Analisis Pengendalian Internal Pada Prosedur Penyaluran Pembiayaan di BPRS Al Salaam Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Oleh: Martha Adryan NIM: 104046101684
KOSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H / 2008 M
1
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ciputat, 20 Mei 2008
Martha Adryan
2
ABSTRAKSI Martha Adryan, 104046101684, Analisa Pengendalian Internal Pada Prosedur Pembiayaan Di BPRS Al Salaam, Program Strata I, Kosentrasi Muamalah, Program Studi Perbankan Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis pengendalian internal pada prosedur penyaluran pembiayaan di BPRS Al Salaam dan menganalisis kesesuaian prosedur pembiayaan di BPRS Al Salaam dengan prinsip-prinsip prosedur pengendalian internal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. Produk pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi BPRS Al Salaam, adapun jenis pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Al Salaam adalah Murabahah, Musyarakah dan Ijarah, yang ketiganya itu memiliki prosedur penyaluran masing-masing. Prosedur pembiayaan pada BPRS Al Salaam terdiri dari berbagai tahap yaitu pengajuan pembiyaan, analisa pembiayaan, persetujuan pembiayaan, realisasi pembiayaan, pengawasan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Dalam prosedur penyaluran tersebut diperlukannya profesionalitas dan kredibilitas para pihak terkait agar pembiayaan yang disalurkan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam pencapaian keefektifan dan keefisienan dalam prosedur penyaluran diperlukannya sebuah sistem agar tujuan-tujuan dari prosedur pembiayaan dapat tercapai. Untuk itu dalam tahapan prosedur pembiayaan di BPRS Al Salaam dilakukan pengendalian internal. Dalam pencapaian keefektifan dan keefisienan dalam prosedur penyaluran diperlukannya sebuah sistem agar tujuan-tujuan dari prosedur pembiayaan dapat tercapai. Untuk itu dalam tahapan prosedur pembiayaan di BPRS Al Salaam dilakukan pengendalian internal. Pengendalian internal yang dilakukan meliputi semua alat (SOP (Standar Operasional Prosedur), struktur organisasi, standar pengawasan dan semua alat yang terkodinasi) yang digunakan BPRS Al Salaam untuk melakukan pengendalian terhadap prosedur penyaluran pembiayaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Dalam melakukan pengendalian internal, prosedur yang terdapat di BPRS Al Salaam sudah cukup baik. Namun dalam penerapannya BPRS Al Salaam diperlukan evaluasi yang lebih intensif terhadap kinerja para karyawan yang berwenang dalam prosedur penyaluran pembiayaan, karena dalam pengamatan penulis terhadap prosedur penyaluran pembiayaan di BPRS Al Salaam masih adanya penerapan standar operasional prosedur yang kurang maksimal. Penulis menyarankan pengawasan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip aktivitas penegndalian internal dalam prosedur pembiayaan sebaiknya dilakukan secara terus-menerus, secara mendadak atau tanpa pemberitahuan sebelumnya guna menimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam prosedur penyaluran pembiayaan pada BPRS Al Salaam.
3
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Kepada-Nya kita mohon pertolongan dan pengampunan. Kepada-Nya kita berlindung dari kejahatan diri kita dan keburukan diri kita. Semoga senantiasa kita mendapatkan hidayah-Nya. Sehingga kita berada dalam golongan orang-orang yang ada pada jalan kebenaran. Aku bersaksi tiada Illah yang patut untuk disembah selain Allah SWT, tiada sekutu bagiNya, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku juga bersaksi, bahwa Muhammad Wahallallu’Alaihi wa Sallam adalah hamba dan utusan-Nya. Skripsi yang telah penulis selesaikan ini merupakan salah satu dari banyak nikmat yang telah Dia berikan. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dan di atas semuanya adalah Allah SWT. Kepada Ama (Nursyamsi) yang selalu menyayangiku, terimakasih yang sedalam-dalamnya telah mengandung dan melahirkan penulis sehingga bias bertemu dengan orang–orang yang luar biasa dan menyayangiku di dunia ini, do’aku selalu untukmu dan Apa (Adimul Arda) yang selalu memberikan limphan kasih sayang, perhatian dan dukungan moril, spiritual maupun material kepada penulis. Mereka telah mendedikasikan seluruh hidupnya bagi anak-anaknya tercinta. Kasih sayang mereka begitu tulus dan ikhlas, tidak akan pernah terbalas. Ucapan terimakasih ini penulis ucapkan juga kepada :
4
1. Bapak Prof. DR. H. M. Amin Suma, SH., MA., MM. Selaku Dekan FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak Drs. H. Zainul Arifin Yusuf, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, pengarahan dan bimbingannya. 3. Bapak H. M. Dawud Arif Khan, SE., Ak., M.Si., CPA. Selaku pembimbing II yang telah rela meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis. 4. Seluruh Dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu dan pencerahannya semasa kuliah kepada penulis. 5. Seluruh Karyawan FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang senantiasa memberikan pelayanan akademiknya kepada penulis. 6. Bapak Hadi, Mas Andi, Mas Hendi, dan segenap karyawan BPRS Al Salaam, terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitan di tempatnya. 7. Uwo Nurma (alm) dan Atuak R. DT. Sigoto (alm), hangatnya kasih sayang beliau masih penulis rasakan sampai detik ini, semoga kita dipertemukan kembali di surga-Nya. 8. Segenap keluarga besar penulis yang berada di Sumbar, Riau, Jakarta, Ciputat dan Tasik Malaya terimakasih atas dukungan material dan spiritualnya selama ini. Ukhuwah ini selalu memberikan pembelajaran yang teramat berharga kepada penulis.
5
9. Buat seluruh Adang, Ma’Dang, Pa’Dang, Etek, Ma’Etek, Pa’etek, Uda, Uni, Adiak, Abang, Kakak dan keponakan-keponakan tercinta penulis. Dan khusus teruntuk buat saudaraku Muhammad Akmal (Mamen) dan Saudariku Vivi Novita, adanya kalian memberikan warna-warna indah tersendiri bagi penulis. 10. Special thank for Dika Febrina, yang merajai hari-hari penulis, terimakasih atas kesetiannya selama 4 tahun ini menanti kepulangan penulis, semoga cita-cita dan harapan kita berdua di hijabah oleh Allah SWT, amien. 11. Semua teman-teman di SLTP 1 dan SMU 2 Payakumbuah (sukses buat kita semua), brother and sister di Muamalat “Bocah Rusuh” PS D angkatan 2004 kalian semua tidak akan pernah tergantikan dalam hari-hari penulis. Terimakasih juga buat Uda dan Uni di KMM, buat Akhi dan Ukhti di LDK Syahid, buat AkhiAkhi di KAMMI, Abang-abang di IKAPDA, teman-teman di BEMJ Perbankan Syariah (2005/2006), kawan-kawan di FoSSei, teman-teman di BAZNAS Dompet Dhuafa dan yang tidak akan pernah terlupakan my childhood di Kampuang. 12. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini semoga mereka semua senatiasa mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dan selalu dicurahkan rahmat dan ni’mat-Nya.
Jakarta, 20 Mei 2008
Martha Adryan
6
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
1
DAFTAR ISI
7
DAFTAR TABEL
10
DAFTAR GRAFIK
11
DAFTAR SKEMA
12
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
13
B. Rumusan Masalah
15
C. Pembatasan Masalah
16
D. Kerangka Pemikiran
16
E. Tujuan Penulisan
17
F. Manfaat Penulisan
17
G. Tinjauan Kajian Terdahulu
18
H. Metodologi Penelitian
21
1) Metode Penelitian
21
2) Teknik Pengumpulan Data
22
3) Teknik Pengolahan Data
22
4) Analisa Data
23
7
I. Sistematika Penulisan
23
BAB II LANDASAN TEORI A. Pengendalian Internal dalam Perspektif Islam
24
B. Sistem Pengendalian Internal
30
1. Pengertian Sistem
30
2. Pengertian Pengendalian Internal
30
3. Tujuan, Jenis dan Fungsi
32
4. Unsur Pengendalian Internal
34
C. Kajian Teoritis Pembiayaan
51
1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan
51
2. Jenis Pembiayaan pada BPRS
55
3. Prosedur Penyaluran Pembiayaan
60
BAB III Gambaran Umum BPRS Al-Salaam A. Sejarah Singkat
65
B. Tujuan, Visi, Misi dan Motto
67
C. Struktur Organisasi PT BPRS Al Salaam AMAL SALMAN
68
D. Standar Etika Kerja Karyawan PT. BPRS Al Salaam Amal Salman
79
E. Produk BPRS Al Salaam
79
F. Ikhtisar Laporan Keuangan
82
8
BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan pada BPRS Al Salaam 90 1. Standar Operasional Prosedur pada Produk-Produk Pembiayaan di BPRS Al Salaam
90
B. Analisis Prosedur Pembiayaan pada BPRS Al Salaam
104
1. Kebijakan-Kebijakan dalam Prosedur Pembiayaan pada BPRS Al Salaam
104
2. Tahapan Prosedur Pembiayaan pada BPRS Al Salaam
115
C. Aplikasi Pegendalian Internal pada Prosedur Pembiayaan
137
1. Aplikasi Pengendalian Internal pada Operasional BPRS Al Salaam
137
2. Analisis Pengendalian Intenal pada Prosedur Pembiayaan di BPRS Al Salaam
141
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN
149
B. SARAN
150
DAFTAR PUSTAKA
153
LAMPIRAN
L .1 – L.16
9
DAFTAR TABEL TABEL 3.1 Neraca
62
TABEL 3.2 Laba Rugi
83
TABEL 3.3 Kesehatan BPRS Al Salaam
84
TABEL 3.4 Distribusi Pembiayaan
85
TABEL 4.1 BWMP (Batas Wewenang Memutus Pembiayan)
106
TABEL 4.2 Penentuan Wilayah Ekspansi Pembiayaan
109
TABEL 4.3 Kategori Pembiayaan dan Penanganan
126
10
DAFTAR GRAFIK GRAFIK 3.1 Distribusi Pembiayaan
85
GRAFIK 3.2 Jumlah Penyaluran Pembiayaan
86
11
DAFTAR SKEMA SKEMA 1.1 Konsep Pemikiran
16
SKEMA 2.1 Pendekatan Perhintungan Risiko
38
SKEMA 3.1 Struktur Organisasi BPRS Al Salaam
68
SKEMA 4.1 Skema Teknis Penyaluran Dana Murabahah pada BPRS Al Salaam
96
SKEMA 4.2 Skema Teknis Penyaluran Dana Musyarakah pada BPRS Al Salaam
99
SKEMA 4.3 Skema Teknis Penyaluran Dana Ijarah pada BPRS Al Salaam 103 SKEMA 4.4 Tahapan Prosedur Pembiayaan Pada BPRS Al Salaam
124
SKEMA 4.5 Tahapan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
129
12
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perekonomian rakyat selalu menjadi persoalan penting di Indonesia. Persoalan ini dimulai sejak Indonesia dilanda krisis yang berkepanjangan. Salah satu dari solusi permasalahan tersebut adalah mengaktifkan sektor rill masyarakat. Perekonomian rakyat merupakan sistem perekonomian yang tahan menghadapi krisis. Namun, keberadaannya kurang mendapatkan perhatian dan tanggapan yang serius. Jika ekonomi kerakyatan ini mendapatkan perhatian dan tanggapan yang serius dalam pengembangannya, maka dapat menjadi tiang penyanggah ekonomi. Perlunya sebuah lembaga yang dapat menjadi mediator antar pemilik kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana merupakan salah satu solusi dalam memecahkan masalah perekonomian rakyat tersebut. Dana ini yang akan digunakan untuk mengakifkan sektor rill atau ekonomi rakyat. Lembaga ekonomi yang dapat menjadi mediator kebutuhan dana bagi rakyat yang ingin mengembangakan sector rill adalah lembaga keuangan mikro, salah satunya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional yang mengalami perubahan secara cepat dan tantangan yang terlalu berat diperlukan perbankan nasional yang dapat melayani masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil menengah secara optimal, diperlukan pemberdayaan perbankan Indonesia termasuk BPR yang melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.
13
Berdirinya BPRS dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami restrukrisasi ekonomi, restrukrisasi perekonomian di Indonesia itu terwujud dalam berbagai kebijakan baik di bidang keuangan, moneter termasuk dalam bidang perbankan. Selain itu, berdirinya BPRS dilatarbelakangi pula oleh adanya peluang bagi pengembangan bank Islam dalam Undang-undang (UU) Perbankan yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil. 1 Saat ini di indonesia telah banyak berdiri bank-bank atas dasar prinsip syariah, termasuk BPRS. Terlebih lagi ketika peluang beroperasinya BPR Syariah semakin terbuka setelah diberlakukannya SK Direksi BI, No. 32/36/KEP/DIR, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah yang diharapkan mampu memecahkan permasalahan para pengusaha kecil dalam penyedian modal. BPRS Al Salaam merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berada di Jl.Cinere Raya Blok A No. 42, Limo Depok. BPRS Al Salaam melayani jasa keuangan berupa simpanan dan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Sumber dana yang dikelola BPRS Al Salaam berasal dari dana sendiri serta dana pihak ketiga. Salah satu fasilitas dari BPRS Al Salaam adalah Pembiayaan. Risiko yang dikandung dalam penyaluran pembiayaan cukup besar. Dana pihak ketiga yang dikelola BPRS Al Salaam jika tidak diimbangi oleh penerapan sistem pengendalian internal yang baik dalam melakukan aktivitas penyaluran dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Hal ini akan memunculkan risiko dalam penyaluran
1
H.A.Djazuli, Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (LPU), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, cet ke-1, h. 108.
14
pembiayaan tersebut. Agar proses pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya sistem pengendalian internal yang terkelola dengan baik. Hal ini dikarenakan untuk melindungi sumber daya BPRS Al Salaam dari kemungkinan kerugian. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul skripsi ”Analisis Pengendalian Internal pada Proses Penyaluran Pembiayaan di BPRS Al Salaam”
B. Perumusan Masalah Dalam penulisan ini, penulis mengemukakan analisis penerapan sistem pengendalian internal yang diterapkan pada proses pemberian pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah. Mengingat luasnya pembahasan dari analisis tersebut, maka disini penulis perlu membatasi permasalahan yang ada. Adapun uraian pembahasan ini mengandung beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan di BPRS Al Salaam ?. 2. Bagaimana pengendalian internal pada posedur penyaluran pembiayaan di BPRS Al Salaam ?. 3. Apakah pengendalian internal pada prosedur pembiayaan di BPRS Al Salaam telah memenuhi prinsip-prinsip prosedur pengendalian internal ?.
15
C. Pembatasan Masalah Penulisan ini lebih difokuskan mengenai pengendalian internal yang dilaksankan pada prosedur penyaluran pembiayaan di BPRS Al Salaam periode tahun 2005 sampai dengan 2007. D. Kerangka Pemikiran Skema 1.1 Kerangka Pemikiran BPRS Al Salaam Prosedur Penyaluran Pembiayaan
Tahap Permohonan Pembiayaan
Tahap Analisa Pembiayaan
Tahap Persetujuan & Pelaksanaan Akad
Tahap Pengawasan Pembiayaan
Tahap Penyelesaian Pembiayaan
Analisis Prosedur Penyaluaran Pembiayaan Sistem Pengendalian Internal Pada BPRS Al Salaam Analisis Pengendalian Internal Pada Prosedur Penyaluran Pembiayaan di BPRS Al Salaam
Tujuan Sistem Pengendalian Internal
Fungsi Sistem Pengendalian Internal
Hasil Penelitian
16
Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Internal
D. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis pengendalian internal pada prosedur penyaluran pembiayaan di BPRS Al Salaam dan menganalisis kesesuaian prosedur pembiayaan di BPRS Al Salaam dengan prinsip-prinsip prosedur pengendalian internal. E. Manfaat Penulisan Adapun manfaat penulisan ini sebagai berikut: a. Manfaat untuk penulis Untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal sistem akuntansi proses pemberian pembiayaan BPRS khususnya pada pengendalian internal akuntansi BPRS. b. Manfaat untuk ilmu pengetahuan Memberikan kontribusi bagi perkembangan BPRS dalam sistem informasi akuntansi khususnya dalam sstem pengendalian internal akuntansi pada proses penyaluran pembiayaan BPRS. c. Manfaat untuk BPRS Al Salaam. sebagai sarana evaluasi bagi BPRS Al Salaam untuk terus melakukan perubahan kearah yang lebih baik khususnya pada sistem pengendalian intenal akuntasi dalam proses pemberian pembiayaan.
17
F. Tinjauan Kajian Terdahulu Dalam peneletian ini penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang membahas topik yang sejenis. Penelitian-penelitian yang terdahulu yang membahas aplikasi Sistem Pengendalian Internal pada organisasi atau perusahaan, diantaranya: 1) Malihatun, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005. ”Evaluasi Efektivitas Sistem Akuntansi Penggajian melalui Sistem Pengendalian Internal pada Pegawai Honorer di Universitas Isalm Negri Syarif Hidayatullah Jakarta”. Dalam penelitian ini menghasilkan penerapan Sistem Pengendalian Internal pada sistem penggajian pegawai memberikan pengaruh yang positif terhadap keefektifan pemberian gaji pegawai honorer. 2) Khaerani, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006. ”Analisis Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Penjualan Kredit dalam Realisasi Pendapatan pada PT Colombia Perdana”. hasil akhir dari penelitian ini menunjukan Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan pada PT Columbia Perdana memberikan pengaruh yang signifikan dalam keefektifitasan penjualan kredit dan meningkatkan realisasi pendapatan pada penjualan kredit tersebut. 3) Radjin
Maizar,
Jurusan
Akuntansi,
Hidayatullah Jakarta, 2004.
18
Fakultas Ekonomi UIN Syarif
”Analisis Efektifitas Sistem Pengendalian Internal pada Sistem Akuntansi Persedian (Studi Kasus pada Pertamina Persero)”. Penelitian deskriptif kualitatif ini menemukan relasi positif pada keefektifan dari output sistem akuntansi persedian yang diterapkan pada Pertamina Persero dengan menggunakan sistem pengendalian internal yang handal dalam organsasi perusahaan tersebut. 4) Irawanto, Undergraduate Theses from JIPTUMM, Fakultas Ekonomi, UNIKOM. 2003. “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal untuk Pemberian dan Pelunasan
Kredit
(Studi
Kasus
pada
Perum
Pengadaian
Cabang
Bojonegoro)”. Penelitian yang menggunakan analisa deskriptif, penelitian menemukan aplikasi sistem pengendalian internal pada alur pemberian dan pelunasan kredit masih belum adanya pemisahan wewenang antara penanggung jawab penaksiran dengan pencatatan administrasi sehingga alur pemberian dan pelunasan kredit pada Perum Pengadaian Cabang Bojonegoro masih belum efektif dan efisien. 5) Z. Pahlevi, Undergraduate Theses from JIPTUMM, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, UNIKOM. 2004. ”Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dalam Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Internal Penjualan pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang”.
19
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi di KPSBU telah dilaksanakan dengan baik hal ini dapat dilihat dengan adanya pelaksanaan prosedurprosedur penjualan yang sesuai dengan teori-teori yang terdapat dalam kajian ilmu akuntansi, setiap transaksi yang dilaksanakan telah mendapat otorisasi penuh dari pihak yang berwenang dan digunakannya dokumen-dokumen terhadap setiap transaksi, adanya catatan-catatan mengenai transaksi yang selalu dibukukan dan dibuat laporan tentang penjualan-penjualan yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk penelitian yang membahas tentang sistem pengendalian internal yang diterapakan pada lembaga keuangan syariah dan secara lebih khusus pada penyaluran pembiayaan pada BPRS Al Salaam belum penulis temukan melalui metode library research (pengumpulan data melalui studi kepustakaan). Untuk itulah penulis tertarik mengangkat judul ” Analisis Pengendalian Internal pada Prosedur Penyaluran Pembiayaan di BPRS Al Salaam ”.
20
G. Metodologi Penelitian 1). Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam bentuk desain deskriptif dan metode pegumpulan data dengan cara observasi. Deskriptif menurut pengertiannya adalah:2 ... Penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (penulisan : gambaran) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam pengertian ini penelitian deskriptif menggunakan data dasar deskriptif semata, tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, ... Pendapat lainnya mengatakan bahwa ”metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu”3 Pengertian kualitatif berkaitan dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif berupa kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka. Selain itu, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome.4 Walaupun ditemukan angka-angka dalam nilai nominal uang, akan tetapi itu bukan merupakan hasil analisis kuantitatif tetapi bagian dari representasi data yang akan diolah. 2
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm 18-19. Drs. Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Rajawali Press, Jakarta, 2004, h. 22. 4 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke-2, Mei 2007, h. 13. 3
21
2). Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, Pengumpulan data akan memakai sumber berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dan data skunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :
a.
Metode Field Research (melakukan penelitian lapangan), yaitu menggunakan penelitian dengan cara datang kelembaga yang ada hubungannya dengan tulisan ini untuk melakukan wawancara dengan para pihak yang mampu / ahli dalam hal ini.
b.
Metode library research ( pengumpulan data melalui studi kepustakaan), yaitu penelitian kepustakaan dan literature yang ada relevansinya dengan judul.
3). Teknik Pengolahan Data
a.
Seleksi Data : setelah memperoleh data dan bahan-bahan baik melalui library research maupun field research, lalu data diperiksa kembali satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan.
b.
Klasifikasi Data : setelah data diperiksa lalu diklasifikasikan dalam bentuk dan jenis tertentu, kemudian diambil suatu kesimpulan.
22
4). Analisa Data
Setelah bahan-bahan / data dikumpulkan, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode tertentu, baik metode deduktif, induktif maupun komparatif.
H. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah
proses
penelitian
ini,
penulis
menguraikan
beberapa hal tentang sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I :
Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II :
Menjelaskan tentang sistem, sistem pengendalian internal, dan prosedur pembiayaan.
BAB III :
Tinjauan umum BPRS Al Salaam mencakup sejarah singkat, visi, misi, motto, struktur organisasi, produk dan jasa.
BAB IV : BAB V
Merupakan bab pembahasan mengenai hasil penelitian dan analisis data. : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.
Penulisan skripsi ini merujuk pada buku panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2007.
23
BAB II LANDASAN TEORI A. Pengendalian Internal dalam Perspektif Islam “Pengendalian (pengawasan) dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak”5 Pembagaian pengendalian dalam ajaran dalam Islam paling tidak terbagi menjadi dua hal :6 Pertama : Pengendalian (control) yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. ☺!! "#$%& ' () *+ , -. /012 345 6 789 : ;60= $
>8
34?!@A
789
BCDEF G H8 IJKF ,
:
LM
H8 NOPQ 789 : ;60 / ' TU⌧W
'
X6
60YZ+[
☺=
' @⌧B \ 4 ☺ F]9/ I 9 ^_`a-= 3a;b⌧c defg "h^ “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama
5
Abdul Manan, Membangun Islam Kaffah, Madina Pustaka : 2000. h 152. Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dan Praktik. Gema Insani Jakarta : 2003. h 156. 6
24
mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Al Mujaadilah : 7). Kedua : Pengendalian yang berasal dari luar diri sendiri, seperti yang dilakukan sistem pada sebuah lembaga atau institusi melalui pengawasan dari manajemen yang ada. Pengendalian dalam Islam memiliki beberapa landasan, diantaranya :7 a) Tawa Shaubil Haqqi, saling menasihati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas. b) Tawa Shaubis Shabri, saling menasihati atas dasar kesabaran , dengan kata lain pengendalian yang dilakukan berulang-berulang. Sebagaimana telah dijelasakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran 89 U ' i a ' ☺ j kl ' ?m ^:n /= ' ?m Nkl= "o^ “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (Al-Ashr : 3) c) Tawa Shaubil Marhamah, saling menasihati atas dasar kasih sayang, yakni pengendalin dengan pendekatan secara personal dengan tujuan untuk pencegahan (perventif). Sesuai dengan Firman Allah SWT (Al-Balad : 17) k66 U⌧W p, U ' i a ' ?m Nkl= 7
Ibid. h. 160.
25
' ?m 4 @⌧ q/= "rh^ “Dan dia (Tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.” Rasulullah SAW telah memberikan teladan bagaimana seorang muslim melakukan
pengendalian
(manajemen)
dalam
melakukan
suatu
pekerjaan.
Manajemen yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW menempatkan manusia sebagai postulatnya atau sebagai fokusnya, bukan hanya sebagai faktor produksi yang semata diperas tenaganya untuk mengejar target produksi. Nabi Muhammad SAW mengelola (manage) dan mempertahankan (mantaint) kerjasama dengan stafnya dalam waktu yang lama dan bukan hanya hubungan sesaat. Salah satu kebiasaan Nabi adalah memberikan reward atas kreativitas dan prestasi yang ditunjukkan stafnya. Manajemen Islam pun tak mengenal perbedaan perlakuan (diskriminasi).
Ada empat pilar etika manajemen bisnis menurut Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.8 a) Pertama, 'tauhid' yang berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah, manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. b) Kedua, 'adil', artinya segala keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan ''akad saling setuju'' dengan sistem profit and lost sharing. 8
Fatimah, Manajemen Islami, www. Republika. Com.
26
c) Pilar ketiga adalah 'kehendak bebas.' Manajemen Islam mempersilakan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnisnya sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam, yaitu halal. d) Dan keempat adalah 'pertanggungjawaban.' Semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.
Selajutnya seorang muslim hendaknya memilki etos kerja yang bisa mencerminkan identitas ke-Musliman-nya, adapun yang menjadi prinsip kerja dari seorang muslim adalah sebagai berikut :9
a) Kerja, aktifitas, ‘amal dalam Islam adalah perwujudan rasa syukur kita kepada ni’mat Allah SWT. (QS. Saba’ [34] : 13) ☺ sZ ta uJv , ?o 4Yw >`F5 ☺ x ⌧yz{ ]3 40/|U⌧W $}U j ~zGX$ I ' ☺ a Fs F ☯-a I `~U ,
.F+ t$ a-Yu "ro^ “Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari
gedung-gedung yang Tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih.” 9
Muhammad Hamzah, 5 Prinsip Kerja Seorang Muslim (Etos Kerja dalam Islam), KULTUM Radio DELTA FM Makasar. 2005.
27
b) Seorang Muslim hendaknya berorientasi pada pencapaian hasil: hasanah fi ad-dunyaa dan hasanah fi al-akhirah – QS. Al-Baqarah [002] : 201). 60O , *9 JO= $ JO a ~T$} i4 i?! Z Jzp% i4 i?! Z JOU p3⌧~ $ i "]r^ “Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka"
c) Dua karakter utama yang hendaknya dimiliki seorang muslim : al-qawiyy dan al-amiin. QS. Al-Qashash [28] : 26 jU ☺0 }9 j= ]/c;G ' 7)9 N p ", ? /c;G $.^ 9/ %& "^ “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah
ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".
Al-qawiyy merujuk kepada : reliability, dapat diandalkan. Juga berarti, memiliki kekuatan fisik dan mental (emosional, intelektual, spiritual). Sementara al-amiin, merujuk kepada integrity, satunya kata dengan perbuatan alias jujur, dapat memegang amanah.
28
d) Kerja keras. Ciri pekerja keras adalah sikap pantang menyerah; terus mencoba hingga berhasil. Kita dapat meneladani ibunda Ismail a.s. Sehingga seorang pekerja keras tidak mengenal kata “gagal” (atau memandang kegagalan sebagai sebuah kesuksesan yang tertunda). e) Kerja dengan cerdas. Cirinya: memiliki pengetahuan dan keterampilan; terencana; memanfaatkan segenap sumberdaya yang ada. Seperti yang tergambar dalam kisah Nabi Sulaeman a.s.
Jika etos kerja dimaknai dengan semangat kerja, maka etos kerja seorang Muslim bersumber dari visinya: meraih hasanah fid dunya dan hasanah fi al-akhirah (kebaikan di dunia dan di akhirat). Jika etos kerja difahami sebagai etika kerja; sekumpulan karakter, sikap, mentalitas kerja, maka dalam bekerja, seorang Muslim senantiasa menunjukkan kesungguhan.
Dari pemaparan diatas dapat disimpulakan bahwa dalam Islam pengendalian (control) merupakan hal yang paling diperhatiakan agar suatu pekerjaaan yang dilakukan oeleh seorang muslim baik untuk kepentingan pribadi ataupun kerja dengan atas nama lembaga atau institusi, agar proses pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
29
B. Sistem Pengendalian Internal 1. Pengertian Sistem Pengertian sistem menurut Abdul Halim adalah sebagai berikut : ”Sistem adalah suatu kegiatan yan telah ditentukan caranya dan biasanya dilakukan berulangulang”10. Sementara itu Zaki Baridwan, mengutip beberapa pendapat antara lain11 : a. Stepen A. Mascope dan Mark G. Simkin berpendat sebagai berikut: ”Suatu sistem adalah suatu entity (kesatuan) yang terdiri dari bagian yang saling berhubungan (disebut subsistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu”. b. Robert G. Murdick, bersama kawan-kawannya, berpendapat sebagai berikut : ” Suatu sistem adalah suatu kumpulan elemen-elemen yang dijadikan sesutu untuk tujuan umum”. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan.
2. Pengertian Sistem Pengendalian Internal
10 11
Abdul Halim, Sistem Pengendalian Manajemen, Yogyakarta: UPP AMP, 1998, h 2. Zaki Baridwan, Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta : BPFE, 1994, Ed II, h 20.
30
Pengendalian internal dapat didefenisikan menjadi dua macam, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Menurut Bambang Hartadi, sistem pengendalian internal dalam arti luas adalah:12 ... Sistem Pengendalian Internal (SPI) dapat dipandang sebagai sistem sosial (social system) yang mempunyai wawasan / makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. Sistem tersebut terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alatalat fisik, dokumentasi orang-orang dengan berinteraksi satu sama lain diarahkan untuk melindungi harta, menjamin terhadap terjadinya hutang yang tidak layak, menjamin ketelitian dan dapat diperolehnya operasi secara efisien, menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan, ... Menurut
Maizar Radjin mengutip pendapat dari Hartanto, ”sistem
pengendalian internal (SPI) dalam arti sempit adalah: ”Sistem pengendalian internal sama dengan pengertian internal check yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk
memeriksa
ketelitian
data-data
administrasi,
seperti:
mencocokkan
penjumlahan mendatar (horizontal) dengan penjumlahan melurus (vertikal).”13 Selanjutnya Mulyadi menyatakan bahwa:14 ... Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan 12
Bambang Hartadi, Sistem Pengendalian Internal dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit,Yogyakarta : Penerbit BPFE, 1999, Edisi ke-3, hlm 3. 13 Maizar Radjin , ” Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Persedian (Studi Kasus pada PT Pertamina (Persero)),” (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), h. 5. 14 Mulyadi, Sistem Akuntansi, Jakarta : Salemba Empat, 2001, Cet. Ketiga, h. 164.
31
keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi, ... Nugroho Widjajanto berpendapat bahwa:15 ... Pengendalian intern adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk: (1) Mengamankan aktiva perusahaan, (2) Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, (3) Meningkatkan efisiensi, dan (4) Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi, ... ”Pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa pandangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya”16 Dapat disimpulkan pengendalian internal berguna untuk menjaga integritas informasi akuntansi, melindungi aktiva perusahaan terhadap kecurangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang ada di dalam atau di luar perusahaan.
3. Tujuan, Jenis dan Fungsi Penerapan sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dari sistem tersebut, diantaranya:17 a. Menjaga kekayaan dan catatan perusahaan
15
Nugroho Widjajanto, Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta : Erlangga, 2001, h. 18. Niswonger, dkk, Prinsip-prinsip Akuntansi, Jakarta : Erlangga, 1999, h. 183. 17 Abdul Halim, Auditing, Edisi ke-2, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2001, Jilid 1, h. 191. 16
32
Harta kekayaan perusahaan merupakan sarana untuk keberhasilan perusahaan untuk itu perlu dilindungi dengan pengawasan yang memadai agar tidak sesat atau hilang dari usaha penyalahgunaan dan usaha pencurian. Hal ini dapat juga terjadi pada harga tidak terwujud seperti tagihan, dokumen-dokumen penting seperti kontrak dan pembukuan seperti buku besar dan jurnal. b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi Manajemen
hendaknya
memilki
informasi
yang
tepat
dan
dapat
dipertanggung jawabkan dalam melaksanakan kegiatannya dan pengambilan keputusan. c. Mendorong efisiensi dan operasional perusahaan pengendalian didalam suatu perusahaan merupakan untuk mencegah pekerjaan yang tidak perlu. Pemborosan dalam setiap usaha, dan menguji setiap penggunaan sumber daya yang tidak efisien. d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Setiap pengendalian internal diharapkan dapat memberikan jaminan yang layak agar peraturan dan prosedur ditaati untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut tujuannya dari sistem pengendalian internal tersebut, dapat digolongkan kepada dua macam :18 a. Pengendalian internal akuntansi (internal
accounting control ), meliputi
struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan terutama
18
Mulyadi, Sistem Akuntansi, h. 164.
33
untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. b. Pengendalian
internal administratif (internal administrative control),
meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.
Pengendalian Internal melaksanakan tiga fungsi penting dalam sebuah organisasi, yaitu:19 a. Pengendalian untuk pencegahan (preventive control) Berguna untuk mencegah timbulnya suatu masalah sebelum ada masalah, seperti: memperkerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi. b. Pengendalian untuk pemeriksaan (detective control) Untuk mengungkap masalah saat masalah tersebut ada, contoh : pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan. c. Pengendalian korektif (corective control) Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi
19
George Bodnar dan William S Hopwood, Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta : Andi, 2006. h.
154.
34
penyebab masalah dan memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan. Contoh dari pengendalian ini adalah : pemeliharaan back up copies dan file utama, dan mengikuti prosedur untuk memperbaiki kesalahan memasukan data.
4. Unsur Pengendalian Internal Sistem pengendalian internal mencakup lima unsur, yaitu : lingkungan pengendalian; penilaian risiko; aktivitas kontrol; informasi dan komunikasi; pengawasan. 20. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing unsur tersebut. a. Unsur Lingkungan Pengendalian (control environment) Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal perusahaan. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur, komisaris, dan pemilik suatu satuan usaha terhadap pengendalian dan pentingnya terhadap satuan usaha tersebut.21 Faktor-faktor yang tercakup dalam lingkungan pengendalian, adalah sebagai berikut:22 1) Integritas dan nilai etika 20
George Bodnar dan William S Hopwood, Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta : PT INDEKS, Jilid 1, 2003, h. 233. 21
Alvin Arens dan James K Loebbecke, Auditing – Pendekatan Terpadu, Jakarta : Salemba Empat, h. 261. 22 George Bodnar dan William S Hopwood, Yogyakarta : Andi, 2006 h. 134.
35
Integritas dan nilai-nilai etika adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas dan aplikasi standar tersebut. Ini meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi hal-hal yang menyebabkan pegawai melanggar hukum, bertindak tidak jujur, dan sebagainya. 2) Komitmen terhadap kompetensi Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kualitas dan kompetensi pegawai dapat memastikan terlaksanakannya pengendalian internal yang baik. 3) Filosofi manajemen dan gaya operasi Pengendalian dalam sebuah organisasi dimulai dan diakhiri dengan filosofi manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan pegawainya. Jika manajemen memahami pengendalian penting, maka manajemen akan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian diterapkan secara efektif. 4) Struktur organisasi Struktur organisasi adalah suatu susunan pembagian tanggung jawab menurut fungsi dan hirarki. Struktur organisasi menetapkan garis otoritas dan tanggungjawab, serta menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasi. Struktur organisasi mengindikasikan pola komunikasi formal dalam organsasi. Prinsip yang harus dipegang dalam menyusun struktur organisasi adalah: a) Harus ada pemisahan antara fungsi pencatatan, pelaksanaan, dan penyimpanan atau pengelolaan. b) Tidak
36
memberi tanggung jawab penuh pada satu fungsi untuk melaksanakan semua tahap transaksi dari awal sampai akhir. 5) Dewan komisaris atau komite audit Dewan komisaris harus independen dari manajemen. Komite audit bertanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan, mencakup struktur pengendalian internal dan ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan. 6) Metode pembagian otoritas dan tanggung jawab Metode pembagian otoritas dan tanggung jawab dalam suatu organisasi mengindikasikan filosofi manajemen dan gaya operasi manajemen. Otoritas dan tanggung jawab dapat diberikan melalui deskripsi pekerjaan secara formal. Sarana lain yang biasa digunakan dalam mengatur otoritas dan tanggung jawab adalah memo tertulis, manual kebijakan, manual prosedur, dan sebagainya. 7) Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Sumber daya manusia merupakan kunci dalam pengendalian. Kualifikasi yang diisyaratakan untuk setiap posisi pekerjaan dalam sebuah organisasi harus menggambarkan tingkat tanggung jawab terkait dengan posisi tersebut. Kualifikasi mencakup pengalaman, intelegensi, karakter, dedikasi, dan kemampuan kepemimpinan.
b. Unsur Penilaian Risiko (Risk Assesment)
37
Penilaian risiko adalah identifikasi, analisis dan manajemen risiko entitas (secara keseluruhan) yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses penilaian risiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi (kenentuan) manajemen dalam laporan keuangan. Mengevaluasi sistem pengendalian internal dapat menggunakan strategi perhitungan risiko, seperti yang yang tergambar pada skema berikut ini Skema 2.1 Pendekatan Perhintungan Risiko Untuk Perancangan Pengendalian Internal23
Identifikasi ancaman yang dihadapi perusahaan
Estimasi risiko atau probilitas, terjadinya setiap ancaman
Estimasi kemungkinan rugi dari setiap ancaman
Identifikasi alternatif pengendalian
Estimasi manfaat dan biaya setiap alternatif
Tidak Mafaat > Biaya ? 23
Krismiaji, Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta : AMP YKPN, 2002, h. 233. Implementasi sistem pengendalian
38
Ya
c. Unsur Aktivitas Pengendalian (Control Activities) Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur pengendalian yang harus dibuat dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa tindakan manajemen untuk mengatasi resiko pencapaian tujuan organisasi, secara efektif telah dijalankan. 24 Secara umum, aktivitas pengendalian adalah sebagai berikut:25 1). Otorisasi Transaksi dan Kegiatan yang Memadai Kebijakan yang dibuat dan harus diikuti oleh pegawai dalam rangka melakukan supervisi setiap aktivitas dan keputusan, disebut sebagai otorisasi. Otorisasi biasanya didokumentasiakan sebagai penandatanganan, pemberian paraf, atau memasukan kode otorisasi atas dokumen atau catatan transaksi. Para pegawai yang memproses transaksi harus memverifikasi keberadaan otorisasi yang sesuai. Otorisasi dibagi menjadi dua macam, yaitu: a). Otorisasi khusus, yaitu: beberapa aktivitas atau transaksi tertentu terjadi karena keadaan khusus. Dalam keadaan ini,
pihak
manajemen
memberikan otorisasi khusus agar dapat dialaksanakan.
24
Marshal Romney dan Paul John Steinbart, Accounting Information Systems, Jakarta: Salemba Empat, 2004, h. 231. 25 Ibid., h. 236
39
b). Otorisasi umum, yaitu: otorisasi yang diberikan pihak manajemen kepada pegawai untuk menangani transaksi rutin tanpa persetujuan khusus. Pihak manajemen harus memiliki kebijakan tertulis baik mengenai otorisasi khusus maupun umum untuk semua jenis transaksi. 2). Pemisahan Tugas Pemisahan tugas diperlukan untuk mengurangi peluang seseorang yang ditempatkan dalam posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan kecurangan atau kesalahan ketika menjalankan tugas. Pemisahan tugas diterapkan dengan cara memisahkan tanggung jawab dan wewenang fungsi-fungsi berikut: a). Otorisasi; menyetujui transaksi keputusan b). Pencatatan; mempersiapkan dokumen sumber, memelihara catatan jurnal dan file lainnya, mempersiapkan rekonsiliasi, dan mempersiapkan laporan kinerja. c). Penyimpanan; menangani kas, memelihara tempat penyimpanan persedian, menerima cek masuk dari pelanggan, dan sebagainya. 3). Desain dan Penggunaan Dokumen serta Catatan yang Memadai Desain dan penggunaan catatan yang memadai membantu memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang saling berkaitan. Dokumen dan catatan merupakan media fisik yang digunakan untuk menyimpan informasi. Dokumen berfungsi sebagai penghantar informasi keseluruh bagian organisasi dan antar organisasi yang berbeda. Bentuk dan isi dokumen harus mendukung pencatatan yang efisien,
40
meminimalkan kesalahan pencatatan, dan memfalisitasi peninjauan dan verifikasi. Untuk dokumen yang mengawali transaksi harus memiliki ruang untuk otorisasi. Dokumen yang digunakan untuk memindahkan aset ke orang lain, harus memiliki ruang untuk tanda tangan pihak penerima aset. Untuk mengurangi terjadinya penipuan, dokumen harus diberi nomor urut cetak sehingga setiap dokumen dapat dipertanggung jawabkan. 4). Penjagaan Aset dan Catatan yang Memadai Aset sebuah perusahaan tidak hanya terbatas pada aset fisik saja tetapi sebuah informasi juga merupakan aset perusahaan. Prosedur yang dapat dilakukan untuk menjaga aset, baik aset berupa informasi maupun fisik adalah sebagai berikut: a). Mensupervisi dan memisahkan tugas secara efektif. b). Memelihara catatan aset (termasuk informasi) secara akurat. c). Membatasi akses secara fisik ke aset, seperti: mesin kas, lemari besi, kotak uang, dan lain-lain. d). Melindungi catatan dan dokumen, seperti: area penyimpanan tahan api, kabinet file terkunci, dan lokasi pendukung diluar kantor. e). Mengendalikan lingkungan, contoh: perlengkapan komputer yang sensitif diletakan di dalam ruangan yang memiliki alat perlindungan dari api. f). Pembatasan akses ke ruang komputer, file kompurter, dan informasi. 5). Pemerikasaan independen atas kinerja
41
Pemerikasaan internal berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat. Pemeriksaan ini harus independen. Agar pemerikasaan berjalan efektif, dapat dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya operasi yang diperiksa. Jenis-jenis dari pemeriksaan independen adalah sebagai berikut: a). Rekonsiliasi dua rangkaian catatan yang dipelihara secara terpisah Salah satu cara untuk memeriksa keakuratan dan kelengkapan catatan adalah merekonsiliasi catatan tersebut dengan catatan lainnya yang seharusnya memilki saldo yang sama. Contohnya, membandingkan jumlah total dalam buku pembantu piutang dengan total akun piutang usaha dalam buku besar. b). Perbandingan jumlah aktual dengan dicatat Membandingkan jumlah fisik dengan jumlah yang dicatat. Contoh, jumlah kas fisik harus sama jumlahnya dengan jumlah yang dicatat, membandingkan jumlah persedian yang di gudang dengan catatan persedian c). Pembukuan berpasangan Perbandingan jumlah total debit dengan jumlah total kredit merupakan pemerikasaan yang memadai atas keakuratan sebuah proses. Perbedaan selisih apapun menunjukan adanya kesalahan d). Jumlah total batch (Jumlah total keseluruhan) Dalam aplikasi pemrosesan batch, dokumen sumber digabungkan dalam data sumber dimasukan ke dalam sistem. Selisih antara kedua jumlah total batch menunjukan kesalahan dalam langkah pemrosesan sebelumnya.
42
e). Peninjauan independen Peninjauan atas sebuah proses transaksi dapat meliputi: keberadaan tanda tangan otorisasi yang memadai, meninjau dokumen pendukung, memeriksa keakuratan bagian data yang penting. d. Unsur Informasi dan Komunikasi Menurut J.W. Wilkinson informasi terdiri dari data yang telah ditransformasi dan dibuat lebih bernilai melalui proses. Idealnya, informasi adalah pengetahuan yang berarti dan berguna untuk mencapai sasaran. Sementara itu data adalah fakta, angka, bahkan simbol mentah.26 Komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan-pesan (message) dari pengiriman pesan (komunikator) kepada penerima (komunikan). Dengan catatan pula bahwa proses tersebut bertujuan mencapai saling pengertian (mutual understanding).27 Selanjutnya komunikasi melibatkan penyedian informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pelaporan keuangan kepada pihak-pihak terkait dari suatu organisasi secara tepat waktu. Komunikasi juga mencakup tujuan yang lebih luas dalam memberikan pemahaman yang jelas tentang peranan individu dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pengendalian intenal atas pelaporan keuangan. Komunikasi mencakup perluasan pemahaman personil tentang bagaimana aktivitas
26
Joseph W. Wilkinson, Sistem Akuntiing dan Informas, Jakarta : Binarupa Aksara, 1993, Ed ke-3, Jilid ke-1, h 3. 27 Redi Panuju, Komunikasi Bisnis : Bisnis sebagaiProses Komunikasi, Komunikasi sebagai Kegiatan Bisnis, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995, Cet. Ke-2, h. 4.
43
mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan yang berhubungan dengan pekerjaan lainnya. Sistem Informasi Akuntansi merupakan salah satu informasi diantara berbagai sistem informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan.
1) Sistem Akuntansi Definisi dari sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi mengenai keuangan dan operasi usaha.28 Sedangkan menurut Mulyadi dalam buku Sistem Akuntansi. ...Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikondisikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan... Sistem akuntansi terdiri atas tempat mencatat, perlengkapan, formulir, dokumen atau bukti transaksi, metode dan prosedur yang saling berkaitan dan membentuk kesatuan sebagai sarana untuk memproses atau mencatat transaksi keuangan suatu organisasi. Sistem akuntansi berguna untuk mengindentifikasi, menggabungkan, mengklasifikasikan, menganalisa, mencatat dan melaporkan transaksi satu satuan usaha, dan untuk mengelola akuntabilitas atas aktiva terkait.29
28
Niswonger, dkk, Prinsip-prinsip Akuntansi, Jakarta : Erlangga, 1999, h.182 Alvin Arens dan James K Loebbecke, Auditing – Pendekatan Terpadu, Jakarta : Salemba Empat, h. 263 29
44
Untuk sistem akuntansi pokok memiliki beberapa unsur, adalah sebagai berikut:30 a) Formulir Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan dokumen karena formulir ini merekam peristiwa yang terjadi dalam organisasi dan didokumentasikan pada secarik kertas. Formlir disebut juga dengan media karena formulir merupkan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Dengan formulir ini data yang berkaitan dengan transaksi direkam dan sebagai dasar dalam pencatatan. b) Jurnal Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam juranal data keuangan diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Ada bermacam-macam bentuk dan jenis jurnal. Bentuk standar jurnal dua kolom atau sering disebut jurnal umum mencakup tanggal, nomor bukti, keterangan, Ref (nomor kode perkiraaan), dan kolom debet kredit.31 c) Buku Besar
30 31
Mulyadi, Sistem Akuntansi, h. 3. Soemarso, Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999, h. 103.
45
Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat dalam jurnal. Rekeningrekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.
d) Buku Pembantu Buku pembantu berguna untuk merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir karena data akuntansi keuangan yang dicatat dalam buku tersebut akan diproses untuk penyajian laporan keuangan. e) Laporan Laporan berisi tentang informasi yang merupakan output dari sistem akuntansi. Laporan juga merupakan hasil akhir proses akuntansi yang berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan arus kas, dan lain-lain. 2) Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Joseph W. Wilkinson memberikan pengertian :
46
” Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi formal, yang mengandung karakteristik sebagai berikut : tujuan (kegunaan), tahap, tugas, penggunaan, dan sumber daya.”32 Sedangkan Zaki Baridwan mengemukakan kutipan pengertian sistem informasi akuntansi dari Steven A. Moscove dan Mark G. Simkin sebagai berikut : ”
Sistem
informasi
mengumpulkan,
akuntansi
adalah
mengklasifikasikan,
suatu
komponen
mengolah,
organisasi
yang
menganalisa
dan
mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak luar perusahaan (seperti kantor pajak, investor dan kreditor) dan pihak intern (terutama manajemen)”.33 Definisi yang lain diberikan oleh Bary E. Cushing sebagai berikut : ” Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber daya menusia dan modal dalam suatu organisasi yang dibangun untuk menyajikan informasi keuangan yang diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data keuangan”. 34 Dari definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi keuangan dan informasi akuntansi manajemen yang terstruktur pula.35
32
Joseph W. Wilkinson, Sistem Akunting dan Informasi, h. 15 Zaki Baridwan, Sistem Informasi Akuntansi, h. 3 34 La Midjan,et.al, Sistem Informasi Akuntansi, Bandung : Linggar Jaya. 2001, Cet. Ke-1, h. 30. 35 Ibid. h. 31 33
47
3) Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Sistem informasi akuntansi sebagai sebuah sistem mempunyai tujuan sebagai berikut : a) Menyediakan informasi mengenai laporan keuangan, kinerja perusahaan, perubahan posisi keuangan. b) Sebagai informasi ekonomi yang akurat sehingga dapat mengambil keputusan. c) Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. d) Sebagai
pertanggungjawaban
manajemen
atas
sumber
daya
yang
dipercayakan kepadanya.36 Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi pengambilan keputusan bagi semua pengguna perusahaan dalam hal keluaran yang dihasilkan berupa dokumen, laporan, ikhtisar, dan keluaran informasi lain yang dinyatakan dalam satuan keuangan Sistem informasi akuntansi dapat diidentifikasi sebagai kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data yang lainnya kedalam informasi yang akan dikomunikasikan kepada pembuat keputusan. Penggunaan informasi akuntansi menjadi dua kelompok, yaitu eksternal dan internal. Penggunaan eksternal mencakup pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat secara luas. Pengguna eksternal menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu ataupun untuk 36
Sharia Economic Banking Institute. Modul Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah. 2000.
48
memahami kondisi suatu organisasi pada suatu masa. Pengguna internal terdiri dari para manajer yang tergantung pada fungsi tertentu yang mereka jalankan. Informasi ini berguna untuk membuat keputusan yang akan mereka ambil. 4) Sistem Informasi Akuntansi Perbankan Sistem informasi sangat tergantung pada jenis kegiatan usaha. Pada bidang perbankan, sistem informasi yang diterapkan tidak dapat disamakan dengan jenis yang bergerak pada bidang jasa keuangan dan bidang usaha lainnya. Hal ini disebabkan bidang usaha perbankan memiliki ciri khusus, seperti yang dikemukakan oleh Taswan antara lain : 37 a) Sebagian besar aset bank merupakan monetary assets ataupun alat-alat likuid yang sifatnya tidak tampak, sedangkan aktiva berwujud secara fisik relatif kecil. b) Obyek yang diperdagangkan oleh bank adalah jasa yang banyak pula bersifat abstrak. c) Operasi bank menyangkut wilayah yang sangat luas tidak terkosentrasi pada satu lokasi saja tetapi tersebar keseluruh penjuru dunia. d) Dalam melaksanakan transaksi-transaksinya bank lebih mengandalkan kepercayaan atas dokumen-dokumen, kode-kode rahasia, dan seterusnya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sistem informasi akuntansi diharapkan mampu mencatat, mengolah serta mengahasilkan data-data khususnya dibidang
37
Taswan, Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah, Yogyakarta : AMP YKPN, 1997,
h. 2
49
keuangan. Selanjutnya data-data khususnya dibidang keuangan. Selanjutnya data-data ini ditransformasikan menjadi suatu sistem informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk mengambil keputusan. Sistem akuntansi di bidang perbankan menyediakan informasi keuangan kepada berbagai pihak, yaitu pihak menajemen, direktur, lembaga hukum, pemerintah, investor, penabung, debitur dan masyarakat. Informasi yang disediakan ini harus berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan menunjukan perlakukan yang dapat diterima atas suatu transaksi ekonomi.
e. Unsur Pemantauan (Monitoring) Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kerja pengendalian internal dari waktu ke waktu. Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas terus menerus atau evaluasi secara terpisah. Prosedur pemantauan yang terus menerus dilakukan terhadap aktifitas rutin yang normal terjadi. Evaluasi terpisah adalah penilaian periodik atas semua atau sebagian pengendalian internal. Evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh personil internal atau oleh pihak luar. Pemantauan kinerja merupakan hal penting dalam pengawasan. Ada beberapa metode pokok dalam melakukan pemantauan kinerja, yaitu :38 1) Supervisi yang Efektif Supervisi yang efektif mencakup : a) Pelatihan dan asistensi karyawan. 38
Krismiaji, Sistem Informasi Akuntansi, h.237
50
b) Pemantauan kinerja karyawan. c) Koreksi kesalahan. d) Penjagaan aktiva dengan cara memantau karyawan yang memiliki akses ke aktiva tersebut.
2) Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaporan pertanggungjawaban mencakup : a) Anggaran, kuota, skedul/jadwal, biaya standar, kualitas standar b) Laporan kinerja, yang berisi informasi realisasi rencana, rencana (anggaran), dan selisih keduanya. c) Prosedur untuk menyelidiki selisih yang jumlahnya signifikan dan prosedur untuk menindaklanjuti penyimpangan dari rencana. 3) Internal Auditing Internal auditing merupakan aktivitas pengkajian terhadap daya andal, integritas informasi operasi dan keuangan, serta memberikan suatu penilaian terhadap efektivitas pengawasan intern. Aktivitas yang dilakukan mencakup : a) Penilaian ketaatan karyawan terhadap kebijakan manajemen, prosedur dan peraturan yang berlaku. b) Penilaian efektivitas dan efisiensi manajemen.
C. Kajian Teoritis Pembiayaan
51
1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan a. Pengertian Pembiayaan Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan39.
b. Tujuan Pembiayaan Pembiayaan merupakan aktivitas dari bank syariah yang menjadi sumber pendapatan, sehingga tujuan dari pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder. Adapun yang menjadi stakeholder dalam kegiatan pembiayaan bank syariah adalah:40 1). Pemilik Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengaharapkan akan memperoleh pengahasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. 2). Pegawai Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang akan dikelolanya. 3). Masyarakat a). Pemilik dana
39 40
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta : UPPAMP YKPN, 2005, h. 17. Ibid., 18-19.
52
Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.
b). Debitur yang bersangkutan Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif). c). Masyarakat umumnya atau konsumen Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya 4). Pemerintah Akibat
penyediaan
pembiayaan,
pemerintah
terbantu
dalam
pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaanperusahaan). 5). Bank Bagi
bank
bersangkutan,
hasil
dari penyaluran
pembiayaan,
diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani.
c. Fungsi Pembiayaan
53
Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, menurut Sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:41
1). Meningkatkan daya guna uang Dengan menyalurakan dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usahausaha yang produktif. 2). Meningkatkan daya guna barang Barang yang oleh telah diubah dan dipindahkan oleh produsen akan menaikan utility dari barang tersebut. Untuk melakukan hal tersebut produsen memerlukan dana yang tidak dapat diatasi produsen saja oleh karenanya memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan. 3). Meningkatkan peredaran uang Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif maupun kuantitatif. 4). Menimbulkan kegairahan berusaha Dengan adanya pembiayaan masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal untuk melakukan usaha. Sehingga akan mendorong kepada kegairahan berusaha atau peningkatan produktivitas. 5). Stabilitas ekonomi 41
Ibid., h. 19-21.
54
Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha:
a). Pegendalian inflasi. b). Peningkatan ekspor. c). Rehabilitasi prasarana. d). Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi. Maka dilihat dari usaha-usaha diatas, pembiayaan bank memegang peranan penting. 6). Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional Peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh atau karyawan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.
2. Jenis Pembiayaan pada BPRS a. Prinsip Jual Beli (Ba’i)
55
Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasrkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut: 1). Murabahah Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.42 Pada perjanjian murabahah, lembaga keuangan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tesebut dari pemasok. Kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di mark-up. Metode pembayaran dapat dilakukan secara cicilan ataupun tunai. Barang yang menjadi objek transaksi diserahkan setelah akad berlangsung. 2). Salam Jual beli dengan akad salam berarti akad pembelian sebuah barang yang penghantaranya ditangguhkan dengan pembayaran segera menurut syarat-syarat tertentu43 3). Istishna
42
Tim Pengembang Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syaiah, Jakarta: Djambatan, 2001, h. 76 43 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 89
56
Istishna merupakan suatu jenis jual beli khusus dari salam, akad istishna ini biasanya digunakan dalam bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan istishna mengikuti ketentuan dan aturan dalam akad salam. Namun pada istishna pembayaran dilakukan beberapa kali pembayaran atau dapat dicicil.44
b. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) Produk pembiayaan lembaga keuangan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri atas Musyarakah dan Mudharabah. 1). Musyarakah Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 45 Aplikasi dalam lembaga keuangan bank dan nasabah keduanya memiliki modal, modal tersebut digunakan oleh pengelola proyek sebagai modal untuk mengerjakan proyek. Pendapatan atau keuntungan yang didapat dari proyek tersebut dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakti bersama. 2). Mudharabah
44 45
Syafi’I Antonio, Bank syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Tazkia Institute, 2001, h. 76 Ibid., h. 143
57
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola. Jika kerugian disebabkan
karena
kelalaian
pengelola,
maka
pengelola
harus
bertanggungjawab atas kerugian itu.
c. Prinsip Sewa (Ijarah) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.46 Aplikasi dalam lembaga keuangan, ijarah adalah lease contract (kontrak sewa) dimana suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.
d. Prinsip Akad Pelengkap Akad pelengkap in ditujukan unutuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Akad pelengkap
46
Ibid., h. 181.
58
ini adalah akad tabaru’ (akad dengan tujuan tolong menolong), adapun akad pelengkap yang digunakan dalam perbankan adalah sebagai berikut : 1). Hiwalah (Alih Hutang-Piutang) Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier (pemasok barang) mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.47 Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
2). Rahn (Gadai) Tujuan dari akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:48 a). Milik nasabah sendiri b). Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai rill pasar c). Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. 3). Qardh (Dana Talangan) Pembiayaan qardh (talangan) adalah penyedian dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak
47 48
Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, h. 95 Ibid,. h. 96.
59
peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.49 4). Wakalah (Perwakilan) Wakalah
dalam
aplikasi
perbankan
terjadi
apabila
nasabah
memberikan kuasa kepada bank untuk mewakilkan dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (Letter of Credit), inkaso dan transfer uang.50
5). Kafalah (Garansi Bank) Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan. 51
3. Prosedur Penyaluran Pembiayaan a. Pengertian Prosedur Sistem dan Prosedur sebuah kata yang memiliki hubungan yang erat. Kata yang memiliki perbedaan, tetapi memiliki kesamaan dalam tujuan mengendalikan operasional perusahaan. Sistem diartikan sebagai suatu jaringan prosedur yang 49
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, h. 25. Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, h. 97. 51 Ibid,. h. 97.
50
60
dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulangulang.52 Sistem yang dibuat untuk menangani sesuatu yang terjadi secara rutin. Dapat disimpulkan, sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan kegiatan klerikal . Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi, buku jurnal, dan buku besar. Kegiatan tersebut meliputi: menulis,
menggadakan,
menghitung,
memberi kode,
mendaftar,
memilih
(mensortasi), memindahkan, dan membandingkan
b. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Setiap permohonan pembiayaan yang masuk ke BPRS harus melewati prosedur sebagai berikut: 1). Permohonan pembiayaan Pemohon mengisi surat permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh pegawai BPRS. Setiap terjadi permohonan pembiayaan harus dicatat dalam register pembiayaan dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis akadnya. Permohonan dinyatakan lengkap jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapakan oleh BPRS. 52
Mulyadi, Sistem Akuntansi, h. 16.
61
2). Penyelidikan dan analisa pembiayaan Pegawai BPRS akan melakukan penelitian dan analisa atas kewajaran dan konsistensi dari data dan informasi yang diterima dari pemohon pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesimpulan dan keputusan yang kurang benar. Tugas dan fungsi penyelidikan sebagai berikut: melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data yang lengkap, pengumpulan data yang
berkaitan dengan permohonan pembiayaan
pemeriksaan
atas
kebenaran
data
serta
yang
kemampuan
diajukan, membayar,
pemeriksaan terhadap kondisi rill dan surat-surat dokumen barang jaminan, dan penyusunan laporan penyelidikan yang telah dilakukan. Sedangkan tugas analisis pembiayaan diataranya:
mempersiapkan
pekerjaan analisa yang berisi plafon pembiayaan yang layak, jumlah margin, jangka waktu dan cara pembayaran kembali, analisa jaminan dan sistem pengikatannya. 3). Keputusan atas permohonan pembiayaan Setiap keputusan permohonan harus memperlihatkan penilaian syaratsyarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan pembiayaan dan analisa pembiayaan. Pihak yang berwenang berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, dan mengusulkan fasilitas pembiayaan kepada pihak yang lebih tinggi. 4). Penolakan atas permohonan pembiayaan
62
Hal ini dapat terjadi karena permohonan pembiayaan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh BPRS. Keputusan penolakan disampaikan secara tertulis dan dapat disertai dengan alasan penolakan permohonan. 5). Persetujuan atas permohonan pembiayaan Adalah keputusan BPRS untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan pembiayaan.
6). Pencairan fasilitas pembiayaan Adalah transaksi pencairan pembiayaan yang telah disetujui oleh BPRS. Cara pencairan pembiayaan yang telah disetujui dapat dilakukan dengan cara yang telah ditentukan oleh BPRS. 7). Pelunasan fasilitas pembiayaan Pelunasan pembiayaan adalah kewajiban utang peminjam terahadap BPRS telah dipenuhi sehingga terhapusnya ikatan perjanjian pembiayaan. Penyerahan kembali dokumen jaminan disertai dengan surat tanda terima dan ditanda tangani oleh yang berhak. Untuk mencegah timbulnya klaim dari peminjam karena tidak lengkapnya pengembalian dokumen jaminan, BPRS perlu mengadakan inventarisasi atas dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokan dengan catatan yang ada.
63
Dokumen merupakan salah satu bukti fisik atas terjadinya suatu transaksi. Dokumen dijadikan sebagai dasar dalam pencatatan. Berbagai dokumen yang digunakan dalam pembiayaan, meliputi: a). Surat permohonan pembiayaan Berisi: data diri, alamat lengkap tempat tinggal dan usaha, jenis usaha, jumlah pendapatan, jumlah tanggungan hidup, jumlah permohonan pembiayaan, rencana penggunaan, jangka waktu pembiayaan, data jaminaan pembiayaan.
b). Surat persetujuan pembiayaan Surat ini dibuat berdasarkan hasil rapat komite pembiayaan. Rapat ini memutuskan sejumlah pembiayaan yang layak berdasarkan pengajuan dari pegawai account officer. Surat in berisi : jumlah (plafon) pembiayaan, jumlah margin atau hasil yang harus dibayar, jangka waktu pembiayaan, jenis dan cara pengikatan barang jaminan. c). Surat perintah pencairan dana Surat ini dibuat setelah anggota calon peminjam setuju dengan isi surat putusan pembiayaan. Surat ini ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan diserahkan kepada bagian kasir-teller untuk proses pencairan dana d). Akad / perjanjian pinjam meminjam
64
Akad merupakan bukti utama atas transaksi hutang piutang atau kerjasama antara BPRS dengan anggota. e). Slip setoran dan penarikan Slip setoran digunakan untuk membayar berbagai biaya yang timbul akibat pembiayaan tersebut atau penyetoran dana pinjaman masuk ke dalam tabungan. Sedangkan slip penarikan digunakan untuk mencairkan dan secara tunai.
65
BAB III GAMBARAN UMUM BPRS AL SALAAM A. Sejarah Singkat53
PT BPR Amal Salman yang lebih dikenal dengan nama BPRS Al Salaam, didirikan pada tanggal 9 Oktober 1991. Pendiriannya diprakarsai oleh para alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang aktif di Masjid Salman dan pada saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa. Kebersamaan selama menimba ilmu di perguruan tinggi telah mendorong para alumni ini untuk melanjutkan kegiatan amalnya seperti yang telah dilakukan di Mesjid Salman, dengan membentuk lembaga yang bergerak di bidang sosial dengan nama Yayasan Amal Salman. Salah satu bentuk kegiatan yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat adalah dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan nama BPRS Al Salaam
Pendirian BPRS Al Salaam juga dimaksudkan untuk turut serta dalam pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dengan corak khusus yaitu pelayanan perbankan dengan nafas ke-Islaman.
Berbeda dari badan usaha swasta pada umumnya, BPRS Al Salaam merupakan usaha yang berlandaskan kebersamaan (Solidarity Corporate) yang tetap menjunjung
53
www. bpralsalaam. com
66
tinggi profesionalisme. BPR Al Salaam hadir untuk memberikan pelayanan “retail banking” bagi kemajuan bersama sesuai dengan motto “Maju Dalam Kebersamaan”.
Kegiatan operasional BPR ini dimulai pada tanggal 29 Pebruari 1992 berdasarkan Akte No. 30 dari Abdul Latief, Notaris di Jakarta, diubah dengan akte No.14 tanggal 5 Desember 1991 dari Abdul Latief, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No.C2-7937.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Desember 1991 dan didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri di Bogor No. WB.DH.1.PR.01.10.92 serta diumumkan dalam tambahan No.657 dari Berita Negara RI No.13 tanggal 14 Pebruari 1992 dan tambahan No. 5045 dari Berita Negara RI No.70 tanggal 1 September 2000.
Jumlah modal yang disetor pada awal berdiri tahun 1991, sebesar Rp. 69,8 juta dengan jumlah pemegang saham sebanyak 40 orang. Pada tahun 2003, modal yang disetor telah mencapai Rp. 1,28 milyar dengan jumlah pemegang saham sebanyak 103 orang. Selanjutnya untuk mendukung pengembangan telah disetujui peningkatan modal dasar perseroan dalam RUPS tahun 2003 dari Rp. 1 milyar menjadi Rp. 5 milyar. Peningkatan tersebut juga telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui SK Nomor : C-04029 HT.01.04.TH.2004
Keinginan para pemegang saham sejak awal pendirian adalah untuk menjadikan BPRS Al Salaam sebagai lembaga keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat
67
ekonomi menengah ke bawah dengan corak khusus, yaitu pelayanan perbankan dengan nafas ke-Islaman. Keinginan sudah dapat diwujudkan dalam bentuk nyata melalui kegiatan operasi Perbankan Syariah sejak tanggal 3 Juli 2006. B. Tujuan, Visi, Misi dan Motto54 1. Tujuan Operasional a. Dengan profesionalisme tinggi berusaha memberikan pelayanan kepada nasabah
melalui penyedian jasa keuangan yang optimal dalam hal kualitas,
kenyamanan, keamanan, dan keuntungan dalam berinvestasi. b. Memberikan tingkat kesejahteraan yang baik bagi seluruh karyawan. c. Memberikan hasil yang terbaik bagi para stakeholder. 2. Visi “Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat 5 besar di Indonesia”, yang direalisasikan dengan program jangka panjang menuju tahun 2010. 3. Misi Menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan kondisi bagi pemerataan pembangunan perekonomian sektoral dengan orientasi pengembangan usaha kecil dan menengah menuju kesejahteraan bagi stakeholder . 4. Motto “Maju dalam kebersamaan”
54
www. bpralsalaam. com
68
3.3 STRUKTUR ORGANISASI PT BPRS AL-SALAAM AMAL SALMAN
RUPS
Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris
Direktur Utama
Satuan Pengawas Intern
Dewan Pengawas Syariah
Direktur
Remedial Head
Legal Head
Accounting Head
MIS Head
Cab. Cinere
Cab. Depok
Cab. Bogor
Mampang
Cinere
Depok
Bopgor Kota
Fatmawati
Ciputat
Cibinong
Cab. Jakarta
HRD Head
Region Jakarta
Mampang
Pasar
Region Cinere
Cinere
Unit Bisnis
Regin Depok
Depok
Bopgor Kota Leuwiliang
Ciputat
Citayam
Region Bogor
Cibinong
Fatmawati Leuwiliang
Rawaman
Cabang
Rawaman
Citayam
Pasar
Cimanggis
Ciawi
Ciawi Cimanggis
Depok II
Depok II
69
1. Pejabat dalam Struktur Organisasi a. Dewan Pengawas Syariah
:
1). Muhammad Yahya 2). Muhammad Akmal b. Dewan Komisaris 1). Komisaris Utama
: B. Munir Sjamsoeddin
2). Komisaris
:
a). Mulya Soepardi b). Arisson Hendry c. Direksi 1). Direktur Utama
: Chotib Muhammad
2). Direktur
: Cahyo Kartiko
d. Satuan Pengawas Intern 1). Rahmat Hermawan 2). Elah Nurlaelah 3). Ika Yuliana 4). Julaeha e. Staf Khusus Direksi 1). Marketing
: Dedy S. Lubis
2). Remidial
: Karnawi
f. Unit Bisnis Pemobiayaan Motor
70
Account Officer (merangkap)
: Munasir
g. Divisi Administrasi dan Keuangan Kepala Divisi
: Dian Haryanti
h. Bagian Personalia & SDM Kepala Bagian
: Pranata Setioadi
i. Bagian Tekonologi Informasi Kepala Bagian
: Apriyoso Isharbani
Staf IT
: Ari Nuryatman **
j. Bagian Akunting SPV Akunting
: Moh. Ismail Hasan
Staf Akunting
: Yuninda Ulan F *
k. Bagian Legal & Coorperate Secretary SPV Admin Perusahaan
: R. Gilar Gautama
Staf
: Fitria
l. Kepala Cabang Cabang Kantor Pusat Operasional Kepala Cabang
: Hadi Haryadi
Cabang Jakarta Kepala Cabang
: Muhammad Fahrudin
Cabang Depok Kepala Cabang
: Muhammad Anwar
71
Cabang Leuwiliang Kepala Cabang
: Ari Sarjoko
Ket : *) Karyawan Kontrak MDP/ODP. **) Karyawan Outsourcing.
2. Pembagian Kerja (Job Descripstion) a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Merupakan pemegang kekuasan tertinggi dalam BPRS Al Salaam, sehingga seluruh anggota memilki hak yang sama untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban dari Direksi dan Sataun Pengawas Intern mengenai pengelolan BPRS Al Salaam. Pelaksanaannya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. RUPS ini membahas dan menetapkan antara lain: 1). Anggaran dasar. 2). Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha BPRS Al Salaam. 3). Rencana kerja dan anggaran BPRS Al Salaam. 4). Pengesahan laporan. 5). Pengesahan, pertanggung jawaban direksi dalam pelaksanaan tugasnya.
b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan ini harus ada untuk lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Anggota DPS terdiri dari para ahli di bidang syariah
72
muamalah yang didukung oleh pemahaman terhadap pengetahuan umum di bidang operasional lembaga keuangan syariah. Secara umum tugas dan tanggung jawab dari DPS antara lain: 1). Mengawasi kegiatan usaha BPRS Al Salaam agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. 2). Memberikan nasehat dan saran kepada Komisaris, Direksi, dan bagian operasional yang berkaitan dengan aspek syariah. 3). Menelaah aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh BPRS Al Salaam.
c. Satuan Pengawas Intern Badan ini diadakan sebagai bagian prinsip kehati-hatian (prudential) bagi BPRS Al Salaam dalam melakukan kegiatan opersional. Anggota satuan pengawas intern dipilih oleh RUPS. Secara umum tugas dan tanggungjawab satuan pengawas intern adalah: 1). Membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan tujuan operasional. 2). Melakukan pemeriksaan internal terhadap BPRS Al Salaam. 3). Melakukan pengawasan kegiatan operasional. 4). Membuat laporan hasil pengawasan.
73
d. Dewan Komisaris Dewan Komisaris adalah orang yang dipilih oleh RUPS, persyaratan pemilihan pengurus dicantumkan dalam AD/ART secara umum. Pada BPRS Al Salaam ketentuan Dewan Komisaris sebagai berikut: 1). Dewan Komisaris BPRS Al Salaam dipilih dari RUPS. 2). Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris. 3). Dewan Komisaris bertanggung jawab atas perkembangan BPRS Al Salaam dalam : memeriksa BPRS Al Salaam, memberikan pengarahan, mengontrol operasional BPRS Al Salaam dan membantu Dewan Direksi dalam memecahkan masalah yang dihadapi serta memberikan laporan kepada RUPS.
e. Dewan Direksi 1). Direksi dipilih oleh dewan komisaris. 2). Direksi bertangung jawab atas perkembangan BPRS Al Salaam ; memeriksa BPRS Al Salaam, memberi pengarahan, mengontrol operasional BPRS Al Salaam, membantu para staf memecahkan masalah yang dihadapi serta memberikan laporan kepada dewan komisaris. 3). Bertindak mewakili BPRS Al Salaam dalam hal yang terkait usaha BPRS Al Salaam. 4) Menyetujui arus kas sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan kepadanya.
74
5). Membuat rencana kerja anggaran tahunan dan memonitor realisasi anggaran tahun berjalan.
f. Remedial Head (Kepala Bagian Penanganan Pembiayaan Bermasalah) Tugas pokok : 1) Melakukan penanganan terhadap nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya (pembiayaan macet). 2) Melakukan penagihan langsung terhadap nasabah macet. 3) Melakukan sita jaminan bila nasabah macet tersebut tidak membayar kewajiban pembiayaannya. 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi.
g. Accounting Head (kapala Bagian Akunting) Tugas Pokok : 1). Upload data ke kantor kas. 2). Memeriksa hasil autodebet. 3). Mendaftarkan premi asuransi. 4). Mengembalikan selisih lebih premi asuransi. 5). Download data dari kantor kas. 6). Mencetak kas utama. 7). Mencetak mutasi harian deposito dan tabungan. 8). Memeriksa seluruh jurnal transaksi harian.
75
9). Mencetak jurnal harian. 10). Mencetak neraca harian. 11). Mengupdate PPAP (Penghapusan Penghitungan Aktiva Produktif). 12). Mengupdate uang muka pajak perseroan 13). Mengupdate cadangan margin yang masih akan diterima 14). Mengupdate pinjaman dari bank dan non bank. 15). Mengupdate rekening antara pasiva 16). Mengupdate biaya margin yang harus dibayar. 17). Mengupdate titipan setoran notaris. 18). Mengupdate titipan premi asuransi. 19). Mengupdate dana penjamin nasabah 20). Mengupdate titipan kas 21). Mengupdate taksiran pajak penghasilan. 22). Mengupdate cadangan tujuan. 23). Membuat laporan BI. 24). Membuat laporan pajak. 25). Membuat laporan PNM (Permodalan Nasional Madani). 26). Membuat cadangan PPh 25 untuk 3 bulan kedepan. 27). Membuat neraca pajak. 28). Membuat daftar nominatif simpanan pihak ketiga. 29). Membuat neraca publikasi untuk BI. 30). Tugas lain yang diberikan atasan dan atau Direksi.
76
h. Legal Head (Kepala Bagian Hukum) Tugas pokok : 1). Mengarahkan serta membina personil yang berada dibawah supervise bidang hukum. 2). Meneliti dan menilai serta memberikan saran mengenai kewenangan calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan. 3). Melakukan analisa yuridis atas permohonan pembiayaan. 4). Menyiapkan berkas-berkas pengikatan. 5). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direksi sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan urusan BPRS Al Salaam
i. Management Information System Head (MIS) / Kepala Bagian Sistem Teknologi Informasi Tugas pokok : 1) Bertanggung jawab atas penyediaan sistem komputerisasi baik software (perangkat lunak komputer, seperti : program, sistem,dll) maupun hardware (perangkat keras komputer, seperti : monitor, keybord, dll) yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank. 2) Melakukan perawatan berkala terhadap sistem maupun hardware komputer. 3) Melakukan pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan operasional Bank. 4) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Direksi.
77
j. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia / Insani (Human Resource Development (HRD) Head) Fungsi: Membantu Direksi dalam tugasnya sehari-hari dalam menyelenggarakan dan mengkoordinir tugas-tugas yang menyangkut urusan personalia Tugas pokok : 1) Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi semua kegiatan personil pada bagian personalia dan SDM. 2) Melaksanakan semua peraturan dan ketentuan serta prosedur yang telah digariskan oleh manajemen atau peraturan dari Bank Indonesia. 3) Mengkoordinir bagian personalia dan SDM mengenai : a) Mengurus dan menyelenggarakan sesuatu terkait kepegawaian. b) Mengurus dan menyelenggarakan pendidikan secara teratur dan berkesinambungan. c) Mengurus dan menyelenggarakan system penggajian yang baik. 4) Bertanggung jawab atas ketersediaan SDM sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan user (pihak yang membutuhkan). 5) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direksi sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan urusan BPRS. k. Kepala Cabang Tugas pokok : 1) Menandatangani surat-surat berharga atas nama bank serta memo yang telah diparaf oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan Bank.
78
2) Menetapkan dan menyetujui serta memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penarikan, penyetoran dan pemindahan buku. 3) Menetapkan, memutuskan dan menyetujui serta memerintahkan pembayaran dalam rangka realisasi pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah Bank dalam batas wewenang yang telah ditetapkan oleh Direksi sesuai tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan. 4) Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah yang cedera janji / menunggak secara efektif dan efisien. 5) Mengatur dan menetapkan staf yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Bank. 6) Menilai prestasi kerja karyawan dan mengambil langkah-langkah perbaikan dalam upaya peningkatan produktifitas dan penertiban personalia. 7) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direksi sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan urusan BPRS
79
D. Standar Etika Kerja Karyawan PT. BPRS Al Salaam Amal Salman 1. Menjaga nama baik perusahaan. 2. Menjaga hubungan baik antar pegawai. 3. Menjaga kerahasian bank. 4. Menjaga dan menggunakan harta benda perusahaan dengan benar. 5. Menjaga keamanan kerja dan kebersihan lingkungan kerja. 6. Melakukan pencatatan data perusahaan dan penyusunan laporan dengan baik dan benar. 7. Menghindari terjadinya konflik kepentingan pribadi. 8. Menghindari diri dari penyuapan dan dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG). 9. Tidak memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi. 10. Tidak menerima imbalan dan cinderamata dalam bentuk apapun.
E. Produk BPRS Al Salaam55 BPRS Al Salaam merupakan suatu jenis lembaga perbankan syariah dengan sistem bagi hasil yang mempunyai beberapa produk, diantaranya sebagai berikut: 1. Produk Penghimpunan Pendanaan a. Deposito Mudharabah Dana yang disimpan oleh nasabah dan hanya dapat ditarik beradasarkan jangka waktu yang telah ditentukan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan) dan 55
www. bpralsalaam. com
80
berasuransi syari’ah. Dana tersebut dapat dikelola oleh bank dan akan disalurkan dalam aktivitas pembiayaan di mana keuntungan dari pembiayaan tersebut akan diberikan kepada nasabah berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. b. Tabungan Wadi’ah Merupakan simpanan dana pihak ke-tiga di BPRS Al Salaam, di mana nasabah berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana Wadi’ah oleh Bank. Tabungan ini dapat diambil setiap saat (pada jam kas / aktivitas kas BPRS Al Salaam). Setoran awal minimal Rp.10.000,-.
2. Produk Penyaluran Pembiayaan a. Musyarakah Perjanjian kerjasama usaha anatara bank dengan nasabah di mana masingmasing pihak memberikan konstribusi dana atas usaha tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah sangat tepat bagi nasabah yang kekurangan dana untuk penyelesaian suatu proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati kepada bank.
81
b. Murabahah Perjanjian jual beli barang di mana bank (penjual) menyebutkan harga jual terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang tersebut yang disetujui oleh nasabah (pembeli). Murabahah sangat berguna bagi nasabah yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat nasbah kekurangan likuiditas, maka nasabah meminta kepada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan nasabah membayar secara angsuran. c. Ijarah Kontrak pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek sewa pada BPRS Al Salaam dapat berupa multi jasa pada sektor pendidikan. merupakan pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan biaya pendidikan.
82
F. Ikhtisar Laporan Keuangan56 1. Perbandingan Pos-pos pada Neraca Tabel 3.1 Neraca Tahun 2005-2007 Des-05
Des-06
Des-07
Varia (%)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Des-06/Des-07
Keterangan
66.285.787.127
83.603.892.328
111.031.797.115
41,37
53.792.380.616
62.873.732.068
88.775.659.513
48,15
Tabungan
1.730.272.002
2.95.775.582
4.788.497.398
61,45
Deposito
34.920.632.802
47.918.764.028
62.649.768.595
30,45
Depositon BPR Lain
6.750.000.000
9.550.000.000
17.809.669.513
89,48
Modal
6.301.653.597
6.301.653.597
6.301.653.597
-
1.411.955.860
1.505.326.649
2.239.992.826
48,80
Assets Pembiayaan Diberikan
PPAP
56
BPRS Al Salaam, Annual Report, Tahun 2005-2007. h. 4.
83
2. Perbandingan Pos-pos pada Laba Rugi Tabel 3.2 Laporan Laba Rugi Tahun 2005-2007 Des-05
Des-06
Des-07
Varian (%)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Des-06/Des-07
Keterangan
14.821.832.236
18.955.926.536
11.704.806.646
(38,25)
13.567.427.657
17.620.422.227
2.116.970.150
87,98
Adm. Pemby.
700.046.707
1.036.888.018
8.922.724.490
760,52
Pendaptan Lainnya
554.357.872
298.616.291
665.112.106
122,73
12.664.007.300
17.559.096.069
9.818.416.966
44,08
Bagi Hasil / Bonus
6.655.085.392
10.832.323.923
2.679.704.000
75,26
Biaya Personalia
2.224.223.044
2.727.584.615
1.571.896.601
42,37
Biaya Umum & Adm.
3.784.698.864
3.999.187.531
5.083.707.000
27,11
Laba (Rugi) sblm.pajak
2.157.824.936
1.396.830.467
2.669.857.310
91,13
Beban (Pend.) Pajak
(693.773.675)
(443.647.439)
783.467.630
79,59
Laba (Rugi) Bersih
1.464.051.261
953.183.028
1.886.389.680
97,90
Pendapatan Penyaluran Dana
Biaya
84
2. Kesehatan Bank Tabel 3.3 Kesehatan BPRS Al Salaam Tahun 2005-2007 Rasio (%) No
2005 1
Permodalan
2
4
2006
2007
14,54
12.02
10,66
Sehat
a. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
3,80
3,87
4,07
Sehat
b. Non Performing Financing (NPF)
4,78
5,89
6,23
Sehat
143,14
96,43
93,72
Sehat
a. Return On Asset (ROA)
3,74
1,19
1,69
Cukup Sehat
b. Return On Equity (ROE)
27,85
19,06
29,93
Sehat
c. Operating Eff. Return (OER)
90,15
93,25
89,10
Sehat
84,89
77,90
131,64
Cukup Sehat
8,54
5,71
3,34
c. Peny. Pengahapusan Akt. Prod. (PPAP) 3
Keterangan
Komponen
Rentabilitas
Likuiditas a. Financing to Deposit Ratio (FDR) b. Cash Ratio
85
Sehat
3. Distribusi Pembiayaan Tabel 3.4 Distribusi Pembiayaan Tahun 2005-2007 2005
2006
2007
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Jenis Pembiayaan
Musyarakah
-
-
375.416.666
Murabahah
53.792.380.616*
62.873.732.068
64.703.033.087
-
-
166.053.426
Ijarah
* Masih dalam tahap konversi dari sistem konvensional ke syariah.
Grafik 3.1 Distribusi Pembiayaan
70000
64703
62873
60000
53792
50000 37541
40000 30000
16605
20000 10000
0
0
0
0
0 2005
2006
2007 (jutaa n rupiah)
Musyarakah
Murabahah
86
Ijarah
Grafik 3.2 Jumlah Penyaluran Pembiayaan 88775 90000 80000 70000
62873 53792
60000 50000 36953
40000 30000
23010
20000
9490
10000
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007 (jutaan rupiah)
Pembiayaan BPRS Al Salaam
5. Kinerja Keuangan Secara Umum57 Sampai denagn akhir 2007 kinerja keuangan dan rasio kesehatan BPRS Al Salaam dalam kondisi baik yang dicerminkan diantaranyan oleh adanya pertumbuhan volume usaha dan perolehan laba. Peningkatan portofolio pembiayaan yang diberikan sebesar 48,15 % dari tahun 2006 menjadi Rp. 88,77 milyar merupakan komponen utama peningkatan volume usaha tersebut. Di mana peningkatan tersebut tidak terlepas dari konstribusi
57
Ibid, h. 3.
87
jumlah pembiayaan yang berhasil direalisasikan kepada lebih dari 6000 nasabah. Kegiatan penghimpuanan dana yang cukup ekspansif pada tahun 2006 yang dimaksudkan untuk memberikan chushion (bantalan) yang cukup aman bagi BPRS Al Salaam dalam hal ketersedian dana menghadapi proses konversi telah membawa dampak dengan besarnya dana yang diterima BPRS Al Salaam. Kebijakan untuk menyediakan dana bantalan likuiditas tersebut dilandasi oleh adanya kemungkinan terjadinya penarikan dana dalam jumlah yang besar (rush) oleh para nasabah yang tidak setuju dengan konversi syariah. Secara umum jumlah dana yang diterima dalam bentuk deposito dari masyarakat meningkat hingga 30,74 % dari Rp. 47,91 milyar menjadi Rp. 62,64 milyar, demikian juga dengan tabungan dan dana yang berasal dari BPR lain, pembiayaan bank umum syariah serta lembaga keuangan non bank khususnya PT. PNM (Persero) dengan skema bagi hasil (mudharabah). Sebagian besar dana yang diterima telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan, sedangkan sisa kelebihan dana (over liquidity) yang terjadi disimpan di bank-bank umum syariah dan BPRS lain dalam bentuk deposito mudharabah. Sampai dengan berakhirnya tahun 2007 BPRS Al Salaam tetap mampu mencetak laba setelah pajak sebesar Rp. 1,88 milyar. Jumlah modal perseroan selama tahun 2007 tidak mengalami perubahan dari tahun 2006 yakni sebesar Rp. 6,30 milyar dengan komposisi modal disetor Rp. 4,14
88
milyar, agio saham Rp. 1,3 milyar dan dana setoran modal Rp. 852 Juta. Hal ini terjadi karena selama kurun waktu tersebut perseroan tidak melakukan penjualan saham untuk meningkatkan modal.
89
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan pada BPRS Al Salaam 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Produk - Produk Pembiayaan di BPRS Al Salaam a. Murabahah 1). Aspek Umum Menurut BPRS Al Salaam yang dimaksud pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan kriteria sebagai berikut: a) Murabahah adalah akad jual beli antara BPRS Al Salaam dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. BPRS Al Salaam akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah keuntungan yang disepakati. b) BPRS Al Salaam dapat mensyaratkan nasabah agar terlebih dahulu membayar uang muka, guna memastikan keseriusan nasabah untuk membeli. c) Nasabah membayar harga barang tersebut (setelah dikurangi uang muka) secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati, dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usahanya. d) Harga jual maupun besarnya angsuran yang telah disepakati tidak berubah hingga akad pembiayaan berakhir.
90
2). Aspek Teknis a) Tujuan Jual Beli Akad murabahah digunakan oleh BPRS Al Salaam untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan : -
Barang konsumsi, seperti : rumah, kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor), laptop, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya.
-
Pengadaan barang dagangan.
-
Bahan baku atau bahan pembantu produksi.
-
Barang modal seperti : pabrik, mesin dan sejenisnya.
-
Barang lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui oleh BPRS Al Salaam.
b) BPRS Al Salaam -
BPRS Al Salaam diperbolehkan menentukan supplier atas barang yang dibeli nasabah.
-
BPRS Al Salaam menerbitkan Purchase Order (PO) dan Delivery Order (DO) sesuai kesepakatan dengan nasabah kepada supplier agar barang tersebut dikirim kepada nasabah.
-
BPRS Al Salaam akan mentransfer uang pembelian barang langsung kepada penjual / supplier.
-
Proses pengadaan barang murabahah harus dilakukan oleh pihak BPRS Al Salaam.
91
-
Jika BPRS Al Salaam hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BPRS Al Salaam. Untuk itu, terlebih dahulu dibuat akad wakalah.
c) Nasabah -
Nasabah harus cakap hukum.
-
Mempunyai kemampuan untuk membayar.
d) Harga jual -
Ketentuan harga jual dari BPRS Al Salaam ditetapkan pada awal perjanjian tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran, termasuk jika dilakukan perpanjangan.
-
BPRS Al Salaam harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
-
Apabila nasabah memberikan uang muka (urbun), maka uang muka nasabah tersebut diperlukan sebagai pengurang hutang nasabah (piutang murabahah). Namun demikian akad jual beli yang dibuat antara BPRS Al Salaam dengan nasabah tetap berpedoman kepada harga jual beli awal yang telah disepakati.
-
BPRS Al Salaam dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Dalam murabahah, uang muka harus dibayarkan oleh nasabah kepada BPRS Al Salaam, bukan kepada pemasok (supplier). Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila
92
murabahah
jadi
dilaksanakan
(tidak
diperkenankan
sebagai
pembayaran angsuran). Tetapi apabila murabahah batal, uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian sesuai dengan kesepakatan antara lain: o Potongan uang muka dari BPRS Al Salaam oleh pemasok. o Biaya administrasi. o Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya. e) Jangka waktu Jangka waktu murabahah ditentukan oleh kebijakan internal BPRS Al Salaam, adapun jangka waktu pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BPRS Al Salaam maksimum 36 (tiga puluh enam) bulan. f) Denda kepada nasabah BPRS Al Salaam mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban piutang murabahah dengan indikasi antara lain: -
Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang murabahah.
-
Adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.
-
Pengenaan dan besarnya denda ditentukan oleh BPRS Al Salaam dalam bentuk SK (Surat Keterangan) Direksi.
-
Pengenaan denda harus dituangkan dalam surat penawaran (offering letter) dan akad
93
g) Potongan -
Apabila setelah akad transaksi murabahah, pemasok memberikan potongan harga atas barang yang dibeli oleh BPRS Al Salaam dan telah dijual kepada nasabah, maka potongan harga tersebut menjadi hak nasabah.
-
Bank dapat memberi potongan harga (muqosah), apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan ditetapkan oleh komite pembiayaan.
h) Komisi Dalam hal pemasok memberikan komisi atas pembelian barang oleh BPRS Al Salaam maka menjadi hak BPRS Al Salaam. i) Jaminan BPRS Al Salaam dapat meminta nasabah menyediakan jaminan atas piutang murabah. j) Realisasi penyaluran dana Transaksi jual beli murabahah akan dicairkan setelah akad perjanjian jual beli murabahah di tanda tangani dan BPRS Al Salaam telah menerima dokumen bukti transaksi dan penyerahan (barang yang dimaksud dalam akad) dari pemasok kepada nasabah selaku wakil BPRS Al Salaam. Harga pembelian barang kepada pemasok tersebut dibayarkan langsung oleh BPRS Al Salaam kepada pemasok. Sedang nasabah (pembeli) menandatangani
94
tanda terima barang yang dibeli dari BPRS Al Salaam dengan pembayaran secara tangguh. k) Kewajiban nasabah -
Bank berhak meminta dan memperoleh surat kuasa dari nasabah untuk mendebet rekening nasabah pada BPRS Al Salaam guna pembayaran kewajiban (angsuran) pada setiap saat kewajiban jatuh tempo.
-
Jika nasabah melakukan pembayaran uang muka, maka kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual dikurangi dengan uang muka (uang muka sebagai pengurang piutang kepada nasabah, dan tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran pertama)
-
Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga (pemasok) atas barang tersebut, yaitu sebesar harga jual barang. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungannya atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada BPRS Al Salaam.
l) Pendapatan -
Pendapatan murabahah diakui pada saat pembayaran angsuran.
-
Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini ditanggung oleh nasabah dan diakui sebagai pendapatan BPRS Al Salaam.
95
-
Apabila terdapat uang muka dalam transaksi murabahah berdasarkan pesanan, maka keuntungan murabahah didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh BPRS Al Salaam harga perolehan barang dikurangi uang muka.
-
Apabila transaksi murabahah pembayarannya dilakukan secara angsuran atau tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan secara proposional.
-
Apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran lebih kecil dari kewajibannya
maka
pengakuan
pendapatan
dilakukan
secara
proposional antara pokok dan margin. m) Lain-lain -
Nasabah dapat dibebani biaya administrasi dan biaya lainnya, seperti biaya notaris, asuransi, dll.
-
Apabila dikemudian hari nasabah ternyata tidak
mempunyai
kemampuan untuk membayar, maka penyelesaiannya diputuskan oleh komite pembiayaan.
96
Skema 4.1 Skema Teknis Penyaluran Dana Murabahah pada BPRS Al Salaam
2. Beli Bank
1. Pesan
3. Jual
Pihak III
4. Bayar 5. Kirim Barang
Nasabah
b. Musyarakah 1). Aspek Umum Dalam penyaluran pembiayaan musyarakah yang dimaksud oleh BPRS Al Salaam adalah pembiayaan dengan kriteria sebagai berikut: -
Musyarakah merupakan akad kerjasama pembiayaan antara BPRS Al Salaam dengan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha, masingmasing memasukan pernyataan dana sesuai porsi yang disepakati. Sedangkan untuk pengelolaan kegiatan usaha dipercayakan kepada nasabah.
97
-
Selaku pengelola nasabah wajib menyampaikan laporan mengenai perkembangan usaha kepada BPRS Al Salaam. Disamping itu BPRS Al Salaam dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan usaha.
-
Keuntungan usaha yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati dan pengembalian modal usaha kepada pemilik dana dapat dilakukan pada akhir kerjasama atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran arus kas masuk (cash in flow) dari usaha nasabah. Apabila terjadi kerugian atau kegagalan usaha. Maka akan dipikul bersama secara proporsional.
2). Aspek Teknis a) Tujuan Akad musyarakah digunakan oleh BPRS
Al Salaam untuk
memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan nasabah guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan BPRS Al Salaam sebagai mitra. BPRS Al Salaam dapat juga bertindak sebagai pengelola usaha sesuai kesepakatan. b) Modal / Harta -
Penyaluran dana musyarakah dapat diberikan dalam bentuk tunai atau barang.
-
Dalam hal pembiayaan barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan.
98
c) Bagi Hasil (Keuntungan) dan Kerugian -
Pembagian keuntungan dari pemakaian dan dinyatakan dalam bentuk nisbah.
-
Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak
-
Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan
-
Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan cara bagi untung atau rugi (profit and lost sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing) sesuai dengan kesepakatan.
-
Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasbah.
d) Kerugian -
BPRS Al Salaam dan nasabah menanggung kerugian secara proposional sesuai modal masing-masing.
-
Dalam hal terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian atau menyalahi perjanjian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan hal tersebut.
e) Jaminan untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, BPRS Al Salaam dapat meminta jaminan atau agunan nasabah.
99
f) Pengawasan BPRS Al Salaam dapat melakukan pengawasan usaha nasabah sesuai dengan kesepakatan. g) Pengembalian Modal Pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarakan aliran kas masuk (cash in flow) dari usaha nasabah. Skema 4.2 Skema Teknis Penyaluran Dana Musyarakah pada BPRS Al Salaam
Akad Musyarakah
Rugi
Bank
Proyek Usaha
Laba
Essrow Account
100
Nasabah
c. Ijarah 1). Aspek Umum Adapun yang dimaksud oleh BPRS Al Salaam dengan Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 2). Aspek Teknis a) Tujuan Memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh. b) Obyek Sewa -
Propeti.
-
Alat Transpportasi.
-
Alat-alat berat.
-
Multi jasa (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan dan lain-lain).
c) Spesifikasi Obyek Sewa -
Jumlah, ukuran, dan jenis obyek sewa harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad.
-
Obyek sewa dapat berupa barang yang telah dimiliki BPRS Al Salaam atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah.
101
-
Obyek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya.
d) Pemilik Sewa (BPRS Al Salaam) -
BPRS Al Salaam wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas dan kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyedian barang sewa sesuai kesepakatan.
-
BPRS Al Salaam dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang kan disewakan kepada nasabah.
e) Penyewa (Nasabah) -
Nasabah dilarang menyewakan kembali barang yang disewanya.
-
Nasabah wajib menjaga keutuhan barang sewa.
-
Nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.
f) Sewa (Ujrah) -
Nasabah membayar sewa sesuai dengan kesepakatan.
-
Besarnya sewa (ujrah) harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.
-
Besarnya sewa dapat ditinjau sesuai dengan kesepakatan.
-
Apabila periode pembayaran nasabah kurang dari satu tahun, maka sewa diakui sebagai pendapatan BPRS Al Salaam setiap pembayaran sewa.
102
-
Dalam hal periode pembayaran nasabah lebih dari satu tahun, maka sewa diakui sebagai pendapatan secara proporsional sesuai jangka waktu.
-
Apabila objek sewa bukan milik BPRS Al Salaam, maka pendapatan BPRS Al Salaam merupakan selisih antara harga perolehan sewa dengan harga sewa.
g) Lain-lain -
BPRS Al Salaam wajib menanggung biaya pemeliharaan barang / aset sewa yang sifat materil dan struktural sesuai kesepakatan.
-
Biaya administrasi, biaya asuransi dan notaris atau biaya lain yang telah disepakati di awal dapat dibebankan kepada nasabah. Skema 4.3 Skema Teknis Ijarah pada BPRS Al Salaam
B. Milik OBJEK SEWA
SUPPLIER
NASABAH
3. Sewa Beli
A. Milik
Butuh Obyek Sewa
BPRS Al Salaam
103
B. Analisis Prosedur Pembiayaan pada BPRS Al Salaam 1. Kebijakan-Kebijakan dalam Prosedur Pembiayaan pada BPRS Al Salaam a). Kebijakan Umum Dalam melakukan prosedur penyaluran pembiayaan kepada para nasabah BPRS Al Salaam mengeluarkan beberapa kebijakan yang harus diikuti oleh pihak yang terkait dengan prosedur pembiayaan atau pejabat BPRS Al Salaam agar prosedur penyaluran pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan efektif dan efisien, adapun kebijakn-kebijakan tersebut, adalah : 1) Seluruh pejabat BPRS Al Salaam yang terkait dengan pembiayaan harus malaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang pembiayaan secara secara jujur, objektif, cermat, dan seksama. 2) Pejabat pembiayaan yang belum mengerti bidang pembiayaan yang akan dibiayai perlu membicarakan hal tersebut dengan kepala unit atau kepala pejabat lain yang lebih menguasai dan berpengalaman di bidang yang bersangkutan. Dalam hal yang luar biasa maka dari Dewan Komisaris atau Dewan Penasehat juga dapat diminta. 3) Menjadi tanggung jawab setiap pejabat pembiayaan untuk benar-benar mengerti dan menghayati setiap kebijakan dan peraraturan pembiayaan BPRS Al Salaam dan secara teratur terus menerus mengiikuti perkembangan peraturan tersebut. Disamping itu perlu dipahami pula peraturan-peraturan pemerintah atau Bank Indonesia atau peraturan-peraturan setempat yang bersangkutan dengan pembiayaan pada umumnya.
104
4) Ekspansi pembiayaan hanya dapat dilaksanakan jika likuiditas yang tersedia aman setiap saat. 5) Untuk semua jenis pembiayaan agar diusahakan supaya nasabah dapat melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang diberikan pada saat jatuh tempo (automatic clean up). 6) Tidak diperkenankan mempertimbangkan aplikasi pembiayaan untuk kepentingan pemilik (pemegang saham) dengan kondisi-kondisi khusus yang akan merugikan BPRS Al Salaam. 7) Tidak diperkenankan penetapan kondisi yang lebih ringan untuk aplikasi fasilitas pembiayaan kepada pemilik, Direksi dan Pejabat BPRS Al Salaam selain dari fasilitas Pinjaman Karyawan. 8) BPRS Al Salaam hanya memberikan pembiayaan apabila permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tanbahan fasilitas pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan pembiayaan. 9) Pemberian fasilitas pembiayaan yang harus dihindari antara lain : -
Pembiayaan dengan tujuan penggunaan yang bertentangan dengan prinsipprinsip syariah.
-
Pembiayaan kepada nasabah bermasalah atau macet pada BPRS Al Salaam atau Bank lain.
-
Pembiayaan untuk tujuan spekulasi
-
Pembiayaan yang diberikan tanpa informasi / data yang cukup.
105
-
Pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki BPRS Al Salaam.
10) Setiap pemberian pembiayaan harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus pembiayaan dan setiap persetujuan pembiayaan harus dilakukan secara tertulis. b). Penentuan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan (BWMP) Pada BPRS Al Salaam Batas Wewenang Memutus Pembiayaan (BWMP) adalah wewenang Direksi baik yang langsung maupun yang didelegasikan kepada para pejabat yang ditunjuk oleh Direksi untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas setiap usulan pembiayaan. Otorisasi BWMP berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPRS Al Salaam Amal Salman No : 001/SK-DIR/VI/2006 tertanggal 30 Juni 2006 tentang perubahan BWMP adalah sebagai berikut :
106
Tabel 4.1 BWMP (Batas Wewenang Memutus Pembiayaan)
Nominal Pembiayaan NO
Otorisasi (Rp)
1
s/d 5 Juta
Komite Pembiayaan 1 Anggota :
2
> 5 Juta s/d 10 Juta
Ketua
: Kepala Unit Pratama
Anggota
: Staf A/O
Komite Pembiayaan 2 Anggota :
3
> 10 Juta s/d 20 Juta
Ketua
: Kepala Unit Madya
Anggota
: Komite Pembiayaan 1
Komite Pembiayaan 3 Anggota :
4
> 20 Juta s/d 40 Juta
Ketua
: Direktur
Anggota
: Komite Pembiayaan 2
Komite Pembiayaan 4 Anggota : Ketua
107
: Direktur Utama
Anggota
T 5
> 40 Juta s/d 70 Juta
: Komite Pembiayaan 2
Komite Pembiayaan 4 + 1 orang Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syariah
6
> 70 Juta s/d 100
Komite Pembiayaan 4 + 2 orang Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syariah
7
> 100 Juta
Komite Pembiayaan + 3 orang Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syariah
c). Komite Pembiayaan Komite Pembiayaan pada BPRS Al Salaam adalah suatu tim kerja yang secara formal para anggotanya terdiri dari Anggota Direksi dan para pejabat yang ditunjuk oleh direksi dan memiliki kemampuan untuk: 1) Mengevaluasi permohonan pembiayaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 2) Mengambil keputusan apakah menyetujui atau menolak sesuai dengan batas wewenanng pembiayaan, atau merekomendasi kepada komite pembiayaan yang lebih tinggi. 3) Memonitor jalannya pembiayaan yang telah disetujui atau yang telah direalisasi oleh Komite Pembiayaan.
108
4) Merevaluasi pembiayaan yang telah disetujui oleh komite pembiayaan, bila perlu bersama-sama dengan bekas anggota Komite Pembiayaan turut memberikan persetujuan pembiayaan-pembiayaan yang direvaluasi. 5) Melakukan kordinasi dengan Assets and Liabilities Commite (ALCO) dalam aspek pendanaan pembiayaan. d). Struktur Komite Pembiayaan Adapun yang menjadi struktur komite pembiayaan pada BPRS Al Salaam berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. BPRS Al Salaam Amal Salman No: 001/SK-DIR/VI/2006 tertanggal 30 Juni 2006 tentang perubahan BWMP adalah sebagai berikut : a. Komite Pembiayaan 1 Ketua
: Kepala Unit Pratama
Anggota
: Staf A/O
b. Komite Pembiayaan 2 Ketua
: Kepala Unit Madya
Anggota
: Komite Pembiayaan 1
c. Komite Pembiayaan 3 Ketua
: Direktur
109
Anggota
: Komite Pembiayaan 2
n) Komite Pembiayaan 4 Ketua
: Direktur Utama
Anggota
: Komite Pembiayaan 3
e). Nasabah BPRS Al Salaam dalam mengklasifikasikan nasabah kepada beberapa kelompok diantaranya: a. Nasabah Umum -
Perorangan.
-
Lembaga.
b. Nasabah Kelompok -
Pegawai.
-
Pensiunan.
110
f). Penentuan Wilayah Ekspansi Pembiayaan Tabel 4.2 Penentuan Wilayah Ekspansi Pembiayaan Kode No
Unit Bisnis
Wilayah Operasional Pembiayaan Kantor Seluruh Kelurahan di Kecamatan Limo,
1
Cinere
Kas 01
Kelurahan Ciganjur, Sawangan Baru, Pasir Putihdan Bedahan. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Pancoran
2
Citayam
Kas 02 Mas dan Bojong Gede Seluruh Kelurahan di Kecamatan
3
Depok II
Kas 03 Sukmajaya. Seluruh Kelurahan di Kecamatan
4
Cimanggis
Kas 04 Cimanggis. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Ciawi dan
5
Ciawi
Kas 05 Bogor Selatan.
6
Pasar Baru
Kas 06
Seluruh Kelurahan di Kota Jakarta Pusat Seluruh Kelurahan di Kecamatan Pamulang, Ciputat dan Sawangan
7
Ciputat
Kas 07
Kecuali Kelurahan Sawangan Baru, Pasir Putih dan Bedahan.
Seluruh Kelurahan di Kecamatan 8
Mampang
Kas 08 Mampang, Setia Budi dan Kebeyoran
111
Baru. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Cilandak, 9
Fatmawati
Kas 09
Kebayoran Lama dan pasar Minggu. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Beji dan
10
Margonda
Kas 10
Jagakarsa kecuali Kelurahan Ciganjur.
11
Cibinong
Kas 11
12
Rawamangun
Kas 12
Seluruh Kelurahan di Kecamatan Cibinong Seluruh Kelurahan di Kecamatan Rawamangun. Seluruh Kelurahan di Kecamatan
13
Leuwiliang
Kas 13 Leuwiliang.
g). Dokumen-Dokumen Pembiayaan Dokumen-dokumen Pembiayaan terdiri dari: 1). Dokumen Utama: -
Permohonan Pembiyaan
-
Formulir Survey Usaha dan Jaminan (FSUJ)
-
Formulir Taksasi Jaminan (FTJ)
-
Lembar Opini Jaminan (LOA)
-
Usulan pemberian pembiayaan yang dituangkan dalam Memorandum Pembiayaan (MP)
112
-
Chek List Administrasi Pembiayaan (CLAP)
-
Akta Perjanjian Pembiayaan (APP)
-
Dokumen Pendukung Perjanjian Pembiayaan (DPPP)
-
Tanda Terima Jaminan (TTJ)
-
Memorandum Droping (MD)
-
Surat Pemesanan Barang (SPB)
-
Tanda Terima Barang (TTB)
-
Kwitansi / Tagihan atas Pembiayaan (Kwitansi)
-
Tanda Terima Uang Pencairan Pembiayaan (TTUP)
-
Tanda Terima Berkas Administrasi Pembiayaan (TTBAP)
2). Dokumen Pendukung : -
Data Legalitas Data legalitas terdiri dari legalitas nasabah meliputi : KTP pemohon dan suami / istri serta keterangan status marital (KK (Kartu Keluarga), surat nikah, akta cerai, keterangan belum menikah / ketrangan status janda / duda) dan legalitas usaha meliputi : Akta Pendirian dan Anggaran Dasar, SIU (surat izin usaha), AJB (akta jual beli), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dll.
113
-
Surat Persetujuan Suami Istri (SPSI)
-
Data Keuangan Nasabah Data keuangan nasabah meliputi perhiungan laba/rugi, cash flow, analisa rasio, neraca, dll.
-
Data Jaminan o Untuk Jaminan SHM (Surat Hak Milik) / SGHB (Surat Guna Hak Bangun), meliputi fotokopi SHM / SGHB, foto kopi SPPT / STTS PBB (Pajak Bumi Banguan) terbaru dan bukti telah dilakukan pengecekan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) maksimal 3 bulan sebelumnya. o Untuk jaminan girik / L/C (Letter of Credit) meliputi fotocopi girik / L/C, fotocopi SPPT / STTS PBB terbaru, riwayat tanah dan keterangan tidak sengketa.
2. Tahapan Prosedur Pembiayaan pada BPRS Al Salaam Secara umum dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah BPRS Al Salaam melakukan beberapa tahapan prosedur, diantaranya:
114
a) Tahap Pengajuan Pembiayaan 1) Wawancara awal
Wawancara awal ini dilakukan mengetahui dan mengenal karakter calon nasbah
secara
langsung.
Dari
hasil
wawacara
ini
juga
dapat
menggambarkan apakah calon nasabah feasible (layak dibiayai) atau non feasible (tidak layak dibiayai). Jika calon nasabah ini feasible maka calon nasabah diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan secara resmi. 2) Verifikasi Dokumen
Setelah calon nasabah mengisi permohonan pembiayaan serta dilampirkan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti : legalitas nasabah dan legalitas usaha maka dilakukan verifikasi (pembuktian) terhadap legalitas dan keaslian dokumen-dokumen tersebut. Setelah itu dilakukan penelitian apakah calon nasabah mendapatkan pembiayaan dari bank lain atau tidak sedang melakukan pengajuan pembiayaan ke bank lain. Dan apakah perusahaannya terdapat dalam daftar hitam Bank Indonesia. 3) Pengadministrasian
Hal ini berkaitan dengan bagian administrasi pembiayaa. Jika terbukti bahwa calon nasabah memiliki aspek legalitas dan tidak termasuk kedalam
115
daftar hitam Bank Indonesia serta tidak mempunyai masalah dengan bank lain, maka berkas permohonannya diteliti kelengkapannya dan dicatat dalam buku registrasi permononan pembiayaan, dibubuhi cap dan tanggal sebagai tanda telah diterima secara resmi. 4) Penetuan Account Officer (A/O)
Selanjutnya yaitu penentuan A/O atau analisis pembiayaan untuk menangani dan bertanggung jawab langsung terhadap calon nasabah. A/O yang ditunjuk menerima kelengkapan dan kewajaran data dari informasi yang disampaikan pemohon. 5) Penetuan Target (dead line) Pembiayaan
Untuk
keputusan
permohonan
pembiayaan
calon
nasabah,
A/O
menentukan target atau dead line. Hali ini diperlukan agar adanya kepastian waktu dalam proses pemberian pembiayaan kepada calon nasabah. b) Tahap Penilaian (Analisa) Kelayakan Memperoleh Pembiayaan Pada tahapan analisa ini, nasabah yang mengajukan pembiayaan ke BPRS Al Salaam diterima oleh Customer Service kemudian diserahkan prosesnya kepada A/O. A/O menganalisa apakah pembiayaan itu layak atau tidak layak. Apabila tidak layak maka pembiayaan itu langsung ditolak oleh
116
A/O. A/O langsung memberitahukan kepada nasabah melalui telepon atau surat pemberitahuan. Jika nasabah pembiayaan itu layak maka A/O membuat cash flow atau berupa proposal pengajuan untuk dirapatkan dalam Komite Pembiayaan. Dalam rapat ini ditentukan layak tidaknya pembiayaan tersebut. Jika permohonan tersebut ditolak, maka A/O langsung mengembalikan dokumendokumen kepada nasabah. Jika permohonan pembiayaan diterima, maka Admin Pembiayaan dan Legal mempersiapkan semua kelengkapan dokumendokumen pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah, jika masih dinyatakan belum lengkap maka nasabah diminta untuk melengkapinya. Hal ini ditujukan untuk realisasi dan pelaksanaan akad. Dokumen-dokumen yang diberikan kebagian Admin Pembiayaan dan Legal akan dilakukan hal sebagai berikut : 1) Analisa yuridis yaitu untuk mengetahui legalitas usaha. 2) Analisa dan transaksi jaminan, untuk mengetahui nilai jaminan dan status kepemilikan atas barang jamian tersebut. 3) Bank checking, yaitu pengecekan ke bank lain dimana debitur pernah
atau
masih
menjadi
mengetahui sebagai debitur.
117
nasabahnya,
terutama
untuk
4) Trado checking, yaitu pengecekan ke rekan usaha, pemasok maupun konsumen dari debitur untuk mengetahui karakter usaha. Setelah itu A/O memberitahukan nasabah bahwa permohonan pembiayaan disetujui dan diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen yang belum lengkap. A/O juga memberitahukan kapan dan tempat realisasi dan pelaksanaan akad serta pencairan dana dilakukan. Dalam menganalisa pembiayaan yang diajukan calon nasabah terdapat beberapa aspek yang menjadi acuan objek pembiayaan yang sehat, yaitu : 5 C (character, capacity, capital, colateral, and, condition) Analisa pembiayaan mempunyai tujuan umum dan khusus. Tujuan umum analis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan
masyarakat
dalam
rangka
mendorong
dan
melancarkan
perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan khususnya adalah : untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. BPRS Al Salaam mengklarifikasi beberapa metode dalam melakukan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan disetujui oleh komite pembiayaan diantaranya :
118
1) Analisis Kualitatif Analisis kualitatif adalah kegiatan menganalisis data-data non keuangan berupa kondisi nasabah, usaha / proyek yang dibiayai dan aspek makro maupun mikro lainnya yang berkaitan dengan nasabah. Metode yang dipergunakan melalui wawancara mendalam, atau mencari sumber informasi lain yang berhubungan. Analisis kualitatif meliputi beberapa aspek, diantaranya: Aspek Manajemen, yang terdiri dari : •
Identitas nasabah.
•
Latar belakang nasabah.
•
Pengelolaan usaha.
Aspek usaha, yang terdiri dari : •
Kegiatan produksi.
•
Kegiatan pemasaran.
•
Kondisi makro dan kebijakan pemerintah.
Aspek Syariah, Legal dan Jaminan, diantaranya : •
Penelitian dokumen legal.
119
•
Usaha tidak melanggar syariah.
•
Kesesuaian kebutuhan dan skim pembiayaan serta akadnya (akad harus sesuai syariah).
•
Kewenangan para pihak.
•
Penilaian jaminan.
•
Pengikatan jaminan .
2) Analisis Kuantitatif Analisis kuantitatif adalah analisi data-data keuangan nasabah yang berhubungan dengan kemampuan keuangan terhadap pembiayaan yang diberikan. Metode yang dipergunakan adalah membandingkan antar pos dalam laporan keuangan dalam periode tertentu. Dalam analisis ini ada beberapa aspek yang ditinjau untuk memperoleh informasi keuangan nasabah diataranya: Analisis horizontal (trend), tujuannya: •
Untuk membandingkan kinerja usaha nasabah pada periode tertentu, sesuai kebutuhan analisis.
120
•
Rasio dan pos-pos penting Neraca – laba rugi yang diperbandingkan dan disesuaikan dengan kebutuhan analisis, terutama untuk mengetahui rasio pertumbuhan.
Analisis vertikal (ratio), tujuannya •
Memperbandingkan antar pos penting dalam laporan keuangan dalam satu periode tertentu.
•
Pada neraca : rasio likuiditas dan leverage.
•
Pada laba rugi : ratio rentabilitas dan efisiensi.
Analisis Cash Flow •
Melihat arus kas berupa pemasukan dan pengeluaran kas secara rill, sehingga dapat diketahui surplus atau defisit serta sumber-sumber kas yang ada.
•
Sangat diperlukan dalam pembiayaan dengan pola bagi hasil.
•
Pendekatan yang dipergunakan yakni memilih kedalam pospos tertentu, seperti pos operasional atau non operasional, dsb.
Analisis Kebutuhan Pembiayaan Analisis
ini
dilihat
dari
kebutuhan
pembiayaan yang diberikan, yakni terbagi atas :
121
nasabah
terhadap
•
Pembiayaan konsumtif ;
pembelian barang / kebutuhan
nasabah yang tidak terkait dengan usaha. Pembiayaan Modal kerja ; pembiayaan yang terkait dengan usaha, seperti pembelian : bahan baku / jadi dan untuk biaya produksi / penjualan •
Pembiayaan Investasi ; pembelian mesin produksi, pembelian gedung dan sarana lainnya.
c) Tahap Persetujuan Pembiayaan Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap keputusan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan. Hal ini diputuskan oleh Direktur BPRS Al Salaam. Keputusan permohonan pembiayaan terdiri dari : 1) Keputusan penolakan pembiayaan yaitu memorandum yang diajukan tidak disetujui dan tidak ditandatangani oleh direktur. Kemudian memorandum analisis pembiayaan tersebut diserahkan kembali kepada A / O untuk disampaikan kepada calon nasabah. 2) Keputusan penerimaan pembiayaan yaitu apabila permohonan pembiayaan disetujui dan ditandatangani oleh rapat commite pembiayaan, apakah itu sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa syarat, maka memorandum analisis pembiayaan diserahkan kepada
122
Admin Pembiayaan dan Legal untuk diperiksa kelengkapan arsiparsipnya untuk tujuan realisasi dan pelaksanaan akad. d) Tahap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Tahap ini merupakan tahap merealisasikan pembiayaan, dimana nasabah berhak mendapatkan pembiayaan. Untuk menunjang kelancaran realisasi pembiayaan tersebut, maka diperlukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Pembuatan MD (Memorandum Droping). 2) Pembuatan akad meliputi: • Pengikatan agunan yang berupa barang yang dibeli dalam pembiayaan atau barang yang dimiliki nasabah yang dijadikan jaminan dalam pembiyaan. • Peningkatan
dihadapan
notaris,
apabila
dibutuhkan
untuk
meyakinkan kepemilikan jaminan. • Biaya administrasi yaitu biaya yang diajukan bank dalam pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan. • Penandatanganan akad perjanjian • Pencairan pembiayaan.
123
SKEMA 4.4 TAHAPAN PROSEDUR PEMBIAYAAN PADA BPRS AL SALAAM
Tahap Pengajuan Pembiayaan Customer Service
Tahap Analisa Kelayakan Pembiayaan Account Officer Komite Pembiayaan B
Wawancara dan survey nasabah pembiayaan
mulai
Menerima Nasabah
Analisa aspek yuridis
Pengecekan Ketentuan BWMP tidak
ya
Form Survey / Analisa Yuridis
Nasabah Mengisi Aplikasi Pembiayaan
Analisa Kualitatif dan kuantitatif nasabah
Aplikasi Pembiayaan
Form Survey / Analisa Pembiayaan
Nasabah menyerahkan pesyaratan pembiayaan
Setuju
Memberikan Informasi Penolakan Pembiayaan
Memberikan persetujuan dalam bentuk tanda tangan pada MKP
Fotocopy KTP
Fotocopy KTP
Fotocopy KK Analisa Jaminanan
Fotocopy KTP Form Analisa Jaminanan
Fotocopy KK
Fotocopy KK
Fotocopy Surat Nikah
Fotocopy Surat Nikah
Fotocopy slip gaji Form Survey / Analisa Yuridis
Fotocopy Surat Nikah Menyusun MKP
Fotocopy slip gaji Dokumen pendukung lainnya
Form Survey / Analisa Pembiayaan Form Analisa Jaminanan
MKP
Fotocopy slip gaji Form Survey / Analisa Yuridis Form Survey / Analisa Pembiayaan Form Analisa Jaminanan
MKP Periksa aplikasi pembiayaan dan kelengkapan persyaratan
Fotocopy KK Fotocopy Surat Nikah ya
belum
Fotocopy slip gaji Form Survey / Analisa Yuridis
Lengkap
Nasabah Melenglapi Kekurangan
Proses data aplikasi pembiayaan
Menyerahkan aplikasi pembiayaan kepada A/O
124
C
Tahap Persetujuan dan Pelaksanaan Akad Administrasi
Teller
C
D
Dokumen Pengajuan Pembiayaan
Slip Pencairan Pembiayaan
Membuat Surat Persetujuan Pembiayaan
Nasabah Melakukan Pencairan Pembiayaan
Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Melakukan Pencairan Pembiayaan
Memberikan Surat Persetujuan Prinsip pembiayaan pada nasabah
Selesai
Nasabah Menandatangani surat persetujun Pembiayaan Menyusun akad pembiayan Akad Pembiayaan Form Berita Acara serah terima Jaminan
Membuat Slip Pencairan
Keterangan
Slip Pencairan Pembiayaan
D
:
• A/O
: Account Officer
• KTP
: Kartu Tanda Penduduk
• KK
: Kartu Keluarga
• MKP
: Memo Komite Pembiayaan
• BWMP : Batas Wewenang Maksimum
125
e) Tahap Pengawasan Pembiayaan Sumber dana yang dijadikan sumber dana pembiayaan merupakan milik masyarakat (sebagai dana pihak ketiga). Untuk menjaga amanah dana tersebut, peranan BPRS Al Salaam dengan menjaga dan menguasainya secara intensif sangat diperlukan. Pengawasan ini dilakukan mulai sejak disetujui sampai dengan pelunasan pembiayaan. Karenanya, ketelitian, kecermatan dan ketegasan dari BPRS Al Salaam harus diperhatikan secara seksama untuk menghindari penyelewengan dari pihak eksternal BPRS Al Salaam maupun pihak internal BPRS Al Salaam, dan untuk mencapai keberhasilan dari pembiayaan yang diberikan, pihak BPRS Al Salaam akan terus memberikan perhatian, seperti pembinaan dalam bentuk administrasi produksi, pemasaran, manajemen, dan bidang lainnya. f) Tahap Penyelesaian Pembiayaan Dalam prosedur pembiayaan BPRS Al Salaam menerapkan prinsip kehati-hatian dan membatasi resiko pembiayaan. Namun resiko tesebut masih ada peluang untuk terjadi. Dalam pembiayaan, risiko yang sering terjadi adalah kredit macet atau pembiayaan bermasalah. BPRS Al Salaam membagi pembiayaan menjadi empat kriteria dan penanganan (penyelesaian) terhadap pembiayaan yang disalurkan, diantaranya :
126
Tabel 4.3 Kategori Pembiayaan dan Penanganan Kategori Pembiayaan
Jangka Waktu
Lancar
6 Bulan
Penanganan Monitoring Usaha, Stock, Proyek, dll Surat pemberitahuan, teguran, kunjungan
Kurang lancar
12 Bulan
Preventif
:
Rescedule,
Restruktur,
Rekondisi surat teguran, peringatan Diragukan
21 Bulan
persuasif
:
Rescedule,
Restruktur,
Rekondisi Macet
> 21 Bulan
Penagihan, Offset Jaminan, eksekusi, dll
BPRS Al Salaam dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet mengantisipasinya dengan melihat gejala dini terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, adapun gejala-gejala dini yang menjadi perhatian BPRS Al Salaam dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut : Kelainan Manajemen - Perubahan kebiasaan pemegang peran di perusahaan. - Persoalan rumah tangga pemegang peran perusahaan. - Tidak lagi kooperatif dengan bank. - Meninggalnya pemegang kunci perusahaan. - Perubahan dalam manajemen, kepemilikan.
127
- Masalah karyawan. - Kontinuitas manajemen tidak jelas. - One man show (adanya pihak yang bersifat tidak mau bekerjasama). - Ketidakmampuan memenuhi komitmen pribadi. - Lamban bereaksi terhadap kelesuan pasar atau ekonomi. - Bersikeras mengambil risiko bisnis yang kurang wajar. - Tidak mampu menyusun rencana usaha. - Kegiatan produk-produk yang menguntungkan terhenti. - Pengawasan dan penyusunan laporan keuangan lemah. - Perubahan kegiatan usaha. Hubungan perbankan dan kelainan kegiatan operasional nasabah - Pembiayaan yang terus menerus. - Penurunan secara terus menerus saldo simpanan di bank. - Ketergantungan yang berat pada hutang jangka panjang pendek. - Peningkatan jumlah dan frekwensi permintaan pembiayaan. - Supplier (existing) minta informasi untuk peningkatan pemberian pembiayaan pada nasabah. - Fasilitas produk tidak terawat baik. - Penangguhan penggantian fasilitas produksi yang sudah ketinggalan zaman. - Kenaikan
menyolok
volume
order
yang
ketidakseimbangan dengan kemampuan produksi.
128
dapat
mengakibatkan
Kelainan posisi keuangan - Piutang dagang membengkak. - Tagihan makin lamban. - Persedian membengkak. - Perputaran persedian makin lamban. - Penurunan aktiva lancar secara 0 % terhadap total aktiva (negative working capital). - Peningkatan pasiva lancar yang tidak proposional. - Peningkatan leverage pada posisi keuangan. - Peningktan mencolok hutang jangka panjang. - Penurunan omzet sangat konsisten. - Peningkatan omzet sangat cepat. - Omzet naik, untung turun. - Peningkatan mencolok biaya-biaya. - Kenaikan tingkat piutang macet. - Rugi operasional.
129
Skema 4.4 Tahapan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
EVALUASI ULANG PEMBIAYAAN (Yuridis,Pemasaran,Keuangan,Teknis,Management & Jaminan)
Berat Write Off Klasifikasi
Klaisifikasi
Ringan/Sedang Potensial Income/Jaminan
Penangan Langsung Panggilan, Teguran, Kunjungan
Merah - Pailit - Non Jaminan
Kuning - Mampu - Jaminan OK Tidak Bayar / Bayar sebagian
REVITALISASI - Resceduling - Restructuring - Recondisioning - Bantuan Management
EKSEKUSI - Likuidasi Usaha - Parate eksekusi - Litigasi - Colllection Agent
Grafik diatas menunjukan tahapan-tahapan dalam menangani pembiayaan bermasalah pada BPRS Al Salaam, dari grafik tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut : 1). Approaching (pendekatan kepada nasabah) melakukan pendekatan kepda nasabah pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. Pendekatan
130
yang dilakukan pihak bank dapat dilakukan dengan cara mendatangi nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan kemudian membicarakan atau mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi nasabah dan memberikan alternatif jalan keluar dalam menyelesaikannya. 2). Collection yaitu penagihan secara intensif. Dalam hal ini BPRS Al Salaam melakukan dengan dua cara sebagai berikut : Pertama, penagihan secara persuasive yaitu dengan mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada nasabah pembiyaan yang menunggak atas pembayaran anggsurannya. Kedua, penagihan secara langsung yakni dengan mendatangi langsung nasabah pembiyaan yang mengalami penunggakan. Dalam hal ini ada beberapa treatment dalam prosedur penagihan secara langsung diantaranya : Simpati - Sopan. - Menyanjung. - fokus pada tujuan. - Menghargai. Empati - Sopan. - Menyelami keadaan nasabah. - Bicara seakan untuk kepentingan nasabah.
131
- Bangkitkan emosi, perasaan, kesadaran, perenungan. Menekan - Langsung (tegas, keras, permalukan, dan ditakuti) - Tidak Langsung, (melalui pihak lain, seperti : pinjam bendera, saingan, atasan, polisi) 3). Revitalisasi Pembiayaan • Reschedulling (Penjadwalan Ulang) Perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu, contoh : memperbaharui waktu perjanjian musyarakah, tanggal, bulan maupun tahun penandatanganan (yang terdapat di lembar perjanjian
Mudharabah)
penyelesaian
sesuai
serta
perhitungan
kesepakatan
bersama,
perpanjangan sehingga
jangka
waktu
diharapkan
dapat
memberikan hasil atau keuntungan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam hal ini dapat di analisa bahwa perlakuan akuntansi untuk penyelamatan pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembayaran saja, jadi tidak terpengaruh terhadap jumlah pembiayaan. Syarat : - Potensi usaha ada. - Kemampuan nasabah masih ada. - Problem cash flow sementara. - Plafon tetap.
132
Perubahan : - Jangka waktu. - Jadwal angsuran. - Grace Periode. - Jumlah angsuran. •
Restructuring (Penataan Ulang) BPRS Al Salaam dan nasabah akan mengkaji ulang usaha yang dilakukan
atau pembiayaaan yang telah diberikan, dimana letak penyebab kerugian terjadi. Jika telah ditemukan maka dicari penyelesaian yang efektif dengan berbagai alternatif tindakan, seperti BPRS Al Salaam memberikan bantuan berupa bimbingan dan masukan-masukan strategi yang baik dalam menjalankan usaha. Atau jika pembiayaan dibatalkan berdasarkan keputusan Komite Pembiayaan, maka pembiayaan direklasifikasi menjadi piutang kepada nasabah. Syarat : - Potensi usaha ada. - Kemampuan nasabah masih ada. - Problem cash flow sementara. - Plafon bisa berubah. Perubahan : - Jangka waktu. - Jadwal angsuran.
133
- Jumlah angsuran. - Jumlah plafon. - Persyaratan. - Jaminan. •
Reconditioning (Persyaratan Ulang) Perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan
jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan. Syarat : - Potensi usaha ada. - Sarana usaha memadai. - Problem cash flow dan manajemen. - Plafon tetap / berubah. Perubahan : - Jangka Waktu Angsuran. - Harga jual. - Agunan. - Kepemilikan. - Pengurus - Nama dan status perusahaan . - Perubahan nasabah.
134
•
Bantuan Manajemen Diusulukan agar nasabah mendapat bantuan manajemen dari pihak lain yang
lebih menguasai seluk beluk usahanya, sehingga adanya perubahan manajemen, diantaranya: - Total pengambil alihan manajemen. - Pengembil alihan manajemen keuangan. - Pengambilan alihan proyek obyek yang dibiayai. 4). Eksekusi Pembiayaan Upaya Penyelesaian Pembiyaan dengan menjual, menguasai jaminan / usaha karena nasabah sudah tidak prospektif •
Likuidasi Usaha Upaya penjualan stock barang dagangan, sarana produksi, bahkan tempat usaha, jaminan, dll, untuk menutup pembiayaan yang tertunggak. Syarat : - Penjualan dilakukan untuk pembayaran angsuran / pelunasan pembiyaan yang tertunggak. - Tidak ada pembelian kembali barang dagangan.
•
Perwasitan melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) Eksekusi jaminan melalui perwasitan di Badan Arbitrase Syariah dapat berupa Musyawarah / Persidangan disertai Hakim / Wasit / Penengah dari BASYARNAS.
135
Yakni : Upaya pengembalian / pelunasan / penjualan jaminan pembiyaan dengan melalui musyawarah di depan wasit (Arbitrase) untuk mendapat keputusan, yang akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk eksekusinya. •
Parate Eksekusi Eksekusi jaminan melalui gugatan perdata terlebih dahulu (secara sukarela), yakni dengan upaya pengembalian / pelunasan pembiayaan dengan / dari penjualan jaminan nasabah sevcara sukarela.
•
Collection Agent Proses penagihan pembiyaan bermasalah melalui pihak ketiga (orang / lembaga lain).
•
Litigasi Proses pengambilan jaminan secara paksa dengan saluran hukum yang berlaku dengan melibatkan lembaga resmi negara di bidang hukum (melalui gugatan pengadilan) Syarat dan proses litigasi : Cheking dokumen. -
Penyiapan (Surat Somasi dan Surat nasabah kepada BPRS Al Salaam).
-
Dokumen perjanjian dan jaminan hak tanggungan (dokumen yuridis lainnya).
136
-
Fasilitas pembiayaan telah jautuh tempo, karena proses litigasi hanya dapat dilakukan apabila fasilitas pembiayaan nasabah telah jatuh tempo.
Tahapan -
Mencari lawyer yang telah dianggap cakap, pengalaman dalam bidang penagihan dan dapat bekerjasama dengan BPRS Al Salaam.
-
Membuat UP (Usulan Pembiayaan) ke Komite UPP (Usulan Pengajuan Pembiayaan) perihal persetujuan pemakai lawyer dan biaybiaya yang timbul.
-
Meminta rencana kerja dan target date dari lawyer yang telah disetujui komite.
Proses Litigasi melalui Pengadilan terdiri dari: -
Gugatan Perdata.
-
Pidana
-
Rill eksekusi jaminan.
-
Permohonan kepailitan.
137
C. Aplikasi Pegendalian Internal pada Prosedur Pembiayaan 1). Aplikasi Pengendalian Internal pada Operasional BPRS Al Salaam Bentuk Pengendalian internal pada operasional BPRS Al Salaam secara umum adalah sebagai berikut : a) Segregation of Duties Pemisahan fungsi tugas, berdasarkan : -
Jabatan, misalnya : penempatan teller, acounting, A/O.
-
Wewenang, misalnya : approval pembayaran, pembatasan limit pembiyaan, dll.
-
Tingkatan jabatan atau kelas cabang, misalnya : memutuskan besarnya pembiayaan dalam bentuk BWMP (Batas Wewenang Memutus Pembiayaan).
b) Dual Custody Merupakan bentuk pengawasan ganda. Contoh : -
Untuk pembayaran dalam jumlah tertentu teller harus meminta contra sign (Persetujuan) dari kepala seksi.
-
Masing-masing A/O yang menangani nasabah memeberikan laporan secara berkala kepada kepala cabang dalam rangka pengawasan nsaabah.
138
c) Number of Control Adalah pengamanan yang dilakukan dengan memberi nomor urut / seri yang dicetak (prenumbered) pada setiap formulir kerja, dengan tujuan: -
Memudahkan pemblokiran atas nomor urut apabila terjadi kehilangan.
-
Memudahkan mengukur kecepatan dalam penyelesaian transaksi.
-
Memudahkan proses akunting.
-
Memudahkan pendeteksian ada pemalsuan, double.
Contoh : -
Memberikan urut pada setiap nasabah
-
Memberikan penomoran pada setiap surat-surat yang keluar melalui bagian Admin, dll.
d) Independence Balancing Assignment Adalah suatu mekanisme kontrol pada bank dengan tujuan agar diperoleh keseimbangan antara saldo rekening dalam suatu persamaan akuntansi. Contoh : -
Saldo-saldo rekening pada neraca harus dibandingkan dengan pencatatan sub ledger.
-
Pencocokan pembukuan antara Teller dengan bagian Accounting.
e) Mandatory Vocation Bentuk pengendalian BPRS Al Salaam yang mewajibkan pegawainya untuk cuti, dengan maksud : -
Memulihkan kesegaran.
139
-
Menemukan bukti kesalahan oleh pegawai penggantinya.
Contoh : -
Memberikan kesempatan cuti bagi setiap karayawan
-
Memberikan kesempatan kepada A/O Pembiayaan Motor untuk melakukan Tour ke Yogyakarta.
f) Outside Activities of BankPersonnel Bentuk pengendalian yang mengharuskan atasan langsung mengetahui kegiatan bawahannya diluar jam kerja. Dasar pertimbangan : -
Kosentrasi terpecah.
-
Self dealing (adanya masalah yang tengah dihadapi).
-
Conflict of interest (adanya konflik kepentingan).
Contoh : -
Mencari informasi kepada orang-orang terdekat staf (karyawan) yang tengah menglami masalah.
-
Melakukan komunikasi secara personal dengan
karyawan yang
bersangkutan. g) Rotation of Duty Assigment Bentuk pengendalian melalui rotasi pegawai, dengan tujuan : -
Menghilangkan kejenuhan.
-
Memberi kesempatan pada pegawai untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan.
140
-
Menghindari manipulasi.
-
Mencegah self dealing (adanya masalah yang tengah dihadapi).
-
Mencegah kolusi.
Contoh : -
Pemutasian kepala cabang dari satu unit region (wilayah usaha) ke region lainnya.
-
Rotasi jabatan dari A/O ke bagian Marketing.
h) Training of Development Program Merupakan bentuk pengendalian terhadap kualitas kerja karyawan. Contoh : -
Mengadakan traning bagi para A/O dalam bidang Asuransi.
-
Mengadakan workshop dan seminar bagi para Teller
-
Menagdakan tausiyah keagamaan yang dilakukan dua kali dalam sebulan yang dilakukan bergilir disetiap cabang.
i) Obligation and restriction of Bank Personel Mekanisme pengendalian melalui ketentuan intern BPRS Al Salaam yang sifatnya merupakan kewajiban dan larangan yang berlaku bagi seluruh karyawan BPRS Al Salaam. Contoh : -
Wajib mentaati ketentuan manajemen BPRS Al Salaam .
-
Wajib menyimpan rahasia BPRS Al Salaam dan jabatan.
-
Dilarang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
141
-
Dilarang melakukan kolusi yang dapat merugikan BPRS Al Salaam.
2). Analisis Pengendalian Intenal pada Prosedur Pembiayaan di BPRS Al Salaam Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan ada beberapa pengendalian internal yang diterapkan oleh BPRS Al Salaam dalam prosedur pembiayaan, adalah sebagai berikut :
a) Proses pemberian pembiayaan secara four eyes priciples Pihak internal BPRS Al Salaam yang bertindak melakukan pengendalian internal four eyes priciples (prinsip pendekatan secara personal kepada nasabah) adalah A/O yang ditunjuk dalam menangani pembiayaan yang diberikan, hal ini dilakukan untuk membentuk suatu kedekatan antara nasabah dan pihak BPRS Al Salaam, sehingga pihak nasabah akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pembiayaan yang diberikan oleh pihak BPRS Al Salaam. b) Pengaturan limit kewenangan memutus pejabat terkait Pengaturan limit kewenangan dalam memutuskan pembiayaan yang diberikan telah ditetapkan dalam BWMP (Batas Wewenang Maksimum Pembiayaan) ini ditujukan agar tidak adanya kewenangan ganda dan ketimpangan dalam prosedur pemberian pembiayaan.
142
Pembagian
wewenang
dalam
pengendalian
internal
prosedur
pembiayaan, penulis menemukan pembagian wewenang yang masih belum jelas pada tahap penilaian kelayakan pembiayaan terutama dalam hal melakukan survey lapangan, dimana pihak atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan survey yang masih bersifat conditional (menyesuaikan dengan kondisi di lapangan atau tergantung ketersedian SDM yang ada). Hal ini perlu dievaluasi lagi oleh pihak BPRS Al Salaam agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagaian wewenang. Penerapan right man in the right place harus selalu diperhatikan oleh pihak BPRS Al Salaam. c) Proses analisa pembiayaan mencakup semua aspek kelayakan pembiayaan (5 C of Financing) antara lain legalitas, aspek bisnis / maketing, aspek keuangan. Dalam tahap ini BPRS Al Salaam secara aktif dan langsung memeriksa, menyelidiki, dan mempelajari berbagai aspek yang berhubungan dengan pembiyaan yang sedang diajukan dengan calon nasabah. Pada tahap ini BPRS Al Salaam melakukan investigasi pembiayaan yang merupakan proses penyidikan dan penelitian terhadap data-data yang diserahkan nasabah berikut proposal permohonan pembiayaan. Pada dasarnya investigasi ini untuk pengecekan dan pengkoreksian data-data yang dimaksud sebelum dilakukan penganalisaan terhadap data-data tersebut. Dalam hal penilaian terhadap calon nasabah BPRS Al Salaam masih terfokus kepada aspek jaminan sebagai syarat utama dalam persetujuan pembiayaan, sedangkan aspek-aspek lain masih kurang diperhatikan oleh pihak BPRS Al
143
Salaam, seperti : karakter nasabah, cash flow usaha nasabah, dan aspek 5 C of Financing lainnya. d) Melaksanakan proses verifikasi dan pemerikasaan on the spot sesuai kebutuhan Dalam proses ini dilakukan investigasi dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap nasabah dan juga orang lain seperti mitra usahanya atau orang-orang terdekatnya. Hal ini dilakukan guna menyesuaikan data-data yang diserahkan nasabah dengan informasi-informasi dan data-data tambahan. Selanjutnya untuk memastikan BPRS Al Salaam juga mengadakan peninjauan secara langsung atau studi lapangan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan nasabah tersebut. e) Penilaian dan evaluasi jaminan, keaslian dokumen dan pengikatan jaminan Penganalisaan terhadap data-data jaminan yang diajukan nasabah diarahkan untuk mengetahui jaminan tersebut cukup memadai dan menutupi dana pembiayaan yang diberikan BPRS Al Salaam ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan kepada BPRS Al Salaam. Barang yang dijadikan jaminan tersebut harus sudah diasuransikan oleh nasabah atas nama BPRS Al Salaam. Hal ini untuk menghindari risiko musnahnya barang yang dijaminkan. f) Pengaturan proses dan syarat pencairan pembiayaan dan dokumentasi secara tertib.
144
Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan, antar BPRS Al Salaam dengan calon nasabah mengadakan kesepakatan-kesepakatan dalam akad pembiayaan secara tertulis. Akad perjanjian ini dibuat khususnya untuk mengikat nasabah secara hukum dalam melaksanakan seluruh kewajibankewajiban yang telah diterapkan BPRS Al Salaam. Sehingga ketika nasabah melakukan penyelewengan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Maka BPRS Al Salaam memiliki kekuatan hukum dan wewenang untuk melakukan tuntutan terhadap nasabah baik secara hukum, moril maupun materil. Penandatanganan akad perjanjian pembiayaan oleh nasabah dilaksanakan sekaligus dengan dilakukannya pengikatan terhadap jaminan yang diajukan nasabah secara hukum. Dari penelitian yang penulis lakukan menemukan suatu kendala yang diahadapi oleh BPRS Al Salaam setelah proses persetujuan pembiayaan terhadap calon nasabah. Nasabah melakukan pembatalan pembiayaan, karena alasan tertentu menolak atau tidak memberikan informasi yang jelas terhadap pembiayaan yang telah disetujui. Hal ini akan menimbulkan kerugian materil bagi BPRS Al Salaam karena ketidakefektifan dan efesienan kordinasi terhadap calon nasabah. Dalam mengatasi hal ini pihak BPRS Al Salaam khususnya A/O yang telah ditunjuk dalam melakukan realisasi pembiayaan harus melakukan langkah yang lebih intensif dan melakukan komunikasi secara langsung ataupun melalui surat dan telepon dengan calon nasabah agar kegagalan atau kerugian terhadap proses yang telah dilakukan dapat diatasi.
145
g) Monitoring dan collection secara berkala pada nasabah Ketika nasabah telah menerima pencairan pembiayaan, dalam rangka melakukan pengendalian internalnya BPRS Al Salaam tidak melepas nasabah begitu saja akan tetapi BPRS Al Salaam melakukan tindak lanjut dengan pemantauan dan pembinaan nasabah. Pemantauan yang dilakukan BPRS Al Salaam terhadap nasabah bukan pengawasan secara langsung, dimana BPRS Al Salaam bersama nasabah melakukan pengelolaan manajemen atau operasional usaha nasabah. Tetapi dalam hal ini BPRS Al Salaam bertindak hanya sebatas mengontrol perkembangan usaha nasabah yang dibiayai. Perkembangan ini dapat dilihat dari cash flow nasabah dan kolektibilitas nasabah dalam melakukan angsuran pelunasan pembiayaan. Dalam melakukan pemantauan dan pengawasan ini BPRS Al Salaam tidak dibatasi oleh waktu, kecuali kewajiban-kewajiban nasabah terhadap BPRS Al Salaam sudah terlaksana dengan baik. Untuk teknis yang dilakukan dalam hal ini biasanya menggunakan media telepon atau lewat surat guna menanyakan dan mengontrol perkembangan dari kegiatan usaha nasabah.
Dalam menerapakan pengendalian internal terhadap prosedur pembiayaan BPRS Al Salaam telah melakukan aktivitas-aktivitas pengendalian internal, dari penelitian yang dilakukan dapat dicatat unsur-unsur aktivitas pengendalian yang telah dilakukan pihak oleh BPRS Al Salaam, adalah sebagai berikut :
146
1) Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai Otorisasi pada BPRS Al Salaam merupakan kebijakan yang dibuat dan harus diikuti oleh pegawai dalam rangka melakukan supervisi setiap aktivitas dan keputusan. Otorisasi transaksi dan kegiatan dalam prosedur pembiayaan yang terdapat di BPRS Al Salaam berupa persetujuan dalam hal pengajuan pembiayaan. Otorisasi yang ada di BPRS Al Salaam mencakup transaksi khusus untuk persetujuan pengajuan pembiayaan. Otorisasi yang dilakukan sesuai
dengan
Batas
Wewenang
Memutus
Pembiayaan
(BWMP)
dimaksudkan untuk membatasi tingkat resiko dalam proses pengajuan pembiayaan dan mengandung prinsip kehati-hatian. 2) Pemisahan tugas Pemisahan tugas yang diterapkan BPRS Al Salaam
dengan cara
memisahkan tanggung jawab dan wewenang fungsi-fungsi berikut: X
Otorisasi : pemisahan wewenang dalam persetujuan pengajuan pembiayaan yang diatur dalam BWMP (Batas Wewenang Memutus Pembiayaan)
X
Pencatatan : A/O mempersiapkan dokumen sumber data nasabah pembiayaan, memelihara catatan jurnal dan file lainnya yang berkenaan dengan nasabah baik sebelum penayluran pembiayan maupun setelah pembiayaan dicairkan, mempersiapkan memorandum pembiayaan atau proposal pembiayaan yang akan dianalisis oleh komite pembiayaan dan mempersiapkan laporan kinerja keuangan nasabah selama penyaluran pembiayaan.
147
X
Penyimpanan : Admin Pembiayaan akan melakukan input data nasabah dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang terkait dengan prosedur penyaluran pembiayaan.
3) Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai Dokumen pembiayaan berupa Memorandum Pembiayaan yang mengawali transaksi penyaluran pembiayaan sudah memiliki ruang untuk otorisasi. Untuk mengurangi terjadinya penipuan, dokumen diberi nomor urut cetak sehingga setiap dokumen dapat dipertanggung jawabkan. Dalam memudahkan pemeriksaan untuk satu orang nasabah pembiayaan dokumendokumen yang ada disatukan dalam sebuah bundel surat. 4) Penjagaan aset dan catatan yang memadai Prosedur yang dilakukan BPRS Al Salaam untuk menjaga aset, baik aset berupa informasi maupun fisik adalah sebagai berikut: X
Supervisi
dan pemisahan tugas secara efektif terhadap pihak-pihak yang
berwenang dalam melakukan prosedur penyaluran pembiayaan, pihak yang terkait tersebut adalah : A/O, Admin Pembiayaan dan Pejabat-pejabat yang termasuk dalam Komite Pembiayaan. X
Memelihara catatan asset (termasuk informasi BPRS Al Salaam) secara akurat, pemeliharaan berupa penyimpanan catatan aset pada bentuk fisik (penyimpanan dokumen-dokumen pada kabinet file, lemari besi, dan lokasi pendukung diluar kantor).
5) Pemeriksaan independent atas kinerja
148
Pemerikasaan internal pada BPRS Al Salaam
berfungsi untuk
memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat. Pemeriksaan ini dilakukan
secara
independen.
Agar
pemeriksaan
berjalan efektif,
Pemeriksaan independent atas kinerja dalam prosedur pembiayaan dapat dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya prosedur penyaluran pembiayaan. Hal ini dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern yang ada dalam struktur organisasi BPRS Al Salaam.
149
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari bab-bab sebelumnya dan memeberikan saran-saran yang bermanfaat dan dapat menunjang pekembangan BPRS Al Salaam khususnya pada bidang pengendalian internal pada prosedur pembiayaan di masa yang akan datang. A. Kesimpulan 1. Produk pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi BPRS Al Salaam, adapun jenis pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Al Salaam adalah Murabahah, Musyarakah dan Ijarah, yang ketiganya itu memiliki prosedur penyaluran masing-masing. Prosedur pembiayaan pada BPRS Al Salaam terdiri dari berbagai tahap yaitu pengajuan pembiyaan, analisa pembiayaan, persetujuan pembiayaan, realisasi pembiayaan, pengawasan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Dalam prosedur penyaluran tersebut diperlukannya profesionalitas dan kredibilitas para pihak terkait agar pembiayaan yang disalurkan menjadi lebih efektif dan efisien. 2. Dalam pencapaian keefektifan dan keefisienan dalam prosedur penyaluran diperlukannya sebuah sistem agar tujuan-tujuan dari prosedur pembiayaan dapat tercapai. Untuk itu dalam tahapan prosedur pembiayaan di BPRS Al Salaam dilakukan pengendalian internal.
150
3. Pengendalian internal yang dilakukan meliputi semua alat (SOP (Standar Operasional Prosedur), struktur organisasi, standar pengawasan dan semua alat yang terkodinasi) yang digunakan BPRS Al Salaam
untuk melakukan
pengendalian terhadap prosedur penyaluran pembiayaan. 4. Manfaat yang diperoleh dengan penerapan pengendalian internal pada prosedur penyaluran pembiayaan di BPRS Al Salaam, adalah : a) Menjaga aktiva BPRS Al Salaam yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan terhadap kecurangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang ada di dalam BPRS Al Salaam (para pejabat yang terlibat dalam penyaluran pembiayaan) atau di luar BPRS Al Salaam (nasabah yang menerima pembiayaan dari BPRS Al Salaam). b) Mendorong efisiensi dan opersional dalam penyaluran pembiayaan, sehingga dapat mencegah prosedur yang tidak perlu, pemborosan terhadap aktiva yang digunakan, dan menguji setiap penggunaan sumber daya yang tidak efisien. c) Mengecek ketelitian dan keandalan dari setiap laporan dari penyaluran pembiayaan kepada para nasabah, sehingga informasi yang diterima dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. d) Mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pihak manajemen, agar dapat memberikan jaminan yang layak agar peraturan dan prosedur dapat ditaati untuk mencapai tujuan dari penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Al Salaam.
151
5. Dalam melakukan pengendalian internal, prosedur yang terdapat di BPRS Al Salaam sudah cukup baik. Namun dalam penerapannya BPRS Al Salaam diperlukan evaluasi yang lebih intensif terhadap kinerja para karyawan yang berwenang dalam prosedur penyaluran pembiayaan, karena dalam pengamatan penulis terhadap prosedur penyaluran pembiayaan di BPRS Al Salaam masih adanya penerapan standar operasional prosedur yang kurang maksimal.
B. Saran Ada beberapa hal yang menjadi perhatian penulis dalam melakukan penelitian di BPRS Al Salaam. Hal ini dapat dijadikan saran guna menunjang perkembangan, adapun saran dari penulis sebagai berikut : 1. Untuk pengawasan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam prosedur pembiayaan sebaiknya dilakukan secara terus-menerus, secara mendadak atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Menimbang prinsip syariah yang diterapkan oleh BPRS Al Salaam baru mengalami konversi dari sistem konvensional yakni dari tahun 2006 atau berjalan tiga tahun buku lapoaran tahunan perusahaan. 2. Dalam menganalisa pembiayaan yang diajukan nasabah kepada BPRS Al Salaam, pensyaratan jaminan masih menjadi syarat utama dalam prosedur penyaluran pembiayaan. Sehingga nasabah yang tidak memiliki jaminan yang memadai tidak dapat memeperoleh pembiayaan, sedangkan kemampuan usaha yang dilakukan nasabah sangat memungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan. Untuk itu penulis menyarankan analisis yang dilakukan oleh BPRS Al Salaam harus
152
memperhatian aspek lain dari nasabah selain dari aspek jaminan. Agar tujuan dari pembiayaan dengan prinsip syariah tercapai yakni peningkatan ekonomi umat, artinya : masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi dan meningkatkan taraf ekonomi. 3. Untuk wewenang dalam melakukan survey terhadap calon nasabah diperlukan adanya kejelasan pejabat yang berwenang dalam melakukan survey lapangan tersebut, agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagaian wewenang. Penerapan right man in the right place harus selalu diperhatikan oleh pihak BPRS Al Salaam. 4. BPRS Al Salaam harus lebih tegas lagi dalam menangani pembiayaan yang bermasalah dan prosedur yang sudah ada harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Hal ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Peringatan melalui pengiriman surat somasi hendaknya memiliki tingkatan berdasarkan lamanya tunggakan yang dilakukan oleh nasabah, yakni SP (Surat Peringatan), yakni SPKT (Surat Pemberitahuan Kewajiban Tertunda), SP I (Surat Peringatan Pertama), SP II (Surat Peringatan Kedua), SPK (Surat peringatan Keras). Agar penangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan tepat. 5. Dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil) dengan prinsip murabahah, pihak BPRS Al Salaam dalam
penarikan
kembali
kendaraan
yang
telah
disalurkan
karena
ketidakmampuan nasabah dalam melakukan pembayaran cicilan, haruslah
153
melakukan pengecekan secara maksimal terhadap kendaraan bermotor yang ditarik untuk meminimalisir hal-hal yang besifat penipuan dari nasabah, berupa penggantian spare part (suku cadang) kendaraan bermotor dengan barang palsu, sehingga akan menimbulkan kerugian pada BPRS Al Salaam. Untuk itu diperlukan SDM yang memiliki keahlian khusus dalam hal pengecekan kendaraan bermotor.
DAFTAR PUSTAKA Al-Qura’an, Holy al-Quran Program, Microsoft Word : 2003. Al-Hadits, Hadits Program, Microsoft Word : 2003.
154
Antonio, Syafi’I. Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Jakarta : Tazkia Institute, 2001. Arens, Alvin dan K Loebbecke, James. Auditing – Pendekatan Terpadu, Jakarta: Salemba Empat. 2001. Baridwan, Zaki. Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta : BPFE, 1994. BPRS Al Salaam, Annual Report, Tahun 2005-2007 Bodnar, George dan S Hopwood, William. Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta : PT INDEKS, Jilid 1, 2003. ----------------. Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta : Andi, 2006. Djazuli, H.A dan Janwari, Yadi. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (LPU), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ke-1. Hafiduddin, Didin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dan Praktik. Gema Insani Jakarta : 2003. Halim, Abdul. Sistem Pengendalian Manajemen, Yogyakarta : UPP AMP, 1998. ----------------. Auditing, Jilid 1, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2001, Edisi Ke-2. Hartadi, Bambang. Sistem Pengendalian Internal dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit,Yogyakarta : Penerbit BPFE, 1999. Jogiyanto, HM. Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer, Yogyakarta : BPFE. 1999. Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
155
Krismiaji. Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta : AMP YKPN, 2002. La Midjan,dkk. Sistem Informasi Akuntansi, Bandung : Linggar Jaya. 2001. Manan, Abdul, Membangun Islam Kaffah, Madina Pustaka : 2000. Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005. Mulyadi. Sistem Akuntansi, Jakarta, Salemba Empat, 2001. Niswonger, dkk. Prinsip-prinsip Akuntansi, Jakarta : Erlangga, 1999. Panuju, Redi. Komunikasi Bisnis : Bisnis sebagaiProses Komunikasi, Komunikasi sebagai Kegiatan Bisnis, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995. Radjin, Maizar. ” Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Persedian (Studi Kasus pada PT Pertamina (Persero)),” (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004). Romney, Marshal dan John Steinbart, Paul. Accounting Information Systems, Jakarta: Salemba Empat, 2004. Sharia Economic Banking Institute. Modul Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah. 2000. Soemarso. Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung : Alfabeta, Cet. Ke-2, Mei 2007. Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian, Jakarta : Rajawali Press, 2002.
156
Taswan. Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah, Yogyakarta : AMP YKPN, 1997. Tim Pengembang Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syaiah, Jakarta: Djambatan, 2001. Umar, Husein. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta : Rajawali Press, 2004. W. Wilkinson, Joseph. Sistem Akunting dan Informasi, Jakarta : Binarupa Aksara, 1993. www. bpralsalaam. Com www. Republika.com www. Geocities.com Widjajanto, Nugroho. Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta Erlangga, 2001.
157
