Analisis, Juni 2015, Vol.4 No.1 : 87 – 94
ISSN 2252-7230
TANGGUNG JAWAB PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK SELAKU PEMEGANG POLIS ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI NASABAH The Responsibility of PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk as a Policy Holder on the Rejection of Customer’s Insurance Claim Ika Kurniasi 1, Ahmadi Miru 2, Harustiati A. Moein2 1
Bagian Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar 2 Bagian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar (Email:
[email protected])
ABSTRAK Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki akan rasa aman dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh pihak BNI Cabang Kendari ketika terjadi penolakan klaim asuransi nasabah; dan 2) mengetahui dan memahami cara penyelesaian sengketa dalam hal penolakan klaim asuransi oleh perusahaan Asuransi Mega Life. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta-fakta yang didapat melalui wawancara dan pengamatan di lapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait dengan acuan untuk memecahkan masalah melalui teknik deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya yang dilakukan oleh pihak BNI Cabang Kendari ketika terjadi penolakan klaim asuransi nasabah terdiri atas bantuan untuk mendapatkan alasan dari penolakan klaim dari perusahaan asuransi dan pemberian kompensasi kepada nasabah. Pemberian kompensasi oleh BNI berupa memfasilitasi untuk dilakukannya mediasi dan atas permohonan dari nasabah, BNI berdasarkan persetujuan dari pimpinan BNI dapat memberikan penurunan suku bunga kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit. Namun setelah dilakukan penelitian, BNI hanya membantu untuk mengajukan klaim ke perusahaan asuransi jiwa. Ketika klaim ditolak, tidak ada usaha untuk mempertemukan nasabahnya dengan perusahaan asuransi. 2) Penyelesaian sengketa dalam hal penolakan klaim asuransi oleh perusahaan asuransi dapat dilakukan baik melalui lembaga non litigasi dan litigasi. Berdasarkan perintah dari pengadilan, khusus bagi perkara perdata, sebelum perkara disidangkan maka terlebih dahulu ditempuh jalur perdamaian melalui proses mediasi. Ketika dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka barulah dapat dilanjutkan ke proses litigasi. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemegang Polis, Penolakan Klaim Asuransi Nasabah
ABSTRACT Insurance is one of the fruits of human civilization and is a result of the evaluation on human needs for security and protection, against possible losses. The research aims to find out: (1) the efforts made by BNI Kendari when the customer’s insurance claim denial occurs; and (2) the way the disputes in the case of denial of insurance claim is settled by insurance companies Mega Life. This study is an empirical study with a normative approach. It is a legal research done by verifying the facts obtained through interviews and observations in the field. The data assessed based on the rules relating to the reference to solve the problem through qualitative descriptive techniques to legal materials with respect to the object of the research. The result of this study indicate that: (1) the efforts made by BNI Kendari when there is insurance claim denial clients consist of giving assistance to get the reason of rejection of claims from insurance companies and providing
87
Ika Kurniasi
ISSN 2252-7230
compensation to customers. Compensation by BNI is in the form of facilitating mediation. Based on the request of the customer and the approval of the authority of BNI, BNI can reduce the credit interest rates and extension of credit period. However, after doing this research, it is found that BNI only helps to make a claim to the insurance company. When a claim is denied, there is no attempt to bring its customers to meet the insurance company. (2) the effort to solve the dispute in the case of denial of insurance claims by insurance companies can be done either through non-litigation and litigation. Based on the orders of the court, especially for civil cases, prior to the case being heard, the first effort is to pursue the path of peace through meditation process. Only if the meditation agreement is not reached, then they can proceed to litigation. Keywords: Responsibility, Policy Holder, Rejection of Customer’s Insurance Claim
dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi jiwa. Saat ini produk asuransi jiwa dapat dijumpai pada lembaga perbankan. Timbulnya risiko yang tidak diinginkan dapat saja terjadi dikemudian hari pada setiap sektor usaha apapun, termasuk lembaga keuangan perbankan, khususnya di bidang perkreditan, sekalipun mungkin dalam setiap pemberian kredit oleh bank telah diperhitungkan segala faktor pengembalian kredit agar dapat berjalan lancar, namun pada kenyataannya tidak selalu terjadi demikian (Salim, 2012). Dalam lembaga perbankan, seperti yang terjadi dalam perjanjian kerjasama antara BNI Cabang Kendari dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Mega Life, BNI Cabang Kendari berdasarkan polis bertindak sebagai pemegang polis yang mewakili nasabahnya yang bertindak sebagai tertanggung. Namun pada saat klaim diajukan oleh tertanggung, penanggung menolak untuk membayar klaim tersebut dengan alasan adanya ketidaksesuaian data daftar riwayat penyakit yang tercantum dalam polis dengan data penyebab meninggalnya tertanggung dengan pemeriksaan dokter. Pembayaran uang pertanggungan kepada tertanggung yang meninggal dunia biasanya mengalami kesulitan, karena bila kematian si tertanggung meninggal karena sakit jantung, atau TBC atau penyakit yang telah lama diderita oleh si tertanggung sebelum menjadi peserta, perusahaan asuransi tidak akan membayar uang pertanggungan (Prakoso, 2004).
PENDAHULUAN Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuhan yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindung seperti yang dimaksud di atas (Hartono, 2008). Peran industri asuransi dalam perekonomian Indonesia tidak diragukan lagi sangat besar dan sangat luas. Sebagai suatu produk jasa mungkin industri asuransi relatif lambat perkembangannya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa sejumlah aktivitas industri dan perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan produk jasa asuransi (Nitisusastro, 2013). Kebutuhan akan jasa usaha perasuransian juga merupakan salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko finansial yang timbul sebagai akibat dari risiko yang paling mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya kematian, maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta benda yang dimiliki (Darmawi, 2006). Asuransi jiwa di Indonesia sudah mulai mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Cara dan bentuk pemasaran produk asuransi jiwa pun telah banyak 88
Tanggung Jawab, Pemegang Polis, Penolakan Klaim Asuransi Nasabah
Hal yang menarik dari kasus ini adalah BNI Cabang Kendari sebagai pemegang polis dalam perjanjian asuransi tersebut atau dengan kata lain yang menjadi perantara atas timbulnya polis tersebut tidak memberikan tanggung jawab bagi nasabah yang menjadi tertanggung dalam perjanjian asuransi dengan pihak penanggung. Padahal BNI Cabang Kendari merupakan pihak yang mengajukan polis tersebut kepada nasabah yang kemudian diteruskan kepada pihak penanggung, yaitu Perusahaan Asuransi Jiwa Mega Life. Asuransi terhadap barang jaminan yang diserahkan kepada bank dan asuransi terhadap jiwa debitor merupakan syarat wajib dalam pengambilan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Asuransi jiwa hanya dikecualikan terhadap kredit mikro. Kredit yang diambil oleh calon debitor baru akan disetujui ketika ada memo dari perusahaan asuransi bahwa asuransi yang diajukan telah disetujui. Yang menentukan besarnya premi asuransi adalah perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan bank. Terhadap klaim, sesuai dengan Bankerclause antara bank dengan perusahaan asuransi, yang berhak untuk mengajukan klaim adalah bank. Oleh karena itu, ketika terjadi penolakan klaim, maka yang seharusnya bertanggung jawab kepada debitor adalah bank karena bank dalam hal ini mengasuransikan kreditnya melalui jiwa debitor tersebut. Hal ini dapat dilihat dari besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi sama besarnya dengan jumlah kredit yang diambil oleh debitor. Hal yang akan menjadi suatu permasalahan adalah mengenai tanggung jawab bank kepada nasabahnya yang tidak diatur sehingga kepentingan para tertanggung yang tidak lain adalah merupakan nasabah pengambil kredit dari bank tersebut dapat dirugikan ketika terjadi penolakan klaim asuransi (Abdulkadir, 2011). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh pihak BNI
ISSN 2252-7230
Cabang Kendari ketika terjadi penolakan klaim asuransi nasabah dan cara penyelesaian sengketa dalam hal penolakan klaim asuransi oleh perusahaan Asuransi Mega Life. BAHAN DAN METODE Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kendari, Kantor Cabang Mandonga, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan objek penelitian terdapat di Kota Kendari. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian normatif empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait dengan acuan untuk memecahkan masalah. Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yaitu bersumber dari hasil wawancara langsung. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kendari Kantor Cabang Mandonga dan nasabah/peserta asuransi. Adapun sampel yang dipilih adalah sebagai berikut Dwi dan Adits dalam kedudukannya sebagai Relationship Manager BNI Sentra Kredit Kecil Kendari, yang ditunjuk sebagai perwakilan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kendari, Kantor Cabang Mandonga. 15 (limabelas) orang nasabah yang menjadi peserta asuransi 89
Ika Kurniasi
melalui perantaraan Kendari.
ISSN 2252-7230
BNI
Cabang
kemudian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu asuransi huru-hara dan asuransi kebakaran. Penggunaan asuransi jiwa tidak diharuskan. Asuransi jiwa hanya digunakan jika ada permintaan dari debitor itu sendiri. Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Husain di BNI Kantor Wilayah Makassar, pada umumnya, asuransi kredit dibagi menjadi dua, yaitu Asuransi kerugian, yang mencakup asuransi huru-hara dan asuransi kebakaran. Asuransi jiwa kredit yang dibuka untuk meng-cover hutang debitor jika si debitor meninggal dunia dalam jangka waktu kredit. Pada asuransi jiwa kredit, perusahaan asuransi hanya mengcover jika terjadi kematian. Perbedaan asuransi jiwa kredit dengan asuransi jiwa pada umumnya adalah pada asuransi kredit, yang dicover hanya jika terjadi kematian dan yang mengajukan klaim adalah bank. Hal ini sesuai dengan Bankerclause yang menyatakan bahwa bank (pihak pemberi kredit) berhak untuk mengajukan klaim. Sedangkan pada asuransi jiwa pada umumnya, pertanggungannya itu untuk proteksi aset, maksudnya yang dicover termasuk jika terjadi kecelakaan, cacat, dan meninggal dunia. Yang mengajukan klaim adalah ahli waris dari tertanggung jika tertanggung meninggal dunia. Dasar dari pengajuan klaim yang dilakukan oleh pihak BNI pada kasus yang diteliti adalah bahwa penyebab meninggalnya tertanggung tidak termasuk dalam penyakit yang ditolak pembayaran klaimnya oleh perusahaan asuransi sesuai dengan yang tercantum dalam polis umum. Akan tetapi perusahaan asuransi menolak dengan alasan bahwa penyakit yang menjadi penyebab meninggalnya tertanggung termasuk ke dalam jenis penyakit yang tidak ter-cover oleh asuransi sesuai dengan polis khusus dan bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan, tertanggung sengaja menutup-nutupi riwayat penyakitnya. Polis khusus ini pada kenyataannya tidak diperlihatkan
Teknik Analisis Data Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu analisis yang memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan sesuai dengan hasil penelitian dan dipaparkan melalui data faktual. Untuk mempermudah dan mempertajam analisis kualitatif tersebut, maka peneliti juga menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi sebagai pendukung dan pengantar untuk mengarahkan peneliti dalam memperdalam materi bahasan hasil penelitian. HASIL Persyaratan bagi calon debitor untuk mengambil kredit adalah WNI dan berdomisili di Indonesia; adapun persyaratan dokumennya berupa asli aplikasi (form permohonan kredit); fotokopi KTP yang masih berlaku; akta nikah (jika sudah menikah); asli slip gaji atau surat keterangan gaji (untuk pegawai); fotokopi SIUP/Surat Izin Praktek (untuk profesional dan wiraswasta); fotokopi rekening tabungan/rekening koran tiga bulan terakhir; NPWP pribadi/Bukti Pendaftaran Pengurusan NPWP atau NPWP suami yang dapat dibuktikan dengan fotokopi kartu keluarga/buku nikah; sertifikat tanah, BPKB dan STNK (untuk jaminan). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi di BNI Kendari Kantor Cabang Mandonga, jenis asuransi yang digunakan dalam pemberian kredit pada BNI, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian 90
Tanggung Jawab, Pemegang Polis, Penolakan Klaim Asuransi Nasabah
kepada pihak BNI maupun pihak tertanggung pada saat pengikatan perjanjian. Polis khusus ini baru diketahui ketika pengajuan klaim asuransi dilakukan. Seharusnya polis khusus ini diperlihatkan dan diketahui oleh para pihak. Selain dari membantu mengajukan klaim, BNI juga dapat memberikan kompensasi kepada nasabahnya dalam bentuk restrukturisasi kredit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi, pada prakteknya dalam restrukturisasi kredit ini, yang diberikan oleh bank adalah penurunan suku bunga kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit. Secara singkat, prosesnya adalah kreditor bertemu dengan bagian marketing untuk meminta penurunan suku bunga kredit. Oleh marketing tersebut akan dibuatkan form special pricing untuk penurunan suku bunga. Pada form tersebut nama nasabah, total kredit yang diambil, serta bunga yang berlaku saat ini dan bunga yang akan diajukan kedepannya. Kemudian form ini akan ditandatangani oleh marketing, General Manager (GM), dan Head General Manager Regional lalu form ini dikirim ke kantor pusat. Jika form ini tidak disetujui oleh GM, maka akan langsung disampaikan kepada kreditor. Jika kreditor masih ingin disetujui, maka akan dibuatkan banding kembali dengan isu misalnya debitor akan pindah ke bank lain jika permohonannya tidak disetujui. Banding dibuat untuk digunakan di dalam bank ini saja. Jika banding ini masih ditolak, maka biasanya kreditor tersebut pindah ke bank lain atau langsung melunasi kreditnya atau setuju dengan bunga yang ditetapkan pada saat itu. Pada prinsipnya, hubungan hukum antara tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung merupakan hubungan hukum keperdataan. Hal ini berarti setiap perselisihan yang mengakibatkan kerugian harus diselesaikan secara perdata. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang
ISSN 2252-7230
Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Berdasarkan wawancara dengan Wandhi Pratama, ahli waris dari tertanggung, tidak tercapai kesepakatan ketika proses mediasi dilaksanakan sehingga kasusnya dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Kolaka. Adapun hasil dari mediasi yang dilaksanakan. Mediasi pertama: pihak perusahaan asuransi meberikan kesempatan kepada tertanggung untuk menentukan berapa besar nilai uang yang akan diklaim oleh tertanggung. Tertanggung menginginkan pembayaran sesuai dengan yang dipertanggungkan pada perjanjian asuransi. Perwakilan dari asuransi meminta mediasi ditunda karena ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan perusahaannya. Mediasi kedua: perwakilan dari asuransi hanya menyetujui untuk mengembalikan pembayaran premi dengan alasan bahwa itulah yang disetujui oleh pimpinan perusahaan. Tertanggung tidak setuju dengan penawaran dari perusahaan asuransi dan melanjutkan perkara ke pengadilan. PEMBAHASAN Pada penelitian ini terlihat bahwa tanggung jawab BNI Kendari ketika terjadi penolakan klaim tidak dilaksanakan sebagaimana yang dijanjikan kepada nasabahnya. Namun tidak adanya aturan yang mengatur mengenai tanggung jawab bank sebagai pemegang polis mengakibatkan bank tidak dapat dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung jawabnya kepada pihak nasabah. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP menetapkan bahwa bank dapat melakukan kerjasama pemasaran antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank yang selanjutnya disebut 91
Ika Kurniasi
ISSN 2252-7230
bancassurance. Salah satu bentuk aktivitas kerjasama ini berupa referensi, yaitu suatu aktivtas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan bank berperan hanya mereferensikan atau atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah. Pengajuan klaim asuransi jika terkait dengan kredit yang diambil oleh debitor maka yang mengurus klaim tersebut adalah bank. Hal ini sesuai dengan Bankerclause antara bank dengan perusahaan asuransi. Debitor yang bersangkutan mengajukan klaim ke bank, kemudian bank akan melakukan penilaian fisik terhadap objek asuransi dan jika dinilai dapat diklaim, maka selanjutnya bank akan mengajukan klaim ke perusahaan asuransi. Dalam hal pengajuan klaim, tidak semua klaim yang diajukan akan dicairkan pembayarannya. Ada juga klaim yang ditolak pembayarannya oleh perusahaan asuransi. Pada kasus penolakan klaim ini maka bank akan meninjau kembali klausul asuransinya. Bank akan membantu debitor mengapa klaimnya sampai ditolak oleh perusahaan asuransi. Bank membantu debitor karena bank juga memiliki kepentingan terhadap pelunasan kredit debitor tersebut. Pada kasus yang penulis teliti, ketika debitor meninggal dunia, pihak BNI mengajukan klaim kepada pihak perusahaan asuransi jiwa. Tetapi oleh perusahaan asuransi jiwa, klaim tersebut ternyata ditolak. Setelah klaim yang diajukan oleh pihak BNI ditolak, selanjutnya berita penolakan klaim tersebut disampaikan kepada keluarga dari nasabahnya. Ketika keluarga dari almarhum nasabah BNI tersebut, mengajukan keberatan dengan penolakan klaim asuransi, secara lisan, pihak BNI
mengatakan akan membantu ahli waris tertanggung untuk menindaklanjuti dengan mempertemukan ahli waris tertanggung dengan pihak asuransi. Namun pada kenyataannya bantuan yang dijanjikan ini tidak dilaksanakan. Pada kenyataannya, penolakan pembayaran klaim asuransi oleh perusahaan asuransi tidak mengubah perjanjian pokok antara bank dengan nasabahnya, yaitu perjanjian kredit. Akan tetapi, penolakan klaim oleh perusahaan asuransi berpengaruh terhadap kemampuan debitor dalam melunasi kreditnya. Penolakan klaim asuransi yang diharapkan dapat membayar pinjaman debitor kepada bank tentu saja akan berpengaruh kepada kredit yang diambilnya (Halomoan, 2010). Bank tentu saja tidak menginginkan kredit yang diambil debitor menjadi kredit yang bermasalah karena debitor tidak mampu untuk membayar pinjamannya. Kredit bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan bagi bank pemberi kredit. Bagi bank pemberi kredit akan membuat menurunnya keuntungan bank yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelayakan bank untuk beroperasi. Melihat dampak yang demikian terhadap kredit bermasalah, maka hal tersebut harus segera ditangani. Dalam penanganan kredit bermasalah adalah kecepatan pengembalian biaya yang seminimal mungkin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya bank mengatasi permasalahan kredit bermasalah. Pemberian kompensasi oleh bank kepada debitornya merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya kredit menjadi bermasalah. Adapun fungsi dari kompensasi yang diberikan oleh bank kepada debitornya adalah untuk membantu/memotivasi agar nasabahnya dapat terus melanjutkan pembayaran kreditnya, khususnya terhadap debitor yang mengambil kredit dalam jumlah yang besar.
92
Tanggung Jawab, Pemegang Polis, Penolakan Klaim Asuransi Nasabah
Kompensasi dari bank terhadap debitor yang ditolak pengajuan klaimnya adalah memfasilitasi untuk dilaksanakan mediasi. Mediasi yang dimaksud adalah mempertemukan antara tertanggung dengan perwakilan dari perusahaan asuransi. Selain dari menyediakan fasilitas mediasi, bank juga dapat melaksanakan restrukturisasi kredit berdasarkan permintaan dari kreditor. Restrukturisasi kredit ini dapat diterima dan dapat ditolak permintaannya oleh bank. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7 Tahun 2005 Pasal 1 angka (25) menyatakan, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui: (1) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. (2) Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. (3) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembayaran pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning (Hariani, 2010). Pada kenyataannya, untuk meminta restrukturisasi kredit ini sangat sulit untuk disetujui oleh bank. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kasus yang diteliti, permintaan ahli waris untuk menurunkan suku bunga kredit kepada pimpinan BNI Cabang Kendari tidak disetujui. Tidak ada pemberian kompensasi kepada ahli waris tersebut. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap
ISSN 2252-7230
sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Mediator adalah pihak yang tidak memihak dalam membantu pelaksanaan mediasi. Mediasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa secara cepat dan dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan ke pengadilan. Dalam kasus yang peneliti teliti, proses mediasi difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Kolaka dengan alasan bahwa dalam perjanjian dengan perusahaan asuransi disepakati bahwa jika terjadi sengketa maka akan dipilih tempat di mana objek asuransi itu berada. Dalam kasus ini, yang menjadi mediator adalah hakim yang bersangkutan dalam menangani kasus tersebut. Ketika proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan tidak mencapai kesepakatan, maka perkara dilanjutkan pada Pengadilan Negeri Kolaka. Tertanggung melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan kepada perusahaan asuransi sebagai pihak Tergugat I dan BNI sebagai tergugat II. Tuntutan dari penggugat adalah pembayaran dari perusahaan asuransi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis. Putusan pengadilan adalah mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat, yaitu pengembalian kembali pembayaran premi oleh perusahaan asuransi. Yang menjadi pertimbangan hakim adalah bahwa ada faktor kesengajaan yang disembunyikan oleh tertanggung, yaitu dengan sengaja mengisi keterangan kesehatan yang terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit dengan tidak benar. Dalam hal ini peneliti sepakat dengan putusan hakim bahwa perjanjian pertanggungan antara tertanggung dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Mega Life dibatalkan sesuai dengan Pasal 251 KUHD, di mana dalam kasus ini tertanggung tidak memberikan informasi 93
Ika Kurniasi
ISSN 2252-7230
yang benar mengenai riwayat penyakit yang dideritanya.
mengikat perjanjian asuransi untuk menghindari terjadinya penolakan klaim asuransi karena data yang diberikan tidak benar.
KESIMPULAN DAN SARAN Upaya yang dilakukan oleh pihak BNI Cabang Kendari ketika terjadi penolakan klaim asuransi nasabah terdiri dari bantuan untuk mendapatkan alasan dari penolakan klaim dari perusahaan asuransi dan pemberian kompensasi kepada nasabah. Pemberian kompensasi oleh BNI berupa memfasilitasi untuk dilakukannya mediasi dan atas permohonan dari nasabah, BNI berdasarkan persetujuan dari pimpinan BNI dapat memberikan penurunan suku bunga kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit. Namun setelah dilakukan penelitian, BNI hanya membantu untuk mengajukan klaim ke perusahaan asuransi jiwa. Ketika klaim ditolak, tidak ada usaha untuk mempertemukan nasabahnya dengan perusahaan asuransi. Penyelesaian sengketa dalam hal penolakan klaim asuransi oleh perusahaan asuransi dapat dilakukan baik melalui lembaga nonlitigasi dan litigasi. Berdasarkan perintah dari pengadilan, khusus bagi perkara perdata, sebelum perkara disidangkan maka terlebih dahulu ditempuh jalur perdamaian melalui proses mediasi. Ketika dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka barulah dapat dilanjutkan ke proses litigasi. Perlunya dibuatkan peraturan yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai tugas dan kewajiban bank sebagai pemegang polis agar memberikan jaminan hukum kepada nasabah bank ketika terjadi sengketa. Perlunya ketelitian dari perusahaan asuransi ketika memeriksa riwayat penyakit dari calon tertanggung agar tidak merugikan perusahaan asuransi ketika terjadi klaim. Perlunya itikad baik antara pihak asuransi, pihak pemegang polis, dan pihak tertanggung ketika
DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhammad. (2011). Hukum Asuransi Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Darmawi Herman. (2006). Manajemen Asuransi. PT Bumi Aksara. Jakarta. Halomoan Kristof P. (2010). Peranan Lembaga Asuransi dalam Pemberian Kredit Perbankan (Studi Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kabanjahe). Tesis. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Hariani Iswi. (2010). Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. PT Elex Media Komputindo. Jakarta. Hartono Rejeki Sri. (2008). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Sinar Grafika. Jakarta. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nitisusastro Mulyadi. (2013). Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia. Alfabeta. Bandung. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Prakoso Djoko. (2004). Hukum Asuransi Indonesia. PT Rineka Cipta. Jakarta. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP Tahun 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bankassurance). Salim Abbas. (2012). Asuransi dan Manajemen Risiko. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta.
94
