PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
www.kejaksaan.go.id
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
OLEH : DR. MUSLIKHUDDIN, SH. MH.
2
SISTEMATIKA I.
Selayang Pandang
II.
Tahap Pengadaan Barang / Jasa
III. Prinsip Dasar Pengadaan Barang / Jasa IV. Etika Pengadaan Barang / Jasa V.
Pola Penyimpangan Pengadaan Barang / Jasa
VI. Bentuk Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang / Jasa VII. Keuangan Negara
VIII. Strategi Pemberantasan Korupsi Pengadaan Barang / Jasa
3
4
SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI 1. KUHP khususnya BAB XXVIII tentang DelikJabatan 2. Peraturan Penguasan Perang Pusat Nomor : Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda. 3. UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. 4. KeputusanPresiden Republik Indonesia No. 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan TPK. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK. 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK. 8. Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan TPK.
5
PENGERTIAN KORUPSI KORUPSI
BAHASA LATIN
CORRUPTION / CORRUPTUS
BAHASA INGGRIS
CORRUPTION / CORRUPT
BAHASA BELANDA
CORUPTIE
Secara harfiah istilah tersebut diartikan sebagai keburukan, kebusukan, atau ketidak-jujuran Dalam Black’s Law Disctionary (Henry Campbell Black; 1979 : 311.) “… an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other. The act an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others”. Dapat diartikan : "... Tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan konsisten dengan tugas resmi dan hak-hak lainnya. Tindakan orang resmi atau fidusia yang melawan hukum dan keliru menggunakan stasiun nya atau karakter untuk mendapatkan beberapa manfaat bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain “ 6
RUMUS KORUPSI
C=M+D–A C : corruption
M : monopoly power D : discretion by officials A : accountability
(peluang korupsi muncul karena adanya monopoli kekuasaan, didukung oleh adanya kewenangan untuk mengambil keputusan, namun tidak ada pertanggungjawaban)
7
RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KORUPSI ( UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ) 1. Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2, Pasal 3)
2. Suap (Pasal 5, 6, 11, 12 a,b,c,d., Pasal 13) 3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 10) 4. Pemerasan (Pasal 12 e,f,g) 5. Perbuatan curang (Pasal 7, 12 h) 6. Konflik kepentingan dalam pengadaaan (Pasal 12 i) 7. Gratifikasi (Pasal 12B, 12C) 8
9
BARANG/JASA
PENGGUNA
PENYEDIA
SUMBER DAYA
10
PRINSIP DASAR PENGADAAN B/J 2E2T2A EFEKTIF
1 EFISIEN AKUNTABEL
2
6 PRINSIP DASAR
ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF
5
3 TERBUKA/ BERSAING
4 TRANSPARAN
12
Tahap Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan pengelompokan kegiatannya 1. Tahap Persiapan Pengadaan, meliputi : a. b. c. d. e. f.
Perencanaan pengadaan barang dan jasa Pembentukan Panitia pengadaan barang dan jasa Penetapan Sistem pengadaan barang dan jasa Penyusunan Jadwal pengadaan barang dan jasa Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
2. Tahap Proses Pengadaan, meliputi :
a. Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa b. Penetapan Penyedia Barang dan Jasa
3. Tahap Pelaksanaan Kontrak 4. Tahap Evaluasi dan Pengawasan
13
14
a. MELAKSANAKAN TUGAS SECARA TERTIB, DISERTAI RASA TANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI SASARAN KELANCARAN DAN KETEPATAN TERCAPAINYA TUJUAN PENGADAAN BARANG / JASA ;
b. BEKERJA SECARA PROFESIONAL DAN MANDIRI ATAS DASAR KEJUJURAN, SERTA MENJAGA KERAHASIAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG SEHARUSNYA DIRAHASIAKAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN BARANG / JASA; c. TIDAK SALING MEMPENGARUHI BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG UNTUK MENCEGAH DAN MENGHINDARI TERJADINYA PERSAINGAN TIDAK SEHAT; d. MENERIMA DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KEPUTUSAN YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN KESEPAKATAN PARA PIHAK; e. MENGHINDARI DAN MENCEGAH TERJADINYA PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLIC OF INTEREST) PARA PIHAK YANG TERKAIT, LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA;
15
f. MENGHINDARI DAN MENCEGAH TERJADINYA PEMBOROSAN DAN KEBOCORAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENGADAAN BARANG / JASA; g. MENGHINDARI DAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN / ATAU KOLUSI DENGAN TUJUAN UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI, GOLONGAN ATAU PIHAK LAIN YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MERUGIKAN NEGARA; h. TIDAK MENERIMA, TIDAK MENAWARKAN ATAU TIDAK MENJANJIKAN UNTUK MEMBERI ATAU MENERIMA HADIAH. IMBALAN BERUPA APA SAJA KEPADA SIAPAPUN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DAPAT DIDUGA BERKAITAN DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA.
16
17
1.
TAHAP PERSIAPAN. penggelembungan (mark up) biaya pada rencana pengadaan pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa tertentu Perencanaan yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan
POLA PENYIMPANGAN
Panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur, dan nampak dikendalikan oleh pihak tertentu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup-tutupi Harga dasar tidak standar Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu Dokumen lelang tidak standar Dokumen lelang yang tidak lengkap 18
2. P O L A P E N Y I M P A N G A N
TAHAP PROSES PENGADAAN. (a) jangka waktu pengumuman singkat (b) pengumuman tidak lengkap dan membingungkan (ambigious) (c) penyebaran dokumen tender yang cacat (d) pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok tertentu saja yang memperoleh informasi lengkap (e) aanwijzing dirubah menjadi tanya jawab (f) upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu agar peserta tertentu terlambat menyampaikan dokumen penawarannya (g) penggantian dokumen dilakukan dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal (h) Panitia bekerja secara tertutup
(i) pengumuman pemenang tender hanya kepada kelompok tertentu (j) tidak seluruh sanggahan ditanggapi (k) surat penetapan sengaja ditunda pengeluarannya 19
3.
TAHAP PENYUSUNAN KONTRAK & PENANDATANGANAN KONTRAK. P O L A
4.
Penandatanganan kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung atau dokumen fiktif dan Penandatangan kontrak yang ditunda-tunda
TAHAP PELAKSANAAN BARANG DAN JASA. P O L A
KONTRAK
&
PENYERAHAN
Pekerjaan / Barang tidak sesuai dengan spesifikasi Pekerjaan belum selesai, sudah dilakukan serah terima
20
5.
TAHAP PENGAWASAN Kolusi antara Pelaksana Proyek dengan Pengawas Proyek POLA PENYIMPANGAN
Suap kepada Pengawas Proyek Hasil Laporan Pengawas Proyek tidak sesuai dengan hasil pekerjaan
6.
PELAPORAN KEUANGAN DAN AUDIT Tidak Jujur POLA PENYIMPANGAN
Dibeli Meluluskan bukti-bukti akuntansi yang tidak benar
21
22
a.
PENYUAPAN VS UANG PELICIN.
a.
Dalam jumlah besar
b. Diberikan kepada pejabat senior / pembuat keputusan
a.
Jumlah kecil
b. Diberikan kepada pelaksana
23
b. Kartel atau Kolusi. Kartel terbentuk oleh para peserta tender, tujuan untuk memanipulasi pemenang tender, yang menguntungkan salah satu anggota kartel tersebut. Kolusi merupakan bentuk kesepakatan dari peserta tender. tujuan menetapkan giliran pemenang tender atau kesepakatan pembayaran kompensasi kepada pihak yang kalah dalam tender karena memasukan penawaran yang lebih tinggi. c.
Struktur vs Situasional. Struktur a. Terencana b. Dipersiapkan dengan matang c. Sistematik. Situasional a. Tanpa rencana b. Tidak dipersiapkan c. Tidak Sistematik
24
KEUANGAN NEGARA PENGERTIAN 1. PENJELASAN UMUM UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK. Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
25
2. Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
26
RUANG LINGKUP Pasal 2 huruf G UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
“kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”
27
28
29
30
1). Pengawasan Intern dan Ekstern Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. 2). Pengawasan Preventif dan Represif Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.
31
3). Pengawasan Aktif dan Pasif Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Pengawasan pasif merupakan pengawasan yang dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. 4). Pengawasan berdasarkan kebenaran formil (rechtimatigheid) dan pengawasan berdasarkan kebenaran materiil (doelmatigheid). Pengawasan kebenaran formil (rechmatigheid) merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap setiappengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebenarannya didukung dengan bukti yang ada. Pengawasan kebenaran materil (doelmatigheid) merupakan pengawasan terhadap setiap pengeluaran apakah telah sesuai dengan tujuan dikeluarkan anggaran dan telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin. 32
(a) Teori absolut (teori pembalasan) Menurut teori absolut/teori pembalasan, bahwa syarat dan pembenaran hukuman tercakup di dalam kejahatan itusendiri, terlepas dari kegunaan praktikal yang diharapkan darinya. Dalam konteks teori ini sanksi merupakan res absoluta ab effectu futuro (keniscayaan yang terlepas dari dampaknyadi masa depan). Karena orang telah melakukan korupsi, maka ia harus dihukum, quia peccatum (karena telah melakukan dosa). (b) Teori relatif (teori prevensi) Teori relatif/prevensi memandang sanksi/hukuman adalah sebagai sarana untuk mencegah kejahatan (c) Teori gabungan. Didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada. 33
34
FAKTOR PEMBEDA PERBUATAN PIDANA ACTUS REUS
MENS REA
Perbuatan melawan hukum / melanggar hukum
Sikap batin jahat Evil Mind / Wricked Mind
Aturan Pengadaan
Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres No. 72 Tahun 2012 (sumber dana APBN / APBD) 1. Permen No. 5 2008
UU TPK / TPPU
BUMN Tahun
DOLUS
Willens (Dikehendaki)
/
CULPA
Wetens (Diketahui)
2. Keputusan Direksi (Sumber dana BUMN / BUMD / diluar APBN / APBD) 35
36
37
