Analisis Peran Kepemimpinan Bupati dalam Pelaksanaan Program One Village One Product

Analisis Peran Kepemimpinan Bupati dalam Pelaksanaan Program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah: Studi Peran Kepemimpinan Menggunakan Teori Mintzberg Oleh: Ossa Malika Wimasari, Rainingsih Hardjo Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia Email: [email protected], [email protected]

One Village One Product (OVOP) merupakan pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk yang khas dan unik dari sumber daya lokal tetapi dapat bersaing secara global yang diperuntukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam mewujudkan pengembangan ekonomi lokal tersebut diperlukan adanya peran dan komitmen dari pimpinan daerah guna pengembangan komoditas unggulan daerah melalui pendekatan One Village One Product (OVOP). Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan bupati dalam pelaksanaan program One Village One Product (OVOP) berdasarkan teori peran kepemimpinan yang dikemukakan oleh Mintzberg (1973). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan positivist. Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif, murni, crosssectional dan studi lapangan melalui metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian peran kepemimpinan bupati dalam pelaksanaan OVOP di Wonosobo meliputi figurehead, leader, liaison, monitor, disseminator, spokesperson, disturbance handler, ressource allocator, dan negotiator.

Kata Kunci: Peran Kepemimpinan, Pemimpin, One Village One Product

Analisis peran…, Ossa Malika Wimasari, FISIP UI, 2014

Analysis of Regent’s Leadership Role in the Implementation of One Village One Product (OVOP) Program in Wonosobo, Central Java: Study of Mintzberg’s Leadership Role Theory By: Ossa Malika Wimasari, Rainingsih Hardjo Email: [email protected], [email protected]

One Village One Product (OVOP) is a regional development approach to produce a distinctive and unique local products but can compete globally which is intended to realize the social economic development and achieve equitable prosperity for its local community. In realizing local economic development, commitment and the role of regional leaders are needed to realize the development of regional’s commodity approach through the One Village One Product (OVOP) program. This study aims to analyze the regent’s leadership role in the implementation of One Village One Product (OVOP) which is based on leadership roles theory by Mintzberg (1973). This research is using a positivist approach. This research is categorized into descriptive study, pure, cross-sectional, and field study through in-depth interviews and literature study. Based on the research results, regent’s leadership role in the implementation of One Village One Product (OVOP) in Wonosobo includes figurehead, leader, liaison, monitor, disseminator, spokesperson, disturbance handler, ressource allocator, and negotiator role.

Keywords: Leadership Role, Leader, One Village One Product


Analisis Peran Kepemimpinan Bupati dalam Pelaksanaan Program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah: Studi Peran Kepemimpinan Menggunakan Teori Mintzberg

Oleh: Ossa Malika Wimasari, Rainingsih Hardjo Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

1. Pendahuluan Pelaksanaan One Village One Product (OVOP) merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dan kekayaan daerah dan sekaligus meningkatkan kebangaan dan kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimiliki masyarakat dan daerahnya. Program OVOP telah dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo dilandasi atas Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 518/23546 Tahun 2011 tentang Pengembangan Produk Unggulan Perdesaan melalui One Village One Product (OVOP) di Jawa Tengah. Diharapkan dengan adanya ketentuan peraturan tentang pelaksanaan OVOP di atas, pelaksanaan OVOP di Wonosobo mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program pengembangan komoditas lokal yang mempunyai keunikan dan daya saing tinggi sehingga mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan global. Wonosobo memiliki prosentase penduduk yang bekerja sebagai petani sebesar 80,3%. Akan tetapi, kepemilikan lahan oleh penduduk masih sangat rendah yakni rata-rata 0,2 Ha per KK. Hal ini memicu kondisi yang tidak menguntungkan

masyarakat,

dan

kondisi

kemiskinan

akibat

rendahnya

kepemilikan lahan tersebut dapat diatasi dengan penerapan teknologi pertanian dan

proses

perekonomian

dengan

konsep

One

Village

One

Product

(www.jatengprov.go.id, 2012). OVOP ini diharapkan dapat menaikan keunggulan dan keunikan produk lokal Wonosobo, keunikan tersebut menyangkut kultur budaya, lingkungan, bahan baku, pengerjaan, dan proses produksinya. Potensi


produk OVOP yang coba ditawarkan oleh Kabupaten Wonosobo adalah carica (sejenis tumbuhan papaya mini yang hanya dihasilkan Wonsobo). Upaya untuk mengangkat carica sebagai produk OVOP Wonosobo di tingkat nasional sedikit demi sedikit telah membuahkan apresiasi dan penghargaan yang cukup menggembirakan, berdasarkan keterangan dari KaSubid. UMKM Dinas Koperasi & UMKM Pemerintah Kabupaten Wonosobo diketahui bahwa kabupaten Wonosobo pada tahun 2012 dijadikan sebagai salah satu OVOP percontohan senasional. Selain itu, prestasi yang diterima oleh Kabupaten Wonosobo dalam rangka pelaksanaan OVOP di Wonosobo ini tidak terlepas dari peran kepemimpinan Bupati Kholiq Arief. Hal ini dibuktikan dengan beberapa prestasi yang diterima beliau, antara lain: penganugerahan pin emas atas pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012, serta penganugerahan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden atas keberpihakannya terhadap Koperasi dan UMKM tahun 2013 (krjogja.com, 2013). Penghargaan tersebut mempunyai keterkaitan erat dengan pelaksanaan program OVOP di Kabupaten Wonosobo sebagai salah upaya peningkatan atau pemberdayaan ekonomi melalui koperasi dan UMKM. Pelaksanaan OVOP di Wonosobo walaupun telah memperlihatkan sejumlah prestasi, namun hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan atau kendala yang menghambat proses pelaksanaannya. Berdasarkan keterangan dari KaSubid. UMKM Dinas Koperasi & UMKM Pemerintah Kabupaten Wonosobo diketahui bahwa ermasalahan atau kendala yang terjadi pada awal pelaksanaan program OVOP, antara lain: sulitnya mempersatukan masyarakat untuk menyukseskan program OVOP, kurangnya mental enterpreneur para pengrajin produk OVOP, belum tersedianya fasilitas teknologi tepat guna yang canggih dan modern, dan belum adanya konsep resi gudang yang dapat membantu memperlancar proses produksi dari hulu ke hilir. Berdasarkan sekilas paparan mengenai pelaksanaan program OVOP di Kabupaten Wonosobo beserta kendala yang dihadapi, terlihat bahwa peran pemimpin Bupati Kholiq Arief sebagai pemimpin daerah memegang peranan yang penting dalam proses pelaksanaan program OVOP di Kabupaten Wonosobo


ini. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana peran kepemimpinan Kepala Daerah dalam proses mewujudkan pencapaian tujuan pelaksanaan OVOP di Wonosobo. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran kepemimpinan dalam pelaksanaan OVOP di Wonosobo ini sehingga timbul pertanyaan ”Bagaimana Peran Kepemimpinan Bupati Wonosobo dalam Pelaksanakan Program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah ?”

2. Metode Penelitian Penelitian ini berusaha untuk dapat menggambarkan jawaban dari pertanyaan penelitian terkait dengan peran kepemimpinan Bupati Wonoso dalam pelaksanaan program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pendekatan pada penelitian ini termasuk ke dalam pendekatan positivis. Pendekatan positivis merupakan suatu cara yang mengkombinasikam cara berpikir deduktif dengan pengamatan yang empirik dari perilaku individu untuk mencari tahu satu set kemungkinan yang dapat digunakan untuk menemukan suatu pola aktivitas (Creswell, 2010). Oleh karena itu, peneliti menempatkan kerangka teori khususnya teori Mintzberg (1973) sebagai acuan untuk melakukan analisis terhadap temuan di lapangan. Informan kunci pada penelitian ini adalah Bupati Wonosobo, Tim Kerja OVOP Kabupaten Wonosobo, unsur aparat atau dinas yang terlibat dalam pelaksanaan program OVOP di Wonosobo, anggota LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat yang mencapai sebanyak sembilan informan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan melalui tahap pengumpulan data, setelah semua data hasil penelitian telah terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data. Tujuan dari dilakukannya analisis data adalah untuk menyusun data menjadi suatu rumusan yang sederhana agar informasi yang terdapat di dalam data dapat dipahami dan dapat diinterpretasikan polanya. Penyusunan data berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada


orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2009: 244). Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam kepada informan dengan berpedoman pada instrumen wawancara yang telah dikembangkan dari operasionalisasi konsep. Kemudian, hasil wawancara akan dipadukan dengan studi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis.

3. Kerangka Teori Konsep OVOP menurut Sugiharto dan Rizal (2008: 2) merupakan suatu gerakan revitalisasi daerah di provinsi Oita, Pulau Kyushu di Jepang. OVOP ini ditujukan untuk mencari atau menciptakan apa yang menjadi keunggulan dan kebanggaan daerah dan kemudian dilakukan peningkatan keunggulan produk atau jasa yang dihasilkan serta kualitas dan pemasaran sehingga akhirnya dapat diterima dan diakui nilainya oleh masyarakat secara nasional, regional, maupun internasional. Ada tiga prinsip dasar OVOP yakni local yet global, self reliance and creativity, human resource development. Local yet global dimaksudkan untuk mengupayakan pemanfaatan potensi sumber daya lokal untuk menghasilkan produk tertentu yang mampu mencapai reputasi global. Human resource development merupakan pengembangan SDM dilakukan agar mempunyai motivasi tinggi untuk mentransformasikan tantangan menjadi peluang pada berbagai bidang dan sektor. Self reliance and creativity merupakan usaha ini dilakukan secara mandiri dengan kreativitas, inovasi, ketekunan, dan potensi sumber daya, serta tingkat pengetahuan masyarakat itu sendiri. Nawawi (1987:81) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan menggerakkan,

memberikan

motivasi, dan mempengaruhi orang-orang agar

bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada melalui

keberanian

mengambil

keputusan

tentang

pencapaian

tujuan

kegiatan yang harus

dilakukan. Peran kepemimpinan menurut Mintzberg (1973: 56) terbagi menjadi tiga kelompok peranan utama, kelompok-kelompok tersebut terbagi berdasarkan peran terhadap hubungan interpersonal (interpersonal roles), transfer atau pemberian informasi (informational roles), dan yang terakhir berkaitan dengan peran pengambilan keputusan (decisional roles). Ketiga peran utama Mintzberg


kemudian

diturunkan

Antarindividu

menjadi

sepuluh

peran,

yakni:

Peran

Hubungan

(figurehead, leader, dan liaison); Peran Pemroses Informasi:

(monitor, disseminator, dan spokesman); Peran Pengambilan Keputusan (entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, dan negosiator). Figurehead merupakan peran peranan yang dilakukan pemimpin untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. Leader merupakan peranan pimpinan untuk berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan pihak-pihak dari luar organisasi. Liaison merupakan perananan pimpinan untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin melalui

fungsi-fungsi

pokok

diantaranya

memimpin,

memotivasi,

mengembangkan, dan mengendalikan. Monitor merupakan peranan pemimpin sebagai penerima dan pengumpul informasi, agar pemimpin mampu mengidentifikasi persoalan- persoalan, mendeteksi

perubahan-perubahan,

membangun

pengetahuannya

tentang

lingkungannya, dan mengetahui kapan suatu informasi harus diberikan untuk keperluan pembuatan keputusan. Disseminator merupakan peran pimpinan untuk menyampaikan informasi ke luar lingkungan organisasi. Sedangkan spokesman adalah peranan ini melibatkan pimpinan untuk menangani proses transmisi dari informasi-informasi ke dalam

organisasi yang

dipimpinnya. Enterpreneur

merupakan peran pimpinan sebagai pemrakarsa dan

perancang dari suatu

kegiatan untuk mengadakan perubahan-perubahan yang terkendali maupun menciptakan ide dan gagasan baru, baik menyangkut sistem hubungan atau tata kerja dalam lingkungan organisasinya. Disturbance handler merupakan peran pimpinan untukan bertanggung jawab terhadap organisasinya agar terhindar dari ancaman, hambatan, dan dapat membawa organisasinya ke suatu keadaan bebas gangguan. Resource allocator merupakan peranan untuk memutuskan ke mana sumber dana (uang, waktu, perbekalan, tenaga kerja, dan reputasi) akan didistribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Negosiator merupakan peranan ini mengharuskan pimpinan untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi, baik dengan pihak internal maupun eksternal organisasinya.


4. Analisis Pembahasan Hasil penelitian dari wawancara dengan narasumber didapatkan hasil bahwa peranan kepemimpinan bupati dalam implementasi program One Village One Product (OVOP) di Wonosobo dapat dilihat dari unsur peran kepemimpinan Mintzberg yakni terhadap hubungan interpersonal (interpersonal roles), transfer atau pemberian informasi (informational roles), dan yang terakhir berkaitan dengan peran pengambilan keputusan (decisional roles). Pada peran interpersonal roles, bentuk peran bupati dalam menjalankan peran figurehead dapat terlihat dari pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan oleh Bupati Kholiq dalam rangka pelaksanaan One Village One Product (OVOP) adalah dengan menghadiri acaraacara pengenalan produk lokal Wonosobo ke khalayak umum, seperti acara pameran. Kegiatan seremonial yang dihadiri oleh Bupati Kholiq tidak terbatas pada acara atau tugas pemerintahan saja. Bupati Kholiq turut berupaya menyempatkan diri untuk menghadiri undangan acara-acara seremonial nonpemerintahan.

Keikutsertaan

Bupati

terhadap

kegiatan

seremonial

non-

pemerintahan ini tidak semua dapat dihadiri. Ketidakhadiran bupati pada beberapa undangan non-pemerintahan terjadi karena beberapa alasan. Salah satu alasan yang menghambat bupati untuk menghadiri beberapa kegiatan adalah karena alasan padatnya agenda Bupati sehingga ada beberapa undangan masyarakat yang tidak dihadiri. Kepala Daerah dalam menjalankan peran sebagai leader dituntut untuk dapat bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan anak buahnya agar tujuan pelaksanaan program OVOP dapat tercapai. Kegiatan yang terkait langsung dalam rangka pencapaian tujuan program OVOP ini salah satunya menyangkut proses rekrutmen dan pelatihan bagi bawahannya, sedangkan kegiatan yang terkait secara tidak langsung dapat dilihat dari peran Bupati Kholiq dalam memotivasi dan meningkatkan semangat kerja anak buahnya. Berdasarkan dari hasil dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa Bupati Kholiq telah melaksanakan peran sebagai leader dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari pemberian fasilitas pelatihan-pelatihan bagi bawahan untuk mengembangkan


kemampuan dan wawasan terkait pelaksanaan program OVOP. Pembinaan yang dilaksanakan terkait pelaksanaan program OVOP adalah pelatihan mengenai peningkatan daya saing produk OVOP dan entrepreneurship government. Dalam peranan ini, Bupati Kholiq sudah bertindak sebagai leader untuk memfasilitasi adanya pelatihan pengembangan skill dan pengetahuan aparatur atau anggota tim kerja OVOP dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugasnya. Selain itu, langkah Bupati Kholiq dalam melaksanakan peran sebagai leader adalah dengan memberikan contoh keteladanan dan motivasi kepada bawahan agar bekerja lebih maksimal. Pemberian motivasi dapat dilakukan dengan pengarahan, pengawasan, pembinaan, teguran, dan sanksi. Motivasi yang diberikan tidak harus berdasarkan pada aturan yang berlaku, tetapi dapat pula berupa tindakan real yang dapat dirasakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diketahui bahwa pada peran sebagai liaison atau penghubung, dapat diketahui bahwa Bupati Kholiq telah berupaya membangun sarana komunikasi guna memperlancar arus informasi baik dengan pihak di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Sarana komunikasi yang ada dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Bupati Kholiq telah menerapkan pula penggunaan teknologi dalam rangka memperlancar dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi. Penggunaan teknologi informasi seperti radio dan internet ini diharapkan sebagai alternatif solusi untuk menjaring aspirasi, saran, maupun kritik dari masyarakat terhadap pelaksanaan program OVOP maupun program pengembangan ekonomi lokal lainnya. Peran Bupati Kholiq dalam melakukan hubungan dengan pemerintah di tingkat atas dapat terlihat dari hubungan antara Bupati dengan Gubernur Jawa Tengah dalam rangka pengadaan pelatihan peningkatan daya saing produk OVOP maupun kerjasama untuk memperkenalkan produk carica ke masyarakat luas, baik di tingkat lokal maupun internasional. Salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah provinsi Jawa Tengah terhadap produk OVOP Wonosobo adalah ketika produk carica terpilih menjadi sampling penilaian pelaksanaan OVOP mewakili provinsi Jawa Tengah dan adanya pemberian fasilitas stand promosi produk lokal Wonosobo pada konvensi APEC di Bali.


Sedangkan bentuk hubungan dengan staf/bawahan dapat terlihat dari hubungan legal-formal antara bupati dengan Tim Kerja Pelaksanaan OVOP Wonosobo di mana Bupati merupakan pucuk pimpinan yang bertanggung jawab atas progress dan hasil kinerja bawahan atas pelaksanaan OVOP. Oleh karena itu, bupati diharapkan dapat memberikan pengarahan, pengawasan, maupun evaluasi terhadap hasil kinerja Tim Kerja OVOP Wonosobo. Sarana komunikasi yang ada dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Bupati Kholiq telah menerapkan pula penggunaan teknologi dalam rangka memperlancar dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi. Penggunaan teknologi informasi seperti radio dan internet ini diharapkan sebagai alternatif solusi untuk menjaring aspirasi, saran, maupun kritik dari masyarakat terhadap pelaksanaan program OVOP maupun program pengembangan ekonomi lokal lainnya. Pada peran informational role, khususnya pada peran sebagai monitor merupakan peranan yang mengharuskan bupati untuk meng-update informasi yang diperlukan dalam penentuan arah kebijakan program OVOP yang akan diambil. Informasi dan pengetahuan terkait program OVOP yang diperoleh Bupati Kholiq berasal dari pencarian personal maupun dari pihak luar. Pengetahuan yang berasal dari pihak luar ini terkait dengan informasi dari seluruh proses kegiatan di satuan kerja OVOP guna mendapatkan evaluasi bagi kemajuan program yang dijalankan, seperti melalui dinas maupun PPL. Akan tetapi, pada pelaksanaan peran bupati sebagai monitor ini terdapat kendala yakni masih kurangnya petugas penyuluh lapangan atau PPL. Keterbatasan tenaga kerja PPL (Petugas Penyuluh Lapangan), sebagai salah satu perpanjangan tangan pimpinan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan di lapangan, disinyalir menjadi salah satu kekurangan bupati untuk melaksanakan peran informational role secara maksimal. Peran Bupati Kholiq sebagai disseminator dalam pelaksanaan program OVOP dapat terlihat ketika bupati menyampaikan rencana, ide, maupun masukan dari bawahan. Informasi ini selanjutnya disebarkan melalui rapat koordinasi antar jajaran aparatur di lingkungan pemerintahan kabupaten Wonosobo. Cara Bupati Kholiq dalam menyebarkan informasi terkait pelaksanaan program OVOP kepada internal pemerintahan tidak hanya melalui rapat koordinasi antar satuan kerja yang bersifat formal saja namun dapat pula disampaikan melalui RSPD (Radio


Siaran pemerintah Daerah), apel pagi, maupun rapat informal yang dilakukan di luar kantor. Diskusi melalui pertemuan informal yang dilakukan oleh Bupati Kholiq ini menunjukkan bahwa beliau mempunyai sifat yang fleksible dan tidak terlalu kaku terhadap suasana pemerintahan yang cenderung rigid. Peran Bupati Kholiq sebagai spokesman dalam pelaksanaan program OVOP dapat terlihat ketika bupati terjun ke masyarakat untuk melakukan dialog serta sebagai juru bicara atas program yang dibuat oleh pemerintah. Keenganan masyarakat pada awal pelaksanaan OVOP dapat diatasi oleh Bupati Kholiq dengan adanya dialog dengan masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk mencari tahu sebab adanya penolakan dari masyarakat. Selain melakukan dialog dengan masyarakat, Bupati Kholiq turut mengupayakan langkah atau cara dalam rangka menarik atensi masyarakat untuk menyukseskan program pengembangan ekonomi lokal ini melalui pengadaan pameran-pameran. Undangan kegiatan roadshow atau pameran yang dihadiri Bupati Kholiq dimanfaatkan sebagai wadah untuk memberikan informasi penting kepada audience mengenai pelaksanaan program OVOP sebagi salah satu upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Pada peran decisional role, khususnya pada peran sebagai entrepreneur dimana peranan yang dijalankan Bupati Kholiq dapat pula terlihat dari aktivitas bupati untuk melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin dapat diatasi. Dalam memahami

permasalahan yang ada,

pemimpin perlu mencari dan melakukan pertukaran informasi baik dari masyarakat maupun dari bawahan. Pada peran ini dapat pula terlihat ketika bupati terlibat sebagai pemrakarsa dan perancang atas kebijakan program OVOP yang akan dilaksanakan di Wonosobo. Peranan entrepreneur yang dijalankan Bupati Kholiq dapat pula terlihat dari aktivitas bupati untuk melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin dapat diatasi. Masalah yang muncul pada awal pelaksanaan antara lain keenganan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program OVOP dan kurangnya mental entrepreneurship pada masyarakat lokal. Berdasarkan permasalahan tersebut, pimpinan merancang suatu kegiatan untuk mengadakan perubahan-perubahan yang terkendali melalui sosialisasi dan pendampingan secara masif melalui dinas dan dibantu oleh petugas lapangan, pertemuan langsung dengan masyarakat,


maupun pelatihan-pelatihan entrepreneurship kepada masyarakat atau pengusaha lokal. Pengembangan mental entrepreneurship yang dilakukan Bupati Kholiq ini tidak hanya ditingkatkan di kalangan masyarakat saja, tetapi turut dikembangkan pula di kalangan birokrasi pemerintahan. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya reformasi birokrasi atau perubahan hubungan sistem tata kerja yang diupayakan oleh Bupati Kholiq sebagai bagian keberpihakan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Selain itu, inovasi perubahan yang dilakukan bupati untuk mendukung pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal melalui OVOP adalah dengan cara pemberian ijin gratis usaha yang diperuntukan untuk memudahkan masyarakat yang ingin membuka usaha baru. Peran Bupati Kholiq sebagai disturbance handler dalam pelaksanaan program OVOP dapat terlihat ketika bupati mengatasi kendala dalam pelaksanaan OVOP salah satunya berasal dari penolakan masyarakat. Langkah yang ditempuh bupati untuk mengatasi hambatan ini salah satunya adalah dengan cara pendampingan dan pemberian ijin gratis kepada usaha lokal. Penggratisan ijin usaha yang diberikan Pemerintah Kabupaten Wonosobo antara lain: PIRT (Perijinan Industri Rumah Tangga) , ijin label halan, dan hak merek. Kemudahan pembuatan perijinan yang dilakukan Bupati Kholiq ini merupakan upaya persuasif untuk mengajak masyarakat yang awalnya enggan agar turut berpartisipasi menyukseskan program pengembangan ekonomi lokal melalui pelaksanaan OVOP di Wonosobo. Kendala atau hambatan yang terjadi tidak hanya berasal dari masyarakat namun dapat pula berasal dari pengusaha lokal Wonosobo maupun pengusaha dari kabupaten sekitar yang tidak mengetahui standar cara produksi pengolahan carica akan membawa dampak buruk terhadap penurunan kualitas produksi maupun penjualan carica itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mengatasi kendala ini antara lain adanya pembuatan SOP produksi carica yang diharapkan dapat menjaga mutu dan kualitas produksi olahan carica walaupun dihasilkan dari beberapa pengusaha yang berbeda.

Selain adanya pembuatan SOP carica,

pemerintah

dalam

kabupaten

Wonosobo

mengatasi

kendala

kurangnya

penggunaan teknologi dalam produksi carica pada home industry adalah dengan


cara pemberian bantuan pelatihan dan pemberian peralatan teknologi tepat guna kepada beberapa pengusaha yang masih menggunakan peralatan tradisional. Selain mengenai permasalahan teknologi tepat guna, kendala atas belum tersedianya resi gudang yang dapat membantu memperlancar proses produksi carica dari sektor hulu ke hilir di Wonosobo ini diatasi melalui adanya pengadaan koperasi carica dan MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) di mana dalam kelompok ini terdiri dari petani, pengrajin, dan pemasar produk OVOP carica Wonosobo. Peranan pembagi sumber daya (resource allocator) merupakan peran pemimpin untuk bertanggung jawab dan memutuskan pengalokasian sumber daya yang dipunyai oleh organisasim baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Peran Bupati Kholiq dalam mengalokasikan sumber daya manusi dapat terlihat dalam pembentukan suatu Tim Kerja OVOP yang terdiri dari berbagai dinas atau SKPD, antara lain: BAPPEDA, Bagian Perekonomian dan PM Setda Wonosobo, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdaganagan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Dinas Perhutanan dan Perkebunan. Dasar pemilihan SDM atau anggota yang terlibat dalam satuan tim kerja OVOP adalah mereka yang mempunyai kemampuan dan relevansi tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan program OVOP. Peranan Bupati Kholiq sebagai ressource allocator dapat terlihat pula dari upaya pengalokasian sumber daya finansial dan keuangan terkait pelaksanaan OVOP di Wonosobo. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber diketahui bahwa Bupati Kholiq dalam melakukan perencanaan penganggaran program OVOP turut melibatkan SKPD atau dinas terkait dalam menentukan detail rancangan anggaran. Peran Bupati Kholiq sebagai negotiator dalam pelaksanaan program OVOP dapat terlihat ketika proses negosiasi dalam rangka pengambilan keputusan terkait kebijakan OVOP di Wonosobo yang dilakukan Bupati Kholiq tidak hanya melibatkan kalangan masyarakat dan internal pemerintah saja, tetapi juga turut melibatkan kerjasama dengan pihak swasta. Langkah negosiasi yang dilakukan Bupati seringkali dilakukan atas inisiatif melihat peluang atau kesempatan untuk melakukan kerja sama dengan pihak luar. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa upaya Bupati Kholiq dalam


melakukan proses negosiasi dapat terlihat dari adanya kerjasama dengan pihakpihak di luar organisasi, seperti kerjasama dengan CSR Bank Mandiri, Carrefour, Sidomuncul, FEDEP (Forum for Economic Development and Employment Promotion), kerjasama dengan Jerman melalui FNS/ Frederich Nomenstechtung untuk branding

dan proses pemasaran produk. Kerjasama dilaksankan pula

dengan universitas-universitas untuk melakukan pendampingan atau pengayaan teknologi, antara lain Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo, Universitas Ciputra Surabaya, UPN, UNDIP. Kemampuan Bupati Kholiq dalam melakukan peran sebagai negosiator tidak terlepas dari latar belakang pekerjaan di bidang swasta yang pernah dijalani oleh Bupati Kholiq, kelebihan ini pula yang digunakan bupati untuk mempermudah proses negosiasi agar menjadi lebih efektif dan efisien.

5. Kesimpulan dan Saran Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis data secara keseluruhan maka dapat dikatakan bahwa Bupati Kholiq dalam melaksanakan program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Wonosobo secara umum telah memenuhi ketiga peranan kepemimpinan Mintzberg yakni peran interpersonal role (peran antrapribadi), informational role (peran pemroses informasi), dan decisional role (peran pengambilan keputusan). Terpenuhinya ketiga peran kepemimpinan Mintzberg yang dilaksanakan oleh Bupati Kholiq ini membawa dampak terhadap kesuksesan pelaksanaan program OVOP di Wonosobo. Hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa penghargaan yang didapat Bupati atas pelaksanaan OVOP di Wonosobo dan adanya peningkatan jumlah koperasi dan UMKM yang menandai adanya peningkatan perekonomian lokal. Namun demikian, ada beberapa peranan kepemimpinan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal, seperti pada peran interpersonal role di mana Bupati Kholiq dalam menjalankan peran sebagai figurehead tidak selalu dapat mewakili organisasi untuk menghadiri undangan kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan OVOP di Wonosobo. Selain itu keterbatasan tenaga kerja PPL (Petugas Penyuluh Lapangan), sebagai salah satu perpanjangan tangan pimpinan


untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan di lapangan, disinyalir menjadi salah satu kekurangan bupati untuk melaksanakan peran informational role secara maksimal. Berdasarkan pada temuan penelitian di lapangan, ada beberapa saran yang diberikan oleh peneliti terhadap pelaksanaan peran kepemimpinan bupati dalam program OVOP di Wonosobo. Saran tersebut meliputi: 1.

Dalam rangka memaksimalkan peran informational role, Bupati sebaiknya perlu menambah petugas PPL atau petugas-petugas penyuluh apangan. Penambahan personel ini dirasa penting karena mengingat wilayah Wonosobo yang tidak kecil sehingga diharapkan dengan adanya PPL ini dapat membantu bupati untuk memperoleh informasi mengenai kondisi atau permasalah yang terjadi di lapangan secara lebih merata.

2.

Bupati sebaiknya mendelegasikan perwakilan dari staff/bawahan untuk menghadiri undangan kegiatan yang tidak dapat dihadiri secara langsung oleh bupati. Pendelegasian perwakilan bupati

ini dimaksudkan agar

tidak terjadi kekecewaan di masyarakat yang telah merancang acara dan mengundang pimpinan daerah pada kegiatan tersebut. 3.

Perlu adanya pengawasan yang lebih lanjut oleh Bupati terhadap kualitas kinerja dinas atau Tim OVOP agar keberlanjutan program OVOP dapat dipertahankan untuk masa yang akan. Dalam hal ini, bupati perlu menciptakan suatu atmosfer kerja bagi para SKPD agar dapat saling bekerja sama tanpa harus dibatasi oleh pekerjaan masing-masing.

4.

Bupati sebaiknya perlu mengadakan kerja sama yang lebih rutin dan intensif dengan beberapa lembaga pendamping profesional bahkan yang bertaraf internasional, seperti negara Jepang sebagai pelopor pelaksanaan OVOP di dunia. Kerjasama ini diperuntukkan agar kualitas hasil produksi unggulan OVOP Wonosobo dapat lebih mendunia.

5.

Bupati perlu lebih mengintensifkan sosialisasi program OVOP agar penekanan tujuan yang ingin dicapai melalui program ini dapat terlaksana dan dipahami oleh semua kalangan. Terutama mengenai adanya MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) carica dan


purwaceng, SOP, maupun sosialisasi pengenalan produk-produk unggulan OVOP Wonosobo kepada masyarakat luas.

6.

Daftar Pustaka

Creswell, John W. Edisi Ketiga. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mintzberg, Henry. 1973. The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row Publisher. Nawawi, Hadari. 1987. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Haji Masagung. Rizal, Syamsul dan Sugiharto. 2008. Gerakan OVOP (One Village One Product) sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Daerah. Jakarta: Benchmark Creative Bussiness. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD. Bandung: CV. Alfabeta. www.jatengprov.go.id www.krjogja.com


Analisis Peran Kepemimpinan Bupati dalam Pelaksanaan Program One Village One Product

Recommend Documents