PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL NOMOR HK.01.04/01.a-KA/1/2010 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BAKOSURTANAL Nomor: HK.01.04/35a-KA/VI/2005 telah ditetapkan Pedoman Tugas Belajar di lingkungan BAKOSURTANAL; b. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang di dalamnya memuat tentang program Penataan Sistem Manajemen SDM pada kegiatan mengembangkan Pola Pengembangan dan Pelatihan berdasarkan Kompetensi, serta seiring perkembangan permasalahan tentang pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAKOSURTANAL dan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Tugas Belajar yang ada di lingkungan BAKOSURTANAL; c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur kembali pedoman tugas belajar dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL); Mengingat
: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara RI Tahun 1961/234 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278); 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan...
Peraturan Kepala BAKOSURTANAL Nomor :HK.01.04/01.a-KA/1/2010
hal:1 dari 10
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi, dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2004; 4. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor OT.01.01/01-KA/I/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor OT.01.01/03-KA/I/ 2002; 5. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor OT.01.01/02-KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Geomatika; 6. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor OT.01.01/03-KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Survei dan Pemetaan; 7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepala adalah Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Republik Indonesia yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Kepala kepada PNS BAKOSURTANAL, untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan keahlian di bidang tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri atas biaya negara atau dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, 4. atau ... Peraturan Kepala BAKOSURTANAL Nomor :HK.01.04/01.a-KA/1/2010
hal:2 dari 10
4. atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri, dengan maksud untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dan/atau profesionalitas PNS yang bersangkutan dalam melaksanakan tugastugas Pemerintah yang dibebankan kepadanya. 5. Karyasiswa adalah PNS BAKOSURTANAL yang telah mendapatkan Surat Tugas Belajar. 6. Pendidikan adalah pendidikan akademis yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan jalur pendidikan sekolah dengan jenjang pendidikan tinggi. 7. Dokumen anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), atau dokumen anggaran BAKOSURTANAL lainnya yang disamakan. 8. Institusi adalah Instansi Pemerintah Dalam Negeri, Pemerintah Negara Asing, Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri atau Perguruan Tinggi. 9. Beasiswa dari institusi diluar BAKOSURTANAL adalah beasiswa yang pembiayaannya bersumber dari institusi diluar BAKOSURTANAL dan dalam hal ini dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. BAB II SUMBER PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR Pasal 2 Tugas Belajar berdasarkan sumber pembiayaan, meliputi : a. beasiswa dari BAKOSURTANAL; b. beasiswa dari institusi diluar BAKOSURTANAL; c. beasiswa gabungan dari institusi diluar BAKOSURTANAL dan dari BAKOSURTANAL. Pasal 3 (1) Beasiswa dari BAKOSURTANAL dialokasikan dalam dokumen anggaran BAKOSURTANAL menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2)
Beasiswa dari BAKOSURTANAL meliputi biaya: a. pendidikan; b. fasilitas penunjang pendidikan; c. hidup selama menunaikan tugas belajar; dan d. transportasi.
(3) Tatacara pembayaran beasiswa yang bersumber dari BAKOSURTANAL dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau menurut ketentuan dalam dokumen APBN BAKOSURTANAL.
Pasal 4 ... Peraturan Kepala BAKOSURTANAL Nomor :HK.01.04/01.a-KA/1/2010
hal:3 dari 10
Pasal 4 Beasiswa dari institusi diluar BAKOSURTANAL uraian, rincian, dan tata cara pembiayaan berdasarkan ketentuan institusi pihak-pihak pemberi beasiswa. Pasal 5 Beasiswa gabungan dari institusi diluar BAKOSURTANAL dan dari BAKOSURTANAL uraian, rincian, dan tata cara pembiayaan berdasarkan ketentuan institusi pihak-pihak pemberi beasiswa.
BAB III PERSYARATAN DAN KETENTUAN Pasal 6 (1) PNS BAKOSURTANAL yang akan diusulkan untuk memperoleh tugas belajar dengan beasiswa dari BAKOSURTANAL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menduduki jabatan fungsional tertentu; b. berusia paling tinggi : 1. 40 tahun, untuk pendidikan program magister;dan 2. 45 tahun, untuk pendidikan program doktor; c. mempunyai masa kerja di BAKOSURTANAL paling singkat 2 (dua) tahun sejak pengangkatan CPNS; d. setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter/instansi kesehatan pemerintah/swasta yang direkomendasikan; f.
tidak sedang lainnya;dan
dicalonkan
atau
mengikuti
program
pendidikan
g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin.
(2) Bagi PNS BAKOSURTANAL yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat dicalonkan kembali pada jenjang berikutnya setelah menyelesaikan tugas belajar dan kembali ke BAKOSURTANAL. Pasal 7... Peraturan Kepala BAKOSURTANAL Nomor :HK.01.04/01.a-KA/1/2010
hal:4 dari 10
Pasal 7 (1) PNS BAKOSURTANAL yang diusulkan untuk memperoleh tugas belajar dengan beasiswa dari institusi diluar BAKOSURTANAL harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan lulus dalam seleksi yang dilakukan oleh institusi pemberi beasiswa. (2) Selain persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan tambahan seperti tersebut di bawah ini: a. menyerahkan surat keterangan dari pemberi beasiswa yang menerangkan jumlah dan jangka waktu pemberian beasiswa;dan b. menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut biaya apapun dari BAKOSURTANAL. Pasal 8 PNS BAKOSURTANAL yang diusulkan untuk memperoleh tugas belajar dengan beasiswa dari gabungan institusi diluar BAKOSURTANAL dan dari BAKOSURTANAL harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta lulus dalam seleksi yang dilakukan oleh institusi pemberi beasiswa. BAB IV PROSEDUR PENGUSULAN TUGAS BELAJAR Pasal 9 Prosedur pengusulan Tugas BAKOSURTANAL adalah :
Belajar
dengan
beasiswa
dari
a. Pejabat struktural eselon II menyampaikan surat pengusulan untuk memperoleh tugas belajar bagi PNS di lingkungan kerjanya dan mendapatkan persetujuan dari pejabat eselon I secara hirarkhi; b. Surat pengusulan untuk memperoleh tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada eselon II (dua) yang membidangi urusan kepegawaian dengan tembusan kepada Kepala dan Sekretaris Utama;dan c. Setiap Surat pengusulan untuk memperoleh tugas belajar harus selaras antara latar belakang pendidikan PNS calon yang diusulkan dengan bidang keahlian yang ingin dikembangkan, atau keselarasan antara bidang keahlian yang akan dikembangkan dengan tugas jabatan PNS yang bersangkutan. Pasal 10 Prosedur pengusulan memperoleh Tugas Belajar dengan beasiswa dari institusi diluar BAKOSURTANAL adalah: a. Pejabat … Peraturan Kepala BAKOSURTANAL Nomor :HK.01.04/01.a-KA/1/2010
hal:5 dari 10
a. Pejabat struktural eselon II menyampaikan surat pengusulan untuk memperoleh tugas belajar bagi PNS di lingkungan kerjanya dan mendapatkan persetujuan dari pejabat eselon I secara hirarkhi; b. Setiap pejabat eselon II dalam mengusulkan PNS untuk mengikuti seleksi tugas belajar harus memperhatikan : 1.
keselarasan antara latar belakang pendidikan PNS yang diusulkan dengan bidang keahlian yang ingin dikembangkan, atau keselarasan antara bidang keahlian yang akan dikembangkan dengan tugas jabatan PNS yang bersangkutan;dan
2. aturan-aturan yang berlaku bagi PNS yang ingin memperoleh Tugas Belajar dan persyaratan pemberi beasiswa. Pasal 11 Tugas Belajar dengan beasiswa gabungan dari institusi diluar BAKOSURTANAL dan dari BAKOSURTANAL diperoleh melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. BAB V SELEKSI DAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR Pasal 12 (1)
Seleksi calon peserta tugas belajar dengan beasiswa BAKOSURTANAL harus melalui tahap-tahap sebagai berikut : a. seleksi administratif; b. tes potensi akademik; c. tes kemampuan bahasa asing; dan d. wawancara dan presentasi proposal thesis/tugas akhir.
dari
(2)
Seleksi calon peserta tugas belajar dengan beasiswa dari BAKOSURTANAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi BAKOSURTANAL yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
(3)
Seleksi calon peserta tugas belajar dengan beasiswa dari institusi diluar BAKOSURTANAL, dilaksanakan oleh pemberi beasiswa.
(4)
Seleksi calon peserta tugas belajar dengan beasiswa gabungan dari institusi diluar BAKOSURTANAL dan dari BAKOSURTANAL, dilaksanakan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 13
(1) Jangka waktu tugas belajar adalah sebagai berikut : a. 2 (dua) tahun untuk jenjang Magister; dan b. 3 (tiga) tahun untuk jenjang Doktor. (2) Jangka ... Peraturan Kepala BAKOSURTANAL Nomor :HK.01.04/01.a-KA/1/2010
hal:6 dari 10
(2) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, paling lama : a. 1 tahun untuk jenjang Magister; dan b. 2 tahun untuk jenjang Doktor. BAB VI SURAT DAN PERJANJIAN TUGAS BELAJAR Pasal 14 PNS BAKOSURTANAL yang lulus seleksi untuk memperoleh tugas belajar dengan beasiswa akan diberikan Surat Tugas Belajar yang diterbitkan oleh : a. Kepala untuk pendidikan akademis program doktor (S3); dan b. Sekretaris Utama untuk pendidikan akademis program Magister (S2). Pasal 15 (1)
PNS BAKOSURTANAL yang telah mendapatkan Surat Tugas Belajar atau Karyasiswa wajib menandatangani perjanjian tugas belajar untuk mengikuti pendidikan dengan ketentuan yang berlaku.
(2)
Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. para pihak; b. jangka waktu perjanjian; c. hak dan kewajiban selama dan pasca tugas belajar; d. pembiayaan; dan e. ketentuan lain yang dianggap perlu.
(3)
Karyasiswa diberhentikan dari jabatan struktural dan/atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KEWAJIBAN DAN IKATAN DINAS KARYASISWA Pasal 16
(1)
Karyasiswa wajib melaksanakan tugas belajar pada bidang studi sebagaimana ditetapkan pada surat penugasan.
(2)
Selama masa tugas belajar Karyasiswa wajib menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti pendidikan dan penuh tanggungjawab yang penilaiannya didasarkan pada laporan/evaluasi yang berasal dari penyelenggara pendidikan.
(3)
Selama menjalani tugas belajar, Karyasiswa: a. wajib menyerahkan laporan berkala tentang kemajuan tugas belajarnya kepada pimpinan BAKOSURTANAL; dan
b. dilarang ... Peraturan Kepala BAKOSURTANAL Nomor :HK.01.04/01.a-KA/1/2010
hal:7 dari 10
b. dilarang bekerja pada pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas. (4)
Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1), (2) dan (3) Karyasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi penghentian tugas belajar. Pasal 17
Karyasiswa setelah berhasil menyelesaikan tugas belajar wajib: a. melaporkan diri kepada atasan langsung dan mulai aktif bekerja kembali selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhir jangka waktu tugas belajar; b. membuat laporan akhir tugas belajar secara tertulis selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tugas belajar kepada pemberi Tugas Belajar dengan tembusan kepada eselon II yang membidangi kepegawaian;dan c. melakukan presentasi untuk program pendidikan S2 dan S3. Pasal 18 (1)
Karyasiswa setelah berhasil menyelesaikan tugas belajar dengan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b dan c, wajib menjalani ikatan dinas (wajib kerja) di BAKOSURTANAL atau instansi pemerintah yang ditetapkan.
(2)
Jangka waktu ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. 1 (satu) kali masa tugas belajar yang telah dijalani bagi Karya Siswa dalam negeri;dan b. 2 (dua) kali masa tugas belajar yang telah dijalani bagi Karya Siswa luar negeri ditambah satu tahun.
BAB VIII PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR DAN SANKSI GANTI RUGI Pasal 19 Pemberian tugas belajar dalam dan luar negeri dapat dihentikan apabila: a. karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan bidang studi yang telah ditentukan setelah habis jangka waktu tugas belajar dan telah diperpanjang atas persetujuan pimpinan selama jangka waktu yang ditentukan; b. sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar yang dinyatakan oleh dokter yang berwenang; c. selama mengikuti program pendidikan melakukan pelanggaran disiplin;dan
d. dengan ... Peraturan Kepala BAKOSURTANAL Nomor :HK.01.04/01.a-KA/1/2010
hal:8 dari 10
d. dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana kriminal atau ada alasan lain yang dapat dikenakan sanksi menurut peraturan yang berlaku. Pasal 20 (1)
Karyasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a s/d c dikenai sanksi membayar ganti rugi dalam hal: a. tidak dapat menjalani kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan b. membatalkan keberangkatan untuk tugas belajar tanpa alasan yang dapat diterima.
(2)
Sanksi ganti rugi berupa pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh negara/ pemerintah Republik Indonesia c.q. BAKOSURTANAL bagi kepentingan tugas belajar, ditambah denda sebesar 100% (seratus persen) biaya dimaksud.
(3)
Biaya dari institusi diluar BAKOSURTANAL dalam hal ini dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
(4)
Disamping sanksi membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karyasiswa dimaksud dapat pula dikenai hukuman/ hukuman disiplin PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian yang berlaku.
(5)
Surat keputusan tentang besaran kewajiban mengembalikan ganti rugi biaya tugas belajar berikut dendanya serta penjatuhan hukuman/ hukuman disiplin lainnya ditetapkan oleh Kepala. Pasal 21
Dalam hal terjadi kondisi dimana seorang PNS telah menjalani sebagian masa ikatan dinas dan kemudian PNS yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan menjalani kewajiban ikatan dinas karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka jumlah ganti rugi yang harus dibayar PNS yang bersangkutan diperhitungkan dengan bagian masa ikatan dinas yang telah dijalaninya. Pasal 22 Uang penerimaan akibat penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah penerimaan negara, dan harus disetor seluruhnya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui prosedur dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX ...
Peraturan Kepala BAKOSURTANAL Nomor :HK.01.04/01.a-KA/1/2010
hal:9 dari 10
BAB IX ATURAN PERALIHAN Pasal 23 (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Tetap Tugas Belajar.
BAB X PENUTUP Pasal 24 (1) Pada saat berlakunya peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional ini, maka Keputusan Kepala BAKOSURTANAL tentang Pedoman Tugas Belajar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 4 Januari 2010 Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
RUDOLF W. MATINDAS NIP. 19500822 197903 1 002
Peraturan Kepala BAKOSURTANAL Nomor :HK.01.04/01.a-KA/1/2010
hal:10 dari 10
