AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA SUZUKI FINANCE INDONESIA CABANG SURAKARTA

AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA SUZUKI FINANCE INDONESIA CABANG SURAKARTA Oleh : DANIK KUSTIYANTO NIM : 11100079 Abstract: The results of this study concluded As a result of the Law If the Debtor Default In Consumer Financing With Fiduciary At SUZUKI FINANCE INDONESIA Branch of Surakarta, this is according to the provisions of Article 1267 of the Civil Code states that: "the party against whom the engagement is not met, can choose whether he, if it still do, will force the other party to fulfill the agreement, or whether he would demand the cancellation of the agreement, together with reimbursement of losses and interest ". It is intended that, tort creditors can demand be: 1) The fulfillment of achievement, 2) Termination of achievement, 3) Compensation 4) Compliance with the agreement of compensation and 5) Termination of the agreement with compensation. Sanctions to borrowers who are in default, namely: Paying losses suffered by creditors or compensation. And cancellation of the agreement. Settlement efforts conducted by SUZUKI FINANCE INDONESIA Surakarta Branch if the debtor defaults in consumer finance with fiduciary, namely: 1) Perform billing, by mail in the form of billing and reminder letters to stage 1 after a seven-day delay installments, stage 2 fourteen days after the delay and phase 3 installments of twenty-one days after the delay installments. 2) If the warning letter collection letter and the debtor remains in default, SUZUKI FINANCE INDONESIA Surakarta Branch will do the seizure of goods through the Field Collection, foreclosure is conducted to demand repayment of the debtor. If repayment is not done then the creditor (SUZUKI FINANCE INDONESIA Branch Surakarta) will make sales collateral. Keywords: Due Law, Debtor, Default, Fiduciary LATAR BELAKANG Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu

masyarakat untuk

membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronika dan lain lain. Perusahaan ini sebagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Dengan banyaknya usaha-usaha pembiayaan,

maka penulis

hanya

memberikan batasan pada perjanjian pembiayaan kredit untuk kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk pembiayaan konsumen.

1

2

Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit, yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor. Hubungan antara pihak kreditur dengan debitur adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar

hutangnya secara

berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen Pihak Penjual atau supplier

menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Perusahaan Pembiayaan

Konsumen. Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang kini

berkembang di

Indonesia adalah SUZUKI FINANCE INDONESIA yang merupakan Perusahaan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor khususnya merk Suzuki yang bergerak di bidang Multy Finance dengan salah satu kantor cabang yang berada di kota Surakarta. Konstruksi pembiayaan konsumen didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai alas hukum bagi kedua belah pihak, maka para pihak harus lebih hati-hati dalam membuat perjanjian sehingga tidak merugikan para pihak atau salah satu pihak di kemudian hari serta harus memenuhi prinsip keadilan. Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang

3

berkenan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan dipegang kreditur hingga pinjaman tersebut lunas. PERUMUSAN MASALAH Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada SUZUKI FINANCE INDONESIA

Cabang Surakarta ? Bagaimanakah

upaya penyelesaian yang dilakukan oleh SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta jika debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia ?.

METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di Kantor Suzuki Finance Indonesia Cabang Surakarta, tepatnya di Jalan Veteran No. 221 Surakarta, dengan pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan bahwa Suzuki Finance Indonesia Cabang Surakarta sudah mencapai ribuan

konsumen, kemungkinan besar ada beberapa konsumen yang

wanprestasi atau tidak menepati isi perjanjian dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Jenis penelitian yang

digunakan

adalah penelitian yuridis empiris, yaitu

mengambil data dari data sekunder dan lapangan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskripsi, dengan analisis datanya bersifat deskriptif analisis. Deskripsi maksudnya, penelitian ini pada umumnya bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang pelaksanaan Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia (Bambang Sunggono, 1998:36).

4

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Selanjutnya data-data yang diperoleh tersebut, kemudian diteliti, dipelajari dan disusun dalam pengaturan yang logis dan sistematis kemudian dipaparkan tanpa menggunakan data-data statistic (Soerjono Soekanto, 1986:32).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Akibat Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam

Pembiayaan Konsumen

Dengan Jaminan Fidusia pada SUZUKI FINANCE INDONESIA

Cabang

Surakarta Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu: 1. Syarat meteriil, yaitu adanya kesengajaan berupa: a. Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tabu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. 2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitor, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya peringatan

5

(sommatie) itu dilakukan oleh seorang juru sita dari Pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaan itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asalkan jangan sampai dengan mudah dipungkiri si debitor. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur

berupa akta

kepada debitor, supaya debitur melakukan prestasi dengan mencantumkan tanggal terakhir debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai. Beberapa kemungkinan yang dapat dipilih oleh seorang debitur yang melakukan wanprestasi; a. Kreditur

dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjian

pelaksanaan ini sudah terlambat; b. Kreditur

dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang

dideritanya. karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya; c. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang disertai olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian; d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal-balik, kelalaian saru pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan pengganti kerugian. SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Pembiayaan Konsumen yang memfokuskan kegiatan usahanya pada pembiayaan kendaraan bermotor roda 2 khususnya kendaraan

6

bermotor merk SUZUKI. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta (yang dalam penulisan skripsi hukum ini penulis melakukan penelitiannya pada SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta), melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan kendaraan bermotor dengan system pembayaran secara angsuran. Setelah Perjanjian Pembiayaan Konsumen ditandatangani dengan seluruh persyaratannya ada beberapa hal yang dilakukan oleh SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta, yaitu: 1. Membuat Perjanjian fidusia secara Notaris dan langsung mendaftarkannya ke kantor Pendaftaran Fidusia. 2. Membuat

Perjanjian

Fidusia

secara

Notaris

namun

tidak

langsung

mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia. Akta Perjanjian Fidusia didaftarkan setelah debitur melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum pihak kreditur

SUZUKI FINANCE INDONESIA

Cabang

Surakarta apabila terjadi wanprestasi pada debitur. Perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta yaitu tidak terlaksananya pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen (Wawancara, Bapak AGUS JUNAEDI, SH bagian /Divisi Collection, Jabatan : AR Coordinator, SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta Surakarta, hari Jumat tanggal 05 Desember 2014).

Wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur telah melakukan wanprestasi dan apabila hal tersebut disangkalnya harus dibuktikan dimuka hakim. Penentuan saat terjadinya wanprestasi seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat, kapan debitur diwajibkan melakukan

7

prestasi yang telah diperjanjikan. Mengenai saat terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa: “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang dihentikan”. Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat tiga cara untuk menentukan bahwa debitur wanprestasi, yaitu: 1. Dengan surat perintah 2. Dengan akta sejenis 3. Dengan isi perjanjian yang menetapkan lalai dengan lewatnya batas waktu dalam perjanjian Jika debitur telah melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata tersebut, wanprestasi mengakibatkan kreditur dapat menuntut berupa: 1) 2) 3) 4) 5)

Pemenuhan prestasi Pemutusan prestasi Ganti rugi Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi Pemutusan perjanjian disertai ganti rugi

Sanksi kepada debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu: 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi.

8

2. Pembatalan perjanjian. Menurut bentuknya wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Menentukan yang dimaksud wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang ada dalam SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta, dapat diketahui dari hak dan kewajiban dari para pihak. Hal ini penting, karena timbulnya wanprestasi itu sendiri disebabkan tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata wujud dari suatu prestasi, yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Adakalanya prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur sebagai mana mestinya, ini dikarenakan dua hal: 1. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka disebut dengan wanprestasi. 2. Karena keadaan memaksa, yakni di luar kemampuan debitor, disebut dengan overmacht. Menurut Pasal 1131 KUHPerdata “kekayaan segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseorang”

9

B. Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta Jika Debitur Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta selaku yang dikuasakan oleh debitor/pemberi kuasa untuk melakukan penarikan obyek jaminan fidusia dan yang menerima kuasa dalam hal ini karyawan bagian field collection. Surat kuasa untuk melakukan penarikan obyek jaminan merupakan alas hukum yang sah bagi kreditur untuk melakukan penyitaan. Surat kuasa berisi pernyataan yang ditandatangani oleh debitor, guna memberikan kuasa dengan penyerahan hak milik secara fidusia sesuai nomor perjanjian fidusia yang telah disetujui, selanjutnya disebut penerima kuasa untuk melakukan tindakan apabila pihak debitur melanggar peraturan dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai berikut: a. Debitur dinilai lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya. b. Debitur meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini, kecuali penerima dan atau penerus hak/para ahli warisnya dengan persetujuan kreditur menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini. c. Debitur berada di bawah pengampuan atau karena sebab apapun yang menyebabkan debitur tidak siap apapun adanya dan membawanya ke tempat yang dipandang baik oleh penerima kuasa. Jika pemberi fidusia yang menguasai obyek jaminan fidusia akan ditarik tidak ada ditempat, maka diperlukan kehadiran aparat yang berwenang seperti polisi, kepala

10

desa, ketua RW atau ketua RT sebagai saksi pada saat akan dilakukannya penarikan. Keberadaan pihak yang berwenang bersifat insidentil saja selain itu juga untuk menjaga agar tidak terjadi kecurigaan juru sita memasuki pekarangan dan rumah secara paksa. Pihak yang bertandatangan dalam berita acara penarikan yaitu penerima dan pemberi jaminan dan pihak berwenang jika turut hadir dalam proses penyitaan obyek jaminan. Kasus obyek jaminan yang akan ditarik telah hancur/rusak maka digunakan jasa asuransi. Asuransi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh perlindungan atas kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Jenis asuransi yang dipakai adalah total lost only. Penggunaan asuransi total lost only, jaminan asuransi akan diberikan atas kerugian/kerusakan yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% dari harga kendaraan bila diperbaiki atau kendaraan yang hilang dicuri. Jenis asuransi ini pertanggungjawaban hukum terhadap pihak ketiga tidak ditanggung oleh pihak asuransi. Mengenai pembayaran premi ditanggung oleh debitur selaku pemberi fidusia. Hal ini ditegaskan dalam akta jaminan fidusia. Dalam hal pihak pemberi fidusia/debitur lalai mengasuransikan obyek jaminan fidusia, maka segala resiko terhadap kerusakan, kecelakaan, kerugian dan lain-lainnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan menjadi resiko dan beban pemberi fidusia sendiri. Secara umum jika obyek jaminan rusak/hancur maka terlihat kecenderungan debitur menunggak. Karena mereka tidak mau mengeluarkan dana ganda yaitu untuk membiayai perbaikan kendaraan bermotor dan membayar angsuran. Selain itu tidak ada tuntutan dari kreditur untuk mengganti kerusakan melainkan hanya berkewajiban untuk merawat obyek jaminan sebaik-baiknya. Ketika keadaan seperti ini terjadi maka

11

debitur dianggap telah melepaskan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu segera obyek jaminan ditarik dari kreditur . Ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, jika pihak tersita tidak ada di tempat tetapi obyek jaminannya ada maka berdasarkan surat kuasa penarikan yang ditandatangani oleh debitur sendiri penarikan tetap dapat dilaksanakan namun dibutuhkan aparat polisi/aparat pemerintah sebagai saksi bahwa penyitaan yang dilakukan atas alas hukum yang sah. Keadaan tersebut nantinya ditulis dalam berita acara penarikan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa penelitian di lapangan ditemukan bahwa SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta melaksanakan penjualan setelah dilakukannya penarikan jaminan yang semulanya di bawah penguasaan debitor. Mengenai penjualan yang dipilih menurut responden yaitu penjualan di depan umum atau lelang. Demi terjaganya perputaran modal di dalam perusahaan, keputusan tersebut dinilai cukup tepat karena dengan media lelang diharapkan menguntungkan bagi kreditur serta tidak memakan waktu yang lama dalam pengembalian piutangnya. Oleh kreditur digunakan istilah penjualan dimuka umum atau lelang dalam pengertian yang khusus yaitu lelang untuk kalangan terbatas dimana peserta lelangnya hanya untuk kalangan dealer/supplier yang merupakan mitra bisnis kreditur . Pelelangan dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh pihak kreditur sendiri. Kreditur selaku penjual dan peserta lelang adalah dealer/supplier. Dealer/supplier sebagai peserta lelang yang keluar sebagai pemenang lelang adalah pembeli yang sah. Pelelangan dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh pihak kreditur sendiri. Kreditur selaku penjual dan peserta lelang adalah pembeli yang keluar sebagai pemenang lelang adalah pembeli yang sah. Untuk pelaksanaan lelang

12

dipimpin oleh karyawan divisi keuangan SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta yang diberi kuasa untuk itu dan telah memiliki pengalaman melaksanakan lelang. Dalam proses lelang pihak yang memandu lelang memberi kesempatan yang sama bagi peserta lelang untuk melakukan penawaran tanpa berat sebelah (impartial judgment). Pelaksanaan lelang yang cukup sederhana, murah dan cepat dalam proses penjualannya dinilai cukup membantu dalam dunia bisnis. Penulis berpendapat bagi perjanjian fidusia yang di daftarkan ke KPF penulis setuju dengan proses yang di lakukan oleh SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta, namun penulis tidak setuju dengan sistem pelelangan yang dilakukan oleh SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta, karena lelang haruslah dilakukan oleh kantor lelang yang berwenang di kota tersebut, bukanlah mengadakan lelang sendiri. PENUTUP Bertitik tolak dari permasalahan dan proses analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Akibat Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta, hal ini menurut ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. Hal dimaksudkan bahwa, wanprestasi kreditur dapat menuntut berupa: 1) Pemenuhan prestasi, 2) Pemutusan prestasi, 3) Ganti rugi 4) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan 5) Pemutusan perjanjian disertai ganti rugi. Sanksi kepada

13

debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu: Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi. Dan Pembatalan perjanjian. 2. Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta jika debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, melakukan penagihan, melalui surat yang berupa surat penagihan dan surat peringatan dengan tahap 1 setelah tujuh hari keterlambatan angsuran, tahap 2 empat belas hari setelah keterlambatan angsuran dan tahap 3 dua puluh satu hari setelah keterlambatan angsuran. Apabila dengan surat penagihan dan surat peringatan tersebut debitur tetap melakukan wanprestasi, SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta akan melakukan penyitaan barang melalui Field Collection, penyitaan ini dilakukan untuk menuntut pelunasan debitor. Apabila pelunasan tidak dilakukan maka pihak Kreditur

(SUZUKI FINANCE

INDONESIA Cabang Surakarta) akan melakukan penjualan barang jaminan. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan kepada SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Surakarta sebagai berikut: 1. Pembiayaan yang dilakukan oleh SUZUKI FINANCE INDONESIA

Cabang

Surakarta agar selalu dibuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris lalu segera di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara kreditur dan debitur apabila terjadi suatu kelalaian (Wanprestasi). 2. Pihak Suzuki Finance Indonesia cabang Surakarta sebelum terjadi proses perjanjian fidusia, hendaknya menjelaskan terlebih dahulu terhadap debitur agar memahami proses perjanjian dengan jaminan fidusia.

14

DAFTAR PUSTAKA Arie S. Hutagalung, 1997, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi, cet,1, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada J Satrio. 2002, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti M.Yahya, Harahap, 2006, Segi-segi Hukum Perjanjian, Banduung : Alumni Mertokusumo, 2002, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogjakarta : Libety Muhammad Chidir, 1993, Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Bandung : Mandar Maju Munir Fuady, 1999, Jaminan Fidusia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Projodikoro, Wirjono, 2004, Azas-azas Hukum Perjanjian , Bandung : Alumni Salim,HS, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persad Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press Sutrisno Hadi, 2000, Metodologi Research, Jilid I, Yogyakarta: Andi. Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 tahun 2000, tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia