ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG JAKABARING

ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG JAKABARING

SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Riswan 10.152.002

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG 2015

ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG JAKABARING

SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Riswan 10.152.002

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG 2015

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG JAKABARING

Riswan 10.152.002

Telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi

Pembimbing I,

Siti Nurhayati Nafsiah, SE., Ak., M.Si Pembimbing II,

Jaka Darmawan, S.E.,AK.,M.Ak.,CA

Palembang, Maret 2015 Fakultas Ekonomi Universitas Bina Darma Dekan,

Dr.Emi Suwarni, SE., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ini berjudul “ ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG JAKABARING”, telah dipertahankan di depan komisi penguji pada Hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

KOMISI PENGUJI

1.

Siti Nurhayati Nafsiah, SE., Ak., M.Si

Ketua

(.....................)

2. Jaka Darmawan, SE., Ak., M.Ak. CA

Sekretaris

(.....................)

3.

Henni Indriyani, S.E.,AK M.Si

Anggota

(.....................)

4.

Muhammad Titan Terzaghi, S.E.,AK.,M.Si

Anggota

(.....................)

Palembang, Maret 2015 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bina Darma Ketua,

(Ade Kemala Jaya, SE., Ak., M.Acc)

SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Riswan NIM : 10.152.002 Dengan ini menyatakan bahwa 1. Karya tulis saya (tugas akhir/skripsi/tesis) ini adalah asli dan belum pernah diajukan

untuk

mendapatkan

gelar

akademik

baik

(ahli

madya/sarjana/magister) di Universitas Bina Darma atau di perguruan tinggi lain; 2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan tim pembimbing; 3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dengan mencantumkan nama pengarang dan memasukkan kedalam daftar rujukan; 4. Saya bersedia tugas akhir/skripsi/tesis, yang saya hasilkan dicek keasliannya menggunakan Plagiarism checker serta diunggah ke internet, sehingga dapat diakses publik secara daring; 5. Surat pernyataan ini saya tulis dengan sungguh-sungguh dan apabila terbukti melakukan penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku di perguruan tinggi ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Palembang, Maret 2015 Yang Membuat Pernyataan,

Riswan NIM: 10.152.002

ABSTRAK ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG JAKABARING PALEMBANG By:Riswan Perusahaan sebagai penyedia barang dan jasa tentulah dalam menjalankan roda usahanya tidak terlepas dari kas. Pencatatan kas yang baik tentulah tidak terlepas dari pengawasan dan pengendalian intern. Pengendalian intern sangat dibutuhkan dalam setiap aspek yang ada dalam perusahaan, terutama pengendalian intern atas penerimaan kas. Perjalanan sebuah sistem penerimaan kas membutuhkan prosedur yang mendukung yang harus dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aturan perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prosedur penerimaan kas untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jakabaring Palembang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang dianggap sudah menjalankan prosedur yang cukup efektif, karena setiap transaksi yang terjadi dicatat dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat oleh perusahaan. Sehingga memudahkan karyawan dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan. Kata kunci : Pengendalian intern, sistem, prosedur, efektivitas

ABSTRACT ANALYSIS APPLICATION PROCEDURE FOR ACCEPTANCE OF CASH TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL PT. PEGADAIAN (Persero) KANTOR CABANG JAKABARING PALEMBANG

By: Riswan

The company as a provider of goods and services would have been in running its business can not be separated from the cash. Recording a good cash is certainly not independent of supervision and internal control. Internal controls are needed in every aspect of the company, especially internal control over cash receipts. Travelling a cash receipt system requires procedures that support that must be executed in accordance with the requirements and rules of the company. The goal of this research is to investigate the application of procedures for cash receipts to increase the effectiveness of internal control at PT. Pegadaian (Persero) kantor Jakabaring Palembang. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis techniques using primary and secondary data. Based on the results of the discussion relating to the formulation of the problem in this study, PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Jakabaring Palembang considered running procedure is quite effective, because each transaction is recorded and performed in accordance with the procedures that have been made by the company. Making it easier for employees in the company's operational activities.

Keywords: Internal controls, systems, procedures, effectiveness

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Keteladanan lebih baik daripada seribu nasihat Rendahkanlah hatimu sampai tak ada manusia yang mampu merendahkanmu Bersyukur dalam situasi apapun akan lebih menenangkan diri

Dengan segala kerendahan hati karya ini kupersembahkan untuk :

 Allah SWT  Nabi Muhammad SAW  Ayah handa Sukir dan ibunda Tarsini yang selalu kucita dan selalu kubangkan dan senantiasa memberikan do’a dan dukungan untuk keberhasilanku. Saudara-saudaraku, kakakku Saino, Heni susanti, adiku Supriadi, yang memberikan dukungan dan motifasi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama

: Riswan

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir

: Karang Tengah, 27 Oktober 1992

Agama

: Islam

Status

: Belum Menikah

Alamat Rumah

: Desa Sri Gading p7, Rt/RW 006/001 Dusun I Kecamatan LALAN KAB, Musi Banyuasin

Nomor Telepon/HP

: 0853665552341

Alamat Email

: [email protected]

Pendidikan Formal

:

Sekolah Dasar(1999-2004)

: SD Negeri p7 Sri Gading

SLTP(2004-2007)

: SMP Negeri 2 Kecamatan LALAN

SMA(2007-2010)

: SMA Negeri 1 Kecamatan LALAN

Perguruan Tinggi (2010-2015)

: S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bina Darma Palembang

Pendidikan Non Formal Seminar : Seminar SAK ETAP dan IFRS: The Fundamentals di Universitas Bina Darma Palembang (2012)

Pelatihan : ESQ Basic Training di Universitas Bina Darma Palembang (2011) Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu di IAI Sumatera Selatan Palembang (2013) Tes Ket Zahir Accounting

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan penelitian, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG JAKABARING PALEMBANG”.

Tidak lupa juga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Pada saat penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, motivasi, dan petunjuk serta arahan dari berbagai pihak, sehingga sangat membantu dalam proses penyusunan Skripsi. Adapun tujuan penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., selaku Rektor Universitas Bina Darma Palembang. 2. Ibu Dr. Emi Suwarni, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bina Darma Palembang.

3. Bapak Ade Kemala Jaya, S.E., Ak., M.Acc, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bina Darma Palembang. 4. Ibu Siti Nurhayati Nafsiah, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing 1 5. Bapak Jaka Darmawan, S.E., Ak., M.Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing 2 6. Mbak Rika Kadarsih, A.Md., selaku staf Pusat Pelayanan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bina Darma. 7. Para Dosen, Staf, dan Karyawan Universitas Bina Darma Palembang. 8. Orang tuaku tercinta, serta keluarga besarku yang selalu memberikan do’a dan dukungan moril maupun materil. 9. Mahasiswa-mahasiswi akuntansi di Universitas Bina Darma khususnya angkatan 2010 Penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh penulis. Sebagai penutup, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia serta HidayahNya kepada kita semua dan semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Saya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pengguna. Aamiin Ya Rabbal’alamiin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Palembang,

Februari 2015

Riswan,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................... .ii ABSTRAK INDONESIA ............................................................................. iii ABTRAK INGGRIS .................................................................................... iv MOTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................. .v HALAMAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP .............................................. vi KATA PENGANTAR ............................................................................... .vii DAFTAR ISI .............................................................................................. ..ix DAFTAR TABEL ........................................................................................ x DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xi

1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................... 5 1.3 Ruang Lingkup Penelitian ................................................................... 5 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian............................................................ 6 1.4.1 Tujuan Penelitian ...................................................................... 6 1.4.2 Manfaat Penelitian .................................................................... 6 1.5 Sistematika Penulisan .......................................................................... 7 2. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1 Landasan Teori .............................................................................. 9 2.1.1 Sistem dan Prosedur ................................................................... 9 2.1.1.1 Pengertian Sistem dan Sistem Akuntansi ................... 9 2.1.1.2 Pengertian Prosedur .................................................... 9 2.1.2 Kas ........................................................................................... 11 2.1.2.1 Pengertian Kas .......................................................... 11 2.1.2.2 Pengertian Penerimaan Kas ..................................... 13 2.1.2.3 Prosedur Penerimaan Kas ......................................... 15

2.1.2.4 Sistem Penerimaan Kas dari Piutang ........................ 18 2.1.2.5 Fungsi yang Terkait .................................................. 21 2.1.2.6 Dokumen yang Digunakan ....................................... 22 2.1.2.7 Catatan Akuntansi yang digunakan .......................... 24 2.1.2.8 Jaringan Prosedur Penerimaan kas ........................... 24 2.1.2.9 Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas ......................... 25 2.1.3 Pengertian Efektivitas ................................................................ 30 2.1.3.1 Ukuran Efektivitas .................................................... 31 2.1.4 Pengendalian Intern ................................................................... 35 2.1.4.1 Tujuan Pengendalian Intern ...................................... 37 2.1.4.2 Fungsi Pengendalian Intern ...................................... 38 2.1.4.3 Komponen Pengendalian Intern ............................... 38 2.1.4.4 Keterbatasan Pengendalian Intern ............................ 41 2.1.4.5 Mekanisme Pengendalian Intern .............................. 42 2.1.4.6 Ciri-ciri Pengendalian Intern yang Efektif ............... 44 2.1.4.7 Struktur Pengendalian Intern Penerimaan Kas ......... 45 2.1.4.8 Organisasi Intern Penerimaan Kas ........................... 46 2.1.4.9 Pengendalian Intern Penerimaan Kas ....................... 47 2.1.5 Penelitian Terdahulu............................................................................ 48 2.2 Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian ................................ 50 2.2.1 Kerangka Pemikiran ................................................................ 50 2.2.2 Paradigma Penelitian ............................................................... 51 3. OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian ................................................................................ 52 3.2 Metodologi Penelitian ....................................................................... 52 3.2.1 Operasional Variabel ............................................................... 52 3.2.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .................................. 53 3.2.3 Teknik Analisis Data ............................................................... 55 4. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Perusahaan ........................................................... 56

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian (Persero) ................................ 56 4.1.2 Struktur Organisasi .................................................................. 58 4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan ........................................................ 65 4.1.4 Perjalanan Misi PT. Pegadaian (Persero) ................................ 66 4.1.5 Budaya Perusahaan ................................................................. 67 4.2 Produk dan Layanan .......................................................................... 67 4.2.1 Produk-produk Gadai .............................................................. 67 4.2.2 Layanan Jasa Lainnya ............................................................. 68 4.2.3 Klasifikasi Pinjaman ............................................................... 69 4.2.3.1 Penggolongan Uang Pinjaman .................................... 69 4.2.3.2 Tarif Biaya Administrasi ............................................ 69 4.2.3.3 Tarif Sewa Modal ....................................................... 70 4.2.3.4 Pembulatan Uang Pinjaman ........................................ 70 4.3 Pembahasan ....................................................................................... 71 4.3.1 Prosedur Penerimaan Kas ........................................................ 71 4.3.1.1 Sumber Penerimaan Kas ............................................. 71 4.3.1.2 Prosedur Penerimaan Kas ........................................... 72 4.3.1.3 Pencatatan dalam Akuntansi ....................................... 85 4.3.1.4 Pengendalian Intern Penerimaan Kas ......................... 88 5. SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan............................................................................................ 92 5.2 Saran .................................................................................................. 93 RENCANA KEGIATAN PENELITIAN DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................. 48 Tabel 3.1 Operasional Variabel ................................................................. 52 Tabel 4.1 Penggolongan Uang Pinjaman ................................................... 69 Tabel 4.2 Tarif Biaya Administrasi ........................................................... 69 Tabel 4.3 Tarif Sewa Modal ...................................................................... 70 Tabel 4.4 Pembulatan Uang Pinjaman ....................................................... 71 Tabel 4.5 Prosedur Penerimaan Sewa Modal dan PYD ............................ 73 Tabel 4.6 Prosedur Penerimaan Transfer dar Kantor Wilayah .................. 76 Tabel 4.7 Prosedur Penerimaan dari Penjualan Lelang ............................. 79 Tabel 4.8 Prosedur Penerimaan Lain-lain.................................................. 82

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Sistem Penerimaan Kas Melalui Piutang .............................. 21 Gambar 2.2 Flowchart Penerimaan Kas dari Piutang ............................... 31 Gambar 2.3 Paradigma Penelitian ............................................................. 51 Gambar 4.1 Struktur Organisasi ................................................................ 58 Gambar 4.2 Flowchart Prosedur Penerimaan PYD dan Sewa Modal ...... 75 Gambar 4.3 Flowchart Prosedur Penerimaan dari Transfer ...................... 78 Gambar 4.4 Flowchart Prosedur Penerimaan dari Penjualan Lelang ....... 81 Gambar 4.5 Flowchart Prosedur Penerimaan Lain-lain ............................ 84 Gambar 4.6 Flowchart Prosedur Penerimaan Lain-lain berupa Piutang... 85

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Surat Izin Penelitian Pada PT Pegadaian (persero) Kantor Cabang Jakabaring

Lampiran 2

Lembar Perbaikan Komprehensif

Lampiran 3

SK Pembimbing

Lampiran 4

Bebas Pustaka

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Perusahaan sebagai

penyedia barang dan

jasa tentulah dalam

menjalankan roda usahanya tidak terlepas dari kas. Kas adalah alat pembayaran yang likuid dan siap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Berbagai macam kegiatan dan kejadian lumrah kita jumpai dalam setiap keadaan. Oleh karena itu, selain sumber daya manusia yang baik, perusahaan juga sangat membutuhkan pengelolaan kas yang baik. Pengelolaan kas yang baik dalam suatu perusahaan menjadi gambaran bagi keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus pelayanannya sebagai penyedia jasa gadai. Sebagai penyedia jasa gadai, PT. Pegadaian (Persero) setiap harinya tidak terlepas dari yang namanya kas, ada kas masuk, kas keluar, barang gadaian, dan barang penebus dari barang yang telah digadaikan tersebut. Kompleksitas kegiatan yang berkaitan dengan kas setiap harinya tentunya membuat PT. Pegadaian (Persero) harus lebih berhati-hati dalam melaporkan pencatatan kas, baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Pencatatan kas yang baik tentulah tidak terlepas dari pengawasan dan pengendalian intern. Pengendalian intern sangat dibutuhkan dalam setiap aspek yang ada dalam perusahaan, terutama pengendalian intern atas penerimaan kas. Perjalanan sebuah sistem penerimaan kas membutuhkan prosedur yang

mendukung yang harus dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aturan perushaaan. Prosedur yang dijalankan haruslah sesuai agar tidak terjadi ketumpangtindihan dalam segala aspek operasional perusahaan. Hal ini dilakukan supaya efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan perusahaan tetap ada. Suatu perusahaan yang berkembang semakin besar dalam menjalankan kegiatan usahanya, memerlukan pengawasan yang semakin besar pula secara langsung terhadap jalannya operasi perusahaan. Pengawasan secara langsung diperlukan adanya wewenang kepada bawahan, namun tanggung jawab tetap berada pada pimpinan perusahaan. Oleh karena itu, untuk menghadapi semakin besarnya kegiatan suatu perusahaan atau bertambahnya transaksi yang terjadi, maka diperlukan adanya pengendalian intern yang baik demi menjaga efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan. Sistem pengendalian intern atas kas (cash control system) merupakan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjaga dana kas yang dimilikinya. Sistem ini membentuk pengendalian atas kas. Sistem pengendalian kas yang kuat sangat esensial sifatnya, karena kas merupakan aset yang bersifat sangat likuid dan dengan mudah dapat ditukarkan menjadi jenis aktiva lainya dan mudah disembunyikan atau dipindahkan. Pengendalian intern atas penerimaan kas sangatlah penting, mengingat kas merupakan aktiva lancar yang sangat menarik dan mudah diselewengkan oleh para pejabat dan karyawan perusahaan, yang penggunaannya seringkali tidak

sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan, sehingga menimbulkan pemborosan dan penyalahgunaan atas kas tersebut. Oleh karena itu, kas harus diawasi dengan benar, demi meyakinkan bahwa saldo kas dalam neraca benar-benar ada. Mengingat pentingnya kedudukan kas tersebut, maka manajemen membutuhkan suatu pengendalian intern yang dapat mengamankan aktivitas kas. Pada PT. Pegadaian (Persero) terdapat pengendalian yang cukup, apabila manajemen telah merencanakan dan menyusun tata cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dari pengendalian itu sendiri akan tercapai apabila semua sistem, prosedur, kebijakan yang telah ditetapkan yang menjadi unsur dari pengendalian intern benar-benar efektif. Pengendalian intern yang baik pada kas umumnya dicapai melalui pemisahan tugas

dan

pemisahan

wewenang sehingga seseorang dapat

melaksanakan suatu transaksi pada kas yang lengkap dari awal sampai akhir. Dengan adanya pemisahan tersebut akan memudahkan bagi manajemen PT. Pegadaian (Persero) untuk mengadakan penilaian dan pengambilan keputusan yang telah dilimpahkan pada masing-masing karyawan. Kesalahan pencatatan dalam penerimaan kas memang biasa terjadi, untuk menghindari dan mencegah kebiasaan buruk ini agar tidak terjadi terus-menerus maka perlu dijaga pengendalian intern atas penerimaan kas, mulai dari pengawasan atas prosedur penerimaan kas sampai pada pencatatan kas tersebut. Hal ini dilakukan agar efektivitas pengendalian intern atas penerimaan kas dapat terus berlangsung. Penerimaan kas yang mengikuti prosedur dan sesuai dengan aturan perusahaan

akan menjadikan perusahaan menjadi lebih terkendali. Penerimaan kas perusahaan dengan cara yang benar dan dengan pengawasan yang tepat menjadikan perusahaan lebih efektif dalam mengelola sumber dana. Oleh karena itu, penggunaan prosedur penerimaan kas yang baik dan tepat guna akan mempengaruhi keefektifan pengendalian intern perusahaan untuk menghindari kecurangan yang mungkin terjadi. Penelitian ini menggunakan PT. Pegadaian (Persero) yang berkantor cabang di Jakabaring Palembang yang membawahi delapan kantor unit sebagai objek. Setiap harinya aktivitas transaksi penerimaan kas terus berlangsung, namun seringkali terjadi ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang ada. Hal ini bisa terjadi karena pada PT. Pegadaian (Persero) yang berkantor cabang di Jakabaring Palembang sering menghadapi nasabah yang ingin menggadaikan barang jaminan dengan meminjam uang terbilang sampai ratusan juta. Padahal pada kenyataannya kas yang tersedia setiap harinya terbilang belum mencukupi hingga ratusan juta, tetapi hanya berkisar sampai lima puluh juta rupiah. Fenomena ini cukup sering terjadi dan akhirnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah tersebut kepala cabang tidak hanya bertugas mengawasi jalannya proses kegiatan transaksi, tetapi juga ikut berkontribusi langsung dengan mengambil uang langsung ke kantor pusat wilayah Palembang. Proses kegiatan ini cukup membutuhkan waktu yang agak lama dan menimbulkan masalah ketidakpastian terhadap nasabah. Pada akhirnya proses ini dapat terjadi dua kemungkinan, nasabah tetap sabar menunggu proses atau nasabah malah mencari tempat menggadaikan barang yang lebih pasti pinjamannya. Jika nasabah mencari tempat

menggadaikan barang yang lebih pasti pinjaman dan ketersediaan kas di dalamnya, kejadian seperti ini akan menimbulkan pengurangan penerimaan kas pada PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Jakabaring Palembang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Prosedur Penerimaan Kas Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern

Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jakabaring

Palembang.”

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Prosedur Penerimaan Kas Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jakabaring Palembang?”

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ingin dibahas, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada masalah analisis penerapan prosedur penerimaan kas untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern

pada PT. Pegadaian (Persero)

periode 2011-2013.

Kantor Cabang Jakabaring Palembang

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prosedur penerimaan kas untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jakabaring Palembang. 1.4.2 Manfaat Penelitian Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat, antara lain : a. Manfaat bagi penulis Untuk mengumpulkan data penelitian sebagai dasar dalam penyusunan hasil penelitian dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah pemahaman penulis terutama mengenai penerapan prosedur penerimaan kas untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern. b. Manfaat bagi perusahaan Sebagai masukan bagi perusahaan dalam memberikan informasi yang bermanfaat

mengenai

penerapan

prosedur

penerimaan

kas

untuk

meningkatkan efektivitas pengendalian intern. c. Manfaat bagi pihak lain Dapat memberikan informasi yang mungkin dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan para pemakai informasi lain seperti mahasiswamahasiswa akuntansi sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Agar penelitian ini memberikan gambaran yang sistematis dan terarah untuk mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi, maka penulisannya akan diuraikan dalam lima bab yang terdiri dari: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk memperkuat dan mendukung pembahasan terhadap judul skripsi, serta kerangka pemikiran dan paradigma penelitian.

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN Bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian, operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini dibahas secara lebih mendalam tentang uraian penelitian yang berisi deskripsi gambaran umum perusahaan, analisis data, dan pembahasan hasil-hasil serta interprestasi yang diperoleh dari penelitian.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dan memberikan saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori 2.1.1 Sistem dan Prosedur 2.1.1.1 Pengertian Sistem dan Sistem Akuntansi Menurut Mulyadi (2010:5) sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dan diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau yang rutin terjadi. Pada suatu organisasi, sistem akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur arus pengelolahan data akuntansi yang diperlukan oleh setiap perusahaan. Hal ini diperlukan agar dapat menghasilkan informasi yang tetap dalam bentuk yang sesuai, sehinggan operasi perusahaan dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan perusahaan. Sistem akuntansi yang diterapkan oleh suatu perusahaan berlainan, hal ini bergantung dari kebutuhan serta luas ruang lingkup perusahaan tersebut. Pengertian sistem akuntansi menurut Mulyadi (2010:3) sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajeman guna memudahkan pengelolahan perusahaan. 2.1.1.2 Pengertian Prosedur Menurut Mulyadi (2010:5) prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang

dibuat untuk penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut Baridwan (2009:30) prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (clerical) biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi. Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut bisa disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan tertentu yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk perlakuan seragam atas transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan untuk prosedur pengendalian adalah kebijakan. Kategori prosedur pengendalian antara lain harus adanya pemisahan tugas yang cukup untuk

mencegah salah saji bagi yang

disengaja maupun yang tidak disengaja dalam pemisahan tugas seperti 1. Pemisahan pemegang aktiva dari akuntansi, 2. Pemisahan otorisasi dari pemegang aktiva yang bersangkutan. 3. Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggungjawab pembukuan. Selain itu harus adanya otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas karena dengan pantas jika tidak ada, mudah terjadi kecurangan. Otorisasi dapat berbentuk umum atau khusus. Otorisasi dalam bentuk umum berarti bahwa manajemen menyusun kebijakan dari organisasi untuk ditaati, sedangkan otorisasi khusus dilakukan terhadap transaksi individual.

2.1.2 Kas 2.1.2.1 Pengertian Kas Kas termasuk instrumen dalam klasifikasi aset keuangan. Kas merupakan harta yang penting bagi perusahaan, dibutuhkan sebagai alat pertukaran dan juga sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva lancar. Disamping itu juga kas digunakan untuk kelancaran pembiayaan perusahaan. Kas terdiri dari uang kartal yang disimpan dalam suatu entitas, uang tersimpan dalam rekening bank dan setara kas. Definisi kas adalah sebagai berikut : “Kas adalah sebagai uang berserta pos-pos lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sehingga dipakai sebagai alat untuk membayar kebutuhan finansialnya atau suatu bentuk kekayaan perusahaan yang paling likuid”. (Manullang, 2011:24). Pengertian kas lainnya adalah : “Kas ialah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan“. (Agoes, 2012:167) Menurut Harahap (2011:258) kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat serta surat berharga lainnya yang sangat lancar yang memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Setiap saat dapat ditukar menjadi kas 2. Tanggal jatuh temponya sangat dekat 3. Kecil risiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat harga Sedangkan pengertian kas dan setara kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.2 (2012:2) adalah “kas terdiri dari saldo kas (cash on

hand) dan rekening giro.” Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan.” Definisi kas menurut Martani, dkk (2012:180) mengemukakan “kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perushaaan. Kas merupakn aset yang paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan.” Kelancaran kegiatan perusahaan secara keseluruhan ditentukan adanya pengelolaan kas yang baik. Pengelolaan kas atau manajemen kas dapat dianggap sebagai suatu fungsi keuangan yang mendasar dalam kebanyakan perusahaan, karena pengelolaan kas mempunyai hubungan yang sangat erat dengan fungsi fungsi lainnya serta mempengaruhi likuiditas perusahaan. Yang termasuk di dalam kas adalah : 1. Mata uang 2. Mata uang asing 3. Bank notes 4. Demand Deposits 5. Surat perintah bayar 6. Check 7. Traveller checks a. Kriteria-kriteria kas Sesuatu bisa dikatakan kas jika memenuhi beberapa kriteria-kriteria atau persyaratan, antara lain sebagai berikut :

a. Diakui secara umum sebagai alat pembayaran yang sah b. Dapat dipergunakan setiap saat bila dikehendaki c. Penggunaannya bersifat bebas d. Diterima sesuai nilai nominalnya pada waktu yang diuangkan b. Komposisi kas Sesuatu dapat digolongkan sebagai kas, antara lain : a. Uang tunai (uang kertas,uang logam) baik mata uang dalam negeri maupun mata uang asing (valuta asing). b. Simpanan di bank dalam bentuk giro dan deposito yang setiap saat dapat diambil dan tidak terikat oleh batasan tertentu. c. Cek yang diterima perusahaan-perusahaan dari pihak lain sebagai alat pembayaran yang setiap saat dapat diuangkan. d. Bank draf dan money order. Bank draf merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank yang dapat diuangkan setiap saat di bank yang bersangkutan oleh pemilik bank draf. Money order merupakan surat perintah untuk membayar sejumlah uang tertentu yang setiap saat dapat diuangkan kepada yang disebutkan dalam surat. 2.1.2.2 Pengertian Penerimaan Kas Adapun pengertian penerimaan kas adalah “ sumber dana yang diterima perusahaan yang diperoleh dari beberapa sumber seperti penjualan tunai dan penerimaan piutang”. (Rudianto, 2012:19) Penerimaan kas adalah kas yang diterima oleh perusahaan baik berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera

digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan (Mulyadi, 2010:516). Menurut Mulyadi (2010:516) pula, penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama: penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Definisi penerimaan kas menurut Warren et.al yang diterjemahkan oleh Hendrawan (2009:291) adalah, “Perusahaan menerima kas dari dua sumber utama yaitu penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan wesel atau kiriman uang dari pelanggan yang melakukan pembayaran atas utang usaha. Dari definisi tersebut, penerimaan kas berasal dari dua sumber utama yaitu penerimaan kas yang berasal dari transaksi penjualan tunai dan penerimaan kas yang berasal dari transaksi penjualan kredit (piutang). Menurut Mulyadi (2010: 455) pula, penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama: penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. 1. Penerimaan kas dari penjualan tunai Sumber penerimaan kas penjualan tunai yang oleh setiap perusahaan dilakukan dengan cara pembeli harus melakukan pembayaran sejumlah uang tunai sesuai harga barang/jasa untuk mendapatkan barang/jasa yang akan diperolehnya dari suatu perusahaan. Setelah pembeli membayar sejumlah uang kepada perusahaan, kemudian perusahaan menyerahkan barang/jasa yang dibeli pembeli dan selanjutnya adalah pencatatan oleh perusahaan atas transaksi penjualan yang terjadi.

Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan : a. Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus dicatat dan segera disetor ke bank sesuai besarnya jumlah yang diterima dengan melibatkan petugas penerima uang dan petugas pengecekan. b. Penerimaan kas melalui kartu kredit dengan melibatkan bank penerbit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. 2. Penerimaan kas dari piutang Sumber penerimaan kas suatu perusahaan dari pelunasan piutang dari para pembeli barang atau pemakai jasa merupakan sumber penerimaan yang paling besar bagi perusahaan. 2.1.2.3 Prosedur Penerimaan Kas Soemarso menuliskan bahwa prosedur penerimaan kas di dalam perusahaan perlu direncanakan sedemikian rupa agar semua kas benar-benar dapat diterima oleh perusahaan, menghindari kemungkinan tidak tercatatnya dan tidak diterimanya kas oleh perusahaan. Terdapat berbagai pengertian tentang kata prosedur penerimaan kas. Suatu prosedur penerimaan kas dalam kamus management didefinisikan sebagai berikut : a. Suatu prosedur penerimaan kas berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan suatu arah tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan. b. Prosedur-prosedur penerimaan kas memberikan urutan waktu (chronologis) kepada tugas-tugas dan menentukan jalan dari serangkaian tugas-tugas tersebut

dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan menuju ke arah tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. c. Suatu prosedur penerimaan kas adalah serangkaian dari pada tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melakukan penerimaan kas yang harus diselesaikan. d. Urutan secara chronologis (menurut waktu) daripada tugas-tugas ini merupakan ciri daripada setiap prosedur penerimaan kas. Biasanya suatu prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa masing-masing tugas harus diselesaikan. e. Prosedur-prosedur penerimaan kas menggambarkan cara atau metode, dengan mana pekerjaan akan diselesaikan. Pengertian prosedur penerimaan kas menurut Gie (2014: 13) adalah ”Suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan penerimaan kas yang merupakan suatu kebulatan”. Dalam setiap prosedur penerimaan kas perusahaan terdapat suatu rangkaian ketentuanketentuan mengenai suatu cara-cara atau langkah-langkah yang telah ditetapkan, sehingga semuanya telah pasti sesuai dengan urutan waktu. Rangkaian prosedur menjadi suatu sistem. Pengertian prosedur penerimaan kas juga diterangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : a. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas penerimaan kas. b. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan masalah. Prosedur penerimaan kas merupakan ”suatu seri tugas-tugas yang berhubungan satu sama lain yang merupakan bagian daripada urutan kronologis dan cara yang ditetapkan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan dalam menerima

kas”. Dari beberapa pengertian prosedur penerimaan kas yang telah dikemukakan, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan tentang pegertian prosedur penerimaan kas yaitu suatu rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dengan metode dan kebijakan-kebijakan tertentu yang telah ditetapkan terlebih dulu, yang secara kronologis untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang harus diselesaikan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap perusahaan pasti mempunyai prosedur tersendiri. Prosedur yang dimiliki satu perusahaan sudah baik bagi perusahaannya tetapi prosedur itu belum tentu baik jika digunakan oleh perusahaan lain. Suatu prosedur perkantoran atau sistem perkantoran yang baik adalah: 1. Mengakibatkan pekerjaan kantor menjadi lebih lancar sehingga arus pekerjaan yang lebih baik. 2. Memberikan pengawasan yang lebih baik mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan. 3. Mengakibatkan penghematan dalam biaya tetap dan biaya tambahan. 4. Mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan. 5. Membantu dalam latihan pegawai-pegawai baru. 6. Dihubungkan dengan formulir perkantoran, alat pekerjaan tata usaha yang penting Langkah dengan urutan kronologis tugas-tugas merupakan ciri khas dari setiap prosedur. Dalam sebuah prosedur menunjukan bagaimana masing-masing tugas akan dilaksanakan. Winardi juga menerangkan sifat-sifat baik yang diinginkan prosedur :

1. Prosedur–prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup jumlahnya dimana diberikan perhatian pada sasaran-sasaran, fasilitasfasilitasfisik, personil dan jenis pekerjaan. 2. Sebuah prosedur bersifat spesifik dan dibuat khusus untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 3. Sebuah prosedur harus harus memiliki stabilitas, dalam arti bahwa prosedur harus memberikan kemantapan arah yang ditetapkan dimana hanya dibuat perubahan-perubahan apabila timbul perubahan yang fundamental pada sasaran atau pada faktor-faktor yang mempengarui prosedur tersebut. 2.1.2.4 Sistem Penerimaan Kas dari Piutang Melalui Penagihan Perusahaan Pada sistem pengendalian intern yang baik, semua penerimaan kas dari debitur harus dalam bentuk cek atas nama atau bilyet giro. Penerimaan kas dari debitur dalam bentuk uang tunai memberikan peluang bagi penagih perusahaan melakukan penyelewengan kas hasil penagihan. Penerimaan kas dalam bentuk cek tunai (cek atas unjuk) juga memberikan peluang bagi karyawan perusahaan untuk menggunakan cek yang diterima dari debitur untuk kepentingan pribadinya.

Gambar 2.1 Gambar sistem penerimaan kas melalui piutang

Bagian penagihan piutang ke debitur (2) Bagian penagihan

debitur Bagian penagihmenerima cek atas nama dan surat pemberitauan dari debitur (3)

Bagian piutang menyerahk an daftar debitur yang harus di tagih (1)

Bagian piutang

Bagian penagiahan mengirim surat pemberitaua n dari debitur (4)

penagihan menyerahkan cek atas nama kepada bagian kassa (5)

Bagian kas

Bank deputi

Bagian kassa menyerahkan cek ke bank Check perusahaan clearing setelah (7) dilakuakan endosement cek tesebut oleh pihak Bank yang berwenang perusahaan (6)

Sumber: Sistem akuntansi (2010: 493) Bagan alir dokumen sistem penerimaan kas melalui penagihan perusahaan disajikan pada gambar diatas. Pada bagan alir tersebut, bagan penagihan melaksanakan penagihan piutang bedasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh bagan piutang atas dasar kartu piutang atau arsip faktur yang belum dibayar. Hasil penagihan dari debitur dilaporkan oleh bagian penagihan melalui daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan

dilampirkan dengan surat pemberitahuan diserahkan oleh bagian penagihan ke bagian piutang. Bagian piutang membandingkan hasil penagihan yang dilaporkan dalam faktur surat pemberitauan dengan daftar surat pemberitauan dengan daftar piutang yang ditagih. Dengan cara ini kegiatan bagian penagihan dicek oleh bagian piutang. Daftar pemberitahuan dilampirkan dan diserahkan oleh bagian penagihan ke bagian kassa. Bagian kassa melakukan endorsement atas cek dan kemudian menyerahkan cek ke bank. Bagian jurnal mencatat peneriman kas dari piutang melalui penagihan perusahaan ini dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti yang di setor bank. Jurnal yang dibuat oleh bagian jurnal adalah: Kas

xxxxxxxx Piutang usaha

xxxxxxx

Penerimaan kan dari piutang melalui penagihan perusahaan dilaksanakan dengan prosedur berikut ini: 1. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan 2. Bagian penagihan mengirimkan penagih,

yang merupakan karyawan

perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur. 3. Bagian penagihan menerima cak atas nama dan surat pemberitauan (remmittance advice) dari debitur. 4. Bagian penerimaan kas menyerahkan cek kepada bagian penerimaan kassa

5. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitauan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 6. Bagian kas menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut dilakuakan endorsement oleh pejabat yang berwenang. 7. Bank perusahaan melakuakan clearing atas cek tesebut ke bank debitur. 2.1.2.5 Fungsi yang Terkait Penerimaan kas dari piutang melibatkan beberapa fungsi dalam perusahaan. Agar transaksi penerimaan kas tidak terpusat pada satu bagian saja guna memenuhi prinsip-prinsip pengendalian intern dan menghindari terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dalam perusahaan. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang adalah : a. Fungsi Sekretariat Fungsi ini bertanggungjawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Fungsi ini juga bertugas untuk membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima bersama cek dari para debitur. b. Fungsi Penagihan Jika perusahaan melakukan penagihan piutang langsung kepada debitur melalui penagih perusahaan, fungsi ini bertanggungjawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi.

c. Fungsi Kas Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat (jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos) atau dari fungsi penagihan (jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui penagihan perusahaan). Fungsi kas bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh. d. Fungsi Akuntansi Fungsi ini bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. e. Fungsi Pemerikasaan Intern Fungsi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan bertanggungjawab dalam melakukan rekonsiliasi bank, untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. 2.1.2.6 Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan biasanya terdiri dari formulir dimana formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Dengan formulir ini data yang berkaitan direkam untuk pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan selanjutnya. Formulir adalah secarik kertas yang mempunyai ruang untuk diisi (Mulyadi, 2010:75). Dokumen yangdigunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang :

a. Surat Pemberitahuan Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberi tahu maksud pembayaran yang dilakukannya. Dokumen ini juga digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan berkurangnya piutang dalam kartu piutang. b. Daftar Surat Pemberitahuan Daftar ini merupakan rekapitulasi penerimaan kas yangdibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Daftar surat pemberitahuan dikirimkan ke fungsi kas untuk kepentingan pembuatan bukti setor bank dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bank dalam pencatatan penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas. c. Bukti Setor Bank Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setoran bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi, dandipakai sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. d. Kuitansi Dokumen ini merupakan bukti peneimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka.

e. Bukti Kas Masuk Dokumen ini dibuat oleh bagian piutang sebagai tanda terima uang yang dikirimkan kepada kreditur dan sebagai bukti dasar untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang dalam jurnal penerimaan kas. 2.1.2.7 Catatan Akuntansi Yang Digunakan Catatan akuntansi yang digunakan merupakan salah satu unsurdari sistem akuntansi pokok. Catatan akuntansi yang digunakan dalam penerimaan kas yang berasaldari piutang : a. Jurnal Penerimaan Kas Digunakan oleh bagian akuntansi untuk meringkas dan mencatat transaksi penerimaan kas dari berbagai sumber. b. Buku Besar Buku besar merupakan ringkasan akun-akun yangsudah dicatat dalam jurnal yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. c. Kartu Piutang Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yangberisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. 2.1.2.8 Jaringan Prosedur yang Membentuk Penerimaan Kas dari Piutang Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan menggunakan prosedur untuk mencatat berbagai informasi yang diperoleh dari terjadinya transaksi. Prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari piutang : a. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudahsaatnya ditagih kepada bagian penagih.

b. Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur. c. Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. d. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa. e. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. f. Bagian kasa mengirim kuitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. g. Bagian kassa menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cektersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. h. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut kebank debitur. 2.1.2.9 Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas dari Piutang Untuk lebih memahami prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas maka disajikan bagan alir sistem penerimaan kas pada a. Uraian Kegiatan: Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sistem akuntansi penerimaan kas dari pelunasan piutang, berikut ini uraian dari tiap-tiap bagian yang terlibat dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari pelunasan piutang. b. Bagian Piutang Membuat daftar piutang ditagih sebanyak 3 lembar dan mendistribusikannya kepada : Lembar ke 1 : diserahkan kepada bagian penagihan sebagai dasar untuk melaksanakan penagihan.

Lembar ke 2 : diserahkan kebagian kas sebagai dasar untuk membuat bukti setor. Lembar ke 3 : diarsipkan secara permanen urut nomor 2 Menerima surat pemberitahuan dan daftar surat pemberitahuan lembar ke 2 dari bagian penagihan untuk dicatat dalam kartu piutang dan diarsipkan secara permanen urut nomor. c. Bagian Penagihan 1) Melakukan penagihan kepada debitur berdasarkan daftar piutang ditagih lembar ke-1 yang diterima daripiutang. 2) Menerima cek dan surat pemberitahuan dari debitur. 3) Membuat daftar surat pemberitahuan berdasarkan cek dan surat pemberitahuan sebanyak 2 lembar dan mendistribusikannya kepada : Lembar ke 1 : diserahkan ke bagian kasa dengan cek. Lembar ke 2 : diserahkan ke bagian piutang dengansurat pemberitahuan untuk dicatat dalam kartu piutangdan diarsip. d. Bagian Kassa 1) Menerima daftar piutang ditagih lembar ke-2 daribagian piutang. 2) Menerima daftar surat pemberitahuan lembar ke-1dan cek dari bagian penagihan. 3) Membandingkan daftar piutang ditagih lembar ke-2 dengan daftar surat pemberitahuan lembar ke-1. 4) Membuat bukti setor dan menyerahkan kebagian jurnal bersama daftar surat pemberitahuan lembar ke-2 dan daftar piutang ditagih lembar ke-2.

e. Bagian Jurnal Menerima bukti setor dan daftar piutang ditagihlembar ke-2 dan daftar surat pemberitahuan lembar ke-1 dari bagian kassa untuk dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian, mengarsipkan dokumen-dokumen yang diterima secara permanen urut nomor. Unsur Pengendalian Intern yang ada dalam sistem penerimaan Kas dari Piutang. Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan menggunakan pengendalian intern dengan unsur-unsur yang ada adalah : a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. b. Prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas danfungsi setiap unit organisasi (Mulyadi, 2010: 164). Unsur pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah sebagai berikut : a. Organisasi 1) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. 2) Fungsi penerimaan kas harus terpisah darifungsi akuntansi. b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 1) Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan (bilyet giro)

2) Fungsi penagihan melakukan penagihanhanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagihyang dibuat oleh fungsi akuntansi. 3) Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (Bagian Piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasaldari debitur. c. Praktik yang Sehat 1) Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita cara perhitungan kas dan disetor penuh kebank dengan segera. 2) Para penagih dan kasir harus diasuransikan. 3) Kas dalam perjalanan (baik yang ada ditangan Bagian Kassa maupun di tangan penagih perusahaan)

Gambar 2.2 Flowchart Penerimaan kas dari piutang

Sumber : Sistem Akuntansi (Mulyadi, 2010)

2.1.3 Pengertian Efektivitas Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson yang dikutip Soewarno yang menyatakan bahwa “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum mengemukakan bahwa “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan.” Selanjutnya Steers mengemukakan bahwa “efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Lebih lanjut menurut Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau

ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2011:109).

Dari beberapa

pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa “efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. 2.1.3.1 Ukuran Efektivitas Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang

dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara

rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian, yaitu: a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yakni: 1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Selanjutnya Steers mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 1. Produktivitas

2. Kemampuan adaptasi kerja

3. Kepuasan kerja

4. Kemampuan berlaba

5. Pencarian sumber daya Sedangkan Duncan yang dikutip Richard dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: 1. Pencapaian Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target nyata.

2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 3. Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. 2.1.4 Pengendalian Intern Menurut Arens yang diterjemahkan oleh Jusuf (2011:258) pengendalian intern sebagai berikut: “pengendalian intern adalah kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi satuan usaha dapat dicapai dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian intern suatu usaha”. Menurut Boynton, dkk. (2011) yang diterjemahkan oleh Rajoe, dkk. pengendalian intern adalah “suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut ini yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan efektivitas dan efisiensi operasi”. Menurut Diana (2011:82) pengendalian intern adalah semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan

mendukung

dipatuhinya

kebijakan

manajerial

yang

telah

ditetapkan.

Pengendalian intern meliputi beberapa aktivitas, yaitu: 1. Perencanaan 2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi 3. Komunikasi informasi 4. Pengambilan keputusan 5. Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar perilaku sesuai dengan tujuan organisasi 6. Pengendalian 7. Penilaian kerja. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012: 319), pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan sebagai berikut ini: (1) Keandalan laporan keuangan (2) Efektivitas dan efisiensi operasi (3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Dari definisi tersebut, pengendalian intern adalah rangkaian proses yang dijalankan oleh seluruh anggota struktur organisasi perusahaan untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran laporan keuangan, proses operasi, penjagaan aset dan kepatuhan terhadap aturan, kebijakan dan prosedur yang telah dibuat oleh perusahaan.

2.1.4.1 Tujuan Pengendalian Intern Menurut Arens, dkk. (2011:397) manajemen memiliki 3 tujuan dalam membuat sistem internal control yang efektif, sebagai berikut: 1. Keandalan pelaporan keuangan (Reliability of financial reporting) Informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Efisiensi dan efektivitas operasi (Efficiency and effectiveness of operations) Pengendalian dalam suatu perusahaan hendaknya mendorong usaha penggunaan sumber daya secara efektif dan efesien. 3. Ketaatan pada hukum dan peraturan (Compliance with laws and regulation) Diperlukan pengendalian intern yang baik agar aktivitas perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah. Menurut

Gondodiyoto

(2010:144)

menyatakan,

tujuan

dari

pengendalian intern adalah untuk melindungi harta milik perusahaan memeriksa kecermatan, dan kehandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yaitu: 1.

Menyajikan data yang dipercaya.

2.

Mengamankan aktiva dan pembukuan.

3.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional.

4.

Mendorong pelaksanaan kebijakan yang ada.

2.1.4.2 Fungsi Pengendalian Intern Menurut Romney dan Steinbart yang diterjemahkan oleh Kwary dan Fitriasari (2010:4) mengemukakan bahwa pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting sebagai berikut: 1.

Pengendalian untuk pencegahan (preventive control) Memperkerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi merupakan pengendalian pencegahan yang efektif.

2.

Pengendalian untuk pemeriksaan (detective control) Pengendalian

untuk

pemeriksaan

adalah

pemeriksaan

salinan

atas

perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan. 3.

Pengendalian korektif (corrective control) Memecahkan

masalah

yang

ditemukan

oleh

pengendalian

untuk

pemeriksaan. Prosedur yang dilaksanakan juga untuk mengidentifikasi masalah, memperbaiki kesalahan yang ada, dan mengubah sistem agar masalah dapat diminimalisasikan atau dihilangkan. 2.1.4.3 Komponen Pengendalian Intern Menurut COSO menyatakan bahwa terdapat lima komponen pengendalian intern yang saling berhubungan, yaitu: 1. Lingkungan Pengendalian (control environment) Menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan

fondasi

dari

semua

komponen

pengendalian

intern

lainnya,

yang

menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian memiliki tujuh komponen, yaitu : a. Integritas dan nilai-nilai etik b. Komitmen pada kompetensi c. Falsafah manajemen d. Struktur organisasi e. Dewan Komisaris dan Komite Audit yang efektif f. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab g. Kebijakan dan prosedur kepegawaian 2. Penaksiran Resiko Penaksiran resiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan mengidentifikasi, dan menganalisis resiko yang timbul atas penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut ini: a. Perubahan dalam lingkungan operasi. b. Personil baru. c. Sistem informasi baru atau yang diperbaiki. d. Teknologi baru. e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru. f. Restrukturisasi korporat. g. Operasi luar negeri.

h. Penerbitan standar akuntansi yang baru. 3. Aktivitas Pengendalian Kebijakan dan prosedur yang membantu menyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktifitas pengendalian memiliki lima komponen, yaitu : a. Pemisahan tugas yang memadai b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas c. Pengendalian atas aktiva dan catatan d. Pengecekan independen dan pelaksanaan 4. Informasi dan Komunikasi Informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang memasukan sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan

untuk

mengidentifikasi,

mengumpulkan,

menganalisis,

mengklasifikasikan, mencatat dan melaporkan transaksi entitas dan juga kejadian serta kondisi dan untuk memelihara akuntanbilitas dari aktiva serta kewajiban. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai

peran

dan

tanggung

jawab

individu

berkenaan

dengan

pengendalian internal atas pelaporan keuangan. 5. Pemantauan Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan

melalui kegiatan yang berlangsung secra terus-menerus, evaluasi secara terpisah atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. 2.1.4.4 Keterbatasan pengendalian intern Menurut Boynton et.al yang diterjemahkan oleh Rajoe, dkk. (2011:319), mengidentifikasikan keterbatasan yang melekat (inherent limitations) pada pengendalian internal, yakni: 1.

Kesalahan dalam pertimbangan (Poor Judgement) Terkadang, menajemen dan personel lainnya, dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin, karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya.

2.

Gangguan lain (Breakdown) Gangguan dalam melaksanakan pengendalian yang dapat terjadi karena personel salah memahami instruksi atau membuatkekeliruan akibat kecerobohan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya gangguan.

3.

Kolusi (Collusion) Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak terdeteksi oleh pengendalian internal.

4.

Pengabaian oleh manajemen (Management Override) Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan. Praktik pengabaian termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.

5.

Biaya lawan manfaat (cost versus benefit) Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan. Pengukuran yang tepat baikdari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat sendiri estimasi kuantitafif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.

2.1.4.5 Mekanisme Pengendalian Intern Weygandt, dkk. (2011:321) menyatakan bahwa, mekanisme pengendalian meliputi: 1.

Estabilishment of Responsibility Pengendalian akan menjadi sangat efektif apabila hanya satu orang yang bertanggung jawab pada satu tugas. Hal ini dimaksudkan agar penelusuran dapat mudah dilakukan.

2. Segregation of Duties Pemisahaan tanggung jawab sangat perlu dilakukan agar antar satu karyawan dengan karyawan lain dapat saling mengevaluasi. Penerapannya mencakup 2 (dua) hal, yaitu:

a. Kegiatan atau aktivitas yang berhubungan harus ditugaskan kepada dua orang yang berbeda. b. Tugas pencatatan aset harus dipisahkan dari tugas penyimpanan fisik aset. 3. Documentation Procedures Misal: Dokumen harus diberi nomor urut tercetak. Hal ini untuk menghindari adanya kecurangan dengan menghilangkan dokumen. 4. Physical, Mechanical, and Electronic Controls Misal: Penggunaan password untuk penggunaan komputer yang menyimpan data-data penting perusahaan. Hal ini untuk meningkatkan keamanan akses. 5. Independent Internal Verification Untuk memaksimalkan keuntungan dari verifikasi, maka: a. Verifikasi harus dilakukan secara periodik maupun secara tiba-tiba. b.

Verifikasi harus dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki

hubungan kepentingan dengan orang yang bertanggung jawab atas informasi tersebut. c. Temuan verifikasi harus dilaporkan kepada tingkat manajemen yang berwenang mengambil tindakan perbaikan. 6. Others Controls a. Menjamin perlindungan pada karyawan yang menangani uang tunai. b. Melakukan rotasi tugas karyawan atau memberikan cuti pada karyawan.

2.1.4.6 Ciri-ciri Pengendalian Intern yang efektif Menurut Akmal (2009:14) ciri-ciri pengendalian intern yang efektif adalah sebagai berikut : 1. Tujuannya jelas. Jika pengendalian internal tidak dapat dimengerti, maka prosedur pengendalian tersebut tidak akan digunakan dan jika tidak mempunyai tujuan yang jelas, maka pengendalian tersebut tidak memiliki nilai. 2. Dibangun untuk tanggung jawab bersama. Suatu pengendalian internal harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna atau oleh seluruh pihak yang berkaitan. 3. Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan. Biaya yang dikeluarkan harus dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, namun biaya tersebut tidak boleh melebihi dari manfaat yang dihasilkannya. 4. Didokumentasikan. Proses dokumentasi yang baik adalah proses dokumentasi yang sederhana dan dapat mudah dimengerti, serta jelas hubungannya dengan risiko ke pengendalian dan memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa pengendalian internal ini berada pada tempatnya. 5. Dapat diuji dan di review. Proses pengendalian dan manajemen dan dokumentasinya dapat diuji dan di review agar dapat disempurnakan atau dapat diperbaharui jika proses pengendalian internal yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat pengendalikan dilakukan.

6. Dapat dikelola. Maksudnya adalah bahwa pengendalian internal harus dapat ditambah jika terdapat kekurangan, dan dirubah jika telah tidak terdapat kesesuaian, atau diperbaharui jka sudah tidak sesuia dengan kondisi sekarang. 2.1.4.7 Struktur Pengendalian Intern Penerimaan Kas Struktur pengendalian intern kas merupakan usaha untuk dapat menghindari terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dari dana kas. Salah satu usaha dalam rangka menjalankan pengendalian kas adalah dengan menentukan standar atau rencana dari penggunaan dana kas pada periode tertentu, sehingga dengan adanya standar atau rencana tersebut penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap dana kas dapat dihindari secara dini. “ Komponen struktur pengendalian intern : 1) Lingkungan

pengendalian

intern.

Lingkungan

pengendalian

intern

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orang, merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menetapkan disiplin dan struktur. Berikut ini adalah subkomponen lingkungan pengendalian : a. Intergritas dan nilai-nilai etis b. Komitmen dan kompetensi c. Partisipasi komite audit dan dewan direksi d. Falsafah manajemen dan gaya operasi e. Struktur organisasi f. Metode pemberian wewenang dan tanggung jawab

2) Pertimbangan Resiko tujuannya pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, resiko atasan manajemen atas penyiapan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. 3) Kegiatan Pengendalian adalah kebijakan prosedur sebagai tambahan yang termasuk dalam 4 komponen, membantu tindakan-tndakan seperluya yang mengarahkan resiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Contoh kegiatan pengendalian kegiatan dalam operasi a. Pemisahan tugas yang layak b. Otorisasi yang layak c. Dokumen catatan yang layak d. Pengendalian fisik e. Pengecekan secara bebas 4) Komunikasi dan Informasi. Sistem informasi yang relevan untuk tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dapat mengidentifikasi, menyatukan, analisis, klasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi organisasi atau lembaga dan menjaga akuntabilitasnya. 5) Monitoring adalah proses penilaian performa, kualitas struktur pengendalian intern dalam suatu waktu.” 2.1.4.8 Organisasi Intern Penerimaaan Kas Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Unsur sistem pengendalian intern mengharuskan pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi penyimpanan agar dua data yang tercatat dalam catatan akuntansi dijamin

kebenarannya atau keandalannya. Dalam fungsi penyimpanan kas yang dipegang oleh bagian kas harus dipisahkan dengan fungsi akuntansi yang dipegang oleh bagian jurnal, yang menyelenggarakan register cek atau jurnal penyesuaian kas. Dengan ini, catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dapat berfungsi sebagai akuntansi yang diselenggrakan oleh fungsi akuntansi sebagai pengawas semua mutasi kas yang disimpan oleh fungsi penyimpanan kas. Transaksi penerimaan kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal hingga akhir, tanpa campur tangan dari fungsi lain. Unsur sistem pengendalian intern kas mengharuskan pelaksanaan setiap transaksi dilakukan lebih dari satu fungsi agar tercipta adanya internal cek. Dalam transaksi kas bagian kas adalah pemegang fungsi penerimaan kas, pegeluaran kas dan penyimpanan kas. Transaksi penerimaan kas dilakukan oleh fungsi penjualan, pembelian dan penerimaan barang dan fungsi akuntansi serta fungsi penerimaan kas. Dengan demikian pelaksanaan transaksi penerimaan kas dilakukan oleh lebih dari satu fungsi, maka kas yang dimiliki perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi terjamin ketelitian dan keandalannya. 2.1.4.9 Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pengendalian intern hanya terdapat pada perusahaan yang relatif besar. Dalam hal ini, pimpinan dapat membentuk departemen, bagian, seksi atau satuan organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagian wewenang kepada sejumlah unit, inilah yang mendorong diperlukannya staf pemeriksaan intern. Kebijakankebjakan ini dilaporkan kepada manajemen untuk mengambil suatu keputusan.

2.1.5

Penelitian Terdahulu Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. Nama 1. Esterina Novitasari (2010) (Universitas Sebelas Maret)

Judul Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada PD BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen Kota

2.22 2.

Hartati Situmorang (2013) (Universitas Sumatera Utara)

Sulistaryaningsih (2013) 3.

Analisis Sistem Pengen-dalian Internal Atas Penerimaan Kas Pada Per-usahaan Daerah Pasar Kota Medan Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sis-tem Pengendalian Internal Penerimaan Dan Penge-luaran Kas Terhadap Kecurangan Kas Pada BPR Tanjung Pinang

Hasil Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada PD BPR BKK Karangmalang Cabamg Sragen Kota cukup baik, dimana pada metode ini berdasarkan pada metode yang digunakan yaitu metode analitycal dan enforcement/reenforcement, dimana data-data pemeriksaan dan pengawasan yang ada dilakukan analisa yang kemudian hasilnya diinformasikan kepada pihak manajemen melalui meka-nisme laporan standar, selain itu juga dilakukan monitoring atas tindak lanjut manajemen secara langsung sehingga apabila terjadi selisih, dapat diketahui secara langsung dan tidak rumit. Pada prinsipnya PD Pasar Kota Medan telah melakukan sistem pengendalian internal atas penerimaan kas sudah sesuai.

Menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian internal pengeluaran kas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan kas, sedangkan sistem pengendalian internal penerimaan kas berpengaruh signifikan terhadap kecurangan kas.

4.

5.

Ni Putu Eka Sulasmini, dkk. (2014) (Universitas Pendidikan Ganesha)

Pengaruh Pengendalian Intern Kas Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buleleng Terhadap Realisasi Pencatatan Penerimaan Kas

Afifah Fajar Cahyani (2014) (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sistem Pengendalian Inter-nal Kas Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sejahtera Sleman

Sumber: Data diolah, 2014.

Menunjukkan bahwa (1) kegiatan pengendalian intern kas pada BUMD di Kabupaten Buleleng dijalankan pada setiap bagian yang tercermin dari pembagian tugas dan tanggungjawab dari masingmasing BUMD di Kabupaten Buleleng Begitu juga struktur organisasi yang disusun telah memisahkan tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab tiap bagian walaupun masih ada BUMD yang belum melakukan pemisahan fungsi yang jelas terutama pada bagian pengawasan intern karena keterbatasan SDM yang dimiliki, (2) pengendalian intern kas berpengaruh sig-nifikan positif terhadap realisasi pencatatan pene-rimaan kas. KSU BMT Sejahtera terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Masing-masing karyawan melaksanakan tugas dengan baik. Dengan adanya pengendalian kas, maka akan menaikkan pendapatan keuangan.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian 2.2.1

Kerangka Pemikiran Pengendalian intern atas penerimaan kas sangatlah penting, mengingat

kas merupakan aktiva lancar yang sangat menarik dan mudah diselewengkan oleh para pejabat dan karyawan perusahaan, yang penggunaannya seringkali tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan, sehingga menimbulkan pemborosan dan penyalahgunaan atas kas tersebut. Oleh karena itu, kas harus diawasi dengan benar, demi meyakinkan bahwa saldo kas dalam neraca benar-benar ada. Mengingat pentingnya kedudukan kas tersebut, maka manajemen membutuhkan suatu pengendalian intern yang dapat mengamankan aktivitas kas. Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang terdapat pengendalian yang cukup, apabila manajemen telah merencanakan dan menyusun tata cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dari pengendalian itu sendiri akan tercapai apabila semua sistem, prosedur, kebijakan yang telah ditetapkan yang menjadi unsur dari pengendalian intern benar-benar efektif. Pengendalian intern yang baik pada kas umumnya dicapai melalui pemisahan tugas

dan

pemisahan

wewenang sehingga seseorang dapat

melaksanakan suatu transaksi pada kas yang lengkap dari awal sampai akhir. Dengan adanya pemisahan tersebut akan memudahkan bagi manajemen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang untuk mengadakan penilaian dan pengambilan keputusan yang telah dilimpahkan pada masing-masing

karyawan. Kesalahan pencatatan dalam penerimaan kas memang biasa terjadi, untuk menghindari dan mencegah kebiasaan buruk ini agar tidak terjadi terusmenerus maka perlu dijaga pengendalian intern atas penerimaan kas, mulai dari pengawasan atas prosedur penerimaan kas sampai pada pencatatan kas tersebut. Hal ini dilakukan agar efektivitas pengendalian intern atas penerimaan kas dapat terus berlangsung. Pengendalian intern merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan suatu koordinasi antara bagian-bagian pada suatu departemen yang ada disuatu perusahaan dalam kaitannya untuk menilai dan mengetahui suatu kebijakan yang telah ditentukan. Kebijakan-kebjakan ini dilaporkan kepada manajemen untuk mengambil suatu keputusan. 2.2.2

Paradigma Penelitian Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka

penerapan prosedur penerimaan kas terhadap efektivitas pengendalian intern pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang akan digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut : Gambar 2.3 Paradigma Penelitian

Prosedur Penerimaan Kas (X) Sumber : Data diolah, 2014.

Efektivitas Pengendalian Intern (Y)

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jakabaring Palembang yang terletak di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari Jakabaring Palembang. 3.2 Metodologi Penelitian 3.2.1 Operasional Variabel 1. Variabel Bebas (X) Menurut Sanusi (2012:50), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah prosedur penerimaan kas. 2. Variabel Terikat (Y) Menurut Sanusi (2012:50), variabel terikat atau variabel tergantung (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, efektivitas pengendalian intern digunakan sebagai variabel terikat. Tabel 3.1 Operasional Variabel Variabel Prosedur

Definisi

Indikator

Suatu prosedur atas sumber dana -

Dokumen

yang

Penerimaan Kas yang diterima perusahaan yang digunakan (X)

diperoleh dari beberapa sumber -

Fungsi

terkait

seperti

penjualan

tunai

dan (karyawan)

penerimaan piutang. Efektivitas

Efektivitas pengendalian intern

-Pencapaian tujuan

Pengendalian

adalah

-Produktivitas

Intern (Y)

sanakan tugas, fungsi (operasi - Kepuasan kerja

kemampuan

melak-

kegiatan program atau misi) dan

- Integritas

bertindak

- Adaptasi

sebagai

controlling

dari pada suatu organisasi atau

- Komitmen

sejenisnya yang tidak adanya tekanan

atau

ketegangan

diantara pelaksanaannya. Sumber : Data diolah, 2014. 3.2.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Metode penelitian yang penulis gunakan sesuai dengan standar penulisaan ilmiah yang pernah penulis dapakant pada saat mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Data yang penulis gunakan adalah sebagi berikut: 1. Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan berupa data mentah yang perlu diolah lagi, dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara berupa catatan dan dokumenn yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data ini diperoleh dengan cara:

a. Pengamatan (observasi) Adalah Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti serta mencatat secara sistematis semua data yang didapat sesuai dengan keperluan penulisan skripsi. b. Wawancara (interview) Adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan interview atau tanya jawab langsung dengan pimpinan dan staf pegawai perusahaan yang memiliki wewenang untuk memberikan data yang diperlukan dalam penulisan proposal. Pada metode ini penulis mewawancarai kepala bagian keuangan PT. Pegadaian (Persero) untuk mendapatkan data laporan arus kas dan laporan pencatatan dan pengelolaan kas. 2. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang telah diolah terlebih dahulu. Data sekunder ini diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku dan referensi yang berhubungan dengan topik permasalahan. Data sekunder dapat berupa : 1. Sejarah PT. Pegadaian (Persero) 2. Struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) 3. Pembagian tugas dari masing-masing struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) 4. Buku-buku referensi yang berhubungan dengan pengendalian intern

3.2.3 Teknik Analisis Data Teknik analisis merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian dengan menggunakan metode atau alat tertentu. Dalam menganalisis data pada skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk membandingkan teori-teori yang diperoleh dari literatur yang dibaca dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan teori-teori yang berhubungan.

Analisis

dilakukan

secara

deduktif

dengan

pertama-tama

mengungkapkan teori-teori yang bersifat umum yang kemudian teori tersebu digunakan dalam membahas fakta yang ada pada perusahaan yang bersifat khusus.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 4.1.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian (Persero) Sejarah pegadaian dimulai pada masa penjajahan Belanda atau VOC yang mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah Belanda dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel). Namun, metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah yang berkuasa pada saat itu (Inggris). Oleh karena itu, metode liecentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Pada saat Belanda kembali berkuasa, pola atau metode pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, pemerintah Hindia-Belanda menerapkan apa yang disebut dengan culture stelsel dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat

memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil kajian tersebut, pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pada masa pemerintahan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya No. 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya No. 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi jawatan pegadaian. Jawatan pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku, pimpinan jawatan pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan

PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Akhirnya pada tanggal 1 April 2012 Pegadaian Berubah badan hukumnya dari Perum Pegadaian menjadi PT. Pegadaian (Persero) hingga sekarang. Saat ini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun. Manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada pemerintah. 4.1.2

Struktur Organisasi Pemimpin Cabang

Pengelola UPC SPI

Penaksir

Analis Kredit

Penyimpan n

Penagih

Pemegang Gudang

Pemasar

Pendukung Adm. & Pembayaran

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang

Berikut uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian dari struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang. Pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pengendalian perusahaan: 1. Pemimpin Cabang Pemimpin mengorganisasikan,

cabang

mempunyai

menyelenggarakan,

dan

fungsi

merencanakan,

mengendalikan

kegiatan

operasional, administrasi dan keuangan bisnis gadai, bisnis fidusia dan jasa lain, serta bisnis emas Kantor Cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC). Sedangkan tugas yang harus dipenuhi oleh pemimpin cabang adalah: a. Menyusun rencana kerja serta anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan; b. Merencanakan,

mengorganisasikan,

menyelenggarakan,

dan

mengendalikan operasional bisnis gadai, bisnis fidusia dan jasa lain, serta bisnis emas; c. Merencanakan,

mengorganisasikan,

menyelenggarakan,

dan

menyelenggarakan,

dan

mengendalikan operasional UPC; d. Merencanakan,

mengorganisasikan,

mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah; e. Merencanakan,

mengorganisasikan,

mengendalikan pengelolaan modal kerja;

menyelenggarakan

dan

f. Merencanakan,

mengorganisasikan,

menyelenggarakan

dan

mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor Cabang; g. Merencanakan,

mengorganisasikan,

menyelenggarakan

dan

mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban Kantor Cabang dan UPC; h. Merencanakan,

mengorganisasikan,

menyelenggarakan

dan

mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen; i. Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan kewenangan yang diberikan atasan. 2. Pengelola UPC Pengelola

UPC

mempunyai

fungsi

mengkoordinasikan,

melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC. Pengelola UPC mempunyai tugas: a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPC; b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo; c. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk;

d. Mengkoordinasikan,

melaksanakan,

dan

mengawasi

administrasi,

keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional UPC. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem pengendalian internal perusahaan: 1. Penaksir Penaksir mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar dan citra baik perusahaan, serta mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan kantor cabang atau UPC. Penaksir mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman; b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang; c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya; d. Mengkoordinasikan,

melaksanakan

dan

mengawasi

kegiatan

administrasi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang;

e. Mengorganisasikan

pelaksanaan

tugas

pekerjaan

pendukung

administrasi dan pembayaran f. Membimbing pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan 2. Penyimpan Penyimpan mempunyai fungsi mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit. Penyimpan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan; b. Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari manajer bisnis atau pemimpin cabang c. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain; d. Merawat

barang

jaminan

emas

dan

perhiasan

dan

gudang

penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman; e. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan emas dan perhiasan yang menjadi tanggung jawabnya;

f. Melakukan perhitungan barang jaminan emas dan perhiasan secara terprogram

sehingga

keakuratan

saldo

buku

gudang

dapat

dipertanggungjawabkan; g. Melakukan penyimpanan dokumen redit bisnis fidusia dan jasa lain; 3. Pemegang gudang Pemegang

gudang

mempunyai

fungsi

melakukan

pemeriksaan,

penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan gudang (selain barang kantong) sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Pemegang gudang mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong; b. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari manajer operasi atau pemimpin cabang; c. Melakukan pengelompokkan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBK dan mengatur penyimpanannya; d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpan agar barang jaminan baik dan aman; e. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain;

f. Melakukan

pencatatan

dan

pengadministrasian

mutasi

(penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya; g. Melakukan

perhitungan

barang

jaminan

yang

menjadi

tanggungjawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Analis Kredit Analis kredit mempunyai fungsi melakukan pemeriksaan dan analisis kelayakan

kredit

yang

diajukan

calon

nasabah,

penyimpanan,

pemeliharaan dan administrasi serta pembukuan objek jaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Analis kredit mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menerima berkas dan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap pengajuan kredit oleh calon nasabah; b. Melakukan analisa kelayakan kredit dan pemeriksaan barang yang dijadikan agunan sesuai prosedur yang berlaku; c. Menyusun dan membuat laporan hasil analisis kelayakan kredit serta menyampaikannya kepada atasan untuk keputusan disetujui atau tidaknya kredit yang diajukan calon nasabah; d. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian data kredit nasabah, serta penyimpanan dan pemilihan objek jaminan; e. Menuyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan

5. Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) Pendukung administrasi dan pembayaran mempunyai fungsi mendukung tugas penaksir dalam hal penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di kantor cabang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC. Pendukung administrasi dan pembayaran mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Menerim uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang; c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor cabang dan UPC. 4.1.3

Visi dan Misi Perusahaan Adapun visi PT. Pegadaian (Persero), yaitu menjadi "CHAMPION"

dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan misi PT. Pegadaian (Persero) adalah sebagai berikut: 1.

Membantu

program

pemerintah

meningkatkan

kesejahteraan

rakyat

khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fiducia.

2.

Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

3.

Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

4.1.4

Perjalanan Misi PT. Pegadaian (Persero) : Misi PT. Pegadaian (Persero) sebagai suatu lembaga yang ikut

meningkatkan

perekonomian

dengan

cara

memberikan

uang

pinjaman

berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut: 1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif kaum buruh dan pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif. 2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya. 3. Disamping

menyalurkan

kredit,

maupun

usaha-usaha

lainnya

yang

bermanfaat terutama bagi pemerintah dan mayarakat. 4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. 5. Membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.

Bertolak dari misi pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian, sehingga masyarakat dapat memperoleh uang dengan mudah, cepat, aman dan tentu saja dengan syarat yang tidak terlalu rumit. Dengan begitu kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan adanya pegadaian. 4.1.5

Budaya Perusahaan Budaya perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk simbol "INTAN" yang

bermakna: Inovatif

:

1. Berinisiatif, kreatif dan produktif 2. Berorientasi pada solusi

Nilai Moral Tinggi :

1. Taat Beribadah 2. Jujur dan berfikir positif

Terampil

:

1. Kompeten di bidangnya 2. Selalu mengembangkan diri

Adi Layanan

:

1. Peka dan cepat tanggap 2. Empatik, santun dan ramah

Nuansa Citra

:

1. Memiliki sense of belonging 2. Peduli nama baik perusahaan

4.2 Produk dan Layanan 4.2.1 Produk-produk Gadai Berikut produk dan layanan yang terdapat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang, yaitu:

1. KCA (Kredit Cepat Aman) KCA adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. 2. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) KREASI adalah kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang di berikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. 4. Mulia (Investasi yang sangat likuid sepanjang masa) Investasi dana anda dalam emas logam mulia yang sangat likuid, sangat mudah diuangkan, di jual atau digadaiakan, Produk logam mulia tersedia dalam beragam pilihan, mulai dari 5grm, 10grm, 25grm, 50grm, 100gr,250grm, sampai yang 1 kg. Cara memilikinya sangat mudah bisa diangsur sampai 3 tahun dan tidak harus dibayar tunai. 4.2.2 1.

Layanan Jasa Lainnya

KUCICA (kirim dan terima uang cara instan cepat dan aman) KUCICA adalah layanan pengiriman uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerja sama dengan Western Union.

2.

Jasa Taksiran Jasa taksiran adalah bentuk layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis, Dengan

biaya yang relatif ringan masyarakat dapat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya. 4.2.3

Klasifikasi Pinjaman Pada PT. Pegadaian (Persero)

4.2.3.1 Penggolongan Uang Pinjaman Dalam

pemberian

kredit

usaha

gadai

kepada

nasabah,

penggolongan uang pinjaman ditetapkan sebagai berikut: Tabel 4.1 Penggolongan Uang Pinjaman Rp 50.000 s/d Rp 500.000

1

Golongan A

Uang Pinjaman

2

Golongan B1

Uang Pinjaman

3

Golongan B2

Uang Pinjaman

Rp 1.0.50.000 s/d Rp 2.500.000

4

Golongan B3

Uang Pinjaman

Rp 2.550.000 s/d Rp 5.000.000

5

Golongan C1

Uang Pinjaman

Rp 5.100.000 s/d Rp10.000.000

6

Golongan C2

Uang Pinjaman

7

Golongan C3

Uang Pinjaman

8

Golongan D

Uang Pinjaman

Rp 550.000 s/d Rp 1.000.000

Rp 10.100.000 s/d Rp 15.000.000 Rp 15.100.000 s/d Rp 20.000.000 Rp 20.100.000 s/d ke atas

Sumber: Data diolah.

4.2.3.2

Tarif Biaya Administrasi

Tarif biaya administrasi untuk uang pinjaman baru maupun gadai ulang adalah : Tabel 4.2 Tarif Biaya Administrasi 1

Golongan A

Tarif biaya administrasi

Rp 2.000

2

Golongan B1

Tarif biaya administrasi

Rp 8.000

3

Golongan B2

Tarif biaya administrasi

Rp 15.000

4

Golongan B3

Tarif biaya administrasi

Rp 25.000

5

Golongan C1

Tarif biaya administrasi

Rp 40.000

6

Golongan C2

Tarif biaya administrasi

Rp 80.000

7

Golongan C3

Tarif biaya administrasi

Rp 80.000

8

Golongan D

Tarif biaya administrasi

Rp 100.000

Sumber: Data diolah.

4.2.3.3

Tarif Sewa Modal Tarif Sewa Modal per 15 (lima belas) hari untuk produk KCA

adalah: Tabel 4.3 Tarif Sewa Modal 1

Golongan A

Tarif sewa modal

0,75% per 15 hari

2

Golongan B1

Tarif sewa modal

1,20% per 15 hari

3

Golongan B2

Tarif sewa modal

1,20% per 15 hari

4

Golongan B3

Tarif sewa modal

1,20% per 15 hari

5

Golongan C1

Tarif sewa modal

1,20% per 15 hari

6

Golongan C2

Tarif sewa modal

1,20% per 15 hari

7

Golongan C3

Tarif sewa modal

1,20% per 15 hari

8

Golongan D

Tarif sewa modal

1,00% per 15 hari

Sumber: Data diolah.

4.2.3.4

Pembulatan Uang Pinjaman Pembulatan besarnya uang pinjaman sebagai berikut :

Tabel 4.4 Pembulatan Uang Pinjaman 1

Golongan A

Dibulatkan ke atas menjadi

Rp 10.000

2

Golongan B1

Dibulatkan ke atas menjadi

Rp 50.000

3

Golongan B2

Dibulatkan ke atas menjadi

Rp 50.000

4

Golongan B3

Dibulatkan ke atas menjadi

Rp 50.000

5

Golongan C1

Dibulatkan ke atas menjadi

Rp 100.000

6

Golongan C2

Dibulatkan ke atas menjadi

Rp 100.000

7

Golongan C3

Dibulatkan ke atas menjadi

Rp 100.000

8

Golongan D

Dibulatkan ke atas menjadi

Rp 100.000

Sumber: Data diolah, 2014.

4.3

Pembahasan

4.3.1 Prosedur Penerimaan Kas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang 4.3.1.1 Sumber Penerimaan Kas Adapun sumber utama penerimaan kas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang adalah sebagai berikut : 1. Penerimaan sewa modal dan Penerimaan dari pinjaman yang diberikan (PYD) 2. Penerimaan dari transfer kantor wilayah 3. Penerimaan dari penjualan lelang 4. Penerimaan lain-lain

4.3.1.2 Prosedur Penerimaan Kas Adapun prosedur-prosedur dari setiap sumber penerimaan kas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang yaitu: 1. Penerimaan sewa modal dan penerimaan PYD Dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur penerimaan sewa modal dan penerimaan PYD antara lain : 1. Kas Debet 2. Buku Kas 3. Surat Bukti Kredit 4. Buku Pelunasan 5. Rekapitulasi Pelunasan 6. Ikhitasar Kredit dan Pelunasan 7. Buku Gudang 8. Slip Pelunasan Adapun prosedur penerimaan sewa modal dan penerimaan PYD di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang ialah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Prosedur Penerimaan Sewa Modal dan PYD No 1.

Pelaksana Kasir

Aktivitas Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Menerima Surat Bukti Kredit (SBK) yang telah diperhitungkan besarnya sewa modal oleh petugas penghitung SM. 2. Menerima uang dari nasabah sebagai pembayaran, membutuhkan paraf dan cap “lunas’ pada SBK asli serta menerbitkan Slip Pelunasan (SP). Potong kitir SBK dan SP lembar 1 diserahkan ke nasabah sebagai tanda untuk pengembalian barang jaminan ke petugas pengeluaran barang jaminan. 3. Mencatat ke dalam Laporan Harian Kas 4. Mendistribusikan SBK sebagai berikut: Badan SBK kepada penyimpan/ pemegang gudang (sementara) untuk pengambilan barang jaminan (BJ). Badan SBK ke Asman Administrasi dan Keuangan/ bagian Administrasi. 5. Semua penerimaan harus beruapa uang tunai dan uang disimpan dalam brankas

2.

Administrasi

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Menerima badan SBK dari kasir 2. Berdasarkan badan SBK asli dicatat dalam Kas Debet (KD) dibuat dalam rangkap 2 sesuai dengan klasifikasinya, yaitu penerimaan uang pinjaman dan sewa modal. Apabila KD telah diisi dalam satu hari selanjutnya dicatat dalam: a. Buku Kas (BK) yang dibuat dalam rangkap 2

(dua) b. Bukti Pelunasan (BP) 3. Pada akhir jam kantor dicatat ke dalam: a. Rekapitulasi Pelunasan (RPI) b. Ikhtisar Kredit dan Pelunasan (IKPI) 4. Setiap minggu buku kas lembar 1 (asli) dengan lampiran Kas Debet lembar 1 (asli) dikirim ke kantor wilayah.

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Mengambil badan SBK (sementara) dari kasir 2. Mengambil barang digudang berdasarkan badan 3.

Gudang

SBK tersebut. 3. Setelah

barang

jaminan

diserahkan

kepada

nasabah, berdasarkan badan SBK tersebut dicatat dalam Buku Gudang (BG), selanjutnya kitir disimpan sebagai arsip dan badan SBK diserahkan kembali kekasir.

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang

Gambar 4.2 Flowchart Prosedur Penerimaan PYD dan Sewa Modal

SBK

K

SBK

K

SBK K RP

cocokan

RP Catat

BG

SP Catat

Br

F 2 KD

1

LHK

K

Catat Kanwil BK

1

2

F BPI IKP

cocokan

RPI F

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang

Keterangan : IKP : Ikhitisar Kredit dan Pelunasan BPI : Buku Pelunasan SP

: Slip Pelunasan

RPI : Rekapitulasi Pelunasan K

: Kitir

SBK: Surat Bukti Kredit LHK: Loran Hari Kas BG : Buku Gudang KD : Kas Debet

BK : Buku Kas Br : Barang F

: File

2.

Penerimaan Transfer dari Kantor Wilayah

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur ini antara lain: 1. Kas Debet 2. Buku Kas 3. Laporan Harian Kas 4. Formulir Permintaan Transfer 5. Formulir Pemberitahuan Transfer Adapun prosedur penerimaan transfer dari kantor wilayah adalah sebagai berikut: Tabel 4.6 Prosedur Penerimaan Transfer dari Kantor Wilayah No 1.

Pelaksana Kasir

Aktivitas Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Ketika kantor cabang mengalami kekurangan likuiditas, kasir dapat mengajukan permintaan transfer ke kantor wilayah dengan mengisi Formulir dilanjutkan

Permintaan kepada

Transfer Manajer

(FPT)

Cabang,

dan guna

persetujuannya dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang akan didistribusikan sebagai berikut: a. Lembar 1 dikirim ke Kantor Wilayah b. Lembar 2 Arsip Kantor Cabang. 2. Setelah dikirim uang diterima oleh Manajer

Cabang, Formulir Pemebritahuan Transfer (FPT) dari kantor wilayah di tandatangani Manajer Cabang, dicatat dalam Laporan Harian Kas (LHK) 3. Menyerahkan FPT kepada Asman Administrasi dan keuangan/ Bagian Administrasi.

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 2

Administrasi

1. Menerima FPT dari kasir, kemudian mencatat dalam Kas Debet dan Buku Kas rangkap 2(dua) 2. Mendistribusikan Buku Kas dan Kas Debet serta lampirannya, sebagai berikut: a. Lembar 1 dikirim ke Kantor Wilayah setiap minggu b. Lembar 2 arsip Kantor Cabang.

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang

Gambar 4.3 Flowchart Prosedur Penerimaan dari Transfer Kantor Cabang ASMAN ADM DAN KEU/ BAGIAN ADM

KASIR 2 FPT FBT

1

PIMPINAN CABANG FPT

1

2

Berikan tanda tangan persetujuan

catat FPT

1

2

Buat

FBT

1

2

RP

LHK

1

FBT 1

1

RP

FBT

KANTOR WILAYAH

F

RP

catat F 2 KD

FBT

1

setelah uang diterima

catat

2 BK

1

1

1

BK KD

1

1 LP

F

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang

Keterangan: FBT

: Formulir Pemberitahuan Transfer

FPT

: Formulir Permintaan Transfer

KD

: Kas Debet

RP 1 LP

F

LP

: Lampiran

BK

: Buku Kas

F

: File

3. Penerimaan dari Penjualan Lelang Adapun dokumen-dokumen yang digunakan antara lain: 1. Kas Debet 2. Buku Kas 3. Laporan Harian Kas 4. Berita Acara Lelang 5. Buku Uang Kelebihan Lelang 6. Formulir Penjualan Lelang Adapun prosedur penerimaan dari penjualan Lelang pada PT. Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang ialah sebagai berikut: Tabel 4.7 Prosedur Penerimaan dari Penjualan Lelang No 1.

Pelaksana Pelaksana Lelang

Aktivitas Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Berdasarkan hasil lelang, setelah proses pelelangan selesai, dituangkan dalam berita acara lelang (BAL) beserta lampiranya. 2. BAL yang telah ditandatangani bersamasama sejumalah uang yang diterima dari hasil lelang diteruskan kepada kasir. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

2.

Kasir

1. Menerima BAL dari pelaksana lelang serta sejumlah uang 2. Cocokkan

BAL

dengan

uang

yang

diserahkan Pelaksana Lelang, apabila telah sesuai, catat dalam Laporan Harian Kas (LHK) 3. Uang dalam bentuk tunai disimpan dalam brankas, sedangkan BAL diserahkan kepada Asman Administrasi dan Keuangan/ Bagian Administrasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 3.

Asman/ ADM

1. Menerima

BAL

dari

kasir,

kemudian

mencatat dalam Kas Debet (KD) rangkap 2, selanjutnya dibukukan dalam: a. Buku Kas (BK) rangkap 2 b. Formulir Penjualan Lelang (FPL) c. Buku Uang Kelebihan Lelang (BUKL) apabila ada. 2. Mendistribusikan Buku Kas dengan lampiran KD dan BAL ke: BK dengan lampiran KD dan BAL lembar 1 (asli) ke kantor wilayah. BK dengan lampiranya. Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang

Gambar 4.4 Flowchart Prosedur Penerimaan dari Penjualan Lelang PANITIA LELANG

1 BAL

2

ASMAN ADM DAN KEU/ BAGIAN ADM

KASIR

1 BAL

1

2

RP

RP

2

BAL

catat

catat

Kanwil 1 KD

LHK catat

F BUKL 1 BK

F

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang

Keterangan : BAL

: Berita Acara Lelang

Rp

: Rupiah

LHK : Laporan Harian Kas KD

: Kas Debet

BK

: Buku Kas

FPL

: Formulir Penjualan Lelang

2

FPL

2

BUKL : Buku Uang Kelebihan Lelang F

: File

4. Penerimaan lain-lain Salah satu dari penerimaan lain-lain yaitu dari Western Union (pengiriman uang) dan logam mulia. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penerimaan lain-lain pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang antara lain: 1. Kas Debet 2. Buku Kas 3. Laporan Harian Kas 4. Bukti Pendukung Adapun prosedur peneriman lain-lain pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang ialah sebagai berikut: Tabel 4.8 Prosedur Penerimaan Lain-lain No. 1.

Pelaksana Kasir

Aktivitas Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Menerima Bukti Pendukung (BP) dari penyetor

pihak

luar

untuk

setiap

penerimaan lain-lain. 2. Berdasarkan BP catat dalam Laporan Harian Kas (LHK) 3. Semua penerimaan harus berupa uang tunai dan uang disimpan dalam brankas kasir.

4. Menyerahkan BP kepada Administrasi Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 2.

Asman/ ADM dan

1. Menerima BP dari Kasir

keuangan

2. Berdasarkan BP catat dalam Kas Debet (KD) dan lampirannya yang dibuat dalam rangkap 2. 3. Atas dasar KD dan bukti Pendukung serta lampirannya dicatat dalam Buku Kas (BK) rangkap 2, selanjutnya didistribusikan kepada: a. Buku Kas Lembar 1, Kas Debet lemabar 1 dan BP untuk Kantor Wilayah b. Buku Kas Lembar 2, Buku Bank lembar 2 dan Bukti Pendukung Lembar 2 arsip untuk Kantor Cabang.

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang

Gambar 4.5 Flowchart Prosedur Penerimaan Lain-lain PENYETOR

BP

KASIR

ASMAN ADM DAN KEU/ BAGIAN ADM

BP

BP

RP

catat

catat 1

2

KD LHK catat

Kanwil

F 1 BK

F

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang

Keterangan : BP

: Bukti Pendukung

LHK : Laporan Harian Kas BK : Buku Kas KD : Kas Debet Rp

: Rupiah

F

: File

2

Gambar 4.6 Flowchart Prosedur Penerimaan Lain-lain berupa piutang

Sumber : sistem akuntansi 2001. 4.3.1.3 Pencatatan dalam Akuntansi Pada pencatatan transaksi penerimaan kas, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang menggunakan buku kas yang sudah di program

dalam komputer. Cara mencatatnya yaitu dengan menjurnal. Adapun jurnal yang digunakan dalam setiap transaksi penerimaan kas yaitu: 1. Penerimaan sewa modal dan Penerimaan dari pinjaman yang diberikan (PYD) Jurnal pencatatan penerimaan bunga pinjaman gadai Contoh: Pada tanggal 1 Maret 2012 terjadi transaksi, dimana nasabah melakukan pinjaman sebesar Rp. xx dengan bunga 1,2% per 15 hari, pada tanggal 14 maret nasabah melakukan pelunasan maka pencatatannya: Kas Besar

xx

Sewa Modal GOL. X

xx

Jurnal pencatatan pokok pinjaman gadai yang diberikan Kas Besar

xx

Pelunasan PYD GOL. X

xx

Jurnal pencatatan penerimaan bunga pinjaman KREASI Contoh: Pada tanggal 1 Maret 2012 terjadi transaksi, dimana nasabah melakukan pinjaman sebesar Rp. xx dengan bunga 1 % per 1 bulan, pada tanggal 30 maret nasabah melakukan pelunasan maka pencatatanya: Kas Besar Sewa Modal KREASI

xx xx

Jurnal pencatatan pokok pinjaman kreasi yang diberikan Sama dengan contoh di atas, maka akan dicatat: Kas Besar

xx

Pelunasan KREASI

xx

2. Penerimaan transfer dari kantor wilayah Dimisalkan kantor wilayah mentransfer sejumlah uang ke kantor cabang sebesar Rp. xx,- maka akan dicairkan dalam bentuk giro. maka jurnal yang di catat yaitu: Kas Besar

xx

Bank BRI Rek. Kantor Cabang

xx

3. Penerimaan dari penjualan lelang Dimisalkan jika nasabah tidak mampu untuk melunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka akan di lakukan pelelangan. Maka jurnal yang digunakan: Penerimaan penjualan lelang

xx

PYD Lelang GOL. X

xx

4. Penerimaan lain-lain. Dimisalkan ada nasabah yang akan membayar anggsuran Logam Muliah Bulan Maret maka akan di catat. Kas Besar Angsuran Mulia Bulan Maret 2012

xx xx

4.3.1.4 Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang dibentuk sebuah sistem pengendalian intern atas kas yang terdiri dari prosedur yang jelas dan pencatatan disetiap transaksi yang terjadi mengenai penerimaan kas. Adapun upaya peruahaan dalam pengendalian intern yaitu: 1. Untuk setiap penerimaan uang tunai dan surat berharga lainnya harus disertai bukti-bukti lampiran atau dokumen yang sudah diotorisasi dari pihak wewenang. 2. Pemisahan fungsi penerimaan kas dan fungsi pencatatan. Dimana penerimaan oleh kasir, dan pencatatan oleh bagian pembukuan (Asman.ADM). 3. Bagian kasir mencatat, menganalisa, dan melaporkan penerimaan kas dengan menggunakan formulit-formulir yaitu penerimaan kas. 4. Bukti penerimaan kas dibuat berdasarkan dokumen-dokumen dasar penerimaan kas yang ada dan telah diotorisasi pihak berwenang. 5. Pengecekan kas dapat dilakukan setiap harinnya dengan memeriksa buku kas perusahaan.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang memiliki sumber utama penerimaan kas yang berasal dari penerimaa sewa modal dan pengembalian pinjaman yang diberikan, transfer dari kantor wilayah, penjualan lelang, dan penerimaan lain-lain. Sumber keuangan bagi perusahaan yang sangat penting agar dapat menjalankan operasional perusahaan. Pentingnya penerimaan kas bagi perusahaan, maka perusahaan harus membuat sistem penerimaan kas yang terdiri

dari prosedur, pencatatan dan pengendalian yang jelas agar terhindar dari adanya hal-hal yang tidak di inginkan oleh perusahaan dalam hal ini penyelewengan terhadap kas perusahaan. Prosedur penerimaan yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang sudah berjalan cukup efektif hal ini terlihat dari bergeraknya struktur organisasi perusahaan yang mengatur fungsi, wewenang dan tanggung jawab tiap bagian yang terlibat dalam penerimaan kas. Dalam prosedur penerimaan kas perusahaan melibatkan bagian, kasir, penaksir, asman adm/ keuangan, panitia lelang dan pimpinan cabang itu sendiri. Pimpinan Cabang sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan terhadap kejadian yang ada di perusahaan. Jika saldo kas di kantor cabang mengalami kekurangan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan, dalam hal ini menyalurkan pinjaman kepada nasabah, kasir dapat mengajukan permintaan transfer dengan membuat FPT (Formulir Permintaan Transfer) sebanyak 2 rangkap ke Kantor Wilayah, yang di distribusikan lembar 1 ke kantor wilayah dan lembar 2 untuk arsip kantor cabang, kemudian disetujui oleh pimpinan cabang, kemudian dikirim ke kantor wilayah, setelah uang di terimah FPT di tandatangan oleh pimpinan cabang, kemudian di catat dengan jurnal: Kas Besar

xx

Bank BRI Rek. Kantor Cabang

xx

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang mencatat, dan melaporkan penerimaan kas berdasarkan dan menggunakan formulir atau dokumen seperti bukti penerimaan kas, dan buku harian kas. Formulir dan Dokumen-dokumen yang digunkan sudah berdasarkan dan sudah diberi nomor urut, tanda tangan dan cap disetiap transaksi yang terjadi sehingga memudahkan pemakaianya dalam mengelola data dan dapat di pertanggung jawabkan . Pencapaian penerimaan kas penjualan lelang barang yang menjadi jaminan barang gadai tidak serta merta akan terjual semua. Sehingga perusahaan akan mengalami kerugian atau berkurangnya penerimaan kas dari penjualan lelang barang jaminan. Perusahaan harus mengantisipasi penjualan barang jaminan yang kurang diminati oleh masyarkat. Perusahaan harus menjalin hubungan kerjasama dengan pihak yang berkepentingan dalam menjual suatu barang sejenis dengan barang yang dilelang PT Pegadaian sehingga mengurangi resiko tidak lakunya barang yang dilelang akan terjual dengan harga yang sesuai dengan yang ditentukan pegadaian. Akan tetapi dalam harga lelang yang ditetapkan oleh pegadaian akan berbada jika barang lelang yang dilelang sendiri dengan harga barang yang dijual oleh pengepul atau sejenisnya. Penjualan yang dilakuakn sendiri akan lebih tinggi dari pada dijual ke pihak pengepul. Penjualan yang dilakukan melalui pihak pengepul hanya dapat mencukupi pitutang nasabah ke pegadaian.

Penerimaan kas melalui bank atau melalui tranfer atm, credit card di PT Pegadaian tidak ada. Di karenakan terlalu rumit prosedur yang harus dijalankan dalam penerimaan kas, sehingga membutukan waktu untuk melaporkan suatu terjdinya transaksi pembayaran piutang dari nasabah. Dikarenakan penerimaan kas langsung akan memudahkan pegawai mengecek langsung jumlah utang nasabah dan mengecek langsung barang yang

ditebus oleh nasabah PT

Pegadaian. Adapun pengendalian terhadap prosedur dan pencatatan penerimaan kas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang yaitu: SPI Pegadaian 1. Adanya

SPI teori dari buku pemisahan

fungsi

pencatatan dan fungsi penerimaan. 2. Melakukan perhitungan kas setiap hari .

akuntansi

harus

terpisah dari fungsi penagihan. 2. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.

3. Semua transaksi penerimaan kas dicatat secara tepat waktu 4. Melaporkan

1. Fungsi

saldo

kas/bank

Pimpinan Wilayah setiap hari.

Sumber: data diolah.

ke

(Mulyadi, 2010:491)

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang dianggap sudah berjalan cukup efektif, karena setiap transaksi yang terjadi dicatat dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat oleh perusahaan. Sehingga memudahkan karyawan dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan Hal ini dapat dilihat dari : 1. Struktur organisasi perusahaan yang sudah cukup efektif dan baik, karena terdapat pemisahan fungsi yang memadai dan dapat dilihat dengan jelas garis otorisasi dan garis koordinasi dalam melaksanakan operasional perusahaan. 2. Prosedur dan pencatatan yang dilakukan berdasarkan peraturan dan buktibukti yang telah ditentukan oleh perusahaan. 3. Perhitungan saldo kas setiap harinya. Akan tetapi ada sedikit masalah yang menjadi kelemahan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring Palembang yaitu tidak berjalannya sistem online terhadap pencatatan yang diterapkan oleh perusahaan, sehingga menyulitkan

kantor pusat dalam

pengecekan secara langsung terhadap setiap transaksi yang terjadi dan bagi nasabah apabila ingin melakukan pelunasan terhadap pinjaman, maka nasabah tidak dapat melakukan pelunasan di kantor pegadaian yang lain atau cabang dimanapun pegadaian berada. Tidak hanya masalah pencatatan saja yang

terjadi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakabaring yaitu adanya masalah rangkap tugas yang dilakukan oleh karyawan, tetapi sejauh ini rangkap tugas yang dilakukan tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan dan sejauh ini dianggap efisien oleh perusahaan. 5.2 Saran Berkaitan dengan kesimpulan penelitian tersebut, penulis memberikan saran-saran berupa: 1. Pengawasan dilakukan setiap harinya keadaan kas masuk dan kas keluar yang dilakuakan olek pimpinan atau pengelola UPC. 2. Melakukan Sistem Online dalam hal pencatatan, sehingga transaksi yang terjadi dapat di awasi oleh kantor pusat dan memudahkan nasabah dalam pelunasan

atas

pinjaman

dimanpun

kantor

pegadaian

berada

serta

Meningkatkan pengamanan terhadap arus uang kas yang keluar dan masuk. 3. Melakukan penyetoran harian kas ke bank dari semua penerimaan kas yang diperoleh perusahaan. Karena dapat mencegah terjadinya penyelewengan terhadap kas yang ada pada perusahaan.

Daftar Pustaka

Arens, A.A. dan Loeblecke, J.K. 2001. Auditing Pendekatan Terpadu. Salemba Empat: Jakarta. Baridwan, Zaki.2009. Sistem Akuntansi:Penyusunan Prosedur dan Metode. Yogyakarta: UGM Diana, Anastasia. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta:Penerbit Andi. DSAK. 2012. Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2012. Jakarta: IAI. Fajar Cahyani, Afifah. 2014. Sistem Pengendalian Internal Kas di Koperasi Serba Usaha (KSU) Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Sejahtera Sleman. Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga. Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Teori Akuntansi. Depok:Rajawali Pers. Mulyadi, 2010. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: UGM. Novitasari, Esterina. 2010. SPI Penerimaan Kas pada PD BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen. Semarang:Universitas Sebelas Maret. Romney, Marsal B. 2004. Accounting Information. Jakarta: Salemba Empat Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta:Salemba Empat. Situmorang, Hartati. 2013. Analisis SPI atas Penerimaan Kas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Medan:USU. Soemarso, S.R. 2002. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat Sugiyono. 2013. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sulasmini,dkk. 2014. Pengaruh Pengendalian Intern Kas pada BUMD Kabupaten Buleleng Terhadap Realisasi Pencatatan Kas. Denpasar: Universitas Pendidikan Ganesha.

Sulistrayaningsih. 2013. Analisis SPI Penerimaan dan Pengeluaran Kas Terhadap Kecurangan Kas Pada BPR Tanjung Pinang. Tanjung Pinang:Universitas Maritim Raja Ali Haji. www.iaiglobal.or.id diakses November 2014