i
ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL SALAAM (Studi Kasus Pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere)
SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
SYAM MAULANA IDRIS NIM 1110046100212
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015 M/1436 H
.
ii
.
iii
.
iv
.
ABSTRAK
Syam Maulana Idris, NIM:1110046100212, Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada BPRS Al Salaam (Studi pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere), Strata Satu (S1), Kosentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayutullah Jakarta 2015, ix + 58 halaman + 13 halaman lampiran. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur kelayakan pembiayaan mikro oleh BPRS Al Saalam Cabang Cinere, Untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan mikro pada BPRS Al Saalam Cabang Cinere, Untuk mengkaji strategi BPRS Al Salaam Cabang Cinere dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan studi kasus yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan adalah BPRS Al Salaam memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana untuk memudahkan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan Kata Kunci: Analisis Kelayakan, Pembiayaan Mikro, BPRS Al Salaam.
Pembimbing
: Edy Setiadi, S.E., M.M.
Daftar Pustaka
: Tahun 1985 s.d. Tahun 2015 v v
.
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta Salam tidak lupa penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutNya. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima setiap pandangan dan saran yang terkait dengan skripsi ini dengan hati terbuka. Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada : 1.
Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
A.M. Hasan Ali, MA. dan Bapak Abdurrauf, Lc., MA, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat.
3.
Bapak Edi Setiadi, S.E., M.M, atas kesediaannya memberikan waktu kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan dengan penuh perhatian dan kesabaran.
4.
A.M. Hasan Ali, MA. dan M. Nur Rianto Al Arif, S.E., M.Si selaku penguji pada skripsi saya ini. vi
.
5.
Ibu Yuke Rahmawati, MA, Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam menuntut ilmu selama bangku kuliah.
6.
Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk memberikan ilmunya kepada penulis selama bangku kuliah.
7.
Bapak Azwar selaku Pimpinan BPRS Al Salaam Cabang Cinere yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengadakan riset.
8.
Bapak Zulfikar Zulkarnain dan para staf BPRS Al Salaam Cabang Cinere dalam memberikan data- data yang berkaitan dengan skripsi ini.
9.
Kepala Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
10. Kedua orang tuaku tercinta. Orang-orang nomor satu di hati saya, motivasi terbesar saya. Terima kasih atas setiap doa’nya, setiap dukungannya. Berkat doa dan motivasi mereka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 11. Untuk orang-orang terdekatku, kakak-kakakku dan tanteku serta teman-temanku Jawa, Apoy (beserta kediamannya), Bendot (beserta kediamannya), Mamah Dalillah, Abi (beserta semua putranya) dan semua teman Wew family yang tidak bisa
di
sebutkan
namanya
satu
persatu,
dan
juga
teman
kelas
PerbankanSyariah(E) yang selama perkuliahan selalu bersama, anak-anak kelas Asuransi, anak Ekonomi, teman-teman Futsal FSH, serta teman KKN Tunas, terima kasih atas dukungan, semangat dan keceriaannya yang meyakinkan vii
.
penulis untuk tidak berhenti dan selalu melakukan yang terbaik.terima kasih atas dukungan, semangat dan keceriaannya yang meyakinkan penulis untuk tidak berhenti dan selalu melakukan yang terbaik. 12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat lulusmenjalani perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga akhir. Akhirnya
semoga
Tuhan
Yang
Maha
Esa
memberikan
karunia,
limpahanrahmat dan berkat-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, danpenulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca danpihak-pihak yang memerlukan.
Ciputat, 28 Mei 2015 M
10 Syaban 1436 H
viii
.
DAFTAR ISI ABSTRAK…………………………………………………………………………...iii KATA PENGANTAR………………………………………………………………..iv DAFTAR ISI………………………………………………………………………...vii BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ………………………………………..1 B. Pembatasan dan Rumusan Masalah ……………………………5 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……………………………….6 D. Kerangka Teori…………………………………………………...8 E. Sistematika Penulisan …………………………………………..11
BAB II
LANDASAN TEORI A. Peran Serta BPRS Terhadap UMKM
……………………….13
1. Konsep Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ……….13 2. Usaha Mikro, Kecil , Menengah (UMKM) ……………….17 B. Model Pembiayaan Bank Syariah ……………………………19 1. Teori Pembiayaan ……………..………………………..….19 2. Analisis Kelayakan Pembiayaan ………………………...…25 C. Strategi
Bank
Syariah
Dalam
Menganalisis
Pembiayaan
Mikro…………………………………………………………….28 D. Tinjauan Kajian Terdahulu ……………………………………..29
ix
.
BAB III
METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian …………………………………………………31 B. Tempat dan Waktu Penelitian …………………………………32 C. Jenis Data ……………………………………………………….32 1. Data Primer ………………………………………………...32 2. Data Sekunder ……………………………………………...32 D. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………..33 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) …....................33 2. Penelitian Lapangan (Field Research) ……………………33 E. Teknik Analisis Data …………………………………………..34
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN ……………………………………38 A. Gambaran Umum Objek Penelitian …………………………..38 B. Hasil dan Pembahasan ………………………………………..43 1. Prosedur Pembiayaan Mikro Pada BPRS Al Salaam ……44 2. Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada BPRS AlSalaam……………………………………………………..49 3. Strategi dalam Menganalisis Pembiayaan Mikro Pada BPRS Al-Salaam …………………………………………………57
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan ……………………………………………………..61 B. Saran ……………………………………………………………63
x
.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
xi
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau perkembangan usaha dari suatu perusahaan maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Salah satu bentuk sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan adalah pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan suatu kegiatan perekonomian atau suatu kegiatan usaha dari perusahaan dengan eksistensi pembiayaan mempunyai koefisien, korelasi yang sangat erat. Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bawsannya bank umum diwajibkan untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit/ pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa sebesar minimal 20% secara bertahap yang diikuti dengan penerapan insentif/disinsentif.1
1
Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1
2
Badan Pusat Statistik (2003) di dalam Sri Winarni (2006) mengidentifikasikan permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM adalah (1) Kurang permodalan, (2) Kesulitan dalam pemasaran, (3) Persaingan usaha ketat, (4) Kesulitan bahan baku, (5) Kurang teknis produksi dan keahlian, (6) Keterampilan manajerial kurang, (7) Kurang pengetahuan manajemen keuangan, dan (8)
Iklim
usaha
yang kurang kondusif (perijinan,
aturan/perundangan) Hasil penelitian kerjasama Kementerian Negara KUKM dengan BPS (2003) di dalam Sri Winarni (2006) menginformasikan bahwa UKM yang mengalami kesulitan usaha 72,47 %, sisanya 27,53 % tidak ada masalah. Dari
72,47 % yang mengalami kesulitan usaha tersebut, diidentifikasi
kesulitan yang muncul adalah (1) Permodalan 51,09 %, (2) Pemasaran 34,72 %, (3) Bahan baku 8,59 %, (4) Ketenagakerjaan 1,09 %, (5) Distribusi transportasi 0,22% dan (6) Lainnya 3,93 %. Persentase kesulitan yang dominan dihadapi UMKM terutama meliputi kesulitan permodalan (51.09%). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam mengatasi kesulitan permodalannya diketahui sebanyak 17,50% UKM menambah modalnya dengan meminjam ke bank, sisanya 82,50% tidak melakukan pinjaman ke bank tetapi ke lembaga Non bank seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), perorangan, keluarga, modal ventura, lainnya. Sedangkan permasalahan yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan kredit modal usaha antara lain adalah (1) Prosedur pengajuan yang sulit
3
30,30 %, (2) Tidak berminat 25,34 %, (3) Pelaku UMKM Tidak punya agunan 19,28 %, (4) UMKM yang tidak tahu prosedur 14,33 %, (5) Suku bunga tinggi 8,82 %,, (6) Proposal ditolak (1,93 %). Dibalik besarnya peran dari usaha mikro bagi perekonomian nasional,sektor ini masih dihadapkan pada permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM untuk mengembangkan usahanya adalah kurangnya modal. Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikeloladan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh.Semakin hari persaingan dalam bisnis perbankan dalam pembiayaan UMKM sangat ketat. Persaingan tersebut tidak hanya terjadi antar bank,tetapi persaingan juga datang dari lembaga keuangan lain
yang berhasil mengembangkan
produk-produk keuangan baru. Persaingan dan perkembangan yang cukup pesat pada usaha perbankan tersebut menjadikan masing-masing lembaga perbankan harus berlomba untuk memenangkanpersaingan bisnis.2
2
Chandra Dewi, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan, 2009.
4
Namun sektor UMKM memiliki resiko yang besar, karena suatu usaha tidak ada yang bisa memastikan apakah akan mendapatkan keuntungan atau justru akan mengalami kerugian. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan mencoba menuangkan hasil analisa berdasarkan data yang faktual melalui penulisan karya ilmiah, yang berupa skripsi dengan judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salaam” (Studi Kasus BPRS Al Salaam Cabang Cinere).
B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah a. Identifikasi Masalah Seiring berkembangnya lembaga keuangan yang menawarkan pembiayan syariah di Indonesia, maka semakin beragam dan semakin berinovasi akad dan sistem untuk mengakses pembiayaan tersebut. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Al-Salam tidak serta merta selalu diberikan kepada nasabahnya, ada beberapa faktor yang akan didalami dan di pertimbangkan oleh BPRS Al-Salam. Dalam pemberian pembiayaan, suatu lembaga keuangan harus mengidentifikasi apa yang dibiayai pada nasabahnya. Pada penelitian ini penulis hanya akan membahas prosedur kelayakan pembiayaan mikro pada BPRS Al-Salam.
5
b. Pembatasan dan Rumusan Masalah Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah, penulis akan membatasi masalah berkisar pada prosedur yang digunakan BPRS Al-Salam dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro. Oleh karena itu secara spesifikasi perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur pembiayaan mikro oleh BPRS Al-Salam Cabang Cinere? 2. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan mikro pada BPRS AlSalam Cabang Cinere? 3. Bagaimana strategi BPRS Al-Salam Cabang Pembantu Cinere dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro yang diajukan oleh nasabah?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan dari penelitian ini adalah : Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui prosedur kelayakan pembiayaan mikro oleh BPRS Al-Salam Pembantu Cinere. b. Untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan mikro pada BPRS Al-Salam Pembantu Cinere.
6
c. Untuk mengkaji strategi BPRS Al-Salam Cabang Cinere dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro. 2. Manfaat penelitian a. Bagi penulis, untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu pembiayaan. b. Bagi Akademisi 1. Dapat mengetahui praktek-praktek pada dunia perbankan, sehingga 2. dapat dijadikan bekal pada suatu saat nanti. 3. Sebagai sumber ilmu untuk menambah wawasan pengetahuan kita secara langsung dengan menghubungkan dengan penerapan teori yang ada di bangku kuliah. c. Bagi Praktisi 1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pada nantinya untuk meningkatkan kinerja BPRS dalam pemberian pembiayaan. 2. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan
dalam
menjalankan
pemberian
pembiayaan,
sehingga dapat meminimkan resiko tidak tertagihnya pembiayaan. d. Bagi Masyarakat Sebagai tambahan informasi bagi peneliti lain ataupun masyarakat untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan BPRS dan tata cara dalam melakukan permohonan pembiayaan.
7
D. Kerangka Teori 1. Pengertian BPRS Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.3 Berdasarkan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.4 BPR yang status hukumnya disahkan melalui Paket Kebijakan Keuangan Moneter dan Perbankan (PAKTO) tanggal 27 Oktober 1998 pada hakikatnya merupakan modifikasi (model baru) dari Lumbung Desa dan Bank Desa yang ada sejak 1980-an.5 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah umumnya melayani masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Di dalam operasionalnya Bank Pembiayaan Rakyat juga melayani kegiatan atau operasional bank seperti menerima simpanan dan menyalurkan pembiayaan khususnya pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
3
Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 6 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 5 M. Ma’ruf Abdullah, Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 88
8
2. Pengertian Pembiayaan Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.6 Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 tentang pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,salam, dan istishna’; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah
6
h.160
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),
9
jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.7 3. Analisis Pembiayaan Sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan maka harus diadakan analisis
untuk
menentukan
layak
tidaknya
suatu
pembiayaan
direalisasikan. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, condition), analisis 7P (personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection) dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan di dalam prinip 7P di samping
E. Sistematika Penulisan BAB I :
PENDAHULUAN Menguraikan
dan
menjelaskan
tentang
:
latar
belakang
permasalahan, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian serta sistematika penulisan. BAB II : LANDASAN TEORI Pada bab ini akan diuraikan mengenai dasar–dasar teori yang melandasi pembuatan skripsi ini. 7
UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
10
BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini menerangkan mengenai metode penelitian yang di gunakan penulis. BAB IV : ANALISIS PEMBAHASAN Bab ini diuraikan mengenai proses penganalisisan data dan hasil penelitian. BAB V : PENUTUP Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan skripsi yang dibuat.
11
BAB II LANDASAN TEORI
A. Peran Serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap UMKM 1. Konsep Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No.7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangaka tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan Dalam Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkran prinsip syariah.8 Status hukum BPR diakui pertama kali dalam pakto tanggal 27 oktober 1998, sebagai bagian dari paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan. Secara historis BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN) , Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit
Desa(BKD),
Badan
Kredit
Kecamatan
(KURK),
Lembaga
Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau 8
Lihat Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkanPrinsip Syariah dalam UU RI No. 10 taun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.
13
12
lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.9 Sejak dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang pokok perbankan, keberadaan lembagalembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin dari menteri keuangan. Sebagai langkah awal, ditetapkan tiga lokasi berdirinya BPR syariah tersebut adalah: a. PT. BPR Dana mardhatillah, Kec. Margahayu, Bandung b. PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, Kec. Pandalarang, Bandung c. PT. BPR Amanah Rabbaniyah, Kec. Banjaran, Bandung Tanggal 8 Oktober 1990, Ketiga BPR syariah tersebut telah mendapatkan ijin prinsip dari Mentri Keuangan RI. Selanjutnya, dengan technical assistance dari bank bukopin cabang bandung yang memperlancar penyelanggaran pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan, pada tanggal 5 juli 1991, BPR Dana Mardhatillah BPR berkah amal Sejahtera dan BPR Amanah Rabbaniyah tersebut masing-masing mendapatkan ijin usaha dari Mentri Keuangan RI. Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR syariah adalah:10 a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di pedesaan.
9
Subagyo, dll, 2002, Bank dan Lembaga KeuanganLainnya, (STIE YKPN, Yogyakarta), h, 117. Warkum Sumitro, 2002, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Lembaga Terkait, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), h.117 10
13
b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. c. Membina semangant Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPR syariah tersebut di perlukan strategi operasional sebagai berikut.11 a. BPR syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil dan perlu dibantu tambahan mdal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. b. BPR syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. c. BPR syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan. Kegiatan usaha yang diperbolehkan oleh BPRS sangat terbatas, yaitu meliputi perhimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan pembiayaan serta menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. BPR tidak diperkenankan untuk 11
Warkum Sumitro, 2002, Ibid, h.120
14
menerima simpanan yang berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta melakukan kegiatan usaha selain yang diperkenankan. Selain itu BPRS tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha yang berbentuk valuta asing kecuali untuk digunakan sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia), melakukan berbagai penyertaan modal, dan melakukan usaha pengasuransian. BPR Syariah tidak diijinkan pula untuk menerima dana simpanan dalam bentuk giro sekalipun hal itu dilakukan dalam bentuk wadiah.12 Kantor operasional BPRS dibatasi dalam satu wilayah
provinsi,
sedangkan Bank Umum Syariah wilayah kantor operasionalnya dapat dilakukan di seluruh dunia. BPRS berlokasi di tempat sekitar UKM dan masyarakat pedesaan, serta mengfokuskan pada pelayanannya yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut. BPRS memiliki karakteristik operasional yang spesifik yang memungkinkan BPRS dapat menjangkau dan melayani UKM dan masyarakat pedesaan. Pembatasan usaha BPRS secara lebih tegas dijelaskan dalam pasal 27 SK Direktur BI No. 32/KEP/DIR/1999. Menurut SK ini, kegiatan BPR Syariah adalah : a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi: 12
Sutan Remy Sjahdeini, 1999, Op Cit, h. 168.
15
1) Tabungan 2) Deposito berjangka 3) Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadhiah atau mudharabah. b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan: 1) Pembiayaan Jual Beli (Ba’i) a) Pembiayaan Murabahah b) Pembiayaan Salam c) Pembiayaan Istishna 2) Pembiayaan Bagi Hasil (Syirkah) a) Pembiayaan musyarakah b) Pembiayaan mudharabah 3) Pembiayaan lain. a) Gadai/rahn b) Al-qard 2. Usaha Mikro, Kecil , Menengah (UMKM) Berdasarkan undang-undang (UU) nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil , Menengah (UMKM).13 a. Usaha mikro adalah usah produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam undang-undang ini. 13
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, “ Kriteria Usaha mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2008 tentang UMKM”, artikel diakses pada 9 Februari 2015 http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129.
16
b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang peruahaan yang dimiliki,dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang peruahaan yang dimiliki,dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha keci atau usaha besar dengan jumlah kekayaan besih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undangundang ini. Kriteria UMKM Kriteria Uraian Asset
Omset
Usaha Mikro
Maks. 50 juta
Maks. 300 juta
Usaha Kecil
>50 jt-500 jt
>300 jt-2,5 Miliar
Usaha Menengah
>500 jt-10 Miliar
>2,5 Miliar-50 Miliar Sumber: www.depkop.go.id
17
B. Model Pembiayaan Bank Syariah 1.
Teori Pembiayaan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.14 Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. c. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. d. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,
14
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 46
18
pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.15 Menurut Syafi’I Antonio, Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.16 Menurut
Syafi’i
Antonio
berdasarkan
sifat
penggunaannya,
pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu: a.
Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
b.
Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut: a.
Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 1) peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas dan mutu hasil produksi dan 2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
15
h. 17
16
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005),
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h.160
19
b.
Pembiayaan Investasi Pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan ini adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu menengah dan panjang. Secara prinsip pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek
yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi. Artinya selain harus syariah, bank syariah harus tetap memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang dibiayai, agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah. Menurut Kasmir dalam memberikan pembiayaan, suatu bank berusaha untuk memperkecil risiko melalui pengelolaan pembiayaan.. Suatu bank dalam pengelolaan pembiayaan melakukan proses sebagai berikut.17 a.
Pengajuan Proposal. Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut: 1) Latar
Belakang
Perusahaan
seperti
riwayat
perusahaan, jenis bidang usaha, identitas
hidup
singkat
perusahaan, nama
pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan 17
Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 98
20
perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. 2) Maksud dan tujuan Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. 3) Besarnya kredit dan jangka waktu Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada sipemohon. 4) Cara pemohon mengembalikan kredit Dijelaskan secara rinci caracara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya. 5) Jaminan kredit Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa,
palsu, dan sebagainya.
Biasanya jaminan diikat dengan sutu asuransi tertentu.
21
b.
Tahap selanjutnya yaitu penyelidikan berkas pinjaman Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup , maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.
c.
Penilaian kelayakan pembiayaan/analisis pembiayaan. Langkah ini untuk menilai nasabah dari berbagai aspek untuk menjadi bahan pertimbangan bagi bank apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan. Prinsip yang digunakan oleh bank dapat berupa 5C yaitu character, capacity, capital, condition of economy, collateral maupun 7 P yaitu personality, party, prospect, purpose, payment, profitability, dan protection. Namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan. Dalam Studi Kelayakan menurut Kasmir perlu adanya penilaian pada beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/ operasi, aspek manajemen, aspek ekonomi social, dan aspek AMDAL.
22
d.
Wawancara Pertama Wawancara awal merupakan penyidikan kepada calon nasabah yang berfungsi untuk meyakinkan bank bahwa berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai persyaratan bank.
e. On The Spot (Peninjauan ke Lokasi) Tahap ini berupa kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil Onthe Spot dicocokkan dengan hasil wawancara. f. Wawancara Kedua Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. g. Keputusan pemberian pinjaman. Keputusan dalam hal ini berupa apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak. Pada umumnya keputusan tersebut: 1) Akad kredit yang akan ditandatangani 2) Jumlah uang yang diterima 3) Jangka waktu pembiayaan 4) Biaya-biaya yang harus dibiayai. Jika permohonan pembiayaan ditolak maka pihak bank akan melakukan pemberitahuan kepada calon nasabah dan dikirim surat penolakan.
23
h.
Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum dana dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotik dan
surat
perjanjian
atau
pernyataan
yang
dianggap
perlu.
Penandatanganan dilakukan: 1) Antara bank dengan debitur secara lansung 2) Dengan melalui notaris i.
Realisasi pembiayaan Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan jika nasabah tidak memiliki tabungan di bank. Selain prinsip 5C ataupun 7P, Bank Perkreditan Rakyat juga harus
memenuhi prinsip mengenal nasabah Berkenaan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4328), maka perlu ditetapkan Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini. Pedoman Standar Penerapan
24
Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat tersebut merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.18
2.
Analisis Kelayakan Pembiayaan Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan mengacu pada prinsip 5C yaitu:19 a.
Character Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
18
Peraturan Bank Indonesia mengenai Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 19 Kashmir, Dasar – dasar Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 117.
25
b.
Capacity Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan (ability to pay).20 Dari penilaian ini dapat terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. capacity sering disebut dengan capability.
c.
Capital Capital digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dianalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai usaha yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
d.
Condition Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial politik yang ada sekarang dan prediksi di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya
20
Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), h.243.
26
benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil. e.
Collateral Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan.
f.
Constrain Constrain adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bara.
C. Strategi Bank Syariah Dalam Menganalisis Pembiayaan Mikro Mengamati realita bahwa UMKM khususnya usaha mikro memiliki kontribusi besar dalam pengembangan sektor riil, maka baik bank konvensional maupun bank syariah, masing-masing berusaha untuk menguasai pangsa pasar tersebut. Maka diperlukan langkah dan strategi bank syariah untuk lebih berperan
27
aktif dalam menggiatkan pembiayaan khususnya sektor mikro agar memperoleh keunggulan kompetitif.21 Sejalan dengan visi pengembangan perbankan syariah yang tercantum dalam blueprint Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia yaitu terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehatihatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat maka poin inti yang tercantum pada blue print tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan pada bank syariah berlandaskan sistem bagi hasil tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian.22 Secara konseptual dalam pemberian pembiayaan bank syariah memiliki konsep yang serupa dengan bank konvensional, tetapi jika ditinjau perbedaannya terletak pada penekanan pada aspeknya yang lebih memprioritaskan pada aspek karakter dan aspek syariah. Bank syariah memposisikan nasabah sebagai mitra sedangkan pada bank konvensional hubungan yang terjalin bersifat kreditur dan debitur. Prinsip keadilan tercermin pada prinsip bagi hasil sehingga nasabah dan pihak bank memberikan kontribusi terhadap usaha yang dijalankan.
21
Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, (Jakarta: Gelora Aksara Pertama, 2005), h. 31. 22 Rizqullah, “Pembenahan Manajemen Perbankan Syariah Menyongsong Industri Perbankan 2010”, Makalah disampaikan pada seminar Bulanan MES, 21 Februari 2010, h. 4.
28
Seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki nature yang berbeda dimana sektor ini menghadapi kendala dalam masalah permodalan dan prosedur bank yang mewajibkan adanya jaminan, maka hal ini yang dapat menjadi peluang bagi bank syariah dengan menerapkan strategi yang tepat seperti : 1. Kemudahan
dan
fleksibilitas
dalam
prosedur
pembiayaan
dengan
mengutamakan aspek karakter. 2. Analisis dengan berdasarkan prinsip syariah sehingga bisnis dan proyek yang dibiayai sesuai dengan koridor syariah. 3. Adanya sistem pendekatan jemput bola yaitu para staf pembiayaan terjun lansung ke tempat usaha untuk mengambil pembayaran angsuran sehingga memudahkan nasabah dan lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. 4. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis pembiayaan untuk mencegah pembiayaan bermasalah. 5. Sikap indepedensi dan transparansi dalam melakukan analisis sehingga terbebas dari kepentingan pribadi. 6. Mengembangkan produk yang berbasis bagi hasil yang berparadigma kemitraan sangat tepat untuk pemberdayaan UMKM. 7. Pengelolaan bisnis berdasarkan moral dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. 8. Memberi prioritas yang utama untuk melayani sektor UMKM dengan dieksekusi lansung oleh kantor cabang syariah.
29
9. Pengembangan skema atau model investasi syariah untuk UMKM. 10. Perbankan syariah bekerjasama dengan Kementerian Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta BUMN dan departemen terkait dalam memberdayakan UMKM untuk meningkatkan kemampuan manajerial. 11. Kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan manajemen UMKM dalam bentuk pembinaan-pembinaan nasabah. Oleh karena itu, bank syariah seharusnya menerapkan strategi tersebut secara komprehensif agar tercapai target dan peningkatan pangsa pasar. Selain itu dengan mengimplementasikan strategi tersebut maka perbankan syariah dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.
D. Tinjauan Kajian Terdahulu No. Identitas Penelitian 1. Rahmat Sunandar Soleha, FSH UIN Jakarta, 2008. “Strategi Penyaluran Pembiayaan Bank Mandiri Syariah kepada sektor UKM”
Isi membahas mengenai pola penyaluran pembiayaan, prosedur dan persyaratan, mengajukan pembiayaan pada bank Mandiri Syariah.
Perbedaan Skripsi ini menilai nasabah melalui tahap penilaian dokumentasi dengan memperhatikan tujuh aspek seperti aspek keuangan, yuridis, pemasaran, karakter dan manajemen, teknis sosial dan ekonomi., sedangkan penulis hanya mengkaji kelayakan pembiayaan mikro dengan analisis 5C.
30
2.
Selfie Rahayu, “Analisis Pembiayaan Usaha Mikro Syariah Pada Bank Mega Syariah,” Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
Membahas pemberian pembiayaan mikro pada Bank Mega Syariah
Perbedaannya adalah, skripsi ini membahas proses pemberian pembiayaan dengan 3C dan 7P Sedangkan penulis hanya meggunakan 5C pada BPRS Al Salaam.
3.
Siti Amalia, FSH UIN Jakarta, 2007 “Strategi Pengembangan Bisnis Unit Usaha Syariah melalui Layanan Syariah”
Membahas mengenai langkah Bank Permata Syariah agar implementasi layanan Syariah dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan bisnis layanan syariah
Perbedaannya yaitu, skripsi ini membahas strategi dalam mengembangkan bisnis sedangkan penulis mengkaji pembiayaan mikro.
31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita.Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan.23 Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.24 Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya.25 Melalui penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Data deskriptif mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks. Deskriptif-kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau 23
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),
h.82.
24
Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),
h. 166.
25
Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010),
h. 3.
31
32
objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan berupa bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.26
B. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian tentang Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salaam. Kantor Pusat : Jl. Cinere Raya Blok A No. 42 Cinere-Depok. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2015.
C. Jenis Data 1. Data primer Data primer merupakan sebuah informasi dan data yang diperoleh penulis secara langsung dari tempat penelitian atau objek penelitian.Data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara dengan pimpinan BPRS AL – Salaam cabang Cinere. 2. Data Sekunder Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh penulis dengan cara membaca, melihat atau mendengarkannya.
26
Wahyu Wibowo, Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah,(Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011),h. 43.
33
Dalam penelitian ini, penulis akan memperoleh data berupa laporan keuangan serta informasi-informasi dari internet maupun jurnal. D. Teknik Pengumpulan Data 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Ada beberapa metode pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian kualitatif, walaupun demikian bisa dikatakan bahwa metode yang paling pokok adalah pengamatan atau observasi dan wawancara mendalam atau in-depth interview.27 Penelitian yang dilakukan yaitu di perpustakaan, mengambil setting perpustakaan ini sebagai tempat penelitian dengan objek penelitiannya adalah bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, internet dan kepustakaan lainnya yang mendukung serta berkaitan dengan penelitian ini yaitu manajemen operasional. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Adapun penelitian lapangan yang dilakukan penulis yaitu dengan cara melakukan observasi ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan narasumber, sehingga penulis mendapat informasi langsung mengenai manajemen operasional yang diterapkan pada bisnis syariah tersebut. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 27
Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana, 2011) h.56.
34
memberikan jawaban atas pertanyaan.28 Hasil wawancara digunakan penulis sebagai sumber data dalam penelitian ini. E. Teknik Analisis Data Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif yaitu metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah.29 Setelah keabsahan data telah terpenuhi, selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara: Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Hiberman Pengumpulan Data
Reduksi Data
Penyajian Data
Kesimpulan Atau Verifikasi
a. Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan 28
Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 118. 29 Artikel, “Deskriptif Kualitatif”, diakses pada 14 Mei 2014 dari http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id/2012/02/29/deskriptif-kualitatif/
35
sebagainya.Hal pertama yang harus dilakukan adalah dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah kedalam bentuk transkip atau bahasa tertulis.30 b. Reduksi Data Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan dilapangan, kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatancatatan ringkasan untuk menyesuaikan hasil penelitian. c. Penyajian Data (Display Data) Data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian disajikan dalam bentukk deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan data. d. Kesimpulan atau Verifikasi Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data di mana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari hasil wawancara. Hasil penelitian yang sudah terkumpul dan diringkas harus diulang kembali untuk mencocokan dari reduksi data dan display data agar kesimpulan yang telah dikaji dan disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.31
30
Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 349. 31 Miles & Huberman (1992)
36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Salaam 32. PT BPR Amal Salman yang lebih dikenal dengan nama BPR Al Salaam, didirikan pada tangga l 9 Oktober 1991. Pendiriannya diprakarsai oleh para alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang aktif di Masjid Salman pada saat masih menjadi sebagai mahasiswa. Kebersamaan selama menimba ilmu di perguruan tinggi telah mendorong para alumni ini untuk melanjutkan kegiatan amalnya seperti yang telah dilakukan dahulu di Salman ITB dengan membentuk lembaga yang bergerak di bidang sosial dengan nama Yayasan Amal Salman. Salah satu bentuk kegiatan yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat adalah dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan nama BPR Al Salaam. Pendirian BPR Al Salaam juga dimaksudkan untuk turut serta dalam pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dengan corak khusus yaitu pelayanan perbankan dengan nafas keislaman. 32
“Sejarah BPRS Al-Salam”, artikel diakses pada tanggal 12 Februari 2015 dari http://www.bprsalsalaam.co.id/?fuseaction=home.general§ion=profil&subsection=sejarah_bprs _alsalaam
36
37
Berbeda dari badan usaha swasta pada umumnya BPR Al Salaam merupakan usaha yang berlandaskan kebersamaan (Solidarity Corporate) yang tetap menjunjung tinggi profesionalisme. BPR Al Salaam hadir untuk memberikan pelayanan “retail banking” bagi kemajuan bersama sesuai dengan motto “Maju Dalam Kebersamaan”. 2. Visi, Misi, Motto dan Tujuan BPRS Al Salaam33 a. Visi BPRS Al Salaam: “Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Terbaik di Indonesia” b. Misi BPRS Al Salaam: “Menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemerataan pembangunan perekonomian sektoral dengan orientasi pengembangan usaha kecil dan menengah menuju kesejahteraan bagi stake holder”. c. Motto BPRS Al Salaam: “Maju Dalam Kebersamaan” d. Tujuan BPRS Al Salaam: 1) Dengan profesionalisme tinggi berusaha memberikan pelayanan kepada nasabah melalui penyediaan jasa keuangan yang optimal dalam hal kualitas, kenyamanan, keamanan, dankeuntungan dalam hal berinvestasi. 2) Memberikan tingkat kesejahteraan yang baik bagi seluruh karyawan.
33
“Visi dan Misi BPRS Al-Salam”, artikel diakses pada tanggal 12 Februari 2015 dari http://www.bprsalsalaam.com/?fuseaction=home.general§ion=profil&subsection=visi_dan_misi
38
3) Memberikan hasil yang terbaik bagi stake holder. 3. Produk-Produk BPRS Al Salaam: a. Produk Penghimpunan Dana 1) Tabungan iB Amanah 2) Tabernas Platinum 3) Deposito Syariah Rakyat (DSR) Maxima b. Produk Pembiayaan 1) Pembiayaan Al Salaam Syariah 2) Pembiayaan Pembiayaan Kepemilikan Sepeda Motor (PKSM). 3) Pembiayaan Syariah Kepemilikan Kendaraan Bermotor (PSKKB). 4) Pembiayaan Pembiayaan Mitra Usaha (disingkat MITRA iB).
Data pembiayaan Mitra Usaha BPRS Al Salaam No.
Deskripsi
OS Pokok s/d 30 April 2015 001
A.3 PAS MITRA USAHA 1
Pembiayaan PAS MU
1,137,098,480
-/- PPAP khusus PAS MU Net 2
Total Portofolio Pembiayaan % PAS MU Terhadap Total Portofolio
3
19,579,010,902 5.81%
Total Net Aset % PAS MU (Net) Terhadap Total Aset
4
Total Modal % PAS MU (Net) Terhadap Total Modal Persentase NPF
3.70%
39
5
Non Performing Financing (NPF) khusus PAS MU Kolektibilitas 1
42,032,514 1,095,065,966
Kolektibilitas 2 Kolektibilitas 3 Kolektibilitas 4
42,032,514
6
Jumlah Rekening Nasabah PAS MU
27
7
Jumlah Nasabah/Rekening Bermasalah PAS MU
6
Kolektibilitas 1
21
Kolektibilitas 2 Kolektibilitas 3 Kolektibilitas 4 8
6
NPF 31 Maret 2015
4.70%
Saldo NPF
56,043,876
Jumlah Rekening NPF
7
Sumber: BPRS AlSalaam cinere
Table diatas menunjukan bahwa Pembiayaan Mitra Usaha BPRS Al Salaam sampai dengan 30 April 2015 berjumlah Rp. 1,137,098,480 dengan 27 rekening nasabah. Sedangkan terdapat Rp. 42,032,514 pembiayaan bermasalah dengan 6 rekening nasabah dari total Pembiayaan Mitra Usaha BPRS Al Salaam sampai dengan 30 April 2015. Namun Pembiayaan Mitra Usaha tertanggal 30 April diatas lebih baik dari Pembiayaan Mitra Usaha tertanggal 30 Maret 2015 yang terdapat Rp.56,043,876 dengan jumlah 7 rekening dari 27 rekening.
40
4. Struktur Organisasi Dewan Komisaris
:
Mulya Soepardi B. Munir Sjamsoeddin
Direksi
:
Ichwanda Munir Syamsoeddin Azwar
Dewan Pengawas Syariah
:
Mohammad Yahya Mohammad Akmasj
B. Hasil dan Pembahasan Bank BPRS Al-Salaam merupakan bank yang yang memiliki produk pada pembiayaan mikro. BPRS Al-Salaam akan selalu memberikan perhatian terbaik kepada masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya. BPRS Al-Salaam memerlukan strategi dan kebijakan untuk dapat memenuhi target tersebut dengan menerapkan kebijakan dalam analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan oleh divisi khusus pembiayaan mikro. 1.
Prosedur Pembiayaan Mikro Pada BPRS Al Salaam Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azwar selaku Kepala Divisi Bisnis & Produk – Modal Kerja & Investasi, maka penulis dapat
41
mengemukakan bahwa prosedur pembiayaan dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:34 a.
Tahap permohonan pembiayaan Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mikro secara tertulis kepada pihak BPRS Al-Salaam . Permohonan fasilitas pembiayaan dapat mencakup penambahan fasilitas yaitu nasabah mengajukan pembiayaan mikro tambahan dengan ketentuan nasabah pada pembiayaan pertama telah berjalan setelah 6 bulan pertama dan pada angsuran ke 7 dengan kondisi lancar persyaratannya jaminan untuk pencairan dan memeriksa kelengkapan data. Calon nasabah datang ke kantor kemudian dibantu oleh Customer Service/Sales Officer mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang sudah disediakan pihak bank. Bilamana nasabah tidak dapat datang ke kantor maka pihak SO (Sales Officer) yaitu staf marketing akan mendatangi nasabah dan memberikan formulir pembiayaan untuk diisi lengkap. Calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan.
34
Wawancara Pribadi dengan Azwar selaku Kepala Divisi Bisnis & Produk – Modal Kerja & Investasi, Jakarta, 01 April 2015.
42
Setelah permohonan diterima lisan maupun tulisan, pihak bank mulai bekerja melalui investigasi awal dengan mencari informasi mengenai diri calon nasabah melalui BI Checking dan ke berbagai sumber. Apabila hasilnya menunjukkan sinyal positif maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap pertama ini BPRS Al Saalam terdapat sedikit perbedaan dengan teori Kasmir mengenai prosedur pemberian kredit. BPRS Al Saalam mulai bekerja dengan investigasi awal melalui BI Checking untuk mencari informasi mengenai diri calon nasabah setelah permohonan diterima lisan maupun tulisan. Sedangkan pada teori Kasmir penilaian jaminan kredit sudah diteliti. b. Appraisal (Penilai Jaminan) Tugas penilai jaminan adalah meneliti objek jaminan yang akan dijaminkan di BPRS Al Salaam. Penulis mewawancarai Bapak Zulfikar Zulkarnain selaku Customer Service Admin Appraisal,bahwasannya untuk objek yang masuk dalam kriteia jaminan yaitu:35 1) Rumah a) Layak huni. b) Ada jalan masuk. c) Jauh dari SUTET, SPBU, TPU/ makam, TPS/ TPA, pabrik.
35
Wawancara Pribadi dengan Bapak Zulfikar Zulkarnain selaku Customer Service Admin Appraisal, Jakarta 09 April 2015
43
2) Kendaraan a) Mobil pribadi umur 15 tahun. b) Mobil niaga umur 7 tahun. c) Motor 5 tahun. d) Pabrikan Jepang. Pada tahap ini terdapat perbedaan, pada teori Kasmir setelah permohonan pembiayaan maka tahap selanjutnya adalah tahap penyelidikan berkas pinjaman yang tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, sedangkan pada BPRS Al Saalam setelah permohonan pembiayaan maka tahap berikutnya adalah tahap penilaian jaminan yang mana pada teori Kasmir tahap penilaian jaminan terdapat di dalam tahap pengajuan proposal/ tahap permohonan pembiayaan. c. Tahap analisis pembiayaan Pada tahap ini reviewer akan memeriksa kelengkapan berkas calon nasabah seperti slip gaji, rencana pembelian, dan kelengkapan berkas lainnya. Apabila berkas kurang lengkap maka reviewer akan mengembalikannya kepada marketing. Tahap ini pun berbeda dengan yang disebutkan pada teori Kasmir, pada teori Kasmir tahap ketiga adalah tahap penilaian kelayakan kredit yang mana terdapat penilaian layak atau tidaknya suatu penyaluran kredit dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar
44
jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan. Dalam Studi Kelayakan menurut Kasmir perlu adanya penilaian pada beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/ operasi, aspek manajemen, aspek ekonomi social, dan aspek AMDAL36. Sedangkan pada BPRS Al salaam tahap ketiga adalah tahap analisis pembiayaan yaitu tahap penyelidikan berkas, yang mana tahap penyelidikan berkas ini pada teori Kasmir terdapat pada tahap kedua setelah tahap pengajuan proposal/ permohonan pembiayaan. d. Komite Pembiayaan 1) 50 juta harus mendapat persetujuan kepala cabang 2) 70-75 juta harus mendapat persetujuan direktur bisnis 3) 100 juta harus mendapat persetujuan direktur utama 4) 150 juta harus mendapat persetujuan komisaris Setelah berkas lengkap BPRS Al Salaam lanjut kepada tahap komite pembiayaan/ keputusan kredit. Sedangkan pada teori Kasmir sebelum pada tahap keputusan kredit terdapat tiga tahap yang harus dipenuhi, yaitu tahap wawancara pertama, tahap peninjauan ke lokasi, dan tahap wawancara kedua.
36
Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 98
45
e. Admin (Order pengikatan notaris dari pembuatan akad pembiayaan). Pada tahap ini terdapat kesamaan dengan teori Kasmir. Setelah tahap komite pembiayaan/ keputusan kredit maka akan dilakukan pembuatan atau penandatanganan akad pembiayaan. f. Realisasi Pembiayaan (Bank Officer melakukan input data otorisasi Supervisor) Tahap ini pula sama dengan teori Kasmir, yaitu tahap realisasi pembiayaan yang adalah tahap terakhir pada sebuah prosedur pemberian pembiayaan. Prosedur pemberian pembiayaan BPRS Al Salaam secara keseluruhan jika dibandingkan dengan teori Kasmir memiliki kemiripan, namun ada beberapa bagian yang berbeda yaitu tahap kedua setelah pengajuan proposal, pada BPRS Al Salaam yaitu tahap penilaian jaminan sedangkan pada teori Kasmir adalah tahap penyelidikan berkas pinjaman yang mana tahap penyelidikan berkas pinjaman pada BPRS Al Salaam terdapat pada tahap ketiga setelah tahap penilaian jaminan.
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada BPRS Al-Salaam Dalam pemberian pembiayaan usaha mikro banyak hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga analisis pembiayaan menjadi tepat guna. Hal ini
46
diperuntukkan agar tidak membebani nasabah dan meminimalkan risiko pembiayaan. Menurut Kasmir ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu aspek character, capacity, capital, condition dan collateral. a.
Character Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.37 Keyakinan ini tercermin dari bagaimana sifatnya, kejujurannya, gaya hidup yang dianutnya, tidak pemabuk, tidak penjudi, usia debitur dan lain-lain. Watak calon nasabah dapat diketahui dengan melihat kelancaran pembayaran pembiayaan di masa lalu jika nasabah merupakan nasabah lama, sedangkan untuk nasabah permohonan baru dapat diketahui dengan melihat kebiasaan setor tarik pada tabungan. SO/ AO akan memeriksa Daftar Hitam Bank Indonesia (BI Checking) untuk melihat kolektibilitas pembiayaan/ tingkat kesehatan pembiayaan nasabah. SO/ AO juga melakukan trade checking yaitu pencarian informasi ke rekan bisnis permohonan pembiayaan, pesaingnya ataupun pemilik usaha sejenis untuk memperoleh informasi mengenai reputasi. etika, jenis usaha dan perilaku bisnis calon nasabah. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar pengembalian pembiayaan. Orang yang memiliki karakter yang baik
37
Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 91-92
47
akan berusaha untuk membayar dengan berbagai cara, sifat-sifat khusus yang menyertai kepribadian seseorang. Menilai karakter didapat pada saat wawancara dengan cara tanya jawab yang dilakukan pihak bank kepada nasabah pada saat nasabah pertama kali berurusan dengan pihak bank dalam rangka pengajuan pembiayaan. Hal yang biasa ditanyakan yang berhubungan dengan karakter adalah seputar nama nasabah, nama istri dan anak-anak (jika telah berkeluarga), tempat tinggal, kehidupan di sekitar tempat tinggal, kebiasaan yang dilakukan, dan lain-lain yang berhubungan dengan nasabah. b. Capacity Capacity digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam
membayar
pembiayaan
yang
dihubungkan
dengan
kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba, dimana diteliti mengenai pendidikan dan pengalaman usahanya, reputasi usaha, riwayat usaha, keahliannya dalam bidang usaha tersebut sehingga bank memperoleh keyakinan bahwa suatu usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang yang tepat. Analis pembiayaan akan
melihat
bagaimana
kemampuan
calon
nasabah
dalam
menghasilkan laba, kemampuan membiayai kegiatan operasional seharihari, dan memenuhi kewajiban pembiayaan. Capacity dapat dilihat dari aspek pemasaran meliputi harga pokok, pengelolaan, penagihan. Aspek
48
pembelian terutama untuk sektor bisnis meliputi jumlah pembelian perbulan, besarnya pembelian tunai, lama kredit pemasok, fluktuasi pemasok, fluktuasi pasokan, dan melihat kualitas hubungan calon nasabah dengan pemasok. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengambil pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan. c. Capital Capital adalah berkaitan dengan modal atau kekayaan yang dimiliki
calon
nasabah
untuk
menjalankan
dan
memelihara
kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap capital adalah untuk mengetahui keadaan permodalan sumber-sumber dana dan penggunaannya, meneliti besar kecilnya modal dan bagaimana pendistribusian modal, apakah ada modal
yang cukup untuk
menggerakkan sumber daya secara efektif, apakah pengaturan modal kerja baik, sehingga usaha dapat berjalan lancar, berupa besar modal kerja, Jika dianalisis capital dapat diteliti berdasarkan aset, Misalkan nasabah sudah memiliki usaha yang cukup lama 5 tahun, maka jika terdapat penambahan aset berupa rumah, kendaraan bermotor atau penggunaannya untuk usaha berupa investasi dan buka cabang.
49
d. Condition Condition adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. Penilaian terhadap kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah dan bagaimana nasabah mengatasinya atau mengantisipasi sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang. Hal yang dianalisis meliputi persaingan antarsesama pengusaha dalam batas kewajaran atau tidak, prospek usaha nasabah dan jumlah pesaing yang mengancam usaha nasabah jika banyak maka akan mempengaruhi omset penjualan nasabah. e. Collateral Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian. Jaminan ini diperlukan bila suatu saat nasabah wanprestasi walaupun demikian jaminan merupakan pendukung bukan aspek utama yang diperhitungkan. Jaminan yang dapat digunakan dalam pembiayaan adalah barang bergerak berupa kendaraan bermotor dan barang tak bergerak berupa rumah, tanah, dan lain sebagainya.
50
3. Strategi dalam Menganalisis Pembiayaan Mikro Pada BPRS Al-Salaam a. Strategi BPRS Al-Salaam dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro. Beberapa hal yang dilakukan oleh BPRS Al-Salaam
untuk
pencapaiannya terhadap peningkatan pangsa pasar atas pembiayaan mikro antara lain: 1) Meningkatkan skill para staf yang terlibat dalam proses penilaian pembiayaan mikro sehingga menjadi SDM yang berkualitas. 2) Meningkatkan capacity building UMKM dengan memberikan technical
assistance
berupa
pendampingan
manajemen
dan
penggunaan sistem IT. 3) Melakukan peran aktif dalam memperoleh nasabah dengan sistem walk in customer dan mengunjungi nasabah ke tempat usaha atau pasar-pasar untuk mensosialisasikan mengenai pembiayaan mikro. 4) BPRS Al Salaam menjadikan para nasabah UMKM sebagai mitra dengan prinsip win-win solution yaitu pembiayaan tersebut menguntungkan kedua belah pihak. 5) Fleksibel dalam pemberian pembiayaan. 6) Proses pembiayaan yang cepat yaitu 3 hari namun jika nasabah terkendala berkas maka proses pembiayaan yaitu seminggu. 7) Para staf dalam pembiayaan mikro masing-masing menjalankan tugasnya dengan baik dan berusaha untuk dapat mencapai target pembiayaan.
51
b. Strategi BPRS Al-Salaam dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Mikro. 1) Melakukan pendekatan personal kepada calon nasabah dengan komunikatif dimana nasabah dapat berkomunikasi lansung dan para staf pembiayaan meresponnya dengan baik dan cepat dengan sikap yang ramah saat nasabah bernegoisasi mengenai plafon tetapi tetap menggunakan perhitungan yang tepat dalam menentukan plafond. 2) Pembagian tugas yang baik dan penjelasan yang detail mengenai waktu dan tempat nasabah oleh Kepala Divisi Bisnis & Produk – Modal Kerja & Investasi sebelum para staf pembiayaan melakukan survei. 3) Perencanaan yang baik sebelum investigasi ke nasabah dengan menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan. 4) SO/AO dalam menganalisis lebih menekankan pada aspek karakter, aspek capacity dan syariah. 5) Aspek collateral merupakan pendukung bukan hal yang pertama kali dianalisis. 6) Proses penilaian karakter dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan investigasi. 7) Kemudahan dalam prosedur pembiayaan. 8) Penjelasan secara detail oleh staf pembiayaan ketika calon nasabah melakukan permohonan pembiayaan.
52
Berdasarkan analisis penulis berdasarkan pertimbangan dari sisi prosedur strategi menganalisis pembiayaan lebih mudah dibandingkan bank lain sekalipun bank umum, Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa Bank Syariah Mandiri membutuhkan dua tahap penilaian pembiayaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu penilaian lisan yaitu dengan meneliti beberapa prinsip seperti karakter dan kemampuan nasabah dan tahap penilaian dokumentasi dengan memperhatikan tujuh aspek seperti aspek keuangan, yuridis, pemasaran, karakter dan manajemen, teknis sosial dan ekonomi. Menurut Selfie Rahayu pada bank Mega Syariah dalam pemberian pembiayaan mikro menggunakan prinsip 3 C yaitu character, capacity, collateral dan aspek 7 P meliputi personality, party, purpose, prospect, profitability, dan protection dan aspek penilaian lain seperti sumber supplier, sumber penjualan, cara pembayaran pada konsumen dan kondisi hutang debitur.38 Kedua
bank
tersebut
dalam
menilai
kelayakan
pembiayaan
membutuhkan persyaratan yang lebih banyak sedangkan pelaku usaha mikro membutuhkan kesederhanaan dalam aspek penilaian. BPRS Al Salaam dalam menganalisis kelayakan suatu permohonan pembiayaan hanya meggunakan prosedur dan analisa yang tidak terlalu rumit sebagaimana teori
38
Selfie Rahayu, “Analisis Pembiayaan Usaha Mikro Syariah Pada Bank Mega Syariah,”(Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 62-81.
53
Kasmir mengenai prinsip-prinsip pemberian kredit dan prosedur pemberian kredit, hanya saja ada sedikit bagian yang berbeda yaitu tahap kedua setelah pengajuan proposal, pada BPRS Al Salaam yaitu tahap penilaian jaminan sedangkan pada teori Kasmir adalah tahap penyelidikan berkas pinjaman yang mana tahap penyelidikan berkas pinjaman pada BPRS Al Salaam terdapat pada tahap ketiga setelah tahap penilaian jaminan, namun secara garis besar prinsip dan prosedur pembiayaan yang dilakukan BPRS Al Salaam dengan teori Kasmir memiliki kesamaan. Selain itu BPRS Al-Salaam dalam tahap pembiayaan melakukan komunikasi yang efektif dan penjelasan secara detail pada saat tahap pengajuan permohononan pembiayaan dan melakukan pembinaan pada nasabah selama proses pembiayaan dengan pemantauan (monitoring).
54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan pada BPRS AL-Salaam: 1.
Prosedur pembiayaan mikro oleh BPRS Al-Salam Cabang Cinere mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana cukup menyertakan fotokopi KTP, KK dan SIUP dengan lima tahap pembiayaan meliputi tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian
putusan
pembiayaan,
tahap
pencairan
pembiayaan/akad
pembiayaan, dan tahap pemantauan pembiayaan. 2.
Analisis kelayakan pembiayaan mikro Pada BPRS AL-Salaam dilihat dari sejumlah kasus yang ditemukan pada nasabah dan implementasinya lebih menekankan pada aspek character, capacity. Selain itu dipertimbangkan pula aspek pendukung seperti capital, condition of economy dan collateral.
3.
Strategi BPRS AL-Salaam dalam menganalisis pembiayaan mikro menerapkan berbagai hal yang memudahkan nasabah dalam memberikan pembiayaan dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah seperti melakukan pendekatan personal kepada calon nasabah dengan komunikatif, pembagian tugas yang baik oleh Kepala Divisi Bisnis & Produk – Modal
54
55
Kerja & Investasi sebelum para staf pembiayaan melakukan survei ke nasabah, perencanaan yang baik sebelum investigasi ke nasabah dengan menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan, Sales Officer dalam menganalisis lebih menekankan aspek karakter, capacity dan syariah, aspek collateral merupakan pendukung bukan hal yang pertama kali dianalisis, proses penilaian karakter dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan investigasi, kemudahan
dalam prosedur pembiayaan, penjelasan secara
detail oleh staf pembiayaan ketika calon nasabah melakukan permohonan pembiayaan.
B. Saran Dari penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut: 1.
BPRS AL-Salaam harus terus berusaha meningkatkan kinerja dalam pembiayaan mikro sehingga pangsa pasar perbankan syariah dapat meningkat.
2.
Strategi yang telah dibuat seharusnya diterapkan secara komprehensif agar memperoleh keunggulan kompetitif (competitive advantage).
3.
Monitoring harus dilakukan oleh para staf pembiayaan mikro secara rutin terhadap para calon nasabah agar memperkecil terjadinya penyalahgunaan pembiayaan mikro
56
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. Ma’ruf. Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Banjarmasin: Antasari Press, 2006.
Afiff, Faisal, dkk. Strategi dan Operasional Bank. Bandung: PT Eresco, 1996.
Dewi, Chandra. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan. 2009.
Hamdan, Umar dan Andi, Wijaya, Analisis Komparatif resiko Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah. 2005.
Hasan, Zubairi. Undang-Undang Perbankan Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
Karim, Adiwarman A. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Manajemen Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
Kuncoro, Mudrajad. Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta: Gelora Aksara Pertama, 2005.
64
57
Rahayu, Selfie. “Analisis Pembiayaan Usaha Mikro Syariah Pada Bank Mega Syariah.” Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Rizqullah, “Pembenahan Manajemen Perbankan Syariah Menyongsong Industri Perbankan 2010”, Makalah disampaikan pada seminar Bulanan MES, 21 Februari 2010, h. 4.
Sinungan, Muchdarsyah. Manajemen Dana Bank. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997.
Subagyo, dll, 2002, Bank dan Lembaga KeuanganLainnya, (STIE YKPN, Yogyakarta), h, 117.
Susanto, Edi. Formulasi Strategi Bersaing PT. BPRS Pemerintah Kota Bekasi, 2012.
Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Wawancara Pribadi dengan Azwar. Jakarta. 01 April 2015. Wawancara Pribadi dengan Bapak Zulfikar Zulkarnain. Jakarta. 09 April 2015 BPRS Al-Salam”, artikel diakses pada tanggal 12 Februari 2015 dari http://www.bprsalsalaam.com/?fuseaction=home.general§ion=profil&sub section=sejarah_bprs_alsalaam Departemen Koperasi. “Kriteria UMKM”. diakses pada 14 Mei 2014 dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1 29.
65
58
“Deskriptif Kualitatif”, diakses pada 14 Mei 2014 dari http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id/2012/02/29/deskriptif-kualitatif/
Koto, Ferry. “UMKM Semakin Kuat”, Artikel diakses pada 08 April 2015 dari http://ferrykoto.wordpress.com/2013/12/20/tahun-2014-ekonomi-menurunkoperasi-berjaya-umkm-semakin-kuat/
Yasinta. “Kriteria UMKM”, Artikel diakses pada 15 Maret 2015 dari http://yasintahening.wordpress.com/2013/03/27/kontribusi-umkm-dalamperekonomian-indonesia/
66
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
HASIL WAWANCARA MENGENAI PEMBIAYAAN MIKRO (Wawancara dengan Kepala Divisi Bisnis & Produk – Modal Kerja & Investasi)
Narasumber
: Bapak Azwar selaku Kepala Divisi Bisnis & Produk – Modal Kerja
& Investasi Waktu
: 23 Maret 2015
Tempat
: BPRS Al Salaam Cabang Cinere
1. Apa keunggulan pembiayaan mikro BPRS Al Salaam dibandingkan bank lain? Untuk bisnis mikro sebenarnya semua bank tidak dapat dikatakan bahwa BPRS Al Salaam lebih baik dibandingkan bank lain, ada keunggulan di masing-masing bank, hanya BPRS Al Salaam mempunyai strategi meliputi SDM yang unggul dan produk yang bersaing. 2. Bagaimana prosedur permohonan pembiayaan BPRS Al Salaam untuk sektor UMKM? Nasabah harus punya usaha minimal 2 tahun , entah nasabah datang lansung ke kantor cabang terdekat atau didatangi lansung oleh marketing lalu bila minat tinggal menyerahkan data yang wajib dipenuhi 3. Bagaimana kriteria UMKM yang mendapatkan persetujuan pembiayaan? Usaha yang dapat dibiayai mikro adalah usaha kecil menengah memiliki tempat usaha yang permanen, ada jaminan, 5C (Character ,Capacity,Capital Condition
70
of economy,dan Collateral). Untuk mengetahui usaha tersebut mikro, menengah atau makro berdasarkan UU No 25 Tahun 1999 tentang struktur modal usaha mikro, menengah, macro (enterprise) untuk saat ini UU No. 20 Tahun 2008 4. Bagaimana strategi BPRS Al Salaam dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro yang diajukan nasabah? Strategi BPRS Al Salaam dalam menganalisis kelayakan tetap mengacu pada 5C dan aspek syariah tetapi tidak menutup kemungkinan adanya penilaian di luar 5C itu sendiri tergantung implementasinya di
lapangan misalkan dengan
penambahan pertimbangan terhadap aspek-aspek lain seperti pertimbangan analisa pasar, hubungan dengan supplier dan lain- lain. 5. Berapa lama yang dibutuhkan dalam analisis pembiayaan hingga pembiayaan tersebut disetujui? Sesuai SLA (Standar Layanan) 7 hari 6. Bagaimana kriteria UMKM yang mendapatkan persetujuan pembiayaan? Usaha yang dapat dibiayai mikro adalah usaha kecil menengah memiliki tempat usaha yang permanen, ada jaminan, 5C (Character ,Capacity, Capital , Condition of economy,dan Collateral). Untuk mengetahui usaha tersebut mikro, menengah atau makro berdasarkan UU No 25 Tahun 1999 tentang struktur modal usaha mikro, menengah, macro (enterprise). 7. Bagaimana strategi BPRS Al Salaam dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro yang diajukan nasabah? Strategi BPRS Al Salaam dalam menganalisis kelayakan tetap mengacu pada 5C dan aspek syariah tetapi tidak menutup kemungkinan adanya penilaian di luar 5C
71
itu sendiri tergantung implementasinya di
lapangan misalkan dengan
penambahan pertimbangan terhadap aspek-aspek lain seperti pertimbangan analisa pasar, hubungan dengan supplier dan lain- lain. 8. Bagaimana cara untuk menilai karakter calon nasabah? Penilaian karakter calon nasavah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan investigasi atau penyidikan, Dengan wawanvara dapat dilihat dari cara nasabah melakukan tanya jawab dengan bank sepertt berkomunikasi dan respon nasabah saat diajukan pertanyaan sedangkan Investigasi atau penyidikan bertujuan untuk melihat karakter nasabah dari lingkungan tempat nasabah bertempat tinggal, tempat usaha atau sejenisnya. 9. Bagaimana mengenai analisa pasar? Analisa pasar dilakukan ke nasabah dan mengklasifikasi jenis jaminan dengan syarat jaminan harus bersifat marketable. 10. Apakah tujuan dari BI Checking? BI Checking bertujuan untuk melihat pembayaran hutang di bank lain, melihat kolektibilitas pembiayaan/ tingkat kesehatan pembiayaan nasabah.
