ASAS-ASAS HUKUM DAGANG

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

ASAS-ASAS HUKUM DAGANG Adrianus Eryan – FHUI 2013 Jessica Maureen – FHUI 2013

Materi UTS 13 Februari 2015 Bacaan Utama: Pengantar Hukum Dagang – Agus Sardjono UU: KUHD, KUHPerdata, UU Perseroan Terbatas, UU Wajib Daftar Perusahaan, UU Dokumen Perusahaan Pasal 1 KUHD Selama BW tidak ada penyimpangan khusus terhadap KUHD, maka BW juga tetap berlaku terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam KUHD Kehadiran Tugas UTS UAS

15% 20% 25% 40%

Syarat sahnya suatu perjanjian? BW 1320-1337 Mengapa tidak hanya 1320? Karena 1321 dst masih mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan judul sub-babnya (Syarat Terjadinya Suatu Perjanjian yang Sah) Jawaban benar di ujian nilainya 3 Dasar hukumnya tepat nilainya 2 Argumen/Reasoning nilainya 5 20 Februari 2015 LEGAL REQUIREMENTS OF BUSINESS CONTRACT (baca halaman 13-18 Pengantar Hukum Dagang)  Syarat Subjektif (yang pertama dipahami orangnya dulu) o Orang/perusahaan yang melakukan perjanjian itu punya kemampuan tidak? (contractual capacity)1  Apakah seseorang secara mental memahami apa yang dilakukannya?  Kewenangan menurut ketentuan UU  Berdasarkan usia sudah dewasa menurut hukum, mengacu pada BW o Kehendak bebas untuk bersetuju  Orang yang setuju harusnya benar-benar secara mental dia setuju, karena kehendak bebas dirinya sendiri2  Tidak ada kekhilafan pada diri subjek, baik menyangkut pelaku maupun objek yang diperjanjian  Tidak ada paksaan kepada subjek untuk membuat persetujuan  Tidak ada penipuan dalam membuat persetujuan  Syarat Objektif (ada sesuatu yang menjadi objek perjanjian) o Objek perdagangan adalah kebendaan3 yang dapat diperdagangkan dengan bebas4  Sesuatu yang tidak bertentangan dengan UU  Tidak melanggar kesusilaan  Tidak melanggar ketertiban umum o Dapat ditentukan5 1 2 3 4 5

“BW 1320 mengatur pertama “sepakat” bagaimana kita bisa sepakat kalau belum tahu orangnya cakap dulu?” – Prof. Agus “Basicnya bukan kata sepakatnya, tapi free will untuk membuat suatu perjanjian” – Prof. Agus Benda ada yang berwujud (barang), ada yang tidak berwujud (hak) Narkotika, senjata api, dapat diperdagangkan tapi tidak secara bebas. Industri Farmasi bikin obat anestesi bisa beli narkotika Beli mobil, jelas spesifikasinya. Beli kain, jelas ukuran, bahannya, dsb. Jasa juga dapat ditentukan, pertanggungan (asuransi), brokering (pialang saham)

© ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | ASAS-ASAS HUKUM DAGANG

1


 Yang dapat ditentukan itu adalah legal goods and services “Jangan sampai ada yang mengatakan lagi bahwa syarat sahnya perjanjian hany ada 4 “ – Prof. Agus Sardjono Pada dasarnya setiap perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif >> tidak sah, dapat dibatalkan (vernietigbaar) Namun jika para pihak happy-happy aja maka perjanjian itu dapat tetap dilanjutkan – Prof. Agus Jika syarat objektifnya yang tidak terpenuh >> batal demi hukum, null and void, langsung tidak berlaku lagi UU Perkawinan mengatur usia kedewasaan untuk menikah UU Pemilu mengatur usia kedewasaan untuk memilih BW mengatur usia kedewasaan untuk melakukan hubungan perdata, tapi bisa juga sudah 21 tahun belum memahami secara mental. Lalu bagaimana dengan seseorang yang secara mental tidak berkapasitas tapi juga tidak berada di bawah pengampuan? Problem yang paling penting bukan berada di bawah pengampuan atau tidak, tapi contractual capacitynya. Itulah gunanya perbandingan – Prof. Agus Khilaf terhadap subjek – kasus arsitek Khilaf terhadap objek – kasus beli lukisan, ternyata lukisannya KW Hukum Asuransi, dalam penyusunan premi, orang yang tidak memberikan informasi dengan lengkap dapat dikatakan tidak memiliki itikad baik – Prof. Agus Harta waris yang belum dibagi tidak dapat diperdagangkan seenaknya – Prof. Agus BASIC PRINCIPLES OF BUSINESS CONTRACT Baca halaman 10-12 Pengantar Hukum Dagang Prinsip Konsensual Prinsip yang menyatakan bahwa business contract tidak harus dibuat dalam bentuk tertentu (formal)6. Asalkan sudah memenuhi semua syarat perjanjian, maka kontrak itu sudah mengikat (mempunyai akibat hukum), kecuali UU mengharuskan bentuk tertentu (formal) Dalam prinsip konsensual hal-hal yang tidak diperjanjikan dianggap sudah saling diketahui oleh semua pihak Kapan perjanjian lahir? Setelah terpenuhinya 11 syarat sahnya perjanjian, tidak sekedar setelah ada kata sepakat Contoh perjanjian yang harus formal - Perjanjian perdamaian - Perjanjian mendirikan PT - Surat berharga Contoh perjanjian yang konsensual - Naik taksi (tidak perlu diatur kecepatannya berapa, lewat rute mana, otomatis tahu kecuali memang dimintakan sebelumnya lewat jalan x, jangan terlalu ngebut, dsb) Prinsip Kebebasan Berkontrak Prinsip yang menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian (business contract) para pihak bebas mengatur hal-hal yang akan mereka perjanjikan sepanjang tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum’ 27 Februari 2015 6

Lawan dari prinsip konsensual adalah formal


2


BADAN USAHA, BADAN HUKUM, DAN PERKEMBANGANNYA Yayasan, Perkumpulan, Badan Layanan Umum Yayasan bukan entitas bisnis/pelaku usaha/bukan badan usaha Badan Usaha >> Perubahan dari kata dagang, yang setelah Pasal 2-5 KUHD kata tersebut dihapuskan karena terlalu sempit subjek dan objek dagang, dll Badan Usaha vs Badan Hukum Enterprise, Business Organization, Firm, itu semua badan usaha Mengapa Pasal 2-5 dicabut? - Ada transaksi pada benda tidak bergerak (sebelum perubahan ini, banyak orang melakukan usaha dibidang konstruksi atau pertambangann, tapi tidak termasuk dalam pengertian menjalankan usaha perniagaan) - Transaksi dagang tidak selalu terjadi antar sesama pedagang - Penerapan hukum dagang ketika terjadi dispute Diintrodusir istrilah “menjalankan usaha” Dalam memori van toehlichting-nya minister van justitie Suatu kegiatan/perbuatan dianggap sebagai menjalankan usaha, apabila - Dilakukan terus menerus - Dalam kedudukan tertentu (orang yang melaksanakan kegiatan terus-menerus itu sebagai profesinya) - Terang-terangan (perbuatan itu sah, resmi, legal) - Bertujuan menghasilkan keuntungan7 - Wajib melaksanakan pencatatan/pembukuan (dari sini kelihatan tujuannya tercapai/tidak) Apakah setiap perbuatan selalu memenuhi 4 unsur diatas? Persekutuan Perdata >> kalau ada kantor law firm luar masuk ke Indonesia (MEA) bentuknya LLP (Limited Liability Partnership), bisa digolongkan sebagai perusahaan Pokoknya kalau yang beginian pasti ada urusan pajaknya BADAN USAHA Setiap organisasi atau kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan baik bergerak dalam bidang jasa maupun produksi Perusahaan Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah NKRI dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (UU No.3 Tahun 1983 – WDP) Perusahaan yang dimaksud adalah apapun bentuk perusahaan, legal formnya, mau perseorangan, persekutuan, Perseroan Terbatas, dsb Perusahaan Setiap bentuk usaha yang melakuka kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atua laba, baik diselenggarakan oleh orang perorangan maupun BADAN USAHA yang berbentuk BADAN HUKUM maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI (UU No.8 Tahun 1997 – Dokumen Perusahaan) Kalau non-profit jangan pakai kata perusahaan Anda umur berapa? 19 tahun? Sudah subjek hukum belum? Tergantung perbuatannya dulu - Memilih dan dipilih dalam pemilu, sudah karena UU-nya mengatur 17 tahun - Perdata, sudah karena UU-nya mengatur 18 tahun Subjek hukum yang punya hak dan kewajiban contohnya bagaimana? 7

“Ketika keuntungan yang dimaksud adalah menerima gaji, maka itu berarti bukan perusahaan” – Yetty KD


3


- Jual Beli, saya ingin beli buku - Kewajiban, bayar buku - Hak, mendapatkan buku setelah membayar Pembatalan adalan tindakan hukum untuk menganulir karena ada pihak yang dirugikan BADAN HUKUM - A body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents - An entity, such as a corporation, created by law and given certain legal rights and duties of a human being Aburizal Bakrie bukan pemilik Lapindo Pemilik Lapindo ya Lapindo itu sendiri Aburizal Bakrie adalah pemegang saham Lapindo, karena perusahaan/korporasi adalah persekutuan modal, meskipun punya 90% saham, ia tetap bukan pemilik Lapindo Badan/Organisasi/Lembaga >> ada tujuan - Ideal o L.E. (yayasan, perkumpulan) o Non L.E. (perkumpulan) - Ekonomi o L.E. (PT, koperasi) o Non L.E. (perusahaan perseorangan, persekutuan, firma, CV) YAYASAN (STICHTING) Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.16 Tahun 2001) Prinsip Dasar - Memiliki 3 organ, pendiri, pengawas, dan pengurus - Organ yayasan tidak boleh digaji atau mendapatkan keuntungan lain dari yayasan Yayasan tidak dibebani dengan pajak Yayasan dapat mejalankan perusahaan (Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 7 KUHD) - Mendirikan “perusahaan” - Penyertaan modal maksimal 25% dari seluurh nilai kekayaan yayasan Pasal 3 ayat (1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengna cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha Pasal 7 Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan (1) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagia bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan (2) PERKUMPULAN (VERINIGING) Dasar Hukum - Bab IX Pasal 1653 sampai Pasal 1665 BW - Staatsblad 1870-64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) - Staatsblad 1939-570 jo 717 tentang Perkumpulan Indonesia (Indlandsche Vereeniging) Ketiga peraturan di atas tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan perkumpulan, hanya mengakui adanya perkumpulan yang berbadan hukum Perum = Pemerintah, tidak menerbitkan saham


4


BADAN LAYANAN UMUM Pasal 1 ayat (1) PP No.23 Tahun 2005 Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dallam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas Pasal 9 ayat (1) PP No.74 Tahun 2012 Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan Keuntungan seandainya suatu Perguruan Tinggi menjadi badan hukum, penemuan-penemuan dipakai atas nama Perguruan Tinggi tsb. Tapi apakah semua Perguruan Tinggi harus menjadi badan hukum? Tentu saja tidak, sesuai kemampuan UI menjadi Badan Hukum Milik Negara dengan PP. Implikasinya ketika ada pegawai masuk di tahun 2000 (awal mula berubah) maka tidak menjadi PNS, tapi menjadi pegawai UI. Ketika UI dari PT-BHMN menjadi PT-BH yang ditakutkan adalah privatisasi, biaya kuliah menjadi mahal. Justru dalam hal ini negara tidak boleh melepas perannya, bagaimana? Melalui wali amanat. KOPERASI Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandasakan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas Kekeluargaan (UU No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi) UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sudah di JR ke MK dan akhirnya DICABUT Bunga Tulip di Belanda dibuat dengan prinisp Koperasi Legal form yang menjadi preferensi masyarakat Indonesia 1. Perusahaan Perseorangan 2. CV 3. PT UU No.17 Tahun 2000 Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi: - Perseroan terbatas - Perseroan komanditer - Perseroan lainnya - Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dalam nama dan dalam bentuk apapun - Firma - Kongsi - Koperasi - Dana penisun - Persekutuan - Perkumpulan - Yayasan - Organisasi massa - Organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis - Lembaga - Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana Status badan hukum diberikan oleh Negara. Sekedar memiliki Akta Notaris bukan merupakan alas hak untuk menjadikan suatu badan sebagai badan hukum Badan Usaha  Bukan Badan Hukum o Perusahaan perseorangan © ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | ASAS-ASAS HUKUM DAGANG

5


o Perusahaan persekutuan (partnership) >> PP, FA, CV Badan Hukum o Perseroan Terbatas o Koperasi Common Law hanya mengenal Firma (FA), tidak mengenal bentuk partnership yang lain 

13 Maret 2015 HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN PERSEKUTUAN - Hubungan Hukum Intern - Hubungan Hukum Esktern Ketika membicarakan persekutuan, harus ada 2 sifat hubungan hukum dalam draftnya. Bicara hubungan hukum bicara tentang hak dan kewajiban. Persekutuan pasti ada 2 orang atau lebih, sebelum ada dispute harus jelas hak dan kewajibannya. Persekutuan dimiliki oleh setiap sekutu yang memiliki hak yang sama Persekutuan basicnya perjanjian, jika tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan maka bisa digugat wanprestasi Di hukum Indonesia persekutuan tidak sekedar persekutuan perdata tapi juga firma. Pasal 16 KUHD, Firma adalah persekutuan perdata. Untuk memahami firma dengan baik harus mengerti dulu persekutuan perdata dengan baik HUBUNGAN HUKUM INTERN 1. Cara mendirikan, karena memang urusan internal yang mau bikin (Pasal 1625 BW) 2. Inbreng 3. Pengurusan, siapa yang berhak mengurus (Pasal 1636-1638 BW) 4. Pembagian Laba Rugi, jika tidak diatur maka disesuaikan dengan proporsionalitas modal yang dimasukkan (Pasal 1633 BW) 5. Pembubaran, alasan pembubaran atau berakhirnya persekutuan (Pasal 1646-1652 BW) Pasal 1625 BW, refer Pasal 14918 BW, Penanggungan bukan asuransi tapi menjamin barang. Kalau terjadi apaapa dengan barangnya siapa yang nanggung? Pasal 1631 BW 1628-1630 Kewajiban para sekutu untuk mendahulukan kewajiban persekutuan, misal dalam hal utang yang dimiliki persekutuan dan piutang yang dimiliki sekutu Kewenangan Kalau drafting yang smart, harus ada ketentuan tentang perubahan. Caranya untuk mengubah? Tulis pengubahan tentang kesepakatan dilakukan dengan cara apa blabla Sekarang boleh memilih mendirikan perjanjian persekutuan saja, ada ketentuan minimum ada ketentuan maksimum, kalau ada semua disitu ya biar itu saja yang berlaku, nggak usah bikin AD/ART Pasal 1637 BW, jika tidak ditentukan pembagian kerjanya dan selama tidak dilarang, bebas siapa yang mengurus ini siapa yang mengurus itu, misal hari ini A ngurus SDM, B ngurus keuangan, besoknya A ngurus keuangan, B ngurus SDM Pasal 1638 BW, jika sudah ditentukan pembagian kerjanya, ya harus nurut dengan itu. A ngurus SDM saja, B ngurus keuangan saja, dst Pasal 1639 BW Pasall 1641 BW, boleh nerima teman tanpa persetujuan sekutu lain, tapi jika mau menerima sekutu baru harus dengan persetujuan seluruh sekutu-sekutu lama. Bagian dari teman yang baru bergabung diambil dari hak sekutu yang menerima

8

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, harus menjamin 2 hal. Pertama, barang yang dia serahkan sebagai inbreng benar-benar miliknya (aman dan tentram). Kedua, tidak ada cacat pada benda yang menimbulkan alasan untuk pembatalan


6


Inbreng lebih besar bukan berarti lebih berhak didalam persekutuan saat menentukan sesuatu BW ada ketentuan mandatory dan ada non-mandatory rules HUBUNGAN HUKUM EKSTERN Tanggung jawab bersama = joint liability - Secara sama rata - Secara proporsinya POIN RISET 1. Cara membuktikan kehendak bebas? – Riyo Alat bukti perdata ada berapa? 5. Soal terbukti atau tidak urusan nanti di persidangan o Tulisan o Pengakuan o Sangkaan UU o Saksi o Sumpah 2. Sejauh mana kekhilafan dapat membatalkan suatu perjanjian? – Awdy Semua syarat subjektif kalau tidak dipenuhi pada hakekatnya semua perjanjian itu tidak sah. Ada suatu kondisi dimana suatu perjanjian itu sebetulnya tidak sah. Selama kedua pihaknya tidak ada masalah ya silakan lanjut, tapi kalau ada pihak yang bermasalah, dapat dibatalkan. Jika tidak memenuhi syarat dari awal ya batal demi hukum 3. Objek perdagangan ada yang dapat diperdagangkan dengan bebas, lalu perusahaan farmasi bagaimana bisa mendapatkan bahan baku? – Randy HAN, ada lembaga perizinannya. Narkotika tidak boleh diperdagangkan, tapi kalau mendapat izin berarti boleh dong? Nah proses supaya mendapat izin itulah dinilai apakah memang digunakan untuk farmasi 4. Prinsip konsesual menyatakan bahwa perjanjian mengikat saat terjadi kata sepakat? Benar atau salah? Seandainya kita pakai 1320 syaratnya ada 4, kalau sudah sepakat (saja) apakah sudah bisa dikatakan perjanjian tersebut sah? 5. Kalau mau mendirikan yayasan butuh operation cost, gaji, dsb. Duitnya dari mana? Pemikirannya dibalik, seharusnya saat mendirikan yayasan tidak lagi memikirkan operation cost dll nya karena sudah ada sumber pendanaannya sendiri. Itulah kenapa mendirikan yayasan ketika sudah makmur saja 6. Lembaga Bantuan Hukum maksudnya apa? 7. Apa itu kongsi? 2 orang berkumpul bersama, partnership, bermitra, bersekutu, merupakan istilah yang dipakai pada zaman Hindia Belanda, biasanya didirikan oleh keturunan tionghoa di Indonesia 8. Legal form MLM? Tata cara distribusi marketingnya. Kalau memasarkan produk untuk mencari untung ya berarti badan usaha 9. Inbreng? 10. Ketentuan pengurus pihak ketiga?

Materi UAS 24 April 2015 PEDAGANG PERANTARA Dalam dunia modern hampir tidak terjadi pertemuan langsung antara penjual dan pembeli Basis utama pedagang perantara adalah penyuruhan Contoh: saat gesek kartu debet pun terjadi penyuruhan. Anda menyuruh bank anda untuk memindah bukukan uang yang ada untuk membayar barang yang dibeli.


7


KASUS POSISI A di Jakarta ingin mengirim barang ke C di Makassar A pergi ke B suatu perusahaan yang bidang kegiatannya pengiriman barang A menyuruh B untuk mengirimkan barangnya dari Jakarta ke Makassar B tidak memiliki alat angkut sendiri B pergi ke D suatu perusahaan pengangkutan B menyuruh D mengirim barang ke C di Makassar C disuruh ambil langsung atau D mengantar barangnya ke C Sampai di Makassar barangnya tidak sesuai dengan kondisi semula (cacat, rusak) PERTANYAAN 1. Perjanjian apa saja yang terjadi antara A-B-C-D? A = penjual B = ekspeditur (Pasal 86 KUHD) C = pembeli D = pengangkut A >> C Perjanjian Jual Beli A >> B Perjanjian Pengiriman Barang (Pemberian Kuasa) >> pakainya KUHD karena disebutnya Pengiriman Barang B >> D Perjanjian Pengangkutan (Pasal 90 KUHD) Surat Muatan 2. Adakah hubungan hukum antara A dengan D? Dasar hukumnya apa? A >> B >> D Pasal 1803 ayat (2) dan 1807 BW Apakah A memberi kuasa ke D? Sebelum menjawab secara lengkap harus tahu dulu perjanjian antara A dan B Kalau Pemberian Kuasa >> ada hubungan hukum karena B mengatasnamakan A saat mengirim barang melalui D Kalau Pengiriman Barang >> bisa saja tidak ada hubungan hukum karena B mengatasnamakan dirinya sendiri saat mengirim barang melalui D Contohnya JNE, posisinya sebagai pengirim, tidak punya kapal, pesawat, dll tapi barangnya tetap sampai 3. Apa saja hak dan kewajiban yang timbul dalam Perjanjian Pengiriman Barang. Jelaskan hak siapa dan kewajiban siapa A (pembeli) - Wajib memberikan upah atas pengiriman barang B (ekspeditur) - Wajib membuat catatan-catatan dalam register harian tentang sifat dan jumlah barang, dan bila diminta juga tentang nilainya (Pasal 86 KUHD) - Wajib menjamin pengiriman barang secara rapi dan secepatnya (Pasal 87 KUHD) - Wajib menanggung kerusakan dan kehilangan barang (Pasal 88 KUHD) - Wajib menanggung ekspeditur perantara yang digunakannya (Pasal 89 KUHD) Kenapa catatan penting? Kewajiban semua perusahaan sesuai kebutuhan (Pasal 1131 BW, Pasal 8 UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Pasal 66 KUHD) Makelar selain serah-terima barang juga mencatat adanya penerimaan kuasa. Ada catatan tentang perusahaannya sendiri dan ada tindakan-tindakan yang dilakukan Hubungan hukum antar si pengirim dan pengangkut adalah hubungan hukum pengangkutan saja


8


Ekspeditur bisa berposisi sebagai makelar9 atau sebagai komisioner10 TIKI, JNE, tidak menyebutkan siapa-siapa saja pemberi kuasa yang mengirim barang saat berhubungan dengan PELNI, Garuda Indonesia, dsb. 4. Jika si pengirim barang mengatasnamakan dirinya sendiri, lalu sampai di Makassar barangnya rusak, siapa yang bertanggung jawab? Tergantung barangnya rusak di siapa Kalau dari awal si A ke B barangnya masih bagus, seharusnya tercatat di register B sifat barangnya dsb. Masih bagus (tanggung jawabnya ada di B) Tetapi kalau posisi si B makelar, tanggung jawabnya ada di A (Pasal 1801 BW) Siapa yang harus bertanggung jawab? >> Tergantung hubungan yang terjadi Jika perjanjian jual beli A – C dengan jelas menyatakan segala kerusakan barang ditanggung si A, maka si C hanya dapat meminta pertanggung jawaban kepada A Prakteknya sulit terutama dalam perjanjian internasional (ada klausula tertentu nantinya tentang siapa yang menanggung resiko suatu barang) Misal FOP yang tanggung jawab si C, maka C dapat minta ke A untuk mengatur packaging, transportnya dsb. Maka yang bertanggung jawab bisa pengirimnya, bisa pengangkutnya Bisa jadi ketika B – D diperjanjikan segala resiko ditanggung B (atau D) tergantung proses handelingnya sangat menentukan siapa yang mendapat beban tanggung jawab, apakah pengirim atau pengangkut Siapa yang ngirim? A atau B? A hanya menyuruh B (Perjanjian Penyuruhan, isinya melakukan urusan tertentu, urusannya mengirim barang) B pun belum tentu pengirim, karena bisa saja tidak memiliki moda pengangkutan, maka berhubungan dengan D (Perjanjian Pengangkutan). Dalam Perjanjian Pengankutan ada hak-kewajiban yang muncul, tergantung lihat dulu hak-kewajiban pengirim dan pengangkut. Termasuk hak-kewajiban si penerima barang C terhadap B atau D Pelajari hubungan-hubungan ini, buatlah matriks, sebutkan pasalnya lengkap dengan kewajiban dan hak masing-masing pihak LATIHAN SOAL Jumat, 8 Mei 2015 - A seorang pedagang mebel di Jakarta membeli kayu eboni 10m3 dari B di Makassar - A di Jakarta punya account di bank Mandiri - B di Makassar punya account di bank BCA - Dalam jual beli tersebut disepakati harga 100 juta dibayar lunas dalam jangka waktu 6 bulan dengan ketentuan A boleh mengganti jangka waktu 6 bulan itu dengan menerbitkan surat sanggup untuk membayar dalam jangka waktu 6 bulan dengan bunga 3% setiap bulan (6 bulan total bunga 18%) - Pengiriman kayu dilakukan oleh B dengan menunjuk EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) C di Makassar - C menunjuk perusahaan pengangkutan kargo D dengan ketentuan bahwa pengangkutan dilakukan selama paling lama 2 minggu sampai di tangan A di Jakarta - Seluruh biaya transportasi dimasukkan sebagai harga dari jual beli yang diperjanjikan antara A dan B (harga 100 juta sudah termasuk ongkos kirim) PERTANYAAN 1. Ada berapa macam perjanjian disitu? Perjanjiannya apa saja? Lalu apa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak? Jelaskan A – B Perjanjian Jual Beli, A = Pembeli, B = Penjual 9 10

Mengatasnamakan si pemberi kuasa Mengatasnamakan dirinya sendiri


9


A

A B

B

B–C B C B B C C

berkewajiban membayar seluruh biaya yang sudah termasuk harga barang ditambah ongkos kirim dan apabila tidak sanggup bayar tunai maka dapat menerbitkan surat sanggup hutang dengan jangka waktu 6 bulan dan bunga 3% setiap bulannya berhak mendapatkan barang yang dibelinya yaitu kayu eboni 10m3 dengan selamat sampai Jakarta berkewajiban untuk menyerahkan barang ke A, namun karena tidak mungkin menyerahkan sendiri maka timbul kewajiban untuk mengirim barang ke A melalui penyuruhan untuk mengirim. Keselamatan barang dari tempat B ke tempat A ditanggung sepenuhnya oleh B. Karena tidak bisa mengirim sendiri maka harus melalui perantara. B mengadakan hubungan hukum dengan pengirim barang yaitu C (lihat bawah) berhak mendapatkan uang hasil penjualan dari A sebesar 100 juta atau apabila A apabila tidak sanggup bayar tunai maka dapat menerbitkan surat sanggup hutang dengan jangka waktu 6 bulan dan bunga 3% setiap bulannya Perjanjian Pengiriman Barang yang punya barang yang ngirim barang berkewajiban membayar ongkos kirim EMKL C, memberitahukan mengenai pengiriman barang melalui C kepada A berhak berkewajiban mengirim barang ke A, catatan pembukuan internal yang berlaku adalah yang berisi tentang pengiriman barangnya berhak

C–D C C D

Perjanjian Pengangkutan (kedudukannya pengirim barang) berkewajiban berhak mendapatkan nomor resi (kedudukannya pengangkut barang) berkewajiban menanggung keselamatan barang yang diangkutnya selama berada dalam kekuasaannya, melakukan register barang-barang, mengangkut barang sampai ke tempat tujuan. Kewajiban D terhadap A adalah menyerahkan barang D berhak mendapatkan pembayaran Kalau butuh handeling tertentu maka butuh diperjanjikan kalau rusak dsb siapa yang menanggung (biasanya asuransi/mengalihkan resiko) sehingga resiko tetap ada di B dan C Resiko barang yang dikirim oleh C melalui D ditanggung berdasarkan perjanjiannya, apakah dibebankan kepada pengirim atau kepada pengangkut RISET >> beneficiaries (penerima barang) Terhadap C – D maka pemilik barang adalah B Terhadap D – A maka pemilik barang adalah A D ini sebenarnya menyerahkan barang on behalf si B tetapi pedagang perantara juga dapat mengatasnamakan dirinya sendiri, B juga bisa mengatasnamakan A Melihat klausula bahwa ongkos kirim termasuk dalam harga barang yang disepakati, maka yang wajib mengirim barang adalah B Jika A memilih surat sanggup, maka A – B ada perjanjian jual beli yang disebutkan pembayaran dilakukan dengan surat berharga, berarti ada Perjanjian Surat Berharga juga didalamnya 2. Siapa yang bayar pengiriman barang di kasus ini? Apakah A? Adakah hubungan hukum antara A – D? Kalau di tengah jalan kapalnya rusak/tenggelam, siapa yang bertanggung jawab? Ya D lah yang bertanggung jawab, terhadap C tentunya yang dengan dia mengadakan perjanjian pengangkutan. Urutannya bergantung pada hubungan hukum yang terjadi pada setiap peristiwa  RANGKUMAN PEDAGANG PERANTARA - AGEN DAN DISTRIBUTOR © ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | ASAS-ASAS HUKUM DAGANG

10


Istilah yang digunakan terkait dengan pedagang perantara adalah: lastgeving yang kadang diterjemahkan secara berganti-ganti dengan penyuruhan, pemberian kuasa, atau keagenan. Ketiganya merujuk pada lastgeving atau agency. Untuk istilah pemberi kuasa sering digunakan istilah principal, sedangkan untuk penerima kuasa sering digunakan istilah agent.11 Definisi:  Black’s Law Dictionary A fiduciary relationship created by express or implied contract or by law, in which one party (the agent) may act on behalf of another party (the principal) and bind that other party by words or actions”.12  Departemen Perdagangan RI Perjanjian keagenan adalah perjanjian antara principal dan agen dimana principal memberikan amanat kepada agen untuk dan atas nama principal menjualkan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal”.13 Landasan utama dari kegiatan pedagang perantara adalah kontrak (perjanjian), khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan. Hukum Perdata mengenalnya sebagai lembaga lastgeving. Subekti menerjemahkan lastgeving dengan istilah penyuruhan atau pemberian kuasa.14 Pengertian penyuruhan atau yang lebih banyak dikenal sebagai pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dari pengertian ini dapat ditarik unsur-unsur pemberian kuasa, yaitu15:  Pemberian kuasa adalah persetujuan (kontrak)  Isi persetujuan itu adalah penyuruhan atau pemberian kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan  Pihak yang disuruh akan melakukan pekerjaannya atas nama yang menyuruh. Pedagang perantara (keagenan, agency) yang diatur di dalam KUHD antara lain: - Bursa dagang - Makelar - Kasir - Komisioner - Ekspeditur - Pengangkut Di samping KUHD terhadap bursa dagang, kasir, makelar, dan komisioner juga berlaku UU No. 8 Tahun 995, UU No. 32 Tahun 1997, dan UU No. 10 Tahun 1998. Sedangkan pedagang perantara yang tidak diatur secara khusus di dalam KUHD antara lain agen, distributor, dan yang sejenisnya.16 Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 terdapat beberapa istilah yang merujuk pada praktik-praktik perdagangan, khususnya terkait dengan agen dan distributor. Beberapa istilah tersebut adalah:17 a. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya b. Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai c. Agen tunggal 11 12 13 14 15 16 17

Agus R. Sardjono, et.al, Pengantar Hukum Dagang, cet. 2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persadar, 2014), hlm. 109 Bryan A. Garner, ed., Black’s Law Dictionary, 9th Ed. (St. Paul: Thomson Reuters, 2009), hlm. 70 Agus R. Sardjono, et.al, Op. cit., hlm. 109 Ibid., hlm. 108 Ibid. Ibid., hlm. 111 Ibid., hlm. 118


11


d. Distributor tunggal e. Sub Agen f. Sub Distributor (dst… baca sendiri di buku Prof. Agus) Asal kata distributor >> distribute, to divide among several or many thing.18 Proses pembagiannya disebut distribution19 atau distribusi Orang yang membagi disebut distributor.20 Namun demikian pengertian distributor secara global hampir tidak bisa dibedakan dengan pengertian agen atau agent, yang bahkan di Indonesia pun dijadikan satu dalam keputusan Menteri Teknis.21 Distributor bertindak untuk dan atas nama sendiri, antara lain membeli dari produsen dan menjualnya kembali untuk kepentingan sendiri. Produsen tidak selalu mengetahui siapa pembeli/konsumen distributornya. Oleh karena itu distributor bertanggung jawab atas pembayaran harga barang untuk kepentingannya sendiri pula. 22

Kedudukan distributor dengan pengusaha adalah sejajar. Hubungan hukum umumnya bersifat tetap, karena terikat perjanjian yang telah dibuat diantara mereka. Perjanjian tersebut pada asasnya adalah perjanjian pemberian kuasa biasa yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak.23 Agen maupun distributor adalah bagian dari pedagang perantara yang tunduk pada ketentuan tentang perjanjian penyuruhan (lastgeving)24 Perjanjian Penyuruhan (Lastgeving) diatur pada Pasal 1792-1819 BW

Prinsipal

Pihak Ketiga

Agen

Prinsipal

Pihak Ketiga

Distributor

Agus R. Sardjono, et.al, Pengantar Hukum Dagang, cet. 2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 119 DASAR HUKUM Ketentuan hukum yang utama yang menjadi sumber hukum perjanjian antara prinsipal dan agen tentu saja adalah perjanjian di antara kedua belah pihak25. Namun secara garis besar Buku Ketiga KUHPerdata memberikan pengaturan yang bersifat pelengkap (aanvulend recht) bagi hubungan keduanya26.27 Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dasar hukum mengenai hubungan principal-agent/distributor adalah: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Webster Ninth New Collegiate Dictionary, 9th Ed. (Massachusetts: Marriam Webster Inc. Publisher, 1983), hlm. 368 Webster Ninth New Collegiate Dictionary, Op. cit., hlm. 368 Ibid. Jamhur, et.al., Text Book Hukum Organisasi Perusahaan, (tanpa tempat dan tahun), hlm. 31 Ibid. Ibid., hlm. 33 Agus Sardjono, et.al., Op. cit., hlm. 119 Ibid. Ibid. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Agus Sardjono, Buku Ketiga KUHPerdata menggunakan sistem terbuka, karena ia bersifat melengkapi (aanvulend) aturan tentang perjanjian yang dibuat para pihak. Sistem ini ditegaskan di dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (Sardjono, et.al, 2014: 119)


12


a. Pasal 1320-1337 BW mengenai syarat sahnya suatu perjanjian b. Pasal 1792-1819 BW mengenai Perjanjian Penyuruhan (lastgeving) atau Pemberian Kuasa SURAT BERHARGA Dalam dunia bisnis jarang terjadi pembayaran dilakukan dengan tunai. Kalau bayar pakai kartu debet sebenarnya ada Perjanjian Penyuruhan >> nyuruh bank eh saya beli ini tolong bayarin ya, cukup lewat gesek terjadilah perjanjian Kalau bayar pakai kartu kredit, ketika gesek terjadi beberapa perjanjian - Perjanjian Hutang Piutang sebanyak nilai barang - Pada saat yang sama, menyuruh ke bank untuk membayarkan pakai uang yang dihutang tadi, bayarnya saat terima tagihan Itu kalau pakai kartunya, biasanya pakai surat berharga seperti wesel (bahasa Belanda, artinya yang berkewajiban membayar) Saat buka rekening di Bank biasanya ada dalam perjanjiannya si empunya uang dapat menerbitkan surat berharga seperti wesel akan membayar dalam jangka waktu tertentu. Surat ini setelah ditandatangani si empunya rekening maka akan diserahkan ke penjual >> namanya pemegang atau beneficiary Acceptance >> menerima perintah membayar, saat bank menerima perintah akseptasi, Bank mengikatkan diri untuk membayar saat jatuh tempo Pemegang wesel punya 2 sikap yang diperbolehkan hukum - Nunggu saat jatuh tempo, pergi ke bank, minta dibayar - Katakanlah sebulan butuh uang belum jatuh tempo, pergi ke bank minta dibayar lebih cepet ya bank nggak akan mau, ya tinggal jual saja surat berharganya. Tentu saja ada discount Pemegang surat sanggup punya 2 sikap - Nunggu saat jatuh tempo, tagih ke si penghutang - Katakanlah butuh uang cepat, jual saja suratnya Bank tidak melakukan acceptance dalam surat sanggup Surat Berharga ada banyak, dikategorikan menjadi 2 1. Berfungsi menggantikan uang tunai (uang giral), contoh: wesel 2. Bukan menggantikan uang tunai, contoh: surat angkut Surat Berharga biasanya memiliki perikatan dasarnya. Misal perikatannya Perjanjian Jual Beli, yang harusnya tunai dibayarnya kredit menggunakan surat berharga Surat berharga dan jaminan hutang sama=sama memiliki perikatan dasar. Jaminan hutang sifatnya accesoir, kalau perikatan dasarnya selesai ya jaminan hutangnya demi hukum selesai juga, namun surat berharga tidak demikian

Kritik, saran, masukan, atau sekedar mau gosip, contact me [email protected] / 085876391989


13

ASAS-ASAS HUKUM DAGANG

Recommend Documents