ANALISIS KRIMINOLOGI TENTANG PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH APARAT POLISI DI POLDA GORONTALO
ARTIKEL
DI SUSUN OLEH NAMA : JAMALUDIN M. PAKAYA NIM : 2714 09 047
JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2014
1
JURNAL
2
ABSTRAK 1
Jamaludin M. Pakaya. NIM 2714 09 047. Analisis Kriminilogi Tentang Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polisi di Polda Gorontalo. Skripsi. Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing: (1) Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH,M,Hum2 , (2) Zamroni Abdussamad, SH, MH3
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Kriminilogi Tentang Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polsi. Penelitian ini merupakan studi kasus yang bersifat Empiris Sosiologis, penelitian hukum sosiologis yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini pengadaan pengukuran terhadap kriminologi Tentang Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polsi, yang berdasarkan temuan terdapat beberapa anggota polsi yang melakukan pelanggaran atas penggunaan senjata api yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal polisi itu sendiri, namun kepemilikan senjata api oleh polsi adalah hasil beberapa proses pemenuhan syarat dan prasyarat yang harus di penuhi oleh seorang anggota polsi atas izin kepemilikan senjata api, dan untuk pelanggaran penggunaannya anggota polsi akan dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku. Oleh karena itu disarankan kepada aparat kepolisisan untuk dapat memperhatikan setiap syarat yang harus dipenuhi oleh anggota polsi untuk menggunakan senjata api, dan untuk anggota polsi agar menggunakan senjata api sesuai dengan peruntukannya sebagai alat untuk melindungi diri sendiri dan masyarakat bukan untuk merusak dan meresahkan masyarakat.
Kata Kunci:
1
Aparat kepolisian, Senjata Api, Syarat Kepemilikan Senjata Api, dan dasar hukum penggunaan senjata api.
2
3
Jamaludin Pakaya, Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH.,M.Hum, Zamroni Abdussamad, SH.,MH
3
ANALISIS KRIMINOLOGI TENTANG PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH APARAT POLISI DI POLDA GORONTALO Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah aparatur Negara yang bertugas sebagai penegak hukum3. Hal ini tercantum dalam pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping itu tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan,
pengayoman
dan
pelayanan
kepada
masyarakat 4.
Dalam
melaksanakan tugas sebagai penegak huukm Polri dituntut harus tegas, kuat dan perkasa melalui kebijakan perpolisian msyarakat terus dikembangkan hingga mampu, menekan terjadinya setiap permasalahan dalam kehidupan masyarakat agar tidak menjadi kejahatan atau setiap permasalahan lainnya5. Di dalam penegakan hukum Polri sebagai salah satu komponen dari criminal justice system berhadapan langsung dengan berbagai
macam
kompleksitas kejahatan juga rawan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya anggota-anggota dilapangan yang dibekali dengan senjata api, dimana senjata api bukanlah untuk menakut-nakuti masyarakat tetapi untuk melumpuhkan pelaku kejahatan ditengah-tengah masyarakat, sehingga dapat diproses sesuai hukum yang berlaku6.
3 4 5
6
Undang-undang tentang POLRI No 2 Tahun 2002 pasal 13 Ibid..,pasal 1 Muladi Dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana,Bandung:Alumni 2005.hal:12 Ibid..,
4
Data catatan pelanggaran personel Polda Gorontalo dan jajaran periode tahun 2012 : Briptu Moh. Rizki islami maliki pada saat menjabat sebagai Ba Sat Lantas Polres Gorontalo Polda Gorontalo diduga melakukan pelanggaran disiplin yakni penyalahgunaan senjata api dengan cara sengaja membuang tembakan sebanyak 1 kali berupa peluru tajam mengarah ke atas tanpa alasan yang jelas, kejadian ini terjadi pada tanggal 28 januari 2012. Briptu Rindwan usman pada saat menjabat sebagai Ba Sat Reskrim Polres Limboto Polda Gorontalo diduga melakukan pelanggaran disiplin yakni terlibat kesalahpahaman dengan salah seorang anggota kodem 13/04gorontalo a.n Letda Inf. Roy Bumulo didepan pintu masuk hotel quality pada sekitar pukul 04.30 wita sehingga menyebabkan perdebatan antara kedua insiden tersebut berakhir rusaknya mobil milik Letda Inf. Roy bumulo dikarenakan terkena peluru senpi yang tidak dikenal pelakunya. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat,
melanggar norma-norma susila, dan menyerang
keselamatan warga masyarakat (baik yang tercantum maupun yang belum tercantum pada undang-undang pidana)7. Dari uraian di atas jelas bahwa penyalahgunaan senjata api oleh aparat polri merupan suatu tindak kriminal karena meresahkan masyarakat, Oleh karena itu
7
penulis
ingin mengkaji dan meneliti
Ibid..,
5
hal tersebut dengan mengangkat
topik
: “Analisis Kriminilogi Tentang Penyalahgunaan Senjata Api Yang
Dilakukan Oleh Aparat Polisi Di Polda Gorontalo” . Polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum8. Polisi juga diartikan sebagai suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Kansil, 1986: 351)9. Menurut ketentuan dalam UUD 1945 yang berkenaan dengan kepolisian negara adalah pasal 30 ayat (4) yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”10. Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang
dirancang
atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar
mengeluarkan proyektil
akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari
penyalaan bahan yang mudah terbakar
didalam
8
alat tersebut,
Kamus lengkap Bahasa Indonesia. akar media_surabaya.2003.hal:433 http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi 10 Undang-Undang tentang POLRI No 2 Tahun 2002.pasal 30 9
6
dan termasuk
perlengkapan
tambahan
yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang
pada alat demikian11. Lebih lanjut dijabarkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan 12: Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Senjata api yang digunakan oleh aparat Polri harus berdasarkan asas-asas antaralain 13 : 1.
Asas legalitas yaitu setiap tindakan Kepolisian harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Asas tujuan yaitu pemberian izin pinjam pakai senjata api dilaksanakan untuk menunjang profeionalisme tugas Kepolisian serta kepentingan keamanan umum.
3.
Asas kepentingan yaitu pinjam pakai senjata api lebih mengutamakan kepentingan dinas Kepolisian dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
11 12 13
Ibid.., Ibid.., Perkapolri tentang tata cara pemberian izin pinjam pakai senjata api organic POLRI di jajaran polda gorontalo.tahun 2008. pasal 3
7
4.
Asas penggunaan yaitu adanya keseimbangan dengan kemungkinan akibat dari ancaman yang dihadapi.
Prinsip pinjam pakai senjata api14 : 1.
Setiap anggota Polri bertugas dibagian operasional dan bensat atau juru bayar serta mempunyai masa dinas dalam pangkat min. briptu 2 Tahun ( Ba Umum ) dan Briptu 0 Tahun (Reguler) kecuali Driver setingkat Kapolres keatas, memenuhi persyaratan dan sesuai kubutuhan dalam peraturan ini, dapat diberikan pinjam pakai senjata api.
2.
Setiap anggota Polri yang meminjam pakai senjata wajib memelihara, merawat serta mempedomani ketentuan-ketentuan penggunaan senjata api yang berlaku dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3.
Setiap anggota Polri yang meminjam pakai senjata api bertanggung jawab atas penggunaan senjata api sesuai dengan prosedur yang berlaku serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi
antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (“Perkapolri 1/2009”).
14
Ibid.., pasal 4
8
Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 disebutkan bahwa: 1.
Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
2.
Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk: Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa; Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat; Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat; Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang; menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkahlangkah yang lebih lunak tidak cukup. Penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (Pasal 8 ayat [1]
Perkapolri 1/2009): a. Tindakan
pelaku
kejahatan
atau
tersangka
dapat
secara
segera
menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat; b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
9
c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat. Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 ayat [2] Perkapolri 1/2009). Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara (Pasal 48 huruf b Perkapolri 8/2009): 1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas; 2. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan 3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (Pasal 15 Perkapolri 1/2009). Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat
10
bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan (Pasal 48 huruf c Perkapolri 8/2009)15. Adapun syarat-syarat untuk memiliki dan menggunakan senjata api adalah 16: 1. Syarat medis ,Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter 2. Syarat psikologis , Tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional (cepat marah), dan tidak phsyichopat yang dibuktikan melalui hasil psikotest. 3. Ketrampilan menembak, Minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak 4. Kepangkatan ,Diberikan kepada anggota golongan pangkat bintara keatas 5. Diberikan operasional
kepada
anggota
Polri
yang
bertugas
secara
dan , dan anggota sraf dalam jabatan :
Pekas Juru bayar pengemudi pejabat penting 6. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan :
Surat Kepala
ijin pemakaian Kesatuan
senjata api yang disahkan yang
serendah-rendahnya
oleh oleh
Kapolres/Ta/Metro, Kapoltabes.
15
16
Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok.
Tas kantong peluru
Holster
Alat-alat pembersih
Perkapolri no 1 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pinjam Pakai Senjata Api Organik Polri dijajaran Polda Gorontalo Ibid..,
11
7. Kelengkapan surat ijin pemakaian senjata api satuan.
Surat perintah tugas yang dikeluarkan leh kepala satuan.
Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api berikut dengan keterangan antara petugas gudang dan kepala satuan
Buku
administrasi lainnya untuk pencatatan keluar masuknya
senjata api/amunisi. Keadaan yang mengijinkan penggunaan senjata api 17: a. Senjata api hanya akan digunakan dalam keadaan terpaksa. b. Senjata
api hanya
digunakan
untuk mompertahankan
diri
atau melindungi orang lain dan ancaman kematian atau luka serius yang seketika terjadi. c. Untuk mencegah suatu kejahatan
yang
serius yang
ancaman yang gawat terhadap kehidupan. Dalam hanya apabila langkah-langkah
melibatkan hal
apapun
yang kurang ekstrim / keras tidak
mencukupi. d. Penggunaan kekuatan sengaja
dan senjata api yang mematikan
diperkenankan,
hanya
apabila
sama
secara
sekali tidak
dapat dihindari untuk melindungi kehidupan manusia. Presedur penggunaan senjata api18 : a.
Petugas harus mengidentifikasi dirinya sebagai petugas kepolisian.
b.
Petugas harus memberikan peringatan yang jelas.
c.
Petugas harus memberikan peringatan yang cukup agar peringatan tersebut itu dipatuhi tetapi hal ini tidak diperlukan kalau penundaan
17 18
Ibid.., Ibid..,
12
(penggunaan senjata api) akan mengakibatkan kematian atau luka serius bagi petugas atau orang-orang lain. Jelas tidak ada artinya atau tidak tepat dalam keadaan itu untuk berbuat demikian. Penggunaan senjata api oleh aparat polri saat ini tak lagi sesuai dengan fungsinya dan tak jarang aparat yang memilikinya menggunakan senjata api semena-mena dengan sikap arogan yang memicu ketidaktenangan masyarakat.19 Penyalahgunaan senjata api oleh aparat dapat dibedakan dalam dua hal yaitu penyalahgunaan senjata api dalam tugas dan penyalahgunaan senjata api non tugas.20 Penyalahgunaan senjata api dalam tugas misalnya penembakan terhadap warga sipil karena salah sasaran mengejar penjahat, atau pada saat operasi latihan. Sedangkan penyalahgunaan senjata api non tugas misalnya seperti:
a. Bunuh diri, b. Membunuh atau menembak orang lain, c. Memain-mainkan senjata api dengan cara menembakkan ke udara yang dapat meresahkan masyarakat sekaligus dapat mencelakai masyarakat, d. Menggunakan senjata api untuk menakut-nakuti orang lain dengan maksud untuk dapat melakukan satu aksi kejahatan, e. Menggunakan senjata api untuk kejahatan seperi mencuri atau merampok.
19
www.google.penggunaansenjataapi.html
20
Ibid…
13
Data Catatan Personel Polda Gorontalo Dan Jajaran Periode 2012 NO 1
IDENTITAS PELANGGAR MOHAMAD RIZKI ISLAMI MALIKI BRIPTU/8304113 5 BA SAT LANTAS POLRES GORONTALO POLDA GORONTALO
REFERENSI
URAIAN
Laporan Polisi Nomor : LP/01/I/2012/Y anduan Sie Propam tanggal 28 januari 2012
Anggota Tersebut Pada Saat Menjabat Sebagai Ba Sat Lantas Polres Gorontalo Polda Gorontalodi duga melakuka pelanggaran displin yakni penyalhagunaan senjata api dengan cara secara sengaja membuang tembakan sebanyak 1 kali berua peluru tajam mengarah ke atas tanpa alas an yang jelas Anggota tersebut pada saat menjabat sebagai Ba Dit Intelkam Polda Gorontalo diduga melakukan pelanggaran disiplin yakni telah melakukan penodongan dengan senjata api perhadap masyarakat masing masing a.n Sdr. MULIADI DODA dan Sdr. WARDI DATAU.
2
RANTO TAMMU BRIPTU / 87110696 BA DIT INTELKAM POLDA GORONTALO
Laporan Polisi Nomor : LP/02/2012/Ya nduan tanggal 30 Januari 2012
3
RIDWAN USMAN BRIGADIR / 82030148 BA SAT RESKRIM POLRES LIMBOTO POLDA GORONTALO
Laporan Polini Nomor : LP /15/III/2012/Ya nduan tanggal 18 Maret 2012
14
Anggota Tersebut Pada Saat Menjabat Ba Sat Reskrim Polres Lipboto Polda Gorontalo Diduga Melakukan Pelanggarandisiplin Yakni Terlibat Kesalahpahaman Dengan Salah Seorang Anggota Kodem 13/04 Gorontalo a.n LETDA INF ROY BUMULO di depan pintu masuk hotel Quality pada sekitar pukul 04.30 wita sehingga menyebabkan perdebatan antara keduanya, insiden tersebut berkahir dengan rusaknya mobil milik LETDA INF ROY BUMULO dikarenakan terkena peluru senjata api yang tidak dikenal pelakunya
4
FADLI I. SULEMAN BRIPDA / 87110521 BA BIDKUM POLDA GORONTALO
Laporan Polisi Nomor : LP/ 27/VI/2012/ Yanduan tanggal 8 Juni 2012
Anggota tersebut pada saat menjabat Ba Bidkum Polda Gorontalo di duga melakukan pelanggaran disiplin yakni telah menyalahgunakan penggunaan senjata api dinas yang dipinjam pakaikan dengan cara menodongkannya kepada Sdr. RISKI NAKI lalu menembakkannya ke udara sebanyak 4 kali dengan alasan tudak dalam rangka tugas melainkan urusan pribadi yang terjadi
Sumber : data di peroleh dari bidang profesi dan pengamanan polda gorontalo
Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri ada disebabkan oleh faktor internal pribadi dari anggota itu sendiri dan disebabkan dari faktor ekternal anggota tersebut21.
a. Faktor Internal Dari faktor internal pribadi sangat ditentukan oleh faktor Psykologi, faktor Emosional dan kurang profesionalnya anggota polri22. a. Faktor psykologi b. Faktor Emosional c. Faktor Kurang Profesional
21 22
Rahardjo Sadjipto, 1993, Polisi Pelaku dan Pemikir, Jakarta, PT Gramedia Ibid ..,
15
b. Faktor Eksternal faktor eksternal anggota biasanya disebabkan oleh faktor kurangnya pengawasan terhadap aparat pemegang senjata api, disiplin yang tidak tegas, serta situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota23. a. Kurangnya Pengawasan Terhadap Aparat Pemegang Senjata Api b. Disiplin Atau Kebikajan Yang Tidak Tegas c. Situasi Dan Kondisi Yang Dihadapi Aparat Polri Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran prosedur dalam penggunaan senjata api terbagi menjadi dua yaitu pertanggungjawaban secara administrative dan pertanggungjawaban secara pidana bagi anggota Polri berlaku apabila di dalam penggunaan senjata api oleh anggota Polri menimbulkan korban24. a. Pertanggungjawaban Secara Administratif oleh Anggota Polri Pertanggungjawaban secara administratif bagi anggota Polri diberlakukan apabila anggota Polri melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan internal kepolisian seperti pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Polri yang penyelesaiannya pun melalui sidang internal kepolisian25. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 7, 8 dan 9 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 23
Ibid .., Ibid.., 25 Sakidjo, Aruan S.H M.H dan Dr. Bambang Poernomo, S.H. 1988. Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodofikasi.Ghalia Indonesia : Jakarta Timur.hal :107 24
16
Pasal 7 : Anggota Kepolisian Republik Indonesia
yang ternyata
melakukan pelanggran disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia
dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau
hukuman disiplin. Pasal 8 : (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau teguran fisik (2) Tindakan disiplin
dalam ayat (1)
tidak mengahapus
kewenangan Ankum untuk menjatuhi Hukuman Disiplin. Pasal 9 :
Hukuman disiplin berupa : a. Teguran tertulis b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun c. Penundaan kenaikan gaji berkala d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun e. Mutasi yang bersifat demosi f. Pembebasan dari jabatan g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 Hari
b. Pertanggungjawaban pidana Oleh Anggota Polisi Pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan senjata api, baik sebagai pemilik senjata api ataupun sebagai orang yang tidak memiliki senjata api itu tetapi menyalahgunakannya akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan bagaimana orang tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana yang terjadi. maka harus dilihat lagi bagaimana seseorang bisa menyalahgunakan senjata api tersebut.
17
Indonesia memiliki 2 (dua) buah Undang-undang yang walaupun sudah berusia “lanjut” namun tetap berlaku secara efektif, salah satunya yaitu Undangundang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api (Undang-undang senjata Api).
Undang-undang ini merupakan satu-satunya Undang-undang yang masih efektif diberlakukan terhadap pelaku penyalahgunaan Senjata Api. Dalam Undang-undang tersebut, secara tegas diatur unsur-unsur dari tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api di Indonesia, sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Undangundang Senjata Api yang menyatakan : “Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”. Sesuai ketentuan tersebut di atas, pelaku tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api dapat dipastikan akan dihadapkan dengan ancaman sanksi/hukuman secara berjenjang sebagai berikut :
a. Hukuman Mati ; atau b. Hukuman penjara seumur hidup ; atau Hukuman penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun.
Kesimpulan Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
18
1. Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri disebabkan oleh dua factor yaitu : a. Faktor internal pribadi sangat ditentukan oleh faktor psikologis, emosional dan kurang profesionya anggota polri. b. Factor eksternal anggota, biasanya disebabkan oleh factor pengawasan dan terhadap anggota pemegang senjata api, displin yang tidak tegas, serta situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota
2. Aparat polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur
harus mempertanggung
jawabkan perbuatannya secara individu dan dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Indonesia yang pemutusan pertanggungjwabannya dengan berdasar pada pertimbangan atas akibat yang ditimbulkan adanya penyalahgunaan senjata api oleh aparat polri tersebut. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran prosedur dalam penggunaan senjata api terbagi menjadi dua yaitu
a. Pertanggungjawaban secara administrative bagi anggota Polri diberlakukan apabila anggota Polri melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan internal kepolisian seperti pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran
19
terhadap Peraturan Disiplin Polri yang penyelesaiannya pun melalui sidang internal kepolisian.
b. Pertanggungjawaban secara pidana bagi anggota Polri berlaku apabila di dalam penggunaan senjata api oleh anggota Polri menimbulkan korban. anggota Polri yang diputus pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan
yang berkekuatan
hukum
tetap, dapat
direkomendasikan oleh Anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri. Saran 1.
Bahwa setiap anggota Polri yang mempunyai senjata harus memang benarbenar
dipesiarkan
dengan
baik dan dengan
seleksi yang sesuai
dengan standard yang ditetapkan oleh Polri, khususnya dalam hal psikologi dan waktu latihan menembak yang harus diperbanyak. 2.
Polri harus memiliki standar aturan penggunaan senpi dengan catatan disosialisasikan dengan jelas kepada anggotanya, baik lisan maupun tulisan, bahwa kekerasan yang dipakai hanya yang diperlukan. Ini harus diperkuat saat pelatihan resmi dan pada saat lain. Kebijakan harus meliputi penggunaan semua tingkat dan jenis tindakan keras sampai / dan termasuk kekerasan mematikan.
3.
Anggota harus mengerti bahwa kekerasan mematikan hanya diperbolehkan pada keadaan di mana petugas atau orang lain berada dalam bahaya langsung.untuk itu Setiap petugas harus diberi salinan tertulis mengenai
20
peraturan Kapolri tentang penggunaan kekerasan dan menerima instruksi atas peraturan itu sebelum bertugas. Polri harus menegaskan kembali kebijakan atas tembakan peringatan,agar dimengerti dengan seksama oleh para anggota. Ketika pertimbangan untuk tidak mengizinkan
DAFTAR PUSATAKA
Muladi Dan Barda Nawawi Arif, 2005.Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana,PT. Alumni :bandung. Mukhti Fajar dan Yulianto Achmat. 2010, Dualisme Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Nugraha, et al Safri ., 2005.Hukum Administrasi Negara.Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Rukmini, Mien,S.H M.s. 2006. Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi. PT.Alumni :Bandung Pudjosewojo, Kusumadi S.H.2004. Tata Hukum Indonesia. Sinar Grafika ; Jakarta
Sadjijono 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011, Penelitian Hukum Normatif, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi. Bandung : Remadja Karya CV, 1988 , 2010,Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
, 2004. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
21
Sakidjo, Aruan S.H M.H dan Dr. Bambang Poernomo, S.H. 1988. Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodofikasi.Ghalia Indonesia : Jakarta Timur Suparmin, 2012, Model Polisi Pendamai, Badan penerbit diponegoro, Semarang.
Topo santosa dan Eva Achjani zulfa.2001.kriminologi.Rajawali pers.jakarta
Polda Gorontalo, 2008, Tata Cara Pemberian Izin Pinjam Pakai Senjata Api Organik Polri dijajaran Polda Gorontalo, Peraturan Kepolisian Daerah Gorontalo, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo. Polri Daerah metro jaya,2009.Standar Universal Penggunaan Senjata api bagi Aparat Penegak hukum. Direktorat reserse criminal umum. Kamus lengkap bahasa Indonesia.akar media_surabaya.2003 Undang –undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi www.google.senjataapi.html www.jurnalsrigunting.com.
22
