KEADILAN SOSIAL BAGI “SEBAGIAN “ RAKYAT INDONESIA Dosen : Tahajudin S, Drs
Disusun Oleh : Nama NIM Kelompok Program Studi Jurusan
: : : : :
Ilham Prasetyo Mulyadi 4780 C S1 Teknik Informatika
SEKOLAH TINGGI TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
KEADILAN SOSIAL BAGI “SEBAGIAN “ RAKYAT INDONESIA
ABSTRAK
Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seseorang bertindak adil apabila orang memberikan sesutau orang lain sesuai dengan haknya, misalnya seseorang berhak memperoleh X sedangkan ia menerima X, maka perbuatan itu adil. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Dinamis dalam arti diupayakan lebih tinggi dan lebih baik. Hal ini berarti meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik.
Dari pemberitaan media cetak maupun media elektronik sangat banyak kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas. Penerapan rasa keadilan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat khususnya pada hukum yang berlaku sehingga apakah rasa keadilan yang terdapat pada sila ke 5 masih pantas di terapkan di negara Indonesia.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Hukum adalah suatu kekuatan yang bertujuan untuk mengatur suatu wilayah , dan sebagai ketegasan dalam menegakkan keadilan. Setiap orang yang melanggar hukum akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku. Sebagaimana bunyi sila ke-5 dari pancasila “Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia” , bahwa sistem penegakan hukum yang sangat adil tanpa memandang siapapun yang telah melanggarnya adalah suatu yang sangat diinginkan dalam suatu wilayah dan tentu saja di Indonesia ini. Hukum-hukum ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum di Indonesia. Setiap warga negara memiliki kekuatan hukum yang sama dalam peradilan, dan memiliki hak untuk menuntut keadilan. Tetapi menurut saya, sangat disayangkan bahwa dalam negara Indonesia ini yang merupakan negara hukum ini, Sila ke-5 dari Pancasila justru belum diterapkan dalam kehidupan di Indonesia. Jelas sekali terlihat bahwa keadilan di Indonesia belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hukum seringkali tidak dilaksanakan dengan baik apabila suatu pelanggaran hukum dilakukan oleh suatu individu yang memiliki kekuatan dan kekuasaan besar. Bagi masyarakat biasa hukum akan dilakukan secara tegas dan benar, dan melalui proses yang jelas dan cepat, namun apabila pelanggaran hukum telah menyentuh kepada mereka yang justru merupakan pemegang kendali atau memiliki kekuasaan dari hukum itu sendiri, maka akan jelas terlihat bahwa hukum akan melewati proses yang rumit dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama atau tidak sesuai dengan hukuman yang seharusnya diberikan. Ini merupakan bukti kekuatan dan ketegasan hukum menjadi hilang setelah uang dan kekuasaan menjadi pelindung bagi mereka yang memilikinya.
B. Rumusan Masalah Menurut uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini telah dirumuskan beberapa masalah yang akan dicari jawabannya secara ilmiyah. Berikut beberapa permasalahan yang di angkat dalam penulisan ini : 1. Bagaimana menurut pancasila sila ke-5 tentang hak-hak asasi manusia ? 2. Bagaimana bisa pancasila sebagai paradigma hukum ? 3. Apa saja nilai dasar pancasila sila ke-5
C. Pendekatan Yuridis Meskipun nama Pancasila tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu secara jelas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila.
Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur serta menyelenggarakan pemerintahan negara. Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai sifat imperatif/ memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk-taat kepada Pancasila. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara, ia harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
Dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menjelaskan UUD 1945 dan penjabarannya melalui peraturan-peraturan lain di bawahnya, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara.
Demikianlah tinjauan yuridis secara singkat yang memberikan pengertian bahwa Pancasila yang resmi/ sah adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam
alinea
keempat
Pembukaan
UUD
1945.
Pelaksanaan
dan
pengamanannya sebagai dasar negara bersifat imperatif/ memaksa, karena pelanggaran terhadapnya dapat dikenai tindakan berdasarkan hukum positif yang berlaku.
D. Pembahasan 1.
Menurut sila : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan umum
bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sila Keadilan sosial mengandung konsekuensi bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil tampa ada perkecualian baik dimata hukum maupun di pemerintah.
Dengan demikian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didalamnya terkandung hak-hak warga negara untuk hidup secara layak, hak atas pekerjaan, hak yang menjamin kesehatan, dan lain-lain.
Dengan memperhatikan konsep hak-hak asasi manusia baik dalam pancasila maupun dalam UUD 1945, maka dapatlah kita simpulkan bahwa hak-hak asasi tersebut dalam pelaksanaannya didalam Negara Hukum Indonesia tidak dapat dituntut secara mutlak; karena bila demikian berarti juga akan melanggar hak-hak asasi orang lain.
Pancasila dan UUD 1945 menggariskan bahwa setiap hak asasi bergandengan dengan kewajiban asasi dan tanggung jawab. Oleh karena itu pelaksanaan hak-hak asasi manusia harus dalam rangka pelaksanaan hak-hak seta kewajiban warga negara.
Sesuai dengan prinsip hukuman yang kita anut, maka untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 diperlukan Undang Undang dengan maksud agar mempunyai kekuatan yuridis. UUD 1945 telah memberi isyarat tentang hal ini. Pasal-
pasal tentang hak-hak asasi dalam UUD 1945 mengisyaratkandiatur dengan Undang-Undang. 2.
Bagaimana bisa pancasila sebgai paradigma hukum Pembangunan hukum bukan hanya memperhatikan nilai-nilai filosofis,
asas
yang
terkandung
dalam
konsep
negara
hukum,
tetapi
juga
mempertimbangkan realitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Sistem hukum menurut wawasan Pancasila merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan dan karena itu berkaitan secara timbal balik, melalui berbagai pengaruh dan interaksinya dengan sitem-sistem lainnya. Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan ketentuan mendasar, yakni : (1) Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya, (2) Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan, (3) Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa, (4) Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan
Melalui hukum manusia hendak mencapai ketertiban umum dan keadilan. Meski harus disadari bahwa ketertiban umum dan keadilan yang hendak dicapai melalu hukum itu hanya bisa dicapai dan dipertahankan secara dinamis melalui penyelenggaraan hukum dalam suatu proses sosial yang sendirinya adalah fenomena dinamis.
Negara hanya dapat disebut negara hukum apabila hukuman yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Artinya, hukuman sendiri secara moral harus dapat dipertanggung jawabkan. Dan itu berarti bahwa hukuman harus sesuai dengan paham keadilan masyarakat dan menjamin hak-hak asasi manusia. (Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena duberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan bersarakan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusa).
3.
Nilai dasar sila ke-5 Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia
Indonesia
menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan
keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).
Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilandalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Konsekuensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah meliputi: 1.
Keadilan Distributif Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana halhal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan tidak sama. Keadilan distributif sendiri yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam
bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasrkan atas hak dan kewajiban. 2.
Keadilan Legal (Keadilan Bertaat) Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan subtansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjadi kesatuannya. Dalam masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan untuk yang lainnya disebut keadilan legal.
3.
Keadilan Komulatif Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan ini merupakan asan pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrem menjadikan ketidak adilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.
Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan bersama).
E. Kesimpulan Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Republik Indonesia secara resmi tercantum di dalam alenia ke-empat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nilai nilai keadilan atau nilai yang tertuang dalam sila ke-5 mempunyai Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama antara lain keadilan distributif, keadilan legal, keadilan komulatif. Kelain itu pancasila mempunyai beberapa
kelebihan dan kelemahan. Kelebihan kelebihan
tersebup terletak pada tujuan pada sila ke-5, sedangkan kelemahannya terletak pada pelaksanaan yang belum maksimal.
F. Saran Seharusnya pemerintah melaksanakan apa yang menjadi tujuan sila ke-5. Seperti pada bidang ekonomi, hukum dll. Dalam pendidikan perlu adanya di tanamkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia agar anak- anak bangsa Indonesia memiliki kompetensi yang mumpuni ketika terjun di kehidupan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Sastrapratedja. 2001. Pancasila sebagai visi dan Referensi Kritik Sosial, Yogyakarta : Penerbit Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Sri-Edi Swasono. 1997. “Pembangunan Berwawasan Sejarah” dalam Pemikliran Pembangunan Bung Hatta. Jakarta : LP3ES. Roeslan Abdulgani. 2000. “”Pergulatan Mewujudkan Paham Kebangsaan Memasuki Masa Depan”, dalam Hendro Sumartono, Rekonstruksi Sejarah dan Kebangsaan Indonesia, Penerbit Universitas Negeri Jember.
