TINJAUAN PENYELESAIAN KREDIT MACET KARENA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR PT. BIMA MULTI FINANCE CABANG SURAKARTA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TINJAUAN PENYELESAIAN KREDIT MACET KARENA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR PT. BIMA MULTI FINANCE CABANG SURAKARTA

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh Ayu Soraya NIM. E0008119

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2012 i


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah : 6) “Dan, barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan kemudahan dalam urusannya” (Q.S. Ath-Thalaq : 4)

Sesungguhnya hidup di dunia ini tidak perlu merasakan kegagalan, karena jika tidak ada kegagalan tidak mungkin kita menemukan kata “kesuksesan”, maka dalam menjalani hidup harus selalu bersabar dan bersyukur kepada Sang Pencipta.

Penulisan Hukum ini Kupersembahkan kepada : 1. Allah SWT is my Lord.... 2. Prophet Muhammad is my role model.... 3. Bapakku Zainudin, Ibuku Anik Krisnani S., adikku Riza Romdhani dan segenap keluarga tercinta...... 4. My love Dika Yudanto.... 5. Almamater tercinta di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Ayu Soraya, E0008119, TINJAUAN PENYELESAIAN KREDIT MACET KARENA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR PT. BIMA MULTI FINANCE CABANG SURAKARTA. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini berkaitan dengan semakin berkembangnya lembaga pembiayaan di Indonesia salah satunya adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Hal ini ditandai adanya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan barang bergerak yang berupa motor dan mobil. Bima Finance cabang Surakarta merupakan salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang dapat melakukan pembelian motor dan mobil secara kredit. Dalam transaksi pembiayaan konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen yaitu Bima Finance cabang Surakarta (kreditur), pihak konsumen (debitur) dan pihak pemasok (supplier). Mekanisme yang digunakan adalah mekanisme perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan debitur. Pelaksanaan perjanjian tersebut kadang tidak berjalan lancar sehingga menimbulkan kredit macet yang dilakukan oleh debitur karena wanprestasi. Penelitian ini akan membahas mengenai kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaiannya serta hambatan-hambatannya dengan menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif. Data tersebut dikumpulkan oleh penulis, dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, studi literatur pada data primer dan sekunder, dan analisis isi untuk sumber data sekunder. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Bima Finance cabang Surakarta menunjukkan bahwa upaya penyelesaian kredit macet menurut Bima Finance cabang Surakarta meliputi upaya non litigasi dan litigasi. Upaya non litigasi antaralain upaya preventif untuk mengantisipasi kredit macet, surat peringatan (somasi), dan upaya untuk melakukan negosiasi yaitu penarikan dan juga pelelangan terhadap objek pembiayaan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya penarikan terhadap objek pembiayaan antaralain hambatan normatif, hambatan internal, dan hambatan eksternal. Upaya penyelesaian kredit macet paling ideal yang dilakukan setelah adanya hambatan-hambatan tersebut adalah upaya dengan jalan litigasi, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata terhadap kreditur pada hambatan normatif ke pengadilan perdata dengan berdasar Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi. Pada hambatan eksternal, debitur dikenai Pasal 1243 KUHPerdata berupa gugatan wanprestasi. Hambatan internal dengan diberikan teguran dan sanksi peraturan dari perusahaan pembiayaan konsumen yang berlaku bagi pihak yang melanggar peraturan tersebut. Kata kunci: perusahaan pembiayaan konsumen, debitur, kredit macet commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Ayu Soraya, E0008119, A REPORT OF THE COMPLETION OF NON PERFORMING LOAN DUE TO DEFAULT OF DEBITUR IN CONSUMER FINANCE AGREEMENT AT PT. BIMA MULTI FINANCE SURAKARTA BRANCH OFFICE. Law Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. This research is related to the increase of leasing financial institution in Indonesia one of them is consumer finance companies. This phenomena could be seen from the society needed of car and motorcycle which increasing time to time. Bima Solo branch is one of the consumer finance companies which give the service of giving loan in car and motorcycle buying. In the consumer financial transaction there are three part involved, which is Bima Finance Solo branch as kreditur, the customer as debitur, and the supplier. The mechanism which use is the mechanism of consumer financial agreement between consumer finance companies and the debitur. The realization of the agreement sometimes are not run well and caused non performing loan which is done by the debitur because of default. This research will discuss about non performing loan in consumer finance companies and its completion and also the using empiric law research with deskriptif and quantity research approach. Those data collect by the writer using the structured interview technique, literature studies on primer and secunder data, and also content analysis for secunder data source. From the research result which is done by the writer in Bima Finance Solo branch, shows that the effort of the completion of non performing loan according to Bima Finance Solo branch include litigation and non litigation. The non litigation effort are preventif effort to anticipate non performing loan, giving letter of warning (somatie), and also negotiation which are the retake of object and also fiduciary of the leasing object. The obstacles which happens on the effort of retaking on financial object are normative obstacles, internal obstacles, and external obstacles. The most ideal effort to finished the non performing loan after those obstacles are by litigating, which is the effort of giving a civil action to the creditur on normative obstacles to the private court based on article 1365 statutebooks of civil law about againts the law with demand for compensation claims. On external obstacles, debitur subject to article 1243 statute-books of civil law a lawsuit in default. Internal obstacles by giving a warning and rules punishment from the consumer finance companies that use for the part which obey those agreement. Key word: consumer finance companies, debitur, non performing loan

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih dan penyertaan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul: “TINJAUAN PENYELESAIAN KREDIT MACET KARENA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR WOM FINANCE CABANG WONGIRI”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Semakin berkembangnya lembaga pembiayaan di Indonesia salah satunya adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Hal ini ditandai adanya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan barang bergerak yang berupa motor dan mobil. Bima Finance cabang Surakarta merupakan salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang dapat melakukan pembelian motor dan mobil secara kredit. Dalam transaksi pembiayaan konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen yaitu Bima Finance cabang Surakarta (kreditur), pihak konsumen (debitur) dan pihak pemasok (supplier). Mekanisme yang digunakan adalah mekanisme perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan debitur. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut kadang tidak berjalan lancar sehingga menimbulkan kredit macet yang dilakukan oleh debitur karena wanprestasi. Penelitian ini akan membahas mengenai kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen khususnya PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta dan upaya penyelesaian kredit macet karena debitur wanprestasi, serta hambatan-hambatan yang terjadi pada saat upaya penyelesaian kredit macet tersebut. Adanya berbagai hambatan tersebut tentunya terdapat penyelesaian yang paling ideal yang dilakukan untuk menangani kredit macet karena debitur wanprestasi. Penulisan hukum ini dalam pembuatannya melibatkan banyak pihak yang to dalam user menyelesaikan penulisan dari telah membantu dan mendukungcommit penulis

viii


digilib.uns.ac.id

awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Untuk itu penulis megucapkan terima kasih kepada: 1.

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2.

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3.

Bapak Sugeng Praptono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan dorongan kepada penulis dari awal masa perkuliahan sampai dengan berakhirnya masa studi penulis.

4.

Ibu Djuwityastuti S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi.

5.

Bapak M. Najib I., S.H., M.H., Ph.D, selaku Pembimbing I Skripsi yang telah dengan teliti dan sabar memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga akhir proses penulisan hukum ini.

6.

Ibu Ambar B. Sulistyowati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II Skripsi yang telah dengan teliti dan sabar memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga akhir proses penulisan hukum ini.

7.

Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum UNS. Terimakasih telah memberikan ilmu dan membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNS.

8.

Bapak Joned Indarto S.E., selaku Branch Manager PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta yang telah mengijinkan serta membantu penulis dengan memberikan data dalam menyelesaikan penelitian ini.

9.

Bapak Bayu Firdaus, selaku Supervisor Marketing PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta yang telah membantu penulis memberikan data dalam menyelesaikan penelitian ini.

10.

Terimakasih untuk keluarga tercinta : Bapak, Ibu, Adik, Mbah Putri, seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan motivasi dari awal sampai akhir penulis kuliah serta dalam penyusunan skripsi ini. commit to user

ix


11.

digilib.uns.ac.id

Special for Dika Yudanto yang selalu mendorong, memberi semangat tanpa henti-henti, mengingatkan disaat lengah dalam mengerjakan penulisan hukum ini agar segera diselesaikan dan selalu ada di setiap waktu sehingga penulisan hukum ini selesai penulis kerjakan, Thank for always Love me.

12.

Segenap keluarga Dika Yudanto terimakasih Bp. Kol. Chk. Dr. Djodi Suranto, S.H, M.H., Ibu. Inira Dani S.H, M.Si, dan Mbak Tera Kumalasari S.H, M.Kn yang selalu memberikan do’a, semangat dan dukungan yang tulus.

13.

Sahabat-sahabatku Olvita, Ria, Donat (Whinie), Korek (Qory), Niken, Arinda, Narwasti, Helga, Lysa, Nandhina, Erik, Adut, Haki yang senantiasa memberi dukungan dan Doa sehingga membuat penulis terdorong untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini dan terimakasih selama ini mau menerima aku sebagai sahabat, semoga persahabatan kita abadi selamanya (bersyukur memiliki kalian) dan semoga kita semua selalu diberi kelancaran di dunia maupun akhirat, amin...

14.

Untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Surakarta, 10 Juli 2012

Penulis

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .........................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................

iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .........................................

v

ABSTRAK ..................................................................................................

vi

ABSTRACT ..................................................................................................

vii

KATA PENGANTAR ................................................................................

viii

DAFTAR ISI ...............................................................................................

xi

DAFTAR BAGAN, TABEL ......................................................................

xiv

DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................................

xv

BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................

1

B. Perumusan Masalah ...............................................................

6

C. Tujuan Penelitian ...................................................................

6

D. Manfaat Penelitian .................................................................

7

E. Metode Penelitian ..................................................................

8

1.

Jenis Penelitian

...........................................................

8

2.

Sifat Penelitian

...........................................................

9

3.

Pendekatan Penelitian .....................................................

9

4.

Lokasi Penelitian ...........................................................

10

5.

Jenis Data dan Sumber Data Penelitian ..........................

10

6.

Teknik Pengumpulan Data .............................................

11

7.

Teknik Analisis Data ......................................................

11

F. Sistematika Penulisan Hukum ...............................................

13

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................

15

A. Kerangka Teori ......................................................................

15

1. Tinjauan umum tentang Perjanjian ..................................

15

a. Pengertian Perjanjian .................................................

15

b. Asas-asas Perjanjian .......................... ………………

16

c. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian...................................

18

d. Akibat Perjanjian yang Sah ........................................

19

2. Tinjauan umum tentang Wanprestasi ..............................

20

a. Pengertian Wanprestasi ..............................................

20

b. Wujud Wanprestasi ....................................................

20

3. Tinjauan umum tentang Kredit Macet .............................

21

a. Pengertian Kredit. ......................................................

21

b. Pengertian Kredit Bermasalah ...................................

21

c. Kriteria Kredit Macet .................................................

23

4. Tinjauan umum tentang Upaya Penyelesaian Sengketa ..

25

5.

Tinjauan umum tentang Pembiayaan Konsumen.............

30

a. Pengertian Pembiayaan Konsumen............................

30

b. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen.......................

31

c. Pihak dalam Pembiayaan Konsumen.........................

32

d. Jaminan-jaminan dalam Pembiayaan Konsumen......

33

e. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen................

34

B. Kerangka Pemikiran ...............................................................

36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................

39

A. Hasil Penelitian ......................................................................

39

1. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian (PT. Bima Multi Finance ...................................................................

39

2. Hubungan Hukum Para Pihak Pembiayaan Konsumen ...

41

3. Mekanisme Pengajuan Permohonan Perjanjian ..............

44

4. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Wanprestasi dan commit to user Kriteria Kredit Macet.......................................................

47

xii


digilib.uns.ac.id

5. Upaya Penyelesaian Kredit Macet dan Hambatanhambatannya....................................................................

51

B. Pembahasan ............................................................................

60

1.

Hubungan Hukum Para Pihak Pembiayaan Konsumen..

2.

Hak

dan

Kewajiaban

Para

Pihak

Pembiayaan

Konsumen ....................................................................... 3.

60

62

Upaya Penyelesaian Kredit Macet dan Hambatanhambatannya...................................................................

66

BAB IV PENUTUP ...................................................................................

75

A. Kesimpulan ............................................................................

75

B. Saran .......................................................................................

77

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................

79

LAMPIRAN ...............................................................................................

81

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.

Model Analisis Interaktif ......................................................

12

Bagan 2.

Kerangka Pemikiran ..............................................................

36

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Jumlah Kredit Macet Kendaraan Bermotor Roda Empat di PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta Tahun 2009, 2010, dan 2011 (sumber data PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta) ..................................................................

Tabel 2.

48

Jumlah Prosentase Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi yang dilakukan Debitur di PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta (sumber data PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta) ..................................................................................

Tabel 3.

49

Jumlah Jenis-jenis Wanprestasi di PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta yang dilakukan debitur (sumber data oleh Marketing Departemen PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta) ................................................................................

commit to user

xiv

50


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Aplikasi Kredit PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta

Lampiran II

Surat Pernyataan dari Debitur

Lampiran III

Surat Pernyataan Jual Beli

Lampiran IV

Surat Pernyataan Bersama

Lampiran V

Surat Kuasa Fiducia

Lampiran VI

Surat Kuasa

Lampiran VII Surat Pernyataan Jaminan Lampiran VIII Berita Acara Serah Terima Dari PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta Lampiran IX

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia

Lampiran X

Check List Kendaraan Bermotor

Lampiran XI

Surat Pernyataan Asuransi Mobil

Lampiran XII Kartu Piutang Debitur Lampiran XIII Surat Tugas Penarikan Lampiran XIV Surat Permohonan Ijin Penelitian Lampiran XV Surat Keterangan Penelitian dari PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen ini sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari aktivitas trading. Namun secara normal baru diakui sejak tahun 1988 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 yang secara formal mengangkat kegiatan usaha pembayaran ke permukaan, sebagai bagian resmi sektor jasa keuangan (Richard Burton Simatupang, 2003 : 117).

Kelebihan

maupun

manfaat

pembiayaan

konsumen

yaitu

memberikan barang pembiayaan untuk masyarakat yang tidak mempunyai daya beli sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Persesuaian keinginan diantara masyarakat yang saling membutuhkan tercipta perjanjian antara para pihak untuk melakukan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan dana melalui lembaga pembiayaan (Heri Erlangga, 2008 : 254). Pembiayaan konsumen sebagai suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan, pembangunan

dianggap Nasional

penting

peranannya

khususnya

sektor

dalam

meningkatkan

perekonomian.

Begitu

pentingnya keberadaan pembiayaan konsumen dewasa ini membuat tumbuh berkembangnya perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan konsumen. Perilaku konsumtif masyarakat dapat teratasi oleh keberadaan perusahaan pembiyaan konsumen ini. Faktor komersial dimana bisnis pembiayaan konsumen menjanjikan untung yang besar membuat perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen sangat tumbuh dengan pesatnya. Dalam bisnis pembiayaan konsumen besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen commit to user adalah barang-barang keperluan

1


2 digilib.uns.ac.id

konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Misalnya, barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil, motor dan sebagainya. Karena itu risiko dari bisnis pembiayaan konsumen ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil. Ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya. Ibarat menempatkan telur tidak dalam satu keranjang (Munir Fuady, 2002 : 161). Banyaknya transaksi usaha pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak debitur (konsumen) kadang mengakibatkan hubungan transaksi tersebut menjadi hambatan dalam proses pengadaan pembiayaan. Hubungan transaksi tersebut kadang tidak berjalan mulus dan baik seperti yang diharapkan berdasarkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam masalah perkreditan, suatu saat perusahaan pembiayaan konsumen mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Seandainya terjadi hal yang demikian maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) tidak boleh begitu saja memaksakan pada debitur untuk segera melunasi angsurannya. Bagaimanapun juga pihak debitur berkewajiban untuk melunasi angsurannya dengan bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi oleh pihak debitur dalam hal tidak membayar angsuran tepat waktu secara berulang-ulang maka dapat mengakibatkan kredit macet dikarenakan pihak debitur telah wanprestasi. Kredit macet berbeda dengan menunggak atau pun menunda dalam pembayaran. Di dalam kredit macet ada unsur tidak mempunyai itikad baik dari pihak debitur dan kehilangan kemampuan membayar angsuran serta adanya suatu keterpaksaan sehingga mengakibatkan kredit macet. Karena ada rasa ketidakadilan pada pihak debitur dan adanya persoalan yang tidak menemukan jalan keluar (win-win solution) maka masalah kredit macet memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak commit to user

3 digilib.uns.ac.id


tidak merasa dirugikan, yaitu dapat dengan cara litigasi maupun non litigasi. Kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro seperti naiknya harga BBM, tingginya harga bahan pokok, sehingga menurunnya daya bayar konsumen, tetapi juga dipengaruhi oleh antara lain (http://girawamirachman.blogspot.com/2011/03/leasing.html, diakses pada Senin, 12 Maret 2012, 17:58) : 1. Masyarakat (konsumen) belum memahami transaksi pembiayaan konsumen dengan benar. 2. Lemahnya penerapan prinsip mengenal nasabah. Ketidakpahaman

masyarakat

dalam

transaksi

pembiayaan

konsumen, sering kali menyebabkan perusahaan pembiayaan terjebak oleh kredit macet. Pada transaksi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor (motor, mobil) melibatkan tiga pihak, yaitu pihak perusahaan (kreditur) si berpiutang selaku badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen (motor, mobil) dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Konsumen (debitur) si berutang selaku orang yang menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur guna pembelian kendaraan bermotor. Dealer (showroom) adalah perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsumen (motor, mobil) dalam rangka pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen dapat memperoleh nasabah dengan dua cara yaitu cara tidak langsung dan cara langsung. Cara tidak langsung adalah perusahaan pembiayaan memperoleh nasabah dari pihak dealer. Ini biasanya, karena konsumen yang berkeinginan membeli

kendaraan

secara

kredit

tidak

langsung

mengajukan

permohonannya kepada pihak perusahaan, melainkan melalui media dealer. Sedangkan cara langsung adalah pihak perusahaan memperoleh nasabahnya tanpa media dealer. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan user dealer. Sedangkan perusahaan mengadakan kerja sama commit dengantopihak


4 digilib.uns.ac.id

memperoleh langsung nasabah tanpa media dealer jumlahnya sangatlah relatif kecil. Biasanya konsumen yang mengajukan langsung kepada pihak perusahaan, sudah menjadi nasabah sebelumnya. Dalam istilah di lingkungan perusahaan pembiayaan konsumen disebutnya RO (repeat order). Cara tidak langsung inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh dealer "nakal" untuk melakukan penipuan terhadap konsumen yang imbasnya kredit macet bagi perusahaan pembiayaan konsumen. Selain itu pihak konsumen kurang memahami bahwa hubungan antara dirinya dengan pihak dealer hanyalah hubungan jual beli bersyarat, yaitu pihak dealer selaku penjual yang menjual barangnya kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Sedangkan hubungan pihak konsumen dengan pihak perusahaan pembiayaan terjadi dikarenakan adanya Undang-Undang yang dibuat oleh pihak perusahaan dan pihak konsumen yang dituangkan dalam surat perjanjian utang-piutang, yakni perjanjian pembiayaan konsumen dengan cara penyerahan hak milik secara fiducia. Sementara hubungan antara pihak perusahaan pembiayaan dan dealer, tidak memiliki hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak perusahaan pembiayaan konsumen hanya sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak dealer dan pihak konsumen. Pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilakukan metode analisis yang komprehensif dalam pemberian kredit merupakan penyebab kredit macet di perusahaan pembiayaan. Standar yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dalam mengenal calon debiturnya, tidak semendetail bank, kalaupun digunakan hanyalah metode analisis 5 C yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen juga dapat terjadi karena adanya kecurangan orang dalam (insider fraud), yaitu commit"nakal". to user Surveyor (account officer) yang berkolusi dengan pihak dealer

5 digilib.uns.ac.id


curang, tidak bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP), antara lain: tidak melakukan kunjungan ke tempat calon konsumen (plant visit), memanipulasi data calon konsumen, tidak memastikan keberadaan debitur dengan baik, menirukan tanda tangan konsumen di akta perjanjiaan. Bahkan

kecurangan

yang

dilakukan

oleh

surveyor

bisa

mengakibatkan perjanjian kredit antara pihak perusahaan dan konsumen menjadi tidak sah, yang merugikan pihak perusahaan pembiayaan jika dikemudian hari timbul suatu masalah (sengketa), karena hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal yang berakibat kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur

wanprestasi,

perusahaan

pembiayaan

konsumen

bertindak

mengirimkan surat peringatan (somasi) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut dihiraukan oleh debitur, maka perusahaan pembiayaan akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan Debt Collector. Berdasarkan kontrak perjanjian, secara sepihak memang debt collector dari suatu perusahaan boleh saja mengambil barang yang diperjanjikan tanpa persetujuan dari pemilik, itu biasanya

tertera

dalam

pasal-pasal

kontraknya

(http://medan.tribunnews.com/2011/09/29/dalam-bertugas-debt-collectorharus-taat-norma, diakses pada hari Senin, 2 April 2012, 08:23). Penggunaan debt collector pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yg ada. Tetapi pada prakteknya, para debt collector sering tidak beretika ketika menarik kendaraan yang menunggak. Karena tugas mereka hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti, menyiksa apalagi berbuat yg sampai menghilangkan nyawa orang lain (http://da-riza.blogspot.com/, diakses pada hari senin, 2 april 2012, 08:01). Oleh karena itu, masyarakat agar mematuhi kontrak yang sudah dibuat kepada satu perusahaan pembiayaan konsumen dan pada debt commit to user

6 digilib.uns.ac.id


collector agar tidak bertindak melanggar hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu contoh perusahaan pembiayaan konsumen yang banyak menangani kasus kredit macet karena pihak debitur wanprestasi adalah Bima Finance cabang Surakarta. Penulis memilih lokasi tersebut karena tingkat krusial permasalahan maupun kasus wanprestasi khususnya di Surakarta masih banyak terjadi.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana upaya yang dilakukan Bima Finance cabang Surakarta dalam menyelesaikan kredit macet karena debitur wanprestasi ? 2. Apa saja yang menjadi hambatan Bima Finance cabang Surakarta dalam upaya menangani kredit macet oleh debitur wanprestasi ?

C.Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, yang mana tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Objektif a.

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Bima Finance cabang Surakarta dalam menyelesaikan kredit macet karena debitur wanprestasi .

b.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan Bima Finance cabang Surakarta dalam upaya menangani kredit macet oleh debitur wanprestasi.

commit to user

7 digilib.uns.ac.id


2. Tujuan Subjektif a.

Untuk

menambah

dan

memperluas

pengetahuan

penulis

mengenai penyelesaian kredit macet karena debitur wanprestasi di kantor Bima Finance cabang Surakarta. b.

Untuk menerapkan konsep-konsep ataupun teori-teori hukum yang diperoleh penulis dalam mendukung penulisan hukum ini.

c.

Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh derajat sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis a.

Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

b.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

c.

Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis a. Memberikan suatu gambaran dan informasi tentang penelitian yang sejenis dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang commit to user

8 digilib.uns.ac.id


penyelesaian kredit macet karena debitur wanprestasi di kantor Bima Finance cabang Surakarta. b. Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis di kemudian hari.

E.Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2006 : 42). Metode penelitian hukum adalah cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai sesuatu problema tentang hukum. Secara lebih lanjut Soerjono Soekato menerangka bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertetu, yang bertujuan untuk mempelajari satu

atau

beberapa

gejala

hukum

tertentu,

dengan

jalan

menganalisanya” (Soerjono Soekanto, 2006: 43). Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006 : 52). Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasikan hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang commitdan to user lembaga pembiayaan, melihat pelaksanaannya dalam

9 digilib.uns.ac.id


masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah tinjauan penyelesaian kredit macet karena debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di kantor Bima Finance cabang Surakarta. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2006 : 10). 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan data yang dinyatakan secara verbal yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Penelitian seperti: perilaku, tindakan, persepsi dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Soerjono Soekanto, 2006 : 18). 4. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar lingkup permasalahan yang diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Penulis memilih lokasi penelitian di kantor Bima Finance cabang Surakarta untuk meneliti penyelesaian kredit macet oleh debitur wanprestasi. 5. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian a. Jenis Data Penelitian 1) Data Primer Data primer merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai to user dengan objek penelitian. Data segala sesuatucommit yang berkaitan

10 digilib.uns.ac.id


primer dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Bima Finance cabang Surakarta berupa wawancara secara langsung dari lapangan berdasarkan keterangan narasumber. 2) Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian ini (Soerjono Soekanto, 2006 : 12). b. Sumber Data 1) Sumber Data Primer Sumber data primer adalah yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui bahan-bahan tertulis atau bahan pustaka sebagai pelengkapan data primer yang berkaitan dengan penelitian ini (Soerjono Soekanto, 2010:12). Data primer dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui wawancara secara langsung di lokasi penelitian dari pihak yang berwenang dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai permasalahan yang akan diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Branch Manager dan Supervisor Marketing PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta. 2) Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak

langsung

memberikan

keterangan

yang

bersifat

mendukung sumber data primer yang diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu dari jurnal, karya ilmiah, dokumendokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. commit to user



6. Teknik Pengumpulan Data Teknik

pengumpulan

data

merupakan

teknik

untuk

mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Teknik Pengumpulan Data Primer Data diperoleh dari lapangan melalui penelitian di lapangan dalam hal ini melalui wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi pewawancara

secara

langsung

dengan

dan

narasumber

bertatap yang

muka

antara

diwawancarai.

Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010 : 161). Dalam hal ini narasumbernya terdiri dari : 1) Bp. Joned Indarto S.E selaku Branch Manager (Kepala Cabang); 2) Bp. Bayu Firdaus selaku Supervisor Marketing; 3) Gunawan Aribowo selaku debitur; dan 4) Darmawan Sutriyono selaku debitur wanprestasi. b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder Untuk

mendapatkan

data

sekunder,

penulis

melakukannya dengan studi kepustakaan yang merupakan pendukung dan pelengkap dari sumber data primer. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 7. Teknik Analisis Data Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara commit to user mengumpulkan data kemudian analisis, yaitu dengan kegiatan



diadakan

pengeditan

terlebih

dahulu,

untuk

selanjutnya

dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Teknik

analisis

data

dalam

penelitian

ini

adalah

mempergunakan model analisis interaktif (interactive model of analysis). Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasinya (Heribertus Sutopo, 2006 : 113-116). Model Analisis Interaktif tersebut digambarkan sebagai berikut :

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Gambar 1. Model Analisis Interaktif Adapun penjelasan dari tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut: a. Reduksi Data Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transportasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berupa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik. b. Penyajian Data Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi commitpenarikan to user kesimpulan dan pengambilan kemungkinan adanya



tindakan. Sajian data juga dapat berupa matriks, gambar, skema juga tabel. c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataanpernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak diantara ketiga komponen dengan komponen pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data, kemudian bergerak diantara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya.

F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan

gambaran secara menyeluruh tentang

sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, dimana tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang

dimaksudkan

untuk

memudahkan

pemahaman

terhadap

keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis memberikan gambaran penulisan hukum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori commitDalam to user kerangka teori penulis akan dan kerangka pemikiran.



menguraikan pengertian dan teori-teori hukum yang mendukung judul penulisan hukum ini sehingga akan memudahkan pembaca untuk memahami paparan penulis dalam penulisan hukum ini. Dimulai dari tinjauan umum tentang perjanjian, wanprestasi, kredit macet, upaya penyelesaian sengketa, dan tinjauan umum tentang pembiayaan konsumen. Kerangka pemikiran akan menguraikan gambaran alur berpikir penulis dalam melakukan penulisan hukum. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab hasil penelitian dan pembahasan adalah bab inti dalam penulisan hukum ini. Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang kemudian dengan analisis, menghasilkan pembahasan atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu mengenai upaya yang dilakukan Bima Finance cabang Surakarta dalam menyelesaikan kredit macet karena debitur wanprestasi dan mengenai hal-hal yang menjadi hambatan Bima Finance cabang Surakarta dalam upaya menangani kredit macet oleh debitur wanprestasi. BAB IV : PENUTUP Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian a. Pengertian Perjanjian Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 224) : 1) Hanya menyangkut sepihak saja; 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus; 3) Pengertian perjanjian terlalu luas; dan 4) Tanpa menyebut tujuan. Berdasarkan alasan-alasan di atas ini maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.” (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 225) Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsurunsur sebagai berikut: 1) Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek); 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus); 3) Ada objek yang berupa benda; 4) Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan); 5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

commit to user

15



b. Asas-asas Perjanjian Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut : 1) Asas Kebebasan Berkontrak. Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 225) Asas pacta sunt servanda tercemin dalam Pasal 1338 KUHPerdata: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal tersebut membawa konsekuensi bahwa para pihak yang telah berjanji terikat untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka buat. Pengingkaran terhadap isi dari perjanjian tersebut dikatakan sebagai tindakan wanprestasi dan terhadap hal tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan disertai dengan permohonan untuk mendapatkan ganti rugi (Christine Susanti, 2010 : 545). Kebebasan

berkontrak

berhubungan

dengan

isi

perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Selanjutnya Johanes Gunawan, menjelaskan lebih lanjut tentang asas kebebasan berkontrak ini yang meliputi (Djaja S. Meliala, 2007 : 97) : a) Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian. b) Kebebasan setiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan commit to user membuat suatu perjanjian.



c) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian. d) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian. e) Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian. 2) Asas Keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. 3) Asas Proporsionalitas. Asas proporsionalitas bermakna sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Asas proporsionalitas membagi hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra-kontraktual, pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak. 4) Asas Obligator. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijke overeenkomst), yaitu melalui penyerahan (levering). commit to user



5) Asas Kepribadian. Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa seseorang hanya dapat mengikatkan dirinya pada sebuah perjanjian, oleh karena itu pada dasarnya suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, dalam hal ini pihak kreditur dan pihak debitur. Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam Derden beding (janji untuk seorang pihak ketiga, Pasal 1317 KUHPerdata) (Djaja S. Meliala, 2007 : 96).

c. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (legally concluded contract). Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah sah, apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut (Djaja S. Meliala, 2007 : 91-95) : 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai halhal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki pihak lain. 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut Pasal 1329 KUHPerdata: “tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ada tiga golongan, yaitu : a) anak yang belum dewasa; b) orang yang berada di bawah pengampuan; dan commit to user c) perempuan bersuami.



Sekarang ini, setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perikatan, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (curatele). 3) Suatu hal tertentu. Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus dapat ditentukan (Pasal 1333 KUHPerdata). Dan, barang-barang yang baru akan dikemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (Pasal 1334 KUHPerdata). 4) Suatu sebab yang halal. Maksudnya

ialah

bukan

hal

yang

menyebabkan

perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata).

d. Akibat Perjanjian yang Sah Bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata). Demikian pula suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdata). Meskipun demikian, setiap kreditur dapat membatalkan segala tindakan yang dilakukan oleh pihak debitur yang bertujuan merugikan kepentingan pihak kreditur (Pasal 1341 KUHPerdata).

commit to user



2. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi a. Pengertian Wanprestasi Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan “wanprestasi” (kelalaian) (Riduan Syahrani, 2000 : 228). Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu (Djaja S. Meliala, 2007 : 99) : 1) Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian. 2) Karena keadaan memaksa (overmacht/force majeure).

b. Wujud Wanprestasi Wujud Wanprestasi bisa (J. Satrio, 1999:122) : 1) Debitur sama sekali tidak berprestasi Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu bisa disebabkan, karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan, karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. 2) Debitur keliru berprestasi Debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataan, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. 3) Debitur terlambat berprestasi Debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana

yang

diperjanjikan.

Sebagaimana

sudah

disebutkan di atas debitur tidak digolongkan dalam kelompok commit to kalau user objek prestasinya masih berguna “terlambat berprestasi”



bagi kreditur. Orang yang terlambat dalam berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai.

3. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet a. Pengertian Kredit Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan definisi tentang kredit : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dari pengertian di atas terlihat dengan jelas adanya beberapa unsur kredit. Tentang hal ini, Suyatno mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut (Thomas Suyatno, et al, 2003 : 14) : 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang; 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang; 3) Degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan berarti semakin tinggi pula tingkat resikonya; dan 4) Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada commit to user



uang, maka transaksi-transaksi kredit dalam bentuk uanglah yang lazim dalam praktek perkreditan.

b. Pengertian Kredit Bermasalah Naturally, some loans issued will be repaid late or will not be repaid at all. These loans are considered non-performing (Thomas P. Ferguson, 2008 : 4). (Tentu saja, beberapa pinjaman yang dikeluarkan akan dibayar terlambat atau tidak akan dibayar sama sekali. Pinjaman ini dianggap bermasalah). Dalam hal ini, seorang debitur dalam melaksanakan kredit kadang tidak berjalan dengan lancar. Ada kalanya suatu saat tidak membayar angsuran atau terlambat dalam pembayaran utangnya, sehingga dapat dikatakan dengan kredit bermasalah. Ada

beberapa

pengertian

kredit

bermasalah

yaitu

(http://id.shvoong.com/businessmanagement/investing/2195291pengertian-kredit-bermasalah/#ixzz1gbv4SOTP diakses pada Sabtu, 31 Maret 2012, 17:01) : 1) Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak kreditur; 2) Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi kreditur dalam arti luas; 3) Mengalami

kesulitan

kewajibannya,

baik

di

dalam

dalam

penyelesaian

bentuk

kewajiban-

pembayaran

kembali

pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos kreditur yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan; 4) Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh commit to user kreditur;



5) Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi kreditur dalam arti luas; 6) Mengalami

kesulitan

di

dalam

penyelesaian

kewajiban-

kewajibannya terhadap kreditur, baik dalambentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkosongkos kreditur yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan; dan 7) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak. Penyebab kredit macet : a) Error Omission (EO) Timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. b) Error Commusion (EC) Timbulnya

kredit

macet

karena

memanfaatkan

lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas.

c. Kriteria Kredit Macet Berdasarkan SE - 09/PJ.42/1999, pengertian kredit yang digolongkan "Lancar", "Perhatian Khusus", "Kurang Lancar", "Diragukan", dan "Macet", disesuaikan dengan pengertian yang telah ditetapkan

oleh

Bank

Indonesia

(http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=416 diakses pada Sabtu, 31 Maret 2012, 16:39) : 1) Kredit digolongkan sebagai kredit "Lancar", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : commit topokok user dan/atau bunga tepat waktu; a) Pembayaran angsuran



b) Memiliki mutasi rekening yang aktif; dan c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral). 2) Kredit digolongkan sebagai kredit dalam "Perhatian Khusus", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; b) Kadang-kadang terjadi cerukan; c) Mutasi rekening relatif aktif; d) Jarang

terjadi

pelanggaran

terhadap

kontrak

yang

diperjanjikan; dan e) Didukung oleh pinjaman baru. 3) Kredit digolongkan sebagai kredit "Kurang Lancar", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari; b) Sering terjadi cerukan; c) Mutasi rekening relatif rendah; d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; e) Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; dan f) Dokumentasi pinjaman lemah. 4) Kredit

digolongkan

sebagai

kredit

"Diragukan",

apabila

memenuhi kriteria sebagai berikut : a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari; commit to user d) Terjadi kapitalisasi bunga; dan



e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan. 5) Kredit digolongkan sebagai kredit "Macet", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; dan c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

4. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Para pihak yang bersengketa akan berupaya agar sengketa yang terjadi cepat terselesaikan karena dengan semakin berlarutnya masalah maka kerugian yang ditimbulkan pun akan semakin besar dan dunia bisnis mengalami kemandulan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan kini semakin sering digunakan sebagai alternatif dalam menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Hal ini disebabkan oleh lebih singkatnya waktu yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Kelemahan penyelesaian melalui pengadilan : a. Pengadilan menggunakan jasa lawyer sehingga menjadi tidak terkontrol. b. Hakim-hakim pengadilan tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga menjadi rumit. c. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung. commit to user



d. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang diantara pengusaha. e. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan terbuka sifatnya karena dilakukan melalui sidang yang terbuka, dapat disiarkan oleh media, yang mungkin bisa melahirkan penilaian yang tidak baik bagi kedua belah pihak yang bersengketa. f. Ganti rugi dalam penyelesaian sengketa terbatas. Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang isinya : “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Lima cara penyelesaian tersebut dapat diuraikan di bawah ini, antara lain: 1) Konsultasi Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani berpendapat bahwa konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara pihak yang disebut dengan “klien” dengan pihak “konsultan” yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Klien bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri karena tidak ada keterikatan atau kewajiban untuk mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa klien akan menggunakan pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsultasi peran konsultan tidaklah dominan karena konsultan hanya memberikan pendapat hukum sedangkan keputusan mengenai penyelesaian tersebut diambil oleh para pihak yang commit to user bersengketa. (Gunawan widjaja & Ahmad Yani, 2001 : 28-29).



2) Negosiasi a) Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani berpendapat bahwa negosiasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan antara para pihak yang bersengketa. Pertemuan ini bertujuan untuk menghilangkan sengketa atau selisih paham yang terjadi diantara para pihak dengan mengadakan proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan konsep saling menguntungkan atau “win-win”. Masing–masing pihak akan melepaskan atau memberikan kelonggaran (concession) atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Persetujuan atau kesepakatan yang telah dicapai tersebut kemudian akan dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak dan dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan. Kesepakatan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak (Gunawan widjaja & Ahmad Yani, 2001 : 31). b) Priyatna

Abdurrasyid

berpendapat

bahwa

negosiasi

merupakan suatu cara dimana individu berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya. Didefinisikan sebagai proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan (Priyatna Abdurrasyid, 2002 : 21). 3) Mediasi a) Munir Fuady berpendapat bahwa mediasi merupakan suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang ditunjuk oleh para pihak

untuk

membantu

menemukan

solusi

dalam

menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi commit to user kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu



menyelesaikan sengketa tersebut disebut ”mediator”. Pihak mediator tidak berwenang untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi diantara para pihak yang bersengketa (Munir Fuady, 2003 : 47). b) Priyatna Abdurrasyid berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator (penengah), akan tetapi tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat (Priyatna Abdurrasyid, 2002 : 23). 4) Konsiliasi Munir Fuady berpendapat bahwa konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Walaupun jika dilihat dari pengertiannya hampir sama, namun konsiliasi tidaklah sama dengan mediasi. Seperti mediator, tugas dari konsiliator hanyalah sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara para pihak sehingga para pihak dapat menemukan solusi untuk mereka sendiri. Namun konsiliator tidak mempunyai wewenang untuk menyarankan jalan keluar atau proposal penyelesaian sengketa seperti mediator. 5) Arbitrase (Penilaian ahli) a) Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa dengan commit to user menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih



arbiter dengan tujuan memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. b) Gatot Sumartono berpendapat bahwa pendapat hukum oleh lembaga arbitrase adalah para pihak dalam suatu perjanjian (tanpa adanya sengketa) berhak mengajukan permohonan suatu pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak tersebut untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Pilihan alternatif penyelesaian sengketa merupakan salah satu bentuk keterlibatan manusia dalam pelaksanaan hukum dengan memperlihatkan hubungan antara budaya dan hukum. Budaya hukum inilah yang menentukan sikap, ide-ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di dalam masyarakat. Tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian suatu sengketa hukum tidak terlepas dari pola orientasi hukum yang umum dalam masyarakat yang merupakan pencerminan budaya hukum. Untuk dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, efektif dan efisien, harus disesuaikan dengan laju perekonomian dan perdagangan di masa mendatang.

commit to user



5. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen a. Pengertian Pembiayaan Konsumen Pranata hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “Consumer Credit”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (consumer credit). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank (Munir Fuady, 2002 : 162). Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan : “Pembiayaan Konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.” Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami dan dirinci unsur-unsur pengertian Pembiayaan Konsumen sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2000 : 246-247) : 1) Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok, supplier); 2) Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, perabot rumah tangga, motor dan mobil; 3) Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan

antara

perusahaan

pembiayaan

konsumen

dan

konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian tersebut didukung oleh dokumen-dokumen; 4) Hubungan kewajiban dan hak, di mana perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluan to usertunai kepada pemasok untuk konsumen dan commit membayar



kepentingan konsumen, sedangkan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen; dan 5) Jaminan berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) merupakan jaminan utama bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen merupakan jaminan pokok secara fidusia, semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran terakhir dilunasi. Di samping kedua jaminan yang disebutkan itu, pengakuan utang (promissory notes) merupakan jaminan tambahan.

b. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen Yang menjadi dasar hukum dari pembiayaan konsumen ini dapat dibilah-bilah kepada dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif (Munir Fuady, 2002 : 104-105). 1) Dasar Hukum Substantif Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak”. Yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsipprinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. commit to user



2) Dasar Hukum Administratif Seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang

Ketentuan

dan

Tata

Cara

Pelaksanaan

Lembaga

Pembiayaan, sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Di mana ditentukan bahwa salah satu

kegiatan

dari

lembaga

pembiayaan

tersebut

adalah

menyalurkan dana dengan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”.

c. Pihak dalam Pembiayaan Konsumen 1) Perusahaan Pembiayaan Konsumen Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (supplier). Antara perusahaan dan konsumen harus ada lebih dahulu kontrak pembiayaan konsumen yang bersifat

pemberian

kredit.

Dalam

kontrak

tersebut,

perusahaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya kepada pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan tersebut. 2) Konsumen commit to user



Konsumen adalah pihak pembeli barang dari pemasok atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen berstatus perseorangan (individu) dapat pula perusahaan bukan badan hukum. Pihak konsumen umumnya masyarakat karyawan. 3) Pemasok (supplier) Pemasok adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Hubungan kontraktual antara pemasok dan konsumen adalah jual beli bersyarat, dimana pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen, dan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan yang telah melunasi harga barang secara tunai (Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2000 : 247-249).

d. Jaminan-jaminan dalam Pembiayaan Konsumen Jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit biasa, khususnya kredit konsumsi. 1) Jaminan Utama Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah dari kreditur kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi di sini, prinsip-prinsip memberikan kredit berlaku. Misalnya prinsip 5C (Collateral,

Capacity,

Character,

Capital,

Condition

of

Economy). 2) Jaminan Pokok Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka commit tomenjadi user mobil yang bersangkutan jaminan pokoknya. Biasanya



jaminan tersebut dalam bentuk fiduciary transfer of ownership (fidusia). Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur (pemberian dana) hingga kredit lunas. 3) Jaminan Tambahan Sering juga dimintakan jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, walaupun tidak seketat jaminan untuk memberi kredit bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi ini berupa pengakuan hutang (Promissory Notes), atau Acknowlegment of Indebtedness, kuasa menjual barang, dan Assigment of Proceed (Cessie) dari asuransi. Di samping itu, sering juga diminta “persetujuan istri atau suami” untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris (RUPS) untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasarnya. (Munir Fuady, 2002 : 168)

e. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat secara tertulis dan isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam bentuk formulir-formulir, dibuat secara massal dan diberlakukan bagi semua konsumen. Dengan demikian

perjanjian

pembiayaan

konsumen

termasuk

dalam

perjanjian standar atau perjanjian baku karena konsumen tidak dapat mengubah, menambah dan mengganti seluruh atau sebagian isi perjanjian. As soon as the contract is signed, the hirer acquires possession of the property and therewith the right to use the property over an agreed period. However, the ownership of the property remains with the finance company until the hirer pays all installments (Jas Bahadur Gurung, 2005 : 102). (Segera setelah kontrak commitmemperoleh to user ditandatangani, penyewa kepemilikan properti dan



beserta hak untuk menggunakan properti selama periode yang disepakati. Namun, kepemilikan properti tetap dengan perusahaan keuangan sampai penyewa membayar semua angsuran).

commit to user



B. Kerangka Pemikiran Kebutuhan Terhadap Konsumen Barang Bergerak yang terdaftar (Mobil)

BIMA FINANCE (kreditur)

Konsumen (debitur)

Lancar

Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Selesai

Kredit macet (wanprestasi)

Tidak Lancar

Upaya-upaya BIMA FINANCE

Hambatan Empiris

Hambatanhambatan BIMA FINANCE

1. eksternal

Hambatan Normatif

Peraturan dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen

2. internal Penyelesaian yang ideal

commit to user Gambar 2. Kerangka Pemikiran



Keterangan : Seiring dengan berkembangnya jaman dan perekonomian dalam masyarakat, maka berkembang pula kebutuhan masyarakat. Salah satu perilaku konsumtif masyarakat adalah kebutuhan akan barang bergerak yang berupa motor dan mobil. Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang banyak diminati masyarakat untuk dapat mendapatkan barang kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Bima Finance cabang Surakarta merupakan salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang dapat melakukan pembelian mobil secara kredit. Mekanisme yang digunakan adalah mekanisme perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen (Bima Finance) dengan konsumen (debitur). Dari perjanjian tersebutlah muncul hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan konsumen untuk barang bergerak terutama mobil dengan konsumen (debitur). Pelaksanaan dari perjanjian tersebut dapat berjalan lancar dan tidak lancar. Apabila pelaksanaan perjanjian tersebut lancar maka tidak ada kendala yang terjadi dan akan selesai pada waktunya. Tetapi apabila tidak lancar maka akan menimbulkan suatu permasalahan, salah satu masalah yang dapat timbul dalam perjanjian tersebut adalah kredit macet yang dilakukan oleh debitur. Kredit macet timbul akibat adanya itikad tidak baik dari debitur misalnya tidak membayar angsuran secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang sudah diperjanjikan ataupun tidak mampu membayar tetapi ada suatu unsur paksaan untuk membayar. Kredit macet atau wanprestasi tersebut tentu saja merugikan pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kredit macet oleh debitur wanprestasi tersebut, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan menempuh berbagai upaya guna kelangsungan dari perusahaan pembiayaan itu sendiri. Dalam commit to hal usermelaksanakan upaya-upaya untuk



menyelesaikan kredit macet tersebut tidak dapat dipungkiri terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu atau menghambat upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Hambatan dapat berupa hambatan eksternal, hambatan internal maupun hambatan dari segi normatif (peraturan pembiayaan konsumen dan isi perjanjian pembiayaan konsumen). Misalnya hambatan-hambatan dalam upaya pengembalian barang pembiayaan yaitu barang telah dijual, digadaikan, penerima fasilitas tidak mampu lagi, penerima fasilitas atas nama, kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi perjanjian, penerima fasilitas pindah alamat (tidak diketahui), dan identitas barang telah diubah. Dengan adanya berbagai hambatan tersebut, maka pihak kreditur harus mempunyai penyelesaian yang paling ideal terhadap kredit macet tersebut.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian (PT. Bima Multi Finance)

Bima Finance Cabang Surakarta merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha atau lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan khususnya adalah pembiayaan konsumen. PT. Bima Multi Finance (Bima Finance) adalah perusahaan pembiayaan yang berdiri sejak tahun 1990 dengan nama awal PT. Lautan Berlian Pacific Finance. Setelah mengalami beberapa kali perubahan nama perseroan, pengurus dan pemegang saham, maka pada tanggal 08 Agustus 2006 perusahaan diambil alih oleh pemegang saham dan manajemen yang sekarang dan pada tanggal 18 Oktober 2006 perseroan berubah nama menjadi PT Bima Multi Finance. Bima Finance mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. W7-0263 HT.01.04-TH 2006 tanggal 17 Nopember 2006. Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor 956/KMK.013/1990 tanggal 16 Agustus 1990. Perusahaan juga telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-148/KMK.12/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan sehubungan penggantian nama menjadi PT. Bima Multi Finance. Saat ini Bima Finance bergerak dibidang usaha Consumer Finance, Leasing dan Factoring. Prioritas pembiayaan adalah pada Consumer Finance, yang dalam hal ini berupa pembiayaan kendaraan bermotor roda empat (mobil) khususnya mobil second atau bekas yaitu mobil penumpang maupun truk atau untuk angkut barang. Sebanyak 60% pembiayaan tersalurkan di kredit mobil, sisanya motor bekas. Pelanggan meliputi perseorangan maupun badan hukum. commit to user Dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan pelayanan untuk

39



mencapai suatu kepuasan bagi pelanggan, maka Bima Finance menerapkan “service excellent dan one day service” dalam setiap pelayanan yang diberikan, yaitu servis yang sangat bagus dan servis yang menerapkan prosedur sehari selesai. Lembaga pembiayaan konsumen Bima Finance ini memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia berjumlah 43 unit kantor cabang. Di bisnis pembiayaan kendaraan bermotor roda empat, Bima Finance yang telah berpengalaman selama lebih dari 22 tahun di Indonesia semakin berkembang setiap tahunnya. Hal ini terbukti pada perincian pembukuan dari awal tahun 1990 sampai tahun 2011 mendapat dukungan yang diterimanya 2100 dari dealer dan showroom dalam kondisi mobil bekas (used car) di seluruh Indonesia, melayani seluruh merek mobil beserta truk dan pick up yaitu Suzuki, Hino, BMW, Peugeot, Toyota, Daihatsu, Isuzu, Nissan Diesel, Audi, Chevrolet, Ford, Honda, KIA, Land Rover, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Jaguar, Opel, Subaru, Sangyong, Volvo, VW dengan total customer mencapai lebih dari 600.000 customer. PT. Bima Multi Finance Cabang Surakarta sendiri resmi beroperasi sejak tahun 2008, awalnya kantor cabang ini berlokasi di Jl. Yos Sudarso No. 323, Surakarta dan sekarang berpindah lokasi di Jl. Moh Yamin No. 177 A, Surakarta. Memiliki karyawan 160 orang termasuk di dalamnya debt collector dari perusahaan outsourcing yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu oleh Bima Finance berjumlah sekitar 19 orang. PT. Bima Multi Finance Cabang Surakarta dipimpin oleh Seorang Kepala Cabang (Branch Manager), dan memiliki 3 departemen, yaitu Departemen Operation, yang terbagi menjadi kasir, Customer Service, Admin Sales, dan Admin Collection. Departemen SPV Marketing yang terbagi atas beberapa CMO (Credit Marketing Officer) dan yang terakhir Departemen Problem Account Officer (PAO) / Collection. Departemen SPV Marketing adalah Departemen yang melakukan kegiatan pemasaran, yaitu mencari konsumen, hingga melakukan proses commitaplikasi to user pembiayaan dari konsumen kegiatan penerimaan pengajuan



(pemohon), sampai persetujuan aplikasi pembiayaan itu sendiri. Sedangkan Departemen Operation adalah departemen yang bertugas untuk mengelola keuangan perusahaan dari mulai penerimaan pembayaran dari konsumen (administrasi kredit), melakukan proses awal dalam hal terjadi kredit bermasalah konsumen, melakukan penjualan lelang kendaraan tarikan, hingga melakukan pembukuan atas piutang-piutang yang tidak mungkin tertagih lagi. Akan halnya dengan Departemen Problem Account Officer (PAO) atau Collection, bertugas melakukan tindakan lebih lanjut berdasarkan laporan dari Departemen

Operation

bilamana

terjadi

piutang

(kredit)

bermasalah.

Departemen ini melakukan kunjungan-kunjungan terhadap konsumen yang bermasalah kreditnya guna penyelesaian masalah kreditnya tersebut, hingga melakukan penarikan barang jaminan.

2. Hubungan Hukum Para Pihak Pembiayaan Konsumen Dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat antara lain pihak perusahaan pembiayaan yaitu Bima Finance (selaku kreditur), pihak konsumen (selaku debitur) dan pihak pemasok atau supplier (showroom). Antara ketiga pihak tersebut terdapat suatu hubungan satu sama lainnya, yang dapat penulis jelaskan sebagai berikut : 1. Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan (Bima Finance) dengan Pihak Konsumen Hubungan antara Bima Finance dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Dalam hubungan ini pihak pemberi biaya berkedudukan sebagai kreditur yang berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak konsumen berkewajiban utama membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya, sehingga dalam hal ini konsumen berkedudukan sebagai debitur. Jadi hubungan kontraktual antara Bima Finance dengan konsumen adalah sejenis perjanjian kredit, sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUHPerdata berlaku.commit to user



Menurut penulis, konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit antara pihak kreditur yaitu Bima Finance cabang Surakarta dengan debitur (konsumen) setelah seluruh perjanjian ditandatangani dan dana pembiayaan dicairkan, serta kendaraan roda empat sudah diserahkan oleh pihak supplier kepada konsumen, maka kendaraan roda empat yang bersangkutan menjadi milik konsumen, walaupun kemudian barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia. Karena adanya perjanjian fidusia ini maka seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan kendaraan yang bersangkutan akan dipegang oleh Bima Finance cabang Surakarta, dalam hal ini penyediaan dana hingga kredit lunas. 2. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier (Showroom) Antara pihak konsumen dengan pihak supplier (showroom) terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier (showroom) selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak perusahaan pembiayaan (Bima Finance). Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak perusahaan pembiayaan (Bima Finance) tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak supplier (showroom) dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal. 3. Hubungan Perusahaan Pembiayaan (Bima Finance) dengan Supplier (Showroom) Antara Bima Finance sebagai penyedia dana dengan supplier (showroom) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanyalah pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana yang digunakan dalam perjanjian antara pihak supplier (showroom) dengan pihak konsumen. Apabila pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan batal, dan commit to user konsumen dapat menggugat pihak penyedia dana karena wanprestasi.



Antara perusahaan pembiayaan dan supplier (showroom) memang biasanya memiliki perjanjian, namun perjanjian tersebut hanya berisikan kesediaan supplier (showroom) untuk menyediakan kendaraan bermotor roda empat bagi konsumen dan ketentuan untuk menyerahkan BPKB apabila suatu hari terjadi hubungan antara konsumen yang membeli mobil di perusahaannya dan menggunakan lembaga pembiayaan tertentu untuk membiayai pembelian mobilnya. Menurut Bapak Bayu Firdaus selaku SPV Marketing di Bima Finance cabang Surakarta adanya penyerahan BPKB pada awal perjanjian ini didasarkan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan yang melakukan perjanjian dengan menggunakan jaminan fidusia. Karena adanya perjanjian fidusia ini maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur yaitu Bima Finance sebagai jaminan dari pihak debitur (konsumen) hingga debitur memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur, sedangkan debitur tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai. PT. Bima Multi Finance Cabang Surakarta kontrak pembiayaan konsumen ini diwujudkan dalam sebuah Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh konsumen dengan Bima Finance Cabang Surakarta. Dalam proses pengambilan keputusan pemberian fasilitas pembiayaan oleh Bima Finance Cabang Surakarta, terdapat berbagai persyaratan dan pertimbangan yang mendasari. Langkah awalnya konsumen (pemohon) ke showroom untuk melihat kendaraan roda empatnya yang diinginkannya, konsumen ingin mengajukan pembayaran secara kredit kepada pihak showroom. Pihak showroom mengajukan aplikasi pembiayaan pada Bima Finance Cabang Surakarta untuk membantu menyediakan dana guna membayar secara tunai untuk pembelian

kendaraan

bermotor

roda

empatnya,

pihak

showroom

menyerahkan kendaraan roda empatnya dan konsumen membayar secara berangsur ke lembaga pembiayaan Bima Finance Cabang Surakarta. commit to user lama yang merasa puas dengan Seringkali juga pemohon adalah konsumen



sistem pelayanan Bima Finance Cabang Surakarta sehingga pada saat mereka memutuskan untuk kembali membeli kendaraan roda empat dengan sistem kredit, mereka menggunakan Bima Finance Cabang Surakarta sebagai lembaga pembiayaan yang membiayai kredit kendaraan bermotor roda empatnya. Konsumen yang demikian disebut sebagai RO (Repeat Order).

3. Mekanisme Pengajuan Permohonan Perjanjian Persyaratan yang berlaku untuk melakukan pengajukan permohonan perjanjian antara Bima Finance cabang Surakarta selaku kreditur dengan konsumen selaku debitur antara lain : a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dari pihak Suami dan Istri; b. Fotocopy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atau fotocopy Akte Tanah; c. Fotocopy Kartu Keluarga; d. Fotocopy Akte Nikah; e. Fotocopy keterangan perincian gaji; f. Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); dan g. Menyerahkan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) asli. Menurut hasil wawancara narasumber Bapak Bayu Firdaus, SPV Marketing mengatakan bahwa kelengkapan atas persyaratan administrasi yang dipenuhi sejak awal akan mempengaruhi terselesaikannya proses persetujuan pembiayaan terhadap pemohon. Proses selanjutnya yaitu dilakukan oleh pihak Bima Finance cabang Surakarta dengan mensurvey ke tempat tinggal pemohon dan bagian Surveyor dari lembaga pembiayaan ini, untuk mengetahui kebenaran data dan kelayakan pemohon ini mendapatkan fasilitas pembiayaan guna pembelian kendaraan roda empat. Konsumen yang sudah menjadi pelanggan menunjukkan perilaku kredit baik, biasanya tidak memerlukan survey yang begitu mendetail seperti yang biasanya diberlakukan pada pemohon yang baru. Semua dari hasil survey tempat tinggal tersebut sudah memenuhi seluruh commit to user layak untuk menerima fasilitas persyaratan administrasi pemohon dipandang



pembiayaan maka Bima Finance cabang Surakarta selanjutnya melakukan proses pembiayaan tersebut. PT. Bima Multi Finance Cabang Surakarta selanjutnya mengeluarkan perhitungan angsuran pada pihak supplier (showroom) untuk dimintakan persetujuan. Dari perhitungan angsuran yang dikeluarkan akan terlihat besarnya Down Payment (DP) yang harus dibayarkan oleh pemohon pada pihak supplier (showroom) dan besarnya nilai perhitungan angsuran

yang menjadi

kewajibannya pada lembaga pembiayaan. Pemohon selanjutnya menandatangani sejumlah dokumen guna pemberian dana oleh Bima Finance Cabang Surakarta. Dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh pemohon meliputi : 1. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia; 2. Surat Pernyataan Bersama; 3. Surat Kuasa Fidusia; 4. Berita Acara Serah Terima; 5. Tanda Terima Pencairan; 6. Surat Kuasa Penarikan Kendaraan; dan 7. Pernyataan Keikutsertaan Asuransi Kendaraan (kecuali untuk kendaraan Truk dan pengangkut barang). Adanya penandatanganan dokumen perjanjian tersebut memberikan kewajiban pada Bima Finance cabang Surakarta untuk memberikan sejumlah uang pada pihak supplier (showroom), guna pembelian kendaraan bermotor roda empat yang diinginkan oleh pemohon (konsumen). Menurut penulis, penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia oleh konsumen merupakan dasar hak pemberian dana dari pihak Bima Finance cabang Surakarta pada konsumennya. Hal ini dikarenakan Bima Finance cabang Surakarta tidak akan memberikan atau mengeluarkan dananya pada konsumen sebelum konsumen menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia. Supplier (showroom) juga tidak akan menyerahkan kendaraannya pada konsumen apabila belum ada pembayaran commit userperusahaan pembiayaan meskipun masuk ke rekening perusahaannya dari to pihak



konsumen yang bersangkutan telah membayar Down Payment (DP) pembelian kendaraannya. Setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia maka konsumen wajib memenuhi segala kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di Bima Finance cabang Surakarta berisi syarat dan ketentuan umum bahwa kreditur akan memberikan fasilitas pembiayaan pada debitur, dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat yang dibutuhkan debitur menurut spesifikasi yang telah ditentukan, hak dan kewajiban kreditur dan debitur, serta sanksi-sanksi apabila debitur melanggar perjanjian, termasuk hal-hal seperti jumlah keseluruhan hutang debitur; jangka waktu; pengembalian hutang; dan besarnya tiap angsuran tiap bulannya. Sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, debitur diperkenankan untuk membaca dan memahami seluruh isi yang tercantum dalam perjanjian. Apabila debitur kurang memahami isi dalam perjanjian, maka pihak Bima Finance cabang Surakarta menjelaskan apa isi yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Setelah debitur memahami seluruh isi perjanjian pembiayaan konsumen dan menyetujuinya, maka debitur barulah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen itu. Atas dasar perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang telah ditandatangani oleh konsumen tersebut kemudian supplier (showroom) menyerahkan kendaraan bermotor roda empat yang menjadi objek perjanjian tersebut. Dokumen-dokumen yang telah dikirim oleh Bima Finance cabang Surakarta setelah ditandatangani dan disetujui oleh supplier (showroom), selanjutnya pihak supplier (showroom) membuat penagihan sesuai perhitungan pembayaran angsuran dengan lampiran-lampiran antaralain: 1. Kwitansi Pelunasan Down Payment; 2. Kwitansi Pelunasan; 3. Surat Permohonan Transfer; 4. Surat Pernyataan Penyerahan BPKB; dan 5. Bukti Penyerahan Kendaraan.commit to user



Setelah tahap-tahap proses permohonan aplikasi pembiayaan hingga proses persetujuannya, selanjutnya debitur berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran pokok hutang dan bunga sesuai dengan perhitungan pembayaran, selama jangka waktu yang telah disepakati. Namun, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan ini lancar-lancar saja dan tidak mempunyai risiko serta kendala sama sekali dalam proses pembiayaannya. Sebagai salah satu kendala adalah tidak dilaksanakannya kewajiban oleh debitur (wanprestasi) yaitu kredit macet dan hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi tersebut.

4. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Wanprestasi dan Kriteria Kredit Macet Permasalahan yang timbul di dalam dunia perkreditan itu tidak jauh dari ketidak disiplinan para konsumen. Seperti lembaga keuangan bank yang selalu saja ada masalah kredit yang bermasalah, begitu pula lembaga pembiayaan konsumen juga tidak lepas dari masalah kredit macet. Namun walau banyaknya tingkat permasalahan kredit, terbukti setiap lembaga pembiayaan pasti mengalami masalah kredit macet, dan pihak pembiayaan konsumen berusaha agar kredit macet tersebut tidak terjadi dan dapat diantisipasi dari awal. Menurut Joned Indarto S.E, Branch Manager Bima Finance cabang Surakarta menyatakan bahwa Bima Finance cabang Surakarta sangat terpercaya terhadap menangani risiko, dengan cara memegang teguh prinsip mengenal nasabah, yaitu dengan menerapkan prosedur 5C secara baik, yakni Character, Capital, Capacity, Condition of Economic, dan Collateral, sehingga tingkat kredit macetnya masih berkisar dilevel aman. Keseluruhan proses ini sebenarnya merupakan proses kelayakan kredit secara umum yang dilakukan oleh Bima Finance cabang Surakarta ini sebelum keputusan pemberian fasilitas pembiayaan diambil. Namun terkadang di tengah jangka waktu yang telah disepakati, dalam kredit ini konsumen tidak dapat melakukan pembayaran atas commit to user



angsuran dan bunga yang seharusnya sudah menjadi kewajibannya, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan timbulnya kredit macet.

Tabel 1. Jumlah Kredit Macet Kendaraan Bermotor Roda Empat di PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta Tahun 2009, 2010, dan 2011 : No.

Jumlah Debitur yang melakukan kredit Tahun

macet

1.

2009

11

2.

2010

13

3.

2011

16

(sumber data PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta) ` Dari sekian banyaknya pembiayaan yang telah diberikan PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta pada debitur, maka semakin banyak pula risiko kredit macet yang ditanggung oleh kreditur. Pada tabel 1 di atas tercantum jumlah kredit macet kendaraan bermotor roda empat tahun 2009, 2010, dan 2011. Dari tahun ke tahun terdapat sedikit peningkatan kasus kredit macet. Pada tahun 2009 terdapat 11 kasus, 2010 terdapat 13 kasus, dan tahun 2011 terdapat 16 kasus kredit macet di PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta. Kredit macet banyak dilakukan oleh debitur karena debitur merasa mempunyai hak untuk memiliki kendaraan bermotor roda empat dari perjanjian pembiayaan konsumen dan melupakan kewajibannya untuk melunasi angsuran pokok hutang dan bunga yang telah disepakati dalam perjanjian. Menurut hasil dari wawancara di Bima Finance cabang Surakarta yang penulis peroleh bahwa faktor-faktor yang dapat menimbulkan adanya wanprestasi antara lain: a. faktor ekonomi

commit to user



Faktor paling utama yang dapat menimbulkan persoalan wanprestasi adalah faktor ekonomi. Bisnis yang dijalankan konsumen kadang mengalami kesulitan, sehingga menyebabkan pendapatan dari konsumen menjadi tidak berjalan dengan baik. Kesulitan dari pendapatan ini menyebabkan konsumen tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan bunga atas pembiyaan kendaraannya tiap bulan. b. Dana untuk membayar angsuran terpakai untuk hal lain Faktor ini juga dapat mempengaruhi adanya suatu wanprestasi. Menurut Bayu Firdaus selaku Supervisor Marketing mengatakan bahwa masih ada beberapa pihak yang karena adanya suatu keperluan mendesak, dana yang seharusnya dibayarkan untuk membayar angsuran kendaraanya digunakan untuk hal lain yang mendesak misalnya dipakai untuk membayar pengobatan atas sakitnya konsumen atau anggota keluarga lainnya yang membutuhkan banyak biaya, sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran dipakai terlebih dahulu untuk membayar biaya pengobatan. Dari keterangan diatas dapat digambarkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel 2. Jumlah Prosentase Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi yang dilakukan Debitur di PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta : No.

Faktor Penyebab Wanprestasi

Jumlah Prosentase

1.

Faktor ekonomi

65%

2.

Dana untuk membayar angsuran

35%

terpakai untuk hal lain (sumber data PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta)

Menentukan kapan itu debitur dinyatakan wanprestasi ini tidak seperti apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ataupun Peraturan lain yang commit totelah user melakukan wanprestasi. Debitur menyatakan kapan debitur dinyatakan



tidak dapat membayar angsuran dan bunga kepada Bima Finance cabang Surakarta sesuai dengan isi dari perjanjian dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka dapat dikatakan wanprestasi. Kredit dapat dinyatakan macet menurut Bima Finance cabang Surakarta ketika debitur tidak mempunyai itikad baik untuk membayar angsurannya secara 3 (tiga) bulan berturut-turut. Debitur tidak membayar angsurannya selama satu bulan belum dapat dikatakan kredit macet. Hal tersebut masih dapat dikatakan keterlambatan dalam pembayaran angsuran kendaraan roda empatnya. Wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen di Bima Finance cabang Surakarta meliputi: a.

Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, tidak melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran;

b.

Debitur tidak

memenuhi

kewajiban untuk merawat

dan

menjaga

keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan rusak, hilang atau musnah; c.

Debitur meminjamkan, menjaminkan atau membebani dengan hak jaminan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan atau berakibat beralihnya barang jaminan tersebut kepada pihak lain siapapun adanya, dengan bentuk dan cara apapun juga; dan

d.

Barang jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan pihak lain siapapun adanya karena sebab apapun juga.

Tabel 3. Jumlah Jenis-jenis Wanprestasi di PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta yang dilakukan debitur : No.

Jenis Wanprestasi

Jumlah Debitur Wanprestasi

1.

Keterlambatan angsuran

26

2.

KTP atas nama

12

commit to user



3.

Barang digadaikan dan dijual

17

4.

Barang hilang disengaja

5

(sumber data oleh Marketing Departemen PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta)

Pada tabel 3 di atas menunjukkan beberapa jenis wanprestasi yang terjadi di Bima Finance cabang Surakarta. Menurut data yang penulis peroleh, paling banyak wanprestasi yang dilakukan adalah keterlambatan angsuran pokok hutang dan bunga oleh debitur, dikarenakan debitur telah lupa tanggal pembayaran angsuran sehingga terlambat dalam melakukan pembayarannya. Kriteria kredit macet menurut Bima Finance cabang Surakarta antara lain: 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; 2) kredit telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan.

5. Upaya Penyelesaian Kredit Macet dan Hambatan-hambatannya Menurut hasil wawancara dengan Joned Indarto S.E, selaku kepala cabang PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta, penyelesaian kredit macet dalam kontrak pembiayaan konsumen dapat ditempuh dengan dua cara yaitu dengan cara non litigasi dan litigasi. Upaya-upaya penyelesaian kredit macet dengan jalan non litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: a. Upaya Preventif Gambaran

umum

mengenai

tindakan

untuk

mengantisipasi

munculnya kredit macet yang dilakukan oleh Bima Finance cabang Surakarta kepada konsumennya adalah dari semua persyaratan-persyaratan administrasi aplikasi pembiayaan dan tindakan survey yang dilakukan oleh Credit Marketing Officer (CMO) dan bagian surveyor, seharusnya akan terlihat tingkat kemampuan keuangan pemohon, namun selain dari tindakan itu Bima Finance cabang Surakarta juga melakukan commit to user foto terlebih dahulu terhadap



kendaraan bermotor roda empat yang akan dibiayai, cek terhadap Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) juga dilakukan di Polisi Daerah (Polda) khususnya untuk kendaraan bekas untuk mengetahui apakah BPKB tersebut benar atau tidak.

b. Early Warning Upaya awal yang dilakukan Bima Finance cabang Surakarta dalam menangani kredit macet yang dilakukan oleh debitur wanprestasi adalah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tujuan meminta tanggung jawab dan itikad baik menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan/atau bunga. Perincian pemberian Surat Peringatan (Somasi) meliputi: 1) Kirimkan SOMASI I dengan disertai undangan untuk datang ke kantor. Pertama Operation Departemen memberitahukan kepada Collection Departement untuk melakukan penagihan angsuran ke rumah debitur dengan diberi surat peringatan (somasi) dan form survey ulang guna memastikan apakah kesalahan tersebut terjadi karena faktor intern (tidak dilakukan survey atau data dimanipulasi) atau memang kesalahan debitur yang bersangkutan. Hasil survey ulang dilaporkan kepada Marketing Departemen. Apabila kesalahan karena faktor intern maka diteruskan kepada Operation Departemen untuk diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila kesalahan merupakan kesalahan dari debitur maka ditindaklanjuti oleh bagian Collection. 2) Apabila tidak ada respon baik maka kirimkan SOMASI II dengan disertai undangan untuk datang ke kantor. Dalam hal ini, Operation Departemen harus menganalisa penyebab keterlambatan pembayaran angsuran, termasuk posisi mobil dan keberadaan debitur apakah masih berada di tempat tinggalnya. 3) Apabila tidak ada respon maka kirimkan SOMASI III dengan disertai undangan untuk datang ke kantor. Hal ini merupakan peringatan bagi commit to user team Collection harus melakukan kunjungan yang lebih intensif untuk



mengecek lebih lanjut keberadaan debitur dan posisi mobil. Operation Departemen harus mengecek secara jelas siapa yang menerima surat peringatan tersebut.

c. Upaya untuk melakukan negosiasi Apabila Surat Peringatan satu (1) sampai terakhir sudah sampai ditangan debitur, tetapi dalam jangka waktu lebih dari tiga (3) bulan tidak ada respon dari debitur untuk membayar angsuran pokok hutang dan bunga serta kendaraan bermotor roda empat masih berada ditangan debitur, maka operation departemen mengeluarkan Surat Tugas Penarikan (STP) untuk kendaraan bermotor roda empat sebagai dasar collector melakukan penarikan. Hal ini dilakukan oleh Bima Finance sebagai pengamanan aset (penitipan unit) selama dua (2) minggu. Proses penarikan dilakukan dengan pendekatan yang baik terhadap debitur, apabila tidak dapat dilakukan pendekatan kepada debitur maka dilakukan negosiasi secara kekeluargaan dan bila perlu melibatkan RT atau RW atau Kepala Desa. Selanjutnya, apabila debitur dalam jangka waktu dua (2) minggu tidak segera membayar angsuran pokok hutang dan bunga yang sudah jatuh tempo tersebut maka akan dilakukan proses pelelangan disertai dengan surat pemberitahuan lelang terhadap debitur. Dalam hal melaksanakan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit macet tersebut tidak dapat dipungkiri terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu atau menghambat upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yaitu Bima Finance cabang Surakarta. Hambatanhambatan tersebut meliputi hambatan normatif, hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan normatif merupakan hambatan yang timbul dari peraturan mengenai lembaga pembiayaan dan perjanjian pembiayaan konsumen yang berlaku. Peraturan mengenai lembaga pembiayaan tersebut dikaitkan dengan to usertentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 commit tahun 1999



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini berlaku apabila perusahaan pembiayaan konsumen melanggar kewajiban dan larangan peraturan perundang-undangan secara perdata

yang dapat

merugikan konsumen. Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan terdapat 8 negatif list klausula baku yang dilarang bagi pelaku usaha untuk diterapkan pada konsumen di antaranya yaitu : a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen; f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa; g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; dan h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Menurut hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa pada perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh pihak kreditur dan debitur tersebut tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran negatif list yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal to userFinance cabang Surakarta dalam ini terlihat dari itikad baikcommit dari Bima



pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Bima Finance cabang Surakarta telah mematuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pihak perusahaan pembiayaan sebelum mengadakan kontrak perjanjian tersebut telah menjelaskan isi dari perjanjian pembiayaan konsumen apabila debitur berkehendak ingin dibacakan perjanjian tersebut sehingga debitur yang akan mengadakan aplikasi kredit memahami isi yang tercantum dalam perjanjian. Ditinjau

dari

asas

kebebasan

berkontrak

bahwa

perjanjian

pembiayaan konsumen tersebut sudah sesuai dengan batasan-batasan yang ada di dalam asas kebebasan berkontrak yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan sehingga pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab. Hal ini dapat dilihat dari fase pra kontraktual bahwa Bima Finance cabang Surakarta setelah menjelaskan isi dari perjanjian baku tersebut telah menawarkan kepada konsumen apakah konsumen bersedia menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen tersebut atau tidak. Apabila konsumen tidak bersedia menandatangani kontrak pembiayaan dan tidak menyetujui isi kontrak pembiayaan tersebut maka Bima Finance tidak memaksa debitur untuk menandatanginya dan debitur bebas untuk menggunakan hak nya tersebut sehingga tidak melanggar hak-hak yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, ditinjau dari asas keseimbangan dan asas proporsionalitas bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan yang diperjanjikan. Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, selain itu kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan commit itikad to userbaik, sehingga kedudukan kreditur kewajibannya untuk memperhatikan



dan debitur seimbang. Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak, yaitu antara hak dan kewajiban para pihak harus sesuai dengan proporsi atau bagiannya. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan asas proporsionalitas masih ada penyimpangan dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka perjanjian pembiayaan konsumen tersebut akan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dan kreditur dapat dikenai Pasal 1365 KUHPerdata karena merupakan perbuatan melawan hukum. Namun dari hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh pihak Bima Finance cabang Surakarta dan telah disetujui serta ditandatangani debitur tidak demikian adanya. Bahwa perjanjian yang disepakati kedua belah pihak sudah mengacu pada

asas

kebebasan

berkontrak,

asas

keseimbangan,

dan

asas

proporsionalitas serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ditinjau dari Peraturan mengenai lembaga pembiayaan konsumen yang dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, bahwa Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia tersebut sudah sesuai dengan peraturan mengenai lembaga pembiayaan. Secara hukum administrasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur dalam hal proses eksekusi dan memperlancar proses eksekusi sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, di dalam Pasal 1238 KUHPerdata mengenai adanya Surat Peringatan yang diberikan oleh debitur sudah memberikan dasar hukum yang kuat bagi Peraturan Kapolri tersebut. Menurut hasil interview terhadap Bapak Joned Indarto S.E, selaku user cabang Surakarta mengatakan Branch Manager PT. Bimacommit Multi to Finance



bahwa terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal dalam upaya penarikan terhadap kendaraan bermotor roda empat. Hambatan internal timbul dari permasalahan dalam perusahaan pembiayaan itu sendiri yang meliputi sistem kinerja yang kurang bagus dari perusahaan pembiayaan dalam hal ini Bima Finance cabang Surakarta, hambatan-hambatan tersebut antaralain: 1) debt collector malas dalam melakukan penagihan hutang terhadap debitur; 2) pihak surveyor

kurang mendetail

dalam melakukan wawancara

(interview) terhadap debitur sebelum pengajuan aplikasi pembiayaan disetujui oleh pihak perusahaan pembiayaan; dan 3) kemampuan menghitung yang kurang teliti dari bagian departemen operation dalam hal pembayaran angsuran pokok hutang dan bunga debitur yang telah wanprestasi. Selain itu terdapat pula hambatan-hambatan eksternal yang dapat menghambat upaya penagihan dan penarikan kendaraan bermotor roda empat tersebut. Hambatan eksternal terjadi dari debitur itu sendiri, yaitu adanya perbuatan melawan hukum terhadap kontrak pembiayaan konsumen yang telah disepakati oleh pihak Bima Finance cabang Surakarta dengan debitur. Hambatan-hambatan eksternal tersebut meliputi : 1) kendaraan bermotor roda empat sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga yaitu telah dijual; 2) penerima fasilitas pindah alamat (tidak diketahui) dan identitas barang telah diubah; 3) debitur susah untuk ditemui; 4) kendaraan bermotor roda empat telah digadaikan; dan 5) kendaraan bermotor hilang karena disengaja maupun tidak disengaja. Apabila kendaraan bermotor roda empat hilang tidak disengaja oleh debitur misalnya hilang karena dimaling ataupun overmacht, maka hal tersebut tidak dikatakan sebagai wanprestasi. Langkah penyelesaiannya commit to user adalah PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta akan diganti kerugian oleh



pihak asuransi karena objek dalam perjanjian telah diasuransikan, sehingga pihak asuransi yang akan bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan ganti rugi atas objek perjanjian. Namun apabila kendaraan bermotor roda empat hilang karena disengaja oleh debitur misalnya kendaraan roda empat hilang karena disewakan pada orang lain, maka tetap dilakukan penagihan kepada debitur bahwa debitur wajib membayar angsuran pokok hutang dan bunga sampai lunas, dan Head Collector Bima Finance cabang Surakarta ikut terjun langsung bekerjasama dengan Debt Collector dan aparat yang berwajib dalam pencarian kendaraan bermotor roda empat, serta bekerja sama dengan juru parkir untuk membuat daftar plat nomor kendaraan roda empat yang telah hilang tersebut. Selanjutnya pihak perusahaan membuat surat pemblokiran STNK atau BPKB ke Kantor Kepolisian Daerah. Dengan

adanya

berbagai

hambatan

tersebut,

maka

terdapat

penyelesaian kredit macet yang paling ideal yaitu apabila di Bima Finance cabang Surakarta terjadi hambatan normatif maka pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) dapat dikenai Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Penggantian kerugian tersebut berdasarkan pada adequate theorie yaitu semua sebab yang menimbulkan akibat harus dihukum. Namun menurut hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa di Bima Finance cabang Surakarta tidak terdapat hambatan normatif tersebut dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penyelesaian hambatan internal terhadap kredit macet yang timbul dari PT. Bima Multi Finance adalah pihak-pihak dari dalam perusahaan pembiayaan konsumen sendiri yang melakukan kesalahan internal, sehingga pihak yang melakukan kesalahan tersebut mendapat teguran dan sanksi atas peraturan yang berlaku pada PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta. Selain itu, mengenai hambatan eksternal yang timbul dari debitur user PT. Bima Multi Finance cabang terhadap penyelesaian kreditcommit macet, tomaka



Surakarta mempunyai penyelesaian yang paling ideal yaitu dengan cara penugasan terhadap collector untuk melakukan penekanan kepada debitur untuk harus tetap membayar angsuran pokok hutang dan bunganya. Apabila debitur tetap tidak membayar angsuran maka collection departemen segera melakukan tindakan secara hukum atau jalan litigasi yaitu mengajukan gugatan perdata terhadap debitur ke pengadilan perdata yang berupa gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dengan tuntutan ganti rugi. Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu : 1) Condition Sine Qua Non theorie adalah hubungan semua unsur dari semua akibat adalah sebab. Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya Condition Sine Qua Non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat). 2) Adequate Veroorzaking adalah semua sebab yang menimbulkan akibat harus di hukum. Pada teori Adequate Veroorzaking bahwa suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa yang lain, apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi. Pembatasan mengenai penggantian kerugian wanprestasi menurut Adequate theorie termuat dalam Pasal 1247 KUHPerdata yang menentukan: “Siberutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang telah, atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”. Pembatasan selanjutnya pada Pasal 1248 KUHPerdata: “Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya siberhutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang commit user diderita oleh siberpiutang dan tokeuntungan yang terhilang baginya,



hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya

perikatan”.

Pasal

1250

KUHPerdata

membebankan

pembayaran bunga atas penggantian biaya, rugi, dan bunga dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran sejumlah uang sedangkan yang dialami dalam perbuatan melawan hukum tidak mungkin disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran sejumlah uang yang tidak tepat pada waktunya.

B. Pembahasan

1. Hubungan Hukum Para Pihak Pembiayaan Konsumen Dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat antaralain pihak perusahaan pembiayaan yaitu Bima Finance cabang Surakarta (selaku kreditur), pihak konsumen (selaku debitur) dan pihak pemasok atau supplier (showroom). Antara ketiga pihak tersebut terdapat suatu hubungan satu sama lainnya, yang dapat penulis jelaskan sebagai berikut : 1. Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan (Bima Finance cabang Surakarta) dengan Pihak Konsumen. Hubungan antara Bima Finance cabang Surakarta dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Dalam hubungan ini pihak pemberi biaya berkedudukan sebagai kreditur yang berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian

sesuatu

barang

konsumsi,

sementara

pihak

konsumen

berkewajiban utama membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya, sehingga dalam hal ini konsumen berkedudukan sebagai debitur. Jadi hubungan kontraktual antara Bima Finance cabang Surakarta dengan konsumen adalah sejenis perjanjian kredit, sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUHPerdata berlaku. Menurut penulis, konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit antara pihak kreditur yaitu Bima Finance cabang Surakarta dengan debitur to user (konsumen) setelah seluruhcommit perjanjian ditandatangani dan dana pembiayaan



dicairkan, serta kendaraan roda empat sudah diserahkan oleh pihak supplier kepada konsumen, maka kendaraan roda empat yang bersangkutan menjadi milik konsumen, walaupun kemudian barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia. Karena adanya perjanjian fidusia ini maka seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan kendaraan yang bersangkutan akan dipegang oleh Bima Finance cabang Surakarta, dalam hal ini penyediaan dana hingga kredit lunas. 2. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier (Showroom) Antara pihak konsumen dengan pihak supplier (showroom) terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier (showroom) selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak perusahaan pembiayaan (Bima Finance cabang Surakarta). Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak perusahaan pembiayaan tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak supplier (showroom) dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal. 3. Hubungan Perusahaan Pembiayaan (Bima Finance cabang Surakarta) dengan Supplier (Showroom) Antara Bima Finance cabang Surakarta sebagai penyedia dana dengan supplier (showroom) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanyalah pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana yang digunakan dalam perjanjian antara pihak supplier (showroom) dengan pihak konsumen. Apabila pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan batal, dan konsumen dapat menggugat pihak penyedia dana karena wanprestasi. Menurut Bapak Bayu Firdaus selaku Supervisor Merketing PT. commit to user Bima Multi Finance cabang Surakarta, antara perusahaan pembiayaan dan



supplier (showroom) memang biasanya memiliki perjanjian, namun perjanjian tersebut hanya berisikan kesediaan supplier (showroom) untuk menyediakan kendaraan bermotor roda empat bagi konsumen dan ketentuan untuk menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Pembiayaan Konsumen Apabila kedua belah pihak antara debitur dengan pihak Bima Finance cabang surakarta telah terjadi kesepakatan, maka dari kesepakatan tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban diantara para pihaknya. Kewajiban dan hak tersebut adalah sebagai berikut : a. Hak dan kewajiban Bima Finance cabang Surakarta Kewajiban Bima Finance cabang Surakarta adalah memberikan fasilitas dana yang dibutuhkan kosumen untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat yang diinginkan melalui supplier (showroom), dan melakukan pembayaran secara lunas pada supplier (showroom). Sedangkan hak-hak Bima Finance cabang Surakarta meliputi: 1) Hak Bima Finance cabang Surakarta untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkannya untuk debitur dan mendapatkan bunga atas jasanya dari biaya yang telah dikeluarkannya; dan 2) Hak Bima Finance cabang Surakarta apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran dari barang yang telah dijadikan objek pembiayaan konsumen, maka kreditur dapat menuntut kembali barangnya yang belum dibayar oleh debitur dalam tenggang waktu tiga bulan (90 hari). b. Hak dan Kewajiban Supplier (Showroom) Selain hak da kewajiban yang ada pada Bima Finace cabang Surakarta diatas, supplier (showroom) juga memiliki peran penting dalam kontrak pembiayaan konsumen, karena supplier (showroom) merupakan pihak yang menyediakan barang yang dijadikan objek pembiayaan commitjuga to user konsumen. Supplier (showroom) mempunyai hak dan kewajiban yang



sama pentingnya. Hak supplier (showroom) adalah menerima pembayaran kembali secara tunai atas barang yang dijadikan objek pembiayaan konsumen dari Bima Finance cabang Surakarta. Kewajiban supplier (showroom) antara lain : 1) Menyerahkan kendaraan roda empatnya itu kepada debitur; dan 2) Kendaraan roda empat yang harus dibalik nama, mengurus balik nama kendaraan tersebut yang akan dibeli oleh konsumen. c. Hak dan Kewajiban Debitur (Konsumen) Debitur sebagai pihak yang berhubungan dengan Bima Finance cabang Surakarta (kreditur) dan supplier (showroom) mempunyai hak mendapatkan kendaraan bermotor roda empat yang diinginkannya dari supplier (showroom) dan menikmati barang yang di kreditnya tersebut. Kemudian dari hak yang timbul tersebut, debitur mempunyai kewajiban antaralain: 1) membayar harga dari objek perjanjian kepada PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta menurut waktu dan tempat yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1513 KUHPerdata yang menyatakan kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian dan bilamana hal itu tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1514 KUHPerdata yang bunyinya adalah jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan waktu dimana penyerahan harus dilakukan, dalam hal tidak ada ketentuan mengenai penyerahan, maka penyerahan dilakukan ditempat dimana barang berada pada saat perjanjian beli sewa dibuat, dalam hal lainnya pembayaran dilakukan ditempatkan dimana perjanjian dibuat. 2) Debitur mempunyai kewajiban untuk merawat objek perjanjian pembiayaan konsumen dengan biaya sendiri. Pada akhir masa angsuran debitur mempunyai hak untuk mendapatkan hak kepemilikan atas user barang yaitu penyerahancommit Bukti to Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)



oleh Bima Finance cabang Surakarta atas kendaraan bermotor roda empatnya. Dalam melaksanakan bisnis pembiayaan konsumen oleh Bima Finance cabang Surakarta ini, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan ini lancar-lancar saja dan tidak mempunyai risiko serta kendala sama sekali dalam proses pembiayaannya. Sebagai salah satu kendala adalah tidak melaksanakan kewajiban oleh konsumen (wanprestasi) yaitu kredit macet yang masih sering terjadi di setiap lembaga pembiayaan konsumen, terutama Bima Finance cabang Surakarta. Untuk meminimalisir adanya kasus wanprestasi oleh konsumen di Bima Finance cabang Surakarta, maka dalam setiap perjanjian pembiayaan konsumen harus dicantumkan adanya suatu jaminan yang ditanggungkan kepada debitur. Jaminan-jaminan yang dapat diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada dasarnya sama dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi, walaupun hanya beberapa saja di antaranya yang lazim dipraktekkan untuk pembiayaan konsumen. Menurut Bayu Firdaus, SPV Marketing PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta mengatakan bahwa jaminan-jaminan hutang untuk pembiayaan konsumen yang seringkali dipraktekkan dapat dibagi antaralain: a. Jaminan Utama Pada PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta sebagai jaminan utama yang diberikan oleh debitur (konsumen) adalah kepercayaan dari kreditur pada debitur (konsumen), bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar angsuran pokok hutang dan bunga yang telah disepakati dalam perjanjian. Jadi disini prinsip-prinsip pemberian kredit berlaku, yaitu prinsip 5C (Collateral, Capacity, Character, Capital, dan Condition of Economic) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Character (Karakter) Adalah adanya keyakinan dari PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta bahwa debitur mempunyai moral, watak ataupun sifat yang commit to dari userlatar belakang debitur, baik yang dapat dipercaya. Hal ini tercermin



bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianut dalam keluarga. Oleh karena itu pihak surveyor PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta mengadakan penyelidikan secara mendalam dengan jalan mencari informasi dari orang-orang yang berada dalam lingkungan pergaulannya dan hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pelunasan hutangnya. 2) Capital (Modal) Yaitu semua harta benda yang dimiliki debitur, dapat dilihat dari Pajak Bumi Bangunan, rekening listrik, rekening tabungan suami beserta istri,

rekening

telepon,

sehingga

debitur

mampu

pembayaran

kewajibannya. 3) Capacity (kemampuan) Yaitu dipergunakan secara analisa debitur untuk membayar angsuran tiap bulan, antara lain dengan menganalisa dari hasil penghasilan debitur, artinya pendapatan yang di peroleh debitur tersebut dapat membayar angsuran setiap bulannya sampai berakhirnya masa perjanjian yang telah disepakati. 4) Condition of Economic (Kondisi Ekonomi) Yaitu di pergunakan untuk menganalisa dan mengetahui keadaan jangka panjang ekonomi debitur, apakah mampu menyelesaikan pembayaran angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 5) Collateral (Jaminan) Yaitu dipergunakan untuk analisa dalam menjaga debitur yang memiliki karakter yang baik tetapi secara kemampuan finansial kurang maka perlu dimintakan tambahan jaminan berupa jaminan sebanding dengan pembiayaan. b. Jaminan Pokok Sebagai jaminan pokok yang diberikan pihak Bima Finance cabang Surakarta kepada debitur adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil to user yang bersangkutan menjadicommit jaminan pokoknya. Jaminan tersebut dibuat



dalam bentuk fidusia. Karena adanya fidusia ini maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur yaitu Bima Finance cabang Surakarta hingga kredit lunas. c. Jaminan Tambahan Selain jaminan utama dan jaminan pokok yang diberikan PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta kepada debitur, ada juga jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini. Jaminan tambahan berupa pengakuan hutang (Promissory Notes) dan kuasa menjual barang. Disamping itu, sering juga dimintakan persetujuan istri atau suami untuk konsumen pribadi.

3. Upaya Penyelesaian Kredit Macet dan Hambatan-hambatannya Menurut hasil wawancara dengan Joned Indarto S.E, selaku kepala cabang PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta, penyelesaian kredit macet dalam kontrak pembiayaan konsumen dapat ditempuh dengan dua cara yaitu dengan cara non litigasi dan litigasi. Upaya-upaya penyelesaian kredit macet dengan jalan non litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: a. Upaya Preventif Gambaran umum mengenai tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet yang dilakukan oleh Bima Finance cabang Surakarta kepada konsumennya adalah dari semua persyaratan-persyaratan administrasi aplikasi pembiayaan dan tindakan survey yang dilakukan oleh Credit Marketing Officer (CMO) dan bagian surveyor, seharusnya akan terlihat tingkat kemampuan keuangan pemohon, namun selain dari tindakan itu Bima Finance cabang Surakarta juga melakukan foto terlebih dahulu terhadap kendaraan bermotor roda empat yang akan dibiayai, cek terhadap Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) juga dilakukan di Polisi Daerah (Polda) khususnya untuk kendaraan bekas untuk mengetahui apakah BPKB tersebut benar atau tidak. commit to user b. Early Warning



Upaya awal yang dilakukan Bima Finance cabang Surakarta dalam menangani kredit macet yang dilakukan oleh debitur wanprestasi adalah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tujuan meminta tanggung jawab dan itikad baik menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan/atau bunga. Perincian pemberian Surat Peringatan (Somasi) meliputi: 1) Kirimkan SOMASI I dengan disertai undangan untuk datang ke kantor. Pertama Operation Departemen memberitahukan kepada Collection Departement untuk melakukan penagihan angsuran ke rumah debitur dengan diberi surat peringatan (somasi) dan form survey ulang guna memastikan apakah kesalahan tersebut terjadi karena faktor intern (tidak dilakukan survey atau data dimanipulasi) atau memang kesalahan debitur yang bersangkutan. Hasil survey ulang dilaporkan kepada Marketing Departemen. Apabila kesalahan karena faktor intern maka diteruskan kepada Operation Departemen untuk diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila kesalahan merupakan kesalahan dari debitur maka ditindak lanjuti oleh bagian Collection. 2) Apabila tidak ada respon baik maka kirimkan SOMASI II dengan disertai undangan untuk datang ke kantor. Dalam hal ini, Operation Departemen harus menganalisa penyebab keterlambatan pembayaran angsuran, termasuk posisi mobil dan keberadaan debitur apakah masih berada di tempat tinggalnya. 3) Apabila tidak ada respon maka kirimkan SOMASI III dengan disertai undangan untuk datang ke kantor. Hal ini merupakan peringatan bagi team Collection harus melakukan kunjungan yang lebih intensif untuk mengecek lebih lanjut keberadaan debitur dan posisi mobil. Operation Departemen harus mengecek secara jelas siapa yang menerima surat peringatan tersebut. c. Upaya untuk melakukan negosiasi commit to user



Apabila Surat Peringatan satu (1) sampai terakhir sudah sampai ditangan debitur, tetapi dalam jangka waktu lebih dari tiga (3) bulan tidak ada respon dari debitur untuk membayar angsuran pokok hutang dan bunga serta kendaraan bermotor roda empat masih berada ditangan debitur, maka operation departemen mengeluarkan Surat Tugas Penarikan (STP) untuk kendaraan bermotor roda empat sebagai dasar collector melakukan penarikan. Hal ini dilakukan oleh Bima Finance cabang Surakarta sebagai pengamanan aset (penitipan unit) selama dua (2) minggu. Proses penarikan dilakukan dengan pendekatan yang baik terhadap debitur, apabila tidak dapat dilakukan pendekatan kepada debitur maka dilakukan negoisasi secara kekeluargaan dan bila perlu melibatkan RT atau RW atau Kepala Desa. Selanjutnya, apabila debitur dalam jangka waktu dua (2) minggu tidak segera membayar angsuran pokok hutang dan bunga yang sudah jatuh tempo tersebut maka akan dilakukan proses pelelangan disertai dengan surat pemberitahuan lelang terhadap debitur. Dalam hal melaksanakan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit macet tersebut tidak dapat dipungkiri terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu atau menghambat upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yaitu Bima Finance cabang Surakarta. Hambatanhambatan tersebut meliputi hambatan normatif, hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan normatif merupakan hambatan yang timbul dari peraturan mengenai lembaga pembiayaan dan perjanjian pembiayaan konsumen yang berlaku. Peraturan mengenai lembaga pembiayaan tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini berlaku apabila perusahaan pembiayaan konsumen melanggar kewajiban dan larangan peraturan perundang-undangan secara perdata yang dapat merugikan konsumen. Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan terdapat 8 negatif list klausula commit to user



baku yang dilarang bagi pelaku usaha untuk diterapkan pada konsumen di antaranya yaitu : a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen; f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa; g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; dan h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Menurut hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa pada perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh pihak kreditur dan debitur tersebut tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran negatif list yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini terlihat dari itikad baik dari Bima Finance cabang Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Bima Finance cabang Surakarta telah mematuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pihak perusahaan pembiayaan sebelum mengadakan kontrak perjanjian tersebut telah menjelaskan isi dari perjanjian user pembiayaan konsumen apabilacommit debiturtoberkehendak ingin dibacakan perjanjian



tersebut sehingga debitur yang akan mengadakan aplikasi kredit memahami isi yang tercantum dalam perjanjian. Ditinjau dari asas kebebasan berkontrak bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sudah sesuai dengan batasan-batasan yang ada di dalam asas kebebasan berkontrak yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan sehingga pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen

tersebut

sesuai

dengan

asas

kebebasan

berkontrak

yang

bertanggungjawab. Hal ini dapat dilihat dari fase pra kontraktual bahwa Bima Finance cabang Surakarta setelah menjelaskan isi dari perjanjian baku tersebut telah

menawarkan

kepada

konsumen

apakah

konsumen

bersedia

menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen tersebut atau tidak. Apabila konsumen tidak bersedia menandatangani kontrak pembiayaan dan tidak menyetujui isi kontrak pembiayaan tersebut maka Bima Finance tidak memaksa

debitur

untuk

menandatanginya

dan

debitur

bebas

untuk

menggunakan hak nya tersebut sehingga tidak melanggar hak-hak yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, ditinjau dari asas keseimbangan dan asas proporsionalitas bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan yang diperjanjikan. Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, selain itu kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak, yaitu antara hak dan kewajiban para pihak harus sesuai dengan proporsi atau bagiannya. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang to user asas keseimbangan, dan asas ditinjau dari asas kebebasancommit berkontrak,



proporsionalitas masih ada penyimpangan dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka perjanjian pembiayaan konsumen tersebut akan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dan kreditur dapat dikenai Pasal 1365 KUHPerdata karena merupakan perbuatan melawan hukum. Namun dari hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh pihak Bima Finance cabang Surakarta dan telah disetujui serta ditandatangani debitur tidak demikian adanya. Bahwa perjanjian yang disepakati kedua belah pihak sudah mengacu pada asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan asas proporsionalitas serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ditinjau dari Peraturan mengenai lembaga pembiayaan konsumen yang dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, bahwa Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia tersebut sudah sesuai dengan peraturan mengenai lembaga pembiayaan. Secara hukum administrasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur dalam hal proses eksekusi dan memperlancar proses eksekusi sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, di dalam Pasal 1238 KUHPerdata mengenai adanya Surat Peringatan yang diberikan oleh debitur sudah memberikan dasar hukum yang kuat bagi Peraturan Kapolri tersebut. Menurut hasil interview terhadap Bapak Joned Indarto S.E, selaku Branch Manager PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta mengatakan bahwa terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal dalam upaya penarikan terhadap kendaraan bermotor roda empat. Hambatan internal timbul dari permasalahan dalam perusahaan pembiayaan itu sendiri yang meliputi sistem kinerja yang kurang bagus dari perusahaan pembiayaan dalam hal ini Bima Finance cabang Surakarta, hambatan-hambatan tersebut antaralain : commit to user 1) debt collector malas dalam melakukan penagihan hutang terhadap debitur;



2) pihak surveyor kurang mendetail dalam melakukan wawancara (interview) terhadap debitur sebelum pengajuan aplikasi pembiayaan disetujui oleh pihak perusahaan pembiayaan; dan 3) kemampuan menghitung yang kurang teliti dari bagian departemen operation dalam hal pembayaran angsuran pokok hutang dan bunga debitur yang telah wanprestasi. Selain itu terdapat pula hambatan-hambatan eksternal yang dapat menghambat upaya penagihan dan penarikan kendaraan bermotor roda empat tersebut. Hambatan eksternal terjadi dari debitur itu sendiri, yaitu adanya perbuatan melawan hukum terhadap kontrak pembiayaan konsumen yang telah disepakati oleh pihak Bima Finance cabang Surakarta dengan debitur. Hambatan-hambatan eksternal tersebut meliputi : 1) kendaraan bermotor roda empat sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga yaitu telah dijual; 2) penerima fasilitas pindah alamat (tidak diketahui) dan identitas barang telah diubah; 3) debitur susah untuk ditemui; 4) kendaraan bermotor roda empat telah digadaikan; dan 5) kendaraan bermotor hilang karena disengaja maupun tidak disengaja. Apabila kendaraan bermotor roda empat hilang tidak disengaja oleh debitur misalnya hilang karena dimaling ataupun overmacht, maka hal tersebut tidak dikatakan sebagai wanprestasi. Langkah penyelesaiannya adalah PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta akan diganti kerugian oleh pihak asuransi karena objek dalam perjanjian telah diasuransikan, sehingga pihak asuransi yang akan bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan ganti rugi atas objek perjanjian. Namun apabila kendaraan bermotor roda empat hilang karena disengaja oleh debitur misalnya kendaraan roda empat hilang karena disewakan pada orang lain, maka tetap dilakukan penagihan kepada debitur bahwa debitur wajib membayar angsuran pokok hutang dan bunga sampai lunas, dan Head Collector Bima Finance cabang Surakarta ikut terjun to user dan aparat yang berwajib dalam langsung bekerjasama dengan commit Debt Collector



pencarian kendaraan bermotor roda empat, serta bekerja sama dengan juru parkir untuk membuat daftar plat nomor kendaraan roda empat yang telah hilang tersebut. Selanjutnya pihak perusahaan membuat surat pemblokiran STNK atau BPKB ke Kantor Kepolisian Daerah. Dengan adanya berbagai hambatan tersebut, maka terdapat penyelesaian kredit macet yang paling ideal yaitu apabila di Bima Finance cabang Surakarta terjadi hambatan normatif maka pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) dapat dikenai Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Penggantian kerugian tersebut berdasarkan pada adequate theorie yaitu semua sebab yang menimbulkan akibat harus dihukum. Namun menurut hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa di Bima Finance cabang Surakarta tidak terdapat hambatan normatif tersebut dan sudah sesuai dengan UndangUndang yang berlaku. Penyelesaian hambatan internal terhadap kredit macet yang timbul dari PT. Bima Multi Finance adalah pihak-pihak dari dalam perusahaan pembiayaan konsumen sendiri yang melakukan kesalahan internal, sehingga pihak yang melakukan kesalahan tersebut mendapat teguran dan sanksi atas peraturan yang berlaku pada PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta. Selain itu, mengenai hambatan eksternal yang timbul dari debitur terhadap penyelesaian kredit macet, maka PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta mempunyai penyelesaian yang paling ideal yaitu dengan cara penugasan terhadap collector untuk melakukan penekanan kepada debitur untuk harus tetap membayar angsuran pokok hutang dan bunganya. Apabila debitur tetap tidak membayar angsuran maka collection departemen segera melakukan tindakan secara hukum atau jalan litigasi yaitu mengajukan gugatan perdata terhadap debitur ke pengadilan perdata yang berupa gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dengan tuntutan ganti rugi. commit to user



Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu : 1) Condition Sine Qua Non theorie adalah hubungan semua unsur dari semua akibat adalah sebab. Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya Condition Sine Qua Non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat). 2) Adequate Veroorzaking adalah semua sebab yang menimbulkan akibat harus di hukum. Pada teori Adequate Veroorzaking bahwa suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa yang lain, apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi. Pembatasan mengenai penggantian kerugian wanprestasi menurut Adequate theorie termuat dalam Pasal 1247 KUHPerdata yang menentukan: “Siberutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang telah, atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”. Pembatasan selanjutnya pada Pasal 1248 KUHPerdata: “Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya siberhutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh siberpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya

perikatan”.

Pasal

1250

KUHPerdata

membebankan

pembayaran bunga atas penggantian biaya, rugi, dan bunga dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran sejumlah uang sedangkan yang dialami dalam perbuatan melawan hukum tidak mungkin disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran sejumlah uang yang tidak tepat commit to user pada waktunya.


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1.

Upaya penyelesaian kredit macet dalam kontrak pembiayaan konsumen dapat ditempuh dengan dua cara yaitu dengan cara non litigasi dan litigasi. Upaya-upaya penyelesaian kredit macet dengan jalan non litigasi dapat dilakukan dengan cara antara lain upaya preventif yaitu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet yang dilakukan oleh Bima Finance cabang Surakarta kepada konsumennya melalui tindakan survey yang dilakukan oleh Credit Marketing Officer (CMO) dan bagian surveyor, cek terhadap Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) juga dilakukan di Polisi Daerah. Upaya penyelesaian yang kedua adalah melalui upaya early warning merupakan upaya awal yang dilakukan Bima Finance cabang Surakarta dalam menangani kredit macet adalah memberikan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tujuan meminta tanggung jawab dan itikad baik menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan/atau bunga. Upaya lainnya adalah upaya untuk melakukan negosiasi yaitu operation departemen mengeluarkan Surat Tugas Penarikan (STP) untuk kendaraan bermotor roda empat sebagai dasar collector melakukan penarikan. Hal ini dilakukan oleh Bima Finance sebagai pengamanan aset selama 2 (dua) minggu. Proses penarikan dilakukan dengan pendekatan yang baik terhadap debitur, apabila tidak dapat dilakukan pendekatan kepada debitur maka dilakukan negosiasi secara kekeluargaan dan melibatkan RT atau RW atau Kepala Desa. Apabila debitur dalam jangka waktu 2 (dua) minggu tidak membayar angsuran yang sudah jatuh tempo commit to user

75



tersebut maka akan dilakukan proses pelelangan disertai dengan surat pemberitahuan lelang terhadap debitur. 2.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya menangani kredit macet karena debitur wanprestasi meliputi hambatan normatif, hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan normatif adalah hambatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan belum sesuai terhadap

asas

kebebasan

berkontrak,

asas

keseimbangan

dan

asas

proporsionalitas. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan asas proporsionalitas masih ada penyimpangan dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka perjanjian pembiayaan konsumen tersebut akan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Namun dari hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh pihak Bima Finance cabang Surakarta dan telah disetujui serta ditandatangani debitur tidak demikian adanya. Bahwa perjanjian yang disepakati kedua belah pihak sudah mengacu pada asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan asas proporsionalitas serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hambatan internal timbul dari permasalahan dalam Bima Finance cabang Surakarta itu sendiri, hambatan-hambatan tersebut antaralain: debt collector malas dalam melakukan penagihan hutang terhadap debitur; pihak surveyor kurang mendetail dalam melakukan wawancara terhadap debitur sebelum pengajuan aplikasi pembiayaan disetujui oleh pihak perusahaan pembiayaan; dan kemampuan menghitung yang kurang teliti dari bagian departemen operation dalam pembayaran angsuran pokok hutang dan bunga debitur. Selain itu, terdapat pula hambatan-hambatan eksternal yaitu hambatan yang terjadi dari debitur. Hambatan-hambatan eksternal tersebut meliputi: kendaraan bermotor roda empat sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga commitpindah to useralamat dan identitas barang telah yaitu telah dijual; penerima fasilitas



diubah; debitur susah untuk ditemui; kendaraan bermotor roda empat telah digadaikan; dan kendaraan bermotor hilang karena disengaja maupun tidak disengaja. Dengan adanya berbagai hambatan tersebut, maka terdapat penyelesaian kredit macet yang paling ideal yaitu apabila di Bima Finance cabang Surakarta terjadi hambatan normatif maka pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) dapat dikenai Pasal 1365 KUHPerdata karena termasuk perbuatan melawan hukum. Namun menurut hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa di Bima Finance cabang Surakarta tidak terdapat hambatan normatif tersebut dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penyelesaian hambatan internal terhadap kredit macet yang timbul dari Bima Finance cabang Surakarta adalah pihak-pihak dari dalam perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan kesalahan intern, mendapat teguran dan sanksi atas peraturan yang berlaku pada Bima Finance cabang Surakarta. Hambatan eksternal yang timbul dari debitur, maka penyelesaian yang paling ideal oleh Bima Finance cabang Surakarta adalah dengan penugasan terhadap collector untuk melakukan penekanan kepada debitur untuk harus membayar angsuran. Apabila debitur tetap tidak membayar angsuran maka collection departemen segera melakukan tindakan secara hukum yaitu mengajukan gugatan perdata terhadap debitur ke pengadilan perdata yang berupa gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dengan tuntutan ganti rugi.

B. Saran Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut : Upaya penyelesaian kredit macet supaya mendapatkan hasil yang win-win solution adalah bagi debitur agar mengembalikan objek pembiayaan apabila tidak dapat melunasi angsuran pokok hutang dan bunganya, karena hal itu sudah menjadi kewajiban dari debitur yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Namun apabila debitur tetap ingin memiliki objek pembiayaan commit to user angsuran pokok hutang beserta tersebut, maka debitur harus tetap membayar



bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat kedua belah pihak dengan permintaan permohonan pengurangan bunga. Sehingga dapat dihasilkan upaya penyelesaian kredit macet yang win-win solution. Bagi kreditur yaitu PT. Bima Multi Finance cabang Surakarta harus lebih hati-hati dalam melakukan aplikasi pembiayaan dengan memperhatikan sistem kinerja masing-masing bagian di perusahaannya terutama pada bagian surveyor harus lebih mendetail dalam melakukan wawancara kepada konsumen yang akan mengajukan aplikasi kredit dan sebelum melakukan aplikasi pembiayaan harus lebih diperhatikan lagi mengenai prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of Economic dan Collateral) sehingga tidak terjadi kredit macet karena debitur wanprestasi.

commit to user

TINJAUAN PENYELESAIAN KREDIT MACET KARENA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR PT. BIMA MULTI FINANCE CABANG SURAKARTA

Recommend Documents