KEJAKSAAN ,
AGUNG REPUBlIK
INDONESIA
JAKARTA
Nornor Sifat Lampiran Perihal
:
8-018/G/211995. 8iasa. 1 (satu) bendel. Putusan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan aleh Jaksa Agung.
Jakarta, 7 Pebruari 1995 KEPADA YTH. KEPALA KEJAKSAAN
TINGGI
01SELURUf I INDONESIA
Bersama ini kami sampaikan abstrak putusan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung, Nomor : 2478 KlPdtJ1991 tanggal 29 Oktober 1994, sebagaimana terlampir. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditarik kesimpulan, antara lain : a.
Bahwa tugas wewenang Jaksa Agung untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam p erkar a perdata telah terbukti eksistensinya, berdasarkan pasal 45 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo pasal 32 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991.
b.
Didalam perkara perdata, harus ada perselisihan iantar a para pihak), dan apabila tidak ada perselisihan, maka bukan menjadi tugas Hakim untuk menerbitkan penetapan mengenai permohonan hak atas tanah.
c.
Penetapan hak atas tanah negara oleh badan yudikatif sebagaimana ditentukan didalam pasal 621 KUH Perdata tidak berlaku lagi semenjak berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960.
Tugas wewenang Jaksa Agung untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara perdata dan tat a usaha negara belum banyak diketahui oleh masyarakat; padahal lembaga tersebut dapat dijadikan terobosan hukurn didalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembaharuan atau pembangunan hukum. Oleh karena itu diharapkan kepada para Kajati dan Kajari untuk lebih rnernasyarakatkan lembaga kasasi demi kepentingan hukum tersebut.
43
Selanjutnya aqar abstrak putusan Mahkamah terlampir- dipelajari oleh para JPN di Kejati maupun
Agung Kejari.
JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
SUHADIBROTO
Tembusan Kepada Yth : 1. 2. 3. 4.
44
8apak Jaksa Agung RI (sebagai laporan); 8apak Wakil Jaksa Agung RI; Sdr. Sekretaris JAM dan para Direktur pada JAM DATUN; A r sip.
ABSTRAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. DALAM PERKARA KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA AGUNG RI NOMOR : 2478 KlPDT/1991 JO NOMOR : 161011979.P TANGGAL 29 OKTOBER 1994
A.
PIHAK YANG BERPERKARA i. PEMOHON: Jaksa Agung RI atas permintaan Law Ladies Associates, kuasa dari BNI46 dan 50 orang warga Desa Wijaya Kusuma Jelambar Jakarta Barat. 2. TERMOHON : Gunawan Kurniadi (dahulu Nomor: 1610/1979.P).
B.
Pemohon
dalam
Penetapan
KASUS POStSI. -
Perkara perdata ini bertolak pangkal dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Juli 1.979 dengan Penetapan Nomor : 1610/1979.F/PN.Jkt.Pst. atas permohonan Gunawan Kurniadi (Pemohon).
-
Perrnohonan yang diajukan Pemohon adalah penyerahan dan pemindahan hak tiga bidang tanah hak garapan yang terletak di Kampung dan Desa •.'elarnbar, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ex eigendom verponding No. 6389 dengan luas ± 44 ha dari Sdr. Ali bin Abdul Salam kepada Pemohon.
-
Penyerahan dan pemindahan hak tiga bidang tanah hak garapan tersebut berdasarkan Akte Penyerahan dan Pemindahan Hak yang dibuat oleh Lody Herlianto Notaris di Jakarta tertanggal 20 April 1979 Nomor 102 dan tanggal 28 April 1979 Nomor 149.
-
Bahwa atas penyerahan dan pemindahan hak atas tiga bidang tanah hak garapan terse but, Pemohon telah membayar uang kepada Sdr. AIi bin Abdul Salam sebesar Rp. 50.000.000,- (Iima puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi.
-
Sejak itu tanah tersebut oleh Pemohon diterima, dikuasai dan terusdigarap sebagaimana hak garapan sampai sekarang.
-
Bahwa untuk balik nama Pemohon memerlukan Ketetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
-
Bahwa pad a tanggal 31 Juli 1979 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan, mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan Nomor : 1610/1979.P/PN.Jkt.Pst. 45
c.
PERTI,MBANGAN
MAHKAMAH
AGUNG
RI.
Bahwa Penqadltcn Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut : Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1610/1979.P tanggal31 Juli ~979, merupakan penetapan hak atas tanah negara oleh badan yudikatif (eigendom uitwijzing) sebagaimana ditentukan pasal 621 KUH Perdata; Bahwa semenjak berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya maka pasal 621 KUH Perdata tidak berlaku lagi karena semua tindakan hukum khususnya mengenai peralihan hak atas tanah harus dilaksanakan berdasar kepada Undang Undang ~okok Agraria tersebut; -
Bahwa pasal19 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo pasal3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tidak mengenal Hakim sebagai "Pejabat" yang ditunjuk oleh Menteri Agraria, [ad: Haklrn bukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
-
Bahwa demikian juga dalam pasal16 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak dikenallagi adanya hak garapan sebab bentuk hak atas tanah secara tegas telah ditentukan dalam pasal tersebut; Bahwa demikian pule penetapan declaratoir sebagaimana dalam perkara ini t.dal: menqikat kepada pihak ketiga dan selain itu dalam perkara perdata harus ada perselisihan dan apabila tidak, maka bukan menjadi tugas Hakim untuk memberi penetapan mengenai permohonan hak atas tanah sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon Gunawan Kurniadi dalam Penetapan tanggal31 Juli 1979 Nomor 1610/1979.P.
D.
PUTUSAN
MAHKAMAH
AGUNG RI.
Mahkamah Agung RI dalarn putusannya Nomor: 2478 KlPdtl1991 tanggal 29 Oktober 1994 menyatakan : Mengadili
:
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Demi Kepentingan Hukum : Jaksa Agung RI tersebut; Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal31 Juli 1979 Nomor: 1610!1979.P, dan Mengadili -
46
sendiri :
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
Pusat
·
-
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang rnenerbitkan Penetapan yang menetapkan hak atas tanah berdasarkan permohonan;
-
Menolak permohonan Pemohon untuk yang selebihnya; Menyatakan beaya dalam perkara ini nihil.
E.
KESIMPULAN. a. Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 pasal45 dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 pasal32. b. Sejak berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka ketentuan tentang peralihan hak atas tanah yang ada didalam KUH Perdata tidak berlaku lagi, demikian pula Hakim bukan PPAT.
c. Dalam suatu perkara perdata harus ada perselisihan
(antara para pihak), dan apabila tidak ada perselisihan maka bukan menjaci tugas Hakim untuk menerbitkan penetapan mengenai hak atas tanah sebagaimana diajukan oleh Gunawan Kurniadi.
F.
SUMBER. _ Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Oktober 1994 Nomor : 2478 KlPdtJ1991 yang amamya mengabulkan Kasasi Jaksa Agung RI untuk kepentingan hukurn.
-c
--000--
47
