ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA KEMA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
MUSYAWARAH MAHASISWA VII FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 22-23 Desember 2012
Tata Tertib Musyawarah Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan llmu Kelautan Universitas Padjadjaran BAB I Pasal 1 Definisi Musyawarah Musyawarah mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran
Pasal 2 Agenda Sidang 1.Musyawarah Mahasiswa : 1. Pembahasan Agenda Sidang dan Tata Tertib 2. Laporan Pertanggungjawaban Badan Pekerja Pemilu Kema FPIK Unpad 3. Laporan Pertanggungjawaban BEM Kema FPIK Unpad 4. Laporan Kerja BPM Kema FPIK Unpad 5. Pandangan dan Penilaian BPM Terhadap Kinerja BEM 6. Menerima/Menolak Laporan Pertanggungjawaban Ketua dan Wakil Ketua BEM 7. Pemilihan Presidium Tetap 8. Pelantikan Anggota BPM Kema FPIK Unpad Periode 2013 9. Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema FPIK Unpad Periode 2013 10. Pelantikan Ketua BPM Hasil Musyawarah Internal Anggota BPM Kema FPIK Unpad Periode 2013 11. Serah Terima Jabatan BEM 12. Serah Terima Jabatan BPM 13. Pembahasan AD/ART 14. Pembahasan GBHK 15. Pembahasan POLBIN 16. Rekomendasi program BEM Kema FPIK Unpad dan BPM Kema FPIK Unpad
BAB II Pasal 3 Peserta sidang terdiri dari : 1. Peserta penuh adalah anggota Kema Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran 2. Peserta peninjau adalah mahasiswa FakultasPerikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran dan atau pihak lain yang diundang panitia yang tidak termasuk peserta penuh
Pasal 4 Quorum 1. quorum adalah peserta penuh 2. quorum peserta sidang berjumlah ½ n +1 dari jumlah peserta penuh 3. quorum sidang dilakukan per sidang umum 4. Sidang dapat dimulai jika memenuhi quorum 5. Apabila jumlah peserta yang hadir tidak memenuhi quorum, maka sidang dipending selama waktu 2 x 10 menit. 6. Apabila setelah dipending jumlah peserta yang hadir tidak memenuhi quorum, maka sidang tetap sah
Pasal 5 Hak Peserta 1. Peserta penuh memiliki hak suara dan hak bicara 2. Peserta peninjau hanya memiliki hak bicara.
Pasal 6 Kewajiban Peserta 1. Mentaati dan menjalankan tata tertib sidang yang telah disepakati 2. Mengikuti persidangan sejak awal sampai akhir, kecuali dengan alasan kuat serta diperkenankan oleh pimpinan sidang 3. Bagi peserta yang tidak mengikuti sebagian atau seluruh rangkaian sidang diwajibkan untuk menyepakati keputusan sidang sebelumnya dan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan
BAB III PRESIDIUM SIDANG Pasal 7 1. Sidang dipimpin oleh Presidium sidang tetap yang berjumlah minimal 2 orang dan maksimal 3 orang, 2. Presidium sidang dipilih dari dan oleh peserta penuh sidang 3. Selama presidium tetap sidang belum terpilih, sidang untuk sementara dipimpin oleh presidium sidang sementara
TUGAS DAN WEWENANG PRESIDIUM SIDANG Pasal 8 Tugas presidium sidang adalah ; 1. Memimpin sidang sesuai dengan tata tertib sidang, menampung dan membacakan hasil keputusan sidang 2. Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang 3. Mengesahkan dan menandatangani setiap keputusan dan ketetapan sidang
Wewenang presidium sidang ada1ah : 1. Presidium sidang berhak memberikan sanksi kepada peserta sidang yang dianggap menganggu ke1ancaran dan ketertiban sidang atas persetujuan peserta penuh 2. Presidium sidang berhak menunda ja1annya persidangan apabia dianggap perlu atas persetujuan peserta sidang 3. Presidium sidang berwenang untuk menengahi perbedaan pendapat yang terjadi diantara peserta sidang
BAB IV PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 9 Metode Pengambilan Keputusan 1. Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat 2. Bila tidak tercapai kata mufakat maka dilakukan mekanisme lobi selama 2x5 menit
3. Apabila melalui mekanisme lobi tidak tercapai mufakat maka dilakukan mekanisme voting
BAB V SANKSI SIDANG Pasal 10 1. Peserta yang mengganggu kelancaran dan ketertiban sidang serta tidak mentaati tata tertib diberi peringatan oleh pimpinan sidang 2. Peserta yang telah mendapatkan peringatan berupa teguran sebanyak 3 kali, dapat dikeluarkan oleh pimpinan sidang. 3. Peserta yang dike1uarkan tidak bo1eh mengikuti sidang yang sedang berlangsung tetapi bo1eh mengikuti sidang pleno selanjutnya
BAB VI TAMBAHAN Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib akan ditetapkan kemudian oleh peserta penuh sidang
ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
BAB I NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU Pasal 1 Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan IImu Kelautan Universitas Padjadjaran disingkat Kema FPIK Unpad Pasal 2 Kema FPIK Unpad dibentuk di Jatinangor pada tanggal 20 November 2005
BAB II KEDUDUKAN DAN WEWENANG Pasal 3 Kema FPIK Unpad bertempat dan berkedudukan di Fakultas Perikanan dan IImu Kelautan Universitas Padjadjaran dan mempunyai hubungan koordinasi dengan dekanat FPIK Unpad.
Pasal 4 Kema FPIK Unpad mempunyai wewenang menaungi segenap aktivitas lembaga Kemahasiswaan FPIK Unpad.
BAB III LANDASAN, PRINSIP DAN SIFAT Pasal 5 Kema FPIK Unpad berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berprinsip Kemanusiaan kerakyatan, keterbukaan dan keadilan sosial
Pasal 6 Kema FPIK Unpad bersifat religius, independen, mandiri, kritis, demokratis, kekeluargaan, ilmiah dan beretika
BAB IV TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 7 Kema FPIK Unpad bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang kritis, analitis, inovatif, profesional berwawasan intelektual, beretika, berbangsa dan bernegara sesuai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa
Pasal 8 Kema FPIK Unpad berfungsi : 1. Sebagai wadah pembentukan mahasiswa yang kritis, analitis, inovatif, profesional, berwawasan intelektual, beretika yang mempunyai integritas kepribadian dan berwawasan kebangsaan dan berkenegaraan 2. Sebagai wadah pengembangan potensi diri mahasiswa kearah pembentukan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 3. Sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa yang meliputi bidang keagamaan, penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat 4. Sebagai wadah silaturahmi untuk menjalin rasa persaudaraan dan persatuan antar mahasiswa FPIK Unpad BAB V KEKUASAAN TERTINGGI Pasal 9 Kekuasaan tertinggi ada di tangan Kema FPIK Unpad yang diwujudkan dalam Musyawarah Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran.
Pasal 10 Struktur lembaga Kemahasiswaan terlampir (lampiran 1)
BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 11 Anggota Kema FPIK Unpad adalah mahasiswa FPIK Unpad yang telah terdaftar dalam tahun akademik dan sah menjadi mahasiswa Unpad dan telah dinyatakan lulus Pola Pembinaan
BAB VII LEMBAGA KEMAHASISWAAN Pasal 12 Kelengkapan Lembaga Kemahasiswaan FPIK Unpad terdiri dari : 1. Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat BPM Kema FPIK Unpad adalah lembaga legislatif tertinggi di lingkungan FPIK Unpad 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat BEM Kema FPIK Unpad adalah lembaga eksekutif tertinggi di lingkungan FPIK Unpad 3. Kelompok Kegiatan Mahasiswa adalah wadah kegiatan ekstrakurikuler yang menghimpun mahasiswa Kema FPIK Unpad dalam suatu kegiatan untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat di lingkungan FPIK Unpad 4. Lembaga keprofesian adalah wadah yang menghimpun mahasiswa program studi Kema FPIK Unpad dalam suatu kegiatan untuk mengembangkan bidang keprofesian 5. Himpunan mahasiswa program studi Kema FPIK Unpad adalah wadah atau organisasi yang menghimpun mahasiswa program studi yang sesuai dengan kajian disiplin ilmu
BAB VIII KEUANGAN Pasal 13 1. Sumber keuangan Kema FPIK Unpad berasal dari : a. Dana Kemahasiswaan FPIK Unpad b. Sumbangan yang halal, sah dan tidak mengikat c. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip dan sifat tujuan organisasi
2. Penggunaan dan pengelolaan keuangan Kema FPIK Unpad dalam hal ini lembaga Kemahasiswaan harus dapat mempertanggungjawabkan secara transparan kepada mahasiswa FPIK Unpad dan pihak-pihak yang terkait baik diminta maupun tidak
BAB IX BENTUK DAN ARTI LAMBANG Pasal 14 Bentuk lambang Kema FPIK Unpad ditetapkan seperti yang terlampir (lampiran 2).
BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 15 Perubahan AD dan atau ART Kema FPIK Unpad dilaksanakan melalui Musyawarah mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran
Pasal 16 Perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 jumlah peserta sidang Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad yang terdaftar dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta penuh yang hadir. BAB XI PEMBUBARAN Kema FPIK Unpad Pasal 17 1. Usulan pembubaran Kema FPIK Unpad hanya dapat diterima apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 9/10 +1 dari anggota Kema FPIK Unpad 2. Pengesahan usulan tersebut hanya dapat dilakukan oleh musyawarah Mahasiswa Keluarga Mahasiswa FPIK Unpad yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 jumlah peserta sidang
Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad yang terdaftar dan
disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari peserta penuh yang hadir.
3. Pembubaran Kema FPIK Unpad diputuskan melalui referendum anggota Kema FPIK Unpad
BAB XII ATURAN TAMBAHAN Pasal 18 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya
Pasal 19 Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2012
Lampiran 1: MUSWA
BPM
LK
Lampiran 2
BEM
HIMAPRO
KKM
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 I. Anggota Kema FPIK Unpad adalah : A. Seluruh mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran yang telah mengikuti proses dan dinyatakan lulus dalam pola pembinaan yang diselenggarakan oleh BEM Kema FPIK Unpad B. Mahasiswa FPIK Unpad yang merupakan pindahan dan yang melanjutkan dari perguruan tinggi lain maka status kelulusannya disesuaikan dengan pola pembinaan Kemahasiswaan di perguruan tinggi yang bersangkutan dengan menyerahkan bukti kelulusan selambat-lambatnya enam bulan diserahkan kepada BEM Kema FPIK Unpad dan mengikuti wajib kenal yang dilaksanakan oleh BEM Kema FPIK Unpad.
Pasal 2 Keanggotaan Kema FPIK Unpad dapat hilang karena : 1. Meninggal dunia 2. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa FPIK Unpad 3. Mengundurkan diri dari keanggotaan Kema FPIK Unpad 4. Mendapatkan sanksi pemberhentian dari Kema FPIK Unpad
Pasal 3 Setiap anggota Kema FPIK Unpad berhak : 1. Mengajukan atau mengeluarkan pikiran pendapat baik lisan maupun tulisan terhadap segala sesuatu hal yang berhubungan dengan badan kelengkapan organisasi Kema FPIK Unpad. 2. Memilih dan dipilih sebagai pengurus Badan Kelengkapan Lembaga Kemahasiswaan FPIK Unpad. Penggunaan hak memilih dan dipilih akan diatur lebih lanjut oleh Musyawarah Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran.
3. Mendapatkan
informasi,
mengetahui, dan
mengikuti
segala kegiatan
yang
diselenggarakan oleh badan kelengkapan lembaga Kema FPIK Unpad. 4. Memiliki hak membela diri dan mendapat perIakuan yang sama
Pasal 4 Setiap anggota Kema FPIK Unpad berkewajiban : 1. Mentaati ketentuan AD dan ART Kema FPIK Unpad dan segala peraturan yang lainnya yang berlaku di Kema FPIK Unpad 2. Mentaati etika FPIK yang berlaku, dan menjaga serta memelihara nama baik FPIK Unpad. 3. Menjalankan setiap tugas yang diberikan atas nama badan kelengkapan lembaga Kema FPIK Unpad. Pasal 5 1. Setiap anggota dapat dikenai sanksi apabila melanggar AD dan ART dan segala peraturan yang berlaku di Kema FPIK Unpad 2. Peraturan mengenai sanksi-sanksi akan diatur lebih lanjut oleh BEM Kema FPIK Unpad dan BPM Kema FPIK Unpad 3. Pemberian sanksi dilakukan oleh BEM Kema FPIK Unpad dan atas persetujuan Kema FPIK Unpad.
BAB II MUSYAWARAH MAHASISWA Kema Fpik Unpad Pasal 6 Musyawarah Mahasiswa Keluarga mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran disingkat Muswa Kema FPIK Unpad adalah pengambilan keputusan tertinggi Kema FPIK Unpad ditingkat Kema FPIK Unpad.
Pasal 7 Keputusan sidang Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad diambil secara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan mekanisme lobi. Dan apabila mekanisme lobi tidak menghasilkan keputusan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
Pasal 8 Tugas dan atau Wewenang Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad mempunyai tugas dan atau wewenang : 1. Mengamandemen, menetapkan dan mengesahkan AD/ART Kema FPIK Unpad. 2. Mengamandemen, menetapkan dan mengesahkan Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) Kema FPIK Unpad 3. Mengamandemen, menetapkan dan mengesahkan petunjuk penyelenggaraan dan mekanisme Pola Pembinaan (Polbin) 4. Meminta laporan pertanggung jawaban badan pekerja pemilu mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran 5. Meminta laporan pertanggungjawaban ketua dan wakil ketua BEM Kema FPIK Unpad 6. Meminta dan memberikan pandangan atas laporan pekerja pemilu BPM Kema FPIK Unpad 7. Meminta laporan hasil pengawasan dan penilaian BPM Kema FPIK Unpad terhadap kinerja BEM Kema FPIK unpad 8. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban ketua dan wakil ketua BEM Kema FPIK Unpad 9. Memilih dan menetapkan presidium sidang muswa Kema FPIK Unpad 10. Melantik dang mengesahkan anggota BPM Kema FPIK Unpad serta ketua dan wakil ketua BEM Kema FPIK Unpad terpilih 11. Melantik dan mengesahkan ketua BPM Kema FPIK Unpad hasil pemilihan internal anggota BPM Kema FPIK Unpad 12. Membahas agenda – agenda yang dianggap penting oleh Kema FPIK Unpad yang kemudian diusulkan pada muswa Kema FPIK Unpad 13. Membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan prinsip dan tujuan Kema FPIK Unpad.
Pasal 9 Hak dan Kewajiban Musyawarah Mahasiswa Kema 1. Berkewajiban mentaati AD dan ART serta segala peraturan Kema FPIK Unpad. 2. Berhak mengubah AD dan ART Kema FPIK Unpad.
Pasal 10 Peserta Musyawarah Mahasiswa Kema 1.
Peserta penuh adalah seluruh anggota Kema FPIK Unpad yang terdiri dari 1 orang perwakilan kelas, 1 orang perwakilan KKM dan 1 orang perwakilan LK dan seluruh anggota BPM .
2. Peserta peninjau adalah mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran dan atau pihak lain yang diundang panitia yang tidak termasuk peserta penuh
Pasal 11 Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad akan diatur dalam peraturan tersendiri
Pasal 12 Presidium Sidang umum Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad 1. Presidium Sidang Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad dipilih dari dan oleh peserta penuh sidang Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad dalam sidang Musyawarah Mahasiswa. 2. Presidium yang terpilih diperbolehkan mengirimkan delegasinya untuk menjadi peserta penuh 3. Presidium Sidang Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad berjumlah minimal 3 orang 4. Presidium Sidang Kema FPIK Unpad bertanggungjawab hingga masa sidang Musyawarah Mahasiswa selesai
Pasal 13 Agenda dan tata tertib sidang diputuskan pada awal Sidang Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad Pasal 14 Macam-macam Sidang Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad 1. Sidang Umum 2. Sidang Istimewa
Pasal 15 Dalam satu periode Sidang Umum dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu : a. Sidang Umum awal, yaitu persidangan awal dalam sidang Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad untuk menjalakan tugas Musyawarah Mahasiswa seperti yang tersebut dalam pasal 8 ART ayat 1, 2, 3, 10, 11, 12, dan 13 b. Sidang umum tengah tahun adalah sidang yang dilaksanakan antara rentang waktu sidang umum awal dan sidang umum paripurna, dilakukan untuk dibuat:
Membuat dan menetapkan keputusan dan ketetapan yang dianggap perlu selain yang telah ditetapkan pada sidang umum awal
Mengevaluasi kinerja BEM Kema FPIK Unpad selama setengah kepengurusan
Melantik dan mengesahkan badan pekerja pemilihan umum mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran
Membuat rancangan aturan – aturan yang telah ditetapkan pada sidang umum awal untuk direkomendasikan pada musyawarah mahasiswa selanjutnya
c. Sidang Umum Paripurna, yaitu persidangan pada akhir periode untuk menjalankan tugas musyawarah mahasiswa seperti yang tersebut dalam pasal 8 ART ayat 4,5,6,7,8, dan 9
Pasal 16 Sidang lstimewa adalah Sidang yang dilaksanakan untuk : 1. Meminta
pertanggungjawaban
Ketua
BEM
Kema
FPIK
Unpad
dan
membebastugaskannya jika terbukti melanggar AD dan ART Kema FPIK Unpad dan atau GBHK Kema FPIK Unpad sebelum masa jabatannya berakhir.. 2. Melantik dan mengesahkan anggota BPM Kema FPIK Unpad,hasil pengisian kekosongan anggota pengisian kekosongan anggota 3. Membahas perubahan AD dan ART Kema FPIK Unpad, membahas usulan pembubaran Kema FPIK Unpad, dan mengesahkan hasil Referendum pembubaran Kema FPIK Unpad.
Pasal 17
1. Sidang istimewa diadakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya ¾ dari peserta penuh muswa Kema FPIK Unpad 2. Keputusan dan atau ketetapan sidang istimewa dianggap sah apabila disetujui oleh 3/4 peserta penuh muswa Kema FPIK Unpad yang hadir.
BAB III BADAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN Pasal 18 Keanggotaan BPM Kema FPIK UNPAD : 1. Keanggotaan BPM Kema FPIK UNPAD : a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Anggota BPM Kema FPIK Unpad adalah anggota Kema FPIK Unpad yang terpilih untuk menjadi anggota BPM Kema FPIK Unpad. c. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan dan mekanisme pemilu yang dibuat yang disahkan oleh BPM Kema FPIK Unpad dan badan pekerja pemilu dan muswa d. Tidak merangkap jabatan pimpinan kelengkapan lembaga kemahasiswaan FPIK Unpad e. Tidak menjabat di organisasi partai politik f. Jumlah anggota BPM Kema FPIK Unpad mewakili dengan jumlah anggota Kema FPIK Unpad dengan perbandingan 1:30 dari jumlah Kema FPIK Unpad g. Apabila jumlah quota tidak terpenuhi maka diwajibkan kepada anggota BPM Kema FPIK Unpad untuk melakukan recall atau pengisian kekosongan anggota (PKA) h. Jika pada saat recall atau pengisian kekosongan anggota (PKA) tidak memenuhi kuota maka keputusan tetap sah i. Mekanisme PKA diatur lebih lanjut oleh anggota BPM Kema FPIK Unpad
2. Anggota BPM Kema FPIK Unpad adalah legislator fakultas yang terdiri dalam komisikomisi dengan masa jabatan satu tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali sebanyakbanyaknya satu periode.
Pasal 19 Tugas pokok BPM Kema FPIK Unpad: 1. Menilai dan menyetujui program kerja BEM Kema FPIK Unpad berdasarkan GBHK Kema FPIK Unpad 2. Mengawasi, mendampingi dan memberi pertimbangan terhadap seluruh pelaksanaan kerja BEM Kema FPIK Unpad dengan standar pengawasan yang baku
Wewenang BPM Kema FPIK Unpad : 1. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada BEM Kema FPIK unpad 2. Mengawasi peraturan di lingkungan fakultas agar tidak bertentangan dengan AD/ART Kema FPIK Unpad 3. Mengawasi dan menilai seluruh kinerja BEM Kema FPIK Unpad dalam melaksanakan GBHK dan peraturan yang ditetapkan oleh Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad. 4. Memfasilitasi pelaksaan musyawarah mahasiswa 5. Menyerap, menampung dan merumuskan aspirasi anggota Kema FPIK Unpad untuk direkomendasikan di dalam Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad dan kepada BEM Kema FPIK Unpad. 6. Mengawasi kegiatan pemilu tingkat fakultas dan melaporkannya ke Kema 7. Mengawasi kegiatan pola pembinaan tingkat fakultas 8. Mengesahkan status keanggotaan Kema FPIK Unpad 9. Membentuk Badan Pekerja Pemilihan Umum Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran 10. Menjalankan fungsi auditing dan budgetting 11. Menjalankan peranan advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh suatu kelembagaan atau suatu golongan Pasal 20 Hak dan kewajiban anggota BPM Kema FPIK Unpad: 1. Setiap anggota BPM Kema FPIK Unpad memiliki hak inisiatif, hak angket, hak bertanya, hak petisi dan hak budget, hak interpelasi.
2. Setiap anggota BPM Kema FPIK Unpad wajib melaksanakan fungsinya sebagai wakil mahasiswa yang jujur dan bertanggung jawab. 3. Setiap anggota BPM Kema FPIK Unpad wajib melaksanakan tata tertib dan aturan kerja BPM Kema FPIK Unpad dengan penuh tanggung jawab.
Pasal 21 Penggunaan hak-hak setiap anggota BPM Kema FPIK Unpad diatur dalam peraturan tersendiri.
Pasal 22 Anggota BPM Kema FPIK Unpad tidak diperkenankan memegang jabatan pada BEM Kema FPIK Unpad 1.
Keanggotaan BPM Kema FPIK Unpad dapat hilang apabila : a. Meninggal dunia b. Tidak lagi menjadi mahasiswa FPIK Unpad c. Terbukti melanggar AD/ART Kema FPIK Unpad d. Mengundurkan diri yang diajukan secara tertulis kepada ketua BPM Kema FPIK Unpad dan atau Kema FPIK Unpad
2. Mekanisme pemberhentian dicabut keanggotaannya melalui musyawarah BPM Kema FPIK Unpad
Pasal 23 1. BPM Kema FPIK Unpad terdiri atas Ketua BPM Kema FPIK Unpad dan anggota– anggota BPM yang terbagi dalam komisi-komisi. 2. Bentuk-bentuk komisi dalam keanggotaan BPM Kema FPIK Unpad disesuaikan dengan kebutuhan 3. BPM Kema FPIK Unpad dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk Badan Urusan Rumah Tangga yang diatur pada tata tertib dan aturan kerja BPM
Pasal 24 1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua BPM Kema FPIK Unpad dapat membentuk staf kesekretariatan.
2. Staf Kesekretariatan diambil dari anggota Kema FPIK Unpad yang tidak menjabat kepengurusan di BEM Kema FPIK Unpad, dan lembaga eksekutif lainnya.
Pasal 25 Alat Kelengkapan Dalam menjalankan tugasnya, BPM Kema FPIK Unpad mempunyai alat kelengkapan : 1. Sidang Pleno BPM Kema FPIK Unpad 2. Rapat Pimpinan 3. Rapat Komisi 4. Rapat Koordinasi BPM Kema FPIK Unpad dengan BEM Kema FPIK Unpad 5. Evaluasi tengah tahun BEM Kema FPIK Unpad
Pasal 26 1. Sidang Pleno merupakan persidangan yang dihadiri oleh seluruh anggota BPM Kema FPIK Unpad sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di BPM Kema FPIK Unpad. 2. Sidang Pleno dapat diadakan atas usulan Ketua BPM Kema FPIK Unpad dan atau diajukan oleh anggota BPM Kema FPIK Unpad dan atau atas usulan Ketua BEM Kema FPIK Unpad. 3. Putusan Sidang Pleno yang berkaitan dengan program kerja BEM Kema FPIK Unpad dianggap sah jika disetujui oleh Ketua BPM Kema FPIK Unpad.
Pasal 27 Pimpinan BPM Kema FPIK Unpad 1. Ketua BPM Kema FPIK Unpad dipilih berdasarkan ART Kema FPIK Unpad 2. Mekanisme pemilihan ketua BPM Kema FPIK Unpad melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan, maka dilakukan mekanisme lobi. Jika mekanisme lobi tidak menghasilkan keputusan maka dilakukan voting. 3. Pimpinan BPM Kema FPIK Unpad tidak diperkenankan merangkap jabatan pimpinan kelengkapan lembaga kemahasiswaan FPIK Unpad dan atau eksternal kampus, dan atau menjadi pengurus partai politik
4. Apabila kepengurusan pimpinan BPM kema FPIK Unpad yang akan mencalonkan diri ke organisasi lain maka ketua dan wakil ketua tersebut berhak untuk mengundurkan diri.
Pasal 28 Rapat Pimpinan : Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua BPM Kema FPIK Unpad bersama para ketua komisi untuk mengagendakan dan merumuskan agenda persidangan BPM Kema FPIK Unpad.
Pasal 29 Rapat Komisi : 1. Rapat Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh ketua komisi beserta anggota komisinya masing-masing untuk mengagendakan dan merumuskan agenda persidangan komisi 2. Rapat Komisi dipimpin oleh seorang Ketua Komisi
Pasal 30 Masa Kerja Masa kerja BPM Kema FPIK Unpad adalah satu periode kepengurusan sejak disahkan
BAB IV BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN Pasal 31 1. Tugas dan wewenang BEM Kema FPIK Unpad adalah : a. BEM Kema FPIK Unpad adalah pelaksana GBHK Kema FPIK Unpad b. Membuat keputusan-keputusan yang diangggap perlu dalam pelaksanaan GBHK Kema FPIK Unpad c. BEM Kema FPIK Unpad mewakili mahasiswa FPIK Unpad ke dalam maupun ke luar Unpad sesuai dengan ranah kerjanyaMengawasi kerja KKM, lembaga keprofesian dan himpunan mahasiswa program studi Kema FPIK Unpad
d. BEM Kema FPIK Unpad berhak membubarkan LK, KKM dan HIMAPRO bilamana terbukti melanggar AD/ART, tidak ada koordinasi dan tidak aktif selama 5 bulan dengan mekanisme yang telah disepakati antara BEM, LK, KKM dan HIMAPRO.
2. Kewajiban BEM Kema FPIK Unpad : Wajib melaksanakan AD dan ART, GBHK, POLBIN Kema FPIK Unpad dan segala ketetapan lainnya yang telah ditetapkan pada Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad.
Pasal 32 Ketua dan wakil Ketua BEM Kema FPIK Unpad : 1. Dipilih berdasarkan peraturan tentang mekanisme pemilu dan pembentukan Badan Kelengkapan Kema FPIK Unpad 2. Ketua dan wakil Ketua BEM Kema FPIK Unpad harus menyelesaikan pembentukan kabinet maksimal dua bulan setelah disahkan, tidak diperkenankan merangkap jabatan ketua organisasi internal atau eksternal kampus pada semua tingkat dan menjadi pengurus parpol 3. Apabila suatu kepengurusan ketua dan wakil ketua BEM Kema FPIK Unpad terpilih menjadi ketua organisasi internal maupun ekternal kampus harus mengundurkan diri terlebih dahulu. 4. Mekanisme pengunduran diri ketua dan Wakil ketua BEM Kema FPIK Unpad diatur oleh BPM Kema FPIK Unpad.
Pasal 33 Susunan kepengurusan BEM Kema FPIK Unpad: 1. BEM kema FPIK Unpad beserta jajarannya dibentuk berdasarkan mekanisme seleksi terbuka 2. Jajaran BEM Kema FPIK Unpad bertanggungjawab kepada Ketua BEM Kema FPIK Unpad 3. Jajaran BEM Kema FPIK Unpad adalah anggota Kema FPIK Unpad. 4. Masa jabatan BEM Kema FPIK Unpad adalah 1 periode kepengurusan sejak disahkan dan apabila masa jabatan telah habis namun terdapat kejadian luar biasa maka jabatan
akan diperpanjang sesuai kesepakatan BEM Kema FPIK Unpad dan BPM Kema FPIK Unpad dan tidak dapat dipilih kembali 5. Jajaran BEM Kema FPIK Unpad tidak diperkenankan menjadi pengurus parpol
Pasal 34 Ketua dan wakil ketua BEM Kema FPIK Unpad bertanggungjawab kepada Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad Pasal 35 Rapat BEM Kema FPIK Unpad diatur dalam mekanisme keorganisasian BEM Kema FPIK Unpad.
BAB V KELOMPOK KEGIATAN MAHASISWA DAN ATAU LEMBAGA KEPROFESIAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
Pasal 36 Kelompok Kegiatan Mahasiswa FPIK Unpad, selanjutnya disingkat KKM FPIK Unpad adalah Badan Kelengkapan Lembaga Kemahasiswaan FPIK Unpad di tingkat fakultas
Pasal 37 Lembaga Keprofesian FPIK Unpad selanjutnya disingkat LK FPIK Unpad adalah lembaga yang mewadahi mahasiswa FPIK Unpad dalam bidang keprofesian baik keprofesian bidang Perikanan dan keprofesian bidang Ilmu Kelautan Pasal 38 1. Susunan Kepengurusan dan program kerja KKM FPIK Unpad merupakan hak otonomi KKM FPIK Unpad menurut aturan yang berlaku masing-masing. 2. KKM FPIK Unpad memiliki hubungan garis komando dengan BEM Kema FPIK Unpad. 3. Karakteristik KKM FPIK Unpad: a. Kreativitas, minat dan bakat b. Penalaran dan keilmuan yang bersifat ilmiah
c. Seni dan Budaya d. Olahraga 4. Syarat berdirinya KKM FPIK Unpad: a. Syarat Internal : 1. Memiliki struktur lembaga dan AD/ART 2. Memiliki program kerja yang jelas 3. Memiliki anggota minimal 25 anggota dari tiga angkatan yang berbeda b. Syarat eksternal : 1. Menjalankan masa uji coba selama 5 bulan kepengurusan 2. Mendapatkan rekomendasi BEM Kema FPIK Unpad 3. BPM Kema FPIK Unpad mengetahui KKM hasil rekomendasi BEM Kema FPIK Unpad untuk kemudian disahkan dan diketahui oleh Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan 5. Peraturan lebih lanjut diatur dan dibuat oleh BEM Kema FPIK Unpad. Pasal 39 1. Susunan Kepengurusan dan program kerja Lembaga Keprofesian FPIK Unpad merupakan hak otonomi Lembaga Keprofesian FPIK Unpad menurut aturan yang berlaku masing-masing 2. Lembaga Keprofesian FPIK Unpad memiliki hubungan garis komando dengan BEM Kema FPIK Unpad 3. Karakteristik Lembaga Keprofesian FPIK Unpad adalah pendalaman keprofesian 4. Syarat berdirinya Lembaga Keprofesian FPIK Unpad: a. Syarat Internal : 1. Memiliki struktur lembaga dan AD/ART 2. Memiliki program kerja yang jelas 3. Memiliki anggota minimal 25 anggota dari tiga angkatan yang berbeda b. Syarat eksternal : 1. Menjalankan masa uji coba selama 5 bulan kepengurusan 2. Mendapatkan rekomendasi BEM Kema FPIK Unpad. 3. BPM Kema FPIK Unpad mengetahui LK hasil rekomendasi BEM Kema FPIK Unpad untuk kemudian disahkan dan diketahui oleh Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan. 5. Peraturan lebih lanjut diatur dan dibuat oleh BEM Kema FPIK Unpad
BAB VI
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN Pasal 40 Himpunan mahasiswa program studi FPIK Unpad selanjutnya disingkat Himapro FPIK Unpad adalah badan kelengkapan lembaga Kema FPIK ditingkat program studi
Pasal 41 Himpunan mahasiswa program studi FPIK Unpad adalah himpunan mahasiswa program studi yang mewadahi mahasiswa FPIK Unpad ditingkat program studi dalam bidang Kemahasiswaan dan kajian disiplin ilmu.
Pasal 42 1. Susunan kepengurusan dan program kerja merupakan hak otonomi himpunan mahasiswa program studi FPIK Unpad dan diketahui serta disetujui oleh BEM Kema FPIK Unpad 2. Himpunan mahasiswa program studi FPIK Unpad memiliki garis komando dengan BEM Kema FPIK Unpad. 3. Karakteristik himpunan mahasiswa program studi FPIK Unpad menitikberatkan pada kegiatan organisasi atau himpunan, kreatifitas minat dan bakat, kajian disiplin ilmu yang bersifat ilmiah, serta karakteristik lainnya yang sangat mendukung peningkatan mutu sumberdaya mahasiswa ditingkat program studi di FPIK Unpad.
Pasal 43 Syarat berdirinya himpunan program studi : 1. Memiliki AD/ART 2. Memiliki struktur kepengurusan, program kerja yang jelas serta kelengkapan lainnya 3. Menjalankan uji coba selama 5 bulan 4. BPM Kema FPIK Unpad mengetahui pembentukkan Himapro hasil rekomendasi BEM Kema FPIK Unpad. 5. Hasil rekomendasi BEM Kema FPIK Unpad disetujui oleh Ketua Program Studi dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan untuk kemudian disahkan oleh BPM Kema FPIK Unpad.
Pasal 44 Peraturan lebih lanjut diatur dan dibuat oleh BEM Kema FPIK Unpad
BAB VII KEUANGAN
Pasal 45 Dana Kemahasiswaan : 1. Yang dimaksud dengan Dana Kemahasiswaan adalah dana yang berasal dari mahasiswa FPIK Unpad baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan FPIK Unpad 2. Pembagian dana kemahasiswaan dikelola dan diatur oleh BPM Kema FPIK Unpad dan BEM Kema FPIK Unpad atas kesepakatan seluruh Badan Kelengkapan Lembaga Kemahasiswaan FPIK Unpad 3. Pendanaan kegiatan BPM Kema FPIK Unpad dan BEM Kema FPIK Unpad dikelolasecara otonomi oleh masing-masing lembaga tersebut
BAB VIII BADAN PEKERJA PEMILU Kema FPIK Unpad Pasal 46 1. Pemilu dan Musyawarah mahasiswa Kema FPIK Unpad dilaksanakan oleh badan pekerja 2. Badan pekerja terdiri dari perwakilan mahasiswa Kema FPIK Unpad 3. Badan pekerja ini dibentuk oleh BPM Kema FPIK Unpad dan disahkan pada Sidang Umum Tengah Tahun Kema FPIK Unpad 4. Peraturan yang belum ada dalam AD/ART diatur dalam Undang-undang Badan Pekerja Pemilihan Umum Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran
BAB IX
KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 47 1. ART ini berlaku bagi mahasiswa FPIK Unpad yang telah menjadi anggota Kema FPIK Unpad 2. Badan Kelengkapan Kema FPIK Unpad harus berpedoman kepada ART ini 3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam ART Kema FPIK Unpad ini ditetapkan oleh ketetapan Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad.
GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengertian Garis-garis Besar Haluan Kerja 1. Garis-garis Besar Haluan Kerja Kema Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran pada hakekatnya merupakan aspirasi seluruh mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran 2. Garis-garis Besar Haluan Kerja (GBHK) adalah haluan kegiatan dalam garis-garis besar yang dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan Kema FPIK Unpad. 3. Pedoman pelaksanaan kegiatan Kema FPIK Unpad tersebut merupakan rangkaian program-program kerja yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara berkesinambungan
1.2 Maksud dan Tujuan Garis Besar Haluan Kerja. Maksud dan tujuan ditetapkan GBHK adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kema FPIK Unpad yang dijabarkan dalam pola pelaksanaan jangka panjang dan pola pelaksanaan jangka pendek. Pola pelaksanaan jangka panjang adalah tiga tahun sekali dan pola pelaksanaan jangka pendek adalah satu tahun sekali, sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat terwujud. 1.3 Landasan Garis Besar dan Haluan Kerja
Landasan GBHK adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kema FPIK dan seluruh ketetapan Musyawarah Mahasiswa (MUSWA) Kema FPIK 1.4 Sistematika Garis Besar Haluan Kerja BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Pengertian GBHK 1.2 Maksud dan Tujuan GBHK 1.3 Landasan GBHK 1.4 Sistematika GBHK 1.5 Pelaksanaan GBHK
BAB II
KEBIJAKSANAAN LEMBAGA 2.1 Intern 2.2 Ekstern
BAB III
KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN
BAB IV
KEBIJAKSANAAN KESEJAHTERAAN DAN KEUANGAN
BAB V
POLA DASAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN
BAB VI
POLA ARAHAN KEMAHASISWAAN JANGKA PANJANG
BAB VII POLA KEGIATAN KEMAHASISWAAN JANGKA PENDEK, BAB VIII EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN BAB IX
PENUTUP
1.5 Pelaksanaan GBHK 1. GBHK yang ditetapkan oleh Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad digunakan oleh BPM Kema FPIK Unpad dalam bentuk kebijakan, pengawasan, dan penilaian 2. GBHK yang ditetapkan oleh Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad dilaksanakan oleh BEM Kema FPIK Unpad dalam bentuk program kerja.
BAB II KEBIJAKSANAAN LEMBAGA 2.1 Intern Kebijaksanaan Lembaga dalam pengertian intern adalah kebijaksanaan yang diambil oleh BEM Kema FPIK Unpad dalam menjalankan Lembaga untuk memenuhi aspirasi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sehingga dapat melakukan manajemen secara selektif. Dalam kebijaksanaan Lembaga secara intern untuk meningkatkan kapasitas warga FPIK Unpad yang diarahkan pada mahasiswa yang analitis, inovatif, dan profesional.
Sedangkan untuk kebijaksanaan kegiatan BEM Kema FPIK Unpad dilakukan menurut skala prioritas dengan turut memperhitungkan efektifitas kegiatan serta pelaksanaannya yang terpadu dan berkesinambungan sehingga pada akhirnya marnpu meningkatkan rasa memiliki warga terhadap FPIK Unpad. 2.2 Ekstern Kebijaksanaan lembaga dalam pengertian ekstem adalah kebijaksanaan yang diambil oleh BEM Kema FPIK Unpad dalam menjalankan lembaga di luar lingkungan FPIK Unpad, sehingga terjalin komunikasi yang baik serta menimbulkan hubungan-hubungan yang harmonis diantara kelembagaan-kelembagaan di lingkungan Universitas Padjadjaran dan lembaga-Iembaga formal maupun informal di luar kelembagaan diatas. Kebijakan ekstern tersebut diatas diarahkan kepada kerja sarna dengan pihak luar fakultas yang mencakup segala kehidupan sosial masyarakat khususnya bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan sebagai pengejawantahan atas terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan BEM Kema FPIK Unpad sejenis yang ada di Indonesia, kebijaksanaan lembaga ekstern dalam pelaksanaannya diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam kegiatan yang ada di Indonesia.
BAB III KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN 3.1 Orientasi Selaras dengan bidang yang ditekuni mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan memperhatikan seluruh interaksi dan kompleksitasnya, maka diperlukan suatu orientasi yang mengacu pada terbentuknya sarjana perikanan dan kelautan yang ideal, yaitu sebagai berikut : 1. Berakhlak, terbentuknya kepribadian seorang beragama yang memiliki akidah yang kuat sehingga memiliki akses pada penggunaan ilmu dan teknologi bagi Kemaslahatan umat. 2. Profesional, yang marnpu memahami, mengembangkan dan berprestasi di dalam bidang Ilmu-ilmu Perikanan dan Kelautan. 3. Multidisiplioner, memiliki wawasan pemikiran dan disiplin ilmu-ilmu di luar bidang Perikanan dan Kelautan yang dapat menunjang dalam keselarasan berfikir. 4. Terintegrasi, yang dapat mempersatukan pemikiran dan tingkah laku serta dapat mengantisipasi dirinya da1am masyarakat kampus dan masyarakat umum.
Dengan memperhatikan orientasi tersebut di atas, maka perlu diambil kebijaksanaankebijaksanaan dalam pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNPAD yang secara umum adalah : 3.1.1 BEM Kema FPIK Unpad menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk rnahasiswa yang memiliki pemikiran yang luas, mandiri, berjiwa besar dan bertanggung jawab dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia. 3.1.2 BEM Kema FPIK Unpad dapat bekerja sama dengan Himpro atau perhimpunan atau lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah di dalam menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendukung proses belajar mahasiswa serta meningkatkan kekritisan mahasiswa terhadap suatu masalah. 3.1.3 BEM Kema FPIK Unpad diharapkan rnampu memfasilitasi mahasiswa dengan media informasi pendidikan yang dapat dipinjam oleh mahasiswa di FPIK Unpad.
BAB IV KEBIJAKSANAAN KESEJAHTERAAN DAN KEUANGAN 4.1 Penjelasan Dalam mengambil kebijaksanaan yang menyangkut kesejahteraan mahasiswa peserta FPIK Unpad perlu mengacu pada pemenuhan kebutuhan serta kecenderungan mahasiswa pada saat ini, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan secara berhasil dan berdaya guna. 4.2 Anggaran Biaya 4.2.1 BEM Kema FPIK Unpad dan BPM Kema FPIK Unpad mengkoordinasi rencana Anggaran Belanja satu periode kepengurusan untuk diajukan kepada Pimpinan Fakultas dan Umum. 4.2.2 Anggaran Biaya meliputi; Anggaran Biaya rutin Anggaran Insidential Anggaran Tambahan 4.3 Alokasi dana Digunakan secara efektif dan efisien berdasarkan skala prioritas 1.2 Pada setiap kegiatan kepanitiaan mahasiswa yang diselenggarakan oleh BEM Kema FPIK Unpad, diupayakan menyisihkan dana yang tersedia untuk menambah biaya anggaran biaya BEM Kema FPIK Unpad.
1.3 Apabila diakhir kepengurusan BEM Kema FPIK Unpad terdapat sisa dana Kemahasiswaan diharuskan untuk mewariskan kepada kepengurusan BEM Kema FPIK Unpad periode berikutnya.
BAB V POLA DASAR KEGIATAN MAHASISWA 5.1 Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan Tujuan kegiatan Kemahasiswaan Kema FPIK Unpad adalah untuk membentuk mahasiswa yang lebih kreatif, kritis, religius, inovatif, produktif dan beretika dalam upaya pengembangan potensi diri serta terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan kampus dan masyarakat. 5.2 Prinsip Kegiatan Kemahasiswaan Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kegiatan Kemahasiswaan di Kema FPIK Unpad adalah religius, kekeluargaaan, mandiri, profesional, demokratis, dinamis, ilmiah dan tidak berpikiran fragmatis
5.3 Modal Dasar Kegiatan Kemahasiswaan Modal dasar kegiatan Kemahasiswaan Kema FPIK Unpad adalah keseluruhan sumber kekuatan yang aktif dan potensial yang dimiliki Kema FPIK Unpad yang sudah dikembangkan atau belum tersentuh yang dapat didayagunakan untuk tercapainya tujuan Kema FPIK Unpad. Unsur-unsur tersebut adalah : a. Modal rohaniah dan mental, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan kegiatan Kemahasiswaan. b. Eksistensi lembaga Kemahasiswaan di Kema FPIK Unpad yang meliputi BPM Kema FPIK Unpad, BEM Kema FPIK Unpad, KKM FPIK Unpad, Himpunan Mahasiswa Program Studi FPIK Unpad, dan Lembaga Keprofesian FPIK Unpad. c. Karakter dan sifat dari mahasiswa yang yang kritis, solutif, kreatif, dinamis, dan berintegritas. d. Potensi finansial e. Keragaman disiplin ilmu yang mencakup sains dan sosial yang komprehensif. f. Independensi Kema FPIK Unpad yaitu sifat Kema FPIK Unpad yang independen dan bebas dalam menentukan arah gerak perjuangannya. 5.4 Faktor Dominan Kegiatan Kemahasiswaan Faktor dominan adalah segala sesuatu yang dapat berpengaruh secara positif atau negatif bagi pelaksanaan kegiatan Kema FPIK Unpad, oleh karena itu harus
diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan agar memperlancar tercapainya tujuan dan sasaran Kema FPIK Unpad. Faktor tersebut adalah: a. Sarana dan prasarana fisik, sistem akademis, dan administrasi yang ada. b. Potensi alumni secara individual maupun kelembagaan yang berbentuk Ikatan Alumni c. Pandangan,
harapan,
dan
kepercayaan
masyarakat
terhadap
kegiatan
Kemahasiswaan. d. Adanya kepentingan dan kebutuhan mahasiswa terhadap kegiatan Kemahasiswaan. e. Latar belakang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan agama dari mahasiswa yang beragam. f. Kemampuan pengembangan diri dalam lingkungan
BAB VI POLA ARAHAN KEMAHASISWAAN JANGKA PANJANG
1.1 Tujuan arahan Kemahasiswaan Jangka Panjang a. Terbinanya mahasiswa FPIK Unpad sebagai akademisi yang kritis, kreatif, inovatif, produktif dan beretika yang memiliki peran terhadap lingkungan baik di dalam maupun di luar kampus. b. Eksistensi Kema FPIK Unpad ke luar dan ke dalam lingkungan Unpad secara sosial, cultural, dan politis. c. Mewujudkan Kema FPIK Unpad sebagai lembaga yang independent dan mandiri untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah Kemahasiswaan. d. Terbentuknya kondisi dinamis Kema FPIK Unpad dalam suatu naungan kekeluargaan. 6.2 Sasaran Arahan Kemahasiswaan Jangka Panjang. 4. Religius Terwujudnya mahasiswa yang religius dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. 5. Bidang Akademis. Terbentuknya insan akademis yang berkompeten di bidangnya. 6. Hubungan Kelembagaan.
Terjadinya hubungan kelembagaan yang aktif dan harmonis baik ke dalam maupun ke luar. 7. Finansial Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber dana yang sudah ada dan memiliki sumber dana baru. a. Penalaran Terwujudnya Mahasiswa FPIK Unpad yang memiliki daya kritis, solutif, dan intelektualitas tinggi. b. Pembinaan dan Kaderisasi Terciptanya kualitas sumber daya mahasiswa yang dilandasi nilai-nilai religius dan kuantitas sumber daya mahasiswa yang memadai untuk mendukung Kemantapan lembaga Kemahasiswaan. c. Penelitian dan.Pengembangan Organisasi Terwujudnya pola dan sistem manajemen organisasi yang mantap dan dinamis demi terciptanya konsep organisasi yang ideal. d. Kesejahteraan Mahasiswa Terwujudnya kesejahteraan mahasiswa. e. Informasi dan Penerbitan Terwujudnya pola mahasiswa yang ideal, kokoh, dan bertanggung jawab serta kesadaran partisipasi yang tinggi dari mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dalam rnemanfaatkannya. f. Pengabdian terhadap masyarakat Terwujudnya peran aktif mahasiswa dalam membantu mengatasi persoalan masyarakat. g. Minat dan bakat Terwujudnya pengembangan potensi minat dan bakat mahasiswa. h. Hubungan mahasiswa Terbinanya hubungan antara mahasiswa Fakultas Perikanan dan ilmu kelautan khususnya dan atau mahasiswa unpad pada umumnya dalam
bentuk suatu
kekeluargaan dan silaturahmi. i.
Membangun jaringan alumni
Terciptanya hubungan yang baik dengan alumni. j. Sosial politik Berperan aktif dalam pendidikan dan pembelajaran pada mahasiswa dan masyarakat.
BAB VII POLA KEGIATAN KEMAHASISWAAN JANGKA PENDEK
7.1 Tujuan kegiatan Kemahasiswaan jangka pendek adalah a. Menumbuhkan minat dan partisipasi aktif mahasiswa di berbagai bidang dalam setiap kegiatan Kema FPIK Unpad. b. Mendukung penguatan pondasi Kema FPIK Unpad. sebagai kerangka landasan gerak kegiatan Kemahasiswaan. c. Meningkatkan eksistensi Kema FPIK Unpad., dan memperkuat persatuan dengan lembaga-Iembaga yang ada dalam proses terwujudnya Kema FPIK Unpad. sebagai lembaga yang independen, mandiri di bidang Kemahasiswaan. d. Terbina dan terjaganya hubungan yang baik dan efektif dengan lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas. 7.2 Sarana Kegiatan Kemahasiswaan Jangka Pendek a. Religius Kegiatan religius yang tercermin pada sasaran jangka pendek lainnya. b. Bidang Akademis Meningkatkan kegiatan ilmiah yang mendukung akademik dengan memberdayakan dan mengoptimalkan riset dan penelitian. c. Hubungan Kelembagaan Mempertahankan dan meningkatkan koordinasi yang baik dengan lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan meningkatkan peran aktif dan hubungan baik dengan lembaga lain di lingkungan Unpad. d. Financial Optimalisasi sumber dan Kema FPIK Unpad. Memantapkan manajemen keuangan Kema FPIK Unpad. dan mencari sumber dana baru. e. Penalaran Menciptakan iklim dan wadah bagi mahasiswa untuk mengekspresikan pemikirannya secara multidisipliner. f. Informasi dan Penerbitan Menguatkan dasar terwujudnya pers mahasiswa yang ideal, kokoh, dan bertanggung jawab serta mengoptimalkan segala bentuk informasi civitas akademika. g. Penelitian dan Pengembangan Organisasi
Terciptanya sistem administrasi yang mantap dalam tubuh BEM Kema FPIK Unpad. h. Kesejahteraan Terwujudnya peningkatan pelayanan terhadap anggota sehingga perannya lebih dirasakan. i. Minat dan Bakat Terwujudnya optimalisasi aktivitas mahasiswa di berbagai bidang berdasarkan potensi-potensi minat dan bakat yang berkembang di kalangan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. j. Pengabdian masyarakat Membangkitkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap lingkungan sekitarnya. k. Pembinaan dan Kaderisasi Mengadakan pembinaan dan meningkatkan kualitas kader. l. Hubungan mahasiswa Memfasilitasi mahasiswa dalam suatu kegiatan yang terbina suatu hubungan kekerabatan dan silaturahmi. m. Jaringan alumni Membangun dan memelihara hubungan dengan alumni. BAB VIII EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan, digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut : a. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan terhadap pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang. b. Ruang lingkup bidang garapan yang tersentuh dalam pelaksanaan kegiatan. c. Efektivitas pelaksanaan kerja terhadap: Proses kerja dan koordinasi Optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber dana Tertib administrasi d. Ketepatan dan perencanaan dan pelaksanaan jadwal kegiatan, kesesuaian waktu dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan mahasiswa. e. Jumlah program kerja yang terlaksana. f. Tercapainya kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan.
BAB IX KETENTUAN TAMBAHAN Hal-hal lain yang belum diatur dalam GBHK Kema FPIK Unpad diatur dalam peraturan khusus yang dibuat kemudian.
BAB X PENUTUP GBHK ini ditetapkan oleh Musyawarah Mahasiswa Kema FPIK Unpad dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
