Aswin Rizal Syahputra Meyrani Suryawan Harsanto Nursadi FAKULTAS HUKUM PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Study Kasus Hasil Casework Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1396/PID/B/2012/PN.JKT.TIM) Aswin Rizal Syahputra Meyrani Suryawan Harsanto Nursadi

FAKULTAS HUKUM PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI BISNIS (PK IV) [email protected]

Peran Pekerja..., Aswin Rizal Syahputra H, FH UI, 2013

ABSTRAK

Nama Program Studi

: :

Judul

:

Aswin Rizal Syahputra H Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi Bisnis (PK IV) Pendirian Usaha SPBU Di Daerah Pemukiman (Analisa Kasus Putusan PTUN No. 184/G/2010/PTUN-Jkt)

Skripsi ini membahas Bagaimana dampak dari pembangunan SPBU di daerah Pemukiman terhadap nilai jual tanah dan apakah PTUN dapat ikut mengawasi keberadaan SPBU. Penelitiannya bersifat yuridis-normatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian memperlihatkan keberadaan SPBU didaerah pemukiman akan berdampak terhadap nilai jual tanah karena calon pembeli property atau tanah akan mempertimbangkan telah terjadinya pencemaran terhadap air, pencemaran tanah, pencemaran udara, serta kekhawatiran akan terjadinya ledakan atau kebakaran serta kemacetan. Sehingga akan berpengaruh kenyamanan dan keamanan. Penulis juga mendapat kesimpulan bahwa keputusan PTUN dapat mengawasi keberadaan dari SPBU, karena ini menjadi harapan tegaknya keadilan dan menjadi preseden baik untuk penegakan hukum di Indonesia, karena dalam putusan PTUN No. 184/G/2010/PTUN-Jkt, tertib Administrasi tidak dilakukan oleh Dinas P2B DKI. penulis mengemukakan beberapa saran membuat Undang Undang Gangguan Baru versi Indonesia, bukan lagi berdasarkan kepada Undang Undang Gangguan peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda (H/O) ataupun Izin Gangguan Daerah, Gubernur melalui aparatnya hendaknya selalu mengadakan pemeriksaan tertib administrasi, perangkat Administrasi di daerah hendaknya mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih digunakan di Indonesia, Tata Ruang (RTRW) yang sudah di tetapkan Pemerintah daerah hendaknya diawasi dilapangan dengan memperhatikan tentang pelestarian lingkungan, dan Izin Pembangunan dan pengoperasian SPBU hendaknya ditinjau ulang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pertamina, mengingat semakin banyaknya dibangun dan beroperasinya SPBU didaerah pemukiman. Kata Kunci: Pendirian SPBU, Nilai Jual Tanah, PTUN.

This thesis discusses What is the impact of the construction of the gas stations in the area selling value of land settlement and whether the administrative court can monitor the presence of the pump. Juridical-normative research with case study design. The results showed the presence of gas stations residential areas will affect the sale value of the land as a potential buyer would consider the property or land have pollution to water, soil pollution, air pollution, as well as fears of an explosion or fire as well as congestion. So it will affect comfort and safety. The author also gets the conclusion that the decision of the Administrative Court can supervise the presence of the pump, because it became the hope for justice or a good precedent for law enforcement in Indonesia, because the decision of the Administrative Court No.. 184/G/2010/PTUN-Jkt, orderly administration is not done by P2B agency. the authors propose some suggestions to make New Nuisance Act Indonesian version, no longer


based on the Law Governing Nuisance Dutch heritage (H/O) or Regional Disturbance Permit, the Governor through its agents should always hold the orderly administration of the examination, the Administration in the area should know about legislation in force and are still used in Indonesia, Spatial (Spatial) which is in charge local governments must be supervised in the field by taking into account of environmental conservation, and permit construction and operation of the pump should be reviewed by the Ministry of Energy and Mineral Resources Ministry and Pertamina , given the increasing number of construction and operation of gas stations residential areas.

Keywords: Establishment of gas stations, the sale value of land, the Administrative Court.

PENDAHULUAN Perekonomian Indonesia pada saat ini mulai mengarah pada pemulihan krisis ekonomi yang tercermin dari membaiknya kondisi ekonomi makro dengan indikator terkendalinya inflasi, stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dollar Amerika Serikat, dan rendahnya suku bunga bank. Dilihat dari cerminan ekonomi tersebut Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara sedang berkembang. Sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan nasional, pembangunan sektor transportasi juga menjadi bidang yang terus dibenahi dan dikembangkan. Pembangunan transportasi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi. Pembangunan transportasi meliputi penyediaan sarana jalan yang cukup, penyediaan terminal yang representatif, jumlah dan kualitas kendaraan yang layak serta prasarana pendukung transportasi, termasuk tempat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan bermotor yang sistem distribusinya dikelola oleh pemerintah dalam hal ini Pertamina. Pemenuhan sarana transportasi bagi masyarakat tersebut merupakan keharusan dan kewajiban bagi pemerintah untuk memfasilitasinya. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Untuk selanjutnya disebut SPBU) merupakan partisipasi langsung dunia usaha dalam rangka mewujudkan peningkatan peningkatan pelayanan pada jasa transportasi dalam hal pemenuhan bagi masyarakat sekitar akan kebutuhan bahan bakar kendaraan bermotor yang melintasi jalur jalan. Dengan pembangunan


SPBU ini akan sangat membantu untuk melancarkan distribusi Bahan Bakar Minyak (Selanjutnya disebut BBM).

TINJAUAN TEORITIS

Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah mengenai 4 (empat) faktor yang menjadi penyebab utama suatu barang mempunyai potensi menciptakan nilai, yaitu : 1. Kegunaan (utility) 2. Kelangkaan (scarcity) 3. Permintaan (demand) 4. Dapat dipindahmilikkan (transferability) Dasar kebijakan di bidang pertanahan di Indonesia adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau Undang Undang Pokok Agraria. Beberapa dasar-dasar kebijakan yang diletakkan dalam Undang Undang tersebut antara lain : 1. Fungsi sosial hak atas tanah, yaitu bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang berarti pemanfaatan tanah harus disesuaikan dengan keadaan tanah dan sifat hak atas tanah tersebut, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan, kebahagiaan dan keadilan bagi yang mempunyai hak atas tanah tersebut maupun bagi masyarakat dan negara. (Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 18 UUPA) 2.

Persamaan hak warga negara atas tanah, yaitu bahwa warga negara Indonesia baik lakilaki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak dan manfaat atas tanah serta derajat hidup sesuai dengan martabat manusia bagi setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya. (Ps. 9 ayat 1, pasal 11 ayat 1, pasal 12 ayat 1, Ps. 13 ayat 2 dan 3, Ps. 26 ayat 1 UUPA)

3. Kewajiban pemegang hak atas tanah, yaitu setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah, wajib memanfaatkan tanah tersebut serta menciptakan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan perlindungan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. (Ps.7, Ps.10, Ps. 15, Ps.17 dan Ps.18 UUPA) 4. Penataan tanah dilakukan agar tanah dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat dalam bentuk


Rencana Umum dan terinci mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah dalam wilayah Republik Indonesia untuk berbagai keperluan hidup rakyat dan negara, termasuk kewajiban untuk memelihara atau melestarikan sumber daya alam tersebut. Dengan adanya perencanaan tersebut, penggunaan dapat dilakukan secara terkendali dan teratur sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara. (Ps. 14 dan Ps. 15 UUPA). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Lahan dan Bangunan yaitu : a. Faktor fisik b. Faktor ekonomi c. Faktor sosial d. Faktor pemerintah (regulasi), Proses perizinan (IMB), Undang-undang Agraria, Sertifikat dan Perpajakan (PBB). e. Aksesibilitas f. Ketersediaan fasilitas Nilai atas sebidang tanah dicerminkan oleh aliran-aliran keuntungan yang diterima atas pemakaian sebidang tanah tersebut. Keuntungan-keuntungan tersebut berkaitan dengan pengaruh lingkungan yang dapat dibedakan sebagai faktor manusia dan non manusia. Faktor manusia berkenaan dengan perbuatan manusia untuk mempertinggi nilai tanah seperti mendirikan bangunan. Faktor non-manusia berkenaan dengan eksternalitas yang diterima oleh tanah tersebut. Jika eksternalitas bersifat positif, seperti dekat dengan pusat perekonomian, bebas banjir, kepadatan penduduk, dan adanya sarana jalan, maka tanah akan bernilai tinggi jika dibandingkan dengan tanah yang tidak menerima eksternalitas, meskipun luas dan bentuk tanah itu sama. Jika tanah menerima eksternalitas yang bersifat negatif, seperti dekat dengan sampah, jauh dari pusat kota/perekonomian, tidak bebas banjir, maka tanah akan bernilai rendah jika dibandingkan dengan tanah yang tidak menerima eksternalitas yang negatif.

METODE PENELITIAN Dalam penyusunan penulisan ini berdasarkan dari permasalahan penelitian dan dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai maka penelitian yang dilakukan menggunakan


metode yuridis normatif, yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan/atau wawancara dengan informan serta narasumber. Dilihat dari sudut bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian preskriptif dengan memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan rasa aman, mencegah terjadinya pencemaran terhadap air dan tanah. Dari sudut tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian problem-solution dengan memberi saran bahwa syarat utama atau pentingnya

surat persetujuan warga dalam syarat pendirian SPBU sebagaimana UU

Gangguan. Apabila dilihat dari sudut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian mono disipliner karena didasarkan pada satu jenis ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum dan menerapkan metodologi yang lazim dilakukan oleh ilmu tersebut. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara dengan Notaris dan Hakim. Selain itu juga data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan data lainnya. Penelitian ini lebih menekankan pada penelitian kepustakaan atau studi dokumen, sehingga alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, buku, literatur, putusan Pengadilan PTUN Jakarta, dan peraturan perundang-undangan. Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu memahami data dengan cara mengumpulkan, menyaring, menganalisa, dan menyimpulkan data-data yang diperoleh selama penelitian secara sistematis. Bentuk hasil penelitian ini adalah preskriptifdeskriptif-analitis. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terhadap lingkungan perumahan dan rencana pendirian SPBU dimana poinnya adalah perlindungan terhadap rasa aman dan perlindungan terhadap pencemaran lingkungan. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, maka penulis perlu mencari doktrin-doktrin yang dapat mendukung argumentasi penulis. Doktrin-doktrin tersebut dicari dan ditemukan dalam Undang-Undang, buku, jurnal, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perlindungan terhadap rasa aman dari bahaya kebakaran dan perlindungan terhadap pencemaran air dan pencemaran tanah. HASIL PENELITIAN Didaerah Jl. Bintaro Raya, Tanah Kusir, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama Kota Jakarta Selatan, awalnya adalah sebuah kawasan yang berdasarkan RTRW Kota Jakarta Selatan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk perkantoran dan perumahan. Karena perkembangan pembangunan yang pesat hingga akhirnya sebuah SPBU X mempunyai niat untuk mendirikan dan beroperasi di wilayah ini. Letak atau posisi dari


rencana pembangunan SPBU ini adalah tepat di pinggir jalan raya bintaro dari depan dan dari belakang merupakan kawasan perumahan warga. Hasil sosialisasi yang dilakukan PT. X tentang rencana dibangun dan beroperasinya SPBU X sangat ditentang oleh warga sekitar. Negosiasi yang dilakukan SPBU X terhadap warga menemui jalan buntu, karena warga tetap pada pendiriannya untuk tetap menolak dibangun dan beroperasinya SPBU X tersebut. Adapun SPBU X akhirnya mengantongi IMB yang dikeluarkan oleh Dinas P2B DKI Jakarta. Pada awalnya warga mencoba untuk berkonsultasi masalah ini ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Lalu mencoba untuk melayangkan surat keberatan warga kepada Walikota Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta dan kepada PT X, selaku pemilik SPBU X. Namun usaha warga menemui jalan buntu. Dari Lembaga Bantuan Hukum warga diberikan masukan bahwa berdasarkan Undang Undang Gangguan/HO yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia, dinyatakan bahwa, untuk usaha yang mengandung resiko maka diperlukannya adanya Persetujuan warga. Dan ini merupakan atau menjadi syarat dalam pengurusan perizinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Warga mengajukan gugatan kepada PTUN dengan menggugat Dinas P2B yang telah menerbitkan IMB kepada SPBU X untuk mendirikan Bangunan SPBU.

PEMBAHASAN verifikasi yang dilakukan oleh PT Pertamina menjadi bahan rekomendasi untuk persetujuan pendirian SPBU/SPPBE, dari persyaratan tersebut di atas salah satu syarat untuk mendapatkan rekomendasi pendirian SPBU/SPPBE adalah Foto Copy Ijin Gangguan (HO) hal ini berarti bahwa untuk pendirian SPBU/SPPBE dibutuhkan Izin UU Gangguan (H.O), Undang-Undang Staatblad No. 226/1926 Jo Instruksi Gubernur DKI No. 1161/2006 dan syarat untuk mendapatkan izin gangguan dalam Pasal 8 huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 27 Th 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah yang bunyinya diatur bahwa pendirian SPBU harus atas persetujuan masyarakat setempat. Dan dalam kasus ini dari beberapa kali pertemuan antara pihak warga dengan PT. X hasilnya adalah 70% warga sekitar menolak pembangunan SPBU PT. X di Jl. Bintaro Raya tersebut dan penolakan dilakukan warga baik secara lisan maupun tulisan ataupun melalui surat-surat yang dikirimkan kepada pihak PT. X diantaranya Surat bulan Februari 2010 dan 11 Oktober 2010 perihal Penolakan warga terhadap pembangunan SPBU, dan juga Surat Penolakan warga atas


rencana pembangunan SPBU X di Jl. Bintaro Raya yang ditujukan kepada Walikota Jakarta Selatan tertanggal 19 April 2010. Dalam kasus tersebut diatas jelas terlihat bahwa kelengkapan syarat administrasi pembangunan SPBU X

tidaklah lengkap hal ini dikarenakan tidak menyertakan izin

gangguan (HO), sedangkan izin gangguan (HO) merupakan salah satu syarat Administrasi yang harus dilengkapi untuk mendapatkan izin untuk pembangunan SPBU X. Selain Syarat-syarat yang telah disebutkan diatas terdapat syarat-syarat lainnya yang diatur dalam Undang-Undang lain yang mengatur agar tidak ada dampak negatif dari pembangunan SPBU. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tidak ada dampak negatif dari pembangunan SPBU diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, yaitu : 1. Undang-Undang Tata Ruang 2. Undang-Undang Lingkungan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4). 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Dalam pengajuan izin tempat usaha ini, maka aparat pemerintah yang mempunyai tugas memberikan atau menerbitkan izin dapat kiranya memperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan. Tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan bahwa negara juga juga memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor-sektor ekonomi yang memiliki dampak bagi kesejahteraan umum. Untuk itu maka diperlukan pengawasan dari Negara terhadap pembangunan agar sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah kebijaksanaan Pemerintah telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau belum ataupun untuk melihat apakah kebijaksanaan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah sesuai dengan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjalankan penyelenggaraan Otonomi daerah, maka Kepala Daerah diberikan wewenang untuk membuat pelaksanaan pembentukan peraturan daerah dengan


menetapkan Peraturan Daerah dengan persetujuan dari DPRD. Namun Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, namun Peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada kasus tersebut keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Propinsi DKI Jakarta sangat meresahkan warga, oleh sebab itu warga mengajukan gugatan ke PTUN dan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan karena obyek gugatan berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 9143/IMB/2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan SPBU PT. X, Peraturan yang dilanggar dengan adanya SK tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pasal 8 ayat (8) Permendagri No. 27 Th 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah, yang mensyaratkan bagi Tergugat untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis berkaitan dengan analisa obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi terhadap rencana pembangunan SPBU X. Dimana hingga saat ini pihak PT. X masih melakukan pembicaraan dengan warga berkaitan dengan pembangunan SPBU X dan belum ada kesepakatan diantara Para Penggugat dengan Tergugat bahkan secara tegas Para Penggugat menyatakan berulang kali penolakan sampai pada saat sekarang setidaknya saat gugatan ini diajukan. 2.

Peraturan DKI Jakarta No. 7 Th 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta, yaitu:Pasal 2 huruf b, Pasal 9 huruf a dan huruf b, pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43.

Maka sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan tersebut di atas, maka jelas pembangunan SPBU X di lokasi tempat tinggal Para Penggugat tidak memenuhi aspek: “(a) ketertiban umum, keserasian lingkungan keamanan jiwa manusia; (b) akan melanggar ketertiban umum atau merugikan kepentingan umum; (c) harus aman dari bahaya pencemaran lingkungan dan bahaya kebakaran; (d) keserasian lingkungan dan memudahkan upaya penanggulangan bahaya kebakaran (e) keamanan, kesehatan, keselamatan serta keserasian lingkungan; (f) memperhatikan keserasian, keselamatan dan keamanan lingkungan”. Oleh karena tidak terpenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan tersebut, hal ini memperlihatkan bahwa Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Propinsi DKI Jakarta tidak memperdulikan tidak adanya Izin Gangguan Lingkungan (HO) sebagai salah satu persyaratan


IMB SPBU X, yang memang tidak memenuhi unsur-unsur bagi terpenuhinya dikeluarkannya Izin Gangguan (HO), sehingga pihak PT. X (Tergugat Intervensi) tidak mengupayakannya. Berdasarkan hasil jejak pendapat secara tertulis yang dilakukan saat sosialisasi tanggal 24 Oktober 2009 yang hasilnya setidaknya ada 70% warga sekitar menolak pembangunan SPBU PT. X di Jl. Bintaro Raya tersebut hal ini dikarenakan akan terganggunya lingkungan jika didirikan SPBU, dalam kasus ini Tergugat tidak mengindahkan asas kepastian hukum dalam menerbitkan obyek gugatan. Tergugat tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis berkaitan dengan analisa obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi terhadap rencana pembangunan SPBU PT. X. Tergugat seharusnya melandaskan semua kebijakannya berdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan. Dalam jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mempersiapkan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pemerintah Kota Adm. Jak-Sel melalui suratnya No. 157/UJL-UPL/-1.774.151 tertanggal 6 Mei 2010. Pemkot Adm. Jak-Sel pada pokoknya menilai bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang dipaparkan dalam Dokumen UKL dan UPL tergolong kegiatan yang tidak berdampak penting dan/atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampaknya. Dan menambahkan pula, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan IMB sama sekali tidak mensyaratkan pemohon harus memperoleh persetujuan dari pihak-pihak lain yang bertempat tinggal di lokasi rencana pembangunan, apalagi tidak ada persyaratan bahwa pemohon harus memperoleh izin gangguan terlebih dahulu. Namun, yang patut diketahui dan sudah tidak harus diinformasikan lagi adalah bahwa lokasi tempat untuk mendirikan SPBU PT. X

sayangnya bertempat di

dekat pemukiman warga yaitu tempat tinggal para penggugat, dimana mereka sudah tinggal lebih lama dibandingkan Terguggat II Intervensi. Maka hal ini benar melanggar Peraturan DKI Jakarta No. 7 Th 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta, yaitu:Pasal 2 huruf b, Pasal 9 huruf a dan huruf b, pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43. Selain hal tersebut diatas Tergugat juga Kurang penilaian terhadap tertib administrasi hal ini terlihat karena Tergugat secara tidak tertib dan cermat menerbitkan obyek gugatan. Tergugat secara langsung mengabulkan permohonan PT. X dan memberikan obyek gugatan tanpa terlebih dahulu memeriksa dan menilai secara tehnis tentang adanya kemungkinan gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi terhadap rencana


pembangunan SPBU X . Tergugat tidak melakukan penilaian secara mendalam berkaitan dengan surat-surat keberatan Penggugat yang dilayangkan kepada PT. X. Dengan itu, maka berkaitan dengan negara/pemerintah tidak hanya sekedar bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (nachtwakerstaat) sebagaimana yang dianut oleh paham liberalismedengan tokohnya Kant, tetapi juga pandangan modern sesuai paham kesejahteraan (welfare State). Negara juga dibebani tugas dalam lapangan pengaturan dan pemeliharaan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 108/2007 Tanggal 09 Agustus 2007 yang memudahkan penerbitan IMB dan Izin operasional SPBU tanpa mengindahkan ketentuan tentang izin gangguan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ganguan dan Permendagri No. 27/2009 yang juga sebelumnya diatur dalam Pergub No. 95 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Maka sangatlah wajar, untuk mencegah akan gangguan keamanan ke depan jika didirikan SPBU PT. X pada Jl. Bintaro Raya dan menggugat SK pendirian tersebut di PTUN oleh para penggugat. Dalam kasus tersebut Tergugat juga Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Keputusan Tergugat diterbitkan secara sewengang-wenang sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Th 2004 jo Pasal 1angka 6 UndangUndang No. 28 Th 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme, terutama asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan Negara. Tergugat telah mengesampingkan AAUPB yang seharusnya menjadi pedoman bagi Tergugat dalam menjalankan jabatannya sebagai Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Prov. DKI Jakarta. Tergugat tidak pula melaksanakan asas kepatutan dan keadilan yang terkandung dalam AAUPB, karena mengeluarkan Keputusan a quo tanpa melihat fakta bahwa Para Penggugat telah menyatakan keberatan terhadap rencana pembangunan SPBU X di sekitar wilayah pemukiman Para Penggugat di Jl. Johari. Tergugat juga melanggar asas kecermatan yang terkandung dalam AAUPB, karena tidak memperhatikan kelengkapan syarat administrasi pembangunan SPBU X yang tidak menyertakan izin gangguan (HO). Karena menurut pendirian SPBU pada Pertamina, persyaratan untuk mendirikan SPBU adalah melampirkan foto copy ijin gangguan (HO) tersebut untuk mendapatkan izin pendirian. Berdasarkan kasus diatas oleh karena yang menjadi obyek sengketa adalah SK maka Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun


2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN SK yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan TUN, maka oleh sebab itu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Th 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Th. 1986 tentang PTUN. KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: a. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku b. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik Oleh karena kepentingan para Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya obyek perkara maka berdasarkan ketentuan tersebut kedudukan para Penggugat adalah telah benar untuk mengajukan gugatan ini. Kemudian, Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Propinsi DKI Jakarta No. 9143/IMB/2010 yang menjadi obyek sengketa bukan termasuk pada Keputusan TUN yang dikecualikan, yaitu yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 (Perubahan atas Undang-Undang PTUN), disebutkan: “Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan. d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana. e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia. g. Keputuan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Dengan demikian maka dalam kasus tersebut memang sudah menjadi kompetensi dari PTUN untuk menyelesaikan perkara tersebut.


KESIMPULAN 1.

Keberadaan SPBU didaerah pemukiman akan berdampak terhadap nilai jual tanah karena calon pembeli property atau tanah akan mempertimbangkan telah terjadinya pencemaran terhadap air, pencemaran tanah, pencemaran udara, serta kekhawatiran akan terjadinya ledakan atau kebakaran serta kemacetan. Sehingga akan berpengaruh kenyamanan dan keamanan

2.

Persyaratan Pendirian SPBU yang tidak berdampak negatif bagi Lingkungan adalah apabila pengelola SPBU tersebut sudah dapat menjamin bahwa kekhawatiran warga, serta pembangunan dan beroperasinya SPBU haruslah setelah sesuai dengan yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berada dilahan yang telah ditentukan bukan dilahan atau dekat dengan pemukiman Warga

3

Keputusan PTUN dapat mengawasi keberadaan dari SPBU, karena ini menjadi harapan tegaknya keadilan dan menjadi preseden baik untuk penegakan hukum di Indonesia, karena dalam Putusan PTUN No. 184/G/2010/PTUN-Jkt, tertib Administrasi tidak dilakukan oleh Dinas P2B DKI. Warga mempunyai hak untuk dapat hidup tenang dan damai serta terjaganya lingkungan yang harmonis.

5.2.

Saran

1.

Pemerintah Pusat hendaknya dapat membuat Undang Undang Gangguan Baru versi Indonesia, bukan lagi berdasarkan kepada Undang Undang Gangguan peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda (H/O) ataupun Izin Gangguan Daerah.

2.

Gubernur melalui aparatnya hendaknya selalu mengadakan pemeriksaan tertib administrasi. Sehingga kepastian hukum dapat dirasakan bukan hanya kepada dunia usaha, tetapi juga dapat dirasakan seluruh elemen masyarakat.

3.

Perangkat Administrasi di daerah hendaknya mengetahui tentang peraturan perundangundangan yang berlaku dan masih digunakan di Indonesia.

4.

Tata Ruang (RTRW) yang sudah di tetapkan Pemerintah daerah hendaknya diawasi dilapangan dengan memperhatikan tentang pelestarian lingkungan

5.

Izin Pembangunan dan pengoperasian SPBU hendaknya ditinjau ulang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pertamina, mengingat semakin banyaknya dibangun dan beroperasinya SPBU didaerah pemukiman.


DAFTAR REFERENSI Buku Atmosudirdjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. Gunadi, et,al., Perpajakan (Buku I), Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1997. Hamzah, A., PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN, Edisi Revisi, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1997. Handayaningrat, Soewarno, Administrasi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: Gunung Agung, 1983. Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Cet.12, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008. Harun Al-Rashid, Sekilas Tentang Jual Beli Tanah, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987. Huda, Ni’matul, Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: UII Press, 2007. Lombantoruan, Sophar, Ensiklopedia Perpajakan Indonesia, Jakarta: Erlangga, 1990. Mamudji, Sri, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Mustafa, Bachsan, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1979. Nugraha, Safri, et al., Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Pangestu, Mari dan Ira Setiati, Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia, Cet. 1, Jakarta: CSIS, 1997. Pane, Thorkis. Memahami Praktek Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2005 Prasojo, Eko, et al., Deregulasi Dan Debirokratisasi Perizinan Di Indonesia, Depok: Departemen Ilmu Administrasi fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007. Prawoto, Agus, Teori Dan Praktek Penilaian Properti, Edisi 1, Yogyakarta, 2003. Purbopranoto, Kuntjoro, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1981. Rahman, Abd.,et, al., Penilaian Harta Tanah, Malang: Kerjasama BPLK dan Universitas Mara (Malaysia), 1992.


Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010. Soemartono, R.M Gatot P, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 1991. Soeprapto,

Maria

Farida

Indrati,

Ilmu

Perundang-Undangan,

Dasar-Dasar

dan

Pembentukannya, Cet.6, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.3, Jakarta: Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 1990. Tjokroamidjojo, Bintoro, Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3ES, 1981. Todaro, Michael P., Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid 1, Cet. 1, Jakarta: Erlangga, 1994. W, Friedmann., The State and The Rule of Law in A Mixed Economy, Stevens and Sons, London, 1971, page 3 sebagaimana dikutip oleh Abrar Saleng dalam Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII, 2004. Winarsih, Atik Septi, dan Ratminto, Managemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual,

Penerapan

Citizen’s

Charter

dan

Standar

Pelayanan

Minimal,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Peraturan Perundang Undangan Indonesia, Undang Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 1999, LN No. 60 Tahun 1999, TLN No.3839 Indonesia, Undang Undang Minyak Dan Gas Bumi, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009 , LN. No.140 Tahun 2009, TLN. No. 5059 Indonesia, Undang Undang Penataan Ruang, UU No. 26 Tahun 2007, LN. No. 68 Tahun 2007, TLN No. 4725 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009 , LN. No.140 Tahun 2009, TLN. No. 5059 Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Pembukaan, Alenia ke-2 Indonesia, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun No.35 Tahun 2004, TLN. No. 4380


2004 , LN.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Keputusan Menteri tentang Energi dan Sumber Daya Mineral, KepMen No. 1454 K/30/MEM/2000, Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak dan Gas Bumi Lain-lain Data diambil dari Dinas Pertambangan DKI Jakarta. Wawancara dengan Edwin Zulkarnain, Staff marketing dan Perdagangan Indonesia, pada tanggal 23 April 2013 di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jl. Gatot Subroto Internet Adrian Sutawijaya, “Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang”, http://journal.uii.ac.id/index.php/JEP/article/view/625/551 , Diunduh 20 Juli 2013. Dita-Suara Pembaca, http://suarapembaca.detik.com/read/2011/07/04/103937/1673743/283/kebocoranpipa-bensin-spbu-lenteng-agung, diunduh 23 Mei 2013 Hermansyah

Weblog,

http://hermansah.wordpress.com/2008/09/23/spbu-investasi-yang-

menguntungkan, diunduh pada tanggal 23 Desember 2012 http://makassar.tribunnews.com/2011/08/10/bagaimana-syarat-perijinan-dirikan-spbu, diunduh pada tanggal 23 Desember 2012


Aswin Rizal Syahputra Meyrani Suryawan Harsanto Nursadi FAKULTAS HUKUM PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM

Recommend Documents