ANALISIS PENGGANTIAN DEBITUR DALAM HAL PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA (STUDI KASUS DI BRI CABANG HELVETIA MEDAN)

Jurnal Ilmiah Research Sains Vol.1 No.3 Oktober 2015

ANALISIS PENGGANTIAN DEBITUR DALAM HAL PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA (STUDI KASUS DI BRI CABANG HELVETIA MEDAN) Oleh : Emirza Henderlan Harahap. SH.,MH Dosen Tetap Ilmu Pemerintahan UGN Padang Sidempuan ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum proses alih debitur dalam hal penyelesaian kredit macet, implementasi alih debitur dalam hal penyelesaian kredit macet, khususnya di bank BRI Cabang Helvetia Medan dan faktor penghambat dalam hal alih debitur untuk menyelesaikan kredit macet bank BRI Cabang Helvetia Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses alih debitur, bukan hanya hutangnya saja yang dialihkan, melainkan hutang dan barang jaminan milik debitur lama juga dialihkan kepada debitur baru. Novasi subyektif pasif diperlukan karena debitur meninggal dunia dimana kredit modal kerjanya belum lunas sedangkan para ahli warisnya menghendaki usahanya tetap akan dilanjutkan dengan bantuan fasilitas kredit modal kerja yang telah diberikan bank kepada usahanya. Dalam pelaksanaan parate eksekusi melalui penjualan barang jaminan dengan cara dibawah tangan, bank tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme atau persyaratan yang ditentukan undang-undang, dimana sepanjang ada kesepakatan antara bank dengan debitur dan atau penjamin untuk menjual obyek jaminan. Untuk mengantisipasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kelancaran proses eksekusi, bank perlu melengkapi berkas kreditnya dengan pernyataan dari debitur. Meningkatkan pembinaan nasabah sebagai upaya edukasi kepada debitur untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan agar segera menyelesaikan kreditnya. Dalam proses alih debitur di BRI Cabang Helvetia Medan, pihak bank memperbaharui perjanjian kredit antara debitur baru dengan pihak bank, karena dalam prakteknya yang di ambil alih oleh debitur baru bukan hanya hutangnya saja tetapi hutang dan seluruh jaminan yang di miliki oleh debitur lama sebelumnya. Kata Kunci : Debitur, Kredit Macet, Jaminan, BRI Cabang Helvetia Medan pemerintah ini disebabkan karena PENDAHULUAN dapat dilihat banyaknya rakyat A. Latar Belakang Masalah Bank dapat berupa milik Indonesia yang ingin meningkatkan pemerintah dan dapat pula milik nontaraf kehidupan mereka dengan jalan pemerintah atau swasta. berusaha, tapi tidak memiliki modal Kebijaksanaan yang diambil oleh untuk menjalankan usahanya, 99


sedangkan modal adalah satusatunya alat penggerak yang sangat menentukan bagi terlaksananya suatu pembangunan. Dalam operasional perbankan kebutuhan orang akan dana tersebut atau pinjaman atas dana tersebut dikenal dengan istilah kredit. “Kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “Credere” berarti kepercayaan (trust atau faith). Bank dalam memberikan kredit, menerapkan prinsip kehati-hatian, yang lebih dikenal dengan istilah Prudent Banking, sehingga sulit bagi debitur untuk memperoleh kredit tanpa memenuhi persyaratanpersyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank tersebut. PT. BRI Cabang Helvetia Medan selalu mensyaratkan adanya agunan dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah debitur. Yang menjadi permasalahan adalah apabila kredit yang disalurkan tersebut macet, artinya debitur sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian kredit yang dilakukan antara debitur dengan bank (kreditur). Oleh karena itu maka PT. BRI Cabang Helvetia Medan mengambil alternatif penyelesaian kredit macet tersebut dengan proses pengambilalihan asset debitur atau yang sering disebut dengan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih). Namun dalam prakteknya, penyelesaian kredit melalui pengambilalihan asset debitur (AYDA) ini cukup

menyulitkan bank. Hal ini disebabkan karena berbagai ketentuan hukum yang masih belum menguntungkan bagi bank swasta nasional, seperti jangka waktu pengambilalihan asset debitur maksimal 1 (satu) tahun dan ketentuan dalam Pasal 12 UUHT yang menyebutkan bahwa obyek hak tanggungan tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki oleh kreditur apabila debitur cidera janji. B. Perumusan Masalah Dari uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini : 1. Bagaimana pengaturan hukum proses alih debitur dalam hal penyelesaian kredit macet ? 2. Bagaimana implementasi alih debitur dalam hal penyelesaian kredit macet, khususnya di bank BRI Cabang Helvetia Medan ? 3. Apa saja faktor penghambat dalam hal alih debitur untuk menyelesaikan kredit macet di BRI Cabang Helvetia Medan ? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum proses alih debitur dalam hal penyelesaian kredit macet. 2. Untuk mengetahui implementasi alih debitur dalam hal penyelesaian kredit macet, khususnya di bank BRI Cabang Helvetia Medan

100


3.

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam hal alih debitur untuk menyelesaikan kredit macet bank BRI Cabang Helvetia Medan. D. Kerangka Teori dan Konsep 1. Kerangka Teori Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis. Berdasarkan pengertian di atas, kerangka hukum perdata kemudian dirasakan tepat untuk mendefinisikan dan menguraikan peraturan hukum yang mengatur adanya hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Salah satu pranata hukum yang termasuk dalam kerangka hukum perdata, adalah keberadaan lembaga hak tanggungan sebagai suatu lembaga hak jaminan, sebagaiman diatur dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Pembentuk undang-undang memberikan definisi perjanjian di dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata) yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan c. Suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal Di dalam perjanjian juga diatur tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam perjanjian. Menurut Pasal 1315 K.U.H. Perdata yang menyatakan bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.” Ketentuan dalam Pasal 1315 K.U.H. Perdata tersebut, tidak memperbolehkan seseorang membuat perjanjian yang hanya mau haknya saja tanpa mau memikul kewajibannya atau tanpa mau memenuhi prestasinya sendiri (seakan-akan seperti perjanjian yang tanpa sebab). Berdasarkan Pasal 1315 K.U.H. Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Hal ini karena suatu perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat bagi orang lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1340 KUHPerdata selanjutnya menyatakan bahwa: Perjanjian-perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga dan tidak dapat menguntungkan pihak ketiga pula kecuali untuk hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata. Pasal 1317 KUH Perdata 101


menyatakan lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya. Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihakpihak yang membuat perjanjian saja. Ruang lingkup ini hanyalah terbatas pada para pihak dalam perjanjian itu saja. Jadi, pihak ketiga (atau pihak diluar perjanjian) tidak dapat ikut menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu. 1. Spesifikasi Penelitian 2. Metode Pendekatan 3. Lokasi Penelitian dan Populasi dan Sampel

semua pihak dan praktisi hukum yang terkait dengan penelitian ini yaitu PT. BRI Cabang Helvetia Medan. c. Sampel Untuk menunjang dan mempermudah penelitian, maka ditunjuk beberapa responden yang dijadikan sampel, yaitu : 1. Staf bagian alih debitur dan bagian kredit pada PT. BRI Cabang Helvetia Medan. 2. Notaris yang ditunjuk PT. BRI Cabang Helvetia Medan. 3. 2 (dua) orang Nasabah PT. BRI Cabang Helvetia Medan. d. Alat Pengumpulan Data Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden dan menanyakan faktafakta yang ada serta pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.

a. Lokasi Penelitian Penelitian ini mengenai analisis penggantian debitur dalam hal penyelesaian kredit macet dalam perspektif KUHPerdata yang berada di lokasi Bank BRI Cabang Helvetia Medan.

Dalam wawancara ini, responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman tertentu dan terjun langsung pada obyek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Mula-mula kepada subyek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapat informasi lebih lanjut. Dengan

b. Populasi Populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.i Populasi dalam penelitian ini adalah 102


demukian diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam atas permasalahan yang diteliti, dan hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer untuk mendukung data sekunder.

(d). Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berikut Bendabenda yang Berkaitan dengan Tanah. 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer dan dibedakan menjadi: 1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, surat perjanjian, dokumen resmi dan tata tertulis dari PT. BRI Cabang Helvetia Medan.

(a) Buku-buku hasil karya para sarjana. (b) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian sebelumnya.

(c) Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

e. Pengumpulan Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan Data dalam penelitian ini meliputi jenis data primer dan data sekunder. Data sekunder dibedakan menjadi :

3) Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahanbahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

1) Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

f. Metode Analisis Data Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, baik berupa data tertulis maupun lisan dengan menggunakan metode kualitatif di mana akan disajikan data yang berupa kalimat-kalimat yang selanjutnya data tersebut akan di analisa dan di konstruksikan agar segala sesuatu yang didapat tersebut

(a). Undang-undang Dasar 1945 (b). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan. (c). Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. 103


dapat dipelajari dan diteliti secara utuh.

hendaknya mempertimbangkan dua faktor, yaitu : a. Secured, artinya jaminan kredit memiliki legalitas sehingga dapat diadakan peningkatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangundangan. Jika dikemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi. b. Marketabel, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Namun apabila debitur kredit tersebut meninggal dunia dapat dilakukan upaya penyelesaian hukum, yaitu : 1. Non Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan. 2. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Cara non litigasi diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undangundang ini tidak hanya mengatur mengenai arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, melainkan juga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dari rumusan yang diberikan dalam Pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9 dari penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dikatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara

HASIL PENELITIAN Dalam praktek perbankan di Indonesia dalam dunia perbankan, pemberian kredit oleh bank selalu disertai jaminan Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut ‘gadai’ (pand). Selain gadai masih ada lagi hak yang mirip dengan gadai yaitu retensi. Apabila benda jaminan itu berupa benda tidak bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut ‘hipotik’. Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan atas seluruh hutangnya. Jaminan bersifat accessoir dan sebagai cadangan saja maka seorang Penjamin (Borg) diberikan “hak istimewa” yaitu hak dimiliki seorang penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan milik si berutang utama (debitur) terlebih dahulu disita dan dijual/lelang. 1. Persyaratan Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perbankan Dalam perjanjian kredit jaminan merupakan langkah antisipatif dalam menarik kembali dana yang telah disalurkan kepada debitur dapat berfungsi efektif,

104


konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Cara litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat I dimana sengketa tersebut terjadi. Pasal 29 ayat (1) huruf c UndangUndang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa : Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Disamping itu eksekusi dibawah tangan dalam pelaksanaan penjualannya selain wajib memenuhi syarat kesepakatan pemberi dan penerima fidusia menyetujui bahwa eksekusi objek jaminan fidusia akan dilakukan dibawah tangan, oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Adanya peluang tersebut maka diharapkan kedua belah pihak yaitu penerima dan pemberi jaminan dapat saling diuntungkan. 2. Meninggalnya debitur dapat menimbulkan novasi Dalam kasus di PT BRI Cabang Helvetia Medan, proses

novasi terjadi karena meninggalnya debitur lama yaitu atas nama HE, sedangkan pihak ahli warisnya tidak menghendaki kreditnya dilunasi karena masih digunakan untuk usahanya maka berdasarkan kesepakatan para ahli warisnya, kredit dan usahanya diteruskan oleh istri dari almarhum HE yaitu Nyonya R. Alasan penunjukan Nyonya R untuk melanjutkan kredit dan untuk melanjutkan usahanya karena Nyonya R dinilai berpengalaman yang cukup di bidang usaha perdagangan. Selama ini Nyonya R sudah mengelola usaha tersebut bersama Almarhum HE di bagian Administrasi. Semenjak bapak HE meninggal dunia, usaha tersebut secara keseluruhan dikendalikan oleh Nyonya R. Karena yang diperbaharui adalah si debiturnya yang meninggal dunia yaitu Saudara HE diganti dengan istrinya yaitu Nyonya R, maka pergantian demikian termasuk novasi subyektif pasif. 3. Syarat-syarat untuk Novasi di PT BRI Cabang Helvetia Medan. 1) Syarat-syarat Umum Syarat-syarat umum untuk melakukan novasi adalah bahwa debitur baru yang menggantikan debitur lama harus mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kreditnya tepat pada waktunya. Kemampuan ini biasanya dilihat dari : a). Character (Watak)

105


Dalam meneliti syarat watak calon debitur baru dalam hal ini Nyonya R, pihak PT BRI Cabang Helvetia Medan menemukan bahwa watak Nyonya R cukup baik dimana selama mendampingi saudara HE, usahanya dapat berjalan lancar begitu pula dengan pembayaran angsuran tiap bulannya juga berjalan lancar. Hal ini bisa dilihat dari pihak bank yang memberi kepercayaan kepada usaha yang dijalankan oleh saudara HE almarhum dengan Nyonya R yang sampai dengan dibuat addendum perjanjian perpanjangan kredit yang keenam. Yang berarti bahwa selama enam tahun kredit tersebut selalu lancar pembayarannya. Dan selama ini yang mengurus pembayaran angsuran nyonya R karena sewaktu saudara HE masih hidup, Nyonya R membantu dibagian administrasi dan keuangan, sehingga diharapkan walaupun saudara HE sudah meninggal dunia, Nyonya R dapat meneruskan kreditnya karena sudah faham betul seluk beluk perkreditan. Penunjukan nyonya R untuk melanjutkan usahanya karena nyonya R dinilai berpengalaman yang cukup di bidang usaha perdagangan. Selama ini Nyonya R sudah mengelola usaha tersebut bersama Almarhum HE di bagian Administrasi. Semenjak bapak HE meninggal dunia, usaha tersebut secara keseluruhan dikendalikan oleh Nyonya R. Disamping itu pihak PT BRI Cabang Helvetia Medan juga meminta informasi kepada Bank

Indonesia, dan ternyata di catatan Bank Indonesia tidak ada masalah kredit yang membelenggu usaha maupun diri dari pihak Almarhum HE maupun Nyonya R. b). Capital (Kapital) Dalam meneliti syarat modal yang dipunyai calon debitur baru dalam hal ini Nyonya R, pihak PT BRI Cabang Helvetia Medan menemukan bahwa modal yang dipunyai Nyonya R selaku pemilik UD. MAJU cukup untuk membayar hutang-hutangnya dimana sampai dengan 31 Mei 2008 jumlah seluruh modal sebesar Rp. 1.079.282.000 sedangkan jumlah seluruh hutang yang dipunyai Rp 580.818.000 (Data lihat di lampiran neraca tahun 2008), sehingga bila terjadi wanprestasi bisa untuk menutup hutangnya.. c). Capacity (Kapasitas) Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya ataupun kinerja bisnisnya lagi menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Dengan melihat posisi laporan keuangan yang dimiliki UD. MAJU , maka UD. MAJU dalam hal ini diwakili oleh Nyonya R mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya (ability yo pay) secara tepat waktu, dari kegiatan usahanya. 106


merupakan toko terbesar di daerah tersebut (manyaran), meskipun banyak pesaing-pesaing baru yang bermunculan tetapi karena kelengkapannya, harga relatif lebih murah, serta pelayanannya maka kehadiran pesaing-pesaing tidak terlalu berpengaruh terhadap kelangsungan usahanya. Prosedur Novasi / Tahap-tahap Pelaksanaan Novasi 1). Persiapan Proses Pengajuan Novasi Persiapan proses pengajuan novasi adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur baru dengan PT BRI Cabang Helvetia Medan, biasanya dilakukan dengan wawancara atau cara-cara lain. Informasi umum yang dikemukakan oleh pihak bank antara lain tentang prosedur/tata cara pengajuan novasi serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas meneruskan kredit debitur lama. Dari pihak calon debitur baru diharapkan adanya informasi-informasi secara garis besar tentang hal-hal yang diperlukan pihak PT BRI Cabang Helvetia Medan tentang keadaan calon debitur baru. 2). Pengajuan Formulir Permohonan Novasi Pada saat calon debitur baru mengajukan permohonan novasi, maka calon debitur melampirkan : a). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku b). Fotocopy Kartu Keluarga c). Fotocopy Surat Nikah

d). Colateral (Jaminan/Agunan) Collateral adalah barangbarang yang disertakan nasabah sebagai agunan kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Dalam meneliti syarat agunan yang dipunyai calon debitur baru dalam hal ini Nyonya R selaku pemilik UD. MAJU, pihak PT BRI Cabang Helvetia Medan mendapatkan bahwa harta yang dijadikan jaminan di PT BRI Cabang Helvetia Medan terdiri dari jaminan Non Fixed Asset yang berupa Persediaan Rp 588.5000.000, Piutang Rp 466.973.000, Deposito Rp 5.000.000, sedangkan jaminan Fixed Asset berupa tanah dan bangunan yang ditaksir Rp 186.000.000 dan Isuzu Panther ditaksir Rp 61.000.000 sehingga seluruh jaminan berjumlah Rp 1.307.473.000. Dengan mempunyai hutang Rp 230.000.000 di Bank BRI Helvetia Medan, maka jaminan sebesar itu dapat untuk menutup hutangnya. e). Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) Dalam meneliti syarat kondisi perekonomian yang ialami debitur baru dalam hal ini Nyonya R selaku pemilik UD. MAJU, pihak PT BRI Cabang Helvetia Medan mendapatkan bahwa perkembangan usaha tersebut masih sangat prospektif, karena usaha tersebut 107


d). Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan e). Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan f). Fotocopy NPWP g). Pasfoto terbaru h). Surat Keterangan Kematian i). Surat keterangan Hak Waris j). Surat persetujuan dari para ahli waris Disamping itu juga harus mengisi formulir yang disediakan oleh bank yang antara lain memuat data diri pemohon kredit baik perseorangan maupun badan usaha, data keuangan , dan lain-lain 3). Analisis atau penilaian kredit (Credit Analysis/Credit Appraisal) Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan ekonomi calon debitur baru. Pada dasarnya, penilaian ini adalah untuk meneliti apakah calon debitur baru tersebut memenuhi asas-asas 5C atau tidak. Aspek yang dianalisis antara lain: a). Aspek Legal (1). Legalitas Pendirian Perusahaan Usaha merupakan perusahaan perseorangan, sehingga tidak memerlukan akte pendirian. (2). Legalitas Usaha (Perijinan) : (a). SIUP Nomor 591/11.01/PK/III/2006 tgl 2703-2006 masa berlakunya selamanya (b). TDP Nomor 1332/11.01/TDP/XI/1999 tgl 0811-1999 masa berlakunya selamanya

(c). NPWP Nomor 07.222.721.8.503.000 a.n. P A (d). KTP a.n Rosmini Nomor 33.7412.600365.0003 berlaku sampai 20-03-2012 Saat ini telah diurus ijin-ijin baru dalam proses (3). Berkaitan dengan telah meninggalnya Saudara HE, maka untuk melanjutkan pengelolaan usaha diteruskan oleh istri yang bersangkutan Nyonya R. b). Aspek Manajemen Nyonya R dinilai berpengalaman yang cukup di bidang usaha perdagangan. Selama ini Nyonya R sudah mengelola usaha tersebut bersama Almarhum HE di bagian administrasi. Semenjak Saudara HE meninggal dunia, usaha tersebut secara keseluruhan dikendalikan oleh Nyonya R. c). Aspek Teknis/Produksi (1). Lokasi usaha Lokasi usaha toko di Jalan Pangeran Polim Helvetia Medan yang dikelola oleh Nyonya R bersama 15 orang karyawannya, selain itu usaha juga berada di daerah lain masih sekitar Helvetia Medan yang pengelolaannya dijalankan oleh pegawai dengan dibawah pengawasan dan managemen langsung dari Nyonya R. (2). Pola Usaha Debitur dalam menjalankan usaha perdagangan kelontong dan sembako dilakukan secara grosir dan eceran dengan 108


pembayaran tunai dan kredit dengan jangka waktu satu minggu. (3). Sumber Daya Manusia Jumlah karyawan yang ada saat ini sebanyak 15 orang yang tersebar di lokasi yaitu Jalan Panglima Polim dan daerah disekitar Helvetia Medan. (4) Pengadaan Bahan Baku/Penolong Dalam hal pengadaan barang dagangan berupa beras didatangkan langsung dari Kota Batam, Kepulauan Riau, dan barang dagangan lainnya disuplai oleh salesman yang datang ke toko milik yang bersangkutan. (5). Realisasi Pembelian Realisasi pembelian selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata 15 % per tahun. Dari tahun 2006 Rp 24.476.577.000 tahun 2007 sebesar Rp 28.152.409.000 dan tahun 2008 yang baru menginjak bulan kelima yaitu mei pembelian sudah mencapai 13.489.696.000 Realisasi pembelian setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan peningkatan penjualan. d). Aspek Pemasaran (1). Jenis Barang Yang Dipasarkan (2). Pasar Yang Dituju (3). Realisasi Penjualan 4). Pengecekan Keabsahan Dokumen Dokumen yang perlu dicek keabsahannya adalah: a). Keabsahan Perjanjian Kredit

b). Keabsahan Bukti Pemilikan Agunan c). Keabsahan Surat Ijin Usaha d). Keabsahan Surat Penegasan Persetujuan Novasi e). Polis asuransi 5). Keputusan Kredit (Credit Decision) 6). Supervisi Kredit dan Pembinaan Debitur (Credit Supervision and Follow Up) 7). Administrasi Dalam Proses Novasi Adapun data yang diadministrasikan meliputi : a). Permohonan novasi b). Business Call Report (Penilaian Analisis Kredit) c). Approval Credit (Pemutusan / persetujuan / penolakan permohonan novasi) d). Pelaksanaan Kredit e). Dokumen agunan kredit f). Pengawasan kredit g). Penyelesaian kredit h). Asuransi kredit (Penutupan, perpanjangan, nilai pertanggungan, jenis pertanggungan, jangka waktu, penyimpan polis) 8). Tata cara pengadministrasian novasi adalah sebagai berikut: a). Seluruh data perkreditan nasabah debitur, mulai dari data perubahan nama debitur, jumlah kredit, dokumen kredit, persetujuan kredit, pengawasan kredit sampai dengan pelunasan kredit diadministrasikan dalam folder-folder kredit.

109


b). Disamping folder-folder kredit tersebut, terdapat buku pembantu yang diperlukan sebagai sumber pembuatan laporan serta alat pengawasan. Folder kredit adalah salah satu sarana administrasi novasi untuk menyimpan data perkreditan setiap debitur. Jenis folder novasi adalah sebagai berikut: (1). Folder Kredit File Berisi seluruh informasi yang berkaitan dengan proses novasi sejak awal pengumpulan data, analisis kredit sampai dengan persetujuannya, serta semua data selama pengelolaan kredit, termasuk penetapan klasifikasi sampai dengan pelunasannya, maupun semua perkembangan hubungan antara bank dengan debitur baru, yang berisi antara lain : (a). Basic information report (b). Business Call Report dan persetujuannya (c). Credit Reporting (2). Folder Documen Legal Berisi seluruh dokumen asli yang berkaitan dengan perjanjian atau perikatan secara hukum antara pihak bank dengan debitur baru dan atau pihak ketiga yang terdiri dari : (a). Credit Approval Document (dokumen Persetujuan Kredit) (b). Document Offering Letter (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit)

(c). Credit Agreement Document (dokumen perjanjian kredit beserta dengan pengikatannya). (3). Folder Untuk Nasabah Berisi seluruh informasi mengenai perkembangan usaha debitur baru dan kondisi keuangannya dan atau semua informasi yang berkaitan dengan usaha debitur baru serta informasi umum lainnya (klipping) yang berguna untuk referensi, yang antara lain terdiri dari : (a). Laporan Keuangan nasabah, antara lain terdiri dari: (b). Laporan Realisasi Usaha Nasabah, antara lain terdiri dari : (c). Klipping surat kabar/majalah yang menyangkut sektor ekonomi yang dibiayai atau yang berkaitan dengan bidang usaha nasabah. Isi Folder Novasi, antara lain terdiri dari : a. Business Call Report b. Laporan Klasifikasi Nasabah (LKN) c. Surat-surat, terdiri dari : Asli Surat Permohonan Nasabah d. Memo/catatan intern e. Informasi lainnya : Nota pembebanan biaya provisi, asuransi, notaris, f. Akte Perjanjian Kredit, perjanjian Bank Garansi, g. Akte atau surat-surat, i. Asli Bukti Pemilikan, Pengawasan, pemeliharaan dan pengelolaan folder novasi :

110


a. Folder kredit tidak boleh dipindahkan dari gedung bank dan tidak boleh dibiarkan tanpa dijaga dan diperlihatkan kepada umum b. Penelitian folder kredit harus dilakukan secara periodik, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, untuk memeriksa kelengkapan dokumen atau dokumen-dokumen yang telah jatuh tempo. Data/informasi yang tidak penting harus disimpan di tempat terpisah c. Pemeliharaan sehari-hari folder kredit merupakan tanggung jawab Unit Credit Operation Division (COD), namun Business Unit/CRM Unit bertanggungjawab atas kelengkapan isi folder tersebut. d. Folder Dokumen Kredit dan Folder jaminan Kredit harus disimpan di tempat yang aman, terkunci dan tahan api (dengan sistem dual control). e. Jika terdapat data/dokumen yang jatuh tempo atau yang belum dilengkapi oleh debitur, Credit Operation Division (COD) memberitahukan kepada Business Unit/CRM Unit untuk ditindaklanjuti. PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dan berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam proses alih debitur, bukan hanya hutangnya saja yang

dialihkan, melainkan hutang dan barang jaminan milik debitur lama juga dialihkan kepada debitur baru. Dalam prakteknya yang diambil alih oleh debitur baru meliputi pengambilalihan nilai hutang dan nilai jaminan, maka ada dua akibat hukum yaitu: a. Akibat Hukum Dari Aspek Perjanjian Kredit/Hutang Kreditur harus secara tegas mempertahankan bahwa semua jaminan-jaminan baik benda bergerak atau tidak bergerak tetap melekat untuk menjamin hutang yang telah diambil alih oleh debitur baru. Untuk menjamin hutang debitur baru, terhadap barang jaminan milik debitur lama harus dilakukan pengikatan jaminan untuk menjamin hutang debitur baru. b. Akibat Hukum dari Aspek Pengalihan Benda Yang Menjadi Jaminan Akibat hukum dari aspek benda yang menjadi jaminan dalam proses alih debitur adalah bahwa debitur baru yang mengambil alih hutang, menginginkan juga peralihan jaminan menjadi milik debitur baru. Jaminan yang diambil alih oleh debitur baru ini juga akan menjadi jaminan hutang debitur baru. Untuk memiliki barang jaminan tersebut debitur baru harus melakukan jual beli dengan debitur lama sebagai alas hak atau title untuk memindahkan barang yang menjadi jaminan. 111


2. Apabila jika dalam menyelesaikan kreditnya si debitur meninggal dunia sebelum kreditnya lunas, maka diperlukan novasi subyektif pasif. Hal ini disebabkan oleh karena debitur meninggal dunia dimana kredit modal kerjanya belum lunas sedangkan para ahli warisnya menghendaki usahanya tetap akan dilanjutkan dengan bantuan fasilitas kredit modal kerja yang telah diberikan bank kepada usahanya. Walaupun dalam Pasal 1318 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian kreditnya secara otomatis dilanjutkan oleh ahli warisnya, namun pihak bank mensyaratkan diperlukan adanya novasi untuk kepentingan keteraturan administrasi dan kepastian siapa yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan kreditnya dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kelancaran dari usahanya sehingga penggantinya dapat memenuhi kewajibannya kepada bank tepat pada waktunya. Dengan adanya novasi dapat dijadikan sebagai alat bukti dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap perjanjian kredit tersebut. a. Syarat-syarat untuk Novasi di PT BRI Cabang Helvetia Medan meliputi syarat –syarat umum novasi yang terdiri dari Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy (5C) , syarat –syarat tambahan, syarat Penandatanganan addendum

Perjanjian Kredit , syarat Efektif/Penarikan Kredit , syaratsyarat Lain b Prosedur Novasi / Tahaptahap Pelaksanaan Novasi meliputi persiapan proses novasi, pengajuan formulir permohonan novasi, analisis atau penilaian kredit (Credit Analysis/Credit Appraisal) yang meliputi aspek legal, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek Sosial, aspek Kuantitatif, aspek Jaminan, pengecekan keabsahan dokumen untuk proses novasi, keputusan kredit (Credit Decision), supervisi kredit dan pembinaan debitur (Credit Supervision and Follow Up), administrasi dalam proses novasi, tata cara pengadministrasian folder novasi, pengawasan, pemeliharaan dan pengelolaan folder novasi. 3. Dalam pelaksanaan parate eksekusi melalui penjualan barang jaminan dengan cara dibawah tangan, bank tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme atau persyaratan yang ditentukan undang-undang, dimana sepanjang ada kesepakatan antara bank dengan debitur dan atau penjamin untuk menjual obyek jaminan, serta didapat kesepakatan harga yang wajar dan menguntungkan semua pihak, yaitu cukup untuk memenuhi kewajiban debitur kepada bank atau kreditur, maka bank akan menyerahkan hak-hak debitur 112


untuk mendapatkan hak atas tanahnya kepada pembeli obyek jaminan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan bersama.

Ashshofa, Burhan. 1996. Metode Penelitian Hukum. PT. Rineka Cipta. Jakarta. Badrulzaman, Mariam Darus. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Alumni. Bandung Fuady, Munir. 2002. Pengantar Hukum Bisnis. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, Hadi, Sutrisno. 2000. Metodologi Research Jilid 1. ANDI. Yogyakarta Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung: Alumi, 2000 Thomas Suyatno, Kelembagaan PerBankan, Jakarta: P.T. Gramedia, 1993 Muchdarsyah Sinungan, DasarDasar dan Teknik Managemen Kredit, Jakarta: Bina Aksara, 1983 Hermansyah, Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 30, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, pasal.1131 Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993 Subekti, R. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. Bandung: 1978 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

B. SARAN 1. Untuk mengantisipasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kelancaran proses eksekusi, bank perlu melengkapi berkas kreditnya dengan pernyataan dari debitur tentang (1) status hak atas tanah yang akan dijadikan jaminan kreditnya; dan (2) persetujuan untuk menjual obyek jaminan baik dengan cara lelang maupun dibawah tangan apabila wanprestasi. 2. Meningkatkan pembinaan nasabah sebagai upaya edukasi kepada debitur untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan agar segera menyelesaikan kreditnya. 3. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alih debitur di dimana alih debitur termasuk novasi subjektif pasif, memperbaharui perjanjian kredit antara debitur baru dengan pihak bank, karena dalam prakteknya yang di ambil alih oleh debitur baru bukan hanya hutangnya saja tetapi hutang dan seluruh jaminan yang di miliki oleh debitur lama sebelumnya. DAFTAR PUSTAKA 113


Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Alumni, Bandung, 2000 Sutan Remmy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993 Tan Kamello, “Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara”, Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari

Perjanjian Buku I, PT Citra Aditya, Bandung, 2001 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta ,1991 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988 Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-undang Perdata

Hukum

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

i

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 44

114

ANALISIS PENGGANTIAN DEBITUR DALAM HAL PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA (STUDI KASUS DI BRI CABANG HELVETIA MEDAN)

Recommend Documents