Asas dan Dasar Hukum Kepailitan Dr. Freddy Harris Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Sumber Hukum Kepailitan di Indonesia
BW secara umum Khususnya pasal 1131, 1132, 1133 dan 1134
HIR (Peraturan Acara Perdata)
Undang undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU 2
Pengaturan Kepailitan dalam UU Perseroan Terbatas
Direksi perseroan terbatas hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan (niaga) agar perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan RUPS (pasal 90 ayat 1)
Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perusahaan Debitor tidaj cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng (pasal 90 ayat 2)
Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena keslahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng. (Pasal 90 ayat 3)
3
Asas UTAMA Undang Undang Kepailitan
Cepat Proses Kepailitan lebih sering digunakan oleh pelaku usaha, sehingga memerlukan keputusan yang cepat
Adil Melindungi kreditor dan debitor yang beritikad baik serta pihak ketiga yang tergantung dengan usaha debitor
Terbuka Keadaan insolven suatu badan usaha harus diketahui oleh masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan efek yang negatif dikemudian hari, dan mencegah debitor yang beritikad buruk untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan cara menipu
Efektif Keputusan Pengadilan harus dapat dieksekusi dengan cepat, baik keputusan penolakan permohonan pailit, keputusan pailit, keputusan perdamian, maupun keputusan PKPU 4
Asas Undang Undang Kepailitan
Mendorong investor untuk ber-investasi
Memberikan perlindungan yang seimbang antara Debitor dengan Kreditor
Pernyataan pailit ‘seharusnya’ berdasarkan persetujuan para Kreditor mayoritas
Permohonan pailit hanya dapat diajukan terhadap Debitor yang insolven
Mengakui hak hak separatis dari Kreditor pemegang jaminan
5
Asas Undang Undang Kepailitan
Pernyataan pailit harus diputus dalam waktu yang tidak berlarut larut
Pengurus perusahaan yang pailit harus bertanggung jawab kecuali dapat membuktikan tidak bersalah
Memungkinkan utang Debitor diupayakan direstrukturisasi sebelum diajukan permohonan pailit
Kriminalisasi terhadap kecurang Debitor
6
Tujuan Hukum Kepailitan (1)
Memberikan forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang Debitor yang tidak cukp nilainya
Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitor di antara para Kreditornya sesuai dengan asas Pari
passu
Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor
Melindungi Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka
7
Tujuan Hukum Kepailitan (2)
Memberikan kesempatan kepada Debitor dan para Kreditor untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang Debitor
Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi
Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang (US) 8
Fungsi Undang Undang Kepailitan (1)
BW : Mengatur tingkat prioritas dan urutan masing masing piutang para Kreditor.
Mengatur tatacara agar seorang Debitor dapat dinyatakan pailit
Mengatur tatacara menentukan kebenaran mengenai adanya suatu piutang seorang Kreditor.
Mengatur tentang sahnya piutang atau tagihan.
Mengatur mengenai jumlah yang pasti dari dari piutang
9
Fungsi Undang Undang Kepailitan (2)
Mengatur tata cara melakukan pencocokan atau verifikasi piutang piutang para Kreditor
Mengatur bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan Debitor untuk pelunasan piutang masing masing Kreditor berdasarkan urutan tingkat prioritasnya
Untuk eksekusi sita umum oleh pengadilan terhadap harta Debitor sebelum pembagian hasil penjualan.
Mengatur upaya perdamaian yang ditempuh oleh Debitor dengan para Kreditor, sebelum pernyataan pailit dan sesudah pernyataan pailit 10
Perlindungan kepentingan kepailitan perseroan
Kepentingan perseroan
Kepentingan pemegang saham minoritas
Kepentingan karyawan perseroan
Kepentingan persaingan usaha yang sehat
Kepentingan masyarakat 11
Kepentingan masyarakat
Pajak yang dibayar Debitor oleh negara
Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari Debitor
Masyarakat yang memasok barang dan jasa ke pada Debitor
Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa (konsumen atau pedagang)
Kepailitan Bank
Nasabah penyimpan dana Nasabah yang memperoleh kredit
12
