Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian…
PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERBANKAN
61
.
Oleh : Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Abstract Bad credit or loan is the credit problem experienced repayment difficulties due to the factors or elements of intentional or due to conditions beyond the ability of debtors. bad credit is highly feared by every bank, because it would interfere with the bank's financial condition, may even result in the cessation of business activities of the bank. The emergence of non-performing loans including bad credit, basically does not occur suddenly, but through a process. Bad credit can be caused either by the creditors (banks) and debtors. If bad credit happens because the debtor does not carry out his achievements as contained in the credit agreement, then before execution collateral, the debtor must first be declared in default, which is done through a court decision. For the creditor must sue the debtor on the basis of default. But before suing the debtor, the creditor must first subpoena the contents so that the debtor fulfill his achievements. If the debtor does not also meet the performance, then the lender can sue the debtor on the basis wanpretasi, whereby if the court decides that the debtor was in default, then the lender can execute on the collateral provided by borrowers. Keywords: Bad credit or loan, Dedtor and Creditor, Wanprestasi. Abstrak Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanpretasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur Kata Kunci: Kredit Macet, Kreditur dan Debitur, Wanprestasi.
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian…
Beberapa macam usaha perbankan yang ditawarkan, usaha perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha adalah jasa dibidang perkreditan. Kredit yang dicairkan oleh bank adalah dalam bentuk uang kontan (Fresh money), kemudian kredit tersebut dimanfaatkan oleh penerima kredit (debitur) untuk kepentingan pribadi, misalnya tambahan modal usaha, konsumsi barang kebutuhan, dan lain sebagainya. Disisi yang lain, yaitu bagi pihak bank, pencairan kredit dapat
dikatakan
penghasilan perputaran
sebagai
yang uang
salah
satu
menguntungkan, yang
lancar
tersebut. Di Indonesia yang mengatur mengenai perbankan adalah UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UndangNomor
10
Tahun
1998.
Pengertian bank dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah : "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk
menyalurkannya
simpanan kepada
yurisprudensi,
dan
masyarakat
dalam rangka meningkatkan taraf hidup
perundang-undangan doktrin
dan
lain-lain
sumber hukum yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatan yang harus dipatuhi oleh suatu bank. Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
dan
mengindikasikan tingkat kesehatan bank
Undang
.
peraturan
A. PENDAHULUAN
62
Dari pengertian tersebut dapat ditarik
kesimpulan
bahwa
hubungan
hukum yang terjadi dalam pemberian kredit adalah hubungan hukum perdata antara bank dengan nasabahnya, karena kesepakatan bank dengan nasabah untuk menyediakan
dana
guna
memenuhi
kebutuhan nasabah yang pada umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Selain itu Kredit atau credit berasal dari kata credere artinya kepercayaan. Dapat dipahami bahwa orang akan berhati-hati dalam menerima atau mengajukan kredit.1 Dalam hal ini seorang nasabah debitur
rakyat banyak". 1
Hukum
perbankan
merupakan
seperangkat kaidah hukum dalam bentuk
Nasrun Tamin, Kiat Menghindari Kredit Macet, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta, 2012, hal. 2.
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian…
63
.
yang memperoleh kredit dari bank adalah
a.
Potensi pertumbuhan usaha.
tentu
b.
Kondisi pasar dan posisi debitur
seseorang
kepercayaan
dari
yang
mendapat
bank.
Hal
ini
menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit nasabah
debitur
dalam persaingan. c.
oleh bank kepada adalah
kepercayaan.
Kualitas
manajemen
dan
permasalahan tenaga kerja. d.
Dukungan dari grup atau afiliasi.
Secara umum enam unsur-unsur kredit
Upaya yang dilakukan debitur dalam
diantaranya adanya kepercayaan, waktu,
rangka memelihara lingkungan hidup
resiko, prestasi, kreditur dan debitur.2 Tujuan
penetapan
Kedua, Kinerja Debitur. Penilaian
kolektibilitas
terhadap kinerja (performance) debitur
kredit adalah untuk mengetahui kualitas
meliputi penilaian terhadap komponen-
kredit sehingga bank dapat mengantisipasi
komponen sebagai berikut:
risiko secara dini karena risiko kredit
a.
dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank.
Disamping
kolektibilitas
kredit
itu
penetapan
digunakan
Ketepatan pembayaran pokok dan bunga.
b.
untuk
Ketersediaan
dan
keakuratan
informasi keuangan debitur.
menetapkan tingkat cadangan potensi
c.
Kelengkapan dokumentasi kredit.
kerugian
bermasalah.
d.
Kepatuhan terhadap perjanjian kredit.
Penetapan kualitas kredit mengacu pada
e.
Kewajaran
akibat
kredit
ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI
sumber
pembayaran
kewajiban.
nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian
Berdasarkan parameter tersebut
Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI
maka kualitas kredit ditetapkan menjadi
nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005
lancar, dalam Perhatian Khusus, Kurang
Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank
Lancar, Diragukan dan Macet. Penetapan
Umum. Sesuai PBI tersebut, kualitas
kualitas
kredit
mempertimbangkan
dapat
ditentukan
berdasarkan
kredit
dilakukan materialitas
dengan dan
parameter yang terdiri dari Pertama,
signifikansi dari faktor penilaian dan
Prospek
terhadap
komponen tersebut terhadap karakteristik
prospek usaha meliputi penilaian terhadap
debitur yang bersangkutan.Untuk kredit
komponen-komponen sebagai berikut:
mikro, kecil
Usaha.
Penilaian
dan menengah
dengan
jumlah tertentu, penetapan kualitas kredit 2
Rachmat Firdaus, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Cetakan Kelima, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 3.
dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran. Kasus kredit bermasalah
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian…
64
.
sering kali justru membawa kerugian yang
Ketentuan tersebut seolah-olah Bank juga
lebih besar bagi kreditur padahal undang-
tidak
undang
pencairan
menentukan
peradilan
dilakukan
bahwa
proses
kredit.
jaminan
Namun
dalam
kemudian
cara
diakomodir dalam Pasal 8 Undang-
sederhana, cepatdan biaya ringan, namun
undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa
kenyataannya kreditur tidak mendapat
penerapan 5 c
jaminan perlindungan hukum. Apa saja
capital, collateral, condition of economy)
yang
demikian
menjadi
dengan
mementingkan
kendala
dalam
menyelesaikan kredit macet.
bagaimana
cara
penting
mencairkan
Berdasarkan latar belakang diatas menyelesaikan
bila
(character, capacity,
bagi
kredit.
Bank
Pasal
untuk tersebut
menegaskan bahwa dalam memberikan kredit
atau
pembiayaan
debitur melakukan wanprestasi dalam hal
prinsip
ini sudah tergolong kreditnya macet
mempunyai
berdasarkan kreteria Peraturan BI Nomor
analisis yang mendalam atas iktikad baik
14/15/PBI/2012
dan
tentang
Penilaian
syariah,
Bank
berdasarkan umum
keyakinan
kemampuan
serta
wajib
berdasarkan
kesanggupan
Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI
nasabah debitor untuk melunasi utangnya
nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005
atau
Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank
dimaksud
Umum.
diperjanjikan. Kemudian diperkuat lagi
mengembalikan sesuai
pembiayaan dengan
yang
perihal pentingnya penerapan prinsip 5 c dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 “untuk
B. PEMBAHASAN
memperoleh keyakinan tersebut, sebelum Melihat dari arti kredit tidak semata-mata Bank berani mengeluarkan kredit
kemudian
hanya
dengan
kepercayaan yang ada atau bersumber dari nasabah
saja.
diperhatikan
Demikian apa
yang
juga
jika
ditegaskan
Menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
tahun
1992
merumuskan
Tentang pengertian
Perbankan, kredit..
memberikan melakukan terhadap
kredit, penilaian
watak,
Bank yang
kemampuan,
harus seksama modal,
agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor”. Aturan
Perbankan
telah
diintegrasikan teori hukum prinsip 5 C ke dalam beberapa ketentuan pasal-pasal Perbankan untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi Bank dalam mencairkan kredit. Prinsip 5 C bertujuan untuk
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian…
65
.
mengetahui kemampuan dan kemauan
Semua prinsip-prinsip yang harus
nasabah untuk mengembalikanb pinjaman
diperhatikan dan dilaksankan oleh Bank
dengan tepat waktu. Menurut Sutedi
sebelum mencairkan kredit di atas penting
(2010, 13, lih juga Kashmir, 2004: 134)
untuk mencegah terjadinya kualitas kredit
mengemukakan
dalam
yang kurang lancer apalagi macet (lih.
permohonan kredit, Bank perlu mengkaji
PBI No. 7/ 2/ PBI/ 2005). Oleh karena
permohonan kredit. Hal yang penting pula
Bank dalam melakukan perjanjian kredit
dan bagi Bank dalam mencairkan kredit
juga melakukan perjanjian pengikatan
adalah
dan
jaminan (accesoir) sebagai penerapan
perkreditan
salah satu prinsip 5 c (collateral) agunan,
bahwa
Bank
wajib
menerapkan
di
memiliki
pedoman
sebagaimana
yang
ditetapkan
oleh
maka Bank dalam mencairkan kredit dan
ketentuan Pasal 8 ayat 2 yang diatur lebih
diikat dengan jaminan, terutama jaminan
lebih lanjut dengan SK Direksi BI No 27/
hak tanggungan yang biasa objeknya
162/ KE/ DIR. Semua Bank umum wajib
adalah tanah, juga dilakukan penilaian
untuk
oleh Bank.
memiliki
Kebijaksanaan
dan
Perkreditan
(disingkat
KPB)
kegiatan
perkreditannya
melampirkan
dalam
Pedoman
Kebijaksanaan (PPKPB).
menerapkan
dan
juga
Penyusunan Bank
mencantumkan
beberapa hal yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam ketentuan KPB yaitu: a.
Prinsip
kehati-hatian
dalam
perkreditan. b.
Organisasi
manajemen
Kredit yang diberikan dengan jaminan berupa hak atas tanah, pengikatan jaminan
tidak
diperkenankan
untuk
dituangkan dalam akta di bawah tangan. Hal ini disebabkan pengikatan jaminan atas tanah, dimana setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah memberikan suatu hak baru atas tanah,
dibuat oleh menteri Agraria. Dalam hal pemberian kredit yang didasari dengan
c.
Kebijaksanaan persetujuan kredit.
d.
Dokumentasi dan administrasi kredit.
e.
Pengawasan kredit.
bermasalah.
Pengikatan Jaminan Kebendaan
harus dibuktikan dengan suatu akta yang dan
perkreditan.
f. Penyelesaian
1.
pelaksanaan
Perkreditan PPKPB
Bank
suatu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur
kredit
yang
maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena
perjanjian
fungsi
yang
kredit
sangat
mempunyai
penting
dalam
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian…
pemberian,
66
.
pengelolaannyamaupun
seorang kreditur tertentu, yaitu pemegang
penatalaksanaan kredit itu sendiri. Hak
hak jaminan itu didahulukan terhadap
Tanggungan
kekuatan
kreditur lain apaila debitur cedera janji.
eksekutorial yang dapat dipersamakan
Hak Tanggungan hanya menggantikan
dengan
apabila
hipotik sepanjang yang menyangkut tanah
dikemudian hari kredit yang dicairkan
saja, sedangkan hipotik atas kapal laut dan
tersebut
pesawat
mempunyai
putusan
pengadilan,
bermasalah
hingga
akhirnya
udara
tetap
berlaku.
Hak
macet maka kreditur dapat mengeksekusi
tanggungan tidak timbul sebagai akibat
jaminan
hak
adanya perjanjian pokok atau awal yaitu
tanggungan tersebut. Pasal 9 UU no. 4
perjanjian utang piutang antara kreditur
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
dengan
mengatur
hak
bersedia memberikan jaminan berupa
perseorangan
obyek tidak bergerak yang dipasang hak
atau badan hukum yang berkedudukan
tanggungan. Sekalipun kreditur adalah
sebagai pihak yang berpiutang dan yang
pemegang hak tanggungan atas benda
dapat menjadi pemegang hak tanggungan
yang dijaminkan namun kreditur tidak
adalah siapapun juga yang berwenang
dapat
melakukan
bangunan
yang
telah
bahwa
dibebani
pemegang
tanggungan adalah orang
perbuatan
perdata
untuk
utang,
yaitu
baik
memberikan
debitur,
begitu
yang
saja
yang
Secara
mana
menguasai
dijaminkan
yuridis
debitur
fisik
tersebut.
penguasaan
dan
perseorangan warga negara Indonesia
penggunaan tahan yang bersangkutan
maupun orang asing.
tetap berada pada pihak pemeganghak.
Hak Tanggungan dalam UUHT
Sedangkan
pihak
kreditur
tidaklah dibangun dari suatu yang belum
mempunyai
ada, hak tanggungan dibangun dari suatu
mengeksekusi tahah yang bersangkut dan
yang
apabila
belum
ada,
hak
tanggungan
wewenang
hanya
nantinya
debitur
untuk
melalaikan
dibangun dengan mengambil alih atau
kewajibannya atau tidak dapat memenuhi
mengacu asas-asas dan ketentuan pokok
kewajibannya.
dari hipotik yang diatur dalam KUH
pemegang
Perdata. Hak Tanggungan adalah salah
dikatakan istimewa, mengingat kreditur
satu jenis dari hak jaminan Hipotik, gadai,
mempunyai
dan fidusia. Hak jaminan dimaksudkan
mengambil pelunasan atas piutangnya
untuk menjamin utang seorang debitur
lebih dahulu dibanding kreditur lainnya.
yang memberikan hak utama kepada
Hak
Kewenangan Tanggungan
kewenangan
kreditur dapat
untuk
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian…
2.
.
eksekusi. Hal ini berarti jika nasabah bank
Eksekusi Jaminan Kredit Secara fakta sejarah perbankan di
Indonesia telah mewariskan senjata yang paling
ampuh
dan
cepat
dalam
memberantas kredit macet yaitu melalui Parate
eksekusi
atau
mengeksekusi
sendiri/langsung (melelang) agunan tanpa
melakukan
Menurut Sri Soedewi Mascjhoen
kreditor serta merta
yang dilaksanakan tanpa mempunyai title eksekutorial (GrosseAkta Notaris atau
eksekusi
(eksekusi
pemegang adanya
Hak janji
melalui
parate
langsung)
yaitu
Tanggungan untuk
dengan
menjual
atas
kekuasaan sendiri dapat melaksanakan haknya secara langsung tanpa melalui keputusan
hakim
atau
grosse
akta
Debitur yang dijadikan barang jaminan atau agunan dengan perantara kantor pelayanan
piutang ini
dan dapat
lelang dilakukan
tanpa media Pengadilan Negeri. Pengertian Parate eksekusi ini menjadi kabur sebagai akibat dari adanya putusan pengadilan yang menerapkan ketentuan eksekusi Grosse Akta dalam sengketa parate eksekusi. Dari Pasal 6 UUHT dan Pasal 1178 ayat (2) KUHpdt tersebut diketahui bahwa Undang-undang memberikan kepada pemegang hipotek pertama untuk menjual langsung atas kekuasaan sendiri barang objek hipotek
Dapat disimpulkan bahwa untuk
Dari beberapa arti dan definisi mengenai
Parate
eksekusi,
dapat
disimpulkan bahwa tidak hanya keputusan hakim yang dapat dieksekusi, tetapi terdapat ketentuan yang memberikan hak kreditor
sendiri
dapat langsung
tanpa melalui pengadilan.
notaris”.4
kepada
wanprestasi,
melaksanakan penjualan barang milik
Sofwan parate eksekusi adalah “Eksekusi
Hakim)
perbuatan
negara,penjualan
campur tangan pengadilan.3
Keputusan
67
eksekusi
untuk
melaksanakan
tanpa
perantara
pengadilan yang disebut dengan Parate
melakukan
eksekusi
terhadap
hak
tanggungan yang telah dibebankan atas tanah dapat dilakukan tanpa harus melalui proses ligitimasi)
gugat-menggugat apabila
debitur
(proses telah
melakukan cidera janji. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 14 UUHT. Kredit bermasalah terutamanya
3
Bachtiar Sibarani, Parate Eksekusi dan Paksa Badan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.15, September 2001, hal. 22. 4 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, hal. 32.
golongan kredit macet pada bank milik negara merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara karena bank milik negara merupakan
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian…
68
.
salah satu badan yang secara langsung
suatu pernyataan bersama yang
atau tidak langsung dikuasai negara (pasal
memuat jumlah dan kewajiban
12
penanggung
Peraturan
Pemerintah
Undang-undang
No.49
Pengganti
tahun
1960
tentang Panitia Urusan Piutang Negara).
utang
untuk
melunasinya. b.
Pernyataan bersama ini mempunyai
Penyelesaian kredit bank milik negara
kekuatan pelaksanaan, seperti suatu
dapat diusahakan melalui Panitia Urusan
putusan
Piutang Negara (anggotanya wakil dari
berkekuatan hukum pasti. Dengan
Depatemen
demikian,
Keuangan,
Departemen
Hankam, Kejaksaan Agung dan dari Bank Indonesia;
sedangkan
struktur
hakim
yang
PUPN
telah
mempunyai
kewenangan parate executie. c.
Pelaksanaannya dilakukan oleh ketua
organisasinya terdiri atas PUPN Pusat,
panitia dengan surat paksa melalui
wilayah
cara penyitaan, pelelangan barang-
dan
cabang).
Mekanisme
penanganan piutang negara oleh PUPN,
barang
yaitu apabila piutang negara tersebut telah
utang/penjamin
diserahkan
kepadanya
penyaderaan terhadap penanggung
oleh pemerintah atau bank milik negara
utang/penjamin utang dan pernyataan
terssebut. Piutang yang diserahkan adalah
lunas piutang negara.
pengurusannya
piutang yang adanya dan besarnya telah pasti
menurut
hukum,
Dalam
hal
penanggung utang
dan
penyitaan
khusus
yang
khususnya terhadap kekayaan yang
penanggung utangnya tidak melunasinya
tersimpan di lembaga perbankan,
sebagaimana
maka sesuai dengan ketentuan pasal 4
mestinya.
tetapi
d.
kekayaan
Mekanisme
penyelesaian pengurusan piutang negara
Keputusan
paling tidak melalui tahapan:
No.376/KMK.09/1995, maka PUPN
a. Setelah dirundingkan oleh panitia
dapat
Menteri
Keuangan
melakukannya
dengan penanggung utang dan
memerlukan
diperoleh kata sepakat tentang
Menteri Keuangan. Adapun hasil dari
jumlah utangnya yang masih harus
penyitaan tersebut untuk digunakan
dibayar, termasuk bunga uang,
pembayaran atau pelunasan hutang
denda, serta biaya-biaya yang
penanggung utang/penjamin utang.
bersangkutan dengan piutang ini, oleh ketua panitia dan penanggung utang atau penjamin utang dibuat
izin
terlebih
tanpa dari
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian…
2.
Penyelesaian Kredit Macet melalui Pengadilan Dalam hal debitur tidak memenuhi
kewajibannya,
setiap
kreditur
dapat
mengajukan gugatan untuk memperoleh
Pengadilan
Negeri,
69
.
dari
penetapan
tersebut kemudian dilanjutkan dengan petunjuk
dari
Pengadilan
Panitera kepada
Sekretaris pegawai/staf
pengadilan untuk melakukan tugasnya.
keputusan pengadilan. Peradilan yang
Hambatan yuridis adalah prosedur
dapat menangani kredit bermasalah yaitu
penanganan permohonan eksekusi hak
peradilan umum melalui gugatan perdata
tanggungan harus melalui banyak tahap
dan peradilan niaga melalui gugatan
sehingga penanganannya rumit, memakan
kepailitan.Apabila
ditetapkan
waktu lama dan banyak celah yang dapat
keputusan pengadilan yang kemudian
dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.
mempunyai
untuk
Apalagi dari beberapa kasus sangat
dilaksanakan atas dasar perintah dan
dimungkinkan satu debitur mempunyai
dengan pimpinan ketua pengadilan negeri
kredit/utang
yang memeriksa gugatannya pada tingkat
memungkinkan juga digugat di Pengadian
pertama,
ketentuan-ketentuan
Niaga. Dengan kata lain penanganan
HIR pasal 195 dan selanjutnya. Atas
perkara kredit macet melalui badan
perintah
ketua
peradilan melalui badan peradilan melalui
dilakukanlah
proses yang berbelit-belit dan tidak
penyitaan harta kekayaan debitur, untuk
sederhana. Menurut M. Yahya Harahap5,
kemudian
ditinjau
sudah
kekuatan
menurut
ketua
pengadilan
hukum
pengadilan
tersebut
dilelang
dengan
perantara
ditempat
dari
kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu
mengandung
kreditur
menurut
memperoleh
pelunasan
piutangnya. Pada
penanganan
Yuridis
makna
hukum
menjalankan hakekatnya
segi
lain
yang
asas
ini
bahwa
eksekusi
perdata
adalah
putusan
yang
telah
berkekuatan hukum tetap. Namun tidak
perkara kredit macet melalui pengadilan
semua
melalui proses yang tidak sederhana.
dilaksanakan
Dalam
fiat
prinsipnya hanya putusan yang telah
eksekusi atas perkara kredit macet melalui
berkekuatan hukum tetap sajala yang
pengadilan negeri ada beberapa tahapan
dapat
yang harus dijalani. Setiap akan berganti
vangewijsde). Selanjutnya tidak semua
tahap,
penanganan
harus
permohonan
didahului
dengan
dikeluarkannya Penetapan oleh Ketua
putusan
pengadilan
dieksekusi
dilaksanakan
5
sebab
(in
dapat pada
kracht
M. Yahya Harahap, 2007, Hukum acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian…
70
.
putusan hakim dapat dilaksanakan hanya
artinya proses penyelesaian perkara kredit
putusan condemnatoir sajalah yang dapat
macet
dilaksanakan.
Demikian
Menurut
Sudikno
di
Pengadilan juga
berjalan
lama.
dalam
dunia
halnya
Mertokusumo6 putusan hakim mempunyai
praktek, biaya tidak resmi sering dijumpai
kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan
di lingkungan pengadilan, biaya tersebut
untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan
dikenakan oleh pihak tertentu selaku
dalam putusan itu secara paksa oleh alat-
penjual jasa hukum. Sebagai contoh,
alat negara, kekuatan eksekutorial yang
biaya pengambilan berkas di Pengadilan,
dimaksud dalam hal ini adalah kepala
pengalaman menunjukkan bahwa berkas
putusan yang berbunyi : Demi Keadilan
tersebut
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
diserahkan
tidak
akan
bila
dikerjakan pemohon
atau hanya
Prosedur penanganan permohonan
membayar biaya resmi saja, jadi harus
Fiat Eksekusi melalui badan peradilan
membayar pula biaya tidak resmi. Dalam
kurang ideal dan harus menempuh waktu
kasus kredit macet yang banyak ditangani
yang cukup lama, padahal perhitungan
hambatan yuridis yang banyak ditemui
kerugian bank (bunga) berjalan terus dan
dalam praktek, adalan rawan sekali
tidak dapat ditangguhkan sehingga pada
muncul upaya hukum perlawanan pihak
umumnya
Fiat
ketiga (derden verzet) atau perlawanan
Eksekusi atas kasus kredit macet tidak
dari pihak debtitur yang tidak puas
dapat ditempuh dalam waktu yang cepat,
obyeknya akan dieksekusi.
proses
penanganan
hal ini dapat dilihat sejak diberlakukannya Undang-Undang terdapat
banyak
permohonan
Fiat
Hak
Tanggungan
perkara Eksekusi
tentang untuk
Selain hambatan
yuridis
yang
banyak timbul dalam proses penanganan fiat
eksekusi,
Pengadilan
hak
tanggungan
di
Negeri, maka dari hasil
menyelesaikan kasus kredit macet yang
pemantauan
diajukan
Negeri
hambatan non yundis dapat menyebabkan
memakan waktu cukup lama yaiturata-
hambatan dalam proses penanganan fiat
rata memakan waktu hingga2 tahun
eksekusi. Umumnya para penegak hukum
bahkan ada juga yang sudah berjalan lebih
di Pengadilan masih kurang dedikasinya
dari 4 tahun tapi belum dapat dituntaskan,
maupun
kepada
Pengadilan
yang
dilakukan
pengabdiannnya
maka
pada
masyarakat, dalam arti penegak hukum 6
Sudikno Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
tersebut punya orientasi pribadi apabila ada orang yang berpengara di pengadilan
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian…
71
.
dapat memenuhi semua keinginan si
dengan pelelangan harus antre dan rela
penegak hukum maka segala urusannya di
mengalah dengan sidang-sidang yang lain,
Pengadilan akan diperlancar, tapi kalau
terutama sidang perkara pidana yang
tidak dapat mengerti kemauan penegak
jumlahnya sehari bisa belasan perkara,
hukumnya maka urusannya di Pengadilan
ditambahlagi dengan kurang efektifnya
bisa menjadi berbelit-belit, hal ini benar-
pengaturan jadwal sidang.
benar nyata terjadi, jadi isu “mafia
Di Indonesia, ditemukan bahwa
peradilan” masih berjalan. Di sisi lain
tidak semua wilayah hukum memiliki
masih ada penegak hukum advokad,
kantor lelang, dalam arti masih banyak
apabila
Pengadilan
prinsipal
memberikan
yang
kuasa
bersangkutan
yang
mempunyai
seorang
Kantor lelang di luar kota. Misalnya suatu
Advokat untuk mengurusi perkaranya
daerah Kabupaten yang tidak mempunyai
maka kepiawaian dan kemahiran advokat
kantor lelang sendiri, sehingga apabila
dalam beracara di pengadilan sangat
akan
menentukan kelancaran suatu perkara.
memberitahu
Faktor niat dan itikad Advokat yang
didaerah lain yang ada kantor lelangnya.
memang ingin membantu atau bahkan
Keengganan orang untuk ikut serta dalam
tidak jarang pula Advokat yang sengaja
lelang atau untuk menjadi pembela dalam
mengulur-ulur waktu dengan berbagai
pelaksanaan lelang dapat menghambat
macam trik yang bertujuan menghambat
proses fiat eksekusi. Kadang kala peserta
suatu perkara demi kepuasan kliennya.
lelang
Selain itu sering ruang pengadilan yang
menempati obyek lelang karena harus
dapat digunakan beracara masih kurang,
mengajukan gugatan perdata namun ada
sehingga ketika akan mengadakan lelang
pula orang yang berpegangan pada mitos
terhadap obyek jaminan kredit macet,
bahwa orang yang menempati barang
maka tidak jarang para pihak terkait
yang dibeli dari lelang kelak akan
masih harus menunggu ruang sidang yang
mengalami nasib yang sama, yaitu usaha
bisa digunakan, sekalipun ada ruang
nya akan rugi dan tanahnya akan dilelang
sidang yang kosong tetapi ukurannya
juga, animo masyarakat untuk menjadi
kurang
peserta
memadai
kepada
Negeri
dan
tidak
bisa
mengadakan Kantor
mengalami
lelang
lelang
harus
Lelang
Negara
kesulitan
tidak
terlalu
untuk
tinggi.
menampung jumlah peserta lelang atau
Akibatnya sering terjadi dimana dalam.
penonton yang jumlahnya tidak bisa
suatu
dibilang
peminatnya.
sedikit.
Pihak
yang
terkait
pelaksanaan
lelang
Budaya
tidak
masyarakat
ada di
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian… .
Indonesia yang lebih suka praktisnya saja
pelunasan
dan tidak suka repot, apalagi sistem
jaminan khusus yang bersifat kebendaan.
hukum yang berlaku di Indonesia saat ini
Tata
adalah adopsi dari sistern pemerintahan
Tanggungan secara jalur hukum antara
Hindia Belanda. Ketimpangan dalam
lain melakukan eksekusi atas kekuasaan
peradilan
sendiri dan melakukan eksekusi atas
lebih
disebabkan
karena
kredit
cara
tersebut,
72
eksekusi
obyek
perintah
menjadi budaya dalam kehidupan sehari-
berdasarkan sertifikat hak tanggungan,
hari yang umumnya masyarakat tidak
namun dapat juga dilakukan penyelesaian
suka dengan birokrasi dan administrasi,
kredit bermasalah dengan cara melakukan
kurang memikirkan artinya pencegahan
penjualan dibawah tangan, dengan catatan
kredit macet, yang panting dapat bantuan
selama pihak debitur bersikap kooperatif.
ditangani nanti saja.
Pengadilan
Hak
masyarakat belum memiliki hukum yang
kredit sudah senang, kalau ada masalah
Ketua
terutama
Penyelesaian
kasus
Negeri
kredit
bermasalah sering kali justru membawa
Selain itu kelemahan bank dalam
kerugian yang lebih besar bagi kreditur
menerapkan analisa kredit yang harus
(bank),
benar-benar memenuhi 7P dan 5 C, selain
menentukan
prinsip-prinsip kehati-hatian bank. Salah
dilakukan dengan cara sederhana, cepat
satu unsure dari 7P dan 5c itu adalah
dan biaya ringan, namun kenyataannya
jaminan atau adanya jaminan yang diikat
kreditur
alam perjanjian kredit. Banyak terjadi
perlindungan hukum. Bahkan praktek
penyelesaian kredit bermasalah dengan
penyelesaian
menempuh jalur hukum menempuh waktu
lapangan
yang lama, melewati jalan yang terjal, dan
peradilan sering sekali dialami hambatan-
menghabiskan biaya yang cukup besar,
hambatan yang justru mengakibatkan
bahkan terkadang memberikan hasil yang
kerugian bagi kreditur.
kurang menjanjikan. Kondisi ini jelas tidak
menguntungkan
bahwa
tidak
undang-undang proses
mendapat
kredit
terutama
peradilan
jaminan
bermasalah di
di
lingkungan
Hambatan non yuridis dimaksud
lembaga
adalah upaya hukum perlawanan dapat
perbankan. Dalam rangka menjalankan
ditempuh oleh termohon eksekusi untuk
usaha bank untuk menyalurkan dana
menghambat
kepada masyarakat sebagaimana yang
penegak
telah
bank
motivasi pribadi serta kurangnya kualitas
memandang pentingnya meminta jaminan
hakim dan pegawai pengadilan dibidang
dijelaskan
diatas
bagi
padahal
maka
proses
hukum
fiat
cenderung
eksekusi, mengejar
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian… .
73
hukum perbankan, kurangnya jumlah
perjanjian
kredit,
maka
sarana lelang dan tidak adanya kantor
melakukan
eksekusi
barang jaminan,
lelang
negara
masyarakat
di
kurang
sebelum
daerah,
budaya
debitur harus terlebih dahulu dinyatakan
mengerti
hukum
wanprestasi,
yang
dilakukan
melalui
terutama mengenai hak dan kewajibannya
putusan pengadilan. Untuk itu kreditur
daam
harus menggugat debitur atas dasar
perjanjian
kredit.
Selanjutnya
upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk
wanprestasi.
Akan
mengatasi hambatan dalam pelaksanaan
menggugat
debitur,
flat eksekusi Hak Tanggungan yang
melakukan somasi terlebih dahulu yang
berupa hambatan yuridis dengan adanya
isinya agar debitur memenuhi prestasinya.
perlawanan pihak ketiga yang sewaktu-
Apabila debitur tidak juga memenuhi
waktu dapat timbul dimuka persidangan
prestasinya,
dengan memberi bukti-bukti dan saksi-
menggugat debitur atas dasar wanpretasi,
saksi.
dengan
Sedangkan
upaya
mengatasi
maka
mana
tetapi
sebelum
kreditur
kreditur
apabila
harus
dapat
pengadilan
hambatan non yuridis antara lain minta
memutuskan
bahwa
debitur
telah
petunjuk kepada tingkat hukum yang
wanprestasi,
maka
kreditur
dapat
lebih tinggi yakni Pengadilan Tinggi atau
melakukan eksekusi atas barang jaminan
Mabkamah Agung ataupun komisi hukum
yang diberikan oleh debitur.
berkenan dengan pengeluaran kebijakan yang kepada
sesuai, aparat
melakukan penegak
pendekatan hukum
di
pengadilan tentang kepastian hukum yang seharusnya diterapkan dalam penanganan fiat eksekusi, memberikan pemahaman pada masyarakat terutama tentang hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian kredit.
2.
Saran Dalam
penyelesaian
kredit
bermasalah, disarankan terjadi kerjasama yang baik antara pihak nasabah, bank dan pihak ketiga yang membantu penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Pengawasan dan pembinaan yang telah dengan baik dilakukan oleh pihak bank perlu terus ditingkatkan,
C. PENUTUP 1.
mencampuri
Simpulan
tanpa terlalu
tangga” debitur. Apabila
kredit
macet
tersebut
terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam
bermaksud dalam
“rumah
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian…
DAFTAR PUSTAKA Buku M. Yahya Harap, 2007, Hukum acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. Nasrun Tamin, 2012, Kiat Menghindari Kredit Macet, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta. Rachmat Firdaus, 2011, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Cetakan Kelima, Alfabeta, Bandung. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta. Sudikno Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Jurnal Bachtiar Sibarani, Parate Eksekusi dan Paksa Badan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15 September 2001. Bahan Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Urnum. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
74
.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 Tanggal 6 September 2002, Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesian Nomor 31/147/KEP/DIR, Tanggal 12 Nopember 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan Republik Indonesia.
