ASPEK KEPEGAWAIAN TUGAS BELAJAR PASCASARJANA
Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Tahun 2016
Dasar Hukum 1
2
3
Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar
Keputusan Menteri Pertama No. 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri
Permendiknas No. 48 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
PerPres No. 12 Tahun 1961
• Tugas belajar diberikan untuk menuntut ilmu, mendapat didikan atau latihan keahlian, baik didalam, maupun diluar negeri, dengan biaya Negara atau dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan International, atau sesuatu Badan Swasta Asing.
TUGAS BELAJAR TUGAS BELAJAR: 1. PENUGASAN YG DIBERIKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG 2.
UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI ATAU YG SETARA
3.
DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI
4.
BUKAN ATAS BIAYA SENDIRI
5.
MENINGGALKAN TUGAS SEHARI-HARI SBG PNS
Pejabat yang berwenang memberikan penugasan dan menetapkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
Pejabat yang berwenang: 1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti untuk gol ruang IV/e ke bawah 2. Kepala Biro Kepegawaian, untuk gol ruang IV/a ke bawah 3. Kepala Bagian pada Ropeg untuk gol ruang III/d ke bawah
Kepada siapa tugas belajar diberikan?
Perpres Nomor 12 Tahun 1961, pasal 2
Tugas belajar diberikan kepada pegawai Negeri, kepada anggota Angkatan Bersenjata, kepada pegawai perusahaan Negara atau kepada pegawai perusahaan Swasta dengan maksud menambah keahlian dalam penyelenggaraan usaha-usaha Pemerintah yang tertentu.
PERSYARATAN PENERBITAN SK TUGAS BELAJAR Menandatangani perjanjian tugas belajar Adanya jaminan pembiayaan tugas belajar Mendapat persetujuan dari Sekretariat Negara bagi yang akan tugas belajar ke luar negeri Mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai kesesuaian bidang studi yang akan ditempuh dengan tugas pekerjaannya sebagai PNS dan PNS dpk di lingkungan Kemristekdikti Sehat jasmani dan rohani Prestasi kerja PNS dalam 2 tahun terakhir minimal bernilai baik Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja Lulus seleksi/tes yang diwajibkan
PNS TIDAK MEMENUHI SYARAT UTK DIBERIKAN TUBEL APABILA :
Menjalani cuti diluartanggungan negara Melaksanakan tugas secara penuh di luar Kemristekdikti Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan Mengajukan banding ke BAPEK atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin Sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat Dalam proses perkara pidana, Sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai tugas belajar Sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan Pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian Pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya
Hak Pegawai Pelajar Hak pegawai pelajar adalah: memperoleh biaya tugas belajar; kenaikan pangkat; kenaikan gaji berkala; mendapat penilaian prestasi kerja; mendapat tunjangan belajar; memperoleh uang bantuan untuk keluarga masa tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
Kewajiban Pegawai Pelajar (1) Kewajiban Pegawai Pelajar adalah: 1) menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan sebelum menjalani tugas belajar kepada atasan; 2) melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar; 3) melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan instansi/unit kerja; 4) melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan instansi/unit kerja; 5) melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada pimpinan instansi/unit kerja; 6) melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan RI negara tempat belajar
Kewajiban Pegawai Pelajar 7) 8)
9)
10)
11)
Aktif bekerja kembali setelah berakhirnya masa tugas belajar; melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa tugas belajar; menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun pegawai pelajar; melaksanakan ikatan dinas/wajib kerja; membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila pegawai pelajar : a. membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya; b. membatalkan perjalanannya ke tempat belajar; c. tidak menyelesaikan tugas belajar (tidak lulus) dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya; d. tidak menyelesaikan wajib kerja/ikatan dinas;
Kewajiban Pegawai Pelajar
(2) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) k dilaksanakan selama 2n + 1 bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan 1n + 1 bagi pegawai pelajar di dalam negeri. (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.
PROSEDUR PEMBERIAN SK TUGAS BELAJAR ✔ Diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada Bagian Kepegawaian Kemristekdikti sebelum pelaksanaan tugas belajar. ✔ Usul dilampiri dengan kelengkapan: 1. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter 2. Kartu PNS/Kartu Elektronik PNS 3. SK CPNS dan SK PNS 4. SK Pangkat Terakhir 5. SK Jabatan terakhir (bagi PNS yang menduduki jabatan) 6. DP3/SKP dalam 2 tahun terakhir 7. KP 4 8. Akta Nikah (bagi yang sudah menikah) 9. Surat rekomendasi dari atasan langsung 10. Surat perjanjian tugas belajar 11. Surat jaminan pembiayaan 13. Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Setkab/Setneg (bagi yang tugas belajar ke luar negeri) 14. Surat rekomendasi kelulusan dari PT tempat pelaksanaan tugas belajar dan 15. Surat pernyataan yang disahkan oleh pimpinan.
PROSEDUR PEMBERIAN SK TUGAS BELAJAR
✔ Surat peryataan dimaksud pada angka 15 adalah tentang : 1. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara 2. tidak sedang mengajukan upaya hukum banding ke BAPEK 3. tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin sedang atau berat 4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat 5. tidak sedang dalam proses perkara pidana 6. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas 7. tidak sedang melaksanakan diklatpim 8. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaian 9. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahan
PEMBATALAN TUGAS BELAJAR 1. Terdapat bukti bahwa PNS pelajar tidak memenuhi syarat diberi tubel 2. PNS Pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat 3. Tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar meskipun sudah diberi peringatan 4. PNS pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri 5. PNS Pelajar bekerja di luar kegiatan tugas belajarnya
DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA: WAJIB MENGEMBALIKAN (KONTAN) BIAYA KE KAS NEGARA SEJUMLAH BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN SELAMA MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DITAMBAH 100%
PENANGGUHAN ATAS PEMBAYARAN YANG TELAH DITENTUKAN DIKENAKAN BUNGA SEBESAR 6% PERTAHUN
6. Setelah dievaluasi tidak mampu menyelesaikan program tubel yang diikuti 7. Tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal diluar kemampuannya 8. Tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Tim penguji kesehatan 9. Diangkat dalam jabatan struktural 10. Adanya Kepentingan dinas
WAJIB MELAKSANAKAN IKATAN DINAS KEPADA NEGARA SESUAI DENGAN KETENTUAN
PEMBATALAN TUGAS BELAJAR DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DALAM SUATU SURAT KEPUTUSAN MENDIKBUD BERDASARKAN USUL YANG DIAJUKAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA PNS YANG BERSANGKUTAN.
JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR 1. Program Diploma I
2 semester
2. Program Diploma II
4 semester
3. Program Diploma III
6 semester
4. Program Diploma IV atau Sarjana
8 semester
5. Program magister atau setara
4 semester
6. Program Doktor
6 semester
JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR DAPAT DIPERPANJANG APABILA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN STUDI BUKAN KARENA ATAS KELALAIAN PNS YANG BERSANGKUTAN
1. Verifikasi alasan keterlambatan
2. Klarifikasi alasan keterlambatan ke PT penyelenggara
3. Rekomendasi perpanjangan dari pimpinan unit kerja
4. Rekomendasi perpanjangan dari PT penyelenggara 5. Diusulkan kepada mendikbud 6 bulan sebelum berakhirnya masa tubel
PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR
1. Pemberian perpanjangan tidak mutlak, krn tergantung dari kebenaran hasil verifikasi dan klarifikasi alasan keterlambatan 2. Jangka waktu perpanjangan dapat diberikan kurang dari 1 tahun dan maksimal 1 tahun 3. PNS yang telah diberikan perpanjangan masa tubel dan tetap tidak berhasil menyelesaikan tubel, harus dipanggil pulang untuk proses pemberian sanksi administratif dan disiplin PNS
SUMBER BIAYA TUGAS BELAJAR 1. APBN 2. APBD 3. Bantuan Badan/yayasan/lembaga/ perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum 4. Bantuan negara sahabat 5. Bantuan badan-badan internasional 6. Bantuan swasta asing 7. Sumber lain yang sah
Bantuan negara sahabat/badan-badan internasional/swasta asing, dalam hal PNS dikenakan sanksi administratif berupa mengembalikan uang yang telah diberikan kepadanya, akan dihitung sebagai biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia
Khusus bagi PNS yang tugas belajar di luar negeri : 1. Gaji aktif sebagai PNS dibayarkan sampai dengan tanggal keberangkatan ke tempat tugas belajar 2. Bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan dibayarkan mulai tanggal keberangktan 3. Besarnya uang bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan adalah : a. 100% dari gaji bersih PNS ybs b. 50% dari gaji bersih bagi PNS pelajar bujangan (belum menikah) atau PNS pelajar yang sudah menikah tetapi tidak menjadi pencari nafkah buat keluarganya 4. Gaji aktif sebagai PNS dibayarkan lagi setelah selesai melaksanakan tugas belajar
PENYELENGGARA TUGAS BELAJAR PERGURUAN TINGGI DALAM NEGERI
PERGURUAN TINGGI DI LUAR NEGERI
1. PT yang diselenggarakan oleh pemerintah
PT negara asing/sahabat yang : 1. diakui oleh negara dimana PT tersebut berada, dan; 2. diakui oleh Pemerintah Indonesia (tercatat dalam database Ditjen Dikti)
2. PT Kedinasan 3. PT yang diselenggarakan oleh masyarakat minimal terakreditasi B (institusinya) dan program studinya minimal terakreditasi B
APABILA TERDAPAT PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS (PASAL 9 PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009), MAKA KEMENTERIAN TIDAK AKAN MEMPROSES PENERBITKAN SK TUGAS BELAJARNYA.
PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu : 1. Diberhentikan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional tertentu yang didudukinya 2. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatan fungsional tertentu yang diterimanya terhitung mulai bulan ke-tujuh dari bulan pelaksanaan tugas belajar Khusus bagi dosen yang melaksanakan tugas belajar: 1. Di samping penghentian pembayaran tunjangan jabatan fungsional dosen dan tunjangan tugas tambahan bagi yang menduduki jabatan pimpinan PT, juga dihentikan pembayaran tunjangan profesi dan/atau tunjangan kehormatan sebagai profesor 2. Tunjangan profesi dan/atau kehormatan dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan berikutnya dari bulan mulai dilaksanakannya tugas belajar. Tunjangan jabatan fungsional : Bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dibayarkan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar berdasarkan SK Pengaktifan Kembali Tunjangan Profesi dan/atau Kehormatan bagi Profesor: Dibayarkan kembali berdasarkan SK Pengaktifan Kembali ke dalam tugas-tugas jabatan akademik
Implikasi Pembebasan Sementara Dari Tugas-Tugas Jabatan Fungsional/Akademik □ Status jabatan fungsional menjadi non aktif □ Unsur-unsur kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional/akademik yang tetap dilakukan tidak dapat dihitung sebagai prestasi kerja dalam bentuk angka kredit, kecuali angka kredit untuk ijazah yang diperoleh setelah selesai tugas belajar. □ Selama dalam melaksanakan tugas belajar tidak dapat dilakukan kenaikan jabatan ke jenjang jabatan fungsional berikutnya atau menambah angka kredit dalam jabatan yang sama untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi, kecuali pejabat fungsional yang bersangkutan sebelum melaksanakan tugas belajar telah mengajukan usul penilaian angka kredit atas prestasi kerja yang diperoleh sebelum tugas belajar kepada pejabat yang berwenang tetapi penilaian atas usul tersebut (karena sesuatu hal) baru dapat dilakukan setelah dimulainya pelaksanaan tugas belajar.
□ Bagi pejabat fungsional sebelum tugas belajar telah ditetapkan angka kreditnya dan walaupun akibat penetapan tersebut PNS yang bersangkutan dapat dinaikan pangkat sesuai dengan angka kredit yang telah dimiliki, tetapi kenaikan pangkat tersebut tidak dapat dilakukan, kecuali kenaikan pangkat dalam masa tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PEMBERIAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR PNS DOSEN YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN , DIBERIKAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR (Keppres Nomor 57 Tahun 1986) Pemberian Tunjangan Tugas Belajar (TTB) tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menpan dan Tim Teknis Kepegawaian (BKN) Besarnya TTB yang diberikan sama dengan tunjangan jabatan dosen yang diterima sebelum melaksanakan tugas belajar Pembayaran TTB dilakukan mulai bulan ketujuh sejak dinyatakan melaksanakan tugas belajar berdasarkan Surat Keputusan Pemberian TTB dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Belajar dari Rektor Universitas/Institut Penyelenggara Tugas Belajar Mendikbud mengajukan usul permintaan persetujuan TTB kepada Menpan, dengan ketentuan bahwa usul tersebut sudah harus diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tugas belajar itu dimulai (SE BAKN Nomor 08/SE/1987)
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jangka waktu tugas belajar telah selesai Tidak lagi melaksanakan tugas belajar Tidak mampu mengikuti pendidikan untuk mencapai S2/S3 Dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 1966 Dijatuhi Hukuman disiplin tingkat sedang atau berat Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.
CATATAN : □ TTB bukanlah tunjangan jabatan fungsional dosen walaupun nominal yang diberikan sama jumlahnya dengan tunjangan jabatan terakhir yang dimiliki dosen sebelum tugas belajar □ Pemberian TTB tidak otomatis diberikan kepada PNS dosen yang tugas belajar tetapi harus berdasarkan Keputusan Mendikbud setelah mendapat persetujuan dari Menpan. □ Menpan berdasarkan pertimbangan teknis dari BKN dapat tidak menyetujui pemberian TTB yang diusulkan Mendikbud. Penolakan tersebut dapat disebabkan karena PT penyelenggara tidak memenuhi syarat atau pengajuan usul tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. □ Pimpinan unit kerja PNS dosen yang tugas belajar apabila setelah bulan ke tujuh dari pelaksanaan tugas belajar tetap membayarkan tunjangan jabatan fungsional dosen, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.
