ANALISIS KESIAPAN PT POS INDONESIA SEBAGAI PENJAMIN KEPERCAYAAN PADA PROSES PERDAGANGAN ELEKTRONIK BAGI PRODUK INDONESIA

Prosiding SENTIA 2009 – Politeknik Negeri Malang

ANALISIS KESIAPAN PT POS INDONESIA SEBAGAI PENJAMIN KEPERCAYAAN PADA PROSES PERDAGANGAN ELEKTRONIK BAGI PRODUK INDONESIA Deddy Kusbianto Purwoko Aji afiliasi : Politeknik Negeri Malang email : [email protected] ABSTRAK Kepercayaan merupakan motor penggerak bisnis dan kuncinya adalah kedekatan. Namun kedekatan ini memiliki tiga titik tolak, yaitu : kedekatan fisik, kedekatan intelektual dan kedekatan emosional. Dalam perdagangan elektronik, jelas kedekatan fisik tidak dapat dipenuhi secara maksimal, oleh karena itu dibutuhkan penjamin kepercayaan bahwa aktifitas fisik yang menyertai transaksi akan benar-benar tidak menyimpang atau diselewengkan. PT. Pos Indonesia, sebagai lembaga bisnis yang mempunyai produk berupa jaringan Internet Wasantara di setiap kantornya diseluruh kecamatan dalam wilayah Indonesia, jasa titipan dan hantaran barang serta logistik, maupun jasa keuangan wesel dan giro, adalah kandidat utama yang paling pantas untuk menjadi penjamin transaksi perdagangan elektronik. Dengan analisis SWOT dan perencanaan manajemen strategis yang mengacu pada standar ISO 9001:2000, disamping kekuatan yang telah dimiliki, diperoleh beberapa kelemahan sebagai berikut : Pertama, PT Pos Indonesia belum siap menjadi pendamping dan penjamin mutu poduksi buatan Indonesia, sehingga membutuhkan partner untuk implementasinya ; Kedua : belum ada keputusan bersama antara ketua Kadin Indonesia, yang telah mempunyai nota kesepahaman bersama Menteri Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dengan Menteri Informasi dan Komunikasi untuk menyediakan payung hukum tentang penjaminan uang pembelian sekaligus penjaminan barang hantaran pada perdagangan elektronik bagi produk buatan Indonesia. Kata Kunci : PT Pos Indonesia, Perdagangan Elektronik, Penjaminan Transaksi, Produk Indonesia

mengikuti deret ukur sedangkan kemampuan perusahaan/organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa mengikuti deret hitung, maka untuk mengurangi kesenjangan tersebut produsen harus menghasilkan barang/jasa yang berstandar internasional atau yang berkualitas global.

1. STANDAR PELAYANAN MUTU Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 telah diadopsi Indonesia menjadi SNI 19-9001:2001 yang memuat persyaratan Sistem Manajemem Mutu dan dapat diterapkan pada semua organisasi apapun jenis, ukuran dan produk yang dihasilkan.

Agar barang/jasa yang dihasilkan berstandar internasional diperlukan penerapan sistem manajemen yang terdokumentasi(tertulis) sehingga menjadi pedoman dalam mengelola proses atau aktivitas agar produk yang dihasilkan memenuhi sasaran yang ditetapkan.

Era globalisasi memiliki tiga ciri utama yaitu kebebasan, keterbukaan dan integrasi global. Kebebasan merupakan ciri di mana suatu negara bebas memasukkan barang/jasa ke negara lain tanpa hambatan. Keterbukaan ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih dan memudahkan kita mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Salah satu sistem mamajemen yang banyak diterapkan untuk menjamin mutu suatu produk serta mampu merespon serangkaian persyaratan dan harapan stakeholder adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000.

Akibat dari kedua ciri diatas, terjadilah persaingan yang semakin ketat dan sekaligus akan memberikan peluang pasar yang semakin luas, hal inilah yang mendorong dunia usaha maupun pemerintah untuk memberikan atau menghasilkan barang dan jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi dengan harapan barang dan jasa tersebut dapat diterima pasar domestik maupun internasional.

Untuk melaksanakan penerapan ISO 9001:2000 dibutuhkan tenaga-tenaga assesor profesional dan diregister pada Lembaga Sertifikasi, yaitu personil yang terakreditasi KAN. Hanya assesor yang diregister boleh melaksanakan audit dan memberikan bimbingan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000, sehingga perlu disiapkan SDM yang kompeten sebagai lead

Memberikan kepuasan konsumen bukanlah hal mudah karena kebutuhan konsumen selalu B-1

Prosiding SENTIA 2009 – Politeknik Negeri Malang

assesor dan internasional.

assesor

SMM

yang

diakui

Sepintas PT Pos Indonesia mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

Dan agar tenaga-tenaga assesor tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan bimbingan maka perlu dimobilisasi dalam suatu team work untuk melakukan bimbingan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 di setiap unit Pelayanan Publik, disamping juga untuk secara aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan Sistem Manajemen Mutu serta pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM.

2.1. Kekuatan PT Pos Indonesia Telah memiliki Usaha dan Produk, yang diantaranya adalah: Pos Express, SOPP, TANDA TANGAN ELEKTRONIK (ELECTRONIC SIGNATURE/E-SIGN), Wasantara, Admailpos, dan SMS Pesta. Mempunyai sejarah dan peran baik, membuat PT Pos menjadi perusahaan yang banyak dikenal oleh masyarakat. Mempunyai kantor di semua kecamatan seluruh Indonesia. Mempunyai armada, karyawan dan staff yang berpengalaman.

Tetapi acuan dalam standar Sistem Manajemen Mutu hanya memuat hal-hal yang bersifat umum, sehingga organisasi yang ingin menerapkan standar ini perlu memperhatikan hubungan antara proses dan pemetaannya dalam organisasi masing-masing, sehingga dapat memanfaatkan keampuhan dan kecanggihannya.

2.2. Kelemahan Terlalu banyak logo dan istilah baru yang tidak jelas saling keterkaitannya. Belum nampak adanya manajemen korporasi yang mampu mengkoordinasi semua usaha dan produk yang dimiliki, sehingga hasilnya tidak pernah optimal. Tidak jelasnya spesifikasi dan segmentasi usaha dan produknya, sehingga belum mampu melahirkan sebuah gambaran taksiran yang bermutu.

Proses yang dimaksud dalam standar manajemen mutu, adalah 21 macam proses sebagai berikut: Perencanaan Pemeliharaan catatan Pengendalian arsip Peninjauan ulang manejemen Audit internal Pelatihan Pengukuran dan pengawasan Komunikasi internal Manajemen tanpa kompromi Perbaikan berkelanjutan Komunikasi pelanggan Perancangan produk Penelitian pasar Penelitian kebijakan Pelayanan persediaan Produksi Pengadaan Perlindungan produk Manajemen sumberdaya Perkiraan kebutuhan pelanggan Manajemen Kualitas

2.3. Peluang Kelengkapan kantornya di semua kecamatan seluruh Indonesia, memungkinkan PT Pos Indonesia untuk menjadi ujung tombak pembinaan dan pendampingan UMKM dan Koperasi tingkat Kecamatan. Wasantara yang telah dipunyai membuat PT Pos Indonesia sangat mungkin untuk menyediakan jasa perdagangan elektronik bagi UMKM dan Koperasi binaannya. Produk jasa pengantaran barang yang telah dipunyai membuat PT Pos Indonesia sangat mungkin untuk menjadi penjamin bagi pembeli dalam transaksi elektronik terhadap barang-barang yang telah dibelinya. Produk wesel, giro dan tabanas yang telah dipunyai membuat PT Pos Indonesia sangat mungkin untuk menjadi penjamin bagi penjual dalam transaksi elektronik terhadap uang pembayaran dari hasil jualannya.

Sedangkan proses yang terdiri dari 21 macam tersebut adalah merupakan salah satu bagian dari 8 prinsip dasar manajemen kualitas sebagai berikut : Fokus pada pelanggan Fasilitasi kepemimpinan Libatkan semua pegawai Gunakan Pendekatan Proses Manfaatkan pendekatan system Anjurkan perbaikan berkelanjutan Cari fakta sebelum memutuskan Bekerjasama dengan pemasok

2.4. Ancaman Belum adanya kerjasama dengan Instansi dan lembaga terkait : Informasi dan Komunikasi, Departemen Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta Kadin Indonesia. Tidak disiplinnya petugas pengantaran untuk menyampaikan langsung pada penerima,

2. ANALISIS SWOT B-2

Prosiding SENTIA 2009 – Politeknik Negeri Malang

terutama yang melalui kelurahan, sehingga barang antaran sering sampai lebih lama, dan sering diterima dalam keadaan tidak utuh lagi, membuat tingkat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang.

Setiap pekerjaan harus dirinci sampai dengan menjadi satuan proses tunggal terkecil yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, kemudian masing-masing proses tersebut harus ditentukan jadwal pelaksanaan dan penanggung jawab pelaksananya, semua proses harus dibagi secara adil dan merata, agar dapat ditentukan penghargaan dan hukuman yang tepat terhadap penanggung jawab pelaksanaan proses.

3. RENCANA PELAYANAN MUTU Manfaatkan pendekatan sistem Bentuk satuan gugus kendali mutu di setiap kantor di kecamatan untuk masing-masing kelurahan di wilayahnya, gugus kendali mutu inilah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pelayanan pada pelanggan, baik yang berstatus sebagai produsen maupun konsumen pada transaksi perdagangan elektronik. Anjurkan perbaikan berkelanjutan Secara periodik, seminggu sekali, beberapa gugus kendali mutu se kecamatan difasilitasi untuk melakukan rapat koordinasi, dengan agenda untuk mengevaluasi semua proses yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu minggu sebelumnya, baik tentang keberhasilan, hambatan, dan alternatif solusinya, serta merencanakan proses-proses yang akan dilaksanakan pada satu minggu ke depan. Untuk itu harus ada sarana penjaringan data dan informasi secara online melalui berbagai macam media yang juga harus disediakan, termasuk melalui internet, handphone, maupun media massa. Selanjutnya rapat koordinasi di tingkat kecamatan tersebut, melalui perwakilanperwakilannya, harus dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota, demikian seterusnya sampai dengan tingkat Propinsi dan tingkat Nasional. Akhirnya semua keputusan dan rekomendasi tingkat lebih tinggi harus disosialisasikan ke semua jajaran di tingkat bawahnya, sampai dengan tingkat terbawah, yaitu : gugus kendali mutu. Cari fakta sebelum memutuskan Semua bahasan tentang keberhasilan, hambatan, alternatif solusi, serta perencanaan harus didasarkan atas data dan informasi yang akurat dan argumentatif, sehingga segala keputusan yang dihasilkan akan ilmiah dan sesuai dengan hokum dan perundangan yang berlaku. Bekerjasama dengan pemasok Pemasok dalam hal ini dapat diwakili oleh Kadin Indonesia, yang merupakan payung organisasi bagi semua bentuk usaha dan pengusaha beserta asosiasinya, serta telah mempunyai nota kesepahaman dengan beberapa departemen terkait, yaitu: Perindustrian, Perdagangan, serta Koperasi dan UMKM, sementara di sisi lain PT Pos Indonesia beserta PT Telkom Indonesia

Penjaminan transaksi perdagangan elektronik adalah sebuah proses usaha yang bertumpu sepenuhnya pada kepercayaan pelanggan, rekan bisnis, maupun masyarakat pada umumnya, oleh karena itu penerapan manajemen kualitas adalah sebagai alternatif solusi terbaiknya. 3.1. Rencana Implementasi 8 prinsip dasar manajemen kualitas. Fokus pada pelanggan Dalam penjaminan transaksi elektronik, yang dimaksud dengan pelanggan adalah semua orang yang pernah melakukan transaksi elektronik melalui layanan yang disediakan, baik sebagai penjual maupun pembeli. Sedang bagi PT Pos Indonesia, para calon pelanggan penjaminan transaksi elektronik ini dapat diperoleh dari pelanggan usaha dan produk-produknya yang lain, termasuk pelanggan jasa pos, pelanggan wasantara, maupun pelanggan giro, wesel, dan tabungan. Fasilitasi kepemimpinan Untuk penerapan penjaminan transaksi elektronik, PT Pos Indonesia membutuhkan peningkatan wewenang bagi para pimpinannya agar dapat mengembangkan perusahaan sesuai dengan kebutuhan, dan wewenang itu sebaiknya dimulai dengan adanya keputusan bersama beberapa mentri terkait, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta Informasi dan Komunikasi, meskipun akan lebih baik bila dipayungi hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Undangundang. Disamping itu, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan aktifitas manajerial, maka harus ada sarana berupa sistem informasi manajemen dan sistem informasi pendukung keputusan. Libatkan semua pegawai Semua pegawai harus dilatih secara bertahap tentang standar ISO dan SNI tentang Manajemen Mutu, dan selanjutnya mereka dilibatkan secara terus menerus untuk bersama-sama melakukan pengembangan, perencanaan dan implementasinya, serta berdisiplin untuk selalu mengerjakan apa yang telah dicatat dan mencatat apa yang telah dikerjakan. Gunakan Pendekatan Proses B-3

Prosiding SENTIA 2009 – Politeknik Negeri Malang

dapat diwakili dan dinaungi oleh Departemen Informasi dan Komunikasi.

maupun kritikan akan dapat segera ditampung dan segera diberikan solusinya. Manajemen tanpa kompromi Tidak boleh ada kebijakan yang menyimpang dari peraturan dan kesepakatan, kecuali peraturan dan kesepakatan tersebut telah memuat klausul tentang kebijakan tersebut, atau kecuali bila peraturan dan kesepakatan tersebut telah diperbaharui untuk menampung kebijakan yang akan dilakukan tersebut.

3.2. Rencana Penerapan 21 macam proses pelayanan mutu. Diantara 8 prinsip dasar manajemen kualitas tersebut di atas, yang paling mendesak untuk harus segera diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan publik adalah hal-hal sebagai berikut :

Perencanaan Dilaksanakan oleh dan untuk seluruh jajaran pegawai, yang diawali dari setiap gugus kendali mutu, dan berakhir pelaksanaannya akan kembali di gugus kendali mutu bersangkutan. Pemeliharaan catatan Direkam dan dikelola dalam sebuah sistem basis data yang terintegrasi dalam sebuah system informasi manajemen yang “online” dan “realtime” Pengendalian arsip Rekaman difasilitasi dengan penerapan sistem “datacenter”, “warehousing”, dan “datamining” yang dilengkapi dengan sistem keamanan dan “backuping” yang terstuktur dan handal Peninjauan ulang manejemen Hasil evaluasi yang selalu dilakukan setiap minggu, digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan audit internal, sehingga setiap kali harus dapat ditemukan metode penerapan manajemen yang tepat untuk mengatasi setiap permasalah yang ditemukan. Audit internal Audit internal dilaksanakan setiap bulan oleh penjamin manajemen mutu yang para anggotanya tersusun atas orang-orang yang bertindak sebagai perwakilan dari tiap-tiap “stackhoder”, termasuk perwakilan dari Kadin Indonesia dan perwakilan dari departemen-departemen Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta departemen Informasi dan Komunikasi. Pelatihan Harus dilakukan secara terus menerus, baik dalam bentuk sertifikasi kompetensi, “inhouse training”, maupun “on the job training”, baik oleh devisi pengembangan sumberdaya manusia maupun oleh lembaga pelatih yang professional dan terakreditasi. Pengukuran dan pengawasan Semua proses yang dilakukan harus mempunyai parameter ukur dan indikator keberhasilan yang mudah dipahami, tidak sulit dicapai, berahap dan dapat diamati, sehingga layak digunakan sebagai acuan proses pengawasan. Komunikasi internal Harus tersedia wadah dan sarana intensif yang memungkinkan terjadinya komuikasi secara internal, baik antar gugus kendali mutu, mupun antar pegawai, sehingga ide, usulan, keluhan,

Perbaikan berkelanjutan Harus telah tersosialisasikannya prinsip “Life cycle” dengan metode “PDCA : Plan-Do-CheckAction” sedemikian rupa sehingga semua menjadi maklum terhadap pengembangan yang akan selalu terjadi di segala lini. Komunikasi pelanggan Penampungan keluhan dan segala macam masukan dari pelanggan harus disediakan sumberdaya manusia dan sarananya, baik yang berbentuk forum, call center, sms, mailing list, maupun chatting, dan kemudian harus segera diberikan respon yang memuaskan, sehingga justru akan semakin meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Perancangan produk Bersama sama dengan Kadin Indonesia membentuk tim pelaksana yang bertugas untuk melakukan perancangan produk-produk baru yang kreatif dan inovatif sesuai dengan analisa kebutuhan pasar. Penelitian pasar Menyediakan fasilitas untuk dapat dipeolehnya data kebutuhan dan kecenderungan perkembangan kebutuhan pasar, baik melalui tampungan ide, keluhan dan kritikan, maupun melalui aktifitas penelitian yang dilakukan secara periodik bulanan. Penelitian kebijakan Harus ada fasilitas yang disediakan untuk tim penjamin mutu, agar mempunyai ruang dan kewenangan untuk melakukan audit internal terhadap pelaksanaan peraturan dan kesepakatan yang telah diberlakukan. Pelayanan persediaan Perencanaan dan pengendalian persediaan mutlak diperlukan sebagai garansi terhadap kepercayaan pelanggan, baik tentang kesesuaian antara persediaan di gudang dengan catatannya, maupun kesesuaian antara kualitas barang dengan keterangan dalam kemasannya, untuk itu diperlukan sarana berupa sistem pengendalian persediaan berbasis jaringan komputer. Produksi Untuk dapat melakukan pelayanan persediaan dengan baik, sangat tergantung pada kesesuaian kebutuhan dengan kapasitas produksi, tidak boleh sampai terjadi kehabisan persediaan ataupun penumpukan dan kelebihan persediaan yang B-4

Prosiding SENTIA 2009 – Politeknik Negeri Malang

terlampau lama, untuk itu diperlukan analisis proses produksi yang tepat waktu dan tepat mutu, yaitu dengan memperhitungkan dengan seksama jumlah kebutuhan bahan baku, mesin dan sumberdaya operatornya, sehingga diperlukan sarana berupa sistem informasi produksi berbasis jaringan komputer. Pengadaan Pengadaan barang dan jasa dalam bentuk “outsourcing” akan memudahkan penyesuaian dengan kapasitas kebutuhan hasil produksi, disamping juga akan meningkatkan efektifitas dan memudahkan mekanisme penuntutan bila terjadi pengingkaran sepihak. Perlindungan produk Setiap produk harus sudah terdaftar dalam SNI, mencantumkan lisensinya, serta dikemas dalam keadaan aman, dengan jaminan penggantian bila produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam kemasannya. Manajemen sumberdaya Sumberdaya manusia harus diatur dalam beberapa kategori sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, serta kompetensinya, diantaranya adalah : pegawai tetap, pegawai kontrak, pegawai harian, serta pegawai lepas, sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat ditata untuk hasil unjuk kerja yang optimal, untuk itu harus tersedia sistem informasi sumberdaya manusia yang berbasis jaringan komputer. Perkiraan kebutuhan pelanggan Perkiraan kebutuhan pelanggan akan selalu dibutuhkan sebagai masukan bagi proses pelayanan persediaan maupun proses produksi, sehingga harus didukung dengan penerapan system informasi pendukung pengambilan keputusan berbasis jaringan komputer. Manajemen Kualitas Harus dibentuk tim bersama instansi dan lembag terkait yang bertindak dan diberi hak sebagai penjamin pelayanan mutu.

wasantara, meskipun infrastruktur dan sumber daya manusianya masih perlu diperbaiki. PT Pos Indonesia telah siap menjadi penjamin uang pembelian dalam transaksi perdagangan elektonik melalui wesel, giro, maupun tabanas, meskipun infrastruktur dan produk pelayanannya masih perlu peningkatan PT Pos Indonesia telah siap menjadi penjamin barang hantaran dalam transaksi perdagangan elektonik melalui jasa pos, meskipun sumber daya manusianya masih perlu dilatih ulang PT Pos Indonesia belum siap menjadi pendamping dan penjamin mutu poduksi buatan Indonesia, sehingga membutuhkan partner untuk implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA [1] Adam, Nabil R., Octay Dogramaci, Aryya Gangopadhyay, Yelena Yesha., Electronic Commerce: Technical, Business, and Legal Issues, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.: 1 [2] APEC (1997), “The Impact of Trade Liberalization in APEC”, Economic Committee of APEC, Singapore: APEC Secretary [3] APEC (1999), “ The Impact of Trade Liberalization on Labor Markets in the Asia Pacific Region”, Report by the Network for Economic Development Management, Human Resource Development Working Group, Singapore: APEC Secretary. [4] Arlini, Silvia Mila (2006), ”Arah Pengembangan Industri Manufaktur Indonesia”, makalah dalam Kongres ISEI keX, Menado, 18-20 Juni. [5] Aswicahyono, H. dan Feridhanusetyawan, T. (2003), “Indonesia’s strategy for industrial upgrading”, makalah dipresentasikan pada sebuah lokakarya mengenai “Why Trade and Industry Policy Matters”, 14-15 January, Jakarta: UNSFIR. [6] Aswicahyono, Haryo; Raymond Atje & Thee Kian Wie (2005), “Indonesia’s Industrial Competitiveness – A Study of the Garment, Auto Parts, and Electronics Industries”, Report for the Development Economics Research Group, The World Bank, Jakarta, March. [7] Benjamin Wright (member of Texas BAR), The Law of Electronic Commerce, Little Brown and Company. [8] Chowdhury, A. (2002), ”Indonesia 2020: Long-term issues and prioritas”, discussion paper, Jakarta: BAPPENAS/ UNSFIR. [9] Dhanani, Shafiq (2000), “Indonesia: Strategy for Manufacturing Competitiveness”, Vol. II. Main Report, UNDP/UNIDO Project no. NC/INS/99/004, Jakarta, November.

4. KESIMPULAN DAN SARAN Dengan mengacu pada Standar Manajemen Mutu ISO 9000:20001 dan memperhatikan hasil permodelan analisis penentuan keputusan menggunakan Logika Fuzzy Genetika, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Belum ada keputusan bersama antara ketua Kadin Indonesia, yang telah mempunyai nota kesepahaman bersama Menteri Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dengan Menteri Informasi dan Komunikasi untuk menyediakan payung hukum tentang penjaminan uang pembelian dan barang hantaran pada perdagangan elektronik bagi produk buatan Indonesia. PT Pos Indonesia telah siap menjadi penyedia layanan transaksi perdagangan elektonik melalui B-5

Prosiding SENTIA 2009 – Politeknik Negeri Malang

[10] Feridhanusetyawan, T. (2001), “Indonesia’s trade policy and performance”, working paper, Jakarta: Center for Strategic and International Studies. [11] Hidayati, Nur (2007), ”Pasar Tradisional. Logika Dagang yang Tak Jalan”, Kompas, Bisnis & Keuangan, Sabtu, 23 Juni: 21. [12] Hidayati, Nur (2007b), ”Aturan perdagangan. Kemelut Ritel Vs Pemasok”, Kompas, Bisnis & Keuangan, Kamis, 15 Maret: 21. [13] Hill, Richard and Ian Walden., The Draft UNCITRAL Model Law for Electronic Commerce: Issues and solutions (teaching materials): March 1996. [14]http://www.un.or.at/uncitral/english/texts/electc om/ml-ec.htm [15] ILO (2007), Labour and Social Trends in ASEAN 2007: Integration, Challenges, and Opportunities, Geneva: International Labour Organization. [16] James A. O’Brien, Foundations of Information Systems in Business, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002 [17] James, William (2001), “Implications for Indonesia’s International Economic Policy in the 21st Century”, makalah disampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.,

Jakarta: Partnership for Economic Growth (www.pegasus.or.id). [18] Kim, C. (2004), “Industrial development strategy for Indonesia: Lessons from the Korean experience”, makalah dipresentasikan pada sebuah lokakarya mengenai “Why Trade and Industry Policy Matters”, 14-15 January, Jakarta: UNSFIR. [19] McGuire, G. (2004), “A Future Trade Policy for Indonesia: Which Road to Take? UNSFIR Working Paper Series No. 04/02, Jakarta: UNSFIR. [20] MOU Kadin dg deperindagkop 2006 [21] Noer Soetrisno : Rekonstruksi Pemahaman Koperasi Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat [22] Sandeep Anantharaman, Mahim Lakhani, Service Systems Engineering, University at Buffalo, 2007 [23] Swasembada (2004), “Apa Siapa Macanmacan Bisnis Daerah”, Edisi Khusus, No 8/XX/15-28 April. [24] Thee Kian Wie (2006), “Apakah Landasan Pembangunan Industri di Indonesia sudah tepat?”, makalah dalam Kongres ISEI ke-X, Menado, 18-20 Juni. [25]UU NO 20 TH 2008 tentang UMKM [26]UU NO 1 TH 1987 tentang KADIN

B-6