PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL LEASING KENDARAAN BERMOTOR

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL LEASING KENDARAAN BERMOTOR TESIS

Oleh

IRMA HASIBUAN 047005030/HK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006 Irma Hasibuan : Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Financial Leasing Kenderaan Bermotor, 2006

USU Repository © 2007

Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Financial Leasing Kendaraan Bermotor Tesis Irma Hasibuan Universitas Sumatera Utara Sekolah Pascasarjana Magister Humaniora 2006 Abstrak Persaingan yang semakin ketat diantara para agen tunggal pemegang merek dalam industri kendaraan bermotor, mendorong semakin terciptanya kondisi untuk mempermudah pemilikan kenderaan. Dengan inti memberikan kemudahan mulai dari cicilan /angsuran kredit ringan, tanpa uang muka, biaya administrasi ringan sampai ke bunga nol persen. Melalui instrumen perjanjian pembiayaan (leasing), konsumen dapat segera mengendarai kenderaan yang diinginkan. Transaksi penjualan/pembelian kenderaan, selama ini sudah terlanjur menggunakan istilah “leasing”, pada hal bila diperhatikan substansi perjanjiannya sendiri lebih tepat dikatakan sewa beli (hire-purchase). Terdapat perbedaan prinsipil dalam perjanjian sewa beli (hire-purchase) dan leasing. Perusahaan pembiayaan (leasing) ibaratnya adalah pembuat “undang-undang swasta”, bahkan “hakim swasta”. Ketidakberdayaan konsumen makin jelas dengan munculnya format-format perjanjian yang dibakukan (standard contract). Jika sebelumnya diakui bahwa dalam perjanjian selalu ada kebebasan berkontrak bagi para pihak yang terlibat, maka dengan perjanjian standar ini, asas kebebasan berkontrak digerogoti. Konsumen tinggal menerima atau menolak (take it or leave it) atas perjanjian yang ditawarkan produsen. Produsen merasa secara sosial, ekonomis, psikologis, dan politis berada diatas konsumen. Kalaupun konsumen pergi ke produsen lain, ia tetap demikian halnya, apakah konsumen masih mempunyai pilihan, kecuali harus menerima perjanjian demikian. Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian standar, tidak lain karena dicantumkannya klausula eksonerasi (exemption clause) dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian disini terlihat betapa tidak adanya suatu keseimbangan posisi tawar menawar antara produsen/penyalur produk (penjual) yang lazim disebut kreditur dan konsumen (debitur) dilain pihak. Dengan kata lain kurangnya perlindungan konsumen dengan adanya klausula tersebut. Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada kedudukan perjanjian financial leasing di Indonesia ditinjau dari segi hukum, Perlindungan Konsumen dalam perjanjian leasing dan keabsahan penyitaan kendaraan yang dilakukan oleh * Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Magister Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Sekolah Pascasarjana Magister Hukum Universitas Sumatera Utara

Irma Hasibuan : Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Financial Leasing Kenderaan Bermotor, 2006


pihak leasing. Untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan deskriptif analitis, pengumpulan data dengan cara deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang berlaku dengan cara menggunakan penelitian kepustakaan karena suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat disebut sebagai penelitian normatif dan dianalisis secara kualitatif. Perjanjian financial leasing dapat digolongkan ke dalam perjanjian tidak bernama (innominaat) karena tidak di atur dalam KUH Perdata dan merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Timbulnya perjanjian ini karena adanya kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur di dalam KUH Perdata. Pada umumnya kontrak standar atau perjanjian financial leasing dibuat atau dipersiapkan oleh perusahaan leasing sehingga banyak ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang terdapat dalam klausula-klausula perjanjian financial leasing tersebut. Dengan demikian sepanjang konsumen/lessee melalui jasa leasing tersebut tidak merasa keberatan akan isi perjanjian yang dibuatnya dengan menepati apa yang diperjanjikan dalam klausula baku yang dibuat perusahaan leasing, apabila terjadi penyitaan objek leasing karena wanprestasi lessee maka penyitaan yang dilakukan adalah sah-sah saja sepanjang lessee tidak keberatan akan isi perjanjian yang dibuatnya dengan menepati apa yang diperjanjikan dalam klausula baku yang dibuat perusahaan leasing dengan mengesampingkan pasal 18 (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian kerjasama Pemerintah dengan berbagai instansi terkait sangat diperlukan, sehingga pada akhirnya kegiatan perjanjian financial leasing benar-benar memiliki landasan peraturan per Undang-undangan yang kokoh.

Kata Kunci : - Perlindungan Konsumen - Perjanjian Financial Leasing



Protection of Consumer in Financial Leasing Contract of Motorcyle Tesis Irma Hasibuan Universitas Sumatera Utara Sekolah Pascasarjana Magister of Law 2006 Abstract The competition increasingly tighter among dealers of brandmark in motorcycle industry has lead to creation of allowance condition for ownership of motorcyle. With the allowance ranging from installed repayment or soft credit, without prepaid, relatively lower administrative cost until interest rate of zero percent. Through leasing contract, any consumers can immediately ride their individual motorcycle as desired. Transaction of sale and purchase of motorcyle previously have been stretched to use the term “leasing”, whereas if he substance of such a contract is considered, it is more proper to refers to as hire-purchase. There are principal differences between hire-purchase and leasing A leasing company may be said to be a private legislator”, and even “private judge”. Insolvability of consumers has been more clear due to the presence of standard contract. As previously recognized that in any contract, there should be always a freedom of contracting for those parties involved, with the standard contract, the principle of contracting freedom may be distorted. The consumers only take it or leave it on a contract offered by producers. The producers felt that they are socially, economically, psychologically and politically predominant over consumers. Although consumers shift to other producers, they stay at place, whether they still has option, unless being mandatory to receive or accept the contract. If there is a doubt with the presence of standard contract, it s no more caused by the stipulation of exemption clause within the contract. Thus, it is here seen that there is nothing a balanced bargaining among producers /dealers that are normally referred to as creditor and the consumer referred to as debtor. In other words,there is an inadequate protection of consumers with the presence of such a clause. The present study focused the problem on financial leasing position in Indonesia viewed legally. Protection of consumers in the leasing contract and validity of seizure of any motorcycle carried out by leacing parties. The data for this thesis was collected by a descriptive analysis using a normative juridical approach more emphasizing a review of the applicable statutory rules using a library method due to a study or research that only based on the library study for

A Student of Magister of Law Postgraduate of Sumatera Utara University Teaching Staff of Magister of Law Postgraduate of Sumatera Utara University



collection of the primary data can be referred to as a normative analysis and it is carried out qualitatively. The financial leasing contract may be classified into a innominaat due to it is not stipulated in Civil Code and it is a contract arose, grown and developed in the society. The presence of such a contract is due to the freedom of contrating as stipulated in the Civil Code. Generally, a standard contract or financial leasing is prepared by a leasing company so that there is a misbalance between rigths and obligation contained within the financial leasing contract, Thus, as the consumer / lessee through the leasing service has no an objection for the substance of such a contract made by fulfilling anything that has been agreed in the standard clause made by the leasing company by excluding the article 18 (2) of the Laws of Consumer Protection. Thus, a collaboration between the Government and the related institutions is significantly required so that at the last, financial leasing contrat has actullly principles of a stronger statutory rule.

Key words : Protetion of Consumer Financial Leasing Contract



PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL LEASING KENDARAAN BERMOTOR

Recommend Documents