ANGGARAN DASAR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
U S U press
i
ii
Kata Sambutan Majelis Wali Amanat USU
Globalisasi yang sarat dengan liberalisasi memberikan implikasi kepada keharusan kesiapan setiap institusi atau organisasi untuk lebih mampu beradaptasi, serta memiliki daya saing yang tinggi. Demikian halnya, organisasi dan institusi pendidikan tinggi juga mendapatkan implikasi tersebut. Beberapa prasyarat yang dibutuhkan organisasi guna kesiapan dalam ajang kompetisi di era liberalisasi sekarang ini yaitu adanya organisasi yang fleksibel, dinamis, mandiri dan akuntabel. USU sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi diharuskan melakukan pembenahan organisasi guna kesiapan menghadapi era pasar bebas tersebut. BHMN memberikan peluang untuk itu. Dengan status BHMN yang dimilikinya, diharapkan akan menjadikan USU sebagai sebuah organisasi universitas yang lebih mampu beradaptasi terhadap perkembangan tuntutan zaman modern tersebut tanpa meninggalkan tujuan pendidikan dan prinsip nirlaba. Sebagaimana organisasi pada umumnya, selalu dibutuhkan aturan-aturan yang menjelaskan keberadaan serta pola hubungan pihak-pihak yang ada di dalamnya. Demikian pula AD/ART ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh pihak dan sivitas akademika USU dalam menjalani kehidupan kebersamaannya. Diharapkan kepada seluruh sivitas akademika USU agar dapat mempelajari dan memahami AD/ART ini. Pengertian dan pemahaman yang mendalam atas ketentuan perundangundangan yang menyangkut USU BHMN sangat penting dalam iii USU : AD/ART USU, 2004
USU Repository © 2006
mencapai cita-cita luhurnya di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Majelis Wali Amanat USU-BHMN menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut berperan dalam penyusunan, pengemasan serta distribusi AD/ART ini. Semoga USU bertambah jaya.
iv
Daftar Isi 1. Anggaran Dasar USU………………………………………………… 1 2. Anggaran Rumah Tangga USU………………………………… 25
v USU : AD/ART USU, 2004
USU Repository © 2006
vi
REPUBLlK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional, Universitas Sumatera Utara harus memiliki kemandirian; b. bahwa Universitas Sumatera Utara telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggungjawab yang lebih besar; c. bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Universitas Sumatera Utara sebagai badan hukum milik negara. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23); 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 1
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara. 2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi. 3. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab untuk mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Universitas. 4. Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat. 5. Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat. 6. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Universitas di bidang akademik yang terdiri dari Wakil Guru Besar, Wakil Dosen bukan Guru Besar, Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan, Kepala Perpustakaan dan Sistem
2
7.
8.
9. 10.
Informasi, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi serta bertanggung jawab kepada Rektor. Dewan Guru Besar adalah Dewan Guru Besar Universitas yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan sivitas akademika Universitas. Rektor adalah Pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa pada Universitas. BAB II PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA Pasal 2
1.
2.
3.
Dengan Peraturan Pemerintah ini Universitas Sumatera Utara yang didirikan pada tanggal 4 Juni 1952 dan dinegerikan pada tanggal 1 September 1957, ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak clan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan kecuali tanah, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi aset dan pegawai Universitas. Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan. BAB III ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Jati Diri Pasal 3
1. Universitas bersifat nirlaba yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3
2. Universitas memiliki lambang, mars, himne, bendera dan cap sebagai atribut yang bentuk dan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Bagian Kedua Asas Dan Tujuan Pasal 4 Universitas diselenggarakan berdasarkan asas: a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Moralitas yang tinggi; c. Kebebasan akademik; d. Kebebasan Ilmiah; e. Keuniversalan; f. Kemandirian; g. Akuntabilitas; dan h. Kualitas. Pasal 5 Tujuan Universitas adalah : a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, khususnya yang berbasis kerjasama industri dalam arti luas, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; c. Mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri; d. Mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional; dan e. Meningkatkan kualitas secara berkelanjutan untuk menempati posisi unggul dalam persaingan dan kerjasama global.
4
Bagian Ketiga Kedudukan Dan Jangka Waktu Pasal 6 Universitas berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. Pasal 7 Universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Bagian Keempat Kekayaan Dan Pendanaan Pasal 8 1) Kekayaan awal Universitas berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2) Besarnya kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Universitas kecuali tanah. 3) Besarnya nilai kekayaan awal sebagimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan. 4) Penatausahaan pemisahan kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. 5) Kekayaan Negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Universitas dan tidak dapat dipindahtangankan. 6) Pemanfaatan kekayaan Negara berupa tanah dengan mengikutsertakan pihak ketiga, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan. 7) Harus pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), menjadi pendapatan dari Universitas dan di pergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas. Pasal 9 1) Hak kekayaan intelektual yang terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual lainnya dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Universitas. 5
2) Tatacara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan hak kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 1) Pembiayaan penyelenggaraan dan pengembangan Universitas berasal dari: a. Pemerintah; b. masyarakat; c. pihak luar negeri yang tidak mengikat; dan d. usaha dan tabungan Universitas. 2) Dana dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3) Universitas mengalokasikan anggaran yang berasal dari masyarakat dan atau usaha dan tabungan Universitas sebagai pendamping dana yang diperoleh dari Pemerintah. 4) Penerimaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bagian Kelima Organisasi Pasal 11 1) Organisasi Universitas terdiri dari Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, Pimpinan, Dosen, Tenaga Administrasi, Pustakawan, Teknisi, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang. 2) Unsur pelaksana akademik terdiri dari Fakultas dan Departemen, Lembaga dan bentuk lain yang dipandang perlu. 3) Unsur pelaksana administrasi terdiri dari Biro, Bagian dan bentuk lainnya yang dipandang perlu. 4) Unsur penunjang terdiri dari Perpustakaan dan Sistem Informasi, Laboratorium, Bengkel Universitas, Kebun Percobaan, Pusat Komputer, unit usaha dan bentuk lain yang dipandang perlu.
6
Bagian Keenam Majelis Wali Amanat Pasal 12 1)
Majelis Wali Amanat adalah organisasi Universitas yang berfungsi untuk mewakili kepentingan Pemerintah dan kepentingan masyarakat. 2) Majelis Wali Amanat beranggotakan 21 orang yang mewakili unsur: a) Menteri; b) Senat Akademik; c) Masyarakat; dan d) Rektor. 3) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah menerima usulan dari Senat Akademik. 4) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri berjumlah 1 (satu) orang yang ditetapkan oleh Menteri. 5) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Senat Akademik berjumlah 8 (delapan) orang yang dipilih dari dan oleh Senat Akademik. 6) Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), harus memenuhi kriteria utama pada komitmen, kemampuan, integritas, prestasi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas. 7) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili masyarakat berjumlah 11 (sebelas) orang yang diusulkan oleh Senat Akademik. 8) Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), harus memenuhi kriteria utama pada komitmen, kemampuan, integritas, prestasi, wawasan, minat terhadap pengembangan Universitas, dan non partisan. 9) Anggota Majelis Wali Amanat, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali berturutturut. 10) Majelis Wali Amanat diketuai oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang masing-masing dipilih dari dan oleh anggota lainnya dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. 11) Rektor merupakan anggota Majelis Wali Amanat yang tidak dapat dipilih sebagai Ketua dan tidak mempunyai hak suara dalam hal terjadi pemungutan suara.
7
12) Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagai pimpinan atau jabatan struktural pada Universitas, perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas. 13) Tata cara pemilihan, pengusulan, dan pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat termasuk komposisinya dan jumlah setiap unsurnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 13 1) Majelis Wali Amanat bertugas untuk: Menetapkan kebijakan umum Universitas dalam bidang non akademik; a) Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Universitas; b) Mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Universitas; c) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Universitas; d) Melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan Universitas; e) Bersama Pimpinan Universitas menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri; dan f) Memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri tentang pengelolaan Universitas. 2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Wali Amanat berwenang: a) Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Universitas yang diusulkan oleh Senat Akademik; b) Menetapkan ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian dalam rangka pengelolaan Universitas; dan c) Menunjuk dan mengangkat auditor eksternal yang independen dan profesional. 3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 4) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat dibebankan pada anggaran Universitas.
8
Pasal 14 1) 2) 3) 4)
5)
Majelis Wali Amanat menyelenggarakan rapat sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota, dan diundurkan bila kuorum belum tercapai. Keputusan rapat ditetapkan berdasarkan musyawarahmufakat dan bila diperlukan dapat dilakukan pemungutan suara. Setiap anggota Majelis Wali Amanat memiliki hak suara yang sama, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Rektor, anggota yang mewakili unsur Menteri 35% (tiga puluh lima persen), anggota lain memiliki secara bersama-sama 65% (enam puluh lima persen), dan Rektor tidak memiliki hak suara. Tata cara, mekanisme, pelaksanaan rapat Majelis Wali Amanat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Bagian Ketujuh Dewan Audit Pasal 15
1)
2) 3) 4) 5) 6) 7)
Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat. Anggota Dewan Audit dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat. Anggota Dewan Audit berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Dewan Audit melaksanakan evaluasi hasil audit Universitas dalam bidang keuangan dan bidang akademik. Dewan Audit bertanggungjawab kepada Majelis Wali Amanat. Anggota Dewan Audit diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut. Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
9
Pasal 16 1)
2) 3)
Dewan Audit bertugas untuk: a) Menetapkan kebijakan audit internal; b) Mempelajari dan menilai hasil audit internal dan eksternal; dan c) Mengambil kesimpulan dan mengajukan saran kepada Majelis Wali Amanat. Anggaran pelaksanaan tugas Dewan Audit dibebankan kepada anggaran Universitas. Tata cara penyelenggaraan tugas Dewan Audit akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Bagian Kedelapan Senat Akademik Pasal 17
1) 2)
3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Universitas di bidang akademik. Senat Akademik terdiri dari: a) Wakil Guru Besar; b) Wakil Dosen bukan Guru Besar; c) Rektor dan Pembantu Rektor; d) Dekan; e) Kepala Perpustakaan dan Sistem Informasi; dan f) Unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik. Wakil Guru Besar sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah anggota Dewan Guru Besar. Wakil Dosen bukan Guru Besar dipilih melalui pemilihan oleh masing-masing fakultas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Perwakilan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang. Anggota Senat Akademik kecuali anggota ex-officio diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali. Senat Akademik dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali. Rektor merupakan anggota Senat Akademik yang tidak dapat dipilih menjadi Ketua maupun Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas, Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi.
10
10) Tata cara pemilihan anggota, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik serta pembentukan komisi-komisi berikut tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggota-anggotanya termasuk komposisi dan jumlahnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 18 1) Wakil Guru Besar dalam Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3), dipilih melalui pemilihan dari dan oleh anggota Dewan Guru Besar. 2) Dewan Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari seluruh Guru Besar tetap Universitas. 3) Dewan Guru Besar dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Guru Besar untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali. 4) Dewan Guru Besar bertugas untuk: a) Memberikan masukan kepada Pimpinan Universitas dalam hal pengembangan keilmuan dan kualitas pendidikan; b) Memberikan masukan kepada Pimpinan Universitas dalam hal pembinaan suasana akademik, etika keilmuan, integritas dan moral Sivitas Akademika; dan c) Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan atas usul pengangkatan Guru Besar, Doktor Kehormatan, dan pemberian penghargaan kehormatan lainnya. 5) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Guru Besar dibebankan pada anggaran Universitas. Pasal 19 1) Senat Akademik bertugas untuk: a) Memberikan masukan kepada Menteri tentang penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat; b) Berwenang mengusulkan anggota Majelis Wali Amanat kepada Menteri; c) Menyusun kebijakan akademik Universitas; d) Menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika; dan e) Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Universitas dengan tetap memperhatikan prinsip kehatihatian; f) Memberi masukan kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan penilaiannya atas kinerja Pimpinan dalam masalah akademik; 11
g) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; h) Memberi masukan kepada Pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran; i) Melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Universitas; dan j) Merumuskan tata tertib kehidupan kampus. 2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Senat Akademik: a) Berwenang memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Universitas atas usulan pembukaan dan penutupan fakultas, departemen, program studi, lembaga dan unitunit akademik lainnya; b) Berwenang mengusulkan Anggaran Rumah Tangga kepada Majelis Wali Amanat; dan c) Secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum. 3) Anggaran pelaksanaan tugas Senat Akademik dibebankan kepada anggaran Universitas. Pasal 20 1) Senat Akademik menyelenggarakan rapat sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 2) Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Senat Akademik. 3) Keputusan rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat dan bila diperlukan dapat dilakukan pemungutan suara. 4) Keputusan rapat yang berdasarkan pemungutan suara ditetapkan apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara yang hadir dalam rapat. 5) Tata cara rapat Senat Akademik diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Bagian Kesembilan Pimpinan Pasal 21 1) Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor dan dibantu oleh beberapa orang Pembantu Rektor.
12
2) Anggota pimpinan Universitas harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: a) Mampu melaksanakan perbuatan hukum; b) Berkewarganegaraan Indonesia; c) Sehat jasmani dan rohani; d) Memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; dan e) Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi. 3) Persyaratan khusus mengenai pimpinan Universitas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 4) Pemilihan Rektor dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir. 5) Jumlah dan kewenangan Pembantu Rektor diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 22 1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara. 2) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali. 3) Pembantu Rektor diangkat paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Rektor oleh Majelis Wali Amanat atas usul Rektor. 4) Pembantu Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali. 5) Tata cara pencalonan, pemilihan pengangkatan Pimpinan Universitas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 23 1) Pimpinan Universitas bertugas untuk: a) Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b) Mengelola seluruh kekayaan Universitas dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan Universitas; c) Membina tenaga kependidikan dan tenaga kerja lainnya yang ditetapkan oleh Universitas; d) Membina hubungan dengan alumni, lingkungan Universitas dan masyarakat pada umumnya; e) Menyelenggarakan pembukuan Universitas; f) Menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan Universitas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; 13
g) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Universitas; h) Melaporkan secara berkala kepada Majelis Wali Amanat tentang kemajuan kerja satuan akademik Universitas; i) Bersama Majelis Wali Amanat menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri. 2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan Universitas: a) Mengangkat dan memberhentikan pimpinan fakultas dan unit-unit lain di lingkungan Universitas; b) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Universitas; c) Menunjuk dan mengangkat auditor internal untuk melaksanakan dan melaporkan hasil audit keuangan dan audit kinerja akademik berdasarkan kebijakan audit yang ditetapkan oleh Dewan Audit; dan d) Membuka dan menutup Fakultas, Departemen, Program Studi, Lembaga dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik. 3) Pimpinan dapat mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada pimpinan Fakultas atau pimpinan unit lainnya. 4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 24 1) Pimpinan mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan Universitas. 2) Anggota Pimpinan tidak berhak mewakili Universitas apabila: a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Universitas dengan anggota Pimpinan bersangkutan; b. Anggota Pimpinan bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Universitas; 3) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, maka Rektor menunjuk salah seorang Pembantu Rektor bertindak sebagai pelaksana harian Rektor. 4) Apabila Rektor berhalangan tetap, maka Majelis Wali Amanat menunjuk salah seorang Pembantu Rektor menjadi Rektor hingga berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya.
14
Pasal 25 Pimpinan Universitas tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini: a) Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada dalam instansi/lembaga lembaga pendidikan tinggi lain; b) Jabatan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah; c) Pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar Universitas; dan d) Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas. Bagian Kesepuluh Unsur Pelaksana Akademik Pasal 26 1) Fakultas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. 2) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh beberapa orang Pembantu Dekan. Pasal 27 Departemen melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Bagian Kesebelas Lembaga Pasal 28 1) Lembaga mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan penelitian dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu, dan mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 2) Lembaga terdiri dari beberapa pusat penelitian dan pusat pelayanan. 3) Lembaga dipimpin oleh Direktur dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Direktur.
15
Pasal 29 Organisasi dan tata laksana unsur-unsur Pelaksana Akademik diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Bagian Kedua belas Unsur Pelaksana Administrasi Pasal 30 1) Biro menyelenggarakan pelayanan administratif dalam bidang akademik, kemahasiswaan, sumberdaya manusia, dan keuangan yang terdiri dari bagian-bagian. 2) Organisasi dan tata laksana unsur-unsur pelaksana administrasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Bagian Ketiga belas Unsur Penunjang Paragraf 1 Perpustakaan dan Sistem Informasi Pasal 31 1) Perpustakaan dan Sistem Informasi mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan perpustakaan dan sumberdaya informasi di Universitas. 2) Perpustakaan dan Sistem Informasi terdiri dari perpustakaan Universitas dan cabang -cabangnya. 3) Perpustakaan dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Kepala. Paragraf 2 Laboratorium Pasal 32 1) Laboratorium Ilmu-ilmu Dasar mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan praktikum ilmu-ilmu dasar dan perkuliahan ilmu-ilmu umum di Universitas. 2) Laboratoriurn Ilmu-ilmu Dasar dipimpin oleh Kepala dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Kepala.
16
Paragraf 3 Unit Usaha Pasal 33 1) Unit usaha Universitas dapat berbentuk usaha akademik, penunjang dan komersial. 2) Unit usaha akademik adalah usaha yang terkait dengan kegiatan akademik. 3) Unit usaha penunjang adalah usaha yang menunjang kegiatan Universitas. 4) Unit usaha komersial adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Universitas dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan fungsi Universitas. Pasal 34 1) Pimpinan unit usaha komersial diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat. 2) Pimpinan unit usaha komersial bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat dalam melakukan pengelolaan usaha komersial. 3) Atas persetujuan Majelis Wali Amanat, pimpinan unit usaha komersial dapat mendirikan bentuk usaha komersial lain berbadan hukum, yang sahamnya dapat dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Universitas. 4) Setiap tahun pimpinan unit usaha komersial wajib menyusun: a) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat; b) Laporan Tahunan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan dipertanggung-jawabkan kepada dan disahkan Majelis Wali Amanat. c) Tata cara pengelolaan unit usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 35 Bentuk unsur penunjang lain, organisasi dan tata laksana unsur-unsur penunjang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
17
Bagian Keempat belas Perencanaan Dan Pengelolaan Pasal 36 1) Perencanaan Universitas disusun dalam bentuk Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran. 2) Rencana Strategis adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan beserta sejumlah program yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan strategi tersebut yang sekurang-kurangnya mencakup: a) Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya; b) Evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada saat itu; c) Asumsi-asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis; dan d) Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja. 3) Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan setelah memperoleh masukan dari Senat Akademik, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan kemudian disahkan. Pasal 37 1) Rencana Kerja dan Anggaran adalah penjabaran Rencana Strategis dalam rencana kerja tahunan dan anggaran pendapatan dan belanja tahunan. 2) Rencana Kerja dan Anggaran Universitas diajukan kepada Majelis Wali Amanat paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai. 3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disahkan oleh Majelis Wali Amanat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. 4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Universitas belum disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Rencana Kerja dan Anggaran Universitas tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sambil menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas yang diusulkan. Pasal 38 1) Tahun anggaran Universitas berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang berikut.
18
2) Tata cara pengelolaan Universitas diatur oleh dan disesuaikan dengan kebutuhan Universitas dengan memperhatikan efisiensi, otonomi, dan akuntabilitas. Bagian Kelima belas Akuntabilitas Pasal 39 1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Pimpinan bersama Majelis Wali Amanat wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri, yang sekurang-kurangnya memuat: a) Laporan Keuangan yang meliputi neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih; b) Laporan akademik yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai Universitas. 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa oleh pengawas fungsional. 3) Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat pengesahan dari Menteri, menjadi informasi publik. Pasal 40 1) Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Pimpinan Perguruan Tinggi, dan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat. 2) Dalam hal terdapat anggota Pimpinan yang tidak menandatangani Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis. Pasal 41 Laporan Keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
19
Bagian Keenam belas Pengawasan Pasal 42 1) Pengawasan atas penyelenggaraan Universitas dilakukan oleh Menteri, yang mendelegasikan wewenang ini kepada Majelis Wali Amanat. 2) Pemeriksaan internal atas pengelolaan keuangan Universitas dilakukan oleh tenaga audit internal Universitas. Bagian Ketujuh belas Ketenagakerjaan Pasal 43 1) Dosen Universitas merupakan pegawai Universitas, yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dosen di Universitas. 2) Tenaga administrasi, pustakawan, teknisi, dan tenaga lainnya di Universitas merupakan pegawai Universitas, yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. 3) Dosen, tenaga administrasi, pustakawan, teknisi dan tenaga lainnya di Universitas yang pada saat pendirian Universitas berstatus Pegawai Negeri Sipil secara bertahap dialihkan statusnya menjadi pegawai Universitas. 4) Pengalihan status Pegawai Negeri Sipil menjadi pegawai Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaksanakan selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan mengupayakan bahwa sistem kepegawaian ganda tersebut berlaku dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
20
Bagian Kedelapan belas Mahasiswa Pasal 44 1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi, dan vokasi Universitas. 2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 3) Setiap mahasiswa wajib untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang ditetapkan lain oleh Universitas, dan wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas. 4) Organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45 1) Senat Universitas yang merupakan badan normatif tertinggi sebelum Universitas menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara tetap menjalankan tugas sampai terbentuknya Senat Akademik. 2) Disamping menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Senat Universitas juga bertugas: a) Menetapkan tata cara pembentukan Senat Akademik yang pertama; b) Menyelenggarakan pembentukan Dewan Guru Besar dan Senat Akademik yang pertama; c) Menyusun Rancangan awal Anggaran Rumah Tangga; dan d) Membuat ketentuan-ketentuan terbentuknya Senat Akademik. 3) Senat Universitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat membentuk badan pekerja. 4) Tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diselesaikan paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
21
5) Kedudukan dan masa tugas Senat Universitas berakhir setelah terbentuknya Senat Akademik. 6) Senat Akademik paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terbentuk harus: a) Menetapkan tata cara pembentukan Majelis Wali Amanat hingga terbentuknya Majelis Wali Amanat yang pertama; b) Mempersiapkan rancangan akhir Anggaran Rumah Tangga. c) Senat Akademik menyampaikan rancangan akhir Anggaran Rumah Tangga untuk disahkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Majelis Wali Amanat terbentuk. 7) Senat Akademik harus menyelenggarakan pemilihan calon Rektor dan mengajukannya kepada Majelis Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Anggaran Rumah Tangga disahkan. 8) Pimpinan Universitas yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap menjalankan tugas dan memimpin penyelenggaraan proses peralihan sampai dilantiknya Rektor yang definitif oleh Majelis Wali Amanat. Pasal 46 Masa peralihan penyelenggaraan Universitas dari status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara adalah 5 (lima) tahun, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 45.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 Semua peraturan Universitas yang ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 48 1)
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
22
2)
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 November 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 125
23
24
ANGGARAN RUMAH TANGGA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
25
26
KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 1/SK/MWA/I/2005 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, Menimbang: a. bahwa status Universitas Sumatera Utara telah ditetapkan sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara; b. bahwa untuk pelaksanaan status dimaksud perlu adanya pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengembangan program dan pelaksanaan kegiatan fungsional yang sesuai dengan citacita pendirian serta visi dan misi Universitas Sumatera Utara; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
27
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan UNIVERSITAS SUMATERA UTARA sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 125); 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 114/MPN.A4/KP/2004 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara. Memperhatikan: Hasil keputusan Rapat Majelis Wali Sumatera Utara tanggal 8 Januari 2005.
Amanat
Universitas
MEMUTUSKAN: Menetapkan: ANGGARAN RUMAH TANGGA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MUKADIMAH Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dalam upaya ikut berperanserta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sesuai Undang-undang Dasar 1945, Universitas Sumatera Utara berfungsi menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
28
Dalam penyelenggaraan fungsi dimaksud, Universitas Sumatera Utara merupakan bagian integral dari usaha pembangunan nasional; dan merupakan pusat intelektual dan kultural yang berperan sebagai pembaharu pengetahuan dan perubahan. Universitas Sumatera Utara diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moralitas yang tinggi, kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, keuniversalan, kemandirian, akuntabilitas, dan kualitas. Tujuannya adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, khususnya yang berbasis kerjasama industri dalam arti luas, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri; mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional; dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan untuk menempati posisi unggul dalam persaingan dan kerjasama global. Dengan ditetapkannya sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, Universitas Sumatara Utara berkewajiban mengembangkan mutu secara berkelanjutan melalui upaya penyelenggaraan otonomi yang mantap disertai akuntabilitas yang nyata. Sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengembangkan program, penyelenggaraan kegiatan fungsional serta sebagai rujukan dalam mengembangkan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang sesuai cita-cita pendiri serta visi dan misi Universitas Sumatera Utara, maka ditetapkan Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara.
29
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara. 2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi. 3. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab untuk mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Universitas. 4. Majelis Wali Amanat (MWA) adalah organ universitas yang berfungsi untuk mewakili kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. 5. Dewan Audit (DA) adalah organ universitas yang secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan universitas untuk dan atas nama MWA. 6. Senat Akademik (SA) adalah organ universitas yang berfungsi sebagai badan normatif tertinggi Universitas di bidang akademik. 7. Dewan Guru Besar (DGB) adalah organ universitas yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan sivitas akademika Universitas. 8. Pimpinan adalah Pimpinan Universitas yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor. 9. Rektor adalah Pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan universitas. 10. Unsur Pelaksana Akademik adalah semua satuan organisasi Universitas yang bertugas melaksanakan fungsi kegiatan akademik. 11. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas. 12. Unsur pelaksana administrasi adalah semua satuan organisasi Universitas yang berfungsi melaksanakan kegiatan administrasi; 13. Biro adalah unsur pelaksana administrasi Universitas yang bertugas membantu pimpinan universitas dalam melaksanakan manajemen universitas.
30
14. 15. 16. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27.
Unsur penunjang adalah semua satuan organisasi Universitas yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang kegiatan Universitas; Sivitas Akademika adalah masyarakat universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Dosen adalah pegawai Universitas dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat Guru Besar adalah dosen dengan jenjang jabatan akademik tertinggi di Universitas dan memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor sesuai dengan bidang keilmuannya. Guru Besar Emeritus adalah sebutan bagi guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya tetapi diangkat kembali menjadi guru besar Universitas. Tenaga administrasi adalah pegawai universitas yang bertugas melaksanakan kegiatan di berbagai satuan organisasi administrasi Universitas. Tenaga penunjang adalah pegawai universitas yang bertugas melaksanakan kegiatan di berbagai satuan organisasi penunjang Universitas. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas. Organisasi kemahasiswaan Universitas adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa intra Universitas. Alumni universitas adalah seseorang yang pernah mendapatkan pendidikan dan/atau memperoleh gelar, termasuk gelar doktor kehormatan dari Universitas. Kegiatan Akademik adalah kegiatan Universitas yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan Non-Akademik adalah kegiatan Universitas selain dari kegiatan akademik. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu di Universitas. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika Universitas untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
31
28.
29.
Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan akademik anggota sivitas akademika di Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. Otonomi keilmuan adalah kebebasan akademik anggota sivitas akademika di Universitas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara mandiri dengan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasilnya secara pribadi dengan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan. BAB II HIERARKI PERATURAN UNIVERSITAS Pasal 2
(1)
(2) (3)
Hierarki peraturan universitas tersusun sebagai berikut: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara; b. Anggaran Rumah Tangga USU; c. Keputusan MWA; d. Keputusan Rektor; e. Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana; f. Keputusan Ketua Departemen. Keputusan Rektor di bidang akademik yang bersifat strategis, harus mendapat persetujuan dari rapat SA. Setiap organ universitas dapat membuat keputusan yang berlaku internal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan universitas dan peraturan lain yang lebih tinggi kedudukannya. BAB III JATI DIRI Pasal 3
(1)
Universitas: a. didirikan di Medan oleh Yayasan Universitas Sumatera Utara pada tanggal 4 Juni 1952 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, atas prakarsa Pemerintah Sumatera Utara dan atas bantuan dari masyarakat Sumatera Utara dan Aceh.
32
b.
(2) (3)
dinegerikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1957 pada tanggal 1 September 1957; c. diresmikan sebagai universitas negeri oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Nopember 1957; d. ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 pada tanggal 11 Nopember 2003. Universitas berkedudukan di Medan Sumatera Utara. Tanggal 20 Agustus ditetapkan sebagai Dies Natalis Universitas berdasarkan Rapat Senat Universitas dan surat Dirjen Dikti No. 1211/DIT/2002 tanggal 19 Juni 2002. Pasal 4
(1)
(2)
(3)
Universitas memiliki lambang berbentuk karangan bunga dengan unsur, warna dan makna seperti berikut: a. bintang berwarna kuning emas, melambangkan ketinggian ilmu yang berdasarkan iman dan taqwa; b. rangkaian kembang melati berwarna putih, melambangkan budi luhur; c. rangkaian padi berwarna kuning, melambangkan kian berilmu kian merunduk; d. rangkaian daun tembakau berwarna hijau, melambangkan Tembakau Deli, hasil dari daerah tempat Universitas. Lambang Universitas dapat digunakan untuk bangunan, kantor, cap, ijazah, dan segala sesuatu yang memiliki kedudukan formal dalam hal kekuasaan, kewenangan, dan kepemilikan Universitas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian lambang Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor Pasal 5
(1) (2) (3)
Universitas memiliki lagu wajib berupa Hymne Universitas Sumatera Utara dan Mars Universitas Sumatera Utara. Hymne Universitas Sumatera Utara dan Mars Universitas Sumatera Utara diperdengarkan pada upacara resmi. Hymne Universitas Sumatera Utara dan Mars Universitas Sumatera Utara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
33
Pasal 6 (1)
(2) (3) (4)
Universitas memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan warna dasar hijau tua dan pinggiran kuning emas, di tengahnya terdapat Lambang Universitas dan di bawahnya terdapat tulisan Universitas Sumatera Utara dengan warna kuning emas. Penggunaan bendera Universitas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor. Setiap Fakultas memiliki bendera masing-masing yang bentuk, warna dan ukurannya ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor. Universitas memiliki Cap yang bentuk dan penggunaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor. Pasal 7
(1) (2)
Universitas memiliki busana akademik yang ciri-cirinya dan penggunaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor atas pertimbangan SA. Universitas memiliki atribut mahasiswa yang ciri-cirinya dan penggunaannya diatur dengan keputusan Rektor atas pertimbangan SA. BAB IV MAJELIS WALI AMANAT Pelaksanaan Kewenangan MWA Pasal 8
(1)
(2)
MWA memiliki kewenangan: a. mengesahkan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang diusulkan oleh SA; b. menetapkan ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian dalam rangka pengelolaan Universitas; dan c. menunjuk dan mengangkat auditor eksternal yang independen dan profesional. Pengesahan ART sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a dilakukan sebagai berikut: a. disahkan selambat-lambatnya satu bulan sejak diterima dari SA atau rancangan ART tersebut dikembalikan kepada SA untuk diperbaiki;
34
b.
(3)
(4)
disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota MWA. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut: a. membuat setiap keputusan yang didasarkan pada informasi yang benar, terpercaya, tepat, dan ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi universitas, serta tidak mengandung unsur kepentingan pribadi; b. menghindarkan pengambilan keputusan yang berisiko tinggi, bertentangan dengan tujuan universitas, dan bertentangan dengan hukum; c. mendorong terciptanya pengelolaan universitas yang didasarkan pada suatu prosedur operasi standar pada setiap tingkatan satuan kerja sehingga kinerja masing-masing dapat dievaluasi. Penunjukan dan pengangkatan auditor eksternal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir c harus dilakukan dalam rapat MWA dan disetujui sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota MWA. Keanggotaan MWA Pasal 9
(1)
(2)
(3) (4) (5)
MWA beranggotakan 21 (dua puluh satu) orang yang mewakili unsur: a. Menteri; b. Rektor; c. SA sebanyak 8 (delapan) orang; dan d. Masyarakat sebanyak 11 (sebelas) orang. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari: a. Gubernur Sumatera Utara; b. Pimpinan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) orang; dan c. Masyarakat lainnya sebanyak 9 (sembilan) orang. Yang dimaksud dengan masayarakat lainnya pada ayat (2) butir c termasuk mahasiswa dan pegawai Universitas. Susunan MWA terdiri dari: Penasehat, Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Gubernur Sumatera Utara adalah penasehat merangkap anggota.
35
Pencalonan Anggota MWA Pasal 10 (1) (2) (3)
Calon anggota MWA wakil SA berasal dari anggota SA. Calon anggota MWA wakil masyarakat dijaring dari masyarakat atas usul anggota SA. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, calon anggota MWA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki moral dan etika yang baik; c. tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana lebih dari 4 (empat) tahun dan atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota MWA; e. keanggotaannya bukan ex-officio bagi calon anggota MWA wakil SA; f. menyerahkan biodata singkat dan pernyatakan kesediaan sebagai calon. Pemilihan Anggota MWA Pasal 11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Anggota MWA dipilih oleh SA. SA membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Sekretaris, dan tiga orang anggota. Panitia pemilihan tidak dapat menjadi calon anggota MWA. Panitia pemilihan membuat daftar calon dan daftar pemilih anggota MWA dan ditetapkan dalam rapat SA. Calon yang mengundurkan diri harus membuat pernyataan tertulis yang diajukan selambat-lambatnya sebelum rapat SA penetapan calon dilaksanakan. Pemilihan anggota MWA diselenggarakan dalam rapat SA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penetapan calon. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota SA.
36
(8)
Bila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 24 (dua puluh empat) jam, dan dilanjutkan serta dinyatakan sah walaupun kuorum tidak terpenuhi. (9) Dalam pemilihan anggota MWA wakil SA: a. setiap anggota SA yang hadir memiliki hak satu suara; b. calon yang memperoleh jumlah suara dalam peringkat 8 (delapan) terbanyak ditetapkan menjadi anggota MWA wakil SA; c. jika peringkat 8 (delapan) terbanyak belum dapat dipenuhi oleh karena terdapat calon dengan jumlah suara yang sama, maka untuk calon-calon ini dilakukan pemilihan ulang dengan mekanisme yang sama, sehingga peringkat 8 (delapan) terbanyak dapat dipenuhi. (10) Dalam pemilihan anggota MWA wakil masyarakat: a. setiap anggota SA yang hadir berhak memilih sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) calon dari seluruh calon anggota MWA wakil masyarakat yang telah ditetapkan; b. calon yang memperoleh jumlah suara dalam peringkat 9 (sembilan) terbanyak ditetapkan menjadi anggota MWA wakil masyarakat; c. jika peringkat 9 (sembilan) terbanyak belum dapat dipenuhi oleh karena terdapat calon dengan jumlah suara yang sama, maka untuk calon-calon ini dilakukan pemilihan ulang dengan mekanisme yang sama, sehingga peringkat 9 (sembilan) terbanyak dapat dipenuhi. Pencalonan dan Pemilihan Ketua dan Sekretaris MWA Pasal 12 (1) (2) (3)
Calon Ketua dan Sekretaris MWA dipilih dari dan oleh anggota MWA. Calon Ketua dan Sekretaris MWA tidak menduduki jabatan sebagai Rektor. Calon Ketua dan Sekretaris MWA tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagai pimpinan atau jabatan struktural pada Universitas, perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.
37
(4) (5)
Setiap anggota MWA yang memenuhi persyaratan berhak mengajukan diri sebagai calon Ketua MWA. Calon Sekretaris MWA sebanyak 2 (dua) orang diajukan oleh Ketua MWA terpilih. Pasal 13
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
Pemilihan Ketua dan Sekretaris MWA diselenggarakan dalam rapat MWA. Ketua MWA periode sebelumnya mengundang anggota MWA untuk menghadiri rapat MWA. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota MWA. Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 24 (dua puluh empat) jam, dan dilanjutkan serta dinyatakan sah walaupun kuorum tidak terpenuhi. Ketua MWA periode sebelumnya menyerahkan pimpinan rapat kepada anggota MWA tertua sebagai Ketua sementara dan anggota MWA termuda sebagai Sekretaris sementara. Ketua dan Sekretaris sementara mengadakan rapat MWA untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua dan Sekretaris MWA selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu. Pasal 14
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8)
Pada tahap awal dilakukan pemilihan Ketua MWA. Pemilihan dilakukan dengan pemberian suara dan setiap anggota MWA yang hadir memiliki hak satu suara, kecuali Rektor tidak memiliki hak suara. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua MWA. Apabila terjadi jumlah suara yang sama pada lebih dari satu calon yang memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ulang dilakukan untuk calon-calon tersebut sampai diperoleh satu calon yang memperoleh suara terbanyak. Pemilihan Sekretaris MWA dilakukan setelah Ketua MWA terpilih. Pemilihan Sekretaris MWA dilakukan dengan pemberian suara kepada dua calon yang diajukan oleh Ketua MWA terpilih. Setiap anggota MWA yang hadir memiliki hak satu suara, kecuali Rektor tidak memiliki hak suara. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Sekretaris MWA. 38
(9)
Apabila terdapat jumlah suara yang sama, maka pemilihan ulang dilakukan sampai diperoleh satu calon yang memperoleh suara terbanyak. (10) Bila dalam pemilihan ulang jumlah suara masih tetap sama, maka penunjukan Sekretaris MWA diserahkan kepada Ketua MWA terpilih. Masa Jabatan Anggota MWA Pasal 15 (1) (2)
Setiap anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut. Keanggotaan Menteri, Gubernur, Rektor, dan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara berakhir sesuai dengan masa jabatan masing-masing. Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota MWA Pasal 16
Berhentinya status sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota MWA dapat disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut: a. tidak dapat lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota MWA; b. berakhir masa jabatan; c. mengundurkan diri; d. tidak bisa aktif lebih dari 6 (enam) bulan; e. diberhentikan oleh Menteri atas usulan SA; dan f. meninggal dunia. Penggantian Antar Waktu Anggota MWA Pasal 17 (1) (2) (3)
Bila terjadi kekosongan jabatan keanggotaan MWA, maka dilakukan penggantian, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan. Anggota MWA pengganti harus berasal dari unsur yang sama. Masa jabatan anggota MWA pengganti adalah sampai akhir masa jabatan anggota MWA yang digantikan.
39
(4)
Pemilihan pengganti anggota MWA dilakukan melalui tata cara dan mekanisme yang sama dengan pemilihan anggota baru pada unsur yang berkaitan. Rapat MWA Pasal 18
(1) (2)
MWA menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan. MWA dapat menyelenggarakan rapat luar biasa apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota MWA atau atas permintaan Menteri. Pasal 19
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Undangan rapat ditandatangani oleh Ketua MWA dengan mencantumkan agenda/mata acara rapat dan telah diterima oleh anggota MWA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat diadakan, kecuali pada rapat luar biasa. Rapat dipimpin oleh Ketua MWA atau Sekretaris MWA dalam hal Ketua MWA berhalangan. Jika Ketua dan Sekretaris berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota MWA yang ditentukan oleh anggota MWA yang hadir. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota MWA. Anggota MWA yang tidak hadir dan meminta izin secara tertulis, diperhitungkan dalam kuorum, tetapi tidak memiliki hak suara. Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 24 (dua puluh empat) jam, dan dilanjutkan serta dinyatakan sah walaupun kuorum tidak terpenuhi. Agenda rapat disahkan oleh sidang. Pasal 20
(1) (2) (3) (4)
Pengambilan keputusan rapat MWA dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Hasil Keputusan rapat MWA dibacakan dan disahkan pada saat itu. Notulen rapat MWA diajukan pada rapat MWA berikutnya untuk disahkan.
40
BAB V DEWAN AUDIT Keanggotaan DA Pasal 21 (1) (2) (3) (4)
Anggota DA berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Anggota DA dapat berasal dari luar Universitas dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan anggota DA dilaksanakan dengan keputusan MWA. Pemilihan dan pengangkatan Anggota DA dilaksanakan oleh MWA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah MWA ditetapkan oleh Menteri. Pencalonan Anggota DA Pasal 22
(1)
(2) (3)
Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Anggota DA adalah: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. warga negara Indonesia; c. jujur dan adil; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana lebih dari 4 (empat) tahun dan atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. profesional di bidang tanggung jawabnya; g. tidak sedang memegang jabatan Pimpinan di lingkungan Universitas; h. tidak memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan universitas dan Ketua MWA dalam hal hubungan darah dan/atau hubungan semenda dalam derajat kedua. Penjaringan calon Anggota DA dilaksanakan oleh MWA. Masing-masing calon yang diajukan harus dilengkapi dengan pernyataan kesediaan dan biodata singkat.
41
Pemilihan Anggota DA Pasal 23 (1) (2)
Pemilihan Anggota DA dilaksanakan dalam rapat MWA. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota MWA. (3) Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara terhadap calon-calon Anggota hasil penjaringan. (4) Setiap anggota MWA memiliki hak satu suara. (5) Sebanyak 5 (lima) orang calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai anggota terpilih. (6) Bila terdapat calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama sehingga penentuan lima calon terpilih belum dapat ditetapkan, maka terhadap calon-calon tersebut dilakukan pemilihan ulang sampai didapatkan calon yang memperoleh suara terbanyak. (7) Ketua DA dipilih oleh MWA dari lima anggota terpilih. (8) Calon anggota yang memperoleh suara tertinggi dari 5 (lima) calon anggota terpilih ditetapkan sebagai Ketua DA. (9) Bila terdapat lebih dari satu orang calon anggota yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama maka terhadap calon-calon tersebut dilakukan pemilihan ulang sampai didapatkan satu orang yang memperoleh suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai Ketua DA. (10) Sekretaris DA ditetapkan oleh MWA dari anggota DA berdasarkan usulan Ketua DA terpilih. Pemberhentian Anggota DA Pasal 24 (1)
(2) (3)
Keanggotaan DA berakhir karena salah satu sebab berikut: a. berakhir masa jabatan; b. berhalangan tetap; c. mengundurkan diri; d. tidak lagi memenuhi persyaratan; e. meninggal dunia; f. diberhentikan oleh MWA. Pemberhentian Anggota DA ditetapkan dalam rapat pleno MWA. Berakhirnya status keanggotaan Anggota DA ditetapkan dengan keputusan MWA.
42
Penggantian Antar Waktu Anggota DA Pasal 25 (1) (2)
Dalam hal terjadi kekosongan Anggota DA, MWA mengadakan pemilihan dan mengangkat Anggota untuk meneruskan masa bakti Anggota yang digantikan. Pemilihan dan pengangkatan Anggota pengganti dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya kekosongan. Tata Cara Penyelenggaraan Tugas DA Pasal 26
Dalam penyelenggaraan tugas, DA: a. berhak mengakses berbagai dokumen yang berhubungan dengan tugasnya pada semua unit organisasi di lingkungan Universitas; b. berkewajiban menyampaikan laporan kerjanya yang autentik, kredibel, informatif, dan bersifat rahasia kepada MWA sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau atas permintaan MWA; c. dapat mengundang Pimpinan organ-organ Universitas dan satuan auditor internal melalui Pimpinan Universitas; auditor eksternal; dan pakar-pakar independen; d. mengatur prosedur penyelenggaraan tugas; e. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Universitas. BAB VI DEWAN GURU BESAR Keanggotaan DGB Pasal 27 (1) (2) (3)
Anggota DGB adalah Guru Besar Tetap Universitas dan Guru Besar Emeritus. Guru Besar Tetap Universitas menjadi anggota DGB setelah diangkat dan setelah dikukuhkan dalam Upacara Pengukuhan Guru Besar. DGB dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota DGB untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
43
Pelaksanaan Tugas dan Rapat DGB Pasal 28 (1) (2) (3)
Dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, DGB berhak memperoleh informasi dari Pimpinan Universitas. Tugas Ketua dan Sekretaris serta penyelenggaran Rapat DGB diatur dalam Tata Tertib DGB. Pengambilan keputusan rapat DGB dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat; apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Pemilihan Ketua dan Sekretaris DGB Pasal 29
(1)
(2)
(3)
Ketua dan Sekretaris DGB dipilih dalam rapat DGB dengan ketentuan: a. undangan ditandatangani oleh Ketua DGB periode sebelumnya dan harus sudah diterima Anggota DGB, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal penyelenggaran rapat; b. rapat dipimpin oleh Ketua DGB periode sebelumnya dan selanjutnya menyerahkan kepada Anggota tertua sebagai Ketua Sementara didampingi Anggota termuda sebagai Sekretaris Sementara; c. rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DGB; d. apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 24 (dua puluh empat) jam, dan dilanjutkan serta dinyatakan sah walaupun kuorum tidak terpenuhi; Ketua dan Sekretaris DGB dapat dipilih melalui musyawarah atau mufakat, dan apabila musyawarah tidak tercapai maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara. Untuk pemilihan Ketua dan Sekretaris DGB dapat dibentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Sekretaris dan tiga orang Anggota.
44
Pasal 30 (1) (2) (3)
(4) (5) (6)
Pada tahap awal dilakukan pemilihan Ketua DGB. Pemilihan Ketua DGB terdiri dari tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Setiap anggota DGB yang berstatus Guru Besar tetap Universitas berhak menjadi calon Ketua, kecuali Rektor, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Lembaga. Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara terhadap calon-calon Ketua dan setiap anggota DGB memiliki hak satu suara. Calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua DGB. Bila terdapat lebih dari satu orang calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap calon-calon tersebut sampai didapatkan satu orang yang memperoleh suara terbanyak. Pasal 31
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pemilihan Sekretaris DGB terdiri dari tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Ketua DGB terpilih mengajukan sebanyak 2 (dua) orang calon Sekretaris DGB. Setiap anggota DGB dapat diajukan sebagai calon Sekretaris, kecuali Rektor, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Lembaga. Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara terhadap kedua calon Sekretaris yang diajukan Ketua DGB terpilih dan setiap anggota DGB memiliki hak satu suara. Calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Sekretaris DGB. Bila terdapat jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang sampai didapatkan satu orang yang memperoleh suara terbanyak. Penetapan dan Pemberhentian anggota DGB Pasal 32
(1)
Penetapan Ketua dan Sekretaris dengan keputusan Rektor.
45
DGB
dilaksanakan
(2)
(3)
Keanggotaan DGB berakhir oleh salah satu dari sebabsebab berikut: a. pensiun; b. mengundurkan diri; c. dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. dijatuhi sanksi karena melanggar moral dan Kode Etik Universitas; e. meninggal dunia. Pemberhentian Anggota, Ketua dan Sekretaris DGB dilaksanakan dengan keputusan Rektor. BAB VII SENAT AKADEMIK Keanggotaan SA Pasal 33
(1)
(2)
Anggota SA terdiri dari: a. Wakil Guru Besar sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah anggota DGB; b. Wakil Dosen bukan Guru Besar sebanyak 3 (tiga) orang dari setiap Fakultas; c. Rektor dan Pembantu Rektor; d. Dekan; e. Kepala Perpustakaan dan Pusat Sistem Informasi; f. Direktur Sekolah Pascasarjana; g. Direktur Lembaga Penelitian dan Pelayanan kepada Masyarakat; h. Mantan Rektor Universitas periode sebelumnya; dan i. Mantan Ketua SA periode sebelumnya. Keanggotaan SA dalam butir c sampai dengan g adalah ex-officio.
Tata Cara Pemilihan Anggota, Ketua dan Sekretaris SA Pasal 34 (1) (2) (3)
Anggota SA wakil Guru Besar dipilih dari dan oleh anggota DGB. Anggota SA wakil Dosen bukan Guru Besar dipilih dari dan oleh Dosen tetap bukan Guru Besar pada setiap Fakultas. Untuk pemilihan anggota SA wakil Guru Besar, DGB membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Sekretaris, dan tiga orang Anggota. 46
(4)
(5)
Untuk pemilihan anggota SA wakil Dosen bukan Guru Besar, Dekan membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Sekretaris dan tiga orang Anggota. Panitia tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota SA. Pasal 35
(1)
(2)
Calon anggota SA harus memenuhi persyaratan: a. dosen tetap Universitas; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki komitmen, kemampuan, integritas, prestasi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas; d. tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana lebih dari 4 (empat) tahun dan atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. tidak pernah dikenakan sanksi akademis atau administratif oleh Universitas; f. telah bekerja di Universitas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut; g. tidak akan duduk menjadi Anggota SA karena jabatannya (ex-officio); h. bersedia dicalonkan dan diangkat sebagai anggota SA Calon anggota SA wakil Dosen bukan Guru Besar, selain memenuhi ketentuan pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria: a. menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk yang berpendidikan sarjana, atau Lektor untuk yang berpendidikan pascasarjana atau yang setara dengannya; b. tidak sedang mengikuti pendidikan pascasarjana; c. memperoleh dukungan dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Dosen pada Fakultas yang memiliki jumlah Dosen sebanyak 100 (seratus) atau lebih, dan sekurang-kurangnya 6 (enam) orang Dosen pada Fakultas yang memiliki jumlah Dosen kurang dari 100 (seratus) orang; setiap Dosen bukan Guru Besar berhak memberikan dukungan untuk satu orang calon.
47
Pasal 36 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9)
Pemilihan calon anggota SA wakil Guru Besar dilakukan dalam rapat DGB. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DGB. Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 24 (dua puluh empat) jam, dan dilanjutkan serta dinyatakan sah walaupun kuorum tidak terpenuhi. Panitia pemilihan membuat Daftar calon dan Daftar pemilih untuk disahkan dalam Rapat DGB. Pemilihan dilakukan selambat-lambatnya dua minggu setelah calon disahkan. Setiap anggota DGB berhak memilih sebanyak-banyaknya lima orang calon. Calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam peringkat 25 (dua puluh lima) persen terbanyak ditetapkan menjadi anggota SA wakil Guru Besar. Jika peringkat 25 (dua puluh lima) persen terbanyak belum dapat dipenuhi oleh karena terdapat calon dengan jumlah suara yang sama, maka untuk calon-calon ini dilakukan pemilihan ulang pada hari yang sama dengan mekanisme yang sama, sehingga peringkat 25 (dua puluh lima) persen terbanyak dapat dipenuhi. Jika jumlah calon anggota SA wakil Guru Besar kurang dari/atau hanya mencapai 25 (dua puluh lima) persen dari jumlah anggota DGB, maka pemilihan tidak dilaksanakan dan DGB mengusulkan calon-calon tersebut untuk ditetapkan sebagai anggota SA wakil Guru Besar. Pasal 37
(1) (2) (3)
(4) (5)
Pemilihan Anggota SA wakil Dosen bukan Guru Besar diselenggarakan selambat-lambatnya empat minggu setelah Panitia Pemilihan di Fakultas terbentuk. Masa pendaftaran calon diselenggarakan selama satu minggu. Panitia Pemilihan membuat dan mengumumkan Daftar calon Anggota SA wakil Dosen bukan Guru Besar, Daftar pemilih, jadwal dan tempat pemilihan, sekurangkurangnya satu minggu sebelum pemilihan. Pemilih memberikan suaranya secara langsung dan setiap pemilih memiliki satu hak suara yang tidak dapat diwakilkan. Penghitungan suara dilakukan pada hari yang sama di hadapan Panitia, Pimpinan Fakultas dan tiga orang saksi. 48
(6) (7)
Tiga orang calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Anggota SA wakil dosen bukan Guru Besar. Jika peringkat 3 (tiga) terbanyak belum dapat dipenuhi oleh karena terdapat calon dengan jumlah suara yang sama, maka untuk calon-calon ini dilakukan pemilihan ulang dengan mekanisme yang sama, sehingga peringkat 3 (tiga) terbanyak dapat dipenuhi. Pasal 38
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pemilihan Ketua dan Sekretaris SA diselenggarakan dalam rapat SA. Ketua dan Sekretaris SA dipilih dari dan oleh anggota SA Ketua SA periode sebelumnya mengundang anggota SA untuk menghadiri rapat SA. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota SA. Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 24 (dua puluh empat) jam, dan dilanjutkan serta dinyatakan sah walaupun kuorum tidak terpenuhi. Pimpinan rapat diserahkan kepada anggota SA tertua sebagai Ketua sementara dan anggota SA termuda sebagai Sekretaris sementara. Ketua dan Sekretaris sementara membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Sekretaris dan tiga orang Anggota. Panitia tidak dapat mencalonkan diri/dicalonkan sebagai Ketua dan Sekretaris SA. Calon Ketua dan Sekretaris SA adalah bukan anggota SA yang diangkat karena jabatannya. Pasal 39
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Setiap anggota SA yang memenuhi persyaratan berhak mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua SA. Sekretaris SA dicalonkan oleh Ketua SA yang terpilih. Panitia Pemilihan membuat Daftar calon dan Daftar pemilih yang disahkan oleh rapat SA. Pada tahap awal akan dilakukan pemilihan Ketua SA. Pemilihan dilakukan dengan pemberian suara dan setiap anggota SA yang hadir memiliki hak satu suara. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua SA.
49
(7)
Apabila terjadi jumlah suara yang sama pada lebih dari satu calon yang memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ulang dilakukan untuk calon-calon tersebut sampai diperoleh satu calon yang memperoleh suara terbanyak. (8) Pemilihan Sekretaris SA dilakukan setelah Ketua SA terpilih. (9) Calon Sekretaris SA sebanyak 2 (dua) orang diajukan oleh Ketua SA yang terpilih. (10) Pemilihan dilakukan dengan pemberian suara kepada ke 2 (dua) orang calon Sekretaris SA yang diajukan oleh Ketua SA terpilih dan setiap anggota SA yang hadir memiliki hak satu suara. (11) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Sekretaris SA. (12) Apabila terdapat jumlah suara yang sama maka pemilihan ulang dilakukan sampai diperoleh satu calon yang memperoleh suara terbanyak. Penetapan, Pengangkatan dan Masa Jabatan anggota SA Pasal 40 (1) (2)
Penetapan dan pengangkatan anggota, Ketua dan Sekretaris SA dilaksanakan dengan Keputusan MWA. Masa jabatan Anggota, Ketua dan Sekretaris SA kecuali anggota ex-officio adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. Penggantian dan Pemberhentian anggota SA Pasal 41
(1)
Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota SA dapat disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut: a. tidak dapat lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota SA; b. berakhir masa jabatan; c. mengundurkan diri; d. tidak bisa aktif lebih dari 6 (enam) bulan; dan e. meninggal dunia.
50
(2) (3)
(4) (5) (6) (7) (8)
Keanggotaan SA wakil dosen bukan Guru Besar gugur bila yang bersangkutan telah diangkat dan dikukuhkan sebagai Guru Besar. Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua atau Sekretaris SA, maka dilakukan pemilihan Ketua atau Sekretaris yang baru dengan tata cara yang sama, untuk mengisi kekosongan masa jabatan yang tersisa. Apabila terjadi kekosongan jabatan keanggotaan SA, maka penggantian dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan. Penggantian dilakukan apabila masa jabatan anggota SA yang digantikan masih tersisa lebih dari 12 (dua belas) bulan. Anggota SA pengganti harus berasal dari unsur yang sama. Penggantian anggota SA wakil Guru Besar dilakukan melalui tata cara dan mekanisme yang sama dengan pemilihan calon anggota SA wakil Guru Besar. Penggantian anggota SA wakil Dosen bukan Guru Besar dilakukan dengan mengajukan calon yang berada dalam urutan peringkat berikutnya pada pemilihan sebelumnya yang masih memenuhi persyaratan. Tata Cara dan Mekanisme Rapat SA Pasal 42
(1) (2)
(3)
(4) (5) (6)
SA menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan. SA dapat menyelenggarakan rapat luar biasa apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) persen jumlah anggota SA, atau atas inisiatif Ketua SA atau atas permintaan Rektor. Ketua SA membuat undangan rapat yang mencantumkan agenda rapat, dan undangan harus diterima oleh anggota SA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat, kecuali untuk rapat luar biasa. Rapat dipimpin oleh Ketua SA atau oleh Sekretaris dalam hal Ketua SA berhalangan. Jika Ketua dan Sekretaris SA berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota SA yang ditentukan oleh anggota SA yang hadir. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota SA.
51
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Anggota SA yang tidak hadir dan meminta izin secara tertulis, diperhitungkan dalam kuorum, tetapi tidak memiliki hak suara. Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 24 (dua puluh empat) jam, dan dilanjutkan serta dinyatakan sah walaupun kuorum tidak terpenuhi. Agenda rapat disahkan oleh sidang. Pengambilan keputusan rapat SA dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Hasil Keputusan rapat SA dibacakan dan disahkan pada saat itu. Notulen rapat SA diajukan pada rapat SA berikutnya untuk disahkan. Komisi SA Pasal 43
(1)
(2) (3) (4)
Untuk menyelenggarakan tugas SA dibentuk Komisikomisi SA yang terdiri dari: a. Komisi Program Akademik; b. Komisi Organisasi & Tata Pamong; c. Komisi Penjaminan Mutu; d. Komisi Perencanaan & Anggaran; e. Komisi lain yang ditetapkan oleh SA. Jumlah dan Unsur setiap Komisi ditetapkan secara proporsional dan sesuai dengan kompetensinya. Setiap Komisi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari para anggota di setiap komisi. Dalam pelaksanaan tugasnya komisi dapat meminta informasi dari Pimpinan universitas dan satuan organisasi lainnya di lingkungan universitas. Pasal 44
(1)
Tugas Komisi Program Akademik: a. mempersiapkan pertimbangan SA kepada Pimpinan Universitas tentang usulan pembukaan dan penutupan fakultas, departemen, program studi, lembaga dan unit-unit akademik lainnya; b. menyusun usulan SA tentang kebijakan akademik Universitas;
52
c.
(2)
(3)
(4)
menyusun usulan SA tentang kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika. Tugas Komisi Organisasi & Tata Pamong: a. menyusun usulan SA tentang perubahan Anggaran Rumah Tangga; b. menyusun usulan SA tentang keanggotaan MWA; c. mempersiapkan masukan SA tentang penilaian kinerja Pimpinan dalam masalah akademik; d. mempersiapkan masukan SA tentang penilaian kinerja MWA. Tugas Komisi Penjaminan Mutu: a. memberikan laporan secara periodik kepada SA tentang pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Universitas; b. mempersiapkan rumusan SA tentang norma dan tolak ukur penyelenggaraan Universitas dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; c. mempersiapkan rumusan SA tentang peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; d. mempersiapkan rumusan SA tentang tata tertib kehidupan kampus; e. dalam pelaksanaan butir a sampai dengan d, Komisi secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum. Komisi Perencanaan & Anggaran: a. mempersiapkan usulan SA tentang Rencana Strategis; b. mempersiapkan usulan SA tentang Rencana Kerja; c. mempersiapkan usulan SA tentang Anggaran; d. mempersiapkan usulan SA tentang pengembangan dan pengelolaan sumber daya. BAB VIII PIMPINAN Komposisi Pimpinan Pasal 45
(1)
Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor dan dibantu oleh 5 (lima) orang Pembantu Rektor.
53
(2)
Pembantu Rektor yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: seorang Pembantu Rektor bidang Akademik, seorang Pembantu Rektor bidang Administrasi dan Keuangan, seorang Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, seorang Pembantu Rektor bidang Perencanaan dan Kerja Sama dan seorang Pembantu Rektor bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Aset. Kewenangan Pembantu Rektor Pasal 46
(1) (2)
(3) (4)
(5)
Kewenangan Pembantu Rektor bidang Akademik meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan Pembantu Rektor bidang Administrasi dan Keuangan meliputi pengelolaan keuangan Universitas dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan Universitas; pembinaan tenaga kependidikan dan tenaga kerja lainnya yang ditetapkan oleh Universitas; dan penyelenggaraan pembukuan Universitas. Kewenangan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni meliputi pembinaan kemahasiswaan dan pembinaan hubungan dengan alumni. Kewenangan Pembantu Rektor bidang Perencanaan dan Kerja Sama meliputi penyusunan Rencana Strategis; penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Universitas; dan pembinaan kerjasama dengan pihak luar. Kewenangan Pembantu Rektor bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Aset meliputi pengelolaan dan pengembangan aset Universitas dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan Universitas. Pendelegasian tugas Pimpinan Pasal 47
(1)
Selain pendelegasian tugas yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Pimpinan dapat mendelegasikan tugas: a. mengangkat dan memberhentikan pimpinan fakultas dan unit-unit lain di lingkungan Universitas; b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Universitas;
54
c.
(2) (3)
(4)
menunjuk dan mengangkat auditor internal untuk melaksanakan dan melaporkan hasil audit keuangan dan audit kinerja akademik berdasarkan kebijakan audit yang ditetapkan oleh Dewan Audit; dan d. membuka dan menutup Fakultas, Departemen, Program Studi, Lembaga dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik. Pendelegasian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan tugas mengangkat dan memberhentikan pimpinan fakultas dan unit-unit lain di lingkungan Universitas, Rektor membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas. Tata cara pembentukan dan tata kerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Akademik. Persyaratan Pimpinan Pasal 48
(1)
(2)
Selain memenuhi persyaratan umum yang diatur dalam Anggaran Dasar, Pimpinan Universitas harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: a. tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana lebih dari 4 (empat) tahun dan atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. tidak pernah melanggar etika dan moral; c. memiliki pengalaman manajerial; d. memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala bila berasal dari lingkungan Universitas; e. mampu menerjemahkan visi dan misi universitas; dan f. bersedia mencalonkan diri. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rektor harus memenuhi persyaratan khusus lainnya sebagai berikut: a. memiliki latar belakang pendidikan S3 atau setara yang diakui oleh Dikti;
55
(3)
b. memiliki jiwa kewirausahaan. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pembantu Rektor harus memenuhi persyaratan khusus lainnya sebagai berikut: a. dosen tetap universitas; b. belum memasuki usia pensiun selama masa jabatan; c. tidak pernah dikenakan sanksi akademis atau administratif oleh Universitas. Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan Pasal 49
(1)
Pemilihan Rektor diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir. (2) Pemilihan Rektor dilaksanakan melalui empat tahapan yakni: a. penjaringan dan penyaringan; b. audisi; c. pengusulan Calon Rektor oleh SA; dan d. pemilihan dan penetapan Rektor oleh MWA. (3) Untuk menyelenggarakan pemilihan Rektor, MWA menugaskan SA membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon Rektor. (4) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Rektor. (5) Tahap penjaringan dan penyaringan dilaksanakan oleh Panitia untuk menjaring dan menyaring calon Rektor berdasarkan aspirasi dari berbagai jalur. (6) Tata cara penjaringan, penyaringan, dan persyaratan bakal calon Rektor diatur lebih lanjut dalam ketetapan SA. (7) Panitia memiliki hak untuk menetapkan calon yang memenuhi persyaratan untuk memasuki tahap audisi. (8) Tahap Audisi adalah tahap pemaparan program para calon Rektor yang telah melalui tahap penjaringan dan penyaringan kepada SA dan DGB. (9) Tahap Pengusulan Calon Rektor dilaksanakan dalam Rapat SA untuk memilih 2 (dua) orang calon Rektor yang telah melalui tahap audisi, untuk diusulkan kepada MWA. (10) Tahap Pemilihan dan Penetapan Rektor dilaksanakan dalam Rapat MWA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.
56
(11) Pembantu Rektor diangkat dan ditetapkan oleh MWA atas usul Rektor. (12) Tata cara pengusulan, pengangkatan dan penetapan Pembantu Rektor diatur lebih lanjut dalam Keputusan MWA. Pemberhentian dan Penggantian Pimpinan Pasal 50 (1)
(2)
(3)
Rektor, dan Pembantu Rektor berhenti dari jabatannya karena salah satu sebab berikut: a. telah berakhir masa jabatannya; b. berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir; c. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan 3 (tiga) bulan sebelumnya; d. diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Rektor atau Pembantu Rektor. Pemberhentian Rektor karena sebab sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan keputusan MWA yang diambil melalui rapat yang diadakan khusus untuk keperluan itu. Pembantu Rektor dapat diusulkan oleh Rektor untuk diberhentikan oleh MWA. Pasal 51
(1)
(2) (3)
(4)
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Rektor dan masa jabatan tersisa lebih dari 2 (dua) tahun, maka penggantiannya dilakukan dalam waktu selambatlambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dinyatakan berhenti, dan pemilihan dilakukan sesuai dengan tata cara pemilihan Rektor. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Rektor dan masa jabatan tersisa kurang dari 2 (dua) tahun, jabatan Rektor dilaksanakan oleh Pembantu Rektor bidang Akademik. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pembantu Rektor, penggantiannya dilakukan dalam waktu selambatlambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dinyatakan berhenti, dan penggantiannya dilakukan sesuai tata cara pengangkatan Pembantu Rektor. Masa jabatan Rektor, atau Pembantu Rektor pengganti adalah sampai akhir masa jabatan Rektor atau Pembantu Rektor yang digantikan.
57
Hak Pimpinan Pasal 52 (1) (2)
Selain hak-hak yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Pimpinan Universitas berhak menerima gaji, tunjangan, fasilitas dan hak-hak lainnya. Hak Pimpinan Universitas ditetapkan oleh MWA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat Pimpinan Pasal 53
(1) (2)
Rapat Pimpinan Universitas diselenggarakan sekurangkurangnya satu kali dalam sebulan. Bila diperlukan Pimpinan Universitas sewaktu-waktu dapat melakukan konsultasi dengan MWA, SA, DGB dan DA.
BAB IX UNSUR PELAKSANA AKADEMIK Bagian Pertama Fakultas Umum Pasal 54 (1)
(2) (3)
Fakultas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Tata cara pembukaan dan/atau penutupan Fakultas diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA. Organisasi Fakultas terdiri dari: a. Pimpinan; b. Dewan Pertimbangan Fakultas (DPF); c. Departemen; d. Laboratorium/Studio/Bengkel; e. Bagian dan Sub Bagian Administrasi; f. Unit/Panitia Tetap/Satuan Tugas yang dianggap perlu. 58
Pimpinan Fakultas Pasal 55 (1)
(2) (3)
Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan yakni: seorang Pembantu Dekan bidang Akademik, seorang Pembantu Dekan bidang Administrasi dan Keuangan, dan seorang Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Dekan dapat mengangkat beberapa orang staf ahli Dekan. Pimpinan Fakultas bertugas: a. memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas; b. menyusun Rencana Strategis Fakultas berdasarkan Rencana Strategis Universitas; c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas; d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembinaan tenaga kependidikan, peserta didik, tenaga administrasi, dan golongan tenaga kerja lain di Fakultas; e. membina hubungan dengan alumni, lingkungan Fakultas dan masyarakat umum; f. menyelenggarakan pembukuan Fakultas; g. melaporkan secara berkala kepada DPF mengenai kemajuan Fakultas; h. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor dengan persetujuan DPF; i. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan golongan tenaga kerja lain kepada Rektor; j. mengusulkan pengangkatan pimpinan Departemen dan pimpinan unit yang berada di bawahnya kepada Rektor; k. menyampaikan usul pengangkatan Guru Besar fakultasnya kepada Rektor; l. mendelegasikan pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas kepada Pimpinan Unit yang berada di bawahnya; m. mengusulkan pembukaan dan/atau penutupan Departemen, dan unit pelaksana akademik lainnya berdasarkan pertimbangan DPF kepada Rektor; n. menyampaikan Laporan Tahunan dalam rapat DPF.
59
Pasal 56 (1)
(2)
(3)
Persyaratan Dekan dan Pembantu Dekan adalah sebagai berikut: a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila; b. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter; c. memiliki moral, integritas, dan tanggung janji yang tinggi; d. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional; e. memiliki wawasan dan visi yang luas mengenai pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi; f. tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana lebih dari 4 (empat) tahun dan atau dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. g. tidak sedang mengikuti pendidikan Pascasarjana. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dekan harus memenuhi persyaratan lainnya sebagai berikut : a. diutamakan memiliki latar belakang pendidikan S3 atau setara dari perguruan Tinggi yang diakui oleh Dikti dalam bidang ilmu yang dikelola fakultas bersangkutan. b. memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan telah bertugas minimal selama 5 (lima) tahun; c. pada masa jabatannya tidak memasuki usia pensiun. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pembantu Dekan pada saat diangkat berumur tidak lebih dari 55 tahun dan masa kerja minimal 5 (lima) tahun. Pasal 57
(1) (2) (3) (4)
Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan. Calon Dekan diajukan oleh DPF kepada Rektor melalui Dekan. Untuk penjaringan Calon Dekan, DPF membentuk Panitia Penjaringan Calon Dekan.
60
(5)
Setiap Calon Dekan harus mendapat dukungan tertulis sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari jumlah dosen fakultas yang bersangkutan. (6) Calon Dekan yang memenuhi persyaratan diajukan DPF melalui Dekan kepada Rektor untuk dinilai oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas. (7) Dekan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil penilaian Calon Dekan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas. (8) Penetapan Dekan dilaksanakan oleh Rektor selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir. (9) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali berturut-turut. (10) Tata cara penjaringan, pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Pembantu Dekan ditetapkan oleh Rektor. Pasal 58 (1)
(2) (3)
(4) (5)
Dekan dan Pembantu Dekan dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena salah satu sebab sebagai berikut: a. telah berakhir masa jabatannya; b. berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir; c. mengundurkan diri; d. dinilai tidak melaksanakan tugas jabatannya; e. melakukan tindak pidana kejahatan. Pemberhentian Dekan dan Pembantu Dekan ditetapkan dengan keputusan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan DPF. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dekan dan atau Pembantu Dekan, penggantiannya dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dinyatakan berhenti, dan pengangkatannya dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dekan kurang dari 1 bulan, tugas Dekan dilaksanakan oleh salah seorang Pembantu Dekan yang ditunjuk oleh Rektor. Masa jabatan Dekan atau Pembantu Dekan pengganti adalah sampai akhir masa jabatan Dekan atau Pembantu Dekan yang digantikannya.
61
Dewan Pertimbangan Fakultas Pasal 59 (1)
(2)
(3) (4) (5)
Dewan Pertimbangan Fakultas (DPF) merupakan organ fakultas yang berperan untuk memberikan pertimbangan, dan arahan dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan fakultas. DPF terdiri dari unsur: a. Pimpinan fakultas; b. Guru Besar; c. Ketua Departemen; d. Ketua-Ketua Program Studi; dan e. Perwakilan dosen non guru besar yang duduk di SA Universitas. Ketua dan Sekretaris DPF dipilih dari dan oleh anggota DPF. DPF menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali tiga bulan atau atas permintaan Dekan. Tata cara penyelenggaraan rapat diatur lebih lanjut dalam tata tertib DPF. Departemen Pasal 60
(1)
(2)
(3)
Departemen merupakan organ Fakultas yang berfungsi melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Departemen terdiri dari: a. Ketua Departemen; b. Sekretaris Departemen; c. Para Ketua dan Sekretaris Program Studi; d. Para Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel; e. Para dosen; dan f. Staf administrasi/tenaga penunjang lainnya. Dalam melaksanakan fungsinya, Departemen : a. bertanggung jawab dalam pengembangan dan perbaikan program studi secara berkelanjutan. b. bertugas memobilisasi staf akademik untuk dimanfaatkan secara optimal. c. membuat perencanaan pengembangan staf akademik.
62
(4) (5)
(6)
(7) (8)
Pembukaan dan/atau penutupan Departemen ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA berdasarkan usulan Dekan yang bersangkutan. Usulan Dekan tentang pembukaan dan/atau penutupan Departemen pada setiap fakultas disampaikan kepada Rektor dalam suatu proposal yang komprehensif dan telah memperoleh pertimbangan DPF. Departemen memiliki Program Studi Sarjana (S-1), dan dapat memiliki Program Studi Magister (S-2), Doktor (S3), serta program-program lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Departemen dapat melakukan pengembangan pendidikan, penelitian dan kerjasama dengan pihak lain atas persetujuan Pimpinan Universitas. Departemen memiliki Laboratorium/Studio/Bengkel sesuai kebutuhan. Pasal 61
(1) (2)
(3)
Departemen dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang Sekretaris. Ketua adalah tenaga dosen yang memiliki jabatan minimal Lektor, memiliki latar belakang pendidikan minimal S2 atau setara dari perguruan Tinggi yang diakui oleh Dikti dan atau Guru Besar dalam bidang ilmu yang dikelola departemen bersangkutan, memiliki komitmen dan moral yang baik dan telah bekerja di departemen bersangkutan secara terus menerus selama minimal 3 (tiga) tahun. Ketua pada Departemen yang menyelenggarakan Program Pascasarjana harus memiliki latar belakang pendidikan S3 atau setara dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Dikti. Pasal 62
(1)
(2)
(3)
Laboratorium/Studio/Bengkel mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Departemen sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan. Pembukaan dan/atau penutupan Laboratorium/Studio/ Bengkel pada setiap Departemen ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA berdasarkan usulan Dekan dalam suatu proposal yang komprehensif. Usulan Dekan tentang pembukaan dan/atau penutupan Laboratorium/Studio/Bengkel pada setiap Departemen
63
(4)
disampaikan kepada Rektor setelah memperoleh pertimbangan DPF. Laboratorium/Studio/Bengkel dipimpin oleh seorang dosen yang memiliki jabatan atau gelar akademik tertinggi sesuai dengan kompetensinya. Pasal 63
(1)
(2) (3)
(4) (5) (6)
(7)
(8)
Program studi adalah kesatuan rencana belajar di Universitas sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. Program studi dapat dikelola oleh Departemen, lintas departemen dan lintas Fakultas. Pembukaan dan/atau penutupan Program Studi pada setiap Departemen ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA berdasarkan usulan Dekan yang disusun dalam suatu proposal yang komprehensif. Usulan Dekan tentang pembukaan dan/atau penutupan Program Studi pada setiap Departemen disampaikan kepada Rektor setelah memperoleh pertimbangan DPF. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang Sekretaris. Ketua dan Sekretaris Program studi jenjang S1 adalah Guru Besar dan atau dosen dalam bidang ilmu yang dikelola, memiliki jabatan minimal Lektor, latar belakang pendidikan minimal S2 atau setara dari perguruan Tinggi yang diakui oleh Dikti, memiliki komitmen dan moral yang baik dan telah bekerja di departemen bersangkutan secara terus menerus selama minimal 3 (tiga) tahun. Ketua dan Sekretaris Program studi jenjang S2 dan S3 adalah Guru Besar dan atau dosen dalam bidang ilmu yang dikelola, memiliki jabatan minimal Lektor, latar belakang pendidikan S3 atau setara dari perguruan Tinggi yang diakui oleh Dikti, memiliki komitmen dan moral yang baik dan telah bekerja di departemen bersangkutan secara terus menerus selama minimal 3 (tiga) tahun. Kurikulum Program Studi disusun oleh Departemen dan/atau Fakultas dalam suatu proposal yang komprehensif dan telah memperoleh pertimbangan DPF, dengan berpedoman pada ketentuan penyusunan kurikulum bidang ilmu terkait, serta visi dan misi Universitas.
64
Pasal 64 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel dan unsur ketenagaan Departemen lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Calon Ketua dan Sekretaris Departemen, calon Ketua dan Sekretaris Program Studi, calon Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel dan calon unsur ketenagaan Departemen lainnya diajukan oleh para dosen masingmasing Departemen. Untuk pengajuan para calon, DPF membentuk Panitia Penjaringan calon Ketua dan Sekretaris Departemen, calon Ketua dan Sekretaris Program Studi, calon Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel dan calon unsur ketenagaan Departemen lainnya. Calon Ketua dan Sekretaris Departemen, calon Ketua dan Sekretaris Program Studi, calon Kepala Laboratorium/ Studio/Bengkel dan calon unsur ketenagaan Departemen lainnya yang memenuhi persyaratan diajukan Dekan setelah memperoleh pertimbangan DPF kepada Rektor untuk dinilai oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas. Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel dan unsur ketenagaan Departemen lainnya ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas. Penetapan Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/ Bengkel dan unsur ketenagaan Departemen lainnya dilaksanakan oleh Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan masing-masing berakhir. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/ Studio/Bengkel dan unsur ketenagaan Departemen lainnya adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali berturut-turut. Tata cara penjaringan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel dan unsur ketenagaan Departemen lainnya diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.
65
Pasal 65 (1)
(2)
Setiap Departemen bersama dengan satuan organisasi yang berada di bawah pengelolaannya harus membuat Evaluasi Diri dan Rencana Kerja secara berkala setiap tahun, yang diserahkan kepada Pimpinan Fakultas untuk pembuatan Evaluasi Diri dan Rencana Kerja Tahunan Fakultas Evaluasi Diri dan Rencana Kerja Tahunan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan Universitas untuk pembuatan Evaluasi Diri dan Rencana Kerja Universitas. Program Diploma Pasal 66
(1)
(2) (3) (4)
(5) (6) (7)
(8)
Program Diploma adalah kesatuan rencana belajar Universitas di lingkungan Fakultas dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Program Diploma diselenggarakan oleh Fakultas yang sesuai. Pembukaan dan penutupan Program Diploma ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dengan suatu proposal yang komprehensif dan telah memperoleh pertimbangan DPF. Program Diploma dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya yang berada di fakultas lainnya atas persetujuan Dekan terkait dan kemudian ditetapkan oleh Pimpinan Universitas. Pemakaian sumber daya yang berasal dari luar Universitas harus mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Universitas. Program Diploma dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris. Ketua dan Sekretaris Program Diploma adalah Guru Besar dan atau dosen dalam bidang ilmu yang dikelola, memiliki jabatan minimal Lektor, latar belakang pendidikan minimal S2 atau setara dari perguruan Tinggi yang diakui oleh Dikti, memiliki komitmen dan moral yang baik dan telah bekerja di Fakultas bersangkutan secara terus menerus selama minimal 3 (tiga) tahun. Ketua dan Sekretaris Program Diploma diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan DPF.
66
(9)
Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Diploma adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dua kali berturut-turut. (10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Diploma diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor. Bagian Kedua Sekolah Pascasarjana Pasal 67 (1)
(2) (3) (4)
Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik Strata 2 dan Strata 3 dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Untuk pendidikan profesi, penyelenggaraannya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk masing-masing bidang studi. Dalam fungsi koordinasinya Sekolah Pascasarjana memanfaatkan secara optimal sumber daya yang berada di masing-masing fakultas. Organisasi Sekolah Pascasarjana terdiri atas: a. Pimpinan; b. Ketua Program Studi; c. Pelaksana Administrasi; d. Pelaksana unit lain yang dianggap perlu. Pasal 68
(1)
(2)
(3) (4)
Pimpinan Sekolah Pascasarjana terdiri dari seorang Direktur dan dibantu oleh seorang Wakil Direktur bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, dan seorang Wakil Direktur bidang Keuangan. Direktur dan Wakil Direktur bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni harus memiliki jenjang akademik Strata 3 dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Dikti. Wakil Direktur bidang Keuangan harus memiliki jenjang akademik sekurang-kurangnya Strata 2 dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Dikti. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
67
(5)
Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur. (6) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali berturut-turut. (7) Pembukaan dan penutupan program studi pascasarjana kecuali program profesi ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan yang diajukan oleh Direktur Pascasarjana yang disusun dalam suatu proposal yang komprehensif dan telah mendapat pertimbangan SA. (8) Pembukaan dan penutupan Bagian/Sub Bagian Administrasi dan unit lainnya ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usul Direktur. (9) Tata kerja Sekolah Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Direktur. (10) Tata cara pengangkatan Direktur, Wakil Direktur, dan Pelaksana Administrasi/ pelaksana lainnya diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor. Bagian Ketiga Lembaga Penelitian dan Pengabdian/ Pelayanan Kepada Masyarakat Pasal 69 (1)
(2)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang berfungsi mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan penelitian dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu; dan mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat terdiri atas: a. Pimpinan; b. Kelompok Ahli; c. Pusat penelitian/pengkajian; d. Pusat pengabdian/pelayanan kepada masyarakat; e. Pelaksana administrasi. Pasal 70
(1)
Lembaga Penelitian dan Pelayanan Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Direktur, Ketua dan Sekretaris bidang Penelitian, Ketua dan Sekretaris bidang Pengabdian/ Pelayanan Kepada Masyarakat. 68
(2)
(3)
(4) (5) (6)
Direktur Lembaga dan Ketua bidang, minimal memiliki jabatan Lektor Kepala, latar belakang pendidikan S3 atau setara dari perguruan Tinggi yang diakui oleh Dikti, memiliki komitmen dan moral yang baik dan telah bekerja di Universitas secara terus menerus selama minimal 5 (lima) tahun. Sekretaris bidang, minimal memiliki jabatan Lektor Kepala, latar belakang pendidikan minimal S2 atau setara dari perguruan Tinggi yang diakui oleh Dikti, memiliki komitmen dan moral yang baik dan telah bekerja di Universitas secara terus menerus selama minimal 5 (lima) tahun. Pimpinan Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Masa jabatan Pimpinan Lembaga adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali berturut-turut. Tata cara pengangkatan Pimpinan dan tata kerja Lembaga ditetapkan oleh Rektor. Pasal 71
(1)
(2)
(3) (4) (5)
Pusat penelitian/kajian dan pusat pengabdian/pelayanan kepada masyarakat adalah satuan organisasi universitas yang bertugas melaksanakan penelitian/kajian dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu; dan melaksanakan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat. Satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua Pusat penelitian/kajian dan pusat pengabdian/pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan universitas, termasuk Unit Perlindungan Hak dan Kekayaan Intelektual (HaKI), Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK), Inkubator Bisnis USU (Cikal), Sahiva, IC-Star dan satuan organisasi sejenis lainnya. Pusat penelitian/kajian dan pusat pengabdian/pelayanan dapat dibentuk atas usul Lembaga ataupun usul masingmasing fakultas dengan koordinasi Lembaga. Pembukaan dan penutupan pusat penelitian dan pusat pelayanan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usul Lembaga dan/atau fakultas. Pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat pelayanan kepada masyarakat terdiri dari Kepala pusat penelitian dan pelayanan kepada masyarakat dan kelompok-kelompok ahli.
69
(6) (7)
Kepala Pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat pelayanan kepada masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Lembaga Masa jabatan Kepala pusat-pusat penelitian dan pusatpusat pelayanan kepada masyarakat adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali berturut-turut
BAB X UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI Umum Pasal 72 (1) Administrasi Universitas meliputi administrasi umum, akademik, keuangan, kepegawaian, pengelolaan sarana fisik/fasilitas, perencanaan dan pengembangan, kegiatan kerja sama, kemahasiswaan dan alumni, administrasi pada satuan organisasi tingkat universitas lainnya dan administrasi pada tingkat fakultas. (2) Penyelenggara administrasi pada tingkat Universitas adalah biro-biro yang berada di bawah naungan Kantor Pusat Administrasi Universitas (KPAU). (3) Pelaksanaan administrasi pada satuan organisasi tingkat universitas lainnya diselenggarakan di masing-masing satuan organisasi terkait. Biro Pasal 73 (1)
(2) (3) (4) (5)
Biro-biro yang berada di bawah naungan KPAU terdiri dari: Biro administrasi akademik, Biro administrasi dan keuangan, Biro kemahasiswaan dan alumni, Biro perencanaan dan kerjasama, Biro pemeliharaan dan pengembangan aset, dan Biro hukum. Masing-masing Biro dapat membentuk Bagian dan Sub Bagian sesuai kebutuhan. Setiap Bagian dapat terdiri dari sejumlah Sub Bagian. Pembentukan dan pembubaran Biro, Bagian dan Sub Bagian ditetapkan oleh Rektor berdasarkan persetujuan MWA. Tatakerja Biro, Bagian dan Sub Bagian diatur dan ditetapkan oleh Rektor. 70
Pasal 74 (1) (2) (3) (4)
Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Bagian dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bagian dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala Biro. Tata cara penetapan, pengangkatan dan masa jabatan Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Administrasi Pada Satuan Organisasi Tingkat Universitas Lainnya Pasal 75
(1) (2) (3)
(4) (5)
Rektor menetapkan seorang Sekretaris Eksekutif yang bertugas melaksanakan fungsi koordinasi kegiatankegiatan Pimpinan Universitas. Sekretaris Eksekutif diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Rektor. Rektor membentuk Satuan Audit Internal (SAI) yang bertugas melaksanakan audit internal atas penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik Universitas Rektor dapat membentuk pelaksana administrasi tingkat universitas lainnya atas persetujuan MWA. Tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian serta masa jabatan pelaksana administrasi pada satuan organisasi tingkat universitas lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pelaksanaan Administrasi Pada Tingkat Fakultas Pasal 76
(1) (2)
Unsur pelaksana administrasi di lingkungan Fakultas adalah Bagian Tata Usaha. Bagian Tata Usaha di fakultas terdiri dari Sub Bagian: Akademik; Administrasi Umum dan Keuangan; Kepegawaian; Kemahasiswaan dan Alumni; dan Perlengkapan.
71
(3) (4) (5)
Pembentukan, pembubaran dan tata kerja Bagian Tata Usaha/Sub Bagian ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan. Bagian Tata Usaha/Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala. Tata kerja Bagian Tata Usaha/Sub Bagian, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian Tata Usaha/Sub Bagian diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI UNSUR PENUNJANG Perpustakaan Pasal 77 (1)
(2) (3) (4) (5) (6)
Perpustakaan adalah unsur penunjang akademik universitas yang melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan pelayanan perpustakaan bagi lingkungan Universitas dan bagi lingkungan luar universitas yang membutuhkan. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala. Perpustakaan terdiri dari perpustakaan Universitas dan cabang-cabangnya. Dalam pelaksanaan tugasnya Perpustakaan melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Pusat Sistem Informasi dan Pusat Komputer. Organisasi Perpustakaan ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA. Tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala ditetapkan oleh Rektor. Pusat Sistem Informasi Pasal 78
(1)
Pusat Sistem Informasi adalah unsur penunjang universitas yang berfungsi merencanakan, membangun, mengelola, mengkoordinasikan dan mengembangkan sumberdaya dan pelayanan informasi bagi lingkungan 72
(2) (3)
(4) (5) (6) (7)
Universitas dan bagi lingkungan luar universitas yang membutuhkan. Pusat Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala. Pusat Sistem Informasi ditangani secara terpadu mencakup bidang akademik, kerjasama, keuangan, sumber daya manusia, fisik/sarana/fasilitas, aktivitas dosen, kemahasiswaan dan alumni, dan bidang lain yang dipandang perlu. Setiap satuan organisasi Universitas bertanggung jawab dalam memelihara dan memperbaharui data serta informasi satuan organisasi terkait. Dalam pelaksanaan tugasnya Pusat Sistem Informasi melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perpustakaan dan Pusat Komputer. Organisasi Pusat Sistem Informasi ditetapkan oleh Rektor. Tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala ditetapkan oleh Rektor. Pusat Komputer Pasal 79
(1)
(2)
(3) (4) (5)
Pusat Komputer adalah unsur penunjang universitas yang berfungsi melaksanakan pelayanan Komputer bagi lingkungan Universitas dan bagi lingkungan luar universitas yang membutuhkan. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan dan perbaikan jaringan, pembakuan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, memberikan jasa konsultasi, pelatihan dan pengolahan data. Dalam pelaksanaan tugasnya Pusat Komputer melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perpustakaan dan Pusat Sistem Informasi Pusat Komputer dipimpin oleh Kepala dibantu 1 (satu) orang Wakil Kepala. Organisasi dan tata kerja Pusat Komputer ditetapkan oleh Rektor.
73
Laboratorium Ilmu Dasar Pasal 80 (1)
(2) (3)
Laboratorium Ilmu Dasar adalah unsur penunjang akademik universitas yang berfungsi melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan pelayanan praktikum ilmu dasar dan perkuliahan ilmu-ilmu umum bagi lingkungan Universitas dan bagi lingkungan luar universitas yang membutuhkan. Laboratorium Ilmu Dasar dipimpin oleh Kepala dibantu 1 (satu) orang Wakil Kepala. Organisasi dan tata kerja Laboratorium Ilmu Dasar ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA. Kebun Percobaan Pasal 81
(1)
(2) (3)
Kebun Percobaan adalah unsur penunjang akademik universitas yang berfungsi melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan pelayanan pendidikan, penelitian, pelayanan kepada masyarakat dan praktik dalam bidang ilmu pertanian dan ilmu lainnya bagi lingkungan Universitas dan bagi lingkungan luar universitas yang membutuhkan. Kebun Percobaan dipimpin oleh Kepala dan 1 (satu) orang Wakil Kepala. Organisasi dan tata kerja Kebun Percobaan ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA. Rumah Sakit Universitas Pasal 82
(1)
Rumah Sakit Universitas adalah unsur penunjang akademik universitas yang berfungsi melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan pelayanan pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu Kesehatan dan ilmu lainnya bagi lingkungan Universitas dan bagi lingkungan luar universitas yang membutuhkan.
74
(2)
(3)
Rumah Sakit Universitas dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur, masing-masing dibidang Pendidikan-Pelayanan, Pengelolaan LingkunganSarana-Prasarana, dan Administrasi-Keuangan. Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Universitas ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA. Penerbitan dan Percetakan Pasal 83
(1)
(2) (3)
Penerbitan dan Percetakan adalah unsur penunjang universitas yang berfungsi melaksanakan pelayanan penerbitan dan pencetakan karya akademik dan nonakademik bagi lingkungan Universitas dan bagi lingkungan luar universitas yang membutuhkan. Penerbitan dan Percetakan dipimpin oleh Kepala dan 1 (satu) orang Wakil Kepala. Organisasi dan tata kerja Penerbitan dan Percetakan ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA. Bengkel Universitas Pasal 84
(1)
(2) (3)
Bengkel Universitas adalah unsur penunjang universitas yang berfungsi memberikan pelayanan pemeliharaan, perbaikan dan teknis pengembangan sarana dan prasarana bagi lingkungan Universitas dan bagi lingkungan luar universitas yang membutuhkan. Bengkel Universitas dipimpin oleh Kepala dan 1 (satu) orang Wakil Kepala. Organisasi dan tata kerja Bengkel Universitas ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA. Unit Penunjang Lainnya Pasal 85
(1)
Unit Pengembangan Pendidikan (UPP) adalah unit penunjang akademik Universitas yang berfungsi melaksanakan pelatihan dan pengembangan kemampuan mengajar dosen Universitas, kajian penelusuran kurikulum
75
(2)
(3)
(4) (5)
dan kajian metodologi proses belajar mengajar di lingkungan Universitas. Pusat Bahasa adalah unit penunjang akademik Universitas yang berfungsi melaksanakan pelatihan, pengembangan dan pengujian kemampuan berbahasa Inggris dan berbahasa asing lainnya dari anggota sivitas akademika Universitas. Unit Audio Visual (AVEL) adalah unit penunjang akademik Universitas yang berfungsi memberikan pelayanan audiovisual, melaksanakan pelatihan dan pengembangan kemampuan sivitas akademika Universitas untuk memanfaatkan audio visual dalam kegiatan akademik/non-akademik. Rektor dapat membentuk unit penunjang lainnya di lingkungan Universitas dengan persetujuan MWA. Organisasi, tata kerja dan pengangkatan serta pemberhentian pengelola unit penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan oleh Rektor. Unit Usaha Pasal 86
(1)
(2) (3) (4)
(5) (6)
Unit Usaha adalah unsur penunjang universitas yang berfungsi melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan usaha penghasil dana yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan dan pengembangan Universitas. Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa usaha akademik, usaha penunjang akademik, dan usaha komersial. Usaha akademik adalah usaha penghasil dana universitas yang terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan pelayanan masyarakat. Usaha penunjang akademik adalah usaha penghasil dana universitas dari unit-unit penunjang kegiatan akademik antara lain wisma, asrama, kafetaria, toko buku, Auditorium, Gelanggang Mahasiswa, Stadion Olah Raga, Radio USU dan unit sejenis lainnya. Usaha komersial adalah usaha penghasil dana yang tidak terkait kegiatan akademik. Setiap usaha harus dikelola secara profesional dan diaudit oleh DA secara berkala.
76
Pasal 87 (1)
(2) (3) (4) (5)
Unit Usaha Akademik adalah unit usaha yang berfungsi melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan usaha penghasil dana yang bersumber dari usaha akademik dan usaha penunjang akademik. Unit Usaha Akademik dibentuk dan dibubarkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA. Asset dan pemasukan Unit Usaha Akademik merupakan kekayaan universitas. Organisasi dan tata kerja Unit Usaha Akademik ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA. Pengelola Unit Usaha Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA. Pasal 88
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
Unit Usaha Komersial adalah Badan Usaha yang berfungsi melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan usaha penghasil dana yang bersumber dari usaha yang tidak terkait kegiatan akademik. Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Hukum tersendiri yang didirikan dan dimiliki oleh Universitas serta dikelola secara terpisah dari kegiatan penyelenggaraan akademik universitas. Universitas dapat menyertakan saham pada Badan Usaha dengan ketentuan sumbernya tidak berasal dari aset universitas dan besarnya tidak boleh melampaui 20 (dua puluh) persen dari aktiva bersih universitas secara agregat di semua unit usaha komersial. Pembentukan, pembubaran, organisasi dan tata kerja Badan Usaha ditetapkan MWA. Pengangkatan dan pemberhentian pengelola Badan Usaha ditetapkan MWA. BAB XII PENGELOLAAN ASET UNIVERSITAS Pasal 89
(1)
Semua aset Universitas bukan tanah merupakan milik Universitas dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Universitas dan tidak dapat dipindahtangankan.
77
(2)
Syarat-syarat dan tata cara pemanfaatan aset Universitas bukan tanah ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA.
BAB XIII MAHASISWA Pasal 90 (1)
Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi, dan vokasi Universitas. (2) Syarat dan prosedur untuk menjadi mahasiswa serta hak dan kewajiban mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik Universitas. (3) Kegiatan kemahasiswaan di Universitas terdiri dari kegiatan penalaran dan keilmuan, pengembangan minat dan kegemaran, perbaikan kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan dan/atau melalui kegiatan integratif kurikulum pendidikan yang sesuai. (5) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berada di bawah naungan Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi. (6) Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa dan diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor. (7) Universitas mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan kemahasiswan yang besarnya disesuaikan secara proporsional dengan anggaran pendapatan dan belanja Universitas dan diatur dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA dan MWA. (8) Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan yang bersumber selain dari anggaran pendapatan dan belanja Universitas, yang permohonan atau pengusulannya mengatasnamakan Universitas harus dengan izin tertulis dari Rektor. (9) Penggunaan biaya untuk kegiatan kemahasiswaan yang sumbernya diperoleh dari Universitas ataupun sumber lain harus dapat dipertanggung-jawabkan akuntabilitasnya. (10) Pimpinan Universitas merupakan penanggung-jawab semua kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dengan mengatasnamakan Universitas.
78
(11) Kegiatan mahasiswa yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan akademik Universitas dikenakan sanksi akademik dan/atau administratif. BAB XIV UPACARA UNIVERSITAS Pasal 91 (1)
(2)
(3) (4)
Upacara Universitas terdiri dari Wisuda, Dies Natalis, Pidato Pengukuhan Guru Besar dan Promosi Doktor yang dilaksanakan dalam sidang terbuka universitas yang dipimpin oleh Rektor. Sidang terbuka universitas dimulai dengan prosesi yang diikuti oleh Pimpinan Universitas, MWA (pada Dies Natalis), SA, DGB dan undangan khusus (pada upacara universitas tertentu). Seluruh peserta prosesi diatur penempatannya pada tempat duduk khusus yang telah dipersiapkan. Tata cara penyelenggaraan upacara Universitas diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor. BAB XV KANTOR DAN PEMBIAYAAN Pasal 92
(1) (2)
Organ Universitas berkantor di lingkungan Universitas. Pembiayaan Organ Universitas dibebankan pada anggaran Universitas. BAB XVI AMANDEMEN ART Pasal 93
(1) (2) (3)
Pengusulan amandemen ART diajukan oleh SA kepada MWA. Amandamen ART ditetapkan oleh MWA bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota MWA. Amandamen ART merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ART.
79
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 94 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Masa peralihan penyelenggaraan universitas dari status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara adalah 5 (lima) tahun sejak penetapan universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara, kecuali untuk peralihan ketenagaan diselenggarakan selambat-lambatnya dalam masa 10 (sepuluh) tahun. Semua Peraturan Universitas yang ada pada saat berlakunya ART ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru sesuai dengan ketentuan ART ini. Para Pimpinan unit organisasi di lingkungan Universitas tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai ditetapkan dan diangkatnya Pimpinan unit organisasi yang baru. Keputusan Rektor tentang pendelegasian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) telah terbit selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Rektor diangkat oleh MWA. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan bersama oleh MWA, SA, dan Pimpinan universitas, melalui Keputusan MWA. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 95
ART ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Medan Pada tanggal 8 Januari 2005 KETUA MAJELIS WALI AMANAT, ttd DR (HC) Raja Inal Siregar
80
Salinan disampaikan kepada: 1. Menteri Pendidikan Nasional RI, Jakarta; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional RI, Jakarta; 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional RI, Jakarta; 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI, Jakarta; 5. Para pimpinan Unsur Pelaksana Akademik, Administrasi dan Penunjang di lingkungan USU Medan; 6. Para Anggota Majelis Wali Amanat USU di Medan; 7. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik USU di Medan; 8. Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar USU di Medan.
81
