ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN 2017

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058 , Fax. 031-5028141 Email :[email protected] Website :www.bem.poltekkesdepkes-sby.ac.id

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN 2017 BAB I VISI DAN MISI PASAL 1 VISI BERSATU, BERSINERGI, MEMBANGUN

1. 2. 3. 4.

PASAL 2 MISI MENINGKATKAN PERAN AKTIF SERTA KESOLIDAN ANTAR KABINET MENGEMBANGKAN KINERJA DAN POLA PIKIR KABINET KEARAH LEBIH LUAS DAN MAJU MENGOPTIMALISASI KRETIFITAS MAHASISWA YANG SESUAI DENGAN BIDANG YANG DIMINATI MELALUI PROGRAM KERJA MENGUATKAN DAN MENINGKATKAN KERJA SAMA SERTA JALINAN SILATURAHIM ANTAR DIREKTORAT, HIMPUNAN MAHASISWA SERTA ORGANISASI LAIN DI DALAM DAN DI LUAR LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES SURABAYA BAB II KEANGGOTAAN PASAL 3 ANGGOTA ANGGOTA BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA ADALAH SELURUH MAHASISWA DAN ALUMNI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA YANG SAH PASAL 4 JENIS KEANGGOTAAN 1. ANGGOTA UMUM ADALAH SELURUH MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA. 2. PENGURUS ADALAH ANGGOTA UMUM YANG DIPILIH UNTUK MENJALANKAN ORGANISASI BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. 3. ANGGOTA KEHORMATAN ADALAH ANGGOTA UMUM YANG PERNAH MENJADI PENGURUS BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. PASAL 5 HAK ANGGOTA

1. ANGGOTA PASIF : • MEMILIKI HAK MENERIMA PEMBINAAN • MEMBERIKAN SARAN, PENDAPAT DAN PERAN DALAM MEMAJUKAN ORGANISASI MAUPUN PERGERAKAN MAHASISWA YANG LAIN


• MEMPUNYAI HAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM AKTIVITAS DAN PROGRAM ORGANISASI, MEMBELA DAN DIBELA, DAN PERTANYAAN TERTULIS ATAU LISAN KEPADA PENGURUS BEM. 2. ANGGOTA AKTIF • MEMILIKI HAK MENERIMA PEMBINAAN • MEMILIKI HAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM AKTIVITAS DAN PROGRAM ORGANISASI, MEMBELA DAN DIBELA, MENGELUARKAN PENDAPAT DAN USULAN, PERTANYAAN SECARA TERTULIS ATAU LISAN • MEMILIKI HAK BICARA DAN HAK SUARA KETIKA MUSYAWARAH MAUPUN RAPAT • MEMPUNYAI HAK MEMBERIKAN SARAN, PENDAPAT DAN PERAN DALAM MEMAJUKAN ORGANISASI MAUPUN PERGERAKAN MAHASISWA YANG LAIN • MEMPUNYAI HAK DIPILIH DAN MEMILIH KEPENGURUSAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 3. ANGGOTA KEHORMATAN • MEMPUNYAI HAK BICARA KETIKA MUSYAWARAH MAUPUN RAPAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN KHUSUS • MEMILIKI HAK MEMBERIKAN SARAN DAN KRITIK KEPADA PENGURUS DALAM MENJALANKAN KEPENGURUSAN PASAL 6 KEWAJIBAN ANGGOTA 1. ANGGOTA PASIF • MEMABAYAR IURAN KEMAHASISWAAN KETIKA DAFTAR ULANG • MENJAGA NAMA BAIK DAN KEHORMATAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA • MELAKSANAKAN, MEMATUHI, DAN MENJUNJUNG TINGGI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA KETENTUAN LAIN YANG BERLAKU DI BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA • IKUT BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 2. ANGGOTA AKTIF • MENJAGA NAMA BAIK DAN KEHORMATAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA • MELAKSANAKAN, MEMATUHI, DAN MENJUNJUNG TINGGI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA KETENTUAN LAIN YANG BERLAKU DI BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA • BERPARTISIPASI AKTIF DALAM KEGIATAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 3. ANGGOTA KEHORMATAN • MEMBERIKAN PENGAWASAN, BIMBINGAN MAUPUN BANTUAN KEPADA PENGURUS BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA • MENJAGA NAMA BAIK DAN KEHORMATAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA


PASAL 7 STATUS KEANGGOTAAN 1. STATUS KEANGGOTAAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA DIPEROLEH JIKA MEMENUHI SYARAT KEANGGOTAAN. 2. STATUS KEANGGOTAAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA DAPAT HILANG KARENA : • ATAS PERMINTAAN SENDIRI • MENINGGAL DUNIA • TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA PASAL 8 SANKSI ANGGOTA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN AKAN DIBERIKAN SANKSI DENGAN PERATURAN TERSENDIRI YANG DITETAPKAN KEMUDIAN.

1. 2. 3. 4. 5.

BAB III KABINET PASAL 9 ANGGOTA KABINET DALAM MELAKSANAKAN TUGAS - TUGASNYA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM DIBANTU OLEH ANGGOTA KABINET. ANGGOTA KABINET TERDIRI DARI MENTERI, WAKIL MENTERI, ASSISTEN MENTERI DAN STAFF AHLI DI KEMENTERIAN. SETIAP MENTERI MEMBIDANGI BAGIAN TERTENTU DALAM KABINET. MENTERI BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN. MENTERI DIBANTU OLEH WAKIL ATAU ASSISTEN MENTERI SERTA STAFF AHLI SESUAI BIDANGNYA.

PASAL 10 HAK ANGGOTA KABINET SETIAP ANGGOTA KABINET BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA BERHAK MENYAMPAIKAN GAGASAN, SARAN, DAN IDE DALAM UPAYA MEMBANGUN DAN MEMAJUKAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. PASAL 11 KEWAJIBAN ANGOTA KABINET 1. MENJAGA NAMA BAIK DAN KEHORMATAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 2. MELAKSANAKAN, MEMATUHI DAN MENJUNJUNG TINGGI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA, PERATURAN – PERATURAN SERTA KETENTUAN LAIN 3. BERPARTISIPASI DAN BERPERAN AKTIF DALAM PROGRAM MAUPUN KEGIATAN BEM DAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN YANG ADA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA.


PASAL 12 HILANGNYA STATUS KEANGGOTAAN KABINET STATUS KEANGGOTAAN KABINET DAPAT HILANG JIKA : 1. TIDAK LAGI TERDAFTAR MENJADI MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA. 2. MENGUNDURKAN DIRI. 3. MENINGGAL DUNIA. 4. TIDAK MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN. 5. DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. 6. MERANGKAP MENJADI KETUA DARI HIMA, UKM DAN PRAMUKA. PASAL 13 SANKSI ANGGOTA KABINET ANGGOTA KABINET YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN AKAN DIBERIKAN SANKSI DENGAN PERATURAN TERSENDIRI YANG DITETAPKAN KEMUDIAN. YANG TELAH DISETUJUI SEBELUMNYA OLEH SELURUH ANGGOTA KABINET PASAL 14 RESHUFFLE KABINET PEMBERHENTIAN DAN / ATAU PENGGANTIAN STRUKTUR KEANGGOTAAN KABINET DAPAT DIBERLAKUKAN JIKA : 1. ANGGOTA KABINET TIDAK AKTIF DALAM BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA SELAMA 2 BULAN BERTURUT - TURUT TANPA INFORMASI YANG JELAS. 2. ANGGOTA KABINET KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAANNYA. PASAL 15 MEKANISME RESHUFFLE KABINET PEMBERHENTIAN DAN / ATAU PENGGANTIAN STRUKTUR KEANGGOTAAN KABINET DILAKUKAN OLEH PRESIDEN DENGAN PERSETUJUAN WAKIL PRESIDEN DENGAN TAHAPAN : 1. DENGAN MELAKUKAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI TERLEBIH DAHULU 2. PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN /ATAU PENGGANTIAN.


BAB IV TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG PRESIDEN PASAL 16 TUGAS DAN KEWAJIBAN PRESIDEN 1. MENJAGA NAMA BAIK DAN KEHORMATAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 2. MELAKSANAKAN, MEMATUHI DAN MENJUNJUNG TINGGI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA, UNDANG-UNDANG SERTA KETENTUAN LAIN 3. MENGAJUKAN PROGRAM KERJA KEPADA DIREKTORAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 4. MENJALANKAN PROGRAM KERJA YANG TELAH DISEPAKATI 5. MENAMPUNG, MENGELOLA, MENYAMPAIKAN DAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MAHASISWA 6. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN SELURUH ORGANISASI BAIK DI DALAM DAN DI LUAR LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 7. MENJALANKAN TUGAS KELEMBAGAAN 8. MEMPERTANGGUNGJAWABKAN HASIL KERJA KE DIREKTORAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 9. MELANTIK KETUA UKM BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

1.

2.

3.

4.

PASAL 17 HAK DAN WEWENANG PRESIDEN MEMBENTUK, MENGGANTI DAN MEMBERHENTIKAN KEPENGURUSAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA DENGAN PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN WAKIL PRESIDEN MENGESAHKAN UU/ PERATURAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA MELALUI KONGRES DAN / ATAU MUSYAWARAH BESAR MENGELUARKAN PERNYATAAN YANG MENGATASNAMAKAN MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN MENGIRIM DELEGASI YANG BERSIFAT DAERAH MAUPUN NASIONAL


1. 2. 3. 4. 5.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI PASAL 18 STRUKTUR ORGANISASI BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA : PRESIDEN DAN WAKILNYA KEMENTERIAN PUSAT DAN WAKILNYA KEMENTERIAN NON PUSAT ASSISTEN MENTERI STAFF AHLI

6. SATUAN PENGAUDIT

BAB VI MEKANISME DAN ALUR PERTANGGUNGJAWABAN

1.

2.

3.

4.

5.

PASAL 19 PRESIDEN PRESIDEN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA MERUPAKAN SATU DARI BEBERAPA KANDIDAT YANG DIPILIH SECARA BERPASANGAN DENGAN WAKIL PRESIDEN OLEH MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA DAN DISAHKAN OLEH KONGRES PRESIDEN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA MERUPAKAN PIMPINAN TERTINGGI LEMBAGA EKSEKUTIF YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KEBERLANGSUNGAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA DILAKSANAKAN PADA WAKTU KONGRES DENGAN 2/3 n+ 1 DARI SELURUH PESERTA KONGRES SELAMA PIMPINAN TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS, MAKA SIDANG - SIDANG PENGURUS BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA UNTUK SEMENTARA WAKTU DIPIMPIN OLEH WAKIL PRESIDEN DAN APABILA PRESIEN DAN WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN HADIR MAKA DIPIMPIN OLEH TIM KOORDINASI YANG TERPILIH DARI DAN OLEH ANGGOTA PENGURUS BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA YANG DISEBUT PIMPINAN DEMISIONER . PRESIDEN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA BERTUGAS MEMIMPIN SIDANG BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA SESUAI TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN MEMBUAT KONSENSUS DALAM RAPAT, SELAMA PRESIDEN BEM TIDAK DAPAT MENGHADIRI SIDANG MAKA AKAN DIPIMPIN OLEH WAKILNYA.

PASAL 20 WAKIL PRESIDEN 1. WAKIL PRESIDEN BEM MERUPAKAN SATU DARI BEBERAPA KANDIDAT YANG DIPILIH SECARA BERPASANGAN DENGAN PRESIDEN OLEH


MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA DAN DISAH KAN OLEH KONGRES 2. WAKIL PRESIDEN BEM BERTUGAS MEMIMPIN SIDANG BEM SESUAI TATA TERTIB PERSIDANGAN APABILA PRESIDEN BEM BERHALANGAN HADIR 3. WAKIL PRESIDEN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KINERJANYA KEPADA PRESIDEN PASAL 21 KEMENTERIAN SEKERTARIS KABINET 1. KEMENTERIAN SEKERTARIS KABINET ADALAH BAGIAN DARI PENGURUS BEM YANG MENCATAT DAN MENDOKUMENTASIKAN HAL HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 2. KEMENTERIAN SEKERTARIS KABINET DIPILIH OLEH PRESIDEN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA DAN DISETUJUI OLEH KONGRES 3. KEMENTERIAN SEKERTARIS KABINET MEMPERTANGGUNG JAWABKAN HASIL KINERJANYA SELAMA MASA BAKTI KEPADA PRESIDEN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

1. 2. 3. 4.

5. 6.

PASAL 22 KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN ADALAH PUSAT PENGELOLAAN KEUANGAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA KEMENTERIAN KEUANGAN DIPILIH OLEH PRESIDEN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA DAN DISETUJUI OLEH KONGRES KEMENTERIAN KEUANGAN BERHAK MEMINTA BUKTI ATAS SEGALA PENGELUARAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA KEMENTERIAN KEUANGAN BERKEWAJIBAN MEMINTA KONFIRMASI KEPADA MASING - MASING KEMENTERIAN JIKA TERJADI KESALAHAN DIDALAM PEHITUNGAN PENGELUARAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA KEMENTERIAN KEUANGAN BERKEWAJIBAN MENCAIRKAN DANA ATAS PERSETUJUAN PRESIDEN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA KEMENTERIAN KEUANGAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN HASIL KINERJANYA KEPADA PRESIDEN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

PASAL 23 KEMENTERIAN NON PUSAT 1. KEMENTERIAN NON PUSAT ADALAH PERANGKAT BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA YANG DI PIMPIN OLEH SEORANG MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA PRESIDEN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA DAN BERTUGAS MEMUSYAWARAHKAN SERTA MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI


HAL - HAL YANG MENYANGKUT KEMENTERIAN 2. MENTERI DIPILIH OLEH PRESIDEN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 3. MENTERI MELAPORKAN PERTANGGUNGJAWABANNYA KEPADA PRESIDEN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

BAB VII WILAYAH KERJA 1. PRESIDEN a. BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DAN JALANNYA ORGANISASI BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. b. MEMIMPIN RAPAT PIMPINAN, RAPAT KOORDINASI DAN KONGRES. c. MEMBUAT DAN MENGELUARKAN KEPUTUSAN DENGAN PERTIMBANGAN WAKIL PRESIDEN. d. MENGIRIM DELEGASI YANG AKAN MENGHADIRI UNDANGAN KEGIATAN DARI LEMBAGA KEMAHASISWAAN BAIK DI TINGKAT REGIONAL, DAERAH MAUPUN NASIONAL. e. MENGELUARKAN PERNYATAAN YANG MENGATASNAMAKAN MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN \SURABAYA. f. MENGHADIRI UNDANGAN KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH ORGANISASI INTERNAL DAN EKSTERNAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, KECUALI BILA BERHALANGAN HADIR. 2. WAKIL PRESIDEN a. MEMBANTU SEPENUHNYA TUGAS-TUGAS PRESIDEN DALAM MENJALANKAN TUGAS ORGANISASI. b. MEMILIKI KEWAJIBAN DALAM MENGELOLA DAN MENGATUR KESOLIDAN DAN KEAKTIFAN KABINET BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. c. BERSAMA PRESIDEN MENGAMBIL KEPUTUSAN STRATEGIS. d. MENGGANTIKAN PRESIDEN JIKA BERHALANGAN DALAM MENGHADIRI KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH ORGANISASI INTERNAL DAN EKSTERNAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA. e. MENGGANTIKAN PRESIDEN UNTUK MEMIMPIN RAPAT KABINET APABILA PRESIDEN BERHALANGAN HADIR. 3. KEMENTERIAN SEKERTARIS KABINET a. BERTANGGUNG JAWAB ATAS ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. b. MENGATUR DAN MENGELOLA AGENDA INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. c. MENJAGA DAN MEMELIHARA INVENTARIS DAN FASILITAS


KESEKRETARIATAN. 4. WAKIL MENTERI SEKERTARIS KABINET a. MEMBANTU KINERJA MENTERI SEKERTARIS KABINET b. MEMBANTU SEKERTARIS PANITIA KEGIATAN DALAM HAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN. c. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA MENTERI SEKERTARIS KABINET 5. KEMENTERIAN KEUANGAN a. BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGELOLAAN DAN PERKEMBANGAN DANA KEUANGAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. b. MENGATUR DAN MENGONTROL SETIAP ALUR PROPOSAL KEGIATAN TERKAIT KEUANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. c. MENGONTROL DAN MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN TIAP KEGIATAN KEMENTERIAN d. BERKOORDINASI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN DI LINGKUP POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA. e. MENGUSAHAKAN DAN MENGELOLA KEUANGAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA DALAM UPAYA MENGHASILKAN SUMBER DANA YANG HALAL DAN MANDIRI. 6. WAKIL MENTERI KEUANGAN a. MEMBANTU KINERJA MENTERI KEUANGAN. b. MEMBANTU SEKERTARIS PANITIA KEGIATAN DALAM ADMINISTRASI KEUANGAN. c. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA MENTERI KEUANGAN.

HAL

7. KEMENTERIAN AGAMA a. MELAKUKAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN PENGETAHUAN AGAMA BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA. b. BERTANGGUNG JAWAB ATAS UNIT KEGIATAN KEROHANIAN POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. c. MEMBANTU DAN BERKOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN LAIN. d. MENINGKATKAN KEAKTIFAN SERTA KONTRIBUSI MAHASISWA DALAM UPAYA MEMBANGUN JIWA KEROHANIAN MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA e. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN. 8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI a. MEMBANGUN JARINGAN DAN KERJASAMA DENGAN SELURUH ELEMEN INTERNAL KAMPUS. b. MENGKOORDINASIKAN KINERJA LEMBAGA KEMAHASISWAAN POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. c. MENINGKATKAN PARTISIPASI MAHASISWA DALAM KEGIATAN DI LINGKUP INTERNAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN


KESEHATAN SURABAYA. d. MENYIKAPI ISU INTERNAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA. e. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN. 9. KEMENTERIAN LUAR NEGERI a. MEMBANGUN DAN MEMPERLUAS JARINGAN DENGAN ELEMEN GERAKAN MAHASISWA, BEM, INSTANSI PEMERINTAH DAN SWASTA TINGKAT DAERAH DAN NASIONAL. b. MENGOPTIMALKAN PERAN DAN FUNGSI BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA DI LINGKUNGAN EKSTERNAL KAMPUS. c. MENINGKATKAN DAN MEMPERKUAT EKSISTENSI BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA TINGKAT DAERAH DAN NASIONAL. d. MENYIKAPI ISU EKSTERNAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA. e. MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DALAM LINGKUP EKSTERNAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA. f. MELAKSANAKAN KERJASAMA DENGAN BERBAGAI PIHAK DEMI UPAYA MENINGKATKAN KEMAJUAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA g. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN. 10. KEMENTERIAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA a. MEMBERI PELAYANAN KEPADA MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA DENGAN TUJUAN MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA. b. BERKOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI UNTUK MEMPERJUANGKAN ASPIRASI DAN KEBUTUHAN MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA. c. MENYELENGGARAKAN USAHA-USAHA YANG HALAL DAN MANDIRI. d. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN. 11. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI a. BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGELOLAAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI BEM POLTEKKKES KEMENKES SURABAYA KE DALAM DAN KE LUAR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA. b. MEMPUBLIKASIKAN SEGALA KEGIATAN DAN AGENDA BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. c. BERTANGGUNG JAWAB ATAS UKM JURNALISTIK POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. d. MENGUMPULKAN, MENGOLAH DATA DAN INFORMASI UNTUK KEPENTINGAN PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. e. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN.


12. KEMENTERIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM) a. MENYELENGGARAKAN KEGIATAN YANG BERSIFAT PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN KARAKTER MAHASISWA DALAM LINGKUP INTERNAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA. b. MELAKSANAKAN KEGIATAN-KEGIATAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA, SOSIAL SENI DAN BUDAYA DALAM LINGKUP INTERNAL DAN EKSTERNAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA. c. BERPERAN SERTA DALAM UPAYA PELESTARIAN BUDAYA NKRI d. MENINGKATKAN PARTISIPASI MAHASISWA TERHADAP KEGIATAN KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, SOSIAL, SENI DAN BUDAYA YANG DILAKSANAKAN OLEH BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. e. BERTANGGUNG JAWAB ATAS UKM OLAHRAGA DAN UKM KESENIAN POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. f. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN. 13. KEMENTERIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN a. MENGAJUKAN RENCANGAN DAN USULAN HUKUM DAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN b. MELAKUKAN ANALISIS DAN PENGAWASAN TERHADAP UNDANGUNDANG DAN PERATURAN LAINNYA. c. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN. 14. MENTERI KEMENTERIAN a. MEMIMPIN DAN MENGKOORDINASIKAN KEMENTERIANNNYA. b. BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBERLANGSUNGAN DAN PERKEMBANGAN KINERJA KEMENTERIANNYA. c. MENGONTROL DAN MENGEVALUASI KINERJA ASSISTEN DAN STAFF KEMENTERIANNYA. 15. ASSISTEN MENTERI a. MEMBANTU KINERJA MENTERI. b. MEWAKILI MENTERI JIKA BERHALANGAN. c. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA MENTERI. 16. STAFF KEMENTERIAN a. BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KEGIATAN YANG TELAH DIAMANAHKAN. b. MEMBANTU KINERJA MENTERI DAN BEKERJASAMA DENGAN STAFF LAINNYA. c. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA MENTERI. 17. SATUAN PENGAUDIT a. MEMONITORING, MENGAUDIT SERTA MENGEVALUASI KEGIATAN DAN LABORAN KEUANGAN ORGANISASI MAHASISWA DILINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES SURABAYA. b. MEMBANTU PRESIDEN BEM DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN


PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI MAHASISWA YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT. c. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN ATAS SEGALA KEGIATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAMANAHKAN.

BAB VIII KEPENGURUSAN PASAL 24 SYARAT - SYARAT PENGURUS BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA : 1. BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 2. MEMILIKI BUDI PEKERTI LUHUR DAN SOPAN SANTUN KEPADA ORANG TUA SERTA CIVITAS AKADEMI 3. MEMILIKI KEMAMPUAN, KEMAUAN, DAN PENGETAHUAN YANG MEMADAI 4. MEMILIKI JIWA KEPEMIMPINAN, JUJUR, DEMOKRATIF , KREATIF, INOVATIF DAN BERTANGGUNG JAWAB 5. DAPAT MENGATUR WAKTU SEBAIK - BAIKNYA SEHINGGA TIDAK MENGGANGGU AKTIVITAS KULIAH KARENA MENJADI PENGURUS BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 6. MEMPUNYAI DEDIKASI DAN LOYALITAS YANG TINGGI TERHADAP ALMAMATER

PASAL 25 KEKEBALAN PENGURUS PENGURUS TIDAK DAPAT DIKENAKAN SANKSI APAPUN DAN OLEH SIAPAPUN KARENA MENGELUARKAN PERNYATAAN PADA SAAT RAPAT BEM BAIK SECARA TERBUKA MAUPUN TERTUTUP, BAIK YANG DIAJUKAN SECARA LISAN MAUPUN TULISAN KEPADA PRESIDEN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA, SELAKU PIMPINAN BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA, BESERTA DEWAN DOSEN, KECUALI JIKA MEREKA MENGUMUMKAN HAL - HAL DI LUAR KESEPAKATAN RAPAT BEM DAN MENGANDUNG UNSUR SARA PASAL 26 MASA JABATAN PENGURUS BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA ADALAH SELAMA SATU PERIODE


BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN PASAL 27 DALAM MENJALANKAN TUGASNYA, BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA MEMPUNYAI ALAT PERLENGKAPAN : 1. RAPAT PIMPINAN 2. RAPAT KEMENTERIAN 3. RAPAT KOORDINASI : a. INTRA BEM b. BEM, UKM BEM, PRAMUKA, HIMA DAN PIMPINAN AKADEMIK ATAU INSTITUSI PASAL 28 RAPAT PIMPINAN RAPAT PIMPINAN ADALAH RAPAT YANG DIHADIRI OLEH PRESIDEN BEM, WAKIL PRESIDEN BEM, DAN SELURUH MENTERI KABINET KEMENTERIAN SEKRETARIS KABINET, DAN KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK MENGAGENDAKAN DAN MERUMUSKAN PENETAPAN TUGAS MASING – MASING KEMENTERIAN PASAL 29 RAPAT KEMENTERIAN RAPAT KEMENTERIAN ADALAH RAPAT UNTUK MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN MASING - MASING ASPIRASI MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA YANG DISALURKAN MELALUI BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA RAPAT DIPIMPIN OLEH MENTERI DARI MASING-MASING KEMENTERIAN

PASAL30 RAPAT KOORDINASI RAPAT KOORDINASI DILAKUKAN UNTUK MENGKOORDINASI SUATU KEBIJAKAN DAN ATAU PENJELASAN TENTANG PERENCANAAN DAN REALISASI KERJA BAB X PERUBAHAN ART PASAL 31 ANGGARAN RUMAH TANGGA BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA DAPAT DI UBAH DALAM KONGRES MAUPUN SIDANG ISTIMEWA BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA


1. 2.

3.

1.

2.

BAB XI ATURAN TAMBAHAN PASAL 32 SETIAP ANGGOTA BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA DIHARAPKAN MENGETAHUI ISI AD / ART SETELAH DITETAPKAN PENGESAHAN ATRIBUT ORGANISASI BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA DITETAPKAN UNTUK PERTAMA KALI PADA KONGRES KE VIII BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA TANGGAL 16 AGUSTUS 2013 DI SURABAYA. ANGGARAN RUMAH TANGGA INI BERLAKU SEJAK DITETAPKAN DAN DISAHKAN PADA SIDANG KONGRES ORMAWA BAB XII PENUTUP PASAL 33 ANGGARAN RUMAH TANGGA BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA MERUPAKAN SUATU YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI ANGGARAN DASAR HAL - HAL LAIN YANG BELUM DIATUR DALAM ART BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN DALAM KETETAPAN DAN KEPUTUSAN SERTA PERATURAN YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AD / ART

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN 2017

Recommend Documents