PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT MEGA AUTO FINANCE CABANG BEKASI (YANG TIDAK TERDAFTAR DI LEMBAGA PENDAFTARAN FIDUSIA Oleh FIRMAN RULLY ZAELANI Abstrak Lembaga jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian accessoir dari perjanjian utang piutang (perjanjian kredit) merupakan perkembangan dari lembaga jaminan gadai. Perbedaan prinsipil antara lembaga jaminan gadai dengan lembaga jaminan fidusia terletak pada aspek penguasaan atas obyek jaminannya. Pada lembaga gadai, obyek jaminan diserahkan dan dikuasai oleh pihak penerima gadai (kreditur), sedangkan dalam perjanjian jaminan fidusia, obyek jaminan tetap dikuasai oleh pihak pemberi fidusia (debitur). Perbedaan tersebut merupakan kelebihan jaminan fidusia dibandingkan gadai, karena obyek jaminan tetap dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk kegiatan usahanya. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan debitur yang melibatkan penjaminan yang kedudukannya tetap dalam penguasaan pemilik jaminan. Dalam hal debitur meninggal dunia, sedangkan jaminan fidusia belum didaftarkan, pada dasarnya, terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi langsung. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Selain itu, bank sebagai kreditur menjadi tidak memiliki hak didahulukan (lihat Pasal 27 ayat [1] Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) terhadap kreditur lain dalam pengembalian pinjamannya karena penjaminan secara fidusia dianggap tidak
1
sah jika tidak didaftarkan. Dalam suatu perikatan utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut harus dilunasi oleh debitur. Dan apabila debitur kemudian meninggal sebelum dilunasinya utang tersebut, maka utang tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Terhadap perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan dasar perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi. I.
memenuhinya.1
untuk
Latar Belakang Masalah
menunjang
Manusia di dalam kehidupannya
pemenuhan
secara
alasan
menyebabkan
membutuhkan alat transportasi sebagai
interaksi dalam kehidupan bersama
media pengangkutannya. Salah satu
sangat
alat transportasi, yang dibutuhkan
yang
dibutuhkan.
Interaksi
ini
maka
kebutuhan
pasti memiliki banyak kebutuhan, itulah
cepat,
Guna
masyarakat
adalah sepeda motor. Kecepatan dalam
muncul karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri
pemenuhan
kebutuhan
ini
tanpa adanya bantuan dari orang lain.
menyebabkan
keinginan
bagi
Hal inilah yang menyebabkan manusia
seseorang
untuk
memiliki
disebut
transportasi
seperti
sepeda
sebagai
makhluk
sosial.
alat motor.
Interaksi yang dilakukan bertujuan
Namun tidak semua orang mampu
agar manusia dapat saling melengkapi
membelinya secara tunai, oleh karena
kebutuhan
itulah orang berusaha mencari sarana
hidup
masing-masing.
Kebutuhan manusia pada dasarnya ada
yang
dua macam, yakni kebutuhan akan
memenuhi
barang-barang dan kebutuhan akan
kebutuhan akan kendaraan bermotor
jasa. Kebutuhan ini sangatlah pokok,
dengan pembelian tidak secara tunai.
sehingga manusia senantiasa berusaha
Lembaga suatu 1
2
dapat
digunakan
kebutuhannya,
jaminan
fidusia
untuk terutama
sebagai
perjanjian accessoir dari
Anonim, “Objek Perjanjian Fidusia” (online) tersedia di, http:// irmadevita.com, diakses tanggal 14 Oktober 2012.
debitur.2
perjanjian utang piutang (perjanjian
maupun
kredit) merupakan perkembangan dari
perjanjian diadakan untuk mencapai
lembaga jaminan gadai. Perbedaan
suatu tujuan tertentu, tujuan itu akan
prinsipil antara lembaga jaminan gadai
tercapai apabila masing–masing pihak
dengan
fidusia
melaksanakan hak dan kewajibannya.
terletak pada aspek penguasaan atas
Persoalan akan muncul apabila salah
obyek
lembaga
satu pihak tidak melaksanakan prestasi
gadai, obyek jaminan diserahkan dan
sebagaimana mestinya, sebagai contoh
dikuasai oleh pihak penerima gadai
dalam
(kreditur), sedangkan dalam perjanjian
konsumen yang sering terjadi adalah
jaminan fidusia, obyek jaminan tetap
debitur
dikuasai oleh pihak pemberi fidusia
kewajiban pembayaran sesuai dengan
(debitur).
waktu yang ditentukan.
lembaga
jaminan
jaminannya.
Pada
Perbedaan
tersebut
merupakan kelebihan jaminan fidusia
pihak
perjanjian
lalai
Guna
Setiap
pembiayaan
dalam
melaksanakan
menjamin
pemenuhan
dibandingkan gadai, karena obyek
prestasi dari debitur atau konsumen
jaminan tetap dapat dimanfaatkan oleh
dalam
debitur untuk kegiatan usahanya. Pada
konsumen
awalnya, ketentuan hukum tentang
pembuatan
lembaga jaminan fidusia di Indonesia
Menurut
literatur
hanya
perjanjian
pada
mendasarkan
pada
perjanjian selalu
pembiayaan diikuti
perjanjian
jaminan.
dan
PT.
dengan
klausula
Mega
Auto
yurisprudensi saja. Namun mengingat
Finance, bahwa lembaga jaminan yang
lembaga
digunakan
jaminan
fidusia
semakin
pada
umumnya
adalah
banyak digunakan dalam kegiatan
lembaga jaminan fidusia. Jaminan
bisnis, pemerintah akhirnya campur
fidusia atau lengkapnya Fidusiaire
tangan
regulasi
Eigendoms overdrach adalah salah
dalam bentuk Undang-Undang Nomor
satu lembaga jaminan kebendaan atas
42 Tahun 1999 untuk memberikan
2
dengan
membuat
kepastian hukum dan perlindungan hukum
baik
bagi
pihak
kreditur
3
Anonim, ”Pelanggaran-pelanggaran Hukum dalam Perjanjian”, (Online) tersedia di, http://www.kumham-jogja.info, diakses tanggal 14 Oktober 2012.
benda
bergerak,
yang
dilakukan
dua pihak atau lebih mengenai
melalui dua kali proses penyerahan.
harta benda kekayaan mereka
Penyerahan pertama adalah berupa
yang bertujuan mengikat kedua
penyerahan hak milik atas benda
belah
fidusia dari debitur pemberi fidusia
perjanjian
kepada
fidusia,
perhubungan hukum mengenai
selanjutnya diikuti penyerahan kedua
harta benda kekayaan antara dua
berupa penyerahan pinjam pakai dari
pihak, dalam mana satu pihak
kreditur
berjanji atau dianggap berjanji
kreditur
penerima
penerima
fidusia
debitur
pemberi fidusia.
pihak,
sedangkan
adalah
suatu
untuk melakukan sesuatu hal,
Berdasarkan suatu teori asumsi-asumsi
yang
dan
sedangkan
dapat
janji itu”.
antara
Dari
pembiayaan
yang
lain
berhak menuntut pelaksanaan
diungkapkan adalah pola hubungan lembaga
pihak
dan
kedua
definisi
yang
konsumen dalam suatu perjanjian yang
dikemukakan aleh R. Subekti dan R.
menimbulkan adanya sebab akibat
Wirjono Prodjodikoro di atas pada
hukum mengikat di antara keduanya.
dasarnya tidak ada perbedaan yang
Dalam Hukum
Kitab
Undang-undang
prinsipil. Adanya perbedaan hanya
(KUHPerdata)
terletak pada redaksi kalimat yang
Perdata
terjemahan
R.Subekti
dan
dipilih untuk mengutarakan maksud
R.Tjitrosudibio tidak dipakai istilah
dan pengertiannya saja, yang pasti dari
perjanjian melainkan yang dipakai
perjanjian
adalah perikatan sebagaimana diatur
menimbulkan suatu hubungan hukum
dalam pasal 1233 KUHPerdata.
antara kedua orang atau kedua pihak
Menurut
pendapat
R.Wirjno
adalah
kemudian
akan
tersebut.
Prodjodikoro menyatakan: “Perjanjian
itu
Jadi
perjanjian
dapat
dan
persetujuan
menerbitkan perikatan di antara kedua
berbeda,
persetujuan
orang
adalah suatu kata sepakat antara
atau
membuatnya
4
kedua itu,
pihak di
yang dalam
menampakkan
atau
lain-lain,
dan
bentuknya, perjanjian dapat berupa
perjanjian
di
suatu
yang
ditujukan kepada hubungan-hubungan
atau
hukum
atau
kekayaan saja, seperti yang dimaksud
rangkaian
perkataan
mengandung kesangupan
mewujudkan
janji-janji yang
diucapkan
dituliskan.3
dalam sini
dalam
arti
sempit
berarti
hanya
lapangan
hukum
oleh Buku III KUHPerdata.5
Ahli hukum lain mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu
II. TINJAUAN
MENGENAI
peristiwa dimana seorang berjanji
PERJANJIAN JAMINAN DAN
kepada seseorang yang lain atau
LEMBAGA PEMBIAYAAN
dimana dua orang itu saling berjanji
Perjanjian
yang
di
Buku
III
untuk melaksanakan suatu hal yang
Indonesia,
menimbulkan perikatan berupa suatu
KUHPerdata tentang perikatan terbagi
rangkaian perkataan yang mengandung
atas dua bagian, yaitu bagian umum
janji-janji
dan bagian khusus. Bagian umum
atau
kesanggupan
yang
diucapkan atau ditulis.4 Menurut
J.Satrio
berdasarkan
berlaku
terdapat dalam Bab I sampai dengan perjanjian
Bab IV yang mengatur perjanjian pada
dapat mempunyai dua arti, yaitu arti
umumnya, dan bagian khusus terdapat
luas dan arti sempit, dalam arti luas
dalam Bab V sampai dengan Bab
suatu
XVIII
perjanjian
berarti
setiap
yang
mengatur
mengenai
perjanjian yang menimbulkan akibat
perjanjian bernama, yaitu perjanjian-
hukum sebagai yang dikehendaki oleh
perjanjian tertentu yang diatur dalam
para pihak, termasuk di dalamnya
KUHPerdata.
perkawinan, perjanjian kawin, dan
Untuk
mengetahui
yang
dimaksud dengan perjanjian, dapat 3
4
Anonim, “Pengertian dan Jenis-jenis Perjanjian”, (Online) tersedia di, http://tipsbelajar-internet.blogspot.com, di akses tanggal 14 Oktober 2012. Gatot Suparmono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan, (Jakarta : Jambatan, 1995), hlm. 67.
5
5
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 123.
dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal ini, yaitu : “
Suatu
perjanjian
dirinya terhadap seorang lain
6
atau lebih”.
adalah
c. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan
suatu perbuatan dengan mana
bahwa :9
satu
“Perjanjian
orang
atau
lebih
adalah
suatu
mengikatkan dirinya terhadap
perhubungan hukum mengenai
satu orang lain atau lebih.”
harta benda antara dua pihak
Sedangkan
dalam mana satu pihak berjanji
merumuskan
beberapa
pengertian
pakar
perjanjian
untuk
melakukan
sesutu
hal
sebagai berikut :
sedangkan pihak lain berhak
a. R. Subekti, mengatakan bahwa :7
menuntut pelaksanaan janji itu”.
“Perjanjian peristiwa
adalah dimana
suatu
d. Abdulkadir
Muhammad,
mengatakan bahwa :
seorang
10
berjanji kepada seorang lain atau
“Perjanjian
dimana dua orang itu saling
sesuatu persetujuan dengan mana
berjanji
dua orang atau lebih saling
untuk
melaksanakan
sesuatu hal ”.
mengikatkan
b. Sri Soedewi Masychoen Sofwan, mengatakan bahwa : “Perjanjian perbuatan
adalah
hukum
diri
untuk
melaksanakan suatu hal dalam
8
adalah
sebagai
lapangan harta kekayaan”. suatu
Dari
berbagai
pengertian
mengenai perjanjian tersebut, maka
dimana
dapat
seseorang atau lebih mengikatkan
disimpulkan
unsur-unsur
perjanjian yang umum, yaitu : a. Adanya dua pihak, minimal dua orang ;
6
R. Subekti dan R. Ttjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya Pramita, 2003), hlm. 338. 7 R. Subekti, Op. Cit., hlm. 17. 8 Qirom Syamsudin Meiala, Pokok – pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, (Yogyakarta : Liberty, 1985), hlm. 5.
9
Wirjono Prodjodikoro, Asas – asas Hukum Perjanjian, (Bandung : Bandar Maju, 2000), hlm. 4. 10 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 78.
6
b. Adanya obyek yang diperjanjikan ;
Adapun dealer atau show room
c. Adanya tujuan ;
yang
d. Adanya bentuk tertentu, lisan atau
adalah sebagai berikut :11
tulisan ; e. Adanya
boleh
melakukan
a. Dealer authorized baik mobil baru syarat-syarat
tertentu
atau motor baru;
sebagai isi perjanjian.
b. Sub dealer authorized dengan surat penunjukkan dari dealer authorized
III. ANALISIS
mobil baru atau motor baru;
Pembuatan Perjanjian Jaminan Perjanjian
c. Show room mobil bekas;
Pembiayaan Konsumen Pada
d. Show room motor bekas;
Fidusia
Dalam
Sedangkan data-data yang harus
PT. Mega Auto Finance Cabang di
Bekasi Lembaga pembiayaan sebelum melakukan
kerjasama
perjanjian
lampirkan
dalam
perjanjian
kerjasamanya adalah:
pembiayaan
a. Speciment,
tanda
tangan
yang
terlebih dahulu melakukan perjanjian
sesuai di dealer atau sub dealer atau
kerja sama dengan dealer atau show
show
room
(kuasanya);
terlebih
dahulu
sebelum
terjadinya transaksi antara konsumen
dealer
c. Surat
atau
show
room
pendirian
(authorized persons);
tersebut. kerjasama
akta
b. Fotocopy KTP yang berwenang
yang mau membeli barang di dealer
Perjanjian
room
dengan
penunjukkan
dari
dealer
(kalau bukan dealer authorized);
harus
d. Akta pendirian dan perubahannya;
dilakukan, untuk mengetahui layak
e. Surat
atau tidak layaknya dealer atau show
keputusan
menteri
kehakiman;
room tersebut untuk di ajak kerjasama
f. SIUP;
dalam terjadinya proses pembiayaan
g. TDP;
tersebut guna menghindari dealer atau 11
show room yang nakal agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
7
Wawancara, Head Marketing PT. Mega Auto Finance Cabang Bekasi, 1 November 2012.
h. Nomor rekening bank, dll. Ketentuan
yang
di
tergantung dengan perusahaan asuransi lakukan
mana
yang
akan
dipilih.
Pihak
dalam perjanjian kerjasama antara lain:
konsumen boleh menentukan dengan
a. Untuk mobil baru atau motor baru
asuransi mana yang akan di pilih asal
kerjasama perjanjian hanya dapat di
dengan
lakukan
bekerjasama dengan pihak pembiayaan
oleh
dealer-dealer
authorized atau sub dealer dengan
pihak
asuransi
yang
tersebut.
surat penunjukkan dealer.
Ini tentunya perusahaan asuransi
b. Untuk mobil atau motor bekas
yang memberikan kemudahan dalam
dapat di lakukan untuk semua show
proses klaim maupun harga atau rate
room di Kota Bekasi.
dengan
c. Untuk mobil bekas lain show room adalah
kaki
perorangan
lima dapat
kerjasama
dengan
(K5)
murah.
atau
pertanggungan
Proses
yang
pelaksanaan
pembiayaan di awali dengan pihak
melakukan syarat
nilai
konsumen yang akan
yang
melakukan
pembelian mobil atau motor baik baru
pernah di tentukan.
maupun bekas di dealer atau show
Disamping perjanjian kerjasama
room atau K5 dan perorangan secara
pembiayaan dengan dealer atau show
kredit.
room ada juga perjanjian kerjasama
Setelah
terjadi
kesepakatan
dengan pihak asuransi. Dalam bidang
antara pihak konsumen dan dealer atau
pembiayaan
show
konsumen
khususnya
room
tersebut
maka pihak
pembiayaan konsumen roda dua dan
perusahaan
roda empat asuransi merupakan pihak
melakukan proses analisa terhadap
yang sangat penting dalam rangka
permohonan tersebut Dalam hal ini
menjaga
yang
tidak menutup kemungkinan terhadap
mungkin terjadi pada saat jangka
calon konsumen yang datang langsung
waktu
membutuhkan
dalam
kredit.
pembiayaan kerjasama
hal
resiko
Pihak
lembaga
biasanya
melakukan
dengan
pihak
pembiayaan
dana
terhadap mobilnya.
asuransi
akan
pembiayaan Proses analisa
yang di lakukan oleh pihak perusahaan
8
pembiayaan adalah
dengan
untuk
pegawainya
menentukan
Kaktu Keluarga, dan photo copy buku
apakah
tabungan.
pemohon kredit tersebut akan di
Adapun syarat-syarat yang harus di lengkapi adalah sebagai berikut :12
setujui atau tidak. Sehubungan dengan banyaknya kompetisi
baik
pihak
a. Syarat-syarat
perusahaan
umum
pemohon kredit:
pembiayaan tersebut ataupun dealer
- Perorangan;
atau show room maka dituntut proses
- Wiraswasta;
analisa
- Kolektif;
yang
secepat
untuk
mungkin
keputusan terhadap permohonan kredit
- Badan hukum atau badan usaha.
disetujui atau ditolak. Dalam hal ini
b. Syarat
perorangan
/kolektif/
pihak perusahaan pembiayaan dituntut
wiraswasta
untuk memberi keputusan layak atau
- Usia dewasa pemohon : 21 s.d.
tidaknya permohonan kredit tersebut
60 tahun
dalam jangka waktu satu hari terhitung
bagi yang berusia di bawah 21
permohonan kredit masuk (one day
tahun;
service).
atau sudah menikah
- Mempunyai status tempat tinggal
Dengan
demikian
pihak
milik sendiri atau kontrak tanah
konsumen harus memberikan beberapa
atau bertempat tinggal di tempat
syarat yang mudah, sederhana dan
mertua/orang tua/saudara dengan
ringan agar perusahaan pembiayaan
di lampiri penjamin dari pemilik
dapat
rumah yang di tempati;
memberikan
secepatnya.
keputusan
Menurut salah satu
- Nomor telpon rumah atau kantor
konsumen PT. Mandiri Auto Finance
atau
cabang
komunikasi
Bekasi,
syarat
untuk
penghubung yang
mengajukan permohonan kredit di
pager,dan
perusahaan pembiayaan relatif tidak
diharapkan ada;
sulit, hanya melampirkan foto copy 12
KTP, suami istri, rekening listrik,
9
Ibid.
atau
alat
lain(
hp,
sebagainya)
- Rekomendasi dari perusahaan
- KTP
ada dan jelas; - Masa
sesuai
kerja
minimal
bagi
sudah
karyawan
bekerja
penghasilan
perusahaan
berdasarkan
akte
perusahaan (sebagai penjamin
satu
kredit);
tahun untuk pendapatan baik gaji dan
komisaris
Sedangkan persyaratan foto
perbulan
copy
dokumen
yang
harus
minimal tiga kali nilai angsuran
dilampirkan adalah sebagai berikut:
setiap bulannya;
- KTP
- Penjamin
wajib
ada
untuk
(kalau tidak ada bisa
diganti surat keterangan RT atau
kolektif;
surat keterangan domisili);
- Tempat usaha harus ada bagi
- KK (kalau tidak ada bisa diganti
pemohon untuk wiraswasta.
dengan surat nikah, foto copy
c. Syarat untuk badan hukum atau
ijazah atau akte kelahiran);
badan usaha :
- Rekening
- Akte pendirian perusahaan dan
listrik/
rekening
telpon/ rekening PDAM (kalau
perubahannya terakhir;
tidak ada bisa diganti bukti PBB
- SIUP;
atau akte jual beli atau perjanjian
- TDP;
kontrak rumah);
- NPWP;
- Rekening
tabungan
atau
- Nama dan alamat perusahaan;
rekening koran (dapat diganti
- Nomor telpon;
dengan surat keterangan gaji,
- Rekening koran 3 (tiga) bulan
jabatan,
tereakhir;
perusahaan,
- Jenis usaha harus jelas dan aktif
pengurus
berdasarkan
akte
kerja
di
keterangan
penghasilan, bon, faktur bagi
minimal satu tahun; - KTP
masa
wiraswasta); perusahaan
- KTP penjamin (istri, suami, ibu,
perusahaan
bapak, famili, atasan, pengampu,
(sebagai pemohon kredit);
atau orang yang dituakan);
10
d. Syarat untuk obyek pembiayaan
kesepakatan
adalah :
antara
kreditor
dan
Debitor.
- Dikhususkan
terhadap
mobil
Penyerahan
secara
sukarela/
tersebut
berarti
baru atau motor baru yang
kesepakatan
diprioritaskan
jenis
menunjukan tidak terjadinya sengketa
terhadap
kendaraan,
tipe
dan
merk
antar para pihak sehingga penyitaan
kendaraan
dan
harga
jual
tanpa adanya kesepakatan antara bank
serta
daya
beli
dan Debitor menjadi tidak sah karena
kembali masyarakat
yang
masih
penyitaan
terjangkau secara umum.
barang
bergerak
menurut Pasal 197 ayat (1) adalah
- Untuk mobil atau motor bekas di perusahaan
atas
kewenangan ketua pengadilan negeri
pembiayaan
atas jabatan (ex officio) membuat
konsumen PT. Mitsui Leasing
perintah tertulis untuk menyita sekian
Kapital
membatasi
banyak/seperlunya barang bergerak.
tahun pembuatannya tidak lebih
kewenangan penyitaan tersebut terkait
dari umur 7-8 tahun untuk merk-
dengan
merk tertentu. Sedangkan untuk
Mahkamah Agung Nomor Reg. 2414
motor bekas di PT. Wahana Otto
K/Pdt/1987 tanggal 12 Februari 1990
Mitra Multiartha Tbk. Sampai
yang intinya mengemukakan jika suatu
dengan tahun pembuatan tidak
grosse akta tidak dapat dieksekusi
lebih dari 5-6 tahun.
dengan ketentuan Pasal 224 HIR
Menjualnya
diwaarmerking,
(parate eksekusi), maka hal demikian
berdasar surat kuasa menjual yang
harus digugat secara gugatan perdata
diwaarmerking
biasa.13
kepadanya
Indonesia
memberikan kewenangan
pendapat
Keputusan
untuk
menarik/mengambil kendaraan yang dipinjam/dipakai
oleh
13
pemberi
kuasa/Debitor berdasarkan penyerahan secara sukarela Debitor atau adanya
11
Anonim, “Eksekusi Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia” (online) tersedia di http://eprints.undip.ac.id/17761/1/ILDA_AG NES.pdf, diakses tangal 1 November 2012.
III. PENUTUP
tentang
Penandatanganan
Jaminan
Fidusia
(“UUJF”), jaminan fidusia baru
kontrak
perjanjian pembiayaan yang dilakukan
lahir pada tanggal yang sama
dengan
dengan
melampirkan
beberapa
dicatatnya
jaminan Fidusia dalam Buku
dokumen terdiri dari :
Daftar Fidusia dan kreditur akan
a. Surat perjanjian pembiayaan Bahwa isinya para pihak menandatangani
tanggal
surat
memperoleh sertifikat jaminan fidusia
perjanjian
“Demi
berirah-irah
tersebut bermaterai cukup dibuat
Keadilan
rangkap tiga. Pihak pertama dari PT
Ketuhanan Yang Maha Esa.”
yang
Jakarta,
Dengan
mendapat
sertifikat
berkantor cabang di Semarang yang
jaminan
fidusia
maka
selanjutnya
sebagai
kreditur/penerima fidusia serta
pihak
merta mempunyai hak eksekusi
berkedudukan
kreditur.
di
disebut Pihak
kedua,
Berdasarkan
nasabah yang selanjutnya disebut
langsung
sebagai
seperti terjadi dalam pinjam
pihak
debitur.
Dalam
(parate
lembar dokumen ini berisi tentang
meminjam
dalam
perincian
Kekuatan
hukum
pembiayaan,
jangka
executie),
perbankan. sertifikat
waktu, penggunaan pembiayaan,
tersebut sama dengan putusan
pengakuan hutang, asuransi, denda
pengadilan
yang
sudah
akan keterlambatan, pembayaran
mempunyai
kekuatan
hukum
kembali, cedera janji, dan lain-lain
yang tetap. b. Dalam hal debitur meninggal
Akibat hukum perjanjian jaminan fidusia
yang
tidak
dunia,
didaftarkan
sedangkan
jaminan
adalah sebagai berikut :
fidusia belum didaftarkan, pada
a. Pada dasarnya, sesuai ketentuan
dasarnya,
terhadap
perjanjian
Pasal 14 ayat (3) Undang-
yang memberikan penjaminan
Undang No. 42 Tahun 1999
fidusia di bawah tangan tidak dapat
12
dilakukan
eksekusi
langsung. Proses eksekusi harus
semua barang, semua hak dan
dilakukan
semua
dengan
cara
piutang
mengajukan gugatan perdata ke
meninggal.
Pengadilan
dikemukakan
Negeri
melalui
orang
yang
Sebagaimana pula
oleh J.
S.H. dalam
bukunya
proses hukum acara yang normal
Satrio,
hingga
putusan
“Hukum Waris” (hal. 8), bahwa
pengadilan. Selain itu, bank
warisan adalah kekayaan yang
sebagai kreditur menjadi tidak
berupa kompleks aktiva dan
memiliki hak didahulukan (lihat
pasiva si pewaris yang berpindah
Pasal
kepada para ahli waris.
turunnya
27
ayat
[1]
UUJF)
terhadap kreditur lain dalam pengembalian
pinjamannya
DAFTAR PUSTAKA
karena penjaminan secara fidusia
Fuady, Munir. Hukum Perbankan Modren. Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005.
dianggap tidak sah jika tidak didaftarkan.
HS., Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta : Rajawali Press, 2005.
c. Dalam suatu perikatan utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut
harus
dilunasi
oleh
kemudian meninggal sebelum
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas Hukum Perjanjian. Bandung : Bandar Maju, 2000.
dilunasinya utang tersebut, maka
Satrio,
debitur. Dan apabila debitur
utang tersebut dapat diwariskan
J. Hukum Jaminan Hak jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
kepada ahli warisnya. Hal ini berdasarkan
pada
Soepratignia, Pj. Pokok-pokok Hukum Perdata Hukum Benda Jilid 2. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1994.
ketentuan
hukum perdata Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata. Pasal tersebut
Sokanto, Soejono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Rajawali Press, 1990.
menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas
13
14
