ANALISIS P O L I T I K ATAS P E L T I N G N Y A P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N JANGKA P A N J A N G KEDIRGANTARAAN NASIONAL Alexander Sudlbyo Peneliti Pusat Analisls Sistem dan Informasl Kedlrgantaraan, LAPAN
ABSTRACT i
Polemics have occurred regarding the need of establishing a Long Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang = RPJP) for Indonesia. Eventhough RPJP is requested by the law, but it stills a request coming from those who are in the s u p r a s t r u c t u r e , especially executives and legislatives. This paper supports the idea for establishing an RPJP for aerospace development, based on a combined request from those who are in the political medium (suprastructure and infrastructure) a n d from actual practices of aerospace development. ABSTRAK Polemik p e r n a h terjadi berkenaan dengan perlu tidaknya p e m b u a t a n Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang (RPJP) bagi Indonesia. Walau RPJP m e r u p a k a n a m a n a t u n d a n g - u n d a n g , n a m u n praktis hal itu baru m e r u p a k a n amanat dari mereka yang berada p a d a wadah s u p r a s t r u k t u r kegiatan politik, terutama eksekutif dan legislatif. Makalah ini m e m b u k t i k a n perlunya m e m b u a t s u a t u RPJP Kedirgantaraan Nasional berdasar kepada k e m a u a n dari mereka yang berada di kedua jenis wadah kegiatan politik (suprastruktur d a n infrastruktur), serta k e b u t u h a n praktis dalam pembangunan kedirgantaraan. 1
PBNDAHULUAN .
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada b u l a n Maret t a h u n 2005, menyampaikan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 20052025 kepada DPR u n t u k dibahas. Dalam pengantarnya dinyatakan bahwa RUU tersebut sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) d a n Pasal 35 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berkenaan dengan perencanaan jangka panjang ini terdapat polemik dalam masyarakat, ada pihak yang setuju d a n a d a pula yang tidak setuju. Yang tidak setuju a n t a r a lain berpendapat bahwa 'Tidak beralasan menyusun UU RPJP, selain UUD 1945 itu sendiri sebagai RPJP, masa jabatan presiden hanya lima tahun, maksimal 10 tahun. Mandat baru tiap lima tahun sekali itu membuka kemungkinan terjadinya perubahan sesuai dengan tuntutan rakyat. Penyusunan RPJP dapat diinterpretasikan 82
sebagai pemaksaan terhadap presiden terpilih untuk menuruti policy presiden sebelumnya (pembuat RPJP) (Silalahi, 2005). Walaupun akhirnya RUU RPJP tersebut disetujui oleh DPR dan ditetapkan sebagai Undang Undang No. 17 T a h u n 2007 tentang Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang Nasional T a h u n 20052025, ini berarti secara politis yuridis perencanaan jangka panjang memang diamanatkan oleh para pembuat undangu n d a n g . Namun a d a d u a wadah kegiatan politik yaitu wadah s u p r a s t r u k t u r d a n infrastruktur (Kaelan, 2004), w a l a u p u n secara ideal undang-undang adalah a m a n a t bangsa dan negara, n a m u n secara praktis u n d a n g - u n d a n g adalah a m a n a t politik dari mereka yang berada dalam wadah s u p r a s t r u k t u r k h u s u s n y a legislatif dan eksekutif. Makalah ini menyajikan suatu analisis politik yang m e n c a k u p kedua wadah tersebut, tentang pentingnya suatu perencanaan j a n g k a panjang bagi
Pembangunan Nasional dengan contoh kasus Kedirgantaraan Nasional Indonesia. Analisis politik dipilih u n t u k lebih melengkapi fakta juridis mengenai pentingnya suatu perencanaan jangka panjang bagi Pembangunan Nasional k h u s u s n y a di bidang kedirgantaraan. Untuk itu pengertian mengenai politik dan keterkaitannya dengan Pembangunan Nasional menjadi dasar bagi analisis yang dilakukan. Pembahasan mengenai h u b u n g a n a n t a r a Pembangunan Nasional dan Kedirgantaraan Nasional, diharapkan dapat lebih memperjelas keterkaitan a n t a r a politik dan Kedirgantaraan Nasional, sehingga evaluasi politis yang dilakukan memperoleh fondasi yang kokoh.
2
POLITIK NASIONAL
DAN
PEMBANGUNAN
2.1 Hubungan Filsafat, Ideologi dan Politik Baik filsafat, ideologi maupun politik dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yaitu sesuatu yang dapat diketahui manusia (Suriasumantri, 2003). Dalam hal demikian, maka filsafat adalah suatu pengetahuan yang kelahirannya digerakkan oleh kecintaan m a n u s i a kepada kebenaran yang tertinggi d a n sering tanpa pamrih a p a p u n juga, sehingga relatif sedikit peminat kalau dibandingkan dengan ideologi; sedangkan ideologi adalah s u a t u pengetahuan yang kelahirannya digerakkan oleh tekad u n t u k mengubah keadaan menuju yang diinginkan. Ideologi hampir selalu bersumber pada nilai-nilai filsafat yang mendahuluinya, dan m e n g h u b u n g k a n filsafat dengan politik yang menangani dunia nyata yang hendak diubah. Oleh k a r e n a itu, sejumlah ahli berpendapat bahwa ideologi s a t u tingkat lebih rendah dari filsafat. Dalam ideologi sudah terdapat suatu komitmen tentang wawasan m a s a depan yang dikehendaki untuk diwujudkan, sedangkan filsafat belum tentu (Syahrial, 2004). Politik k a d a n g dapat diterjemahkan sebagai kebijakan, menyangkut a s a s serta dasar u n t u k mewujudkan ideologi dalam kenyataan hidup manusia, k h u s u s n y a dalam m e m b a n g u n
I
k e k u a t a n d a n mempergunakannya u n t u k mencapai tujuan (Budihardjo, 1981). 2.2 Filsafat, Ideologi dan Politik Pancasila Yang d i m a k s u d Pancasila dalam makalah ini adalah Pancasila yang menjadi d a s a r negara m e n u r u t TAP MPR No. XVIU/ MPR/1998, dan yang rumusannya tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD'45, dimana terdapat penggal kalimat sebagai berikut: \ m a k a disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam s u a t u u n d a n g - u n d a n g d a s a r negara Indonesia, yang berbentuk dalam s u a t u s u s u n a n negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam p e r m u s y a w a r a t a n / perwakilan serta d e n g a n m e w u j u d k a n (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Catatan: penebalan huruf b e r d a s a r kepada' d a n t a m b a h a n angka dalam kurung oleh penulis. Pancasila sebagai d a s a r negara mencakup makna Pancasila sebagai filsafat d a s a r negara atau philosofische grondslag dari negara, serta Pancasila sebagai ideologi negara atau staatsidee {Darmodiharjo, 1984). Sedangkan politik Pancasila m e n c a k u p pengertian operasionalisasi Pancasila sebagai filsafat dasar dan ideologi negara yang berk e n a a n dengan pembentukan d a n penyelenggaraan negara secara menyeluruh. Operasionalisasi Pancasila sebagai sumber h u k u m , berawal p a d a Pembukaan UUD'45 yang memuat pokok kaidah negara yang fundamental serta empat b u a h pokok pikiran tentang pembentukan dan pcnyelenggaraan negara, sampai dengan penyus u n a n d a n pelaksanaan berbagai produk h u k u m dalam penyelenggaraan negara, termasuk desa. Pokok kaidah negara yang fundamental (Syahrial, 2004) yang dimaksud adalah: • Dasar-dasar pembentukan negara yang mencakup:
83
• tujuan negara, • a s a s politik negara yaitu bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, serta • a s a s kerohanian negara yaitu Pancasila. • Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, yang secara tegas menunj u k k a n adanya sumber h u k u m . Empat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD'45 yang pada hakikatnya merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila (Kaelan, 2004) adalah: • Negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia d a n seluruh t u m p a h d a r a h Indonesia. Negara mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Pokok pikiran ini m e r u p a k a n penjabaran sila ketiga Pancasila. • Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan u m u m bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi d a n keadilan sosial. Pokok pikiran ini m e r u p a k a n penjabaran sila kelima Pancasila. • Negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan. Pokok pikiran ini m e r u p a k a n penjabaran sila keempat Pancasila. • Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa m e n u r u t dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran sila pertama d a n k e d u a Pancasila. Keempat pokok pikiran Pembukaan UUD'45 ditransformasikan menjadi 37 Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Kaelan, 2004), sehingga Pancasila d a n UUD'45 m e r u p a k a n sumber dari segala p e r a t u r a n d a n kebijakan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan tujuan pembentukan dan penyelenggaraan negara. Dalam implementasinya UURI nomor 10 T a h u n 2004 menetapkan bahwa secara garis besar hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut: 84
• UUD 1945 • Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) • Peraturan Pemerintah (PP) • Peraturan Presiden (Perpres) • Peraturan Daerah - Perda Provinsi, - Perda Kabupaten/Kota, - Peraturan D e s a / Yang setingkat. 2.3 Pancasila dan Pembangunan National Dengan mengacu kepada Pembukaan UUD'45, skenario politis operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dikerangkakan sebagi berikut: • Proklamasi kemerdekaan berperan mengantarkan bangsa Indonesia memasuki pintu gerbang kemerdekaan u n t u k menuju cita-cita bernegara yaitu: berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, d a n makmur, • Setelah proklamasi t u g a s pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan kebangsaan Indonesia serta mengisinya dengan p e m b a n g u n a n u n t u k mencapai cita-cita bernegara, • Pemerintahan negara Indonesia dibentuk dan diberi peran u n t u k melindungi segenap bangsa Indonesia d a n seluruh cumpah d a r a h Indonesia, memajukan kesejahteraan u m u m , mencerdaskan kehidupan bangsa, d a n ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, • Untuk itu s e m u a {butir 1-3) para pendiri negara membekali bangsa Indonesia berupa instrumen yang menjelaskan tentang TCemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu s u s u n a n Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Pancasila [Ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia)'.
rakyat
Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 T a h u n 2004 (UURI25-2004), segala u p a y a yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai cita-cita atau tujuan bernegara, secara formal disebut Pembangunan Nasional. Menurut skenario politis tersebut di atas, Pembangunan Nasional ditujukan: • u n t u k mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan m a k m u r ; • u n t u k m e n y e m p u r n a k a n d a n menjaga kemerdekaan kebangsaan Indonesia; • u n t u k m e m b a n g u n pemerintahan negara yang bermoral Pancasila d a n dari waktu ke waktu menjadi semakin efektif d a n efisien dalam melaksanakan perannya; dan • untuk mengoptimalkan pemanfaatan bekal yang diberikan oleh para pendiri negara Indonesia. Untuk menjamin agar Pembangunan Nasional berjalan efektif dan efisien serta bermoral Pancasila, bangsa Indonesia memerlukan s u a t u perencanaan yang memenuhi karakteristik keilmuan yaitu sistematis, kritis dan reflektif, serta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Walau masih mengandung ketidak sempurnaan, melalui UUR1-25-2004 bangsa Indonesia telah menetapkan s u a t u Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai s u a t u upaya u n t u k memenuhi kebutuhan a k a n j a m i n a n tersebut. 3
PEMBANGUNAN NASIONAL KEDIRGANTARAAN NASIONAL
DAN
3.1 Umurn Letak dan kondisi geografis Indonesia, seperti berada di daerah tropis, di a n t a r a dua b e n u a Asia d a n Australia, di antara dua s a m u d e r a Hindia d a n Pacific, terdiri lebih dari 17.000 pulau yang berada di perairan yang secara u m u m relatif dangkal, serta sumber alamnya yang kaya baik hutan tropis m a u p u n bahan galiannya
yang beraneka ragam, telah mengakibatkan bumi Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya di planet Bumi. Karakteristik yang berbeda ini telah memberikan ciri k h a s bagi Indonesia sebagai satu-satunya *benua maritim', di planet Bumi ini. Ciri k h a s ini telah memberikan keunggulan komparatif bagi bangsa Indonesia, tetapi sekaligus tantangan besar dalam pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa d a n negara dalam perlindungan kepentingan nasional terh a d a p Bumi Indonesia itu sendiri. Dalam pemanfaatan keunggulan komparatif dan perlindungan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia tersebut, upaya-upaya kedirgantaraan memainkan peran sangat besar. Seperti, pemanfaatan satelit penginderaan j a u h u n t u k observasi Bumi d a n lingkungan, saat ini telah m e r u p a k a n k e h a r u s a n agar dapat memperoleh data sumber daya alam daratan dan kelautan serta kondisi lingkungan wilayah Indonesia secara teratur d a n periodik. Demikian pula, penyelenggaraan transportasi udara dan telekomunikasi baik terrestrial m a u p u n lewat satelit, agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia d a n h u b u n g a n dengan luar negeri; merup a k a n k e h a r u s a n u n t u k terus dapat mendorong d a n berperan penting dalam pemb a n g u n a n ekonomi dan p e m b a n g u n a n daerah serta persatuan d a n kesatuan bangsa. Bertitiktolak pada letak dan kondisi geografis Indonesia dan manfaat dari upaya-upaya kedirgantaraan a n t a r a lain seperti tersebut di atas, m a k a pengembangan upaya-upaya kedirgantaraan mer u p a k a n k e b u t u h a n vital bagi Indonesia. Upaya-upaya kedirgantaraan ini selain merupakan pilihan, a d a juga yang merupakan keharusan dalam menangani tantangan, sebagai konsekuensi ke*benua maritim'an Indonesia, serta segi-segi tertentu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang k h a s Indonesia. Kondisi yang demikian menjadikan kedirgantaraan memegang peran yang sangat penting bagi kcbcrhasilan Pembangunan Nasional. Atas 85
pertimbangan yang a n t a r a lain m e n c a k u p hal-hal tersebut di a t a s , m a k a masyarakat kedirgantaraan Indonesia merumuskan dan mengimplementasikan s u a t u konsepsi tentang Kedirgantaraan Nasional. 3 . 2 Konsepsi Kedirgantaraan Nasional Konsepsi Kedirgantaraan Nasional (DEPANRI, 1998), yang telah dikukuhkan pada Sidang P a r i p u m a Kedua Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI), Jakarta, tanggal 10 Desember 1998, (DEPANRI, 1999) adalah cara pandang dan sikap b a n g s a Indonesia tentang dirinya d a n lingkungan dirgantara baik yang merupakan wilayah kedaulatan (ruang udara) atau yang merupakan kawasan kepentingan nasional (antariksa) sebagai satu kesatuan u t u h , berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan memperhatikan k e b u t u h a n Pembangunan Nasional dan yang tanggap terhadap dinamika lingkungan baik nasional m a u p u n global. Yang dimaksud lingkungan adalah kondisi yang dapat mempengaruhi Pembangunan Nasional baik yang termasuk kategori lingkungan. instrumental (seperti aturan, kesepakatan dan kebijakan) maupun lingkungan kondisional {seperti alam, ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan). Perhatikan skema p e r u m u s a n Kosidirnas sebagaimana tercantum pada Gambar 3 - 1 . Menurut bentuk peraturan peru n d a n g - u n d a n g a n yang dikenal dalam UU No. 10 Tahun 2004, hingga saat ini, belum pernah ada penetapan Konsepsi Kedirgantaraan Nasional (Kosidirnas) sebagai s u a t u produk h u k u m tertentu. Namun karena ia telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan UURI No. 16 T a h u n 2002, tentang Pengesahan 'Treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, 196T (Traktat mengenai prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan
86
negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa, termasuk b u l a n dan benda-benda langit lainnya, 1967), maka Kosidirnas dapat dianggap sebagai suatu dokumen negara yang berlaku d a n mempunyai k e k u a t a n h u k u m yans» sama kuatnya dengan UURI No. 16 t a h u n 2002. Seperti halnya Wawasan Nusantara (Wasantara) atau pun Konsepsi Keiahanan Nasional (Tannas), k e d u a dokumen ini juga belum pernah d i k u k u h k a n melalui s u a t u produk h u k u m tertentu, tetapi telah dipergunakan sebagai acuan a t a u p u n pertimbangan dalam penentuan berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah, seperti: Kosidirnas dijadikan sebagai pedoman a t a u p u n a c u a n dan ditujukan u n t u k menciptakan rangsangan dan dorongan bagi bangsa Indonesia dalam pembangunan kedirgantaraan secara terpadu dan terintegrasi dalam Pembangunan Nasional. Sebagai konsepsi, Kosidirnas memuat arahan tindakan atau kekuatan pembenrukan pemikiran, gagasan, konsep ataupun kebijakan strategis p e m b a n g u n a n Kedirgantaraan Nasional, yang dilandasi pemah a m a n oleh bangsa Indonesia bahwa: • Dirgantara terdiri dari wilayah dan sumberdaya alam (SDA) yang h a r u s didayagunakan sebesar-besarnya bagi kehidupan nasional d a n merupaknn satu kesatuan dengan daratan dan perairan Indonesia; • Dirgantara, secara politik dan h u k u m , terdiri dari r u a n g u d a r a dan antariksa (beserta isinya); • Ruang u d a r a adalah wilayah kedaulatan, sedangkan antariksa adalah kawasan kepentingan. Dengan dilandasi p e m a h a m a n tersebut di atas, Kosidirnas mengam;inatkan bahwa pembangunan Kedirgantaraan Nasional dilaksanakan melalui pemb a n g u n a n u n s u r - u n s u r n y a dengan memperhatikan a s a s - a s a s sebagai berikut:
Gambar 3 - 1 : S k e m a p e r u m u s a n d a n penetapan Kosidirnas (Sumber: LAPAN, 2003)
Asas p e m b a n g u n a n Kedirgantaraan Nasional, (DEPANRI, 1998) meliputi: • Persatuan dan Kesatuan yang dijiwai oleh kekeluargaan d a n didasari p a d a keterpaduan d a n k e s a m a a n pola pikir, pola sikap d a n pola tindak bangsa, yang dapat menciptakan tanggung jawab, motivasi d a n dorongan pendayagunaan dirgantara oleh bangsa Indonesia, • Kesejahteraan dan Keamanan yang merupakan nilai d a s a r dalam penyelenggaraan dan pengaturan kehidupan nasional. Sebagai nilai dasar, m a k a pengerahan kemampuan bangsa dilakukan dengan pendekatan keseimbangan kesejahteraan d a n k e a m a n a n dalam pendayagunaan dirgantara yang d i p e r u n t u k a n bagi kepentingan nasional, • Konsultasi dan Kerja Sama yang bertitik tolak p a d a kepentingan bangsa Indonesia dengan tetap memperhatikan d a n mengakomodasikan kepentingan bangsa lain yang diantisipasi melalui konsultasi dan kerja s a m a serta saling pengertian dalam rangka memelihara pendayagunaan dirgantara oleh seluruh bangsa bagi kesejahteraan u m a t m a n u s i a serta ketertiban d u n i a yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, d a n keadilan sosial. U n s u r - u n s u r p e m b a n g u n a n Kedirgantaraan Nasional, (DEPANRI, 1998) meliputi:
• Sumber Daya Manusia dikembangkan u n t u k terwujudnya k e m a m p u a n mandiri yang berkualitas; • Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dirgantara dikembangkan u n t u k terciptanya kemajuan dalam pemanfaatan, pengembangan d a n p e n g u a s a a n iptek dirgantara; • Industri Dirgantara dikembangkan u n t u k terwujudnya industri rekayasa u n t u k menghasilkan produk yang dapat memen u h i k e b u t u h a n nasional d a n ekspor yang dapat bersaing dengan produk negara lain; • Penyediaan Jasa Kedirgantaraan dikembangkan u n t u k terwujudnya industri j a s a kedirgantaraan u n t u k menghasilkan produk j a s a yang dapat memenuhi k e b u t u h a n nasional d a n mempunyai daya saing terhadap j a s a kedirgantaraan dari negara lain; • Sumber Daya Alam baik yang berada di daratan, di perairan m a u p u n di dirgantara dikembangkan dan dipelihara u n t u k selalu tersedia digunakan secara berkelanjutan; • Politik dan Hukum Kedirgantaraan dikembangkan u n t u k tegaknya kedaulatan atas wilayah udara nasional dan pengakuan internasional atas kepentingan nasional dalam pendayagunaan dirgantara secara menyeluruh yang didukung hukum nasional d a n perjanjian internasional yang berkaitan dengan pendayagunaan dirgantara; 87
• K e l e m b a g a a n K e d i r g a n t a r a a n dikembangkan u n t u k terwujudnya produktivitas yang tinggi, sistem informasi kedirgant a r a a n d a n kerja s a m a dengan bangsa d a n negara lain. 3.3 ImpJementasi Kosidirnas Bersamaan dengan p e r u m u s a n dan p e n e t a p a n n y a Kosidirnas telah dipergunakan sebagai s u a t u pedoman dalam memikirkan pembangunan Kedirgantaraan Nasional agar dapat berperan secara optimal dalam Pembangunan Nasional yaitu upaya yang dilaksanakan oleh s e m u a komponen bangsa dalam rangka mencapai cita-cita atau tujuan b e m e g a r a . Secara paralel dengan proses p e r u m u s a n dan penetapannya, p a d a t a h u n 1998, Kosidirnas telah dipergunakan sebagai pedoman dalam m e r u m u s k a n d a n m e n e t a p k a n kebijaksanaan d a n strategi pembangunan kedirgantaraan dalam format: • Kebijaksanaan Umum Pembangunan Kedirgantaraan Nasional T a h u n 1999 2 0 1 8 . Dokumen ini m e m u a t tentang: o hakikat dan arah p e m b a n g u n a n kedirg a n t a r a a n nasional t a h u n 1999-2018, o p e r k i r a a n hasil p e m b a n g u n a n kedirg a n t a r a a n sampai dengan akhir t a h u n 1998, o t a n t a n g a n , kendala dan peluang kedirgantaraan nasional periode t a h u n 1999 2018, o s a s a r a n d a n kebijaksanaan pembangunan kedirgantaraan nasional periode t a h u n 1999-2018. • Kebijaksanaan Kerjasama Internasional Kedirgantaraan. Dokumen ini m e m u a t tentang: o L a n d a s a n dan arah kerjasama internasional kedirgantaraan, o Keadaan d a n masalah kerjasama yang dilaksanakan Indonesia sampai dengan t a h u n 1996, o Tantangan kendala d a n peluang, o Kebijaksanaan dan strategi. • Posisi Dasar Republik Indonesia Tentang Orbit Geostasioner (GSO). Dokumen ini memuat tentang: o Ciri d a n kondisi GSO, 88
o Landasan konsepsi d a s a r d a n hakikat GSO, o Kepentingan d a n posisi Indonesia a t a s GSO, o Kedudukan posisi dasar, lingkungan strategis dan strategi perjuangannya. • Kebijaksanaan Pembangunan Kedirgantaraan Dalam Tahun 1999-2004. Dokumen ini berisikan: o Perkiraan hasil p e m b a n g u n a n kedirgantaraan sampai dengan akhir t a h u n 1998, y a n g m e n c a k u p m a s i n g m a s i n g u n s u r dalam Kedirgantaraan Nasional, o Tantangan, kendala d a n peluang yang dihadapi p e m b a n g u n a n kedirgantaraan periode 1999-2004, o S a s a r a n dan kebijaksanaan pemban g u n a n kedirgantaraan periode 19992004, o Arah, tujuan, sasaran dan kebijaksanaan p e m b a n g u n a n kedirgantaraan periode 1999-2004. Pembangunan Kedirgantaraan Nasional dievaluasi kembali pada t a h u n 2003, dalam s u a t u Kongres Nasional Kedirgantaraan Kedua yang diselenggarakan di J a k a r t a pada tanggal 22-24 Desembor 2003 (DEPANRI, 2004). Kongres ini merckomendasikan 10 isu strategis yang perlu memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh dalam p e m b a n g u n a n kedirgantaraan ke depan. Kesepuluh isu strategis tersebut adalah: • • • • • • • • • •
Penguasaan teknologj dirgantara, Industri manufaktur kedirgantaraan, Penyempurnaan organisasi DEPANRI, Penegakan kedaulatan atas wilayah u d a r a nasional, Pengelolaan r u a n g u d a r a , Flight Information Region (FIR), Frekuensi u n t u k j a s a telekomunikasi d a n kegiatan telekomunikasi lainnya, Definisi d a n delimitasi antariksa, Sumberdaya m a n u s i a , Wawasan berpikir bangsa Indonesia tentang kedirgantaraan.
Mengamati laporan Kongres Kedirgantaraan Nasional Kedua, terdapat indikasi bahwa Kosidirnas tidak lagi sepenuhnya
dipergunakan sebagai a c u a n . Evaluasi terhadap situasi Kedirgantaraan Nasional tidak lagi seperti pada Kongres Kedirgantaraan Nasional Pertama yang mengacu kepada situasi d a n kondisi masing-masing u n s u r Kedirgantaraan Nasional. Kongres 2003 memberikan perhatian kepada isuisu strategis, bahkan salah satu isu strategis tersebut adalah 'Wawasan berpikir bangsa Indonesia tentang kedirgantaraan'. Pemunculan isu strategis ini, memberikan indikasi perlunya mempertimbangkan kembali Kosidirnas. Namun demikian dalam makalah ini, Kosidirnas masih dipergunakan sebagai a c u a n mengingat belum adanya pengganti yang secara formal disepakati. 4
EVALUASI POLITIS PERLUNYA RPJP KEDIRGANTARAAN NASIONAL
4.1 Amanat Filosofis dan Ideologis Amanat filosofis dan ideologis pada hakikatnya m e r u p a k a n a m a n a t dari para leluhur bangsa Indonesia yang dirangkum oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Amanat filosofis merupakan a m a n a t tentang kebenaran. Sebagaimana p a r a ' leluhur, para pendiri NKRI yakin bahwa s u a t u negara yang dibentuk d a n diselenggarakan berdasarkan kebenaran maka negara itu akan t u m b u h dan berkembang secara Iestari. Adapun kebenaran yang dipergunakan sebagai dasar NKRI adalah kebenaran yang menurut bukti sejarah diyakini bangsa Indonesia sejak lama (Tamburaka, 1995) dan kebenaran itu terdiri dari lima sila yang merupakan satu kesatuan yang u t u h (so/id) dan kemudian disebut Pancasila yaitu: • • • •
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebenaran tersebut pada saat ditetapkan sebagai d a s a r negara belum merupakan kenyataan dalam praktek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kebenaran itu m e r u p a k a n a m a n a t bagi bangsa Indonesia, terutama para penyelenggara negara, agar dapat diwujudnyatakan dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah maka kebenaran tersebut juga disebut sebagai ideologi, karena dalam penetapannya didorong oleh tekad u n t u k mengubah masyarakat menjadi yang mendasarkan praktek kehidupannya pada kebenaran tersebut. Kondisi masyarakat yang praktek kehidupannya berdasarkan kebenaran, adalah suatu kondisi ideal. Praktek kehidupan masyarakat saat ini dapat disebut sebagai kondisi awal. Untuk mengubah kondisi awal menjadi kondisi ideal memerlukan s u a t u proses yang biasa disebut pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan tersebut adalah pemban g u n a n kedirgantaraan. Bagi mereka yang pesimistis kondisi ideal itu adalah kondisi yang tidak mungkin dicapai sehingga tidak perlu dipikirkan u n t u k dicapai. Sebagai bangsa yang berketuhanan bangsa Indonesia adalah bangsa yang optimistis. Bangsa Indonesia mengetahui bahwa kondisi ideal itu tidak mungkin dicapai secara sempurna, tetapi dengan bimbingan Tuhan kondisi masyarakat saat ini dapat dibangun secara berkelanjutan sehingga dari waktu ke waktu karakteristiknya menjadi semakin dekat dengan karakteristik kondisi ideal. Keyakinan filosofis ideologis seperti ini mengamanatkan perlunya perencanaan pembangunan berjangka panjang yang memuat identifikasi karakteristik kondisi ideal u n t u k dicapai. Karakteristik kondisi ideal inilah yang dapat dipergunakan sebagai panduan u m u m tentang arah, tujuan dan sasaran serta kriteria yang perlu diperhatikan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berjangka lebih pendek. Sebagai bagian dari Pembangunan Nasional, sudah scwajarnya pembangunan Kedirgantaraan Nasional memperhatikan amanat ini. 89
4 . 2 Amanat Politis Yuridia Yang dimaksud amanat politis yuridis adalah a m a n a t formal dari mereka yang memegang k e k u a s a a n politis terutama legislatif d a n eksekutif yang tertuang dalam p e r a t u r a n perundang-undangan. Dalam hal ini adalah a m a n a t yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 T a h u n 2004 (UURI-25-2004) Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). UURI-25-2004 mendefinisikan SPPN sebagai satu kesatuan tata cara perencan a a n p e m b a n g u n a n u n t u k menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan t a h u n a n yang dilaksanakan oleh u n s u r penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat p u s a t d a n daerah. Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang (RPJP), adalah dokumen perencanaan u n t u k periode 20 (dua puluh) t a h u n . Rencana Pemban g u n a n J a n g k a Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan u n t u k periode 5 (lima) tahun. Setiap D e p a r t e m e n / I n s t a n s i / Provinsi/Kabupaten/Kota diwajibkan men y u s u n baik RPJP m a u p u n RPJM, n a m u n yang terakhir ini disebut Rencana Strategis (Renstra). Sehingga secara garis besar jenis dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia ada d u a yaitu: • Dokumen perencanaan pembangunan tingkat p u s a t meliputi: • RPJP Nasional d a n RPJM Nasional, • RPJP Departemen/Instansi dan Rencana Strategis (Renstra) Departemen/ Instansi. • Dokumen perencanaan pembangunan tingkat d a e r a h meliputi: • RPJP Provinsi d a n Renstra Provinsi, • RPJP Kabu paten/Kota d a n Renstra Kabupaten/Kota. Mengamati deskripsi singkat amanat politis yuridis tersebut di atas, tidak dapat ditemukan a m a n a t bagi Kedirgantaraan Nasional. Memang benar UURI-25-2004 tidak memberi a m a n a t secara k h u s u s bagi pembangunan kedirgantaraan, karena pembangunan kedirgantaraan diselenggarakan di berbagai departemen, instansi dan daerah. Oleh k a r e n a itu agar pemba90
n g u n a n kedirgantaraan yang tersebar di berbagai departemen, instansi dan daerah tersebut terintegrasi d a n m e r u p a k a n satu kesatuan yang u t u h , maka diperlukan adanya p a n d u a n yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi s e m u a pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksan a a n pembangunan kedirgantaraan. Oleh karena pembangunan di departemen, instansi dan daerah direncanakan dengan format RPJP d a n Renstra, maka u n t u k kesesuaiannya maka rencana pembangunan kedirgantaraan p u n perlu d i s u s u n dalam format RPJP dan Renstra. 4 . 2 Amanat Politis Kelompok Dalam ilmu politik dikenal adanya d u a macam wadah kegiatan politik yaitu wadah s u p r a s t r u k t u r d a n wadah infras t r u k t u r (Kaelan, 2004). Amanat politis yuridis pada hakikatnya adalah a m a n a t dari mereka yang memegang k e k u a s a a n politis pada wadah supra struktur. Adapun a m a n a t politis kelompok d i m a k s u d k a n m e n a m p u n g a m a n a t politis dari mereka yang berada pada wadah infrastruktur. Kongres kedirgantaraan nasional pada hakekatnya m e r u p a k a n salah satu wadah infrastruktur tersebut. Dalam kongres ini bergabung mereka yang mempunyai perhatian tentang kedirgantaraan, baik yang berasal dari legislatif, eksekutif, judikatif m a u p u n masyarakat lainnya t e r m a s u k ilmuwan, industriawan, m a u p u n para pengguna hasil kedirgantaraan d a n yang terkena dampak kegiatan kedirgantaraan. Kongres kedirgantaraan nasional telah diselenggarakan d u a kali yaitu pada t a h u n 1998 dan t a h u n 2 0 0 3 . Memperhatikan hasil kongres sebagaimana diungkapkan pada butir 3, m a k a keduanya secara nyata mengamanatkan perlunya perencanaan jangka panjang a t a s kegiatan kedirgantaraan nasional, bahkan pada kongres pertama secara nyata direkomendasikan Kebijaksanaan Umum Pembangunan Kedirgantaraan Nasional u n t u k Pemban g u n a n J a n g k a Panjang ke II yaitu Periode Tahun 1994-2018 (25 Tahun). Karena disusun dan ditetapkan pada t a h u n 1998,
sehingga dalam makalah ini ditulis sebagai Kebijaksanaan Umum Pembangunan Kedirgantaraan Nasional T a h u n 19992018. 4.3 T u n t u t a n K e b u t u h a n P r a k t l s Kedirgantaraan m e n c a k u p kegiatan keudaraan d a n keantariksaan yang termasuk kategori kegiatan dengan investasi dan resiko yang relatif tinggi, sehingga ketidakcermatan dalam perencanaan dapat berakibat kegagalan yang fatal. Kegiatan keudaraan yang paling populer saat ini adalah transportasi udara, dengan wahana angkut pesawat terbang. Suatu pesawat terbang pada u m u m n y a direncanakan oleh produsennya u n t u k dioperasikan sampai dengan u m u r 20 t a h u n agar memiliki nilai ekonomis yang memadai, karena selebihnya biaya perawatan yang diperlukan relatif tinggi (Dewanto, 2005). Pada kegiatan keantariksaan, kita dapat mengambil contoh satelit Palapa milik Indonesia. Umur teknis satelit Palapa A balk Al m a u p u n A2 adalah 7 t a h u n , Palapa B baik B l , B2, B2P, B2R, m a u p u n B4 u m u r teknis 9 t a h u n , sedangkan Palapa C baik CI d a n C2 u m u r teknis 12 t a h u n (Telkom, 1999). Dengan u m u r teknis yang demikian panjang baik u n t u k pesawat terbang m a u p u n satelit m a k a perencanaan yang perlu dilakukan tidak hanya perencanaan yang berkenaan p e m b u a t a n / p e n g a d a a n pesawat atau satelit dan pengorbitannya, tetapi juga bagaimana agar pesawat terbang atau satelit tersebut secara optimum dapat dimanfaatkan sepanjang u m u r teknisnya, agar investasi yang relatif tinggi tersebut memiliki manfaat ekonomi yang tinggi pula. Terlebih lagi, apabila dalam kenyataannya s u a t u pesawat terbang atau satelit masih dapat beroperasi dengan baik lebih lama dari u m u r teknis yang diperkirakan. Kondisi yang demikian m e n u n t u t suatu perencan a a n yang berjangka panjang lebih panjang dari u m u r teknis dari suatu wahana apakah itu w a h a n a u d a r a a t a u p u n antariksa. Berikut ini secara ringkas disajikan dua contoh k a s u s ; pertama dari dalam negeri yaitu Bandara Soekarno Hatta
(Wikipedia, 2007a), d a n k e d u a , contoh dari luar negeri pesawat A380 {Wikipedia, 2007b). Contoh pertama dari Indonesia, a d a keinginan membangun tetapi tidak tersedia teknologi di dalam negeri. Contoh k e d u a dari Perancis, a d a keinginan m e m b a n g u n dan teknologi tersedia di dalam negeri. Kedua contoh k a s u s ini membuktikan perlunya suatu perencanaan jangka panjang bag; kegiatan kedirgantaraan. Bandara S o e k a r n o H a t t a Dalam s u a t u pertemuan a n t a r para pejabat penerbangan di Bangkok, pada t a h u n 1969, m u n c u l gagasan perlunya mencari solusi atas kepadatan lalu lintas u d a r a yang terus meningkat di J a k a r t a , yang dalam waktu dekat tidak mungkin lagi tertampung secara layak di d u a bandara yang beroperasi waktu itu (Kemayoran dan Halim Perdana Kusuma). Pada awal t a h u n 1970, USAID memberikan b a n t u a n u n t u k membiayai suatu studi g u n a m e n e m u k a n solusi terbaik. Studi ini merekomendasikan perlunya suatu bandara baru dan selama belum tersedia yang baru Halim Perdana Kusuma perlu di 'upgrade'. Dua lokasi calon bandara direkomendasikan, yaitu wilayah Bandara Soekarno Hatta saat ini dengan alternatif wilayah Jonggnl dekat Bogor. Berdasar rekomendasi itu, pada tahun 1973-1974 dilakukan tender u n t u k melakukan studi kelayakan, pemenangnya adalah perusahaan konsultan dari Kanada yaitu 'The Aviation Planning Services Ltd., ACRESS International Ltd., and Searle WUbee Rowland [SWR)\ Studi tersebut dilaksanakan dengan total biaya 1 j u t a dollar Kanada. Adapun partner lokal mereka adalah PT Konavi. Studi dimulai bulan Pebruari 1974 dan dinyatakan selesai bulan Maret 1975. Studi ini merekomendasikan pelaksanaan pembangunannya secara bertahap, tahap pertama t a h u n 1975-1981 dengan biaya US$ 455 j u t a d a n t a h a p dua t a h u n 19821985 dengan biaya US$ 126 j u t a . Tetapi dalam kenyataannya banyak hal yang tidak terduga sebelumnya seperti masalah pembebasan lahan, batas provinsi, serta penentuan kebijakan yang terkait dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. 91
Semuanya ini mengakibatkan kenaikan biaya yang diperlukan u n t u k p e m b a n g u n a n b a n d a r a ini. Selanjutnya, pekerjaan baru dapat ditenderkan pada tanggal 12 Nopember 1976, dengan pemenang L'Aeroport de Paris, sebuah p e r u s a h a a n kontraktor Perancis. Kontrak final a t a s pekerjaan ini baru dapat ditandatangani 18 Mei 1977. Tanggal 1 Deaember 1984, Tenninal Satu selesai dibangun. Terminal d u a mulai dibangun 1 Mei 1985 d a n diresmikan penggunaannya pada tanggal 11 Mei 1992. Kasus ini menunjukkan bahwa diperlukan waktu 22 t a h u n (1970-1992), sejak dari pelemparan ide di forum internasional hingga peresmian selesainya pemb a n g u n a n Bandara Soekarno Hatta. Kalau diperhitungkan sejak munculnya ide di dalam negeri, kami yakin lebih panjang lagi waktu yang telah dilalui. Airbuo 3 8 0 Studi pasar yang dilakukan Airbus di t a h u n 1990, menunjukkan adanya ceruk p a s a r (niche market) 'pesawat berbadan besar' yang dinikmati sendirian oleh Boeing sejak t a h u n 1970 an, dengan produknya yang terkenal Boeing 7 4 7 . McDonnel Douglas p e r n a h mencoba memasuki pasar ini dengan mengembangkan pesawat MD12 n a m u n gagal. Pada t a h u n 1993, suatu konsorsium pernah juga menggagas pengembangan VLCT [Very Large Comercial Transportation), n a m u n juga tidak berhasil. Pada t a h u n 1994 Airbus mulai melaks a n a k a n program u n t u k bersaing dengan Boeing di p a s a r tersebut. la mengembangk a n s u a t u pesawat yang diberi kode awal A3XX. Setelah berhasil mengatasi berbagai rintangan hingga memperolch suntikan dana dari pemerintah (Perancis), u s a h a tersebut berlanjut dan menghasilkan pesawat A380 yang terbang perdananya dilakukan di Toulouse p a d a tanggal 27 April 2005. Setelah mengalami berbagai pengujian baik terbang j a r a k pendek m a u p u n panjang termasuk keliling dunia, test evakuasi dan Iain-lain, p a d a bulan Maret 2006, A380 dinilai layak u n t u k mengangkut 853 p e n u m p a n g oleh EASA [European Aviation Safety Agency). Tidak lama kemudian FAA 92
[Federal Aviation Administration) Amerika Serikat p u n memberikan sertifikat kelayakan terbang. Walaupun telah memperoleh sertifikat layak terbang n a m u n Airbus masih h a r u s melakukan sertifikasi produksi [production certification), agar dapat melayani pesanan yang sampai dengan bulan Maret 2007 telah mencapai 156 b u a h yang pasti dan satu b u a h yang dalam t a h a p negosiasi. Menurut Airbus, break even point dicapai kalau dia berhasil menjual 250 b u a h pesawat, sedangkan berkenaan dengan u m u r teknis, A380 dirancang u n t u k m a m p u beroperasi hingga 40 t a h u n . Contoh k a s u s ini menunjukkan bahwa u n t u k dapat ikut menikmati ceruk pasar pesawat berbadan besar, Airbus memerlukan waktu 17 t a h u n (2007), terhitung sejak studi pasar dilakukan hingga berhasil m e m b u a t 8 b u a h pesawat yang layak terbang. Walau s u d a h menerima pesanan yang pasti, sebanyak 156 b u a h pesawat, n a m u n u n t u k dapat memenuhi p e s a n a n tersebut, Airbus masih h a r u s berjuang agar dapat memperoleh sertifikat produksi. Selanjutnya, setelah Airbus berhasil menjual 250 pesawat, break even point baru tercapai. Ini berarti masih memerlukan waktu yang panjang u n t u k dapat secara nyata ikut menikmati ceruk pasar tersebut.
5
KESIMPULAN
Pancasila adalah filsafat dan sekaligus ideologi bangsa d a n negara Indonesia. Sebagai filsafat Pancasila dilahirkan oleh tekad u n t u k mencapai kebenaran yang setinggi-tingginya. Sedangkan sebagai ideologi Pancasila dilahirkan oleh tekad u n t u k merubah masyarakat menjadi seperti yang diinginkan. Oleh k a r e n a Pancasila sebagai filsafat d a n sekaligus sebagai ideologi berarti bahwa tekad yang a d a pada bangsa Indonesia adalah tekad u n t u k mengubah dirinya menjadi masyarakat ideal yaitu masyarakat yang dengan s e m p u r n a mempraktekkan kehidupan berdasar pada kebenaran yaitu Pancasila. Masyarakat ideal tidak mungkin dapat diwujudkan secara sempurna. tetapi dapat dikenali karakteristiknya, sehingga yang mungkin dicapai adalah s u a t u
masyarakat yang karakteristiknya mendekati yang ideal. Untuk mewujudkan itu diperlukan suatu perencanaan j a n g k a panjang yang komprehensif agar dapat digunakan sebagai panduan bagi pembangunan secara bertahap, serta p a n d u a n bagi evaluasi dan penyempumaan pembangunan menuju kearah yang mendekati yang ideal. Kerangka politis yuridis u n t u k mewujudkan masyarakat yang demikian telah ditata dalam peraturan perundangundangan Republik Indonesia, dengan sumber h u k u m tertinggi adalah Pancasila sedangkan hirarki peraturan perundangundangannya selanjutnya diatur dalam UURI No. 10 T a h u n 2004. Di samping itu berkenaan dengan perencanaan pembangunan telah diundangkan UURI No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang di dalamnya terdapat suatu penetapan perlunya disusun Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang (RPJP). Ini berarti bahwa perencanaan jangka panjang Pembangunan Nasional adalah a m a n a t u n d a n g - u n d a n g sehingga secara yuridis perlu dan penting u n t u k dilakukan. Secara ideal u n d a n g - u n d a n g adalah amanat politik bangsa d a n negara, tetapi secara praktis u n d a n g - u n d a n g adalah amanat politik para pemegang k e k u a s a a n negara k h u s u s n y a legislatif dan eksekutif. Dalam ilmu politik dikenal adanya d u a jenis wadah kegiatan politik yaitu wadah s u p r a s t r u k t u r d a n wadah infrastruktur. Makalah ini menunjukkan bahwa pentingnya perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang khususnya bidang kedirgantaraan, tidak h a n y a m e n d a s a r k a n p a d a a m a n a t politik dari mereka yang berada dalam wadah s u p r a s t r u k t u r yang tertuang dalam bentuk p e r a t u r a n perundang'Undangan, tetapi juga m e r u p a k a n a m a n a t dari mereka yang berada dalam wadah infrastruktur, bahkan juga merupakan tuntutan kebutuhan praktis. Makalah ini secara keseluruhan merekomendasikan perlunya p e n y u s u n a n Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang, agar dari padanya dapat diperoleh arah yang h a r u s diikuti dalam merencanakan
pembangunan yang berjangka lebih pendek, seperti RPJMN a t a u p u n Renstra. DAFTAR RU JUKAN Budihardjo, M., 1 9 8 1 . Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, J a k a r t a . Darmodiharjo, D., dkk. 1 9 9 1 . Santiaji Pancasila. Usaha Nasional Surabaya. DEPANRI, 1998. Hasil Kesepakatan Terhadap Konsepsi dan Kebijaksanaan Mengenai Lima Isu Kedirgantaraan dalam 'Laporan Kongres Kedirgantaraan Nasional Pertama, Jakarta, Tanggal 34 Februari 1998, Buku W, LAPAN, Jakarta. DEPANRI, 1999. Laporan Sidang Paripurna Kedua Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, J a k a r t a , 10 Desember 1998. LAPAN, Jakarta. DEPANRI, 2004. Laporan Kongres Kedirgantaraan Nasional Kedua, J a k a r t a , 22-24 Desember 2003, LAPAN J a k a r t a . Dewanto, H., 2005. Batalkan Saja Permenhub Kelaikan Terbang. dalam Kompas Cyber Media edisi Rabu 07 September 2005. Kaelan, MS., 2004. Pendidikan Pancasila. Paradigma, Jogyakarta. Kansil CST, 2005. Pancasila dan UVD'45. PT. Pradnya Paramita, J a k a r t a . LAPAN, 2003. Kumputan slides mengenai Konsepsi Kedirgantaraan Nasional, Koleksi Pussisfogan, LAPAN. Suriasumantri, 2003. Filsafat Ilmu, Pustaka Sinar Harapan, J a k a r t a . Syahrial S., 2004. Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi, Ghalia Indonesia, Bogor. Tamburaka, 1995. Pendidikan Pancasila, Pustaka Jaya, J a k a r t a . Telkom, PT., 1999. Satelit Telkom 1, PT. Telkom, J a k a r t a . Wikipedia, 2007a. Soekarno Hatta Airport, available at http://en.wikipedia.org/ wiki/ Soekarno Hatta Airports History, Retrieved on 08-03-2007. Wikipedia, 2007b. Airbus 380, available at http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_ A380# History, Retrieved on 08-032007. 93
