BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN OJEK SEPEDA MOTOR SEBAGAI KENDARAAN BERMOTOR UMUM 2.1 Perlindungan Konsumen 2.1.1 Pengertian dan Batasan Perlindungan Konsumen Hukum Perlindungan Konsumen memiliki ruang lingkup yang luas dan sulit dibatasi, tidak bisa dirumuskan dalam satu undang-undang saja, misalnya UUPK. Hukum Perlindungan Konsumen selalu berkaitan dengan berbagai bidang dan cabang ilmu lain, karena tiap bidang hukum senantiasa terdapat pihak yang disebut dengan konsumen. Untuk memberikan pengertian dan batasan Hukum Perlindungan Konsumen, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Az. Nasution membedakan hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Pembedaan pengertian keduanya: “pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula menerapkan hukum konsumen. Namun, bagian-bagian tertentu yang mengandung sifat-sifat membatasi dan/atau mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan/atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen.1
1
N.H.T Siahaan, 2005, Hukum K onsumen, Cet. 1, Panta Rei, Jakarta, h. 31-32.
1
Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan melindungi konsumen sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa dalam kehidupan masyarakat.2 Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.3 Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPK jo Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 57 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, PP Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, pengertian Perlindungan Konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
2
Az. Nasution, 2007, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, cet. 2, Diadit media, Jakarta, (selanjutnya disingkat Az. Nasution I), h. 11. 3 Ibid, h. 12.
2
Alasan pengaturan perlindungan konsumen dilatarbelakangi oleh hak-hak, sebagai berikut. a.
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
b.
Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
c.
Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
d.
Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
e.
Memadukan
penyelenggaraan,
pengembangan
dan
pengaturan
perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.4 Pada tanggal 20 April 1999 UUPK disahkan oleh Presiden B.J. Habibie, dengan diundangkannya peraturan tersebut. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, dapat memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.5 Perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan karena konsumen dalam posisi yang lemah. Dengan adanya perlindungan
4 5
Abdul Halim Barkatulah, Op.Cit., h. 18. Happy Susanto, Op.Cit.
3
hukum bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha.6 2.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Beberapa asas perlindungan konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 2 UUPK, yaitu sebagai berikut. a. Azas manfaat, mengamanatkan “segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan”, b. Azas keadilan, mengamanatkan “agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak-haknya serta melaksanakan kewajibannya secara adil”, c. Azas kesimbangan, mengamanatkan “untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil spiritual”, d. Azas keamanan dan keselamatan, mengamanatkan “untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang atau jasa yang di konsumsi atau digunakan”, e. Azas kepastian hukum, mengamantkan “agar baik pelaku usaha maupun menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelengaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukumnya”.
Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan subtansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, sebagai berikut. a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan c. Asas kepastian hukum.7 6
Johanes Gunawan, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, h. 15. 7 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen, Ed. 1 cet. 6, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo I), h. 26.
4
Radbrunch menyebutkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga nilai dasar hukum” yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum.8 Diantara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, dimana menurut Friedman menyebutkan bahwa: “in terms of law, justice will be judge as how law treats people and how it distributes its benefits and cost”, dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa “every function of law, general or specific, is allocative”.9 Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga oleh banyak jurist menyebut sebagai tujuan hukum. Persoalannya sebagai tujuan hukum baik menurut Radbruch maupun Achmad Ali mengatakan adanya kesulitan dalam mewujudkan secara bersamaan. Achmad Ali juga mengatakan, jika tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah. Dalam kenyataannya sering antara tujuan yang satu dengan yang lainnya terjadi benturan. Pasal 3 UUPK mengatur mengenai tujuan hukum perlindungan konsumen, sebagai berikut. a. b.
Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
8
Gustav Radbruch, 1950, Legal Philosophy, in The Legal Philosophy of Lask, Radbrunch, and Dabin Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts, h. 107. Lihat juga , Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta, h. 95. 9 Peter Mamhud Marzuki, 1997, The Need for the Indonesian Economic Legal Framework, dalam Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi IX, Jakarta, h. 28.
5
c. d.
e.
f.
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, dan Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
Achmad Ali berpendapat bahwa masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus.10 “Pasal 3 UUPK mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, sehingga membedakan tujuan umum yang dikemukakan dalam ketentuan Pasal 2 UUPK”.11 Keenam tujuan khusus dalam Pasal 3 dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum. “Rumusan huruf (c) dan huruf (e) termasuk tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Tujuan untuk memberikan kemanfaatan terlihat dalam rumusan huruf (a), huruf (b), huruf (d) dan huruf (f). Terakhir tujuan untuk kepastian hukum terlihat dari rumusan huruf (d)”.12 2.1.3 Hak dan Kewajiban Konsumen Sebagai pemakai barang dan/ atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri sehingga ia
10
Achmad Ali, Op.Cit. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo I, Op.Cit. h. 34. 12 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo I, Op.Cit. 11
6
dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya ketika ia menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.13 Mantan Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen di depan kongres pada tanggal 15 maret 1962 yaitu terdiri atas :” 1.
hak untuk mendapatkan keamanan (The right to safety);
2.
hak untuk memilih (The right to choices);
3.
hak untuk mendapatan informasi (The right to be informed);
4.
hak untuk didengar (The right to be heard)”.14
UUPK kemudian memperluas cakupan dari hak dasar konsumen yang di kemukan oleh Jhon F. Kennedy tersebut, dapat kita lihat dalam Pasal 4. Hak-hak tersebut sebagai berikut. a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya, sehingga dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.15 b. Hak untuk memilih Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak ini, konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau
13
Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Grasindo, Jakarta, h. 19. Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (selanjutnya disebut Gunawan Wijaya I), h. 27. 15 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo I, Op.Cit, h. 41. 14
7
tidak suatu produk termasuk juga untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.16 c. Hak untuk memperoleh informasi Hak ini dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada produk maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen/ pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektronik.17 d. Hak untuk didengar Hak ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun 16 17
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo I, Op.Cit, h. 42. James F. Engel, et al, Consumer Behavior, Fifth Edition, The Dryden Press, New York, h.
593.
8
secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI.18 e. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk melalui jalur hukum.19 f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.20 g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak ini dimaksudkan agar konsumen diperlakukan secara benar, jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin atau status sosial lainnya. h. Hak untuk mendapatkan ganti rugi. Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak dan tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang/atau jasa yang tidak memenuhi 18
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo I, Op.Cit, h. 43. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo I, Op.Cit, h. 46. 20 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo I, Op.Cit. h. 44. 19
9
harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.21 i. Hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari akibat permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang atau jasa yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.22 Secara garis besar dari kesembilan hak-hak konsumen tersebut dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, sebagai berikut. 1.
Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2.
Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
3.
Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.23
21
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo I, Loc.Cit. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo I, Op.Cit, h. 45. 23 Achmadi Miru, 2011, Prinsip-prinsip Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disebut Achmadi Miru II), h. 140. 22
10
Selanjutnya, penggunaannya
untuk
akan
menjamin
memberikan
suatu
barang
kenyamanan,
dan/atau
keamanan
jasa
maupun
dalam tidak
membahayakan penggunannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan keterbukaan atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil serta memperoleh kompensasi gati rugi.24 Selain memiliki hak yang telah disebutkan diatas, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Ketentuan kewajiban konsumen dapat dilihat dalam Pasal 5 UUPK, sebagai berikut. 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Kecenderungan konsumen untuk tidak peduli dan kurang teliti mengenai informasi terkait barang dan/atau jasa merupakan salah satu kelemahan konsumen yang sering terjadi. Di satu sisi produsen sudah menyampaikan informasi secara jelas terkait barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Hal tersebut dijadikan alasan oleh produsen untuk menghindar dari tuntutan ganti rugi jika timbul kerugian pada diri konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa tersebut. Tetapi jika kenyataanya produsen tidak memberikan informasi dan memperingati konsumen secara benar,
24
Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani I, Op.Cit, h. 29-30
11
sehingga konsumen tidak membaca informasi tersebut, maka hal itu tidak bisa menghalangi pemberian ganti kerugian konsumen yang telah dirugikan.25 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Ketentuan beritikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata. Dalam ketentuan ini disebutkan, bahwa suatu perjanjian, yang dalam hal ini adalah perjanjian jual beli barang dan/atau jasa yang dilaksanakan dengan beritikad baik. Satu-satunya kemungkinan bagi konsumen untuk merugikan produsen adalah saat proses transaksi, sedangkan bagi produsen potensi untuk merugikan konsumen dapat berawal dari saat barang diproduksi oleh produsen. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Hal tersebut terkadang terjadi karena penetapan harga atas suatu barang dan/atau jasa dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha memberikan banyak alternatif pilihan barang dan/atau jasa sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan nilai tukar dan kualitas yang diharapkan. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ketika konsumen memiliki keluhan terhadap barang dan/atau jasa telah didapat maka ia perlu secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dengan pelaku usaha. Penyelesaian masalah sedapat mungkin dilakukan denga cara damai. Apabila
25
Jerry J. Philips, 1993, Products Liability, West Publishing Company, St. Paul Minnesto, h.
217.
12
tidak ditemui titik penyelesaiannya maka dilakukan secara hukum dengan memperhatikan norma dan prosedur yang berlaku.26 Kewajiban tersebut sangat berguna bagi konsumen agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dan hubungan dagang dengan pihak pelaku usaha. Dengan demikian, konsumen dapat terlindungi dari kemungkinankemungkinan masalah yang akan menimpanya. Selain itu, kewajiban tersebut berguna juga untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
2.2 Ojek Sepeda Motor 2.2.1 Pengertian Ojek Sepeda Motor Pengertian ojek menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah “sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya”.27 Peter Salim dan Yenny Salim menyebutkan bahwa ojek adalah “sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya”.28 Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UULLAJ, menyatakan bahwa “Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan
26
Happy Susanto, Op.Cit, h. 27. J.S.Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 1994, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. Intergraphic, Jakarta, h. 48. 28 Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi I, Jakarta, h. 38. 27
13
sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.
2.2.2 Dasar Hukum Ojek Sepeda Motor Berikut peraturan-peraturan yang mengatur dasar hukum Ojek Sepeda Motor sebagai berikut. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. e. PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan f. PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. g. PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan h. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
14
2.2.3 Ojek Sebagai Kendaraan Bermotor Umum Pengertian Angkutan menurut Pasal 1 ayat (3) UULLAJ adalah “perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, Angkutan adalah “perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) UULLAJ jo Pasal 1 ayat (5) PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor Umum adalah “setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran”. Angkutan umum merupakan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran.29 Pasal 137 ayat (1) dan (2) UULLAJ jo Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa angkutan orang menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus. Akan tetapi hanya mobil penumpang dan mobil bus yang diatur dalam pengaturan kendaraan bermotor umum. Pada dasarnya keberadaan ojek sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri mengingat ojek bisa memberi layanan door to door, dapat menjangkau lokasi sulit seperti lorong-lorong dan jalan 29
Suwardjoko Warpan, 1990, Merencanakan Sistem Pengangkutan, ITB, Bandug, h 13.
15
sempit, atau mampu melewati kemacetan. Namun ojek sepeda motor dikatakan angkutan umum ilegal, karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai ojek sepeda motor di dalam undang-undang. Keberadaan ojek sepeda motor sendiri bisa dikatakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya aturan mengenai ojek sepeda motor di dalam undang-undang agar dapat beroperasi secara legal. Ojek sepeda motor dikatakan sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, akan tetapi dalam : a. Pasal 153 ayat (2) “Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum”, b. Pasal 154 ayat (2) “Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus”, c. Pasal 155 ayat (2) “Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum”. Tidak diatur secara khusus mengenai sepeda motor sebagai angkutan kendaraan bermotor umum. Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan oleh undangundang, terkadang diperlukan peraturan yang lebih rendah daripada apa yang diatur didalam undang-undang. Dilihat dari legalitas ojek sepeda motor, tidak adanya aturan mengenai ojek sepeda motor didalam undang-undang membuat beberapa daerah di Indonesia merasa aturan semacam ini perlu diatur dalam sebuah Perda.
16
