ANGGARAN DASAR PENGELOLAAN AIR BERSIH KOMPLEK WISMA MAS PONDOK CABE MUKADIMAH Bahwa Air adalah suatu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Disadari bahwa pengelolaan air yang baik dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan, sangatlah penting agar terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut dapat berlangsung dengan baik dan terus menerus. Peran serta dan partisipasi aktif warga secara nyata dalam pengelolaan air bersih dilingkungannya haruslah memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan sosial kemasyarakatan agar tercipta suatu tatanan masyarakat yang baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersamanya. Dengan memperhatikan hal-hal terurai diatas dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial warga masyarakat, maka dirasakan perlu untuk mengatur ketentuan dasar tentang pengelolaan air bersih di lingkungan perumahan Wisma Mas Pondok Cabe dengan Anggaran Dasar sebagai berikut. BAB 1 UMUM Pasal 1 Anggaran Dasar ini merupakan ketentuan dasar bagi forum warga, Badan Pertimbangan dan Ketua Pengurus dalam rangka melakukan pengelolaan terhadap air bersih dan sarananya secara swadaya di lingkungan Perumahan Wisma Mas Pondok Cabe, RW. 10 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan Kota DEPOK, guna mewujudkan tatanan sosial baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Pasal 2
Sarana Pengadaan air bersih yang terletak di dalam wilayah Perumahan Wisma Mas Pondok Cabe RW.10, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota DEPOK merupakan milik bersama warga. Pasal 3
Pengelolaan air bersih adalah penyediaan, pendistribusian dan perawatan sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan bersama keseluruhan warga perumahan Wisma Mas Pondok Cabe terhadap air bersih.
1|P age
Pasal 4 Asas dan Sifat Pengelolaan air bersih berdasarkan gotong royong dan bersifat Independent. Pasal 5 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Pengelolaan air bersih adalah untuk menyelenggarakan secara komprehensif (Mengadakan, Mendistribusikan, Perawatan sarana dan Prasarana air bersih) pengelolaan air bersih guna memenuhi kebutuhan warga masyarakat Perumahan Wisma Mas Pondok Cabe terhada air bersih, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, ekonomi, lingkungan dan keutuhan sosial masyarakat. Pasal 6 Tugas dan Usaha Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, forum warga melakukan usaha untuk tujuan sebagai berikut : a. Menjaga ketersediaan air bersih untuk kebutuhan warga. b. Menyelenggarakan pengelolaan air bersih (Mengadakan, Mendistribusikan, Perawatan sarana dan prasarana air bersih). c. Menyelenggarakan keuangan pengelolaan air bersih secara transparan. d. Melakukan edukasi terhadap penggunaan air bersih. e. Membentuk organisasi kepengurusan yang secara independent melaksanakan pengelolaan air bersih secara professional. f. Mengadakan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan air bersih. g. Menciptakan pelaksanaan pengelolaan air bersih yang adil, merata dan professional. BAB II KEKAYAAN Pasal 7 1. Kekayaan Forum Warga terdiri atas seluruh sarana bersama pengadaan air, pendapatan atas pengelolaan air bersih, pendapatan atas sumbangan atau bantuan, baik yang telah ada maupun yang akan ada kemudian. 2. Pendapatan atas hasil pelaksanaan pengelolaan air bersih digunakan sebesarbesarnya untuk kepentingan dan kelancaran pengelolaan air bersih.
2|P age
BAB III ORGANISASI Pasal 8 Struktur Organisasi Organisasi Pengelolaan air bersih terdiri dari : 1. Forum Warga 2. Badan Pertimbangan 3. Badan Pengurus Pasal 9 Kelengkapan Organisasi Kelengkapan Organisasi Pengelolaan Air Bersih Perumahan Wisma Mas Pondok Cabe terdiri dari : 1. Forum Umum Forum Warga, merupakan pertemuan forum warga secara menyeluruh yang memiliki kekuasaan tertinggi apabila Badan Pertimbangan gagal melaksanakan mandate yang diberikan. 2. Musyawarah Badan Pertimbangan, merupakan rapat musyawarah Badan Pertimbangan dengan Ketua RW dan unsur (masyarakat) lainnya untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar. 3. Rapat Badan Pertimbangan, merupakan rapat para anggota Badan Pertimbangan yang memiliki kekuasaan tertinggi berdasarkan mandate yang diberikan forum warga. 4. Keputusan Pengurus, merupakan keputusan dari Pengurus dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan pengelolaan air bersih. Pasal 10 Forum Warga 1. Forum Warga adalah keseluruhan warga Perumahan Wismamas Pondok Cabe yang berkepentingan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih yang bersumber dari milik bersama atas sarana pengadaan air bersih yang terletak di dalam wilayah Perumahan Wisma Mas Pondok Cabe RW. 10 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan DEPOK. 2. Forum Warga memiliki kekuasaan tertinggi, yang dalam pelaksanaannya dimandatkan kepada Badan Pertimbangan. 3. Forum Warga memiliki hak veto terhadap Badan Pertimbangan. 4. Dalam hal Badan Pertimbangan menyalahgunakan mandate yang diberikan atau Forum Warga tidak setuju dengan kebijakan Badan Pertimbangan dapat melaksanakan kekuasaannya dalam suatu musyawaran untuk Forum Warga.
3|P age
5. Musyawarah Umum Forum Warga : 5.1. Kuorum. a. Musyawarah Umum Forum Warga dinyatakan kuorum bila dihadiri oleh 2/3 (duapertiga) jumlah warga. b. Apabila tidak tercapai kuorum, maka musyawarah Umum Forum Warga ditunda sampai batas waktyu 1 x 24 jam. c. Apabila tetap tidak tercapai kuorum setelah penundaan, maka Musyawarah Umum Forum Warga dapat dilaksanakan. 5.2. Setiap keputusan yang ditetapkan dalam Musyawarah Umum Forum Warga dilakukan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai maka ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 11 Badan Pertimbangan 1. Badan Pertimbangan merupakan kuasa penerima dan pelaksana mandate dari Forum Warga dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan air bersih. 2. Kuasa mandate dari Forum Warga timbul setelah terbentuknya Badan Pertimbangan. 3. Badan Pertimbangan terdiri dari : 3.1. 2(dua) orang perwakilan dari masing-masing Rukun Tetangga (RT) yang berada di lingkungan Perumahan Wisma Mas Pondok Cabe; dan 3.2. 1 (satu) orang perwakilan pengurus harian Rukun Warga (RW). 4. Keanggotaan Badan Pertimbangan berjumlah ganjil dan haruslah utuh seluruhnya sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut diatas. 5. Apabila pada suatu waktu jumlah anggota Badan Pertimbangan menjadi kurang, maka Rapat Badan Pertimbangan meminta kepada RT yang kurang terwakili menunjuk anggota Badan Perwakilan (antar waktu), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut. 6. Anggota Badan Ppertimbangan, ditunjuk dan atau diangkat untuk satu periode masa bakti 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti lagi. 7. Badan Pertimbangan membuat Laporan pada akhir periode masa kerjanya. Pasal 12 Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Badan Pertimbangan 1. Anggota Badan Pertimbangan ditunjuk dan diusulkan oleh dan dari warga masingmasing Rukun Tetangga (RT) yang diwakili. 2. Setiap RT menunjuk anggota Badan Pertimbangan yang diangkat antar waktu. 3. Nama anggota Badan Pertimbangan yang telah ditunjuk oleh masing-masing RT diserahkan kepada Ketua Rukun Warga (RW), untuk dibuatkan suatu Surat Keputusan pengangkatan sebagai anggota Badan Pertimbangan. 4|P age
4. Surat Keputusan pembentukan dan pengangkatan Badan Pertimbangan dibuat dan dikeluarkan oleh Ketua RW. 5. Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya seluruh nama anggota Badan Pertimbangan yang ditunjuk dan diusulkan oleh RT-RT, ketua RW harus mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan dan pembentukan anggota Badan pertimbangan. 6. Dalam hal pengangkatan antar waktu, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya nama anggota antar waktu Badan Pertimbangan yang ditunjuk dan diusulkan oleh RT, Ketua RW harus mengeluarkan Surat Pengangkatan ybs sebagai anggota Badan Pertimbangan. 7. Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan 6 tersebut diatas telah terlampaui, namun Surat Keputusan Pengangkatan anggota Badan Pertimbangan belum dikeluarkan, maka Ketua RW dianggap telah mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan, dan anggota Badan Pertimbangan yang bersangkutan adalah syah. Pasal 13 Ketua Badan Pertimbangan 1. Para anggota Badan Pertimbangan melalui rapat anggota Badan Pertimbangan memilih diantara mereka seorang Ketua dan Seorang Sekretaris. 2. Ketua Badan Pertimbangan bertindak atas nama Badan Pertimbangan untuk melakukan tugas harian Badan Pertimbangan. Pasal 14 Wewenang Badan Pertimbangan 1. Wewenang Badan Pertimbangan adalah sebagai penerima dan pelaksana mandate dari Forum Warga. 2. Menyelenggarakan pemilihan Ketua Pengurus Pengelola Air Bersih. 3. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Pengurus Pengelola Air Bersih. 4. Menerima dan Menolak Laporan pertanggungjawaban Ketua Pengurus dalam suatu Rapat Badan Pertimbangan. 5. Memberikan pertimbangan, persetujuan, masukan dan saran serta melakukan pengawasan terhadap Pengurus dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih. 6. Bersama-sama Ketua Rukun Warga (RW) dan unsur kelompok kategorial di lingkungan Perumahan Wisma Mas melakukan perubahan Anggaran Dasar Pengelolaan Air Bersih ini dalam suatu Musyawarah Badan Pertimbangan. Pasal 15 Musyawarah Badan Pertimbangan 1. Musyawarah Badan Pertimbangan, merupakan rapat BAdan Pertimbangan dengan Ketua RW dan unsure kelompok kategorial di lingkungan perumahan Wisma Mas yang memiliki kekuasaan tertinggi khusus untuk perubahan Anggaran Dasar. 5|P age
2. Tata cara dan aturan menegnai perubahan Anggaran Dasar oleh Musyawarah Badan Pertimbangan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. Pasal 16 Rapat Badan Pertimbangan 1. Rapat Badan Pertimbangan merupakan rapat para anggota Badan Pertimbangan yang memiliki kekuasaan tertinggi selain yang dimaksud pasal 14 ayat (1), berdasarkan mandate yang diberikan oleh forum warga. 2. Memiliki wewenang untuk : 2.1. Menentukan arah dan kebijakan pengelolaan air bersih. 2.2. Memilih dan mengangkat Ketua Pengurus. 2.3. Menentukan kompensasi untuk Ketua Pengurus. 2.4. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan air bersih oleh Ketua Pengurus. 2.5. Memberhentikan anggota Badan Pertimbangan 3. Rapat Badan Pertimbangan diadakan sesuai kebutuhan, minimal 1 kali dalam satu tahun 4. Kuorum : 4.1. Rapat Badan Pertimbangan dinyatakan kuorum bila dihadiri oleh dua pertiga jumlah anggotanya 4.2. Apabila tidak tercapai kuorum, maka rapat Badan Pertimbangan ditunda sampai batas waktu 1 x 24 jam. 4.3. Apabila tetap tidak tercapai kuorum setelah penundaan, maka rapat Badan Pertimbangan dapat dilaksanakan. 5. Setiap keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Badan Pertimbangan dinyatakan dilakukan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai maka ditetapkan dengan suara terbanyak. 6. Masing-masing anggota Badan Pertimbangan berhak mengeluarkan satu suara dalam rapat. 7. Tata cara dan mekanisme pemilihan Ketua Pengurus ditentukan tersendiri oleh Badan Pertimbangan. Pasal 17 Berhentinya Anggota Badan Pertimbangan 1. Keanggotaan Badan Pertimbangan berakhir karena : a. Meninggal Dunia. b. Meletakkan jabatan atas permintaan sendiri. c. Diberhentikan atas keputusan rapat Badan Pertimbangan, apabila ybs tidak bisa menjalankan tugasnya, dan dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan bersama terhadap pengelolaan air bersih. d. Berakhir demi hukum masa baktinya sebagaimana dimaksud oleh pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar ini. 6|P age
2. Anggota Badan Pertimbangan yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri harus membuat pernyataan tertulis dengan suatu alas an yang jelas dan logis yang diajukan kepada Ketua Badan Pertimbangan. 3. Selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dalam hal mengundurkan diri, atau sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tentang meninggalnya ybs dalam hal meninggal dunia, atau sejak dikeluarkannya keputusan pemberhentian Pimpinan Badan Pertimbangan secara tertulis, Badan pertimbangan harus memberitahukannya kepada Ketua RW, RT yang diwakilinya dan Pengurus. Pasal 18 Pembelaan Diri 1. Seorang anggota Badan Pertimbangan yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1.c.), memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri dihadapan rapat Badan Pertimbangan yang diadakan khusus untuk itu. 2. Sebelum dilakukannya rapat oleh Badan Pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap anggota yang bersangkutan terlebih dahulu dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Pimpinan Badan Pertimbangan. 3. Pemberhentian sementara harus diberitahukan kepada anggota yang bersangkutan secara tertulis dengan memuat alas an-alasan dilakukannya pemberhentian sementara itu, yang tembusannya diserahkan kepada Ketua RW dan Ketua RT yang bersangkutan. 4. Dalam tempo 30 hari sejak tanggal pemberhentian sementara, pimpinan Badan Pertimbangan harus menyelenggarakan rapat anggota Badan Pertimbangan untuk mendengar pembelaan diri dari anggota ybs untuk memutuskan apakah pembelaan diri itu diterima atau tidak. 5. Apabila rapat menerima pembelaan diri ybs, maka keanggotaan ybs direhabilitasi. Apabila rapat menolak, maka ybs dilakukan pemberhentian tetap. 6. Apabila dalam tempo 30 hari sejak tanggal pemberhentian sementara, Badan Pertimbangan tidak melakukan rapat guna mendengar pembelaan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum. 7. Anggota Badan Pertimbangan yang diberhentikan dapat tidak menggunakan hak pembelaan dirinya dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan Badan Pertimbangan. Pasal 19 Pengurus 1. Pengurus merupakan pelaksana operasional pengelolaan air bersih, yang dipimpin dan dikendalikan oleh seorang Ketua Pengurus. 2. Pengurus terdiri atas Ketua Pengurus dan Perangkat Pengurus
7|P age
Pasal 20 Ketua Pengurus 1. Ketua Pengurus merupakan penanggungjawab pelaksanaan operasional pengelolaan air bersih. 2. Ketua Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pertimbangan dalam suatu rapat yang diadakan untuk itu 3. Ketua Pengurus diangkat untuk periode masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan lagi. 4. Dalam hal Ketua Pengurus meninggal dunia, meletakkan jabatan atas permintaan sendiri atau diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Badan ertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir, maka rapat Badan Pertimbangan memilih Ketua Pengurus baru untuk mengisi lowongan sisa masa jabatan Ketua Pengurus. 5. Syarat-syarat mengenai Ketua Pengurus akan ditentukan kemudian oleh Badan Pertimbangan.
Pasal 21 Perangkat Pengurus 1. Perangkat Pengurus merupakan pelaksana tugas operasional pengelolaan air bersih. 2. Perangkat Pengurus terdiri atas Bendahara dan staff Pelaksana Tugas. 3. Perangkat Pengurus ditentukan, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengurus atas sepengetahuan Badan Pertimbangan. 4. Perangkat Pengurus berhak mendapatkan kompensasi/gaji dan atau fasilitas lainnya, yang jumlah dan besarnya masing-masing ditetapkan oleh Ketua Pengurus setelah mendengar masukan dari Badan Pertimbangan. 5. Syarat-syarat mengenai Ketua Pengurus akan ditentukan kemudian oleh Badan ertimbangan.
Pasal 22 Pemilihan dan Pengangkatan Ketua Pengurus 1. Pemilihan dan pengangkatan Ketua Pengurus dilakukan oleh Badan Pertimbangan. 2. Calon Ketua Pengurus ditunjuk dan diusulkan oleh dan dari warga masing-masing Rukun Tetangga (RT) kepada Badan Pertimbangan. 3. Badan Pertimbangan akan melakukan siding/rapat untuk menentukan dan memilih Ketua Pengurus. 4. Tata cara dan ketentuan mengenai pemilihan Ketua Pengurus akan diatur kemudian oleh Badan Pertimbangan.
8|P age
Pasal 23 Berhentinya Ketua Pengurus 1. Jabatan Ketua pengurus berakhir karena : a. Berakhirnya masa jabatan. b. Meninggal Dunia. c. Meletakan Jabatan atas permintaan sendiri. d. Diberhentikan atas keputusan rapat Badan Pertimbangan, apabila ybs dianggap telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan forum warga. 2. Ketua pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri harus membuat pernyataan tertulis dengan suatu alas an yang jelas dan logis dan membuat laporan pertanggungjawaban yang diajukan kepada Badan Pertimbangan. 3. Selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dalam hal mengundurkan diri, atau sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tentang meninggalnya ybs dalam hal meninggal dunia, atau sejak dikeluarkannya keputusan pemberhentian Ketua Pengurus, Badan Pertimbangan harus melaksanakan rapat Badan Pertimbangan untuk sepenuhnya menentukan Ketua Pengurus yang baru/antar waktu. Pasal 24 Pembelaan Diri 1. Seorang Ketua Pengurus diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1.d.), memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri dihadapan rapat Badan Pertimbangan yang diadakan khusus untuk itu. 2. Sebelum dilakukannya rapat oleh Badan Pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Ketua Pengurus terlebih dahulu dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Ketua Badan Pertimbangan. 3. Pemberhentian sementara harus diberitahukan kepada Perangkat Pengurus, Anggota Badan Pertimbangan, Ketua RW dan Ketua RT secara tertulis dengan memuat alasan-alasan dilakukannya pemberhentian sementara itu. 4. Dalam tempo 30 hari sejak tanggal pemberhentian sementara, Ketua Badan Pertimbangan harus menyelenggarakan rapat Badan Pertimbangan untuk mendengar pembelaan diri dan atau pertanggungjawaban dari Ketua Pengurus untuk memutuskan apakah pembelaan diri dan atau pertanggungjawaban itu diterima atau tidak. 5. Apabila rapat menerima pembelaan diri ybs, maka jabatan Ketua Pengurus direhabilitasi. Apabila rapat menolak, maka terhadap Ketua Pengurus dilakukan pemberhentian tetap. 6. Apabila dalam tempo 30 hari sejak tanggal pemberhentian sementara, Badan Pertimbangan tidak melakukan rapat guna mendengar pembelaan dan atau pertanggungjawaban, maka pemberhentian sementara batal demi hukum.
9|P age
Pasal 25 Tugas dan Wewenang Pengurus 1. Menjalankan operasional pengelolaan air bersih secara baik dan professional serta transparan. 2. Menentukan prosedur-prosedur dan ketentuan umum mengenai pengelolaan air bersih. 3. Menetapkan ketentuan dan tariff, setelah mendapat persetujuan dari Badan Pertimbangan. 4. Menyelenggarakan Administrasi dalam rangka pelaksanaan operasional pengelolaan air bersih. 5. Membuat laporan kerja dan laporan keuangan pelaksanaan operasional pengelolaan air bersih secara periodic kepada Badan Pertimbangan. 6. Melalui Ketua Pengurus Bertanggungjawab dan membuat laporan pertanggungjawaban akhir kepada Badan Pertimbangan. Pasal 26 Hak Pengurus 1. Ketua Pengurus berhak mendapatkan kompensasi/gaji dan atau fasilitas lainnya atas tugas dan tanggungjawabnya, yang jumlahnya ditentukan oleh Badan Pertimbangan. 2. Perangkat Pengurus berhak mendapatkan kompensasi/gaji dan atau fasilitas lainnya atas tugas dan tanggungjawab operasional yang dilaksanakannya, yang besar dan jumlahnya ditentukan oleh Ketua Pengurus setelah mendengar masukan dari Badan Pertimbangan. Pasal 27 Keputusan Pengurus 1. Keputusan pengurus adalah kebijakan Pengurus yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan air bersih, yang dituangkan dalam bentuk keputusan dan atau ketentuan oleh Ketua Pengurus. 2. Segala keputusan dan atau ketentuan Ketua Pengurus mengenai biaya yang jumlahnya besar harus dikonsultasikan kepada Badan Pertimbangan. BAB IV KEUANGAN Pasal 28 Keuangan & Pembukuan 1. Kebijakan dan pelaksanaan keuangan oleh Pengurus harus dilakukan secara hati-hati dan transparan.
10 | P a g e
2. Pelaksanaan pembukuan dan keuangan oleh Pengurus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. 3. Tahun buku Pengurus dimulai pada tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. BAB V PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 29 Usulan Perubahan 1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Badan Pertimbangan bersama-sama Ketua Rukun Warga dan kelompok kategorial dilingkungan perumahan Wismamas dalam suatu Musyawarah Badan Pertimbangan. 2. Musyawarah Badan Pertimbangan dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan. 3. Usulan perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh Badan Pertimbangan dalam suatu rancangan perubahan. 4. Rancangan perubahan Anggaran Dasar harus disosialisasikan dan telah dikirim ke forum warga selambat-lambatnya 30 hari sebelum dilakukannya Musyawarah Badan Pertimbangan, untuk mendapatkan masukan dan saran. 5. Masukan dan saran atas rancangan perubahan Anggaran Dasar yang diusulkan oleh forum warga harus sudah diterima oleh Badan Pertimbangan selambat-lambatnya 7 hari sebelum diadakannya Musyawarah Badan Pertimbangan. 6. Badan Pertimbangan dapat meminta anggota warga untuk terlibat dan membantu dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar.
Pasal 30 Keputusan Perubahan 1. Keputusan perubahan Anggaran Dasar dilakukan di dalam Musyawarah Badan Pertimbangan. 2. Kuorum a. Musyawarah Badan Pertimbangan dinyatakan kuorum bila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta yang telah ditentukan oleh Badan Pertimbangan. b. Apabila tidak tercapai kuorum, maka Musyawarah Badan Pertimbangan ditunda sampai batas waktu 7 x 24 jam. c. Apabila tetap tidak tercapai kuorum setelah penundaan, maka Musyawarah Badan Pertimbangan dapat dilaksanakan. 3. Keputusan perubahan Anggaran Dasar dilakukan secara musyawarah, Apabila tidak tercapai maka ditetapkan dengan Pemilihan Suara. 4. Dalam hal keputusan dengan pemilihan suara, maka perubahan Anggaran Dasar dianggap syah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta Musyawarah Badan Pertimbangan.
11 | P a g e
BAB VI ATURAN PENUTUP Pasal 31 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditentukan kemudian berdasarkan keputusan Badan Pertimbangan. 2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar ini dibuat, disyahkan dan ditetapkan dalam Forum Musyawarah Perwakilan RT-RT dan Tokoh Masyarakat Perumahan Wisma Mas.
Ditetapkan di : Depok. Pada Tanggal : 22 Juni 2008. Jam/Pukul : 17.55 WIB. Oleh : Forum Musyawarah Perwakilan RT-RT dan Tokoh Masyarakat.
12 | P a g e
