BAB II PENYELESAIAN KREDIT MACET BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERBANKAN

BAB II

PENYELESAIAN KREDIT MACET BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERBANKAN

A. Pengertian Kredit dan Kredit Macet 1. Pengertian kredit Kata dasar kredit berasal dari bahasa Latin “credere” yang berarti kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya.21. Dari Black’s Law Dictionary, kredit adalah “the ability of a business man to borrow money, or obtain goods on time, inconsequence of the favourable opinion held by the particular lender, as to his solvency and reliability”22. Undang-Undang No. 10/1998 (Pasal 21 ayat 11) menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertianpengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang berdasarkan ketentuan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh pihak Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar utangnya pada jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 21

Firdaus Rachmat dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 1. 22 Black’s Law Dictionary.1993; Dalam Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Horisontal, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 140.

Universitas Sumatera Utara

a. Unsur-unsur kredit Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:23 1). Adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada fihak lain. orang atau badan demikian lazim disebut kreditur 2). Adanya fihak yang membutuhkan/ meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur 3). Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur 4). Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur 5). Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur 6). Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya 7). Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga). Melihat unsur-unsur fasilitas kredit diatas apabila dikaitkan dengan kredit perbankan adalah bank sebagai pihak yang memiliki uang selanjutnya disebut dengan kredtiur dan orang atau badan selanjutnya disebut sebagai debitur adalah pihak yang membutuhkan uang. Adanya kesanggupan dari pihak debitur untuk 23

Ibid., hal. 3


membayar uang dipinjam dari bank merupakan suatu bentuk kepercayaan bank yang diberikan kepada debitur. Perjanjian kredit tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dimana debitur akan mengembalikan uang yang telah dipinjam pada waktu tertentu dengan bunga tertentu pula.

b. Tujuan dan fungsi kredit Kebutuhan manusia selalu beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, yang mana kebutuhan ini akan selalu meningkat tiap waktu. Namun kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut memiliki batasan tertentu, sehingga memaksa seseorang memperoleh bantuan permodalan untuk pemenuhan hasrat dan citacitanya guna peningkatan usaha dan peningkatan daya guna sesuatu barang/jasa. Fungsi kredit secara umum ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf hidup rakyat banyak.24 Menurut Firdaus dan Ariyanti25 bahwa fungsi-fungsi kredit sebagai berikut: 1) Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa Andai kata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.

24

Ibid., hal. 3 Ibid., hal. 5.

25


2) Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle Terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang berlebihan dan golongan yang kekurangan, maka dari golongan yang berlebihan ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (idle). Dana yang idle tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana efektif. 3) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank Umum (commercial bank), yaitu Kredit Rekening Koran. Dalam kredit R/K, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru dimasyarakat sejumlah kredit R/K tersebut. 4) Kredit sebagai alat pengendalian harga Dalam hal ini jika diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar pada masyarakat, maka salah satu caranya ialah dengan jalan mempermudah dan mempermurah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat. 5) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/ faedah/ kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada Bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani dan lain sebagainya bisa memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-poensi yang dimilikinya.


Sedangkan menurut Budi Untung26 kredit mempunyai fungsi sebagai berikut: 1). Meningkatkan daya guna uang Daya guna uang dapat ditingkatkan dengan cara pemilik uang atau modal dengan meminjamkan uang atau modalnya tersebut kepada pihak yang kekurangan uang atau modal melalui lembaga perbankan khususnya 2). Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Peredaran dan lalu lintas uang dapat terlaksana jika kredit disalurkan melalui pinjaman yang dilakukan oleh bank seperti contoh rekening giro bank, dengan rekening giro bank dapat menimbulkan uang ginal 3). Meningkatkan daya guna dan peredaran barang Daya guna dan peredaran bank dapat meningkat dikarenakan pengusaha dapat memproduksi barang dan bahan atau pengusaha dapat menjual barang dengan kredit 4). Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi Stabilitas ekonomi dapat terlaksana dengan pemberian kredit yang seletif, terarah dan berdasarkan prioritas sehingga jumlah uang yang beredar dapat diatur melalui tingkat bunga dan rasio kas bank 5). Meningktkan kegairahan berusaha Perusahaan yang memperoleh kredit dan bank dapat meningkatkan usahanya dan pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan akhirnya meningkatkan laba 26

Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakart: Penerbit Andi, 2000), hal..4.


6). Meningkatkan pemerataan pendapatan Peningkatan kesempatan berusaha dengan penambahan proyek-proyek baru yang berasal dari kredit akan membutuhkan tambahan tenaga kerja. Secara tidak langsung menyebabkan semakin banyak tenaga kerja kerja yang memperoleh pendapatan. Di samping itu para penabung akan memperoleh bunga atas tabungannya 7). Meningkatkan hubungan internasional Negara maju cenderung mempunyai tabungan yang tinggi dengan demikian dapat memberi pinjaman kepada negara-negara yang sedang berkembang

2. Pengertian kredit macet Di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Kredit macet atau loan problem adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.27 Menurut, suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana:28 a. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau

27

Dahlan Siamat, Manajemen Bank Umum, (Jakarta: Intermedia,1993), hal.220. Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, teknik dan kasus, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997), hal.331. 28


b. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau c. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan Berdasarkan

SE

Bank

Indonesia

Nomor:

09/PJ.42/1999,

yang

menggolongkan kredit, yaitu; "Lancar", "Perhatian Khusus", "Kurang Lancar", "Diragukan", dan "Macet" dengan pengertian dibawah ini, yaitu: a. Kredit digolongkan sebagai kredit "Lancar", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1). Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu 2). Memiliki mutasi rekening yang aktif 3). Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral). b. Kredit digolongkan sebagai kredit dalam "Perhatian Khusus", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:' 1). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari 2). Kadang-kadang terjadi cerukan 3). Mutasi rekening relatif aktif


4). Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 5). Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kredit digolongkan sebagai kredit "Kurang Lancar", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari 2). Sering terjadi cerukan 3). Mutasi rekening relatif rendah 4). Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari 5). Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur 6). Dokumentasi pinjaman lemah

d. Kredit digolongkan sebagai kredit "Diragukan", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari 4) Terjadi kapitalisasi bunga 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan


e. Kredit digolongkan sebagai kredit "Macet", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

B. Pengertian Kredit Bermasalah As. Mahmoeddin29 dalam bukunya Melacak Kredit Bermasalah, mengatakan “Kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak bisa memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.” Kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia

berdasarkan

surat

keputusan

direksi

bank

Indonesia

nomor

31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 adalah sebagai berikut :30 1. Kredit lancar, adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. 2. Kredit kurang lancar, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang diperjanjikan. 29

As Mahmoeddin, Melacak Kredit Bermasalah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2004),

hal.2. 30

Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan,edisi kedua, (Jakarta: Ghalia,2003),

hal.85.


3. Kredit diragukan, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan. 4. Kredit macet, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

C. Penyebab Terjadinya Kredit Macet 1. Faktor internal bank Terjadinya kredit macet disebabkan oleh, yaitu:31 a. Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan b. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas mengenai dasar pemberian kredit c. Kurangnya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman d. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit. e. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank. f. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow) debitur lama g. Tidak mampu bersaing, sehingga menerima debitur yang kurang bermutu.

2. Faktor eksternal bank Di samping sebab-sebab di pihak kreditur, sebagian besar kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:32 a. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi b. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani. c. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur. d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain. 31

Siswanto Sutojo. Op.Cit, hal. 216 Lukman Dendawijaya. Op.Cit., hal.333-334.

32


e. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius. f. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, seperti perang dan bencana alam. g. Watak buruk debitur (yang telah merencanakan tidak mengembalikan kredit). Kredit bermasalah akan berdampak negatif baik bagi kelangsungan hidup bank itu sendiri maupun bagi perekonomian negara. Berikut ini diuraikan dampak kredit bermasalah terhadap bank, yaitu:33 a. Likuiditas Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran namun tidak mampu mengangsur karena kredit tidak lancar atau bermasalah, maka bank terancam menjadi tidak likuid. Tidak likuid memiliki arti bank tidak dapat menjalankan kewajibannya terutama kewajiban dana jangka pendek b. Solvabilitas Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untukbmelunasi seluruh hutangnya dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank sehingga bank menjadi tidak likuid dan kemudian mencairkan aktiva tetapnya guna memenuhi segala kewajibannya kepada pihak ketiga. Jika bank tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka berarti solvabilitas bank tersebut juga menjadi berkurang c. Rentabilitas Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan dari bunga kredit. Jika kredit bermasalah atau tidak lancar maka penghasilan bank dari bunga kredit akan berkurang

33

As. Mahmoedin. Op.Cit., hal. 111-114.


d. Biaya-biaya tambahan Biaya tambahan adalah adanya biaya tertentu karena adanya kredit bermasalah, antara lain: 1) Legal cost, yaitu biaya yang timbul karena penanganan kredit bermasalah dari aspek-aspek hukumnya 2) Administrative cost, yaitu biaya penanganan kredit bermasalah dalam hal pemeliharaan administrasi agar dapat dikerjakan secara rapi, teliti, dan sistematis guna memperlancar setiap usaha penyelamatan kredit. 3) Opportunity cost, ialah biaya yang diperhitungkan karena aktiva yang seharusnya produktif menjadi tidak produktif karena tertanam dalam kredit macet 4) Carrying cost, ialah biaya yang timbul karena adanya kredit yang dihapuskan 5) Management cost, ialah biaya untuk penanganan kredit bermasalah karena memerlukan manajemen yang efektif dengan cara kerja yang terpadu dan terarah pada sasaran utama demi penyelamatan asset bank 6) Intangible cost, ialah biaya yang perlu diperhitungkan karena rusaknya citra bank, dan ini tidak terukur. e. Profitabilitas Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Jika kredit tidak lancar maka profitabilitas bank menjadi kecil. f. Bonafiditas Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank.


g. Tingkat kesehatan bank Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan bisa menghadapi likuidasi. h. Modal bank Besar kecilnya ekspansi usaha sangat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka modal bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.

D. Penyelesaian Kredit undangan Perbankan

Macet

dalam

Peraturan Perundang -

1. Penyelesaian melalui resktrukturasi utang Penyelesaian kredit macet ada dua cara, yaitu melalui jalur hukum dan jalur non hukum. Salah satu upaya penyelesaian kredit macet melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi. Dasar hukum restrukturisasi adalah Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perbuatan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 1) Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang 2) Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga


3) Perpanjangan jangk waktu pelunasan hutang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir 4) Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang pokok dan atau tunggakan angsuran, tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran 5) Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang pokok, tunggakan angsuran dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir 6) Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang pokok dan tunggakan bunga kredit sesuai aliran dana yang mengalir 7) Pergeseran atau perpanjangan grace period dan pergeseran rencana pelunasan 8) Pergeseran grace period dan perpanjangan jangka waktu kredit 9) Kombinasi bentuk-bentuk rescheduling di atas Tindakan rescheduling dapat diberikan kepada debitur yang masih menunjukkan itikad bak untuk melunasi kewajibannya. Faktor-faktor yang mendukung diberikannya tindakan rescheduling misalkan: pemasaran dari produk debitur masih baik, yang dihasilkan oleh mesin/pabrik/proses produksi yang masih berjalan normal. Dari sisi manajemen, usaha debitur dikelola oleh tenaga yang profesional dan cukup terampil. Bahan baku untuk keperluan produksi debitur cukup tersedia di pasar, sedangkan proses produksinya menggunakan metode teknologi yang memadai (tidak usang/belum out of date). Disamping itu, peraturan pemerintah dan kondisi global cukup mendukung. Tindakan rescheduling ini dilakukan karena terjadi


kelebihan pembiayaan terhadap objek kredit (over finance). Agunan yang dikuasai bank cukup mengatasi dan memenuhi syarat yuridis. b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagai atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 1) Perubahan tingkat suku bunga 2) Perubahan tata cara perhitungan bunga 3) Pemberian keringanan tunggakan bunga 4) Pemberian keringanan denda 5) Pemberian keringanan ongkos/biaya 6) Bank ikut dalam penyertaan modal sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12-11-1998 7) Perubahan kepengurusan perusahaan debitur biasanya bank ikut memberikan pendapat dalam pembentukan susunan pengurus tersebut 8) Perubahan syarat-syarat kredit 9) Perubahan syarat-syarat lain 10) Penambahan agunan 11) Perubahan bentuk hukum dari CV ke PT, sehingga menambah modal efektif disetor 12) Kombinasi antara bentuk-bentuk reconditioning di atas


Tindakan reconditioning dapat diberikan kepada debitur yang masih itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik. Mesin/pabrik/proses produksi masih berfungsi baik dan terawat, kapasitas masih dapat ditingkatkan. Usaha debitur dikelola oleh manajemen yang profesional dan menggunakan tenaga kerja yang cukup terampil. Untuk kelangsungan produksinya, debitur tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan berproduksi dengan memakai teknologi yang memadai. Peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi secara global cukup mendukung. Tindakan reconditioning ini dilakukan karena debitur mengalami kekurangan modal kerja. Agunan yang dikuasai bank cukup mengatasi dan memenuhi syarat yuridis. c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi 1) Penurunan suku bunga kredit Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut. Jumlah pinjaman tersbut disebut pokok utang. Dengan adanya penurunan suku bunga kredit akan memberikan keringanan kepada debitor dalam melakukan pengembalian hutang 2) Pengurangan tunggakan bunga kredit Penurunan

tunggakan

bunga

adalah

penurunan

tunggakan

dari bunga kredit atau balas jasa lainnya, baik kredit angsuranmaupun tanpa angsuran yang telah jatuh tempo


3) Pengurangan tunggakan pokok kredit Pengurangan tunggakan angsuran pokok kredit adalah

penurunan

angsuran pokok dari suatu kredit dengan angsuran yang setelah tanggal jatuh tempo masa angsurannya belum dibayar; kredit anuitas angsuran pokok terdiri atas pokok dan bunga. 4) Perpanjangan jangka waktu kredit Perpanjangan jangka waktu adalah perpanjangan jangka waktu jatuh tempo pinjaman atau tabungan yang ditunjukkan dalam bulan, jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya di bawah satu tahun 5) Penambahan fasilitas kredit Penambahan fasilitas kredit bank adalah penambahan sejumlah uang yang diciptakan oleh bank dalam bentuk kredit dan cerukan melalui sarana kredit dari diskonto yang diberikan dengan atau tanpa kolateral atau tanpa agunan (collateral); jumlah yang dicairkan diawasi oleh bank sentral. 6) Pengembilalihan agunan atau aset debitur Pengambilalihan agunan atau aset dilakukan ketika debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, dengan cara

pengambilalihan ini

diupayakan akan dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan kepada debitur dengan cara menguasai agunan atau aset debitur. 7) Jaminan kredit dibeli oleh bank Bank membeli jaminan yang dijadikan diagunkan oleh kreditur dalam hal mencari jalan keluar pelunasan utang debitur


8) Konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham Konversi kredit menjadi modal adalah seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru 9) Alih manajemen Alih manajemen adalah pengalihan manajemen antar perusahaan atau badan hukum (dari kreditur kepada perusahaan debitur) baik secara keseluruhan atau sebagian dalam hal perbaikan manajemen perusahaan agar mendapatkan keuntungan sehingga akan menghasilkan keuntungan yang pada akhirnya dapat melakukan pembayaran utang kepada kreditur 10) Pengambilalihan pengelola proyek Pengambilalihan pengelola proyek adalah pengambilalihan suatu kegiatan yang mempunyai jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya terbatas, untuk melaksanakan suatu tugas yang telah digariskan 11) Pembaruan hutang Novasi atau pembaruan utang merupakan salah satu penyebab hapusnya perikatan. Novasi dapat diartikan sebagai perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru. Penggatian tersebut dapat terjadi pada kreditur, debitur maupun obyek perikatan. 12) Subrogasi Subrogasi adalah pengalihan kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran atas utang debitur sehingga pihak lain tersebut menggantikan kedudukan sebagai kreditur; dengan demikian, segala hak dan kewajiban debitur beralih kepadanya


13) Cessie Cessie adalah pengalihan hak atas kebendaan tak bertubuh (intangible goods) kepada pihak ketiga. Kebendaan tak bertubuh di sini biasa berbentuk piutang atas nama 14) Debitur menjual sendiri barang-barang jaminan dibawah tangan Debitur menjual barang-barang jaminannya kepada orang lain bertujuan untuk melunasi segala utangnya 15) Penghapusan piutang Pengahapusan piutang adalah cara yang dilakukan oleh kreditur sebagai upaya untuk mengurangi beban dari debitur Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:34 a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Restrukturisasi kredit wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan paling banyak tiga kali dalam jangka waktu

34

Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000),

hal.147


perjanjian kredit. Restrukturisasi kredit kedia dan ketiga dapat dilakukan paling cepat enam bulan setelah restrukturisasi kredit sebelumnya.35

2. Penyelesaian melalui eksekusi agunan Di Indonesia, dikenal beberapa eksekusi agunan, yaitu: a. Eksekusi hak tanggungan b. Eksekusi fidusia c. Eksekusi hipotek d. Eksekusi gadai e. Eksekusi perorangan

1) Eksekusi hak tanggungan Terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan dalam eksekusi hak tangungan ini yaitu melalui penjualan di bawah tangan dan melalui proses lelang.

a) Penjualan di bawah tangan Penjualan dibawah tangan memiliki arti bahwa penjualan atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan dan dibebani dengan hak tanggungan oleh kreditur sendiri secara langsung kepada orang lain atau pihak lain yang berminat, tetapi dibantu juga oleh pemilik tanah dan bangunan. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, karena ditakutkan merugikan pihakpihak yang tidak terlibat. Oleh karena itu ada baiknya harus didahului dengan pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait dan diumumkan dalam 2 (dua) surat

35

Ibid


kabar yang terbit di daerah tempat lokasi tanah dan bangunan berada.36 Hal ini dilakukan minimal 1 (satu) bulan sebelum penjualan dilakukan, serta tidak ada sanggahan dari pihak mana pun. Apabila tidak dilakukan, penjualan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 UUHT, yaitu: (1)Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: (a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau (b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya. (2)Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak (3)Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (4)Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum. (5)Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan ini dapat dilakukan ketika pemilik tanah yang dibebani hak tanggungan masih kooperatif. Dia bersedia pula untuk hadir guna membuat dan menandatangani akta-akta atau dokumen-dokumen

36

Irma Devita Purnamasari. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Memahami Hukum Jaminan Perbankan, (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), hal. 62


berkaitan dengan penjualan tanah yang dijadikan objek hak tanggungan. Adapun alternatif lainnya adalah:37 a. Pemilik jaminan melaksanakan jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah yang berwenang. Pemilik jaminan tersebut akan langsung berhadapan dengan calon pembeli dan langsung menandatangani akta jual beli atas tanah yang berkenaan. Dalam kondisi demikian, biasanya pemilik jaminan sendiri yang mencari pembeli untuk mendapatkan harga tertinggi, sehingga dia masih tetap memperoleh sisa dari harga penjualan jaminan dimaksud setelah sebagian dipotong kreditur untuk membayar atau melunasi utang-utangnya. b. Pemilik jaminan hadir guna membuat dan menandatangani akta penyerahan jaminan sekaligus akta kuasa menjual kepada orang yang ditunjuk oleh kreditur. Ketika sewaktu-waktu kreditur menemukan pembeli atas jaminan yang berkenaan, dia dapat melaksanakan akta jual beli dengan menggunakan akta kuasa menjual tersebut.

b) Penjualan jaminan melalui proses lelang Lelang adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Dasar hukum lelang dapat dilihat sebagai berikut: (1) Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3 (2) Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85) 37

Ibid., hal. 62.


(3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat lelang Kelas I (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat lelang Kelas II (7) Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (8) Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP01/PL/2006 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Kantor Pejabat Lelang Kelas II Dalam pelaksanaannya, lelang dilakukan dengan 2 (dua)cara, yaitu:38 (1) Lelang terbuka Lelang yang dilaksanakan dengan cara; penawaran langsung oleh peserta lelang dengan sistem harga naik-naik, yakni penawaran pertama dilemparkan oleh juru lelang dengan standar harga terbatas dan pemenangnya adalah penawar harta tertinggi. Biasanya yang umum diketahui oleh masyarakat awam adalah lelang yang dilaksanakan dengan cara seperti ini

38

Ibid.,hal. 63.


(2) Lelang tertutup Lelang yang dilaksanakan dengan cara penawaran para peserta lelang dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diserahkan langsung kepada juru lelang berlangsung. Setelah semua penawaran disetorkan, juru lelang akan membuka amplop tersebut di hadapan para peserta lelang dan langsung membacakan. Pemenangnya adalah penawar harga tertinggi. Adapun untuk proses lelang itu sendiri, pelaksanaannya dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: a. Proses lelang secara langsung melalui balai lelang Proses lelang langsung ini hanya dapat dilaksanakan jika tidak ada kemungkinan bertahan dari pemilik asset dan barang yang akan dilelang tersebut sudah dikuasai oleh pemohon lelang. Dengan kata lain, kondisi demikian termasuk ke dalam kategori lelang secara sukarela. Untuk proses lelang tersebut, pemohon lelang dapat mengajukan permohonan lelang kepada balai lelang swasta atau pemerintah. Namun jka melalui balai lelang swasta, harus mendapat bantuan dari Kantor Lelang Negara selaku pelaksana (juru lelang). Adapun

dasar hukum menggunakan Balai Lelang Swasta adalah

Keputusan Menteri Keuangan No. 147/KMK/01/1996 jo Keputusan Kepala Badan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) No. 1/PN/1996.

Adapun

peraturan yang mengatur tentang perizinan, kegiatan usaha dan pelaksanaan lelang Balai Lelang Swasta diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Balai Lelang. Dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005


ditegaskan bahwasanya kegiatan usaha Balai Lelang meliputi Jasa Pralelang, Jasa Pelaksanaan Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II, dan Jasa Pascalelang terhadap jenis lelang : 1) Lelang Non Eksekusi Sukarela 2) Lelang aset BUMN/ D berbentuk persero, dan 3) Lelang aset milik bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. b. Proses lelang melalui penetapan pengadilan Proses lelang melalui pengadilan dilakukan apabila jaminan atau barang yang akan dilelang dalam kondisi: 1) Masih dikuasai oleh pemilik jaminan atau pemilik barang 2) Adanya indikasi perlawanan dari pemilik jaminan atau pemilik barang Berdasarkan Pasal 1 poin 4 Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 disebutkan bahwa lelang untuk melaksanakan putusan dan atau penetapan pengadilan, dokumendokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam suatu perkara perdata, pengadilan dapat melakukan penetapan yang amarnya menyatakan barang yang disita jaminan dijual secara lelang.

2) Eksekusi jaminan fidusia Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia disebutkan bahwa:


Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Terkait dengan eksekusi jaminan fidusia, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menentukan: (a) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: (1) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia (2) penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (3) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. (b)Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalama ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan Dalam prakteknya, eksekusi jaminan fidusia selalu mengalami kendala ketika eksekusi dilakukan oleh perusahaan leasing. Adanya perlawanan dari pihak pemberi jaminan fidusia membuat proses eksekusi ini berjalan tidak lancar, apalagi terkadang kekerasan terjadi dan sebagai akibatnya jatuh korban. Demi pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini, maka POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Adapun tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah agar penyelenggaraan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berjalan dengan aman, lancar, dan dapat


dipertanggung jawabkan; melindungi keselamatan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia dan atau masyarkat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa. Proses pengajuan untuk dilaksanakannya eksekusi atas objek jaminan fidusia ini adalah sebagai berikut: (a) Ada permintaan dari pemohon (b)Objek ersebut memiliki akta jaminan fidusia (c) Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia (d)Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia (e) Jaminan fidusia berada di wilayah negara indonesia Objek yang dapat dieksekusi atas jaminan fidusia ini adalah benda yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.39

Sesuai dengan ketentuan peraturan

Kapolri, adanya pengamanan dalam eksekusi atas objek jaminan fidusia harus dilakukan permohonan terlebih dahulu yaiu dengan cara mengajukan permohonan pengamanan eksekusi secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kaplores tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia, apabila permohonan diajukan oleh kuasa hukm penerima jaminan fidusia.40 Hal-hal apa saja yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan pengamanan eksekusi adalah sebagai berikut: (a) Salinan akta jaminan fidusia 39

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Irma Devita Purnamasari Op. Cit., hal.105

40


(b)Salinan sertifikat jaminan fidusia (c) Surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini telah diberikan kepada debitur sebanyak 2 (dua) kali yang dibuktikan dengan tanda terima (d)Identitas pelaksana eksekusi (e) Surat tugas pelaksanaan eksekusi

3) Eksekusi hipotek Hipotek memliki arti pembebanan, sedangkan dalam bahasa Belanda yang terjemahannya adalah onderzetting.41 Baik dalam bahasa Indonesia ataupun Belanda, hipotek telah diambil alih untuk menunjukkan salah satu bentuk jaminan hak ayas tanah.42 Di dalam Pasal 1162 KUHPerdata, hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan dari perikatan. Objek hipotek dapat berupa tanah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kapal yang diatur di dalam Pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI No. 44 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convention on Maritime Liens and Mortgages, Permenhub RI No. PM 13/2012. Dan yang terakhir adalah objek pesawat udara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan

41

Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab Tentang Hipotek, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal 15 42 Ibid hal. 15


a) Grosse akta hipotek punya kekuatan ekskutorial Dalam setiap pemberian jaminan berupa hipotek atas kapal, setelah hipotek tersebut didaftarkan, akan diterbitkan grosse akta hipotek kapal berdasarkan Pasal 224 HIR. Grosse tersebut punya status yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dengan menggunakan grosse akta hipotek kapal dimaksud, pemegang

hipotek dapat

meminta bantuan pengadilan untuk melakukan kekuatan eksekusi atas kapal yang dibebani hipotek tersebut. b) Pemegang hipotek punya hak menjual sendiri kapal yang dibebani hipotek dimaksud Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 1198 dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yaitu kreditur yang memegang hipotek yang telah terdaftar, dapat menuntut haknya atas barang tak bergerak yang terkait itu, biar di tangan siapa pun barang itu berada, untuk diberi urutan tingkat dan untuk dibayar menurut urutan pendaftarannya. c) Eksekusi terhadap kapal yang berada diluar wilayah Indonesia Untuk semua kapal yang berada di luara wilayah Indonesia, kreditor dapat mengajukan gugatan atau permohnan eksekusi terhadapnya di pengadilan tempat kapal tersebut berada. Cara lain, dengan mengajukan permohonan ke pengadilan Indonesia untuk memerintahkan debitur mengembalikan kapal tersebut ke Indonesia.


4) Eksekusi terhadap jaminan gadai Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekauasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tsb secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian. Objek gadai adalah benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Gadai diatur di dalam Pasal 1150 - Pasal 1160 KUHPerdata. Pada dasarnya jaminan gadai memberikan hak preference (hak keutamaan di antara para kreditur diantara para kreditur lainnya) kepada penerima gadai, untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dengan cara menjual barang yang digadaikan melalui lelang di muka umum. Dalam hal debitur wanprestasi, maka tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi gadai, penerima gadai (kreditor) dapat menjual secara lelang barang yang digadaikan. Demikian halnya terhadap saham-saham. Berdasarkan perjanjian gadai saham yang dibuat antara pemberi gadai dan kreditor selaku penerima gadai, kreditor berhak menjual keseluruhan objek gadai yang telah digadaikan secara privat atau secara “tidak di muka umum”. Penjualan tersebut dapat dilakukan berdasarkan perjanjian gadai dan kuasa yang tercantum dalam perjanjian gadai tersebut. Namun setelah melakukan penjualan dengan cara demikian, kreditor harus tetap meminta penetapan dari pengadilan agar penjualan tersebut sah (Pasal 1156 KUHPerdata).43 Apabila objek gadai hendak dijual di 43

Irma Devita Purnamasari Op.Cit., hal. 138


muka umum, maka dapat diminta bantukan melalui kantor lelang negara. Dengan demikian apabila para pihak telah menyepakati bahwa kreditur diberikan hak untuk mengeksekusi tanpa perantaraan pengadilan, kreditur dapat langsung meminta bantuan kantor lelang negara untuk menjual benda Gadai. Hal ini untuk memenuhi ketentuan ”menjual barangnya gadai di muka umum” dalam Pasal 1155 KUHPerdata.

5) Jaminan perseorangan Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor.44 Jaminan perserorang dalam praktek perbankan hanyalah bersifat jaminan tambahan dan lebih mengacu kepada kewajiban moral (obligator overeenkomst). Ini karena pada prakteknya, eksekusi terhadap jaminan perseroangan masih sangat sulit dan mengambang serta masih terdapat berbagai macam persepsi berbeda mengenai masalah eksekusi personal guarantee atau company guarantee tersebut dari para praktisi hukum. Berbeda dengan jaminan kebendaan yang menetapkan suatu benda tertentu sebagai jaminan (tanah, rumah, mobil dan lain-lain) yang memberikan hak preference kepada kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut. Jika debitur wanprestasi (macet), kreditor dapat menjalankan haknya dengan cara mengeksekusi benda tersebut terlebih dahulu dari pada kreditor lainnya.45

44

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 74 45 Irma Devita Purnamasari Op. Cit., hal, 151.


Dalam jaminan perseroangan tidak demikian karena tidak ada satu bagian tertentu dari harta kekayaan penjamin yang ditetapkan sebagai jaminan. Hal inilah yang menyebabkan kreditor berada dalam kedudukan konkuren. Artinya dalam hal debitur punya kewajiban terhadap beberapa kreditor, maka para kreditor tersebut punya kedudukan yang setara. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban dari penjamin dilakukan dalam jumlah yang proporsional sesuai dengan utang debitor kepada setiap kreditor tersebut.46

46

Irma Devita Purnamasari Op. Cit. Hal, 156


BAB II PENYELESAIAN KREDIT MACET BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERBANKAN

Recommend Documents