1
ARUS KOMUNIKASI ORGANISASI PADA BIDANG PENERANGAN DAN PENYULUHAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBENTUK KERJASAMA PEGAWAI Listya Apriandini Universitas Bina Nusantara, Jl. Kebon Jeruk Raya No.27, 0215345830,
[email protected] Pembimbing: Yuanita Safitri, S.Sos., M.I.Kom
ABSTRACT This study aims to determine how the ongoing process flow of organizational communication in the field of Lighting and the Attorney General’s Legal Counseling Indonesian Republic in shaping employee cooperation and to determine the factors supporting and inhibiting factors of organizational communication in the field of Lighting and Legal Counseling. The methodology used in this research is case study method. The collection of data obtained from observations and interviews as the primary data, and also books and literature as secondary data. Information is very important in the advancement of Lighting and Legal Counseling. Where the information is conveyed through a process of organizational communication. The results of this study indicate the flow of organizational communication in the field of Lighting and the Attorney General’s Legal Counseling Indonesian Republic goes well. Therefore, the cooperation among employees can be formed. The conclusion of this study is the flow of organizational communication takes place either because there are several contributing factors. There are several inhibiting factors, but it can still be overcome by the employee. So as not to interfere with the ongoing flow of organizational communication in the field of Lighting and Legal Counseling. (LA) Keywords: Organizational Communication, Flow of Organizational Communication and Cooperation
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses berlangsungnya arus komunikasi organisasi pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai dan untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat komunikasi organisasi yang berlangsung di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara sebagai data primer, serta buku – buku dan literatur sebagai data sekunder. Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam kemajuan Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum. Dimana informasi tersebut disampaikan melalui proses komunikasi organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan arus komunikasi organisasi di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia berlangsung secara baik. Oleh karena itu, kerjasama antar pegawai pun dapat terbentuk. Kesimpulan dari penelitian ini adalah arus komunikasi organisasi berlangsung baik karena terdapat beberapa faktor pendukung. Terdapat beberapa faktor penghambat, namun hal tersebut masih dapat diatasi oleh para pegawai. Sehingga tidak terlalu mengganggu berlangsungnya arus komunikasi organisasi di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum. (LA) Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Arus komunikasi dan Kerjasama
2
PENDAHULUAN Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Bila organisasi semakin besar dan kompleks maka akan mengakibatkan semakin kompleks pula proses komunikasinya. Organisasi kecil, yang anggotanya hanya tiga orang, proses komunikasi yang berlangsung relatif sederhana. Tetapi organisasi yang anggotanya seribu orang menjadikan komunikasinya sangat kompleks (Wiryanto, 2008:54). Komunikasi yang berlangsung di dalam suatu Badan Pemerintahan haruslah merupakan bentuk komunikasi dua arah. Yakni dimana komunikasi yang berlangsung di dalam suatu Badan Pemerintahan harus memberikan timbal balik (feedback). Untuk itu diperlukan adanya komunikasi yang baik di dalam Badan Pemerintahan tersebut. Dimana komunikasi yang berjalan dengan baik dalam suatu Badan Pemerintahan dapat membentuk kerja sama antar pegawai. Dan dengan adanya kerjasama antar pegawai dapat membantu perusahaan untuk dapat mencapai cita – cita, baik cita – cita pribadi maupun kelompok di dalam Badan Pemerintahan itu, serta dapat mendukung proses pencapaian tujuan yang dimiliki oleh Badan Pemerintahan itu sendiri. Komunikasi merupakan sarana untuk mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam Badan Pemerintahan. Dalam hal komunikasi yang terjadi antar pegawai, kompetensi komunikasi yang baik akan mampu memperoleh dan mengembangkan tugas yang diembannya. Untuk kemudian dapat menjalin kerjasama yang baik antar sesama pegawai dalam suatu Badan Pemerintahan dan dapat mencapai tujuan yang dimiliki oleh Badan Pemerintahan. Namun sebaliknya, apabila terjadi komunikasi yang buruk akibat tidak terjalinnya hubungan yang baik antar sesama pegawai, seperti sikap yang otoriter atau acuh, perbedaan pendapat atau konflik yang berkepanjangan, dan sebagainya, maka dapat berdampak pada hasil kerja yang tidak maksimal serta tidak memuaskan. Sehingga tidak akan bisa terbentuk kerjasama yang baik antar pegawai dan juga apa yang menjadi tujuan dari suatu Badan Pemerintahan akan sulit untuk dicapai. Dalam hal ini Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi yaitu, pengendalian, pencarian, pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data yang menyangkut kegiatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia; penyiapan rencana kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum serta Pembinaan Hukum masyarakat, penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja; penyiapan bahan – bahan, pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tugas – tugas tersebut merupakan tugas – tugas yang sangat penting baik bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga sangat diharapkan adanya kerjasama antar pegawai yang berada di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu hal yang harus ada di dalam suatu organisasi khususnya Badan Pemerintahan dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar fungsi pemerintahan Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Untuk membentuk dan mewujudkan suatu kerjasama yang baik antar pegawai dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia memang bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, karena kerjasama melibatkan beberapa pegawai di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terdapat tiga pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana arus komunikasi organisasi pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai? 2. Apa saja faktor pendukung arus komunikasi organisasi pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai? 3. Apa saja faktor penghambat arus komunikasi organisasi pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai? Kemudian untuk tujuan daripada penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui arus komunikasi organisasi pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai;
3 2.
Untuk mengetahui faktor Penerangan dan Penyuluhan Hukum kerjasama pegawai; 3. Untuk mengetahui faktor Penerangan dan Penyuluhan Hukum kerjasama pegawai.
pendukung arus komunikasi organisasi pada Bidang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk penghambat arus komunikasi organisasi pada Bidang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk
Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kirana Devi Pradysta dengan judul penelitian Pola Komunikasi Organisasi pada Rumah Makan Paradise Resto di Gamping Yogyakarta Dalam Menciptakan Keharmonisan Karyawan. Dimana perbandingan penelitiannya dengan penelitian ini adalah Penelitian tersebut membahas mengenai arus komunikasi vertikal, horisontal dan lintas saluran dalam menciptakan keharmonisan diantara karyawannya. Sedangkan dalam penelitian ini pola komunikasi difokuskan kepada pembentukkan kerjasama diantara para pegawainya. Penelitian terdahulu yang selanjutnya adalah penelitian dengan judul Internal communication for employee enablement: Strategies in American and Italian companies yang dilakukan oleh Alessandra Mazei. Perbandingan penelitiannya dengan penelitian ini adalah hasil dari penelitian tersebut adalah komunikasi internal yang berlangsung di dalam Perusahaan menghasilkan komunikator yang efektif. Namun hasil dalam penelitian ini, bukan hanya komunikator atau si pengirim pesan saja yang mampu berperan dengan baik, namun komunikannya pun melakukan hal yang sama. Yang ketiga adalah penelitian yang berjudul Komunikasi Organisasi Pada Media Radio Swaragama FM Yogyakarta (Analisis Deskriptif Komunikasi Organisasi Media Radio Swaragama yang dilakukan oleh Nita Setiawati. Analisis Pola Komunikasi Organisasi Humas Pemerintah Kota Palangka Raya (Studi Deskriptif pada Organisasi Bagian Humas Pemerintah Kota Palangka Raya) oleh Nopillo dan Organizational communication in Malaysia organizations: Incorporating cultural values in communication scale oleh Hassan Abu Bakar.
METODE PENELITIAN Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan memilih pendekatan kualitatif berdasarkan judul penelitian yang dipakai dalam kegiatan penelitian kali ini untuk mengetahui bagaimana arus komunikasi organisasi pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai”. (Pawito, 2007:37) mengatakan bahwa: Metode penelitian kualitatif tidak seperti metode penelitian kuantitatif, tidak mendasarkan bukti – bukti empirik pada logika matematik, prinsip – prinsip bilangan, ataupun teknik – teknik analisis statistik, tetapi lebih mendasarkan diri pada hal – hal yang bersifat diskursif, seperti transkip dokumen, catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen – dokumen tertulis, dan data non diskursif. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam kegiatan penelitian kali ini adalah dengan metode studi kasus. (Elvinaro Ardianto, 2010:64-65) menjelaskan bahwa: Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang menelaah satu kasus secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Sudi kasus bisa dilakukan terhadap individu, seperti yang lazim dilakukan para ahli psikologi analisis, juga terhadap kelompok, seperti yang dilakukan beberapa ahli antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Sebuah studi kasus (case study) memberikan deskripsi tentang individu. Individu ini biasanya adalah orang, tapi biasa juga sebuah tempat seperti perusahaan, sekolah, dan lingkungan sekitar. Sebuah studi observasi naturalistik kadang juga disebut dengan studi kasus. Dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, jenis data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan: 1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian sehingga mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Menurut Rachmat Kriyantono (2007:43) “data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama”. a. Interview (wawancara) Menurut Rachmat Kriyantono (2007:99) wawancara mendalam adalah “suatu cara mengumpulkan data atau informasi degan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam”. b. Observasi Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologisnya. Dua diantara yang terpentingnya adalah proses – proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2005:145).
4 Dalam kegiatan penelitian kali ini, teknik yang digunakan untuk menganalisis data terdiri dari beberapa proses, proses pertama adalah reduksi data, kedua adalah penyajian data dan ketiga adalah menarik kesimpulan/verifikasi. (Andi Prastowo, 2011:242-249) menjelaskan mengenai ketiga proses analisis data di atas yakni: 1. Reduksi data Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus – menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. 2. Penyajian data Penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian – penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian – penyajian tersebut. 3. Menarik kesimpulan/verifikasi Mencari arti benda – benda, mencatat keteraturan, pola – pola penjelasan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin, alur sebab – akibat dan proposisi. Kesimpulan – kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna – makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekuatan dan kecocokannya, sehingga membentuk validitasnya. Untuk menguji validitas dan reliabilitas dalam kegiatan penelitian ini, digunakan penelitian kualitatif yang disebut triangulasi. Menurut Sugiyono (2005:273), “Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber yang bersifat menggabungkan data berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada”. Dalam kegiatan penelitian kali ini, yang digunakan untuk menguji validitas atau reliabilitas data tentang arus komunikasi organisasi pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan antara hasil pengamatan dengan wawancara. Tabel Reduksi Komunikasi Organisasi
No.
Informan
1.
Era Indah Soraya
2.
Priyanto Purwadani
3.
Ponti Lukwinanti
Komunikasi Organisasi di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Komunikasi organisasi sangat penting karena sebelum melangkah jauh kepada apa itu hakikat pentingnya komunikasi dalam suatu organisasi khususnya dalam Bidang PENKUM/LUHKUM pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, harus tahu dulu acuannya. Kemudian harus tahu mengenai Pusat Penerangan Hukum khususnya Bidang PENKUM/LUHKUM, struktur organisasinya serta mekanisme hubungan kerja yang ada di dalamnya. Dalam praktik di lapangan sangat penting karena komunikasi organisasi dapat digunakan sebagai sarana untuk berkoordinasi. Bisa juga dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan satu persepsi mengenai suatu hal yang sedang atau akan dibicarakan. Yang kedua bagaimana bisa mengerti dan memahami pesan apa yang akan disampaikan, permasalahan apa yang sedang dihadapi dan untuk menjelaskan materi – materi apa saja yang harus disiapkan. Itulah pentingnya komunikasi organisasi, untuk menunjang segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Komunikasi di dalam organisasi atau dalam instansi pemeritah itu cukup penting karena itu adalah alat untuk antara satu orang dengan orang yang lain dapat menyampaikan apa yang dimaksud dari keinginan mereka masing – masing.
5
4.
Indah Permata Sari
Komunikasi organisasi mutlak sangat penting karena dapat digunakan untuk bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu adalah dengan cara berkomunikasi bersama rekan kerja.
Untuk mewujudkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia tersebut diperlukan adanya suatu proses komunikasi yang baik dan juga kerjasama antar pegawai di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Komunikasi di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia berjalan dengan baik, dimana dengan adanya dukungan dari lancarnya proses komunikasi di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat mempermudah para pegawai untuk menjalankan dan menyelesaikan tugas dan wewenang yang diemban oleh masing – masing pegawai tersebut. Oleh karena itu komunikasi di dalam organisasi khususnya di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia mutlak sangat penting. Pendapat tersebut juga didukung oleh Era Indah Soraya selaku Kasubbid Penyiapan Materi dan juga selaku key informan berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 20-05-2014 dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa: Komunikasi mutlak sangat penting karena komunikasi itu adalah bagian dari metode bekerja secara teamwork, karena kita disini saling terkait antara Bidang yang satu dengan Bidang yang lain di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, jadi sebagai teamwork tentunya sinergi komunikasi adalah sangat penting. Kemudian komunikasi juga dapat menjadi cara untuk kita disini dapat mengetahui struktur organisasinya terdiri dari apa saja, mengetahui bagaimana mekanisme hubungan kerja antar Sub Bidang yang satu dengan Sub Bidang yang lain dan juga bagaimana garis organisasi pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas masing – masing Sub Bidang yang sudah diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian aturan lebih lengkap dan aturan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang organisasi dan tata kerja. Kemudian menurut Priyanto Purwadani komunikasi dapat digunakan sebagai sarana untuk berkoordinasi, sarana untuk mendapatkan suatu persepsi mengenai suatu hal yang sedang dibicarakan di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, komunikasi dalam praktik di lapangan juga dapat dijadikan sarana untuk mengerti dan memahami pesan apa yang hendak disampaikan, permasalahan apa yang sedang dihadapi, dipergunakan untuk menjelaskan materi – materi apa yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang menjadi agenda dari Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kegiatan komunikasi di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia sangat penting untuk dapat menunjang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ponti Lukwinanti berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 13-05-2014 yang mengatakan bahwa: Saya rasa suatu kounikasi di dalam organisasi ataupun di dalam suatu instansi pemerintah itu cukup penting ya karena itu adalah alat untuk satu orang dengan orang yang lain dapat menyampaikan apa yang dimaksud dari keinginan mereka masing – masing. Dalam hal ini, Indah Permata Sari pun menyatakan hal yang serupa bahwasanya komunikasi di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting, dimana komunikasi adalah cara pegawai menyampaikan sesuatu dengan pegawai lainnya. Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan selama kurang lebih tiga bulan di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, komunikasi organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dimana komunikasi di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia digunakan untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan pekerjaan dan juga kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian, komunikasi juga dipergunakan untuk melakukan koordinasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain atau antar pegawai satu dengan pegawai yang lain di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
6 Tabel Reduksi Komunikasi Vertikal
No.
1.
2.
3.
Informan
Komunikasi Vertikal di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Era Indah Soraya
Komunikasi ke bawah yang terjalin adalah komunikasi positif, dimana garis instruksi dari atasan kepada staf untuk melaksanakan tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Namun dalam pelaksanaan tugas yang dikomunikasikan kepada bawahan tersebut tentunya atasan memiliki kewajiban untuk memberikan arahan, koreksi, serta masukan kepada anak buah/bawahan. Kegiatan komunikasi ke bawah yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan memiliki fungsi tersendiri. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan lisan dan tertulis, serta mengunakan bantuan teknologi. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah komunikasi psikologis, yakni ketika hubungan antara atasan dengan bawahan itu ada sinergi psikologis yang positif, maka pimpinan bisa mengkomunikasikan maksudnya dengan baik kepada bawahan. Sebaliknya bawahan juga bisa menerima dengan baik hal – hal yang dikehendaki oleh atasan.
Priyanto Purwadani
Komunikasi ke bawah yang ada terjalin sangat baik. Bagaimana proses komunikasi itu berjalan sesuai dengan hierarki. Maksudnya kita sebagai bawahan mendapatkan perintah dari atasan dan apa yang harus kita jalin, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita laksanakan. Bahwa dimana segala perintah dari atasan yang kita dapatkan harus sesuai dengan arahan – arahan yang telah diberikan oleh atasan kita. Misalnya suatu kegiatan yang diperintahkan untuk membuat segala sesuatu persiapan, dari mulai prosedur, administrasi, dll. yang harus kita laksanakan. Di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini, hal – hal atau pesan yang biasa disampaikan dari bawahan kepada atasan tentunya adalah perihal pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dari pegawai yang berada dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. faktor yang mendukung dalam pelaksanaan komunikasi dengan atasan dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum adalah antara atasan dengan bawahan sudah terjalin hubungan yang sangat baik dan kekeluargaan.
Ponti Lukwinanti
Sudah cukup baik karena disini ada keterbukaan antara atasan dan bawahan. Jadi kalau misalnya ada surat menyurat langsung memberikan masukan ke atasan. Hal – hal yang biasa dikomunikasikan kepada atasan adalah perihal surat – menyurat, baik surat masuk ataupun surat keluar. Caranya mengkomunikasikan adalah secara lisan dan tertulis. Lisannya langsung memberikan masukan ke atasan, kalau secara tertulis pakai surat disposisi, kemudian blanko disposisi untuk ditulis dari atasan. Dari blanko tersebut dapat diketahui apa yang akan dilanjutkan dari surat tersebut. Faktor pendukung bagi keberlangsungan komunikasi ke atas adalah hubungan kekeluargaan yang telah tercipta, teknologi canggih seperti email, SMS, dll. Sedangkan untuk faktor penghambantnya adalah signal internet yang terkadang tidak baik, mood dari atasan yang sedang tidak baik, serta perbedaan latar belakang antara atasan dengan bawahan.
7 Tabel Reduksi Komunikasi Horizontal No. 1.
Komunikasi Horizontal di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Komunikasi horizontal yang berlangsung di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum berjalan cukup baik. Dimana antar sesama rekan sejawat mampu menyampaikan apa yang menjadi maskud dan tujuan dari masing – masing pegawai yang memiliki tingkat otoritas yang sama. Komunikasi horizontal yang berlangsung tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu, dimana komunikasi horizontal dilakukan untuk menyampaikan pesan yang berhubungan dengan pekerjaan. Individu – individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum dapat mengkoordinasikan perihal pekerjaan ataupun kegiatan yang akan mereka lakukan. Mereka juga dapat berbagi informasi mengenai rencana kegiatan. Komunikasi horizontal di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum juga berfungsi untuk memecahkan masalah yang ada atau sedang mereka hadapi, kemudian dengan adanya komunikasi horizontal, mereka yang berada di tingkat otoritas yang sama mampu memperoleh pemahaman yang sama terhadap suatu hal tertentu.
Informan Indah Permata Sari
Tabel Reduksi Komunikasi Diagonal No.
1.
Informan
Komunikasi Diagonal di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Era Indah Soraya
komunikasi lintas saluran digunakan oleh Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk berkoordinasi dengan unit/bidang lain yang ada di dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan yang terkadang mengharuskan Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum untuk mengkomunikasikan perihal kegiatan tersebut kepada unit/bidang lain. Misalnya saja Bidang Hubungan Antar Lembaga, Bidang Hubungan Media Massa dan juga Bidang Intelijen. Sejauh ini komunikasi lintas saluran berlangsung cukup baik. Meskipun terkadang terdapat kendala yang disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang bidang pekerjaan. Tabel Reduksi Kerjasama Antar Pegawai
No.
1.
2.
Informan
Kerjasama Bagi Pegawai Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Era Indah Soraya
Kerjasama merupakan suatu hal yang sangat penting, sinergitas diantara satu pegawai dengan pegawai yang lain itu adalah hal yang mutlak sangat penting dikarenakan para pegawai yang ada di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini adalah suatu teamwork.
Priyanto Purwadani
Komunikasi yang baik memberikan penjelasan yang baik itu membuat satu keutuhan untuk menjalankan suatu kegiatan, menyelesaikan suatu permasalahan dan memberikan suatu dampak yang baik untuk semuanya. Untuk menjadi tim yang solid dibutuhkan komunikasi yang efektif, efisiensi dan dapat dimengerti sartu sama lain. Karena kalau tidak adanya komunikasi yang baik, tidak ada koordinasi yang baik untuk menjadi tim yang solid. Untuk mengerjakan suatu kegiatan itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi dibutuhkan komunikasi yang baik, dapat searah, serta input dan output nya juga baik.
8
3.
Ponti Lukwinanti
4.
Indah Permata Sari
Kerjasama merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam suatu organisasi khususnya dala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karena apabila tidak ada bentuk kerjasama dalam suatu organisasi maka tidak akan terbentuk suatu pekerjaan, juga tidak akan mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kerjasama dirasakan sangat penting, dimana para pegawai berada dibawah naungan satu Bidang yang sama dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, maka dalam melaksanakan suatu pekerjaan, tidak dipungkiri akan lebih mudah apabila dikerjakan secara bersama – sama.
Proses Berlangsungnya Komunikasi Organisasi di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Menurut Redding dan Sanborn dalam buku Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek (2008:5) mengenai komunikasi organisasi yaitu: Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward atau komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi upward atau komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal atau komunikasi dari orang – orang yang sama level/tingkatnya dalam organisasi, keterampilan berkomunikasi dengan berbicara, mendengarkan, menulis dan komunikasi evaluasi program. Di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, komunikasi ke atas berlangsung secara efektif karena komunikasi ke atas berlangsung secara berkesinambungan. Atasan dan bawahan dapat menerima dan memberi informasi satu sama lain. Kemudian keefektifan berlangsungnya komunikasi ke atas di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga dikarenakan atasan dalam bidang tersebut mampu mendengarkan apa yang disampaikan oleh bawahan secara obyektif. Dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia sedikit banyak atasan memiliki waktu dan kesempatan untuk mendengarkan bawahannya menyampaikan segala sesuatu hal. Karena perbedaan strata yang dimiliki terkadang menjadi penyebab tersendatnya komunikasi ke atas, akan ada perbedaan persepsi dan juga interpretasi terhadap informasi yang disampaikan oleh bawahan. Sehingga untuk mengatasinya perlu adanya kesediaan waktu dari atasan untuk mendengarkan. Komunikasi ke atas dilakukan dengan tatap muka dan menggunakan berbagai media yang mereka miliki. Sehingga dapat meningkatkan aliran informasi yang ada di dalamnya. Selain komunikasi vertikal (komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah) yang berjalan dengan baik, komunikasi horizontal dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia digunakan untuk penyampaian informasi antar rekan sejawat yang berada pada tingkat otoritas yang sama satu sama lain. Informasi yang disampaikan biasanya berkaitan dengan pesan atau informasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan kegiatan. Individu – individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum dapat mengkoordinasikan perihal pekerjaan ataupun kegiatan yang akan mereka lakukan. Mereka juga dapat berbagi informasi mengenai rencana kegiatan. Komunikasi horizontal di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum juga berfungsi untuk memecahkan masalah yang ada atau sedang mereka hadapi, kemudian dengan adanya komunikasi horizontal, mereka yang berada di tingkat otoritas yang sama mampu memperoleh pemahaman yang sama terhadap suatu hal tertentu. Selanjutnya adalah komunikasi litas saluran, adapun komunikasi lintas saluran dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dijadikan sarana untuk menjalin hubungan dengan unit/bidang lain yang terdapat di dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karena terdapat beberapa rencana kegiatan yang dimiliki Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, memerlukan adanya partisipasi dan keterlibatan dari unit/bidang lain dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Informasi yang terdapat di dalam komunikasi lintas saluran tentunya berkaitan dengan pekerjaan ataupun kegiatan. Sehingga Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum dalam kegiatan komunikasi ini mendapatkan bantuan dari unit/bidang lain di dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Abdullah (2008:74-77) menjelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi komunikasi dalam organisasi diantaranya adalah fungsi produksi dan pengaturan, fungsi pembaharuan, fungsi pemasyarakatan atau pemeliharaan, fungsi tugas, fungsi perintah, fungsi relasional dan fungsi manajemen ambigu. Dari hasil penelitian serta hasil observasi diketahui bahwa komunikasi organisasi yang ada dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia
9 memiliki fungsi sebagaimana yang telah disebutkan, yakni fungsi produksi dan pengaturan, fungsi pembaharuan, fungsi pemasyarakatan atau pemeliharaan, fungsi tugas, fungsi perintah, fungsi relasional dan fungsi manajemen ambigu. Komunikasi organisasi Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum memiliki ketujuh fungsi tersebut karena informasi yang disampaikan di dalam komunikasi organisasi Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum berisi mengenai koordinasi tugas – tugas secara fungsional, menentukan standard hasil operasi, memberikan instruksi bagaimana melakukan perintah, memahami kebijaksanaan yag berlaku, menyampaikan hal baru yang ada dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, informasi yang disampaikan adalah bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar satu pegawai dengan pegawai lainnya, informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki masing – masing pegawai sehingga setiap pegawai menjadi tahu apa saja job descriptions mereka dalam bidang tersebut. Kemudian informasi yang ada dalam komunikasi yang berlangsung biasanya berisi mengenai perintah dari atasan kepada bawahan, informasi dalam komunikasi juga dijadikan sebagai alat untuk menjalin hubungan dengan unit/bidang lain dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, komunikasi organisasi yang berlangsung di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum dapat membantu mengurangi ketidakpastian atas informasi yang hendak dikomunikasikan. Khomsahrial Romli (2011:20-26) menjelaskan bahwa untuk melihat komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi dapat digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan makro, mikro dan individual. Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan komunikasi organisasi yang ada di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia cenderung kepada pendekatan mikro karena pendekatan mikro memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan sub unit pada suatu organisasi. Komunikasi yang diperlukan pada tingkat ini adalah komunikasi antara anggota kelompok, komunikasi untuk pemberian orientasi dan latihan, komunikasi untuk melibatkan anggota kelompok dalam tugas kelompok, komunikasi untuk menjaga iklim organisasi, komunikasi dalam mensupervisi dan pengarahan pekerjaan. Selain itu, profesionalitas dari Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat dilihat dari bagaimana para pegawai yang berada di dalam Bidang tersebut melakukan proses komunikasi. Melalui proses berkomunikasi itu lah maka akan didapatkan feedback, baik itu antar pegawai maupun timbal balik yang datang dari masyarakat pada umumnya. Faktor Pendukung Berlangsungnya Komunikasi Organisasi di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dalam pelaksanaannya komunikasi organisasi di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia didukung oleh beberapa hal yang dapat memudahkan para pegawai dalam menjalankan komunikasi organisasi di dalam bidang mereka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang menjadi faktor pendukung bagi jalannya komunikasi organisasi dalam bidang tersebut adalah adanya keterbukaan antar sesama pegawai, kemudian hubungan yang terjalin di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia sangat baik, sehingga pegawai bisa mengkomunikasikan dengan mudah informasi apa yang ingin mereka komunikasikan baik itu informasi yang mengalir dari atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan, ataupun informasi yang mengalir antar rekan sejawat yang berada pada tingkat otoritas yang sama, serta informasi yang mengalir antara Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum dengan unit/bidang lain di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Teknologi canggih yang tersedia seperti internet, smartphone, dsb. juga mampu menjadi fasilitas pendukung bagi para pegawai dalam menjalankan komunikasi organisasi. Selain itu, hubungan yang terjalin antar pegawai di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia terjalin sangat baik dan kekeluargaan. Dimana hubungan yang terjalin diantara mereka sudah tidak ada jarak yang berarti. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, terlihat jelas bahwa kedekatan hubungan diantara mereka membantu mereka dan mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan komunikasi. Para pegawai sudah menganggap bahwa mereka yang ada di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan satu keluarga. Faktor Penghambat Berlangsungnya Komunikasi Organisasi di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Namun, tidak selamanya komunikasi organisasi yang berlangsung di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum berjalan dengan lancar. Terkadang komunikasi organisasi yang berlangsung pun mengalami hambatan atau permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi berlangsungnya komunikasi organisasi itu sendiri. Ada enam macam hambatan komunikasi yang dijelaskan Wursanto (dalam Abdullah, 2008:82-85) dan hambatan tersebut terdiri dari hambatan teknis, hambatan perilaku, hambatan bahasa, hambatan struktur, hambatan jarak dan hambatan latar
10 belakang. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan beberapa hambatan yang biasanya muncul dalam komunikasi organisasi yang berlangsung. Hambatan – hambatan tersebut diantaranya adalah hambatan teknis yakni kurangnya sarana dan prasarana dalam organisasi. Dimana dalam hal ini berdasarkan media yang digunakan oleh para pegawai untuk berkomunikasi terkadang mengalami gangguan signal yang dapat mempersulit mereka berkomunikasi dengan menggunakan media elektronik atau gadget. Sehingga pesan atau informasi yang dikomunikasikan tidak dapat diterima dengan baik. Hambatan yang selanjutnya adalah hambatan perilaku, dimana hambatan perilaku dalam hal ini berkaitan dengan emosi ataupun mood dari pegawai yang menerima informasi tersebut. Terutama dalam arus komunikasi ke atas, dimana terkadang bawahan tidak dapat begitu saja menyampaikan informasi ketika mood dari atasan mereka sedang tidak baik. Karena keadaan yang demikian mengakibatkan penerimaan informasi dilakukan dengan keadaan yang tidak stabil. Kemudian latar belakang juga bisa menjadi hambatan dalam komunikasi organisasi yang berlangsung di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum. Karena beberapa pegawai di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, sebelumnya menjabat di unit/bidang lain dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ada pegawai yang sudah lama di Bidang Pidana Khusus, ada pegawai yang sudah lama di Bidang Pidana Umum, dan juga bidang – bidang lainnya di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan adanya perbedaan latar belakang penempatan pekerjaan sebelumnya dari masing – masing pegawai, maka untuk menyatukan suatu tujuan terkadang agak sulit dilakukan karena akan muncul perbedaan pendapat antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya. Kerjasama merupakan sesuatu yang tidak kalah penting di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kerjasama sangat diperlukan oleh para pegawai yang ada di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, karena kerjasama dapat membantu mereka dalam yang berada di dalam unit kerja yang sama untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Era Indah Soraya, dimana menurut beliau kerjasama di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia sangat penting keberadaannya. Sinergitas antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah hal yang mutlak sangat penting dikarenakan mereka yang berada di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan sebuah teamwork. Keberhasilan membentuk kerjasama tidak terlepas dari adanya arus komunikasi yang berjalan dengan baik di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketika keseluruhan arus komunikasi yang ada di dalam bidang tersebut, mulai dari komunikasi vertikal, komunikasi horizontal dan juga komunikasi diagonal berjalan dengan baik dan tidak mendapati banyak hambatan yang berarti di dalam proses berlangsungnya, maka antar pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya dapat bersama – sama menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan dan juga dapat mencapai tujuan bersama yang dimiliki oleh Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu sendiri dengan tanpa melalaikan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh masing – masing pegawainya.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1. Arus komunikasi organisasi pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu komunikasi vertikal (komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah), dimana komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah, komunikasi ke atas dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi (penyelia). Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan – rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Dan komunikasi diagonal, yakni komunikasi yang berlangsung antar unit atau bidang lainnya dalam organisasi. Seluruh arus komunikasi tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para pegawai memiliki akses untuk berkomunikasi dengan pimpinan dan pegawai lainnya tanpa adanya batasan, sehingga keakraban, solidaritas dan kerjasama antar pegawai pun terbentuk dengan baik. 2. Faktor pendukung bagi proses berlangsungnya arus komunikasi organisasi Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah tidak adanya batasan antar sesama pegawai, hubungan kekeluargaan yang telah terjalin degan harmonis di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu sendiri sehingga pegawai bisa mengkomunikasikan dengan mudah informasi apa yang ingin mereka komunikasikan baik itu informasi yang mengalir dari atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan, ataupun informasi yang mengalir antar rekan sejawat yang berada pada tingkat otoritas yang sama, serta
11 informasi yang mengalir antara Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum dengan unit/bidang lain di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan juga fasilitas pendukung seperti adanya jaringan internet, smartphone, dll. 3. Berdasarkan enam faktor penghambat yang telah dikemukakan oleh Wursanto (dalam Abdullah, 2008:82-85), faktor penghambat bagi proses berlangsungnya arus komunikasi organisasi Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah adanya hambatan teknis, hambatan perilaku, hambatan latar belakang. Dalam hambatan teknis yang terjadi adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam organisasi. Dimana dalam hal ini berdasarkan media yang digunakan oleh para pegawai untuk berkomunikasi terkadang mengalami gangguan signal yang dapat mempersulit mereka berkomunikasi dengan menggunakan media elektronik atau gadget, hambatan perilaku yang berkaitan dengan emosi ataupun mood yang tidak bagus dari pegawai yang menerima informasi tersebut, kemudian perbedaan latar belakang penempatan bidang pekerjaan sebelum menempati Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum. Saran Saran Akademis Sampai saat ini masih berkembang pengertian komunikasi organisasi maupun teori – teori komunikasi organisasi. Sehingga diharapkan agar semakin banyak akademisi maupun praktisi yang berminat untuk meneliti dan menganalisa komunikasi organisasi khususnya arus komunikasi organisasi yang ada di dalamnya. Sehingga ilmu komunikasi akan semakin berkembang. Saran Praktis 1. Mengingat media elektronik atau gadget menjadi salah satu faktor pendukung dari berlangsungnya komunikasi organisasi dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, diharapkan akses internet yang ada di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat lebih diperbaiki dan dipercepat, sehingga tidak mengganggu keberlangsungan proses komunikasi organisasi, terlebih pada saat beberapa pegawai dinas ke luar kota, akses internet lah yang mempermudah mereka melakukan komunikasi perihal pekerjaan ataupun kegiatan. 2. Diharapkan agar hubungan kekeluargaan yang telah terjalin di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat dipertahankan, sehingga kerjasama dapat semakin terbentuk melalui komunikasi organisasi yang dilakukan oleh para pegawai. Saran Kesosialan Diharapkan agar masyarakan dapat memahami arus komunikasi organisasi yang berlangsung di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai. Mulai dari proses berlangsungnya komunikasi organisasi, arus komunikasi yang terdapat pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, faktor pendukung berlangsungnya komunikasi organisasi, faktor penghambat berlangsungnya komunikasi organisasi, dsb.
REFERENSI Referensi Buku: Ardianto, Elvinaro. (2010). Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media Kriyantono, Rachmat. (2007). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Masmuh, Abdullah. (2008). Komunikasi Organisasi Dalam Perspektif Teori dan Praktek. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang Pawito. (2007). Penelitian Komunikasi Kualitatif. Jogjakarta: LKLS Prastowo, Andi. (2011). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penlitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Romli, Khomsahrial. (2011). Komunikasi Organisasi Lengkap. Jakarta: PT. Grasindo Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Wiryanto. (2004). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Wiryanto. (2008). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
12 Referensi Jurnal: Abu Bakar, H. (2013). Organizational communication in Malaysia organizations: Incorporating cultural values in communication scale. Communication Journal. 18 (1): 87 – 109 Devi Pradysta, K. (2014). Pola Komunikasi Organisasi Pada Rumah Makan Paradise Resto Di Gamping Yogyakarta Dalam Menciptakan Keharmonisan Karyawan. Jurnal Komunikologi. 35 (1): 2 – 8 Mazzei Alessandra. (2014). Internal communication for employee enablement: Strategies in American and Italian companies. Communication Journal. 19 (1): 82 – 95 Nopillo. (2014). Analisis Pola Komunikasi Organisasi Humas Pemerintah Kota Palangka Raya Studi Deskriptif pada Organisasi Bagian Humas Pemerintah Kota Palangka Raya. Ilmu Komunikasi. 25 (3): 2 – 5 Setiawati Nia. (2013). Komunikasi Organisasi Pada Media Radio Swaragama FM Analisis Deskriptif Komunikasi Organisasi Media Radio Swaragama Fm, Yogyakarta. Ilmu Komunikasi. 28 (2): 1 – 10
RIWAYAT PENULIS Listya Apriandini lahir di kota Jakarta pada 25 April 1992. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Marketing Communication pada tahun 2014.
