ASPEK KEADILAN SOSIAL & PAJAK RS NON-PROFIT Studi Banding Indonesia & Australia
Pendahuluan • UU RS no. 44 tahun 2009, pasal 30 (h): “Setiap RS memiliki hak mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan” • Ini merupakan “darah-baru” bagi RS Publik dan RS Pendidikan, khususnya RS swasta notfor-profit:
• Karena UU ini: – Pengakuan dan penghargaan pemerintah, khususnya terhadap RS not-for-profit atas peran selama ini, dan sekaligus menjadi mitra potensial di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. – Misi yang diemban RS not-for-profit, dan dilaksanakan secara bersamaan: • Menyediakan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu seperti RS lain • Menjangkau masyarakat yang miskin, terpencil dan tersisih misi sosial (historis)
• Dahulu ketika para pendiri (misionaris), persoalan layanan RS tidak terlalu mengganggu: tenaga, alat-kesehatan, dan operasional dapat ditanggulangi. • Dewasa ini tidak demikian, para pendiri (misionaris) tidak ada. RS not-for-profit mandiri. Disamping itu tantangan pelayanan kesehatan juga semakin berkembang.
• Upaya perubahan dan perbaikan terus dilaksanakan: manajemen, peralatan, ketenagaan, dll. agar tetap bertahan, dan jika mungkin berkembang. • Pertanyaan mendasar bagi RS not-for-profit terhadap situasi demikian, paling tidak di Indonesia: Apakah masih ada “keunikan” RS notfor-profit ini dengan RS pada umumnya. Sementara citra yang melekat: “pelayanan”, yang diartikan murah, bahkan kalau bisa gratis.
RS Not-For-Profit ? • Badan hukum yang jelas: yayasan dan perkumpulan, dan eksplisit menyatakan misi lembaga tidak mendapatkan keuntungan. Kalau pun ada, yang disebut SHU, digunakan untuk peningkatan usaha lembaga; bukan kepada dibagi (saham) • Memiliki tata kelola yang tertulis • Membantu masyarakat miskin dan Melaksanakan pelayanan kesehatan atau membantu masyarakat di remote area • Contoh RS Keagamaan dan humanitarian
Keadilan Sosial ? • Kebijakan dan pengaturan yang spesifik sesuai dengan fungsi dan misi yang dilakukan suatu badan RS RS swasta (“for-profit) Vs RS swasta (“not-for-profit”), RS pemerintah, dll. • Setiap elemen bangsa memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk mendapatkan hak dasar di bidang kesehatan
Pembiayaan kesehatan: Australia • Total health expenditure: – Australia: AUD$ 4.100, 8,8% of GDP – Indonesia: US$ 39, 2,5% GDP
• Govt share: Australia (68%), Indonesia (51%) • Out of pocket share: Australia (17%), Indonesia (35%)
NFP SECTOR IN AUSTRALIA & KEY ASPECTS OF REGULATORY CONTEXT Tuesday 4 May 2010
Summary of Federal Tax Concession for NFP hospitals a)
Income Tax Exemptions A status that makes a NFP organisation not to pay income tax
b)
Deductible Gift Recipient (DGR) Certain organisations are entitled to receive income tax deductible gifts and tax deductible contributions. They are called deductible gift recipients (DGRs).
c)
Fringe Benefits Tax (FBT) Exemptions FBT exemption is an exemption from paying FBT for benefits it provides to its employees
State Tax Matters (using Victoria as an example) d)
Payroll Tax Exemptions Payroll tax is a tax on the wages paid by employers – these are usually exempt
e)
Stamp Duty Exemptions Stamp duty is a tax on certain transactions including motor vehicle registrations and transfers, insurance policies, leases, mortgages, hire purchase agreements and transfers of property (such as businesses, real estate and certain shares) There are specific exemptions for complying NFPs)
f)
Land Tax Exemptions Land tax is an annual tax levied on the owners of land in Victoria 9
Indikator RS Not Profit dapat Insentif: • Badan hukum yang jelas: yayasan dan perkumpulan, dan eksplisti menyatakan untuk mendapatkan keuntungan • Tata Kelola yang jelas: good governance, trasparance, dan accountable • Melaksanakan pelayanan kesehatan atau membantu masyarakat di remote area • Melaksanakan penelitian dan seminar atau pelatihan • Memberi beasiswa: tenaga kesehatan • Subsidi atau bebas pajak alat kesehatan • Yang menyumbang dapat keringanan pajak Disepakati dalam agreement (perencanaan) sejak awal, bila mendapatkan insentif tersebut.
RS Not-for-profit ke depan • Insentif pajak, walaupun memberi darah baru, tetapi tidak menyelesaikan segala-galanya keuangan RS. • RS Not-for-Profit harus mengembangkan upaya penggalangan dana publik: strategi dan kapasitas lembaga dan SDM • Publik yang menyumbang harus mendapatkan kompensasi (insentif) dari pemerintah. • Perbaikan terus-menerus tata kelola.
Insentif pajak apa saja? • Badan • Obat • Import alat kesehatan
Penutup • Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Pemerintah • Diharapkan para stakeholder RS (asosiasi dan PT) diajak “menyusun” atau memberi masukan terhadap PP UU No 44 • Pengaturan peran pusat, provinsi dan kabupaten/kota terhadap insentif tersebut. ***
