KAJIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE SURAKARTA Oleh: Ronal Ravianto Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta ABSTRAK Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dilaksanakan dan untuk mengkaji penyelesaian hukum dalam hal terjadi wanprestasi. Latar belakang permasalahan adalah bahwa tumbuhnya lembaga pembiayaan di Indonesia secara tidak langsung mendorong pertumbuhan industry otomotif karena berbagai kemudahan yang ditawarkan. Salah satu lembaga pembiayaan sepeda motor yang besar dan mempunyai nama adalah PT. Bussan Auto Finance (BAF) sebuah lembaga pembiayaan kredit resmi sepeda motor Yamaha. PT. Bussan Auto Finance (BAF) dalam memberikan pelayanan pembiayaan sepeda motor dikuatkan dengan suatu perjanjian pembiayaan yang akan ditandatangani oleh para pihak. Adanya perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Namun dalam praktek seringkali terjadi salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, dalam hukum perdata sering disebut dengan wanprestasi. Metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian bersifat deskriptif, alat pengumpulan data dengan menggunakan penelitian lapangan dan studi pustaka. Setelah data terkumpul dilakukan analisa data yang bersifat kualitatif. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor pada PT. BAF Surakarta terjadi sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan konsumen oleh para pihak yaitu PT. BAF selaku pihak pemberi fasilitas dan konsumen selaku penerima fasilitas. Lahirnya perjanjian pembiayaan konsumen tersebut membawa konsekuensi adanya hak dan kewajiban para pihak. PT. BAF selaku pemberi fasilitas berhak menerima angsuran pemtbayaran setiap bulan sesuai kesepakatan sampai dengan berakhirnya perjanjian disebabkan pelunasan pembayaran. Konsumen selaku penerima fasilitas berhak mendapatkan barang konsumsi berupa sepeda motor merek Yamaha. Perjanjian berakhir dengan lunasnya seluruh hutang penerima fasilitas dan hilangnya atau musnahnya sepeda motor akan tetapi tidak menghilangkan kewajiban pelunasan hutang bahkan wajib melunasi semua sisa hutang seketika pada saat itu. Permasalahan yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor adalah wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yaitu tidak sanggup atau lalai memenuhi kewajiban berupa pelunasan hutang. Apabila terjadi permasalahan demikian maka PT. BAF berhak menyita barang jaminan selanjutnya dijual sebagai pelunasan beban hutang. Apabila masih belum mencukupi maka konsumen masih dibebani tanggung jawab untuk melakukan pelunasan sisa hutang.
1
LATAR BELAKANG MASALAH Sebagaimana kita ketahui dalam hidup bermasyarakat manusia saling menjalin hubungan kerja sama dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan kerja sama yang dibina ini mempunyai bentuk yang beraneka ragam serta jumlah yang tak terhingga sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh masing-masing pihak. Hubungan kerja sama yang dilakukan oleh beberapa pihak tersebut tidak selalu berjalan tanpa rintangan, kadang sering merugikan kepentingan manusia lain yang dapat menyebabkan munculnya suatu sengketa. Munculnya sengketa didahului dengan adanya seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar akan tetapi orang yang melanggar haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta oleh orang yang merasa haknya dilanggar. Inti dari sengketa tersebut adalah adanya perselisihan yaitu adanya sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan, hal ini berbeda dengan perkara pidana yang tidak mengharuskan adanya perselisihan. Tumbuhnya lembaga pembiayaan di Indonesia secara tidak langsung mendorong pertumbuhan industri otomotif sepeda motor karena mereka juga menawarkan kemudahankemudahan mulai dari suku bunga yang bersaing, uang muka rendah, potongan harga, subsidi, sampai dengan pemberian hadiah baik langsung maupun tidak langsung. Namun pada intinya fasilitas yang disediakan oleh lembaga pembiayaan dirasakan membantu masyarakat yang membutuhkan sepeda motor baru sedangkan untuk membeli secara tunai harganya tidak terjangkau. Pembelian sepeda motor melalui lembaga pembiayaan akan melibatkan tiga pihak yaitu dealer sepeda motor sebagai pihak yang menjual, pembeli, dan pihak yang membiayai. Dealer adalah suatu badan atau perorangan yang bertugas sebagai tangan distribusi dari produsen kepada konsumen. Pada perdagangan umum disebut juga sebagai agen penjualan, tetapi pada perdagangan saham atau valuta asing, disebut sebagai broker. Pembeli adalah seseorang yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Sementara Leasing atau pihak yang membiayai merupakan bentuk setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang – barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu Salah satu lembaga pembiayaan sepeda motor yang besar dan mempunyai nama adalah PT. Bussan Auto Finance (BAF) Surakarta sebuah lembaga pembiayaan kredit
2
resmi sepeda motor Yamaha. Perkembangan perusahaan pembiayaan ini cukup pesat karena perusahaan ini sangat memperhatikan pelayanan. PT. Bussan Auto Finance (BAF) Surakarta sebagai pemberi kredit resmi sepeda motor Yamaha, selalu berusaha memberikan pelayanan yang paling baik kepada pembeli. Dengan tema ‘Ceria’ (cepat, ringan, dan aman), PT. Bussan Auto Finance Surakarta memberikan pelayanan dan proses cepat, mulai dari pengajuan kredit, angsuran, sampai dengan pengambilan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor). PT. Bussan Auto Finance (BAF) Surakarta dalam memberikan pelayanan pembiayaan sepeda motor dikuatkan dengan suatu perjanjian pembiayaan yang akan ditandatangani oleh para pihak. Adanya perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Namun dalam praktek seringkali terjadi Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. PERUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Surakarta? 2. Bagaimana penyelesaian hukum jika wanprestasi terjadi dalam perjanjian pembiayaan? TUJUAN PENELITIAN 1.
Mengkaji pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Surakarta.
2.
Mengkaji penyelesaian hukum dalam hal terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian tersebut.
TINJAUAN PUSTAKA Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menanggapi bunyi Pasal 1313 KUHPerdata tersebut R. Setiawan mengemukakan bahwa: a. Perbuatan harus diartikan sebagai pebuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Dengan demikian rumusannya menjadi berikut: “Perjanjian adalah suatu
3
perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 1 Menurut R. Setiawan bunyi Pasal 1313 KUHPerdata tersebut kurang sempurna karena yang mengikatkan diri hanya satu pihak sehingga lebih sempurnanya apabila kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya. Tanggapan Abdulkadir Muhammad terhadap isi Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut: Ketentuan Pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang dimaksudkan yang terdapat pada pengertian perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut: a. Hanya menyangkut sepihak saja b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus c. Pengertian perjanjian terlalu luas d. Tanpa menyebut tujuan Atas dasar kekurangan dan kelemahan yang dijumpai pada Pasal 1313 KUHPerdata, selanjutnya beliau memberikan rumusan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 2 Istilah perjanjian atau persetujuan sering dikacaukan dengan istilah perikatan. Hal tersebut disebabkan oleh karena belum adanya keseragaman pendapat diantara para ahli hukum terhadap istilah “Verbintenis” dan istilah “Overeenkomst’. Menurut Subekti, suatu perjanjian juga dinamakan “persetujuan” karena dua pihak itu bersetuju untuk melakukan suatu sesuai yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dua peristilahan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. 3 Subekti merumuskan perjanjian sebagai “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. 4 Perjanjian pembiayaan juga seperti perjanjian pada umumnya yaitu terdapat para pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu kegiatan pembiayaan yang merupakan kegiatan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan
1
R. Setiawan, 1979, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, hal. 49 Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 77 3 Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Cetakan ke XI, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 1 4 Ibid, hal. 1 2
4
pembayaran secara angsuran. Kegiatan pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan jasa untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan kebutuhan konsumen dapat berupa: Pembiayaan kendaraan bermotor, Pembiayaan alat-alat rumah tangga, Pembiayaan barang-barang elektronik dan Pembiayaan perumahan. Adanya perjanjian pembiayaan juga akan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban diantara masing-masing pihak yaitu pihak lembaga pembiayaan dan pihak penerima fasilitas pembiayaan. Obyek dalam perjanjian pembiayaan adalah pihak yang mendapat beban kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perjanjian yang mereka buat, biasanya disebut dengan debitur, dan pihak yang mendapatkan hak-hak atas pelaksanaan kewajiban itu yang biasa disebut dengan kreditur. Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, bahwa kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembiayaan secara angsuran. Dengan demikian yang dapat menjadi obyek dari pembiayaan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan antara lain adalah: Kendaraan bermotor, Alatalat rumah tangga, Barang-barang elektronik dan Perumahan. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dikatakan yuridis sosiologis karena dari segi yuridis penulis ingin mengetahui wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Surakarta ditinjau dari hukum perjanjian seperti diatur KUHPerdata sedangkan dari segi sosiologis dilakukan dengan meneliti gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat yaitu dengan konsumen yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto peneliti deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 5 Penelitian ini bersifat deskriptif karena memberikan gambaran secara nyata mengenai keadaan atau gejala yaitu tentang penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan sepeda motor pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Surakarta Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperlukan berbentuk informasi, uraian maupun penjelasan. Analisis kualitatif adalah suatu cara
5
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal. 10
5
analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik secara lesan maupun tulisan dan perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 6 Data yang terkumpul selama penelitian akan mengalami proses penyaringan data yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek dan membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Data yang telah direduksi tersebut selanjutnya disajikan sehingga berbentuk sekumpulan informasi sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Surakarta Perjanjian pembiayaan sepeda motor terjadi sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak. Pembiayaan melalui PT. BAF Surakarta merupakan pembiayaan resmi dari sepeda motor Yamaha yang bertujuan membantu konsumen sepeda motor Yamaha yang tidak mampu membeli secara tunai. Setelah persyaratan diajukan, pihak Dealer akan menghubungi PT. BAF Surakarta menyerahkan persyaratan dari pembeli. Setelah disetujui maka terdapat kesepakatan perjanjian yang dibuat oleh PT. BAF Surakarta kepada pembeli sehingga kedudukan PT. BAF Surakarta menjadi pemberi fasilitas dan pembeli menjadi penerima fasilitas. Sepeda motor menjadi barang jaminan dalam pembiayaan tersebut sehingga PT. BAF Surakarta menyimpan BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan diserahkan setelah pelunasan angsuran. Para pihak dalam hal ini pembiayaan konsumen ini telah terikat dalam perjanjian pembiayaan sejak ditandatangani perjanjian pembiayaan konsumen. Pelaksanaan perjanjian konsumen pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) cabang Surakarta dimulai dengan penyerahan persyaratan dari konsumen seperti telah ditentukan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Surakarta yang meliputi Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto copy Kartu Keluarga (KK), dan Foto copy Rekening Listrik, maka pihak surveyor akan melihat kondisi calon penerima fasilitas untuk mengetahui tingkat kesanggupan dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman. Setelah dinilai mampu dan permohonan pembiayaan disetujui selanjutnya besarnya nilai pembiayaan dalam rupiah dituangkan
6
Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal. 250
6
dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian dibuat rangkap 4 dengan aslinya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian pembiayaan oleh kedua belah pihak. Para pihak akan mendapatkan surat perjanjian ini karena surat perjanjian ini sekaligus surat perjanjian tersebut digunakan sebagai alat kwitansi atau tanda bukti penerimaan yang sah. Berdasarkan hasil penelitian penulis di PT. BAF cabang Surakarta diketahui bahwa tata cara pembayaran dalam perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan dengan cara mengangsur dengan tertib dan teratur sesuai jadwal pembayaran angsuran dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan oleh PT. BAF Surakarta. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran hutang, maka penerima fasilitas akan dikenai denda keterlambatan sebesar 5 per 1000 perhari dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar. Tata cara pembayaran angsuran dilakukan oleh konsumen dengan tertib dan teratur sesuai jadwal pembayaran angsuran tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan oleh pihak BAF. Pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja pada PT. BAF cabang Surakarta. Isi perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. BAF Surakarta dengan konsumen antara lain sebagai berikut: Identitas para pihak yaitu PT. Bussan Auto Finance (BAF) Surakarta dan identitas konsumen PT. Bussan Auto Finance (BAF) Surakarta adalah lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada penerima fasilitas untuk membeli sepeda motor dari penjual. Penjual yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah dealer resmi Yamaha yang melakukan penjualan sepeda motor Yamaha. Pengertian dari fasilitas pembiayaan adalah jumlah keseluruhan pokok hutang yang diberikan PT. BAF Surakarta kepada penerima fasilitas untuk pembelian sepeda motor. Pasal 1 perjanjian pembiayaan konsumen PT. BAF Surakarta, mengatur tentang barang konsumsi dalam hal ini adalah sepeda motor merek Yamaha dengan tipe tertentu yang dijelaskan secara rinci. Pada pasal ini PT. BAF menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada penerima fasilitas. Pasal 2 Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. BAF Surakarta, mengatur tentang fasilitas pembiayaan dan hutang. PT. BAF Surakarta meminjamkan kepada konsumen sejumlah uang yang telah disepakati bersama untuk membayar lunas dalam hal ini adalah sepeda motor merek Yamaha kepada penjual. Dalam pasal ini juga dijelaskan secara rinci pengakuan hutang penerima fasilitas mulai dari harga kendaraan, uang muka yang dibayarkan, premi asuransi yang dibayar, biaya administrasi, bunga yang
7
harus dibayar beserta total keseluruhan hutang yang harus dibayar. Pasal 3 Perjanjian pembiayaan konsumen PT. BAF Surakarta, mengatur tentang pembayaran kembali hutang. Konsumen dengan perjanjian ini mengikatkan diri kepada PT. BAF Surakarta untuk membayar kembali hutang kepada PT. BAF Surakarta sampai lunas dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama sesuai dengan pembayaran angsuran, diatur juga besaran angsuran yang harus dibayar beserta batas waktu maksimal pembayaran tiap bulannya. Hal-hal yang diatur secara rinci dalam Pasal 3 ini adalah sebagai berikut: Konsumen wajib membayar setiap angsuran secara teratur tanpa harus terlebih dahulu ditagih oleh PT. BAF Surakarta. Keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar 5/1000 (lima per mil) per hari yang dihitung berdasarkan angsuran yang terlambat. Menurut penulis denda sebesar ini terlalu tinggi, namun disisi lain membuat konsumen akan patuh. Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara tunai, pendebetan rekening penerima fasilitas pada bank yang disetujui atau ditunjuk PT. BAF Surakarta, cek atau bilyet giro atas nama PT. BAF Surakarta, atau cara lain yang disetujui PT. BAF Surakarta. Pembayaran dengan cek atau bilyet giro dianggap sah apabila telah dicairkan atau dipindahbukukan atau diterima seluruhnya dalam rekening PT. BAF Surakarta. Konsumen wajib membayar seluruh jumlah hutang dan karenanya PT. BAF Surakarta akan menerima bersih seluruh jumlah hutang dan kewajiban lainnya pada saat berakhirnya perjanjian ini tanpa adanya kompensasi, pengurangan atau pemotongan apapun bentuk dan sifatnya. Jika tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari libur (bukan hari kerja), pembayaran angsuran wajib dilakukan pada hari kerja sebelum tanggal tersebut. Menurut penulis ini menguntungkan pihak PT. BAF Surakarta selaku kreditur, namun karena ini sudah diperjanjikan didepan, konsumen selaku debitur harus mentaatinya. Konsumen dapat melakukan percepatan pelunasan pembayaran hutang dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dua hari sebelum tanggap percepatan pelunasan tersebut. Terhadap percepatan pelunasan yang dilakukan, penerima fasilitas diberikan pengurangan biaya sebesar tujuh persen dari sisa pokok hutang. Pasal 4 Perjanjian pembiayaan konsumen PT. BAF Surakarta, mengatur tentang pemberian kuasa menjaminkan secara fidusia. Untuk menjamin kepastian pembayaran hutang konsumen secara tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang telah disepakati, maka konsumen setuju dan dengan itikad baik menyatakan bersedia menyerahkan hak milik secara fidusia atas sepeda motor dengan nilai penjaminan pada
8
tanggal perjanjian sebesar jumlah hutang atau jumlah lain yang ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian ini dan karenanya member kuasa menjaminkan secara fidusia dengan hak substitusi kepada PT. BAF Surakarta, kuasa mana telah diterima dengan baik oleh pemberi fasilitas untuk dan atas nama serta mewakili konsumen untuk menghadap notaris guna menandatangani akta jaminan fidusia yang akan dibuat di kemudian, serta surat-surat/akta-akta lain yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk meminta dan atau member keterangan sehubungan dengan keperluan tersebut. Pasal 5 Perjanjian pembiayaan konsumen PT. BAF Surakarta, mengatur tentang ketentuan lain. Ketentuan ini mengatur antara lain: Konsumen tunduk pada perjanjian ini berikut syaratsyarat perjanjian, berlaku sejak tanggal pencairan fasilitas dan berakhir sampai seluruh kewajiban konsumen diselesaikan seluruhnya. Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian, pemberi fasilitas dan konsumen setuju memilih domisili hukum yang ditunjuk oleh pemberi fasilitas. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini diatur atau akan diatur kemudian, baik dalam surat-surat, maupun dalam perjanjian-perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
Penyelesaian Hukum Jika Wanpresrasi Terjadi Dalam Perjanjian Pembiyaan Terjadinya pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BAF Surakarta selaku pemberi fasilitas kepada konsumen yang berkedudukan sebagai konsumen telah diikat dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Sehubungan dengan kesepakatan tersebut maka pihak telah terikat perjanjian sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Meskipun telah diatur dalam kesepakatan tidak jarang salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian sehingga merupakan masalah yang harus diselesaikan menurut peraturan hukum yang berlaku. Salah satu pihak yang tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam istilah hukum perdata sering disebut dengan wanprestasi atau kelalaian atau ingkar janji. Wanprestasi merupakan suatu permasalahan yang paling sering timbul dalam perjanjian. Wanprestasi dianggap terjadi apabila suatu keadaan yaitu konsumen atau konsumen lalai atau tidak memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian atau tidak melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan pada tanggal jatuh tempo angsuran. Wanprestasi dalam pembiayaan sepeda motor oleh PT. BAF Cabang Surakarta antara lain sebagai berikut: 1) Konsumen tidak membayar angsuran
9
pertama yang telah jatuh tempo selama 4 hari atau tidak membayar angsuran selama 2 bulan berturut-turut (tidak melakukan prestasi sama sekali). 2) Sepeda motor dialihkan baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dahulu dari pemberi fasilitas termasuk tidak terbatas membiayai sepeda motor secara bersama-sama atau sepeda motor hilang atau dicuri, termasuk tidak terbatas pada pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan, musnah atau rusak berat atau terbakar atau pada prinsipnya jika resiko yang dipertanggungjawabkan di dalam pertanggungan asuransi sepeda motor terjadi (melakukan prestasi yang keliru). 3) Konsumen lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan (terlambat melakukan prestasi). 4) Konsumen tidak dapat membayar salah satu kewajiban kepada debitur lain ketika kewajiban tersebut menjadi jatuh tempo dan terhutang (tidak melakukan prestasi sama sekali). 5) Jika menurut pertimbangan pemberi fasilitas, konsumen karena sebab-sebab keadaan keuangannya, tidak mampu memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam perjanjian (tidak melakukan prestasi sama sekali). 6) Konsumen melaksanakan, mengijinkan atau memperbolehkan dilakukannya penyimpangan, pelanggaran terhadap barang konsumsi yang akan membahayakan keberadaan barang konsumsi (melakukan prestasi yang keliru). Terjadinya wanprestasi oleh konsumen tersebut merupakan salah satu sebab berakhirnya perjanjian antara PT. BAF Surakarta selaku pemberi fasilitas dan konsumen selaku konsumen. Dengan berakhirnya perjanjian tersebut maka PT. BAF Surakarta selaku pemberi fasilitas berhak menuntut pelunasan kepada konsumen secara seketika dan sekaligus beserta denda jika ada termasuk semua biaya atau kerugian yang diderita oleh pemberi fasilitas. Konsumen wajib dengan itikad baik menyerahkan sepeda motor kepada pemberi fasilitas. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen langkah yang diambil oleh PT. BAF Surakarta adalah sebagai berikut: 1) Menjual obyek jaminan tersebut melalui pelelangan di muka umum, atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan konsumen/ pemberi jaminan. 2) PT. BAF Surakarta selaku pemberi fasilitas berhak menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan mengkompensasikan uang harga penjualan yang diterima itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh konsumen kepada pemberi fasilitas jaminan, akan tetapi dengan kewajiban bagi pemberi fasilitas untuk menyerahkan sisa uang penjualannya kepada konsumen
10
jaminan, dengan tidak ada kewajiban bagi pemberi fasilitas untuk membayar bunga atau ganti kerugian kepada PT. BAF Surakarta mengenai sisa harga penjualan itu, dan selanjutnya PT. BAF Surakarta berhak melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan obyek jaminan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. 3) Apabila hasil penjualan obyek jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh konsumen atau konsumen jaminan kepada PT. BAF Surakarta maka konsumen tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar pemberi jaminan kepada penerima jaminan. 4) Konsumen memberitahukan tentang pembayaran yang harus dilakukan dengan konsekuensi memberikan denda. 5) Lembaga pemberi fasilitas memberikan tenggang waktu kepada konsumen untuk memenuhi kewajibannya. 6) Penyimpangan itu dibenarkan asalkan demi menjaga keadaan barang konsumsi tersebut. Upaya mengatasi permasalahan yang timbul akibat wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh konsumen, langkah yang dilakukan PT. BAF Surakarta adalah dengan menjual barang jaminan untuk dikompensasikan dalam pelunasan hutang. Hal tersebut diikat dalam perjanjian pemberian fidusia yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus disepakati oleh para pihak yaitu konsumen dan pemberi fasilitas. Penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan PT. BAF Surakarta dalam pembiayaan konsumen sepeda motor Yamaha adalah dengan mengambil alih sepeda motor yang berada di tangan konsumen dimanapun berada tanpa membutuhkan putusan atau penetapan pengadilan atau tanpa dilakukan oleh juru sita pengadilan. Selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada pihak ketiga dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar seluruh hutang konsumen berikut denda dan biaya lain yang terkait. Penulis berpendapat, bila konsumen wanprestasi dengan penyelesaian PT. BAF Surakarta menjual sepeda motor sebagai barang jaminan mestinya harga penjualan yang wajar sehingga jika ada kelebihan setelah dikurangi untuk pelunasan hutangnya, konsumen dapat mendapatkan haknya dari kelebihan tesebut. Hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan. KESIMPULAN Pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor pada PT. BAF Surakarta terjadi sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan konsumen oleh para pihak yaitu PT. BAF Surakarta selaku pihak pemberi fasilitas dan konsumen selaku penerima fasilitas. Lahirnya
11
perjanjian pembiayaan konsumen tersebut membawa konsekuensi adanya hak dan kewajiban para pihak. PT. BAF Surakarta selaku pemberi fasilitas berhak menerima angsuran pembayaran setiap bulan sesuai kesepakatan sampai dengan berakhirnya perjanjian disebabkan pelunasan pembayaran. Konsumen selaku penerima fasilitas berhak mendapatkan barang konsumsi berupa sepeda motor merek Yamaha. Perjanjian berakhir dengan lunasnya seluruh hutang penerima fasilitas dan hilangnya atau musnahnya sepeda motor akan tetapi tidak menghilangkan kewajiban pelunasan hutang bahkan wajib melunasi semua sisa hutang seketika pada saat itu. Penyelesaian hukum jika Wanprestasi terjadi dalam perjanjian pembiayaan berupa konsumen tidak sanggup atau lalai memenuhi kewajiban berupa pelunasan hutang maka PT. BAF Surakarta berhak menyita barang jaminan selanjutnya dijual sebagai pelunasan beban hutang. Apabila masih belum mencukupi maka konsumen masih dibebani tanggung jawab untuk melakukan pelunasan sisa hutang.
DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. A
Qiron Syamsudin Meliala, 1986, Pokok-pokok Perkembangannya, Yogyakarta: Liberty.
Hukum
Perjanjian
Beserta
Handari Nawawi, 1993, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Khotibul Umam, 2010, Hukum Lembaga Pembiayaan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke XI, Jakarta: PT. Intermasa. R. Setiawan, 1979, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
12
