ASAS-ASAS HUKUM PERDATA
Hukum perdata yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum perdata material (bukan hukum perdata formal), adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara kepentingan perseorangan. Dengan pengertian lain hukum perdata adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan antara perseorangan yang mengutamakan kepentingan pribadi. Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan.1 Hukum Perdata, sebagai hukum yang mengatur kepentinganperseorangan.2 Hukum Perdata, ialah hukum yang mengatur kepentingan antarara warganegara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.3 Sumber pokok Hukum Perdata (Burgerlijkrecht) ialah Kitab Undang-undangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) disingkat KUH Perdata (B.W.)
Burgerlijk Wetboek (B.W.) sebagian besar isinya adalah hukum perdataPerancis (Code Civil) yaitu bagian dari Code Napoleon tahun 1811 - 1838.Akibat pendudukan Perancis di Belanda, Code Napolen (Code Civil)diberlakukan secara resmi di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-undangHukum Sipil. Sebagai bagian dari Code Napoleon. penyusunan Code Civilmengambil bahan-bahan hukum dan pendapat hukum dari bukubuku/literatur pengarang-pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi(Corpus
Juris Civilis) yang pada waktu dahulu dianggap sebagai hukum yangpaling sempurna. Selain itu juga diambil dari unsur-unsur hukum kanonik (hukum agama katolik) dan pengaruh hukum kebiasaan setempat. Peraturan-peraturan yang belum ada pada jaman Romawi, tidak dimasukkan dalam Code Civil, tetapi dalam kitab tersendiri ialah Code deCommerce.
1
R. Subekti, op. cit, hlm. 9. Wirjono Prodjodikoro, 1979, Asas-asas Hukum Perdata, Sumur, Bandung, hlm. 7-11. 3 Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, 1975, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, hlm.1. 2
Setelah pendudukan Perancis berakhir, oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper yang bertugas membuat rencana kodifikasi Hukum Sipil Belanda, dengan menggunakan “Code Civil” Perancis (Napoleon) sebagai sumber material hukum dan sebagian kecil darihukum Belanda Kuno.Meskipun penyusunan tersebut sudah selesai sebelum 5 Juli 1830, tetapiHukum Sipil Belanda baru diresmikan dan diberlakukan di negara Belanda padatanggal 1 Oktober 1838. Hukum Sipil Belanda yang diberlakukan tersebut terdiri dari : 1. Burgerlijk Wetboek ( B.W.) atau KUH Perdata; 2. Wetboek van Koophandel ( W. v. K.) atau KUH Dagang (KUHD).Berdasarkan asas konkordansi, maka Kodifikasi Hukum Sipil Belanda(Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel) diumumkan pada tanggal30-4-1847 Staatblad No. 23 dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848di Indonesia (Hindia Belanda). Setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka sejak pernyataan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgerlijk
Wetboek)
mengalami
banyak perubahan.
Perubahan
yang
dimaksudkan karena banyaknya pasal-pasal didalam KUH Perdata (B.W) dicabut oleh undang-undang yang sama atau sejenis atau dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan alam pikiranatau kesadaran hukum bangsa Indonesia yang modern dan religius.Dalam perihal berlakunya B.W. setelah Indonesia menjadi negara yangmerdeka dan berdaulat saat ini ada beberapa penyebab atau momen yangmengakibatkan pasal-pasal B.W. tidak berlaku, yakni antara lain : 1. Gagasan Menteri Kehakiman R.I. Dr. Sahardjo, yang berpendapat bahwa,B.W. dianggap tidak lagi sebagai undang-undang, melainkan suatu kelompok hukum yang tidak tertulis yang hanya dipakai sebagai pedoman oleh semuawarga negara Indonesia. 2. Prof. Mahadi, SH berpendapat bahwa, B.W. sebagai kodifikasi sudah tidak berlaku lagi; yang masih berlaku ialah aturan-aturannya yang tidak bertentangan dengan semangat serta suasana kemerdekaan; diserahkankepada yurisprudensi dan doktrin untuk menetapkan aturan mana yang masihberlaku dan yang tidak berlaku; tidak setuju dilakukan tindakan legislatiftehadap
B.W.
untuk
dicabut,
dan
menjadikannya
hukum
kebiasaan,
karenamasih ada aturan-aturan dalam B.W. yang di kemudian hari menjadi hukumnasional yang tertulis dalam bentuk undang-undang. 3. Prof. Wiryono Prodjodikoro, sependapat dengan gagasan Menteri KehakimanR.I. tersebut, dengan mengusulkan pencabutan B.W. tidak dengan undang-undang melainkan dengan suatu pernyataan dari Pemerintah atau dariMahkamah Agung. 4. Berdasarkan gagasan para ahli hukum tersebut, maka pada tanggal 5Sepember 1963, Mahkamah Agung R.I. mengeluarkan Surat Edaran MahkamahAgung No. 3 Tahun 1963, selanjutnya disingkat SEMA. SEMA tersebut mencabutbeberapa pasal B.W. yang dianggap tidak sesuai dengan zamankemerdekaan Indonesia. Pasal-pasal B.W. yang dicabut oleh SEMA No. 3 Tahun1963 terdiri dari 8 (delapan) pasal antara lain pasal 108 dan 110, pasal 284(ayat 3), pasal 1238, pasal 1460, pasal 1579, pasal 1603 x ayat (1) dan ayat (2),dan pasal 1682 B.W. 5. Diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA). Dengan dikeluarkannya UUPA pada tanggal 24September 1960, maka Buku II B.W. yang mengatur tentang benda tidak bergerak atau megenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dinyatakan tidak berlaku, kecuali hipotik masih tetap berlaku. 6. Diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1961 tentang PenggantianNama. Berdasarkan Undang-undang tersebut maka Buku I B.W. yang mengatur tentang nama dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1961. 7. Diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Dengan diberlakukannya Undang-undang Perkawinan ini, maka Buku I B.W.yang mengatur perkawinan dan pendewasaan (handlichting) dinyatakandicabut atau tidak berlaku. Pasalpasal yang dicabut dengan berlakunyaUndang-undang Perkawinan adalah pasal 26s/d. pasal 418a (tentangperkawinan dan perceraian), pasal 419 s/d. pasal 432 tentang pendewasaan(handlichting). 8.
Dengan
diberlakukannya
Undang-Undang
No.
4
Tahun
1996
tentang
Hak tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,maka pasal-pasal hipotik dalam Buku II B.W. yang obyeknya tanah beserta benda-benda
yang berkaitan dengan tanah dinyatakan dicabut atau tidak berlaku. Dengan demikian obyek hipotik, sekarang tinggal benda-benda tetap yang bukan tanah (misal: kapal laut, pesawat udara, yang isi muatannya 20m3 atau lebih). Sistematika Hukum Perdata Sistematika hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang HukumPerdata atau disingkat KUH Perdata atau yang lebih dikenal dengan Burgerlijk Wetboek disigkat (B.W). KUH Perdata (B.W.) terdiri atas 4 (empat) Buku, yaitu: a. Buku I, tentang Orang (van Personen), memuat Hukum Perseorangan dan Hukum Kekeluargaan; b. Buku II, tentang Benda (van Zaken), memuat Hukum Benda dan HukumWaris; c. Buku III, tentang Perikatan (van Verbintennissen), memuat Hukum hartakekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlakuterhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu; d. Buku IV, tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa atau Lewat Waktu (van Bewijsen Verjaring ), yang memuat ketentuan alat-alat bukti dan akibat-akibat lewatwaktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Menurut Ilmu Pengetahuan, Sistematika Hukum Perdata dibagi dalam 4(empat) bagian, yaitu: 1. Hukum Perorangan (Personenrecht) yang memuat antara lain: a. peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum; b. peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya, serta hal-hal yang mempengruhi kecakapankecakapan itu. 2. Hukum Keluarga (Familierecht) yang memuat antara lain: a. perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antarasuami/isteri; b. hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua(ouderlijke
macht); c. perwalian (voogdij); d. pengampuan (curatele)
3. Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht), yang mengatur tentanghubungan-hubungan hukum yang dapat dinilaikan dengan uang.Hukum Harta Kekayaan meliputi: a. hak mutlak (absolute rechten) yaitu kekuasaan (kewenangan) hukum yangberlaku terhadap setiap orang. b. hak perorangan ( relatieve rechten) yaitu keuasaan (kewenangan) hukumyang berlaku terhadap orang-orang tertentu. 4. Hukum waris (Erfrecht), yang mengatur tentang benda atau kekayaanseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungankeluarga terhadap harta peninggalan seseorang).
