun di Republik Indonesia; 11. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. melakukan kegiatan usaha penunjang berdasarkan prinsip syariah. Berikut ini keterangan mengenai kegiatan yang telah dan sedang dilakukan Perseroan: Penghimpunan Dana Perseroan menghimpun dana dari nasabah berupa tabungan, giro, dan deposito baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Perseroan akan memfokuskan kepada produk-produk unggulan seperti Tabungan MNC, Giro MNC dan Deposito MNC dengan fokus untuk meningkatkan porsi pendanaan dari sumber dana yang mempunyai biaya yang lebih murah. Untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Perseroan menawarkan program-program simpanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Beberapa produk Perseroan guna menghimpun dana masyarakat secara lebih spesifik adalah sebagai berikut: 

Tabungan 1. Tabungan MNC Tabungan MNC adalah tabungan dengan banyak manfaat dan keuntungan dengan bunga harian dan dapat ditarik setiap saat, digunakan untuk melakukan transaksi perbankan dan pembayaran tagihan melalui counter dan ATM. 2. Tabungan MNC Junior Tabungan MNC Junior adalah tabungan berbunga harian yang ditujukan bagi anak-anak usia 1-16 tahun dan dapat ditarik setiap saat, digunakan untuk melakukan transaksi perbankan atau pembayaran tagihan melalui counter dan ATM. 3. Tabungan MNC Bisnis Tabungan MNC Bisnis adalah tabungan berbunga harian yang ditujukan untuk nasabah institusi untuk pengelolaan dana operasional usaha yang lebih optimal. Media pelaporan berupa account statement. 4. Tabungan Rencana MNC Tabungan Rencana MNC adalah tabungan berjangka dalam mata uang Rupiah yang ditujukan bagi nasabah perorangan untuk mempersiapkan kebutuhan dana di masa depan dengan melakukan setoran rutin setiap bulan dalam jumlah yang sama sampai jatuh tempo. 5. TabunganKu TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan WNI, dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk ini tidak dikenakan biaya administrasi.



Giro MNC Giro MNC adalah rekening giro dalam mata uang Rupiah, USD, SGD, AUD, EURO dan JPY yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama saldonya mencukupi dengan menggunakan cek atau bilyet giro (mata uang Rupiah) selama saldonya mencukupi.

92



Deposito MNC Deposito MNC adalah simpanan berjangka dengan jangka waktu tertentu yang pencairan pokok simpanannya hanya dapat dilakukan pada akhir jangka waktu yang sudah di sepakati. Tersedia dalam mata uang Rupiah, USD dan SGD.

Penanaman Dana Perseroan melakukan penanaman dana dengan sebagian besar disalurkan kepada nasabah melalui kredit yang diberikan. Perseroan juga menanamkan dananya ke dalam aset produktif lainnya seperti giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan efek-efek. Perseroan memiliki produk penanaman dana yang disalurkan kepada nasabah melalui kredit sebagai berikut:  Kredit Modal Kerja Kredit Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan dalam membiayai operasional sehari-hari dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Kredit jangka pendek ini dapat digunakan misalnya untuk pembiayaan piutang, pembiayaan pembelian bahan baku/inventory.  Kredit Investasi Kredit Investasi adalah adalah kredit yang diberikan untuk membantu perusahaan mengembangkan usahanya, seperti membangun/renovasi pabrik, membangun gudang, membeli mesin produksi membangun kantor dan sebagainya maka Perseroan dapat memberikan Kredit Investasi dengan jangka waktu sesuai kelayakan kredit yang diajukan. Pembayaran kembali kredit investasi umumnya dilakukan secara cicilan setiap bulan sesuai proyeksi arus kas yang telah disepakati.  Kredit Multiguna Tanpa Agunan (KMG TA) Kredit Multiguna Tanpa Agunan adalah kredit yang disalurkan melalui kerjasama dengan Perusahaan atau Koperasi yang berafiliasi kepada Perusahaan untuk berbagai kebutuhan konsumtif karyawannya seperti pendidikan, pernikahan, kesehatan, renovasi rumah dan kebutuhan keluarga lainnya.  Kredit Pensiunan Kredit Pensiunan adalah Kredit Tanpa Agunan yang diberikan kepada Pensiunan PNS, BUMN dan Asabri yang disalurkan melalui Koperasi yang memiliki ijin usaha untuk penyaluran kredit pensiunan.  Kredit Pemilikan Properti (KPP) Kredit Pemilikan Properti adalah produk pinjaman konsumer yang diberikan Perseroan kepada nasabah perorangan yang memenuhi persyaratan Perseroan, yang digunakan untuk membiayai pembelian properti berupa: Rumah tinggal, Rumah Toko (Ruko), Rumah Kantor (Rukan), dan apartemen/ rumah susun, baik baru maupun bekas yang terletak didalam ataupun di luar kawasan Real Estate (melalui pengembang properti atau non pengembang properti).  Kredit Konsumsi Beragun Properti (KKBP) Kredit Konsumsi Beragun Properti adalah produk pinjaman konsumer multiguna yang diberikan Perseroan kepada nasabah perorangan yang memenuhi persyaratan Perseroan. Kredit ini ditujukan untuk membiayai keperluan yang bersifat konsumtif, seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya renovasi serta keperluan lainnya yang bersifat konsumtif, dengan menjaminkan properti yang telah dimiliki nasabah yaitu berupa Rumah Tinggal, Rumah Toko (Ruko), Rumah Kantor (Rukan), apartemen/rumah susun, dan bangunan multiguna lainnya.

93

 Kartu Kredit Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat dipergunakan oleh konsumen untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Kartu kredit memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran pembelanjaan barang dan jasa sekaligus memberikan keuntungan bagi konsumen atas fleksibilitas pembayaraan. Tagihan kartu kredit dapat dibayarkan secara penuh atau sebesar pembayaran minimum. Kebijakan Perkreditan Risiko kredit di kelola melalui kebijakan kredit yang mengatur seluruh aktivitas kredit, antara lain pengaturan berdasarkan Risk Appetite & Risk Tolerance, stress test, wewenanang persetujuan kredit, segmen usaha, konsentrasi kredit dan batas regulator seperti BMPK. Kebijakan Perkreditan senantiasa dikinikan untuk memastikan substansi kebijakan sesuai dengan kondisi ekonomi dan perkembangan bisnis terkini. Agunan merupakan mitigasi risiko yang diperhitungan, oleh karena itu di dalam Kebijakan Perkreditan telah diatur syarat Agunan yang dapat diterima oleh Perseroan termasuk tata cara peninjauan dan penilaian kembali agunan serta tata cara penyelesaian agunan yang diambil alih (AYDA) dari hasil penyelesaian kredit dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Pengawasan Kredit Pengawasan kredit dilaksanakan secara terpadu sejak proses pengajuan kredit oleh calon debitur sampai dengan penyelesaian kredit yang dilakukan oleh unit-unit perkreditan secara built-in, yaitu seluruh proses pelaksanaan dan persetujuan kredit dilakukan secara berjenjang dengan berlandaskan Tiga Lini Pertahanan sehingga fungsi maker&checker, oversight dan persetujuan berpedoman pada azas perkreditan yang sehat. Sesuai dengan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang dikeluarkan oleh regulator, Perseroan telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal. Disamping itu pengawasan aktif dari Direksi melalui Komite Manajemen Risko dan dari Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah berjalan secara intensif. Kredit Bermasalah 1.

CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai dengan mengacu pada ketentuan BI yang dituangkan dalam Surat Edaran BI No. 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang disempurnakan dengan SE BI No. 11/33/DPNP, tanggal 8 Desember 2009, Perihal: Perubahan atas Surat Edaran No. 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Selain itu, Perseroan juga mengacu pada PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

2.

Penyelesaian Kredit Bermasalah Perseroan memiliki target untuk mempertahankan Non-Performing Loan (NPL) sampai dengan maksimum 3,0% dari total kredit yang diberikan. Usaha yang telah dilakukan Perseroan dalam menyelesaikan kredit bermasalah antara lain melalui penagihan secara intensif, penjualan aset debitur, restrukturisasi kredit melalui pembayaran yang dipercepat serta upaya hukum. NPL Gross Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebesar 2,97%. Sedangkan NPL Gross per 31 Maret 2016 adalah 3,70%.

94

Tabel berikut ini menunjukkan kolektibilitas kredit Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014.

(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase)

Kategori I: Lancar Kategori II: Dalam Perhatian Khusus Kredit Bermasalah Kategori III: Kurang Lancar Kategori IV: Diragukan Kategori V: Macet Jumlah Kredit Bermasalah Jumlah

31 Maret 2016 % 6.590.965 90,72 405.080 5,58

2015 6.223.807 652.046

59.733 45.728 163.508 268.969 7.265.014

41.335 12.492 155.547 209.374 7.085.227

0,82 0,63 2,25 3,70 100,00

31 Desember % 2014 87,84 5.444.689 9,20 444.384 0,58 0,18 2,20 2,96 100,00

130.066 10.508 227.588 368.162 6.257.235

Pembiayaan Perdagangan (Trade Finance) Beberapa produk pembiayaan perdagangan (trade finance) Perseroan antara lain:



Transaksi Ekspor 1.

Advising of Letter of Credit (LC) Advising of Letter of Credit yaitu penerusan LC ekspor yang diterbitkan oleh bank penerbit di luar negeri kepada penerima LC di Indonesia.

2.

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) SKBDN merupakan pembiayaan oleh Perseroan kepada eksportir/penjual, berupa pembelian atau pengambilalihan dokumen ekspor ataupun lokal, sesuai dengan syarat dan kondisi dari LC atau SKBDN.

3.

Non LC Financing (Documents against Payment & Documents against Acceptance) Produk ini merupakan pembiayaan jangka pendek kepada eksportir/penjual untuk transaksi perdagangan berdasarkan dokumen tanpa LC sesuai dengan persyaratan pembayaran yangdisepakati oleh penjual dan pembeli.

4.

Discounted Under Usance LC Produk ini merupakan pembiayaan dengan cara diskonto terhadap penyerahan dokumen wesel ekspor berjangka, berdasarkan Usance LC yang telah diterima dan dijamin pembayarannya terlebih dahulu oleh Issuing Bank atau Accepting Bank.

5.

Forfeiting Forfeiting merupakan pembiayaan tanpa hak regres (without recourse) berdasarkan dokumen ekspor, atas Usance LC yang telah diaksep dan dijamin pembayarannya terlebih dahulu oleh Issuing Bank/Accepting Bank.

6.

Pre Shipment Financing Pre Shipment Financing merupakan pemberian fasilitas kredit jangka pendek untuk modal kerja nasabah untuk pembelian bahan baku untuk proses barang menjadi barang jadi yang akan diekspor maupun dijual di lokal. Fasilitas ini dapat membantu cash flow nasabah berdasarkan penyerahan LC/SKBDN atau Purchase Order yang disetujui Perseroan dan pelunasannya dari hasil negosiasi dokumen ekspor dan lokal.

7.

Outward Documentary Collection Perseroan juga menangani proses penagihan dokumen ekspor non LC kepada importir/pembeli di luar negeri. Dokumen tersebut dapat berupa D/P (Documents against Payment) maupun D/A (Documents against Acceptance).

95



Transaksi Impor & Lokal a.

Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Penerbitan Letter of Credit merupakan pemberian fasilitas pembukaan LC untuk pembelian barang dan atau jasa dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia. Sedangkan penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri merupakan pemberian fasilitas pembukaan SKBDN untuk pembelian barang antar daerah atau antar kota dan pulau dalam wilayah Indonesia. Jenis fasilitas LC/SKBDN yang diberikan: -

Sight - Penjual dapat menerima pembayaran segera setelah menyerahkan dokumen yang disyaratkan dalam LC/SKBDN. Usance - Penjual akan menerima pembayaran pada waktu yang telah ditentukan sesuai jangka waktu yang disyaratkan dalam LC/SKBDN.

b. Usance Payable at Sight ( UPAS ) Pembeli harus melakukan pembayaran setelah menerima dokumen pengiriman pada waktu yang telah ditentukan sesuai jangka waktu yang disyaratkan dalam LC/SKBDN, namun Penjual mendapatkan pembayaran segera setelah meyerahkan dokumen pengiriman yang bersangkutan. c.

Trust Receipt (TR) TR merupakan Pembiayaan jangka pendek yang diberikan Perseroan kepada importir atau pembeli, yang dipergunakan untuk membayar kewajiban atas transaksi perdagangan menggunakan LC/SKBDN.

d. Shipping Guarantee Shipping Guarantee merupakan pemberian jaminan oleh Perseroan kepada Perusahaan Pelayaran untuk mengeluarkan/release barang kepada importir sebelum Original Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill diterima. Hal ini untuk menghindari adanya biaya Demurrage jika barang tersebut tidak segera dikeluarkan dari pabean dalam waktu yang telah ditentukan. e.

Inward Documentary for Collection/Bill Collection Perseroan menangani proses penagihan dokumen impor tanpa LC kepada importir/pembeli, termasuk pola pembiayaannya. Penanganan Dokumen tersebut dapat berupa Documents against Payment (D/P) maupun Documents against Acceptance (D/A).

Bank Garansi dan Standby LC Penerbitan Bank Garansi sesuai jenis dan kebutuhannya, yaitu:  





Jaminan Tender (Bid Bond), untuk memenuhipersyaratan dalam mengikuti tender/lelang. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), untuk memproteksi penerima bank garansi atas terjadinya risiko no performane dan risiko keuangan jika kontraktor atau penjamin emisi wanprestasi terhadap pelaksanaan kontrak. Jaminan Retensi (Retention Bond), untuk menjamin pembayaran dari pemberi kerja oleh penerima bank garansi sebelum tanggal pembayaran atau pelepasan kewajiban menurut kontrak. Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond), untuk menjamin uang muka atas suatu kontrak/proyek yang diterima oleh nasabah.

96



Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond), untuk menjamin penerima bank garansi dari tidak terlaksananya pemeliharaan sesuai kontrak.



Jaminan Dirjen Bea Cukai (Custom Bond), untuk kepentingan Dirjen Bea Cukai dalam rangka penangguhan dan atau pembebasan pembayaran pajak-pajak barang impor.

Standby LC adalah Jaminan Pembayaran dalam bentuk LC berkaitan dengan transaksi bisnis nasabah baik dalam maupun luar negeri. Layanan 

ATM MNC Bank ATM MNC Bank adalah fasilitas yang diberikan pada nasabah individu untuk kemudahan bertransaksi dengan kartu ATM. Perseroan bekerjasama dengan jaringan ATM Bersama yang menyediakan akses pada lebih dari 49.000 ATM di Indonesia.



Mobile Banking MNC Bank Mobile banking MNC Bank adalah fasilitas yang diberikan pada nasabah individu untuk kemudahan bertransaksi melalui telepon selular yang terhubung dengan koneksi internet.



Call Center Perseroan menyediakan layanan perbankan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu yang dapat diakses dengan menghubungi nomor telepon spesial Bank, 1500188, yang akan menghubungkan nasabah dengan Call Center.

Treasury Treasury adalah salah satu unit bisnis Perseroan yang memberikan pendapatan fee based income. Treasury berperan melaksanakan kegiatan perdagangan dan investasi di pasar uang, selain bertanggung jawab terhadap pengelolaan likuiditas harian Perseroan. Secara khusus Treasury juga berfungsi sebagai pelaksana fungsi lindung nilai terhadap risiko suku bunga, risiko valuta asing dari berbagai portfolio Perseroan maupun dari berbagai produk dan layanan yang diberikan kepada nasabah terutama instrumen-instrumen pasar uang global berupa valuta asing dan suku bunga. Valuta Asing Valuta Asing merupakan transaksi pertukaran dua mata uang yang berbeda dengan kurs dan tanggal penyerahan yang telah disepakati. Jenis-jenis transaksi Valuta Asing: -

Today (TOD), tanggal transaksi dan tanggal penyerahan pada hari yang sama. Tomorrow (TOM), tanggal penyerahan pada 1 (satu) hari kerja berikut setelah tanggal transaksi . SPOT, tanggal penyerahan pada 2 (dua) hari kerja berikut setelah tanggal transaksi. FORWARD, tanggal penyerahan lebih dari 2 (dua) hari kerja berikut setelah tanggal transaksi. SWAP, gabungan antara dua transaksi beli dan jual dengan tanggal penyerahan kedua transaksi yang berbeda.

Bond Retail Bond Retail merupakan transaksi penjualan atau pembelian surat berharga secara ritel dengan minimum transaksi 100 juta Rupiah atau USD 10.000. Bond Retail memberikan kemungkinan bagi nasabah untuk mendapatkan return yang lebih tinggi berupa interest dan capital gain.

97

c.

Jaringan Distribusi Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 16 kantor cabang, 33 kantor cabang pembantu, 23 kantor kas dan 1 payment point yang seluruhnya berlokasi di Indonesia seperti terlihat dalam tabel berikut:

No

Jenis Kantor

Alamat

Status Gedung

Transaksi Sewa

Berakhirnya masa sewa

Sewa

Afiliasi

31 Okt 2020

Sewa

Afiliasi

30 Nov 2016

Milik

-

-

Sewa

Non Afiliasi

2 Okt 2018

Sewa

Non Afiliasi

22 Okt 2020

Sewa

Non Afiliasi

20 Apr 2017

Sewa

Non Afiliasi

29 Sep 2017

Sewa

Non Afiliasi

1 Jan 2017

Sewa

Non Afiliasi

16 Apr 2017

Sewa

Non Afiliasi

24 Agus 2019

Sewa

Non Afiliasi

18 Agus 2019

Sewa

Non Afiliasi

30 Nov 2020

Sewa

Non Afiliasi

4 Jul 2017

Sewa

Non Afiliasi

1 Jul 2018

Sewa

Non Afiliasi

Sewa

Non Afiliasi

3 Jul 2018

Sewa

Non Afiliasi

3 Sep 2018

Sewa

Non Afiliasi

30 Nov 2016

Sewa

Non Afiliasi

15 Apr 2017

Sewa

Non Afiliasi

20 Jun 2018

Sewa

Non Afiliasi

19 Mei 2017

Sewa

Non Afiliasi

31 Jul 2018

Sewa

Non Afiliasi

12 Jun 2020

Sewa

Non Afiliasi

6 Aug 2018

Kantor Pusat 1

Kantor pusat

Kantor Cabang 1 KC MNC Tower 2

KC Surabaya

3

KC Nangka Pekanbaru

4 5

KC Bandung KC Medan

6

KC Denpasar

7

KC Yogyakarta

8

KC Balikpapan

9

KC Jambi

10

KC Batam

11

KC Tarakan

12

KC Semarang

13

KC Samarinda

14

KC Makassar

15

KC Bogor

16

KC Solo

Gedung MNC Financial Center Lantai 6, 7 & 8. Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340 MNC Tower Lt 201, GF, B1F, Jl. Kebon Sirih 17-19, Jakarta Pusat Jl. Kertajaya No. 67-69 Surabaya 60286 Komp. Pertokoan Mella Blok B No. 1-2 Jl.Tuanku Tambusai, Pekanbaru Jl. Ir. H.Juanda No. 62 Bandung Komplek The Crown Jl. S. Parman No. 18-20 Medan 20153 Rukan Dewata Square Blok A1-A2 Jl. Raya Puputan Renon, Denpasar 80114 Jl. Professor Herman Yohanes No. 1331 Yogyakarta 5571 Jl. Jend. Sudirman No. 327, Balikpapan 76114 Jl. Hayam Wuruk RT 06 No. 119 F, Kel Talang Jauh, Jambi Jl. Engku Putri, Komplek Raflesia Business Centre Blok A9-10, Batam 29054 Jl. Jend Sudirman No. 02 Rt 014 Kel. Karang Balik, Tarakan 77112 Komp. Ruko Pandanaran Blok 9 –10 Jl. Pandanaran No. 2-6, Semarang 50241 Jl. KH. Abul Hasan No. 61 Samarinda 75111 Bulusaraung Square Blok A No. 6 & 6A Jl. Gunung Bulusaraung, Kel. Gaddong, Kec. Bontoala, Makassar 90157 Jl. Raya Pajajaran No. 41 Bogor 16128 Jl. Slamet Riyadi No. 316 Surakarta - Solo 57141

25 Mar 2018

Kantor Cabang Pembantu 1

KCP Blok M

2

KCP Cempaka Putih

3

KCP Cibubur

4

KCP Fatmawati

5

KCP Glodok Plaza

6

KCP Duta Merlin

7

KCP Meruya

Jl. Sultan Hasanuddin Kav. 41 Jakarta - Selatan 12160 Jl. Cempaka Putih Raya No. 101A, Jakarta - Timur 10510 Pertokoan Citra Gran , Ruko Jimbaran Blok R 03/25 Jl. Alternatif Cibubur, Jatikarya, Jatisampurna Bekasi 17435 Komp. Duta Mas Blok A1 No. 3 Jl. RS Fatmawati Jakarta - Selatan 12150 Glodok Plaza Ground Floor No. 57 Jl. Pinangsia Raya No.1, Jakarta - Barat 11180 Jl. Gajah Mada No. 3-5 Blok A13-14 Jakarta Pusat 10130 Rukan Kencana Niaga Blok D1 No. 2M, Jl. Taman Aries, Meruya Utara, Jakarta - Barat 11620

98

No 8 9 10

Jenis Kantor KCP Mohamad Mansyur KCP Pluit KCP Bumiputera

11

KCP Soepomo

12

KCP Tangerang

13

KCP Tanjung Duren

14

KCP Wolter

15

KCP Jemursari

16

KCP Pasar Kembang

17

KCP Mojokerto

18

KCP Sungkono

19

KCP Kembang Jepun

20

KCP Kerinci

21

KCP Sudirman

22 23

KCP Sunda KCP Banceuy

24 25

KCP Asia KCP Krakatau

26 27 28

KCP Setiabudi KCP Ubud KCP Singaraja

29

KCP Gatot Subroto

30

KCP Brigjend Katamso

31

KCP Pekalongan

32

KCP Cileungsi

33

KCP Tajur

Alamat Jl. KH. Moh. Mansyur No. 8/B-3 Jakarta Pusat 10150 Jl.Pluit Permai Raya No. 27, Jakarta - Utara 14450 Wisma Bumiputera Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 Graha Alun Lt. Dasar Jl. Prof. Soepomo SH No. 233 Jakarta - Selatan 12870 Tangerang City Business Park, Ruko No. B-12 Jl. Jend. Sudirman No. 1 Cikokol, Tangerang 15118 Jl. Tanjung Duren Raya No. 90 A, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat 11470 Jl. Wolter Monginsidi No. 88L Jakarta - Selatan 12170 Jl. Raya Jemur Sari No. 252E Prapen Surabaya 60237 Ruko Grand Flower Blok A No. 8 Jl. Pasar Kembang Surabaya 60263 Jl. Gajah Mada No 136 Surabaya 61313 Ruko Darmo Galleria Center No. A5 Jl. Mayjen Sungkono No. 75 Surabaya 60225 Jl. Kembang Jepun No. 45 Surabaya 60612 Rukan Akasia Blok I No.1&2 Komplek RAPP Pangkalan Kerinci Pekanbaru 28300 Jl. Jend.Sudirman No. 337, Pekanbaru 28111 Jl. Sunda No. 52B, Bandung 40112 Jl. Banceuy No. 69, Bandung 40111 Jl. Asia No.182 Medan 20214 Jl. Gunung Krakatau No.19 C Medan 20238 Jl. Setiabudi No.126B, Medan 20122 Jl. Ida Bagus Manik, Br Kutuh Kelud Ubud Jl Diponegoro No.184, Singaraja Denpasar 81115 Jl Gatot Subroto Timur No. 279 / 1, Pertokoan Ganesa,Denpasar 80231 Jl. Ibu Ruswo No. 61C, Kodya Yogyakarta 55121 Komplek Ruko K.H. Mas Mansyur No. 5, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 30 Bendan, Pekalongan, Semarang 51119 Jl. Raya Narogong KM 23 No.3 Cileungsi Bogor 16820 Jl. Raya Tajur No. 65 C, Tajur, Bogor 16141

Status Gedung

Transaksi Sewa


Sewa

Non Afiliasi

1 Nov 2016

Sewa

Non Afiliasi

3 Mar 2020

Sewa

Non Afiliasi

30 Sep 2016

Sewa

Non Afiliasi

21 Feb 2019

Sewa

Non Afiliasi

1 Sep 2016

Sewa

Non Afiliasi

Sewa

Non Afiliasi

1 Mar 2019

Sewa

Non Afiliasi

27 Des 2016

Sewa

Non Afiliasi

8 Des 2016

Sewa

Non Afiliasi

1 Mei 2017

Sewa

Non Afiliasi

30 Okt 2018

Sewa

Non Afiliasi

30 Apr 2019

Sewa

Non Afiliasi

31 Jul 2018

Sewa

Non Afiliasi

31 Des 2016

Sewa

Non Afiliasi

3 Sep 2018

Sewa

Non Afiliasi

6 Nov 2020

Sewa

Non Afiliasi

12 Mar 2020

Sewa

Non Afiliasi

1 Apr 2017

Sewa Sewa

Non Afiliasi Non Afiliasi

3 Okt 2016 15 Des 2016

Sewa

Non Afiliasi

7 Jan 2017

Sewa

Non Afiliasi

19 Jan 2021

Sewa

Non Afiliasi

17 Aug 2020

Sewa

Non Afiliasi

1 Sep 2017

Sewa

Non Afiliasi

20 Agus 2017

Sewa

Non Afiliasi

23 Des 2020

Sewa

Non Afiliasi

13 Mar 2019

Sewa

Non Afiliasi

30 Sep 2016

Sewa

Non Afiliasi

26 Okt 2016

Sewa

Non Afiliasi

6 Mei 2017

11 Agus 2018

Kantor Kas 1

KK Arkadia

2

KK Bandara Soekarno Hatta

3

KK Bekasi - Kemang Pratama

4

KK Bekasi – SNK

Gedung Perkantoran Arkadia Tower B. Jl. TB Simatupang Kav 88 Jakarta - Selatan 12520 Gedung JPT 01 P.05 Cargo, Area Bandra Soekarno Hatta – Cengkareng - Tangerang 19110 Ruko Kemang Pratama Raya Blok AL No.8 Bekasi 17148 Ruko Sentral Niaga Kalimalang Jl. A. Yani Blok A.8 No.12 A Bekasi 17141

99

No

Jenis Kantor

Alamat

6

KK Bintaro Sentra Menteng KK BSD City Sektor VII

7

KK Cikarang

8

KK Depok

9

KK Gading Serpong

Ruko Bintaro Sentra Menteng Blok MN-24 Bintaro Jaya Sektor VII – Tangerang 15224 Ruko BSD City Sektor VII Blok RP No. 96 Serpong Tangerang 15322 Jababeka Central Business Jl. Niaga Raya No. 2H3 Jl. Margonda Raya No. 239 Depok 16423 Ruko Alexandrate Jl. Boulevard Raya Blok ALX 3 No. 30-31 Gading Serpong Tangerang 15810 Harco Electronic Mangga Dua Ruko Agung Sedayu Blok D No. 1 Jl. Mangga Dua Raya Jakarta - Barat 10730 Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC6 No.35, Kelapa Gading Jakarta - Utara 14240 Gedung Global TV. Jl. Lapangan Bola Kebon Jeruk, Jakarta Barat 15417 Ruko Sangraha Danamas Blok G No. 29 Mall Pondok Gede, Bekasi – 17414 Jl. Margaguna No. 9, Pondok Indah Jakarta Selatan 12310 Ruko Pasar Puri Jl. Puri Indah Raya Blok A No. 18 Jakarta Barat 11610 JL. Danau Sunter Utara Blok C.1 No.3.A Sunter – Jakarta Utara Ruko Enggano Megah Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok Jl.Jend.Sudirman No. 117 Pekanbaru Jl. Bandung No. 17/82 Medan 20212 Jl. Raya Kerobokan 64 Seminyak Denpasar 80361 Jl.Gn Semeru No. 30, Tabanan Denpasar 82111 Komp. Ruko Penuin Center Blok R No. 04 Batam 29441 Hartono Trade Center Jl. Ir. Soekarno, Madegondo, Sukoharjo

5

10

KK Harco Mangga Dua

11

KK Kelapa Gading

12

KK Kebon Jeruk

13

KK Pondok Gede

14

KK Pondok Indah

15

KK Puri Indah

16

KK Sunter

17

KK Tanjung Priok

18

KK RS Awal Bross

19

KK Medan Bandung

20

KK Kerobokan

21

KK Tabanan

22

KK Penuin

23

KK Hartono Trade Center

Payment Point 1 PP Tanjung Mas

Komplek Ruko Mutiara Marina Kav 20 Jl. R.E. Martadinata, Semarang 50129

Status Gedung

Transaksi Sewa


Sewa

Non Afiliasi

14 Des 2017

Sewa

Non Afiliasi

14 Mei 2018

Sewa

Non Afiliasi

8 Mei 2021

Sewa

Non Afiliasi

15 April 2020

Sewa

Non Afiliasi

1 Juni 2018

Sewa

Non Afiliasi

1 Jun 2017

Sewa

Non Afiliasi

2 Mei 2017

Sewa

Afiliasi

30 Apr 2017

Sewa

Non Afiliasi

3 Okt 2019

Sewa

Non Afiliasi

1 Okt 2016

Sewa

Non Afiliasi

18 Apr 2019

Sewa

Non Afiliasi

29 Mei 2018

Sewa

Non Afiliasi

31 Des 2019

Sewa

Non Afiliasi

6 Nov 2016

Sewa

Non Afiliasi

1 Jan 2021

Sewa

Non Afiliasi

22 Okt 2020

Sewa

Non Afiliasi

7 Des 2020

Sewa

Non Afiliasi

1 Agus 2017

Sewa

Non Afiliasi

31 Jul 2021

Sewa

Non Afiliasi

2 Jul 2017

Di samping itu, Perseroan memiliki 83 unit ATM untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah. Saat ini, Perseroan telah menjadi anggota ATM Bersama sehingga nasabah Perseroan dapat melakukan penarikan tunai melalui 49.000 ATM Bersama yang tersebar di seluruh Indonesia. d. Manajemen Risiko Penerapan manajemen risiko Perseroan berpedoman pada peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumendokumen dari Basel Committee on Banking Supervision, terutama konsep Basel Accord II. Terkait dengan penerapan kerangka Basel II Pilar 1 (minimum capital requirement), Perseroan telah melakukan perhitungan kecukupan modal dengan menggunakan Pendekatan Standar Basel II (Standardized Approach) untuk risiko kredit, Metode Standar (Standard Method) untuk risiko pasar dan Pendekatan Indikator Dasar Basel II (Basic Indicator Approach) untuk risiko operasional. Sesuai

100

ketentuan Bank Indonesia (SEBI) Nomor 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 Perseroan juga telah melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan tingkat Profil Risiko dengan menerapkan proses perhitungan kecukupan modal secara internal atau disebut Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Pengelolaan risiko Perseroan mencakup seluruh jenis risiko dari semua aktivitas fungsional Perseroan berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara pertumbuhan usaha dengan pengelolaan risikonya. Dengan kebijakan manajemen risiko yang berjalan efektif, manajemen risiko menjadi partner stratejik dari unit bisnis yang bertujuan mengoptimalkan pendapatan dan meminimalisir potensi kerugian dari aktivitas operasional Perseroan. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan usaha sesuai dengan perubahan parameter risikonya, Perseroan secara terus menerus melakukan evaluasi secara berkala dan mengembangkan serta meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko perusahaan terpadu dan struktur pengendalian internal yang komprehensif, agar dapat memberikan informasi secara dini mengenai terdapatnya potensi risiko kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalisasi dampak risiko tersebut. Kerangka manajemen risiko perusahaan terpadu tersebut dituangkan dalam kebijakan, prosedur, batas-batas transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas fungsional. Selain itu Perseroan juga menerapkan kerangka manajemen risiko perusahaan terpadu yang merupakan sarana untuk menentukan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman untuk memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Perseroan dapat dikenali, diukur, diatasi dan dilaporkan dengan baik. Perseroan memiliki Komite Manajemen Risiko untuk menentukan kebijakan dan membahas permasalahan risiko yang dihadapi Perseroan secara keseluruhan. Selain komite tersebut, terdapat Komite Pemantau Risiko dan beberapa komite lain yang bertugas untuk mengelola risiko-risiko secara lebih spesifik, yaitu antara lain: Komite Pemutus Kredit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (Asset and Liability Management Committee – ALCO). Pengelolaan Risiko Pengelolaan risiko didasarkan pada Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang: Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; Surat Edaran BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran BI No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Adapun prosedur pelaksanaan manajemen risiko diawali dari proses identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengenali berbagai faktor risiko yang mungkin muncul dan menghambat proses operasional dan manajerial Perseroan. Langkah berikutnya adalah pengendalian risiko yang tercermin dalam implementasi manajemen risiko. Selain itu, Perseroan melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko sekaligus usaha perbaikan yang mencerminkan tindakan restorasi dalam menanggulangi implikasi negatif dari risiko tersebut. Perseroan melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajibannya. Upaya pengendalian risiko akan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencegah penurunan nilai kualitas aset yang signifikan sekaligus mempertahankan daya saing ditengah industri perbankan nasional. Dalam mendukung penerapan manajemen risiko, Perseroan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Group) yang memiliki fungsi utama untuk melakukan aktivitas identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengukuran risiko Perseroan. Secara organisasi, Risiko Management Group bertanggung-jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Manajemen risiko merupakan rangkaian kegiatan yang dijalankan secara terpadu oleh Perseroan dalam 101

mengendalikan risiko dan mengoptimalkan pendapatan Perseroan dari profil risiko yang ada. Penerapan manajemen risiko tidak dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan bisnis Perseroan, namun untuk memastikan bahwa risiko dalam bisnis yang dijalankan, diketahui dan disadari oleh Perseroan, dan diupayakan agar risiko tersebut masih berada dalam koridor toleransi risiko Perseroan. Selain itu, juga berperan dalam memberikan gambaran kepada pengelola Perseroan mengenai apa potensi kerugian di masa mendatang yang akan muncul, berapa banyak modal yang diperlukan untuk menutup risiko-risiko tersebut, dibandingkan dengan potensi return atau imbal hasil yang diharapkan. Perseroan mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam mengelola berbagai risiko yang timbul dari perkembangan bisnis Perseroan dan perubahan lingkungan bisnis. Seluruh risiko dinilai melalui pendekatan manajemen risiko secara menyeluruh yang didukung oleh tata kelola risiko yang baik, infrastruktur yang tepat, serta pengawasan yang memadai. Proses pengelolaan risiko mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan mitigasi risiko. Infrastrukturnya sendiri terdiri dari organisasi, tata kelola, data, metodologi, kebijakan, prosedur, pelaporan dan sistem informasi risiko. Perseroan telah menerapkan prinsip tiga lini pertahanan dalam pengendalian risiko. a. b. c.

Lini pertama adalah pemilik risiko yaitu Unit Kerja Bisnis yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi risiko sejak awal dan melakukan mitigasi atas risiko yang ada. Lini kedua yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. Lini ketiga yaitu Satuan Kerja Audit Internal yang memastikan secara independen bahwa kerangka dan proses manajemen risiko telah berjalan dengan baik.

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas manajemen risiko Perseroan dibantu oleh komite-komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, dan khususnya Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko yakni untuk mengkaji laporan profil risiko Perseroan yang disajikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Rapat Komite Pemantau Risiko diadakan minimum setiap triwulan, namun dalam pelaksanaannya dilakukan hampir setiap bulan sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan Komisaris. Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen dan Anggota Independen yang memiliki keahlian dalam manajemen risiko dan bidang keuangan. Hasil rapat itu kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi ke dalam rapat Dewan Komisaris untuk mendapatkan tindak lanjut dari Dewan Komisaris. Di tingkat Direksi, Manajemen Risiko dikelola melalui Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko, Asset Liabilities Committee, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Produk & Layanan. Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko, Perseroan mengacu kepada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Untuk bidang yang lebih spesifik, Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur pada masingmasing bidang, misalnya di bidang perkreditan, operasional, treasury, teknologi informasi, dan lainlain. Seluruh kebijakan dan prosedur yang ada, merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas Perseroan dan dikaji secara berkesinambungan. Limit risiko ditetapkan untuk berbagai macam jenis risiko dan disesuaikan dengan tingkat toleransi risiko Perseroan. Pada tingkat teratas penetapan limit Perseroan telah menyusun Risk Appetite dan Risk Tolerance untuk menetapkan tingkat risiko yang akan diambil dan tingkat toleransi risiko Perseroan. Pada tingkat yang lebih spesifik limit ditetapkan untuk berbagai jenis risiko yang disesuaikan dengan tingkat toleransi risiko Perseroan. Proses manajemen risiko yang dilakukan oleh Perseroan meliputi ; a.

b.

Proses identifikasi risiko dilakukan oleh Perseroan dengan cara menganalisa seluruh jenis risiko yang mungkin timbul dengan menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. Identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh aktivitas fungsional Perseroan, baik pada transaksi, portofolio, infrastruktur, dan proses yang ada. Proses identifikasi risiko di awal pada produk dan aktivitas baru dipastikan telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak. Produk dan aktivitas baru Perseroan dikaji oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko terlebih dahulu sebelum dilakukan pengambilan keputusan Pengukuran risiko digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Risiko diukur dan dipastikan masih berada dalam batasan risiko yang dialokasikan. Metode pengukuran risiko yang digunakan oleh Perseroan mengikuti metode pengukuran baik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun yang disusun oleh internal Perseroan. 102

c.

Perseroan melakukan pemantauan risiko yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan pemantauan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen.

Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan Perseroan untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. Sebagai bentuk pengendalian risiko Perseroan melakukan metode mitigasi risiko berupa agunan dan penambahan modal Perseroan untuk menyerap potensi kerugian. Hasil dari penerapan sistem informasi manajemen risiko oleh Perseroan salah satunya adalah sistem perhitungan ATMR Kredit yang sudah efektif dipergunakan oleh Perseroan pada Januari 2013. Hasil lainnya adalah laporan profil risiko yang disusun oleh Perseroan dengan berdasarkan kebijakan Bank Indonesia yang dilaporkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko setiap bulan kepada Komite Pemantau Risiko. Laporan profil risiko tersebut mencakup parameter, indikator dan formula yang digunakan dalam menilai tingkat risiko dan sistem pengendalian risiko yang dilakukan oleh Perseroan. Untuk dapat menerapkan pengelolaan risiko yang baik dan efektif, Perseroan melakukan pengendalian internal yang difokuskan pada penerapan dual control, pemisahan tugas dan pengendalian internal yang cukup untuk setiap transaksi yang signifikan dan aktivitas fungsional Perseroan. Risiko diidentifikasi dan dikelola pada tingkat tertentu dari suatu peristiwa. Ketika telah teridentifikasi semua risiko diserahkan kepada Pemilik Risiko untuk memastikan risiko dikelola dan dipantau secara berkala. Dalam mengelola berbagai jenis risiko, pemilik risiko adalah Lini Pertama. Pemisahan tugas merupakan elemen penting dari pengendalian internal dalam rangka mengurangi kesalahan dan tindakan pelanggaran. Perseroan memberikan tugas kepada beberapa fungsi kerja untuk memastikan check & balance dalam setiap pengambilan keputusan, seperti pemisahan fungsi pemasaran, fungsi penyetuju dan fungsi pembukuan. Fungsi pengendalian ditugaskan oleh Perseroan kepada beberapa fungsi kerja yang independen pada Lini Kedua dan Lini Ketiga. Perseroan membuat profil risiko yang mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki Perseroan berdasarkan 8 (delapan) jenis risiko sebagai berikut. 1.

Risiko Kredit Risiko kredit diartikan sebagai risiko kerugian akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Risiko ini berasal dari berbagai aktivitas Perseroan seperti aktivitas pemberian kredit, penempatan pada surat berharga atau pada bank lain, dan aktivitas trading. Risiko kredit juga berasal dari transaksi komitmen dan kontinjensi kepada nasabah atau pihak lain. Risiko kredit diartikan sebagai risiko kerugian akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Risiko ini berasal dari berbagai aktivitas Perseroan seperti aktivitas pemberian kredit, penempatan pada surat berharga atau pada bank lain, dan aktivitas trading. Risiko kredit juga berasal dari transaksi komitmen dan kontinjensi kepada nasabah atau pihak lain. Pengelolaan risiko kredit bertujuan untuk mengukur, mengantisipasi, dan meminimalisir kerugian akibat kegagalan nasabah, debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya.  Organisasi Manajemen Risiko Kredit Dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya untuk risiko kredit, Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki divisi khusus yang menangani risiko kredit. Pengawasan terhadap risiko kredit oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko melibatkan semua Lini dari tiga Lini Pertahanan.

103

Perseroan telah memiliki kebijakan dan pedoman yang mencakup strategi untuk seluruh aktivitas kredit khususnya yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan. Strategi tersebut telah memuat secara jelas arah pembiayaan yang akan dilakukan, antara lain berdasarkan jenis kredit, sektor ekonomi, jangka waktu, dan sasaran pasar. Pengelolaan risiko konsentrasi kredit secara portofolio diatur dalam Kebijakan Risk Appetite & Risk Tolerance yang menetapkan alokasi kredit maksimum pada tiap sektor konsentrasi, seperti konsentrasi kredit pada debitur inti, konsentrasi kredit pada sektor ekonomi tertentu, dan sektor-sektor lainnya yang memungkinkan Perseroan terkena dampak dari risiko konsentrasi kredit. Untuk pengelolaan konsentrasi kredit per debitur atau grup debitur Perseroan melakukan penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Risiko kredit dipantau secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai laporan internal manajemen risiko yang disusun secara berkala dan menginformasikan eksposur portofolio termasuk di dalamnya informasi perubahan tren kinerja portofolio, dan dampak kondisi makro ekonomi terhadap kualitas portofolio melalui stress test. Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada Manajemen lewat berbagai komite risiko, khususnya Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko yang kemudian untuk diperoleh penetapan mitigasi atas risiko kredit yang timbul. Perseroan menetapkan kategori Tagihan yang Telah Jatuh Tempo yaitu seluruh tagihan yang ada dalam kategori portofolio yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. Kategori Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai/ Impairment menurut Perseroan adalah tagihan yang masuk dalam trigger event yaitu yang memenuhi kriteria NPL status 3, 4 dan 5 menurut Bank Indonesia; hari keterlambatan lebih dari 90 hari. Perseroan menentukan cadangan secara individual untuk masing-masing aset keuangan kredit yang diberikan pada individu yang signifikan. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah cadangan antara lain mencakup kelangsungan rencana bisnis debitur, kemampuan untuk memperbaiki kinerja setelah adanya kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan pembayaran apabila terjadi kebangkrutan, kemungkinan adanya sumber pembayaran lainnya, jumlah yang dapat direalisasikan atas jaminan dan ekspektasi waktu atas arus kas. Cadangan penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan, kecuali bila terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan adanya pemantauan yang lebih berhati-hati. Untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individu penilaian cadangan kerugian dilakukan secara kolektif. Dalam pembentukan CKPN kolektif, untuk perhitungan PD (Probability of Default) Perseroan menetapkan menggunakan pendekatan Net Roll Rates, sedangkan untuk perhitungan LGD (Loss Given Default) Perseroan menggunakan pendekatan Collateral Shortfall.  Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar Ketentuan perihal penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011. Peringkat yang digunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/31/DPNP/2011. Kategori portofolio yang menggunakan peringkat adalah eksposur aset pada laporan posisi keuangan Perseroan (neraca), antara lain tagihan kepada pemerintah negara lain, tagihan kepada entitas sektor publik, tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional, tagihan kepada bank jangka pendek, tagihan kepada bank jangka panjang dan tagihan kepada korporasi. Lembaga pemeringkat yang digunakan oleh Perseroan adalah lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator. 104

Risiko kredit counterparty Perseroan bersifat bersih tanpa jaminan untuk counterparty yang merupakan pemerintah, bank dan beberapa perusahaan yang kredibel. Untuk counterparty lainnya, mitigasi dikonsolidasi dalam fasilitas kreditnya masing-masing. Teknik mitigasi risiko kredit yang diterapkan oleh Perseroan adalah teknik mitigasi risiko berupa agunan. Jenis agunan keuangan yang diterima oleh Perseroan adalah berupa uang tunai yang disimpan pada Perseroan, giro, tabungan, dan deposito yang diterbitkan oleh Perseroan. Terkait agunan yang diterima oleh Perseroan seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk menilai dan mengelola agunan tersebut Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait agunan tunai. Sejauh ini Perseroan tidak melakukan teknik mitigasi risiko kredit dengan menggunakan garansi, dan/atau penjaminan atau asuransi kredit, namun melalui teknik mitigasi risiko kredit berupa agunan. Jenis agunan keuangan yang diterima oleh Perseroan adalah berupa uang tunai yang disimpan pada Perseroan, giro, tabungan, dan deposito yang diterbitkan oleh Perseroan. 2.

Risiko Pasar Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko pasar, Perseroan menerapkan prinsip segregation of Duties front office (Treasury, melaksanakan transaksi trading), middle office (Risk Management, melaksanakan proses manajemen risiko, menyusun kebijakan dan prosedur) dan back office (Treasury operation, melaksanakan proses settlement transaksi). Pengelolaan transaksi trading dengan menetapkan dan pemantauan limit-limit yang telah ditetapkan, seperti limit Counterparty, Limit Treasury Group, Limit dealer, Limit MAT (Management Action Trigger) dan Limit Stop Loss. Untuk menunjang pemantauan eksposur risiko dengan cepat dan tepat, Perseroan telah menggunakan OPICS Treasury system. Sistem tersebut meng-integrasikan front office (Treasury), middle office (Risk Management), dan back office (Treasury operation). Dengan demikian proses pemantauan risiko pada aktivitas Treasury dapat dilakukan dengan lebih baik, serta memudahkan Perseroan dalam memantau limit-limit yang telah tetapkan. Perseroan menggunakan metode standar untuk menghitung dan memantau risiko pasar yang meliputi risiko suku bunga, risiko valuta asing dan risiko surat berharga yang konsisten sesuai Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016. Hasil perhitungan risiko pasar yang berdampak terhadap rasio permodalan, dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen senior secara berkala dalam rapat Komite Aset & Liabilitas. Pelaksanaan proses monitoring risiko pasar atas aktivitas treasury dilakukan dengan membandingkan realisasi risiko terhadap limit yang telah ditetapkan sesuai risk appetite Perseroan. Dan pemantauan atas kinerja treasury untuk memastikan target bisnis dan pendapatan tercapai. Selama tahun 2015, Perseroan berusaha menjaga profil risiko pasar pada tingkat Rendah. Hal ini diindikasikan oleh antara lain tingkat Posisi Devisa Netto (PDN) rata-rata di bawah 7% dan tidak pernah melampaui ketentuan Bank Indonesia sebesar 20% dari Modal. Portofolio yang diperhitungkan dalam risiko pasar adalah portofolio yang mempunyai risiko akibat pergerakan suku bunga, kurs dan harga untuk semua portofolio dalam neraca dan rekening administratif yaitu kredit yang diberikan, surat berharga (diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan disimpan sampai jatuh waktu) dan posisi valuta asing.

105

Secara periodik, Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Group) melakukan pembaharuan kebijakan risiko pasar yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan eksternal, kebijakan internal dan strategi bisnis Perseroan, termasuk peninjauan kembali limit perdagangan yang diusulkan oleh Treasury Group untuk kemudian dibahas, dianalisa dan diputuskan dalam Komite Pemantau Risiko. Untuk mengantisipasi bergejolaknya nilai tukar mata uang yang dapat berdampak pada kecukupan modal, Perseroan secara rutin maupun ad hoc melakukan stress test terhadap posisi terbuka permata uang yang dikelola dalam hal pelemahan terhadap nilai tukar Rupiah. Dengan stress test ini, Perseroan dapat mengantisipasi lebih awal dan mengambil langkahlangkah pengendalian dan solusi yang paling optimal sebagai strategi jangka pendek maupun jangka panjang. 3.

Risiko Operasional Risiko operasional adalah potensi timbulnya kerugian sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem dan kejadian-kejadian di luar Perseroan. Dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya untuk risiko operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki divisi khusus yang mengelola risiko operasional melalui kebijakan dan perangkat risiko operasional. Mekanisme identifikasi risiko operasional yang dilakukan oleh Perseroan antara lain dilakukan melalui perangkat risiko operasional. Untuk pengukuran risiko operasional, Perseroan melakukan dengan memanfaatkan pendekatan Basic Indicator Approach (BIA) untuk menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional yang kemudian digunakan dalam pengukuran Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Mitigasi risiko operasional dilakukan oleh Pemilik Risiko dan dipantau oleh Lini Kedua dan Ketiga. Hasil pemantauan risiko operasional disampaikan kepada Direksi maupun kepada Risk Taking Unit untuk diupayakan proses mitigasi bagi pengendalian dan perbaikan risiko operasional Perseroan. Menyadari sumber daya manusia adalah aset yang berharga dan merupakan unsur kunci di dalam pengelolaan risiko operasional, maka di tahun 2015 Perseroan telah melakukan rekrutmen tenaga kerja professional dari industri perbankan untuk membawa kontribusi di dalam penyempurnaan proses dan Perseroan telah melakukan banyak pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan didalam bekerja.

4.

Risiko Likuiditas Manajemen risiko likuiditas merupakan hal yang kritikal karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha, terutama apabila terjadi suatu krisis keuangan atau ekonomi. Oleh sebab itu, Perseroan berupaya memastikan bahwa kebutuhan pendanaan saat ini maupun masa depan dapat dipenuhi baik pada kondisi normal maupun dalam kondisi sulit. Pemantauan dan perhitungan risiko likuiditas ini dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen senior secara berkala secara harian maupun dalam rapat bulanan Komite Aset dan Liabilitas. Selama paruh waktu pertama tahun 2016, Perseroan berhasil menjaga profil risiko likuiditas pada tingkat rendah. Hal ini diindikasikan dengan terjaganya tingkat kecukupan Giro Wajib Minimum, baik untuk rupiah maupun valuta asing di BI. Selain itu, Perseroan menggunakan rasio-rasio Secondary Reserve Ratio, Loan to Funding Ratio (LFR), rasio aset dan liabilitas likuid, rasio limit 25 nasabah terbesar, serta dengan memantau limit dari posisi neto arus kas harian dan arus kas keluar kumulatif neto harian.

106

Untuk memproyeksikan kondisi likuiditas di masa mendatang, Perseroan menggunakan metodologi liquidity gap. Liquidity gap di buat atas dasar maturity mismatch antara komponen-komponen aset dan liabilitas (termasuk off-balance sheet), yang disusun ke dalam periode waktu (time bucket) berdasarkan contractual maturity ataupun behavioral maturity. 5.

Risiko Hukum Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis tersebut antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang tidak sempurna. Untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, Perseroan memiliki Divisi Legal untuk memastikan perikatan yang dilakukan oleh Perseroan telah memenuhi 4 (empat) landasan utama yaitu: 1. Kesepakatan, yaitu setiap hubungan hukum/ perikatan yang dilakukan dengan counterparty harus berlandaskan adanya kesepakatan dari para pihak. 2. Kecakapan, yaitu kemampuan atau kewenangan bertindak dari para pihak dalam suatu hubungan hukum perikatan. 3. Objek Perjanjian, yaitu obyek perjanjian hukum yang harus jelas atau spesifik dan realistis. 4. Memiliki causa prima yang halal, yaitu setiap perjanjian yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma kepatutan, kesusilaan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga memiliki divisi litigasi yang salah satu fungsinya adalah menangani setiap permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi agar risiko hukum yang mungkin timbul dapat diminimalisir. Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan memantau perkembangan kasus-kasus hukum yang terjadi dan mengambil tindakan hukum dari kasuskasus tersebut. Penanganan kasus hukum yang dilakukan pada Perseroan senantiasa memperhitungkan potensi kerugian baik atas penyelesaian kasus secara damai ataupun melalui jalur pengadilan.

6.

Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, Perseroan diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Perseroan juga wajib tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya, seperti peraturan dari Lembaga Penjamin Simpanan, Undang Undang Perseroan Terbatas, Perpajakan dan peraturan di bidang pasar modal . Perseroan memiliki unit kerja Kepatuhan yang merupakan salah satu divisi di bawah Satuan Kerja Kepatuhan, dimana Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan. Tugas utama Satuan Kerja Kepatuhan adalah melakukan koordinasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan yaitu : a. b. c. d.

Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada otoritas pengawas yang berwenang.

107

Dalam rangka pengendalian aspek kepatuhan Perseroan melakukan mitigasi risiko kepatuhan yang setidaknya meliputi: a. b. c. d. e. f. 7.

Melakukan sosialisasi Peraturan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang baru diterbitkan kepada seluruh satuan kerja dan kantor cabang melalui e-mail blast (Compliance News), forum tatap muka, dan/atau teleconference. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan secara berkala dalam rangka penyusunan Laporan Profil Risiko. Melakukan fungsi konsultatif terkait penerapan atas peraturan regulator yang berlaku. Melakukan pemantauan terhadap rasio-rasio keuangan utama. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, prosedur, dan/atau kegiatan usaha Perseroan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator. Memantau dan memastikan surat-surat pembinaan dari OJK, BI dan/atau regulator lainnya telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait dengan benar dan tepat waktu.

Risiko Stratejik Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.Risiko stratejik berhubungan dengan perencanaan strategi yang baik untuk menghindari terjadinya kerugian atau dampak negatif lainnya dari adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas dan jangka panjang dalam organisasi. Seluruh satuan kerja unit Bisnis dan unit pendukung membantu Direksi dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan mengkomunikasikan kepada karyawan Perseroan disetiap jenjang organisasi, dan juga memastikan praktek Manajemen Risiko Stratejik dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten dengan kerangka Manajemen Risiko Stratejik secara keseluruhan. Perseroan memiliki satuan kerja Corporate Planning maupun Branch Network yang bertugas dan bertanggung jawab membantu Direksi memantau implementasi strategi yang ditetapkan. Perseroan secara berkelanjutan memantau kondisi pasar dan mengumpulkan informasi penting sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan strategi Perseroan. Seiring dengan pemantauan kondisi pasar tersebut, Perseroan memiliki beragam portofolio produk yang variatif agar rencana stratejik yang ditetapkan dapat tercapai. Perseroan memiliki proses mengidentifikasi dan merespon atas perubahan lingkungan bisnis eksternal maupun internal terhadap tahapan proses manajemen risiko stratejik dengan: a. b. c. d.

Analisa lingkungan bisnis; Menganalisa faktor internal dan ekternal, menangkap peluang dan tantangan dari perubahan lingkungan bisnis serta menganalisa kelebihan internal dan kekurangannya. Perencanaan; Menyusun sasaran yang ingin dicapai disesuaikan dengan kompleksitas bisnis, profil risiko maupun risk bearing capacity, serta Direksi menetapkan strategi dan kebijakan untuk dijadikan dasar keputusan. Implementasi; Mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan baik yang bersifat finansial maupun sumber daya manusia, menyelesaikan program kerja, dan komitmen Direksi untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Evaluasi; Evaluasi terhadap kondisi aktual dengan apa yang telah direncanakan, dan melakukan corrective action untuk perbaikan.

Adapun mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana stratejik yang ditetapkan dilakukan secara berkala terhadap pencapaian atas target yang ditetapkan yang dipantau dan dilaporkan melalui satuan kerja Network Group, Corporate Planning and Strategic Group, dan management reporting kepada manajemen Perseroan. Secara triwulanan Perseroan melakukan analisa risiko stratejik dengan menggunakan indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis Perseroan, posisi bisnis Perseroan di industri perbankan, pencapaian rencana bisnis, dan kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis. 108

8.

Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap Perseroan. Apabila risiko ini dihadapi oleh Perseroan, maka dalam waktu singkat dapat terjadi penurunan atau hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan volume aktivitas Perseroan. Organisasi manajemen risiko reputasi, termasuk pelaksanaan manajemen risiko reputasi dilakukan oleh unit-unit terkait (Corporate Secretary, Quality Service, dan unit bisnis terkait). Setiap bulan secara berkala Corporate Secretary melaporkan hasil evaluasi manajemen risiko reputasi melalui Laporan Profil Risiko Bank kepada unit Risk Management Group yang kemudian dilaporkan kepada Risk Management Committee (RMC), serta kepada Komite Pemantau Risiko. Selain pelaksanaan tugas oleh Corporate Secretary dan Quality Service, untuk mendukung pengelolaan risiko reputasi, Perseroan telah membentuk dan memiliki Call Center dan website sebagai media penyampaian informasi dan penanganan keluhan nasabah. Keluhan nasabah melalui cabang, akan diteruskan ke unit kerja Service Quality untuk diproses penyelesaiannya oleh unit-unit kerja terkait

e.

Sistem Pengendalian Internal Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan bagian tidak terpisahkan dari penerapan Tata Kelola Perusahaan. Upaya ini pada akhirnya akan melindungi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan, terutama nasabah dan pemegang saham. Melalui pelaksanaan pengendalian internal yang efektif, kepercayaan nasabah dan nilai perusahaan dapat tumbuh bersama dan terjaga pada tingkat yang optimal. Untuk itu, Perseroan senantiasa melakukan upaya-upaya untuk mampu mengelola dan mengendalikan risiko melalui fungsi pengendalian internal, dimana rencana pelaksanaan serta kajian dan evaluasinya dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh elemen Perseroan. Oleh karenanya, sistem pengendalian internal merupakan proses yang secara bersama-sama dan berkesinambungan dilaksanakan oleh : 1. 2. 3. 4.

Direksi dan seluruh Pejabat Perseroan, yang memberikan arah, petunjuk dan pengawasan, Komite Eksekutif, Audit Intern, seluruh karyawan.

Aktivitas pengendalian yang telah dijalankan mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian aktifitas operasional Perseroan pada setiap tingkatan dalam struktur organisasi. Untuk itu perusahaan akan selalu mengembangkan ketentuan dan pelaksanaanya, mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian prestasi kerja, pembagian tugas serta upaya pengamanan aset perusahaan. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencapai tujuan Perseroan, sedangkan Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Audit, bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas terselenggaranya pengendalian internal secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal tersebut. Kedua dewan ini adalah penanggung jawab tertinggi terlaksananya pengendalian internal di Perusahaan. Sementara itu, Audit Internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi, meninjau, menganalisa dan menilai penerapan pengendalian internal pada seluruh kegiatan dalam Perseroan dan memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan pengendalian yang diperlukan. Dalam menjalankan tugasnya, Audit Internal melaporkan seluruh kegiatannya kepada Direksi dan Komisaris melalui Komite Audit.

109

Guna melaksanakan fungsinya secara efektif, Audit Internal bekerjasama dengan seluruh unit kerja di dalam Perseroan dalam melakukan penilaian, analisa, dan pemetaan risiko yang ada kegiatan Perseroan. Selanjutnya, hasil-hasil kajian yang diperoleh diatas digunakan oleh Audit Internal sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan program-program audit yang berbasis risiko. Sistem pengendalian internal dirancang dengan tujuan untuk melakukan evaluasi, memantau, mengelola risiko yang mungkin dapat menyebabkan tujuan perusahaan tidak tercapai, dan bukan untuk menghilangkan risiko tersebut. Dengan demikian, sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai dan tidak menjamin secara mutlak terhadap adanya salah saji yang material, atau kerugian, atau terjadinya kondisi yang tidak terduga. Perseroan telah menggunakan COSO model Integrated Framework di dalam pelaksanaan pengendalian internal yang mencakup: Lingkungan Pengendalian Direksi berkomitmen melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Perseroan dengan menyusun struktur organisasi, menetapkan wewenang dan tanggung jawab, memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dan secara rutin mengkomunikasikan misi, visi Perseroan, seluruh strategi dan ukuran-ukuran penilaian keberhasilan sehingga seluruh organisasi harus memastikan bahwa pelaksana tugas memiliki integritas, kecukupan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Pada tahun 2015, Perseroan telah melakukan perubahan terhadap Budaya Perusahaan (PRIDE) yang menjadi pedoman bagi seluruh pihak di Perseroan dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan. Penilaian Risiko Seluruh risiko yang dihadapi dalam rangka merealisasikan misi dan visi perusahaan, diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara terus menerus, serta secara berkala dievaluasi dan direspon dengan pengendalian internal yang memadai sehingga kondisi-kondisi yang tidak diharapkan bisa diminimalisasi. Kegiatan Pengendalian & Pemisahan Tugas Merupakan aktivitas untuk meminimalisasi risiko baik dengan melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab, dual control, maupun pelaksanaan checklist (harian, mingguan, bulanan & tahunan) yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengendalian internal telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan telah membuat Risk Control Self Assessment (RCSA) yang dapat digunakan sebagai alat oleh masing-masing Unit kerja untuk mengukur tingkat risiko yang dihadapi, sehingga potensi risiko yang mungkin muncul dapat diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Pelaksanaan RCSA dilakukan secara berkala dan hasilnya dikirimkan ke Risk Management Group untuk digabung secara nasional. Informasi & Komunikasi Saat ini perusahaan sudah menyediakan media elektronik untuk meng-update perubahan kebijakan internal maupun eksternal. Mengacu pada tersebut, seluruh karyawan diharapkan dapat memahami dan tanggap akan tugas dan tanggung jawab yang mengacu pada ketentuan yang berlaku dan perubahan yang terjadi. Selain itu, masing-masing Risk Owner juga melaksanakan penilaian secara mandiri atas Risk level yang dihadapi. Pemantauan Direksi, Pejabat eksekutif dan Internal Audit melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern.

110

Internal Audit sebagai pihak yang independen secara obyektif melakukan monitoring atas kecukupan dan pelaksanaan pengendalian internal berdasarkan rencana kerja tahunan. Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Presiden Direktur dan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan Direktur Kepatuhan, Direktur dan departemen terkait yang menjadi objek pemeriksaan. Setiap bulan dalam Rapat Komite Audit, Internal Audit juga melaporkan temuan-temuan yang signifikan dan hasil investigasi, termasuk progress tindak lanjut atas temuan Internal maupun Eksternal Audit. Atas laporan Internal Audit kepada Komite Audit, selanjutnya Komite Audit melaporkan secara reguler kepada Dewan Komisaris. Evaluasi Pengendalian Internal Pernyataan pengendalian internal menggambarkan elemen-elemen utama yang digunakan untuk mencapai tujuan pengendalian internal, yang meliputi: 1. 2. 3. 4.

Kegiatan-kegiatan operasional yang dijalankan secara efektif & efisien; Laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan; Kepatuhan terhadap Undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berlaku; dan Pengamanan aset Perseroan.

Selama tahun 2015, berdasarkan atas penilaian secara mandiri dan pemantauan oleh Internal Audit, kualitas sistem pengendalian telah dilakukan secara memadai sehingga risiko dapat dikelola. f.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Sesuai Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 serta SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum maka penilaiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR). Adapun cakupan penilaiannya meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Perseroan. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, sehingga berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan. Karakteristik risiko inheren ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain, strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Perseroan, industri dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha serta kondisi makro ekonomi. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam 5 peringkat, yaitu Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High dan High. Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan Perseroan dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang lebih baik. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko, hal ini mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko tergantung pada skala, kompleksitas dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi Perseroan. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu Strong, Satisfactory, Fair, Marginal dan Unsatisfactory. Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan Perseroan dengan kualitas manajemen risiko yang lebih baik. Gabungan dari kedua faktor tersebut menghasilkan risiko komposit. Hasil penilaian profil risiko Perseroan yang telah disampaikan kepada OJK untuk periode 31 Desember 2015, menunjukkan bahwa risiko keseluruhan Perseroan mempunyai predikat risiko komposit 3 (tiga) dengan risiko inheren bernilai Moderate dikombinasikan dengan kualitas penerapan manajemen risiko bernilai Fair. 111

Good Corporate Governance (GCG) Jajaran Direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG (Good Corporate Governance) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Selain itu, penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian global. Penerapan GCG di Perseroan diawali dengan proses internalisasi di seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan akan pentingnya penerapan GCG di masing-masing unit kerja dan dilakukan secara konsisten. Langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan struktur organisasi, menempatkan pejabat-pejabat pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, termasuk pembentukan komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas dan tangung jawab manajemen Perseroan. Pelaksanaan praktek-praktek perbankan yang sehat yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada gilirannya dapat menumbuhkan suatu perilaku dan kebiasaan yang mencerminkan budaya GCG. Di dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan kinerja dan citra Perseroan. GCG dilengkapi dengan Code of Conduct, yang berisi pedoman etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya. Penerapan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Perseroan melakukan penilaian GCG dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanan prinsip GCG yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG. Penilaian kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek governance, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome dengan memperhatikan prinsip signifikansi dan materialitas. Perseroan kemudian menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek governance. Selanjutnya dibuat kesimpulan umum dan penetapan peringkat Faktor GCG Perseroan. Melalui proses tersebut maka diperoleh Peringkat Faktor GCG Perseroan per 31 Desember 2015 adalah 3 (tiga) yang berarti Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum “Cukup Baik.” Perseroan beserta seluruh unit organisasi menjunjung tinggi dan berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip GCG dalam mengimplementasikan bisnis Perseroan. Perseroan berupaya untuk tetap terus mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor kepada Perseroan melalui penyediaan informasi berbentuk laporan melalui media massa, laporan berkala, public expose, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan melalui korespondensi langsung yang menganut prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Rentabilitas (Earnings) Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (sustainability) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat trend, struktur, stabilitas serta perbandingan kinerja Perseroan dengan kinerja peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penilaian faktor rentabilitas Perseroan pada 31 Desember 2015 adalah 3 (tiga) yang berarti kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup memadai. 112

Permodalan (Capital) Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan Perseroan wajib mengacu pada ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) serta mengkaitkan antara kecukupan modal dengan profil risikonya. Artinya semakin tinggi risiko Perseroan, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Dalam melakukan penilaian perlu dipertimbangkan tingkat, trend, struktur, dan stabilitas permodalan serta kecukupan manajemen permodalan Perseroan. Penilaian permodalan Perseroan posisi 31 Desember 2015 berada di peringkat 3 (tiga) yang berarti Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai. Rasio KPMM Perseroan per 31 Desember 2015 berada di atas minimal kecukupan modal. Dalam mengikuti petunjuk tersebut di atas maka Perseroan telah dapat memenuhi rasio KPMM yang telah ditentukan oleh OJK selama ini. Oleh karena itu Perseroan merupakan bank yang sehat dengan rasio KPMM yang melebihi ketentuan OJK. Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan Perseroan. Dalam melakukan analisis Perseroan juga perlu mempertimbangkan kemampuannya dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1) ”sangat sehat”, Peringkat Komposit 2 (PK-2) ”sehat”, Peringkat Komposit 3 (PK-3) ”cukup sehat”, Peringkat Komposit 4 (PK-4) ”kurang sehat” dan Peringkat Komposit 5 (PK-5) ”tidak sehat”. Berdasarkan penilaian internal yang dilakukan pada periode 31 Desember 2015, peringkat komposit tingkat kesehatan Perseroan adalah 3 (tiga). Hal ini mencerminkan kondisi Perseroan yang cukup sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal ini tercermin dari faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang baik. Berikut ini adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 tahun terakhir: Faktor Penilaian TKB Profil Risiko GCG Rentabilitas Permodalan Peringkat TKB

Peringkat Risiko Hasil Penilaian OJK 31 Desember 2013 31 Desember 2014 31 Desember 2015 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3

Rasio-rasio Tingkat Kesehatan Perseroan Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan perbankan, terutama pada tingkat kesehatan Perseroan. Tabel di bawah ini menyajikan rasio-rasio tingkat kesehatan Perseroan diperbandingkan dengan ketentuan BI sebagai berikut: Ketentuan BI

Uraian Rasio Kewajiban Penyediaan Modal dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional

-

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, dan pasar

Min. 10,00% - di bawah 11,00%

113

31 Maret 2016

31 Desember 2015 2014

18,56%

18,03%

18,17%

17,83%

17,99% 17,79%

IV. V.

Ketentuan BI

Uraian Rasio aset produktif bermasalah terhadap total asset produktif CKPN aset keuangan terhadap aset produktif Pemenuhan CKPN aset produktif

-

31 Maret 2016 2,72%

31 Desember 2015 2014 2,18% 4,41%

0,42% 0,39% 1,54% NPL Gross 3,70% 2,97% 5,88% NPL Net Maks. 5,00% 3,13% 2,43% 3,86% LFR 78% - 92% 80,42% 72,29% 80,35% Pelanggaran BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pelampauan BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Giro Wajib Minimum Utama (Rp) Min. 6,50% *) 6,57% 8,61% 8,18% Giro Wajib Minimum Utama (Valuta Asing) Min. 8,00% 8,22% 9,26% 8,22% Giro Wajib Minimum Sekunder (Rp) Min. 4,00% **) 12,45% 12,86% 9,07% Posisi Devisa Neto (PDN) Max. 20,00% 0,82% 6,82% 6,10% *) Perubahan ketentuan BI mulai tanggal 16 Maret 2016 sesuai PBI No. 18/3/PBI/2016, yaitu ditetapkan GWM Primer Rupiah sebesar minimal 6,5% dari sebelumnya 7,5% sesuai PBI No. 17/21/PBI/2015 sejak 1 Desember 2015. **) Perubahan ketentuan BI mulai tanggal 2 Desember 2013 sesuai PBI No. 15/7/PBI/2013, yaitu ditetapkan GWM Sekunder sebesar minimal 4% dari sebelumnya 2,5%, sesuai PBI No. 12/10/PBI/2010.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Rasio KPMM) Rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 telah diupayakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI yaitu 10% sampai dengan di bawah 11%. Posisi rasio KPMM tersebut mencerminkan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan penyaluran kreditnya di masa mendatang. Kualitas Aset Produktif Rasio kredit bermasalah (NPL) bersih pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014 relatif rendah dan jauh di bawah ketentuan BI setinggi-tingginya 5,00% dari jumlah kredit yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kreditnya, melaksanakan pembinaan nasabah secara intensif serta mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Sesuai dengan Peraturan BI (PBI) No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang BMPK yang kemudian disempurnakan dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang batasan maksimum penyediaan dana untuk pihak terkait adalah 10,00% dari modal Perseroan, batasan maksimum sebesar 20,00% kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait serta 25,00% kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait. Perseroan selalu menjaga kepatuhan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sehingga pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 tidak terdapat pelanggaran terhadap BMPK. Giro Wajib Minimum (GWM) Perseroan selalu berupaya menjaga kepatuhan terhadap ketentuan Giro Wajib Minimum sehingga pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 tidak terdapat pelanggaran terhadap Peraturan BI tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing termasuk pemenuhan ketentuan Giro Wajib Minimun Primer dan Sekunder, sebagaimana PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang perubahan ketiga atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum. Posisi Devisa Netto (PDN) Berdasarkan PBI No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015, Perseroan wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Netto setinggi-tingginya 20,00% dari modal. Selama periode pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 rasio Posisi Devisa Netto Perseroan sesuai dengan ketentuan BI dan ketentuan internal.

114

VI.

g.

Teknologi Informasi Perseroan menggunakan Teknologi Informasi sebagai pemberdaya (“enabler”) dalam usahanya memperbaiki kinerja bisnis proses, memonitor resiko, mengawasi tindak lanjut perbaikan pengawasan internal, menyebarkan revisi peraturan/kebijakan kepada seluruh karyawan dan juga mengembangkan produk baru. Teknologi Informasi adalah sebuah komponen pemberdaya yang harus hadir di setiap usaha Perseroan untuk memperbaiki dirinya dalam bersaing di industri perbankan dan mewujudkan visinya menjadi Bank masa depan yang memberikan layanan bintang lima, yang mengikuti gaya hidup nasabah dan membuat semua transaksi keuangan menjadi mudah. Karenanya Perseroan berkomitmen untuk mengevaluasi setiap rencana implementasi Teknologi Informasi dan mengawasi dampaknya melalui manajemen resiko Teknologi Informasi yang diatur dalam manajemen resiko proyek, manajemen permasalahan, manajemen pengembangan aplikasi, manajemen perubahan aplikasi, manajemen perangkat keras dan lunak, manajemen kapasitas, manajemen arsitektur, manajemen kelangsungan bisnis, dan manajemen keamanan informasi. Perseroan menyadari bahwa di era digital saat ini, Perseroan mempunyai peluang yang baik untuk bersaing berkompetisi melawan Bank-bank lain dengan memanfaatkan teknologi mobile dan internet. Dengan jumlah kantor cabang dan mesin ATM yang tidak sebanyak Bank lainnya, Perseroan memprioritaskan membangun layanan digital perbankan berupa aplikasi bisnis mobile/internet, menyesuaikan fungsi aplikasi bisnis untuk memenuhi ketentuan regulasi, meningkatkan kemampuan perangkat keras mesin ATM untuk memenuhi standar industri, membangun aplikasi bisnis penunjang pertumbuhan kredit konsumer, dan memperbaiki ketersediaan layanan bagi para nasabah individu atau perusahaan dengan memastikan infrastruktur teknologi informasi Perseroan mempunyai kapasitas yang cukup dan di dukung oleh sistem cadangan yang siap beroperasi dalam hal terjadi gangguan. Pembangunan layanan digital diawali dengan implementasi sistem switching yang berfungsi untuk menghubungkan sistem inti perbankan dan kartu kredit ke kanal transaksi (transaction channel) aplikasi bisnis di platform ATM, mobile, internet, dan pengembangan aplikasi untuk memproses aplikasi kredit pemilikan rumah. Implementasi sistem switching dilakukan secara bersamaan dengan pengujian aplikasi mobile banking dan upgrade perangkat keras mesin ATM guna memenuhi standar NSICCS. Fokus berikutnya adalah menyelesaikan pengembangan dan pengujian aplikasi bisnis internet banking untuk perusahaan. Sangat penting untuk menuntaskan implementasi internet banking karena memudahkan nasabah perusahaan dalam mengelola dananya dan juga menunjang Perseroan untuk meningkatkan saldo dana murah. Sejalan dengan rencana Bank Indonesia untuk meningkatkan fungsi dan kemampuan Sistem Kliring Nasional (BI-SKN) dan sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement System), Perseroan harus menyesuaikan dan meningkatkan fungsi-fungsi terkait transfer dana Rupiah yang terdampak. Pada dasarnya Perseroan berkomitmen untuk menunjang rencana implementasi terkait Teknologi Informasi yang dipersyaratkan badan regulasi, tidak terbatas pada sistem BI-SKN dan BI-RTGS. Guna menunjang pertumbuhan kredit di segmen bisnis konsumer khususnya produk pemilikan properti atau kredit beragun properti, Perseroan membangun aplikasi bisnis untuk memonitor pengajuan (Mtrack) dan pemrosesan aplikasi kredit properti tersebut (MAPS). Aplikasi bisnis Mtrack digunakan oleh tenaga penjualan semenjak ia mengidentifikasi potensi kredit, melengkapi data-data, dan mengajukan aplikasi kredit nasabah. Aplikasi yang diajukan nasabah akan diterima oleh aplikasi MAPS, disalurkan ke petugas analisa dan pemutus kredit. Diharapkan dengan menggunakan kedua aplikasi bisnis Mtrack dan MAPS, maka kredit properti dapat tumbuh lebih pesat. Mengantisipasi pertumbuhan transaksi dan memperbaiki layanan perbankan di kantor cabang, Perseroan meningkatkan kapasitas jaringan komunikasi data (bandwith) dan memasang jalur komunikasi cadangan dari dan ke kantor cabang. Dengan harapan waktu respon transaksi di kantor cabang menjadi cepat dan jika volume transaksi nasabah bertambah, maka kantor cabang tetap dapat melayani para nasabah dengan baik. Dalam hal terjadi gangguan pada jalur komunikasi utama, kantor 115

cabang dapat mengaktifkan jalur komunikasi cadangan sehingga pelayanan pada nasabah tidak terganggu. Gangguan teknologi informasi dapat juga terjadi pada Pusat Data (Data Center) Perseroan, karenanya Perseroan memastikan bahwa Disaster Recovery Center (DRC) Perseroan terpasang dengan aplikasi bisnis versi terakhir dan staf memahami prosedur yang perlu dijalankan dalam hal gangguan terjadi pada Data Center. Untuk memastikannya Perseroan melakukan uji kelangsungan bisnis, dengan mensimulasikan seolah-olah Data Center tidak beroperasi, sehingga Perseroan perlu mengaktifkan Disaster Recovery Center. Pengujian ini harus diikuti oleh seluruh kantor cabang dengan menjalankan tipe-tipe transaksi yang biasa mereka lakukan sehari-hari. h. Prospek Usaha Prospek Makro Ekonomi Pada tahun 2016, Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai kisaran 5,2% - 5,6% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh stimulus fiskal terutama untuk pembangunan proyek infrastruktur dan konsumsi yang diperkirakan masih tetap kuat. Investasi diharapkan meningkat seiring dengan implementasi paket kebijakan pemerintah yang mendorong investasi dan stabilitas makro ekonomi yang semakin baik. Di tengah dinamika ekonomi global, upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan efektivitas stimulus fiskal akan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di 2016. Dari sisi eksternal, pemulihan ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat, diperkirakan dapat mendorong peningkatan ekspor khususnya ekspor manufaktur. Di samping itu, Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga. Stabilitas sistem keuangan tetap solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang baik. Prospek Industri Perbankan Industri perbankan tetap positif ditahun 2016, penyaluran kredit diperkirakan tumbuh sebesar 12% 14%. Dengan adanya bauran kebijakan dari OJK dalam penetapan suku bunga dan didukung oleh potensi pasar perbankan dan masih tingginya porsi dana masyarakat yang belum masuk dalam industri perbankan, maka diperkirakan dana masyarakat di tahun 2016 masih akan tumbuh 13% 15%. Melihat prospek usaha industri perbankan Indonesia di tahun 2016, Perseroan akan berusaha menciptakan peluang dan meningkatkan potensi yang ada. i.

Strategi Pemasaran Sebagai penyedia jasa intermediasi keuangan, maka aktivitas pemasaran Perseroan terdiri dari penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran dana (kredit). Untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya tabungan dan giro, Perseroan akan melakukan program-program pemasaran yang akan disesuaikan dengan target segmen. Dalam hal ini, Perseroan akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup MNC. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah melakukan join promo antara lain promo program Tabungan MNC Berhadiah dan Giro MNC Berhadiah. Guna meningkatkan tingkat loyalitas nasabah, Perseroan akan meluncurkan program tabungan berhadiah sedangkan program referral diluncurkan untuk dapat memaksimalkan potensi pemasaran dari seluruh karyawan Perseroan. Upaya peningkatan dana pihak ketiga lainnya dilakukan melalui peningkatan layanan kepada nasabah berupa layanan aplikasi mobile banking, pengembangan layanan internet banking, baik personal maupun corporate (Cash Management System), dan jaringan debit yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi nasabah dalam bentuk kemudahan transaksi seperti pembayaran tagihan, pembelian, dan lain-lain. Perseroan akan melakukan pengembangan ATM dengan cara menambah fitur-fitur ATM dan melakukan co-branding dengan pihak ketiga dan mengupayakan penggunakan kartu ATM yang mempunyai chip. Fitur internet banking secara bertahap akan disempurnakan dan ditambah sehingga makin memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Mobile banking 116

juga dapat membantu nasabah melakukan transaksi perbankan dengan mudah yaitu melalui telepon genggam. Selain itu, Perseroan akan melakukan program optimalisasi jaringan kantor cabang dengan cara relokasi, peningkatan status, dan penutupan kantor cabang. Untuk mendukung aktivitas penjualan di cabang, Perseroan juga akan menggunakan direct sales. Strategi pemasaran tersebut akan dilengkapi dengan aktifitas promosi dan iklan maupun pameran-pameran ditempat keramaian dan di acara-acara yang diadakan oleh Grup MNC. Penyaluran dana dalam bentuk kredit dilakukan Perseroan dalam bentuk fasilitas kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumsi dengan memfokuskan pada peningkatan low cost funding. Melalui referensi dari kepala cabang dan juga referensi dari para nasabah, Perseroan secara bertahap mengembangkan usaha penyaluran kredit secara selektif. Perseroan mengedepankan aspek kehatihatian dalam penyaluran dana guna menjaga Non Performing Loan (NPL) yang tetap rendah. j.

Persaingan Usaha Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau peminjaman dengan limit yang lebih besar atau memiliki sumber daya keuangan dan lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Banyak lembaga keuangan akan bersaing untuk mendapat target nasabah yang sama dengan target Perseroan, dan banyak institusi yang memiliki akses kepada pemerintah atau grup bisnis dengan sumber keuangan yang lebih besar. Posisi Perseroan dalam persaingan usaha industri bank umum selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut: 31 Maret 2016 Keterangan MNCB Industri Total Aset 11.805 6.167.747 Total Kredit 7.265 6.030.583 Total Dana Pihak Ketiga 9.007 4.959.820 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol 14 No. 4, Maret 2016

31 Desember 2015 MNCB Industri 12.137 6.132.583 7.085 5.968.650 9.767 4.961.746

(dalam miliar Rupiah) 31 Desember 2014 MNCB Industri 9.431 5.615.150 6.257 5.468.910 7.734 4.594.876

Strategi Perseroan dalam menghadapi persaingan di industri bank umum antara lain dengan memperkuat struktur permodalan Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas V sehingga dengan modal yang kuat, Perseroan mampu mengembangkan produk dan layanan menjadi lebih bervariasi. Strategi lainnya adalah bersinergi dengan seluruh perusahaan di MNC Grup, mengembangkan struktur organisasi dan potensi karyawan untuk menciptakan proses bisnis yang efektif dan efisien, melakukan penataan distribusi channel serta gencar dalam memasarkan produk. k.

Hak Atas Kekayaan Intelektual Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang sedang didaftarkan kepada Direktur Jenderal HKI melalui Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2014, antara lain berupa: -

l.

Merk Logo MNC MNC Bank di dalam Blue Diamond Merk Logo MNC Bank - Bank in Everyone Pocket Merk Logo MNC Bank - Bank in Every Pocket Merk Logo MNC Bank - Bank di Semua Saku Merk Logo MNC Bank - Bank di Semua Saku Orang Merk Logo MNC Bank - #Live The Life You Desire Tagline MNC Bank - #Bank Masa Depan

Tanggung Jawab Sosial Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu dari penerapan GCG yang utama di Perseroan. Pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan yang meliputi, nasabah, masyarakat, karyawan dan negara merupakan faktor kunci dalam pencapaian kinerja berkelanjutan. Pelaksanaan CSR meliputi CSR terkait dengan lingkungan hidup; CSR terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; CSR terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan; serta CSR

117

terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. Selama 2015 dan semester I 2016, kegiatan CSR telah dilakukan secara efektif dan telah memberikan dampak positif bagi Perseroan. Bagi Perseroan, melaksanakan kegiatan CSR di bidang lingkungan hidup merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Hal ini didasari atas kesadaran Perseroan, bahwa lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan yang utama. Oleh karena itu, dalam kegiatan operasionalnya, Perseroan berusaha mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan melakukan penghematan-penghematan yang meliputi penghematan kertas, listrik, air, dan bahan bakar. Untuk CSR terkait dengan program ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja antara lain adalah dengan memberikan kesetaraan kesempatan kerja bagi seluruh karyawan. Perseroan juga menyediakan layanan kesehatan bagi karyawan beserta keluarga inti yang menjadi tanggungannya dan diharapkan berdampak pada perbaikan produktivitas, yang berupa jaminan kesehatan dan telah diterima seluruh karyawan berupa asuransi kesehatan untuk istri/suami, serta anak. Perseroan telah dan terus melakukan upaya penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara optimal untuk memperhatikan keselamatan lingkungan kerja dengan target zero accident. Selama tahun 2015 dan semester I 2016, tidak terdapat kecelakaan kerja di Perseroan baik oleh pegawai tetap maupun pegawai outsource, sehingga rasio kecelakaan kerja sebesar 0%. Terkait dengan pengembangan sosial kemasyarakatan, sebagai bagian dari warga korporasi yang baik (good corporate citizenship). Perseroan menyadari bahwa hubungan dengan masyarakat merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan bagi Perseroan. Perseroan telah memberikan beberapa santunan kepada berbagai pihak yang memerlukan. Dalam menerapkan CSR terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, Perseroan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Perseroan tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat namun juga memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (product responsibility). Bentuk komitmen Perseroan terhadap perlindungan konsumen, mencakup antara lain Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah, Program Peningkatan Layanan secara berkelanjutan, dan menjamin kerahasiaan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh program CSR yang dilakukan Perseroan selama setahun terakhir, di antaranya program gelar aksi donor darah (Februari, Mei dan Agustus 2015), program literasi edukasi keuangan (April 2015), program buka bersama anak yatim (Juni 2015), program pengobatan gratis (Agustus 2015), penyerahan qurban dalam menyambut Idul Adha (September 2015) dan sebagainya.

118

IX.

EKUITAS

Berikut adalah ikhtisar informasi keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya masing-masing tertanggal 10 Agustus 2016, 10 Maret 2016 dan 16 Maret 2015.

(dalam jutaan rupiah)

31 Maret 2016 1.912.957 3.555 520

Keterangan Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor - bersih Komponen Ekuitas Lainnya - perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual Saldo laba (defisit): Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya JUMLAH EKUITAS

31 Desember 2015 2014 1.912.957 1.503.233 3.555 6.360 (7.217) (67.109)

17.940 (212.299) 1.722.673

17.940 (219.031) 1.708.204

17.940 (227.209) 1.233.215

Jumlah ekuitas pada 31 Maret 2016 sebesar Rp1.722.673 juta, meningkat sebesar Rp14.469 juta atau 0,85% dibandingkan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.708.204 juta. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan komponen ekuitas lainnya - perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual dari minus Rp7.217 juta pada 31 Desember 2015 menjadi positif Rp520 juta. PUT V menawarkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 saham biasa atas nama atau sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT V dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100 setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900. Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 Waran Seri III. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900. Perubahan ekuitas seandainya PUT V sejumlah 5.239.563.729 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 dengan harga pelaksanaan Rp100 dan pelaksanaan Waran Seri II yang belum dikonversi sejumlah 1.828.691.847 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 dengan harga pelaksanaan Rp150, serta pelaksanaan Waran Seri III sejumlah 5.239.563.729 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 dengan harga pelaksanaan Rp100 terjadi pada tanggal 31 Maret 2016 telah dilaksanakan, maka proforma ekuitas sebagai berikut: (dalam jutaan rupiah)

Keterangan

Modal Saham

Tambahan Modal disetor

Saldo Laba Rugi Komprehensif Lain

Telah Ditentukan Penggunaannya

Belum Ditentukan Penggunaannya

Jumlah Ekuitas Bersih

Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Maret 2016 dengan nilai nominal Rp100 per saham

1.912.957

3.555

520

17.940

(212.299)

1.722.673

Perubahan ekuitas seandainya Waran Seri II yang beredar sejumlah 1.828.691.847 saham telah dilaksanakan dengan nilai nominal sebesar Rp100 dan harga pelaksanaan Rp150 per saham

182.869

91.435

-

-

-

274.304

Perubahan ekuitas seandainya PUT V sejumlah 5.239.563.729 saham telah dilaksanakan dengan nilai nominal sebesar Rp100 dan harga pelaksanaan Rp100 per saham

523.956

(3.252)*

-

-

-

520.704

119

Perubahan ekuitas seandainya Waran Seri III sejumlah 5.239.563.729 saham telah dilaksanakan dengan nilai nominal sebesar Rp100 dan harga pelaksanaan Rp100 per saham

523.956

-

-

-

-

523.956

Proforma Ekuitas setelah PUT V & Pelaksanaan Waran Seri II dan Waran Seri III

3.143.738

91.738

520

17.940

(212.299)

3.041.637

*Biaya emisi sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V sebesar Rp3.252 juta

Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal laporan keuangan terakhir sampai prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan.

120

X.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka PUT V ini maupun dari pelaksanaan waran mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lainnya yang telah disetor penuh termasuk hak atas dividen. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Perseroan akan membayarkan dividen secara tunai kepada seluruh pemegang saham apabila pada tahun buku yang bersangkutan Perseroan membukukan laba bersih dan laba ditahan yang positif dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan. Manajemen Perseroan merencanakan melakukan pembayaran dividen kas sampai dengan 25% dari laba bersih Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan mulai tahun buku 2016. Berikut ini adalah Riwayat Pembayaran Dividen sejak tahun 2013 hingga saat ini: Deskripsi Dividen dibayar Laba setelah pajak Rasio dividen terhadap laba setelah pajak

31 Desember 2013 -

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan dalam persentase) 31 Desember 2014 31 Desember 2015 31 Maret 2016 -

(81.955)

(54.556)

8.178

6.732

0%

0%

0%

0%

121

XI.

PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai “UU PPh” pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen. Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: 1. 2.

Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen minimal 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak. Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 pada ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan, akan dikecualikan dari objek pajak apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini: 1. 2.

dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;

Sedangkan berdasarkan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah

122

mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan. Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Pengenaan pajak tarif pajak tersebut akan dilakukan oleh pihak yang wajib membayarkan dividen dimaksud. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud bersifat final. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut: 1.

2.

3.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham; Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh perseroan atas nama pemilik saham Pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Yang dimaksud dengan "Pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif; Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2015 yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan 26, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN telah disetorkan dan dilaporkan pada penyampaian SPT pada bulan April 2016. Perseroan memiliki perkara banding keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (atau SKPKB) PPh Badan Perseroan masa/tahun pajak 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan Keputusan No. KEP1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013. Banding diajukan karena Perseroan tidak setuju terhadap seluruh isi materi Keputusan No. KEP-1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013 tersebut. Selain perkara di atas, Perseroan tidak memiliki hutang pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dicatat selain yang diungkapkan di atas.

123

XII.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PUT V ini adalah sebagai berikut: AKUNTAN PUBLIK Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) The Plaza Office Tower Lantai 32 Jalan M.H Thamrin Kav 28-30 Jakarta 10350 Telp. (021) 2992 3100 Faks.(021) 2992 8200,2992 8300 No. STTD No. Registrasi Asosiasi profesi Pedoman Kerja

No. Surat Penunjukan

: 346/PM/STTD-AP/2003 tanggal 8 Agustus 2003 atas nama Merliyana Syamsul : AP.0763 : Institut Akuntan Publik Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Bapepam – LK No. VIII.A.2 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-86/BL/2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal. : 238/MNCB/DIR/V/2016

Tugas pokok Akuntan Publik adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Audit dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan. Akuntan publik melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. KONSULTAN HUKUM Jusuf Indradewa & Partners Jalan Arteri Kedoya No. 8 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat Telp. (021) 5835 4857 Faks.(021) 5835 4856 No. STTD No. Anggota Pedoman Kerja

: 09/STTD-KH/PM/92 dan 276/PM/STTD-KH/2000 : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atas nama Cecilia T.A. Sianawati No. HKHPM: 92036 dan atas nama Swanyta Gunadi No. 200022 : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No.

124

No. Surat Penunjukan

EP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. : 239/MNCB/DIR/V/2016

Tugas pokok dari Konsultan Hukum adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PUT V ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan dan menyiapkan Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. NOTARIS Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Menara Sudirman Lt.18 Jalan Jend. Sudirman Kav. 80 Jakarta Selatan Telp. (021) 520 4778 Faks.(021) 520 4780 No. STTD No .Asosiasi Pedoman Kerja No. Surat Penunjukan

: 561/BL/STTD-N/2012 Tanggal 25 Januari 2012 : Ikatan Notaris Indonesia No. 096/Pengda/Suket/XII/2011 : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : 240/MNCB/DIR/V/2016

Membuat akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUT V, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. BIRO ADMINISTRASI EFEK PT BSR Indonesia (terafiliasi) Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11 Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827 No STTD Pedoman Kerja Surat Penunjukan

: 921/KMK.010/1990 Tanggal 13 Agustus 1990 : Peraturan Pasar Modal dari BAPEPAM dan LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan : 237/MNCB/DIR/V/2016

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam PUT V ini meliputi penerimaan Daftar Pemesanan Pembagian Saham, melakukan proses pembagian saham. BAE juga bertanggung jawab dalam melakukan distribusi elektronik ke rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan menyusun laporan PUT V sesuai peraturan yang berlaku. Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT V ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung.

125

XIII.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS

Dalam rangka PUT V Perseroan telah menunjuk PT BSR Indonesia sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT V sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PUT V PT Bank MNC Internasional Tbk No. 19 tanggal 18 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH. MK.n., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham: 1.

Pemesan yang Berhak Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 Saham Lama berhak atas 1 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham sebesar harga pelaksanaan sebesar Rp100 setiap saham. Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasilpenjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya. Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 5 Oktober 2016.

2.

Distribusi Sertifikat Bukti HMETD Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 6 Oktober 2016. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“FPPS Tambahan”) dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, dengan alamat: PT BSR Indonesia Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11 Jl. K.H. Hasyim Ashari, Jakarta - 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827 U.p. Corporate Action dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

126

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 6 Oktober 2016 dengan membawa: a. b.

3.

Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif 1. 2.

3.

4.

Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI; Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka: a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST; b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang sama. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut: a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD; b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan; c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD. Selambat-lambatnya 2 Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas CBEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif 1. 2.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:

127

a. b. c.

3. 4.

4.

Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap; Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD; Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk (”KTP”)/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (”KITAS”); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD; d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS); e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:  Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efekatas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;  Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas. Selambat-lambatnya 2 Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (”SKS”), jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif.

Pemesanan Saham Baru Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 20 Oktober 2016. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa; c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum); d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran; e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best); 128

b. c.

Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE; Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum); d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Oktober 2016 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. 5.

Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan; c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian oleh pemegang HMETD. Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam dan LK No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus, dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan POJK 32 pasal 41.

6.

Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT V yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada: PT Bank MNC Internasional Tbk KCP MNC Tower MNC Tower Lt GF, Jl. Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta Pusat No Rekening: 100-01-0000110872 Atas Nama: Penawaran Umum Terbatas V - 2016

129

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 24 Oktober 2016. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT V ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan. 7.

Bukti tanda terima Pemesanan Pembelian Saham Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui Pemegang Rekening.

8.

Pembatalan Pemesanan Saham Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain: a. b. c.

9.

Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT V yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

Pengembalian Uang Pemesanan Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 25 Oktober 2016. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 tidak akan disertai bunga. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga jasa giro rata-rata Rupiah Bank MNC, yang diperhitungkan sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut. Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:

130

PT BSR Indonesia Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11 Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827 U.p. Corporate Action dengan menunjukkan KTP asli atau tanda bukti jati diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi badan hukum/lembaga) serta menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham asli dan fotokopi KTP atau tanda bukti diri. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. 10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan. Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 11 Oktober 2016 sampai tanggal 24 Oktober 2016. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil tanggal 26 Oktober 2016. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menyerahkan dokumen: a. b. c. d. e.

Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan Direksi/Dewan Komisaris atau pengurus yang masih berlaku; Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan Jika saham yang ditawarkan dalam PUT V tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat Bukti HMETD porsi publik, maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa sisa saham tersebut akan dikembalikan ke dalam portepel. 12. Pendaftaran Sertifikat Bukti HMETD Pendaftaran dilakukan sendiri/ dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen melalui: PT BSR Indonesia Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11 Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827 U.p. Corporate Action

131

dengan membawa: a. b. c. d.

Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/lembaga) Surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 dilengkapi fotokopi KTP yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan). Waktu pendaftaran : Tanggal : 7 - 20 Oktober 2016 Pukul : 09.00 – 16.15 WIB

e.

Formulir Pemesanan Tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan) dan diserahkan kepada BAE paling lambat pada tanggal 24 Oktober 2016.

132

XIV.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, dan formulir lainnya akan tersedia untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan dapat diambil dengan cara menunjukkan asli kartu tanda pengenal (KTP/paspor/KITAS) dan menyerahkan foto kopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada Perseroan dan BAE Perseroan: Perseroan: PT Bank MNC Internasional Tbk Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8 Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340 Tel. (+ 62 21) 2980 5555- Fax. (+ 62 21) 3983 6700 www.mncbank.co.id Biro Administrasi Efek: PT BSR Indonesia Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11 Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827 U.p. Corporate Action

133

XV.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi: PT Bank MNC Internasional Tbk Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8 Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340 Tel. (+ 62 21) 2980 5555- Fax. (+ 62 21) 3983 6700 www.mncbank.co.id U.p. Corporate Secretary Biro Administrasi Efek: PT BSR Indonesia Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11 Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827 U.p. Corporate Action

134

Kantor Pusat: Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8 Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340 Tel. (+ 62 21) 2980 5555 Fax. (+ 62 21) 3983 6700 www.mncbank.co.id

PROSPEKTUS. PT Bank MNC Internasional Tbk

Recommend Documents