AUDIT OPERASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA PT ASABRI (PERSERO) Sanda Prahesti, Gatot Imam Nugroho, Drs., Ak., MBA ABSTRAK Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar penyesuaian standar yang dilakukan dalam penerapan PKBL PT ASABRI (Persero) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 serta mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PKBL. Penelitian ini dilakukan pada PT ASABRI (Persero) sebagai salah satu BUMN yang menjalankan PKBL dengan menggunakan data primer, serta analisis data secara deskriptif sesuai dengan tahapan audit operasional. Hasil temuan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengklasifikasian dalam pemisahan empat kriteria pinjaman, penagihan tidak dilaksanakan secara rutin, pembinaan tidak dilaksanakan secara rutin, terdapat satu anggota keluarga yang mendapatkan bantuan lebih dari satu kali, terjadinya tunggakan pengembalian pinjaman. Simpulan yang dapat diambil adalah kerjasama yang baik dengan kantor cabang dan lembaga penyalur dapat menciptakan internal control yang baik agar penyimpangan tidak mendapat celah untuk dilakukan, serta pelaksanaan PKBL PT ASABRI (Persero) dengan Per-05/MBU/2007 harus seiring sejalan demi terciptanya keselarasan dan keoptimalan kinerja dalam pelaksanaan PKBL. Kata Kunci: Audit Operasional, PKBL, dan BUMN.
ABSTRACT The purpose of this research is to find out how much adjustment which made in the application of standards Partnership Program and Community Development (PPCD) in PT Asabri (Persero) in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. Per05/MBU/2007 and identify obstacles and problems that occur in the implementation of PPCD. The research was conducted on PT Asabri (Persero) as one of the state which run PPCD using primary data, and also conduct a descriptive data analysis according to the stages of operational audits. The
results shows that there is no classification in separation of the four criteria of loan, the billing is not carried out regularly, the development is not carried out regularly, there is one family member who received assistance more than once, and there are arrears loan repayment. Conclusions which can be drawn is a good cooperation with branch offices and the channeling institutions can create a good internal control in order to avoid deviations, as well as the implementation of PPCD in PT Asabri (Persero) with the regulation Per-05/MBU/2007 must compatible in order to create harmony and the performance optimization in the implementation of PPCD. Keyword: Operational Audit, PPCD, and State-Owned Enterprises.
PENDAHULUAN Sebuah perusahaan tidak dapat mencapai kesuksesan tanpa adanya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, pemerintah, maupun masyarakat. Masyarakat kini semakin kritis dan turut serta mengendalikan perusahaan secara tidak langsung. Maka dari itu diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan pencitraan yang baik terhadap perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan berbagai kegiatan sosial yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Telah ditunjukkan oleh banyak studi kasus, perusahaan memperoleh banyak keuntungan bila keberadaan jangka panjangnya terjamin. Keberlangsungan perusahaan ini erat kaitannya dengan reputasi atau pencitraan, yang diperoleh melalui hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Di dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kegiatan CSR lebih dikenal dengan nama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Selain berguna untuk meningkatkan pencitraan, PKBL ini berfungsi sebagai program pemerintah yang mendukung bidang ekonomi dan pembangunan nasional. PKBL sendiri telah diwajibkan melalui Per-05/MBU/2007 yang menyebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. PT ASABRI (Persero) yang selanjutnya akan disebut perusahaan, merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1971 untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi TNI, Polri serta pensiunan kementerian pertahanan. Sebagai BUMN, perusahaan turut serta menjalankan PKBL setiap tahunnya berdasarkan kewajiban yang tertuang dalam PER-05/MBU/2007. Namun, apakah PKBL yang selama ini dijalankan sudah ekonomis, efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan? Karena itulah dibutuhkan adanya audit operasional didalamnya. Audit operasional ini nantinya akan berfungsi sebagai pengontrol apabila terdapat kegiatan dan aktivitas dari program PKBL yang dijalankan tersebut memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengolahan dari berbagai kegiatan dan aktivitas dari program PKBL tersebut.
METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratoria atau deskriptif. Hasil akhir penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi pengamatan, dan review dokumen. Kedalaman riset yang diperlukan hanya melibatkan satu objek saja. Objek yang digunakan dalam penelitian adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dijalankan oleh PT ASABRI (Persero). Lingkungan penelitian dalam penelitian ini adalah lingkungan riil (field setting) yang unit analisisnya adalah program yang dijalankan oleh
suatu organisasi perusahaan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) Jl. Mayjen Sutoyo No. 11, Jakarta Timur 13630.
HASIL DAN BAHASAN Survei Pendahuluan Tahap awal dalam melaksanakan audit operasional adalah dengan melakukan survei pendahuluan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi umum yang berkaitan dengan PKBL. Sehingga penulis dapat memahami mengenai aktivitas PKBL yang dijalankan oleh perusahaan dan latar belakang yang mendasarinya. Dari hasil survei pendahuluan yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Ruangan tempat divisi PKBL bekerja sedang dalam renovasi, sehingga penyimpanan file-file kurang tertata rapi. 2. Survei evaluasi dan seleksi calon mitra binaan dilakukan oleh kantor cabang. 3. Kantor pusat memiliki wewenang penuh dalam membuat keputusan. 4. Rendahnya pengawasan yang dilakukan terhadap mitra binaan. Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan dan monitoring dilakukan setiap 6 bulan. 5. Batas pengembalian pinjaman ditetapkan selama 3 tahun. 6. Jasa administrasi yang dilaksanakan adalah 6% flat. 7. Divisi PKBL PT ASABRI (Persero) menerapkan prinsip bagi hasil terhadap perjanjian pinjamannya. 8. Pemulihan pinjaman telah dilakukan setiap tahunnya dan tetap diupayakan kembali penagihannya agar dapat terlunasi. 9. Terdapat struktur organisasi yang jelas didalam divisi PKBL ini beserta susunan tugas tertulis untuk masing-masing bagian. 10. Fasilitas operasional seperti faximile, mesin photocopy, komputer, printer, dan telephone sudah memadai.
Evaluasi Pengendalian Internal atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi pengendalian internal atas PKBL. Tujuan dari dilakukannya evaluasi ini adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan PKBL tersebut. Evaluasi pengendalian internal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membuat internal control questionnaire (ICQ). ICQ ini mencakup dari ketiga divisi didalam PKBL, yaitu divisi perencanaan, divisi operasional, dan divisi keuangan PKBL. Dengan kuisioner ini, diajukan pertanyaan yang bersifat sistematis dan terinci mengenai prosedur yang dijalankan melalui metode wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait. Dengan ICQ ini diharapkan nantinya akan terlihat jelas kekuatan dan kelemahan dari aktivitas PKBL yang dijalankan oleh perusahaan. Berikut ini kekuatan dari unsur-unsur pengendalian intern terhadap pelaksanaan PKBL pada PT ASABRI (Persero), yaitu: a. Divisi keuangan yang menangani PKBL terpisah dari divisi keuangan induk perusahaan. b. Dalam mengeluarkan dana harus dengan sepengetahuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang. c. Divisi PKBL memiliki daftar uraian tugas secara tertulis bagi para staffnya. d. Terjalin hubungan yang baik antara divisi perencanaan, divisi keuangan, dan divisi operasional. e. Setiap pembayaran pengembalian pinjaman dari mitra binaan selalu dicatat tepat waktu.
f. g.
Laporan Keuangan dicatat setiap triwulan sesuai dengan Per-05/MBU/2007. Dalam menerima proposal dari calon mitra binaan, selalu dianalisa kembali kelayakannya meski sudah dianalisa oleh kantor cabang sebelumnya. h. Administrasi untuk bunga dan pinjaman dibukukan secara terpisah. i. Divisi operasional mengendalikan dan melaksanankan kegiatan monitoring, evaluasi, serta pembinaan. j. Melakukan pengisian data kemitraan pada portal PKBL secara berkala. k. Mengevaluasi perbandingan hasil pelaksanaan PKBL secara konsisten tahun ini dengan tahun sebelumnya. l. Laporan keuangan disusun secara direct method sesuai dengan Per-05/MBU/2007. m. Penyaluran dana dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. n. Dalam pelaksanaan PKBL, PT ASABRI (Persero) menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga penyalur sesuai dengan Per-05/MBU/2007. o. Laporan keuangan PKBL PT ASABRI (Persero) dapat diakses terbuka oleh semua pihak meskipun PT ASABRI (Persero) bukan perusahaan yang listing di bursa efek. Sementara itu, kelemahan dari unsur-unsur pengendalian intern atas penerapan program kemitraan dan bina lingkungan adalah sebagai berikut: a. Tidak terdapat pengklasifikasian dalam pemisahan empat kriteria pinjaman. b. Penagihan tidak dilaksanakan secara rutin. c. Pembinaan tidak dilaksanakan secara rutin. d. Terdapat satu anggota keluarga yang mendapat bantuan lebih dari satu kali. e. Terjadinya tunggakan pengembalian pinjaman. Pengujian Tahap Audit Terinci Setelah dilakukan evaluasi pengendalian internal atas program kemitraan dan bina lingkungan, tahap selanjutnya dilakukan pengujian terinci. Pada tahap ini akan dilakukan penilaian atas efektivitas pengendalian intern berdasarkan pengujian ketaatan atau disebut juga compliance test. Pengujian ketaatan bertujuan untuk memperoleh bukti dan informasi agar lebih yakin bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan ini berdasarkan prosedur dan kebijakan yang telah diatur. Dalam melaksanakan compliance test, ditentukan terlebih dahulu program pemeriksaan berupa prosedur pengujian ketaatan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan PKBL. Prosedur audit merupakan langkah penting dalam pemeriksaan dan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperlukan oleh auditor dalam pemeriksaannya. Didalam pelaksanaan PKBL terdapat empat dokumen utama. Dokumen-dokumen tersebut yang akan dilakukan pengujian kepatuhannya, antara lain: 1. Proposal Proposal ini digunakan dalam mengajukan permohonan sebagai mitra binaan PT ASABRI (Persero). 2. Hasil Survei Hasil survei adalah laporan hasil survei yang telah dilakukan oleh kantor cabang dalam menilai calon mitra binaan. 3. Analisa Analisa berisi laporan terhadap penilaian calon mitra binaan yang dilakukan oleh kantor pusat. 4. Surat Persetujuan Dokumen terakhir adalah surat persetujuan. Surat persetujuan ini dibuat oleh kantor pusat sebagai tanda bahwa proposal pengajuan calon mitra binaan telah disetujui oleh kantor pusat.
Sebelum melakukan compliance test, sebelumnya dilakukan pemahaman terhadap prosedur pemeriksaan yang akan dijalankan. Langkah-langkah prosedur yang dilakukan dalam melakukan compliance test adalah sebagai berikut: 1. Mempelajari prosedur dan kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan PKBL. 2. Memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan. 3. Memeriksa apakah dokumen yang diperlukan sudah diberi nomor urut untuk memudahkan dalam operasional dan administrasi. 4. Memeriksa otorisasi dan tanda tangan dari pejabat berwenang yang tercantum dalam dokumen terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan PKBL. 5. Memeriksa apakah dokumen tersebut telah disimpan dengan layak dan benar di dalam file penyimpanan. 6. Membuat kesimpulan hasil pemeriksaan. Laporan Hasil Audit Tahap ini merupakan tahap akhir yang berisi kumpulan dari hasil temuan audit yang kiranya menghambat dari kinerja perusahaan. Laporan ini digunakan untuk menyampaikan kendala atau temuan, serta rekomendasi bagi pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat tercapainya ekonomis, efektif dan efisien. Berikut ini adalah beberapa temuan audit selama audit operasional terhadap penerapan program kemitraan dan bina lingkungan pada PT ASABRI (Persero): 1. Tidak terdapat pengklasifikasian dalam pemisahan empat kriteria pinjaman. Kondisi: Pinjaman yang dicatat tidak dipisahkan kriterianya sesuai dengan PER 05/MBU/2007, sehingga pembuatan laporan triwulanan menjadi tidak efektif jika dinilai dari segi waktu. Kriteria: Kejadian ini dapat berdampak pada efektifitas jika dilihat dari segi waktu pengerjaan laporan triwulanan karena harus memisahkan terlebih dahulu pinjaman sesuai dengan PER 05/MBU/2007 yang telah membagi empat kriteria pinjaman yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Seharusnya pada saat pencatatan dilakukan pemisahan pinjaman sesuai dengan klasifikasi pinjamannya agar memudahkan pada saat pembuatan laporan triwulanan. Sebab: Hal ini terjadi karena masalah pinjaman dikendalikan oleh divisi operasional dimana orang yang mengerjakan tidak kompeten dibidangnya. Sehingga kriteria pinjaman yang seharusnya dipisah menjadi campur aduk. Akibat: Dapat mengganggu kinerja dari divisi PKBL itu sendiri karena dalam pembuatan laporan harus dipisahkan lagi pinjamannya sesuai dengan kriteria, hal ini jelas memperlambat waktu pengerjaan laporan triwulan. Rekomendasi: Masalah pinjaman ini dikerjakan oleh divisi keuangan PKBL atau orang yang kompeten agar pinjaman dapat dicatat dan dipisahkan sesuai dengan klasifikasinya, sehingga lebih rapi dan tidak membuang waktu agar laporan yang dibuat dapat selesai tepat waktu. 2. Penagihan tidak dilaksanakan secara rutin. Kondisi: Penagihan pinjaman tidak dilakukan setiap bulannya karena perusahaan sudah menyiapkan rekening khusus untuk menerima pembayaran pinjaman. Sehingga setiap bulannya hanya mengandalkan dari kesadaran masing-masing mitra binaan saja.
3.
Kriteria: Meskipun sudah memiliki rekening khusus untuk menerima pembayaran pinjaman setiap bulannya, namun perusahaan tidak boleh hanya tinggal diam menunggu pembayaran setiap bulan. Perusahaan harus aktif dalam menagih karena walau unsur dari kegiatan PKBL ini bersifat sosial, namun uang yang digunakan untuk pinjaman harus tetap ditagih setiap bulannya. Sebab: Tidak ada job description bagi staf untuk melakukan penagihan (tidak ada staf khusus untuk melakukan penagihan). Jadi, penagihan hanya dilakukan sekedarnya saja lewat telepon apabila mitra binaan diketahui tidak kunjung membayar pinjaman. Selain itu, perusahaan juga hanya mengandalkan perjanjian tertulis diatas kertas bermaterai bahwa pinjaman akan dikembalikan (dilunasi) dalam jangka waktu tiga tahun. Akibat: Hal ini dapat mengganggu kinerja perusahaan dalam hal kolektibilitas. Selain itu, para mitra binaan akan menjadi kurang bertanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman karena tidak adanya ketegasan dari pihak perusahaan untuk menagih setiap bulannya. Rekomendasi: Perusahaan harus menambah job description untuk menagih pinjaman setiap bulannya. Dengan jumlah keseluruhan staf divisi PKBL yang berjumlah 17 orang, maka seharusnya dapat diusahakan untuk dilakukan penagihan setiap bulannya supaya tidak terdapat tunggakan yang dapat merugikan perusahaan dalam hal kolektibilitas dan merugikan uang negara yang terbuang percuma karena esensi dari PKBL untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian rakyat kecil tidak dapat tercapai Pembinaan tidak dilaksanakan secara rutin. Kondisi: Pembinaan adalah kegiatan wajib yang diselenggarakan oleh BUMN Pembina untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang bidang usaha yang ditekuni oleh mitra binaan maupun seminar, pelatihan, diklat, pameran, bazaar yang berkaitan dengan usaha mitra binaan sesuai dengan pasal 5 (f) PER 05/MBU/2007. Namun, pembinaan yang dilakukan sangat disayangkan tidak dilaksanakan secara rutin karena alasan keterbatasan dana. Kriteria: Sesuai dengan pasal 5 (f) PER 05/MBU/2007 bahwa BUMN Pembina wajib menyelenggarakan pembinaan agar mitra binaan dapat termotivasi untuk mengembangkan usahanya. Menurut pasal 11 ayat 1 (c) PER 05/MBU/2007 bahwa beban pembinaan maksimal 20% dari dana program kemitraan yang diberikan pada tahun berjalan. Walaupun masih dalam dana kemitraan, namun kegiatan pembinaan ini bersifat hibah bagi mitra binaan karena bertujuan untuk mengembangkan usaha mitra binaan. Sebab: Peraturan yang tertulis didalam PER 05/MBU/2007 sudah jelas. Pembinaan bersifat wajib, namun perusahaan beralasan karena masalah dana. Beban pembinaan maksimal 20% masih dirasa kurang untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan pembinaan ini secara rutin mengingat banyaknya mitra binaan yaitu berjumlah 870 orang pada tahun 2012. Akibat: Karena keterbatasan pengetahuan akan tata cara pembukuan yang baik, pelatihan keterampilan yang dirasa masih kurang untuk mengembangkan usaha, serta seminar maupun motivasi yang diberikan perusahaan masih belum mencukupi para mitra binaan, usaha yang mitra binaan kembangkan menjadi kurang maju dikarenakan terjadinya masalah dalam pembukuan, tidak
adanya inovasi dalam mengembangkan usaha sehingga usahanya kurang laris dipasaran. Hal ini kerap kali berkaitan dengan terjadinya kesulitan dalam melakukan cicilan setiap bulannya.
4.
5.
Rekomendasi: Berkaitan dengan hal dana, maka penggunaannya harus diawasi agar pembinaan ini dapat berjalan dengan tepat sasaran kepada mitra binaan yang memang membutuhkan pembinaan. Dengan cara pada saat survei, sebaiknya diperhatikan serta mengukur apakah mitra binaan ini dapat mengembalikan pinjamannya tepat waktu serta untuk pengeluaran dana harus diotorisasi dan sepengetahuan pejabat yang berwenang agar penyimpangan tidak mendapat celah untuk dilakukan. Maka dari itu tim survei harus benar-benar melakukan penyaringan calon mitra binaan tidak hanya sebagai formalitas belaka.. Terdapat satu anggota keluarga yang mendapat bantuan lebih dari satu kali. Kondisi: Bantuan PKBL bersifat umum, sehingga siapapun dan dari kalangan manapun dapat melakukan permohonan sebagai calon mitra binaan selama memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pasal 3 (1) PER 05/MBU/2007. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata dalam satu keanggotaan keluarga dapat mengajukan pinjaman lebih dari satu anggota keluarga, dengan syarat yang diberikan oleh perusahaan bahwa calon mitra binaan harus memiliki usaha masing-masing. Kriteria: Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 6 (b) PER 05/MBU/2007 yang menyatakan bahwa BUMN Pembina wajib memberikan informasi kepada calon mitra binaannya untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana program kemitraan. Sebab: Lemahnya proses seleksi yang dilakukan oleh kantor cabang yaitu selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan survei calon mitra binaan, juga lemahnya ketelitian dari kantor pusat untuk menyetujui begitu saja pengajuan permohonan dari calon mitra binaan. Akibat: Akibatnya dana bantuan yang diberikan menjadi tidak merata. Karena terjadinya duplikasi pinjaman ini yang dapat mengindikasikan adanya kerjasama untuk memperoleh bantuan dana lebih dari yang seharusnya diberikan. Rekomendasi: Sebaiknya dalam kasus seperti ini kantor pusat dan kantor cabang khususnya selaku yang melakukan survei, lebih jeli sebelum diajukan ke kantor pusat. Apabila diperlukan, dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga penyalur yang dapat membantu kantor cabang untuk melaksanakan survei. Hal ini kembali lagi kepada esensi dari pelaksanaan PKBL yang bertujuan sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan usaha kecil menengah. Jangan sampai PKBL ini dijadikan ladang untuk ajang pinjam meminjam saja, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Terjadinya tunggakan pengembalian pinjaman. Kondisi: Untuk lebih jelasnya dalam pengembalian pinjaman, akan disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 2 Kualitas Pengembalian Pinjaman No. 1. 2. 3. 4.
Kualitas Jenis Pinjaman 2012 Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Total
Jumlah Mitra Binaan 654 orang 46 orang 3 orang 167 orang 870 orang
Kriteria: Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa terjadinya kualitas pinjaman yang dibagi menjadi empat kriteria tersebut terdapat 216 mitra binaan yang mengalami kendala dalam mengembalikan pinjamannya. Pengembalian pinjaman itu sendiri telah ditetapkan jangka waktunya selama tiga tahun. (Penulis hanya mendapatkan data pada tahun 2012 saja). Sebab: Penyebab dari terjadinya hal tersebut dikarenakan: a) Adanya perilaku mitra binaan yang menggunakan dana pinjaman dengan tidak semestinya b) Lokasi usaha yang tidak tetap. Ketika usaha sudah berjalan, lokasi usaha yang digunakan terpaksa pindah. Hal ini disebabkan oleh faktor alam maupun oleh faktor internal mitra binaan sendiri c) Mitra binaan kurang motivasi dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya d) Bahkan adanya kematian Akibat: Hal ini dapat mengganggu kinerja dari perusahan dalam hal kolektibilitas. Seperti yang tertuang jelas dalam PER 05/MBU/2007 pasal 30 ayat 1 bahwa kinerja program kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina. Maka dari itu, hal ini harus ditangani dengan serius. Dari hal ini dapat terlihat dari sisi ekonomis, terdapat pengorbanan dari BUMN Pembina yang tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan Rekomendasi: Perlu dilakukan pembenahan terhadap sasaran dari program PKBL ini dengan sebaik-baiknya dengan melakukan seleksi yang ketat agar tidak terjadi hal-hal diatas, terlebih lagi yang menggunakan dana bantuan ini dengan tidak semestinya. Kerjasama yang baik dengan kantor cabang dan lembaga penyalur seharusnya dapat menciptakan internal control yang baik agar penyimpangan tidak mendapat celah untuk dilakukan.
SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, simpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut: 1. PT ASABRI (Persero) sudah menjalankan PKBL berlandaskan PER 05/MBU/2007. Namun, masih perlu dilakukan perbaikan atas beberapa poin dari pelaksanaannya agar program PKBL ini dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan esensinya yaitu bersifat sosial yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup usaha kecil dan menengah. 2. Berdasarkan hasil dari evaluasi atas sistem pengendalian internal program kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan internal control questionnaire, ditemukan
beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan pada PT ASABRI (Persero) yaitu sebagai berikut: a) Tidak terdapat pengklasifikasian dalam pemisahan empat kriteria pinjaman. b) Penagihan tidak dilaksanakan secara rutin. c) Pembinaan tidak dilaksanakan secara rutin. d) Terdapat satu anggota keluarga yang mendapat bantuan lebih dari satu kali. e) Terjadinya tunggakan pengembalian pinjaman. 3. PKBL yang dijalankan oleh PT ASABRI (Persero) jika dinilai dari segi ekonomis, efektif, dan efisien belum memenuhi kriteria 3E tersebut, dikarenakan dalam pelaksanaannya masih ditemukan tujuan yang tidak dapat tercapai dengan baik, waktu yang terbuang percuma, sumber daya manusia yang cukup namun tidak dapat bekerja dengan optimal, dan terjadinya tunggakan dalam pengembalian pinjaman. Hal ini menyebabkan bahwa PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan kurang optimal. SARAN Untuk memperbaiki setiap kendala diatas, penulis mencoba memberikan saran yang dapat dipertimbangkan oleh divisi PKBL PT ASABRI (Persero) untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Saran perbaikannya yaitu sebagai berikut: 1. Mempekerjakan orang yang kompeten di bidangnya, sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan dengan lancar. 2. Membagi tugas dengan membuat peraturan tertulis untuk melaksanakan penagihan, serta adanya ketegasan serta komitmen dari perusahaan untuk benar-benar menjalankan PKBL ini sesuai dengan PER 05/MBU/2007. 3. Dana yang digunakan harus benar-benar dipersiapkan dan digunakan dengan semestinya. Dibutuhkan seleksi yang ketat untuk pengeluaran serta otorisasi dari pihak yang berwenang agar penyimpangan tidak memiliki celah untuk dilakukan. 4. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga penyalur untuk membantu survei secara independen agar survei terhindar dari adanya duplikasi pinjaman yang selama ini terjadi. 5. Perlu dilakukan pembenahan proses seleksi. Proses seleksi calon mitra binaan harus dilakukan oleh orang yang independen agar hasil seleksi menjadi baik kualitasnya. Sehingga hal-hal yang menyimpang semakin kecil kemungkinannya untuk dilakukan.
REFERENSI Agoes, S. (2004). Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) oleh Kantor Akuntan Publik Jilid I. (edisi 3). Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Agoes, S. (2008). Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) oleh Kantor Akuntan Publik Jilid II (edisi 3). Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Arens, A.A, Elder, J.E., & Beasley, M.S. (2010). Alih bahasa oleh Wibowo, H (2008). Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Jilid 1. (edisi keduabelas). Jakarta: Penerbit Erlangga. Bayangkara, I.B.K. (2008). Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. BUMN. (2007). Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
dengan Usaha Kecil dan Ptogram Bina Lingkungan. Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara. BUMN. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara. BUMN. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara. BUMN. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perseroan Terbatas. Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Hall, J.A. Alih bahasa oleh Fitriasari, D., Kwary, D.A. (2007). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Hery (2011). Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi. Jakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Fajar Interpratama Offset. Ikatan Akuntan Indonesia. (2001). Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Jakarta: Salemba Empat. Tunggal, A.W. (2008). Dasar-Dasar Audit Operasional. Jakarta: Harvarindo. Whittington, O.R., & Pany, K. (2001). Principles of Auditing and Other Assurance Service (13thed). New York: McGraw-Hill, Inc. William F. Messier., Jr, Steven. M. Glover., Douglas, F. Prawitt. Alih bahasa Hinduan, Nuri (2005). Auditing and Assurance Service Buku Satu (edisi empat). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
RIWAYAT HIDUP Sanda Prahesti lahir di Jakarta pada 3 April 1991. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang ilmu Akuntansi pada tahun 2013.
