JUNI 2015 ISSN

VOLUME X | NO. 93 / JUNI 2015

ISSN 1907-6320

Vol. X No. 93 / Juni 2015

1

2

MediaKeuangan

Daftar Isi Reportase 25 Pembiayaan

Ekonomi Terkini 32 Kerja Ekstra Pada

Pembangunan,

Kuartal Berikutnya

Tantangan Negara-

26 Kunjungan Kerja

Kolom Ekonom 40 Cukai Plastik

Menkeu

dan Bahaya Polusi

di Gorontalo

Putih

Wawancara 27 Indonesia Hindari

Generasi Emas 44 Lulus Cumlaude

Jebakan Kelas Menengah

Berkat Sampah

Potret Kantor 30 Menghimpun Data,

Opini 46 Babak Baru

Menghimpun Penerimaan

Faktur Pajak

Negara

Elektronik

Figur 32 Anak Kolong Sampai

Regulasi 48 Keringanan Pajak

Ke Negeri Orang

Untuk Investor

Negara Asia-Pasifik

13. 5 Dari Lapangan Banteng

Laporan Utama

6 Eksposur

13 Banyak Jalan

21 Belajar Pada

Membangun Desa

Panggungharjo

16 Infografis 18 Menata Dana Desa

23 Dana Desa yang

Inspirasi 50 Cinta di Antara

Kuliner 54 Menikmati

Bumi dan Langit

Kuliner Minang

10 Lintas Peristiwa

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro. Ketua Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Neneng Euis Fatimah. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief Rahman Hakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Hasan Lufthi (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Etti Dyah Widyati (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN), Joko Triharyanto (BKF). Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Fr. Edy Santoso, Eko P.W, Tino Adi Prabowo, Andi Al Hakim, Aminuddin Afif, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putu Chandra Anggiantara, Imam Joedono, Faisal Ismail, Aditya Arifianto. Tim Redaksi: Hadi Siswanto, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Ahmady Muhajiri, Rahmat Widiana, Dewi Rusmayanti, Iin Kurniati, Eva Lisbeth, Indri Maria, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Arfindo Briyan Santoso, Wardah Adina, Danik Sulistyowati, Krisna, Cahya Setiawan, Nurul Fajar Dwi Yuwono, Mohamad Imron, Muparrih, Shera Betania, Purwito, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Putra Kusumo Bekti, Victorianus M.I. Bimo Adi, Yeti Wulandari, Novita Asri Hartati, Pradany Hayyu M., Irma Kesuma Dewi, C.S. Purwowidhu, Amelia Safitri, Abdul Aziz, . Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. E-mail: [email protected].

Adil dan Merata

di Tempat Asalnya

Renungan 52 Makhluk Tak Tahu Diri Film 53 Passion is Nothing

Selebriti 56 Sensasi Imajinasi Laura Basuki

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.


3

4

MediaKeuangan

Dari Lapangan Banteng

Membangun Indonesia dari Desa

“M

embangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” Itulah bunyi salah satu Nawa cita yang digagas oleh Presiden Jokowi. Banyak jalan memajukan desa. Salah satunya dengan memberikan dana desa. Dana Desa diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dana desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sesuai Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah salah satu dari tujuh sumber pendapatan desa. Tujuan dana desa

tweet tweet Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

Jika Anda menjadi Kepala Desa, apa yang akan Anda lakukan dengan #DanaDesa? Bagikan opini Anda dengan tagar #OpiniAnda #DanaDesa

www.kemenkeu.go.id

ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa. Selain itu, diharapkan perekonomian desa semakin maju, kesenjangan pembangunan antar desa dapat teratasi, dan mampu memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam hal memajukan Desa, Kementerian Keuangan memegang empat peranan, yaitu menganggarkan dana desa dalam APBN, mengalokasikan dana desa ke setiap kabupaten atau kota, menyalurkan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD), dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap realisasi penggunaan dana desa. Lalu bagaimana cara pengalokasiannya? Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

22 Tahun 2015, sebagai perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 dengan memenuhi prinsip pemerataan dan keadilan. Disebutkan bahwa alokasi dana desa dihitung berdasarkan formula: jumlah penduduk(bobot 30 persen), angka kemiskinan (bobot 50 persen), dan luas wilayah (bobot 20 persen). Selain itu, salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan Dana Desa, adalah “Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa”. Hal ini akan dilakukan melalui mekanisme pelaporan secara berjenjang antar tingkat pemerintahan. Sanksi akan diberikan apabila laporan tidak atau terlambat disampaikan, baik dari desa kepada kepala daerah, maupun dari Kab./Kota kepada Menteri Keuangan. Sanksi tersebut berupa penundaan penyaluran sampai dengan diterimanya laporan tersebut.

@robbianadania Perlu pendampingan @KemenkeuRI. Namun demikian, #DanaDesa diprioritaskan u/ biayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ~ PP No. 60/2014

@laurenciadiana membenahi Koperasi Unit Desa, membangun Techno Park (pusat pembelajaran dan pelatihan) demi SDM berkualitas #OpiniAnda

@lindasb88 #DanaDesa #OpiniAnda kumpulin dl problem yg ada, tentuin prioritas, hire profsional, bikin plan, bikin estimasi, br execute

@GunungApiPurba utk peningkatan kapasitas masyarakat sbgai pelaku desa wisata #opinianda #DanaDesa

@AchmadfauziID Support Kegiatan Ukm #DanaDesa

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

@baim18 Untuk bikin rehabilitasi mangrove, desaku tergerus abrasi tiap tahun, sekarang kalo rob jalanan susah dilewati

@KemenkeuRI

Kemenkeu RI


5

Eksposur

Pantang Pulang Sebelum (Menang) Lelang

S

eorang peserta lelang melakukan penawaran pada lelang barang milik negara yang berasal dari barang gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara ini diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan dan kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta bekerja sama dengan KPK dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi di Graha Sabha Pramana Univeristas Gajah Mada, pada Desember tahun lalu. Penyelenggaraan lelang gratifikasi siang itu mendapatkan respons yang luar biasa dari ratusan peserta lelang yang hadir.

Foto Bend Abidin Santosa

6

MediaKeuangan


7

Eksposur

8

MediaKeuangan

Harmoni di Kampung Baduy

M

odernisasi membuat hidup serba lebih mudah. Berbekal jemari, semua informasi bisa dicari lewat gawai. Namun, modernisasi sesungguhnya sekaligus melahirkan permaslahan-permasalahan baru. Di sinilah letak kekuatan masyarakat Baduy. Mereka hidup dan berpikir sesederhana mungkin. Kesederhanaan yang menangkal beban persoalan dari dunia luar yang konon lebih modern.

Foto Andi Al Hakim


9

Lintas Peristiwa

28 04

h

Daera

/

Teks dan Foto DJBC

Bea dan Cukai Teluk Nibung Gagalkan Penyelundupan Sabu 1023 Gram

27 04 /

Teks Kukuh Perdana Foto Anas Nur Huda

LPDP Perluas Kerjasama dengan Universitas Asal AS Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dan Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O. Blake menyaksikan penandatanganan kesepakatan, antara Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan Chancellor University of Illinois at Urbana Champaign Phyllis L. Wise. Acara ini berlangsung di Aula Djuanda Kementerian Keuangan. LPDP terus berupaya memperluas hubungan dengan institusi pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Sebelumnya, LPDP telah bekerjasama dengan banyak universitas terbaik di wilayah Eropa dan Australia, dan sekarang dengan salah satu universitas terbaik dunia yaitu di wilayah Amerika Serikat.

Rapimnas DJPB

27 04 /

10

MediaKeuangan

Teks JJPB Foto Anas Nur Huda

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dengan mengusung tema “Berdaya Guna dalam Bekerja, Berkarya Nyata untuk Bangsa” di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta. Menteri Keuangan dalam sambutannya sekaligus membuka Rapimnas, mengapresiasi semangat Ditjen Perbendaharaan untuk terus meluncurkan karya terbaiknya, antara lain Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2), dan Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Hasil dari Rapimnas ini berupa sebuah deklarasi yang berisi kesepakatan bersama, yang dinamai “Deklarasi Hayam Wuruk”.

Petugas Bea dan Cukai Teluk Nibung berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis methampetamine/sabu. Sabu tersebut ditinggalkan oleh seorang penumpang kapal ferry internasional MV. Millenium Ekspress 2 dengan inisial SA dari Perak, Malaysia menuju Tanjung Balai di Terminal Ferry International Pelabuhan Teluk Nibung. Berdasarkan hasil pencitraan mesin X-Ray petugas Bea dan Cukai mencurigai sebuah kardus bewarna coklat yang terdapat nama Said yang berisi serbuk, kardus tersebut akan diangkat oleh seorang karyawan TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) tetapi dicegah oleh petugas Bea dan Cukai. Kemudian terhadap paket benda tersebut dilakukan pencacahan dan diketahui berat total bruto paket benda tersebut adalah 1.023 gram.

Agenda

30 04 /

Teks Kukuh Perdana

8-10/06

Serah terima asset dari Pemerintah Pusat ke Loksumawe – Aceh

8-19/06

Trilateral meeting di Jakarta

Foto Anas Nur Huda

9/06

Peresmian KPPN Filial Teluk Bintuni

16/06

Kepala BKF mewakili Menkeu sebagai keynote speaker pada Euromoney Indonesia Infrastructure Finance Conference di Jakarta

19-21/06

Kick of penerapan ISO terhadap tahap konsultasi pada KPPN Bandung I, KPPN Balikpapan, KPPN Denpasar

Kemenkeu Terima Penghargaan Keterbukaan dari Komisi Informasi Pusat Kementerian Keuangan memperoleh Penghargaan Keterbukaan kategori Mitra Stategis dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono di Gedung Joeang 45, Jakarta. Penganugerahan penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian acara peringatan lima tahun pemberlakuan UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik dan Pencanangan Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang diselenggarakan oleh KIP. Selain Kementerian Keuangan, ada sebelas badan publik lain yang memperoleh penghargaan dalam kategori yang sama. Kesebelas badan publik tersebut yaitu Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Pengawas Pemilu, Ombudsman RI, Arsip Negara Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Aliansi Jurnalis Independen, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Manajemen Sistem Internasional, dan Kompas.com.

Lelang Sukarela KPKNL Padang Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Padang melaksanakan lelang non eksekusi sukarela pada Kamis (30/04) di Pelataran Ruko, Jalan Prof. Dr. Hamka, Lukah Pandan, Solok. Lelang tersebut dilaksanakan atas permohonan lelang oleh PT Balai Lelang Megatama berupa 134 unit motor Honda. Lelang ini diikuti oleh 106 peserta lelang. Lelang dibuka dengan pembacaan risalah lelang oleh Pejabat Lelang Kelas I di KPKNL Padang Yunaldi Idris. Segera setelah acara dibuka, PT Balai Lelang Megatama dengan sigap memulai prosesi lelang dengan harga terus meningkat. Tak sia-sia semua motor laku terjual sebesar 180 persen dari nilai limit. h Daera Teks dan Foto DJKN

30 04 /


11

Lintas Peristiwa

h

Daera

15 05 /

Teks dan Foto DJP

DJP Uji Cobakan Mobile Tax Unit di Ketapang

20 05 /

Teks Amelia Safitri Foto Arief, DJP

Amankan Target Pajak, Kemenkeu Jalin Kerja Sama dengan Empat K/L Disaksikan Presiden Jokowi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan empat kementerian/lembaga (K/L) dalam negeri di Istana Negara, Jakarta. Penandatanganan nota kesepakatan ini dilakukan dalam rangka pemenuhan target penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp1.295 triliun. Keempat K/L yang melakukan penandatanganan nota kesepakatan ini adalah Kejaksaan RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Sosial (Kemensos).

DJKN Berhasil Melelang 56 Lot Barang Gratifikasi dari KPK

19 05 /

Teks dan foto DJKN

12

MediaKeuangan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melelang barang gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada 269 jenis Barang Milik Negara (BMN) yang dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V. Menurut Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara III, barang yang dilelang tersebut terdiri dari berbagai jenis serta merk, antara lain pemutar musik, telepon genggam, lemari es, kalung, bahan pakaian serta voucher belanja.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan launching uji coba program Mobile Tax Unit (MTU) di Borneo City Mall, Ketapang, Kalimantan Barat. MTU ini diluncurkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak dan untuk lebih memudahkan masyarakat/wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebelum meresmikan MTU, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kalimantan Barat, Eddy Marlan dalam sambutannya menyampaikan bahwa tahun 2015 ini telah resmi dicanangkan oleh Presiden RI sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 pada tanggal 29 April lalu. Pencanangan ini merupakan bagian dari strategi pengamanan target penerimaan 2015 sebesar Rp. 1,295 Triliun.

Laporan Utama

Banyak Jalan Membangun Desa Jam masih menunjukkan pukul setengah delapan pagi saat sekitar dua puluh aparat Desa Panggungharjo berkumpul di halaman samping Ruang Pelayanan Terpadu Pemerintah Desa. Senin (11/5) itu, mereka bersiap melakukan apel mingguan. Program kerja seminggu ke depan, evaluasi program seminggu sebelumnya, apa saja informasi baru yang perlu diberitahukan kepada masyarakat, hingga agenda kerja lurah desa disampaikan kepada seluruh perangkat desa.

B

agaimana aparat Desa Panggungharjo memulai pekerjaan dengan apel pagi itu meruntuhkan bayangan tentang kantor desa yang sepi atau baru siap memberikan pelayanan menjelang siang. Panggungharjo, yang dipimpin oleh Lurah Desa Wahyudi Anggoro Hadi, adalah contoh desa maju yang ada di Indonesia. Pada tahun 2014, desa ini dinobatkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2014. Keunggulan Desa Panggungharjo adalah adanya inovasiinovasi yang dilakukan pemerintah desa seperti melakukan MoU dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparasi keuangan, bekerjasama dengan Kantor Arsip Kabupaten Bantul dalam penerbitan koran desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa di bidang pengelolaan sampah, hingga menjadikan desa mereka sebagai Kampung Dolanan Anak yang melestarikan permainan-permainan tradisional. Sayangnya, belum banyak desa maju seperti Panggungharjo di Indonesia. Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada, Mudrajad Kuncoro, saat ini masih ada 27.360 dari

79.702 desa yang tertinggal di nusantara. Mudrajad, mengutip data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2014 juga mengungkapkan bahwa masih ada 183 dari 415 kabupaten dan kota berstatus tertinggal.“Tujuh puluh persen daerah tertinggal ada di Kawasan Timur Indonesia,” kata Mudrajad. Oleh karena itu, dia mendukung inisiatif Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam Nawacita ketiga. Ada banyak jalan membangun desa. Jalan itu makin terbuka setelah disahkannya Undang-Undang (UU) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada awal tahun lalu. Melalui UU ini, setiap desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan itu, desa diberikan pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Vol. X No. 93 / Juni 2015

13

Sosialisasi Kebijakan Dana Desa.

Foto Anas Nur Huda

pendapatan asli desa; alokasi APBN (Dana Desa); bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) kabupaten/kota, minimal sebesar 10 persen dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar Dana Alokasi Khusus sebesar 10 persen. Di samping itu, desa juga bisa mendapatkan pendanaan dari bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Peraturan penunjang Sebagai amanat pelaksanaan UU Desa, saat ini telah diterbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN yang telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015. PP Nomor 43 Tahun 2014 mengatur seluruh aspek desa. Mulai dari penataan, kewenangan, pemerintahan, tata cara penyusunan peraturan, keuangan dan kekayaan, pembangunan desa/ perdesaan, BUMDesa, kerjasama antardesa, lembaga kemasyarakatan/adat desa, sampai

14

MediaKeuangan

dengan pembinaan dan pengawasan. Sementara itu, PP Nomor 22 Tahun 2015 mengatur soal penganggaran Dana Desa, pengalokasian, baik dari pusat ke kabupaten/kota maupun dari kabupaten/kota ke desa, penyaluran, penggunaan, serta monitoring dan evaluasi Dana Desa. Pada pembukaan Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Jumat (15/05), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 perlu dilakukan karena dua hal.”Pertama adalah untuk mempersempit ketimpangan pengalokasi dana desa antara satu desa dengan desa lainnya,” kata dia. Sebelumnya, pengalokasian dalam PP itu adalah baik dari pusat ke kabupaten/kota maupun dari kabupaten/kota ke Desa dihitung berdasarkan formula jumlah penduduk (dengan bobot 30 persen), angka kemiskinan (50 persen), dan luas wilayah (20 persen). Dalam pelaksanaannya, formula tersebut telah menimbulkan perbedaan atau ketimpangan yang tinggi dalam penerimaan Dana Desa antara satu desa dengan desa lainnya dalam satu kabupaten/kota. “Ini berpotensi mengganggu terpeliharanya stabilitas nasional,” ujar Menkeu. Contohnya adalah ketimpangan pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 1:11 dengan alokasi terendah untuk sebuah desa Rp38 juta dan tertinggi Rp403,6 juta. Di Kabupaten Batang, hal ini pun terjadi. Ketimpangan alokasi antardesa mencapai 1:14, dimana desa terendah mendapat Rp35 juta dan tertinggi Rp472 juta. Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, yang hadir dalam Sosialisasi Kebijakan Dana Desa itu, bersyukur dengan lahirnya PP Nomor 22 Tahun 2015. Ketimpangan itu sempat terjadi juga di wilayah yang dipimpinnya.“Dulu (sebelum revisi PP), kami sangat tertekan karena ada desa yang terima hanya 65 juta rupiah dan dalam waktu yang sama ada desa yang menerima 460 juta rupiah. Menurut saya akan menimbulkan gejolak di antara pemimpin desa atau desa itu,” kata Hamim. Dalam PP Nomor 22 Tahun 2015, diatur bahwa Dana Desa dibagi secara merata ke seluruh desa (alokasi dasar) sebesar 90 persen dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (formula based) sebesar 10 persen. Kabupaten Bone Bolango termasuk contoh salah satu daerah yang cepat melengkapi persyaratan penyaluran Dana Desa

Tahap I. Pada tanggal 4 Mei 2015, 40 persen dari pagu Dana Desa Kabupaten Bone Bolango Rp42,75 miliar sebesar Rp 17,1 miliar sudah disalurkan. Masih dalam sosialisasi yang sama, Menkeu juga mengungkapkan bahwa alasan kedua perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 adalah untuk mempercepat penyaluran Dana Desa tahap ketiga dari semula bulan November menjadi bulan Oktober. Dana Desa sendiri akan disalurkan tiga tahap, dimana tahap pertama pada minggu kedua April sebesar 40 persen, sedangkan tahap kedua pada minggu kedua Agustus sebesar 40 persen dan tahap ketiga pada minggu ketiga bulan Oktober sebesar 20 persen.

Tidak akan ditinggalkan Menkeu mengungkapkan bahwa tantangan kebijakan implementasi Dana Desa adalah kesiapan jajaran desa. Oleh karena itu, Menkeu meminta dukungan para pimpinan di daerah. Pemerintah Pusat secara aktif sepanjang tahun ini akan melakukan sosialisasi di 215 kabupaten/ kota penerima Dana Desa. Sosialisasi ini dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dengan melibatkan unsur DPR dan kementerian terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menkeu menjamin bahwa para kepala desa dan jajarannya tidak akan ditinggalkan sendiri dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa. ”Akan ada sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan,” jelas Menkeu.

"Alokasi Dana Desa sebenarnya hanya merupakan salah satu bagian dari kewenangan yang diberikan oleh negara kepada desa." Wahyudi

Syarat penyaluran dan penggunaan Total anggaran Dana Desa secara nasional untuk tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp20,7 triliun sebagaimana ditetapkan dalam APBNP 2015. Dengan jumlah tersebut, masingmasing desa sedikitnya akan menerima Dana Desa sebesar Rp254 juta. Jumlah daerah penerima Dana Desa tahun 2015 adalah 434 Kabupaten/Kota. Untuk bisa mendapatkan alokasi Dana Desa tahap I, syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota adalah sudah disampaikannya peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan dana desa ke setiap desa kepada pemerintah pusat. Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa adalah sudah disampaikannya Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya, syarat untuk penyaluran tahap II dan III adalah sudah disampaikannya laporan realisasi pengggunaan Dana Desa semester sebelumnya. Menkeu menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa pada dasarnya dapat diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Namun, sesuai ketentuan PP Nomor 22 Tahun 2015, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi.“Untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas, tetap dapat dibiayai dari Dana Desa sepanjang kebutuhan untuk kegiatan prioritas telah terpenuhi, setelah terlebih dahulu mendapatkanpersetujuan bupati/walikota,” ujar Menkeu.

Harapan Impelementasi Dana Desa melahirkan harapan percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa. Sebagai pimpinan daerah, Hamim berharap agar pengalokasian 10 persen Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang direncanakan mulai diberikan pada 2017, dapat lebih cepat. Hal ini dimaksudkan untuk mengakselerasi pembangunan desa-desa tertinggal di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Sementara itu, Wahyudi selaku Lurah Desa Panggungharjo berharap agar kewenangankewenangan yang ada yang sudah diberikan oleh negara kepada desa bisa betul-betul dimanfaatkan untuk mewujudkan pembaruan di desa. “Alokasi Dana Desa sebenarnya hanya merupakan salah satu bagian dari kewenangan yang diberikan oleh negara kepada desa,” kata dia. Dengan implementasi kewenangan sebagaimana amanat UU Desa, seharusnya terdapat ruang-ruang partisipasi bagi warga masyarakat desa untuk terus terlibat dalam proses pembangunan di desa. Implementasi Dana Desa diharapkan juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan pulau di Indonesia. Mudrajad menyebut saat ini Pulau Jawa dan Sumatra mendominasi ekonomi Indonesia hingga 80 persen.”Dana Desa berpotensi mengurangi ketimpangan tersebut selama pemerintah terus melalukan sosialisasi, advokasi, edukasi, supervisi, dan monitoring serta evaluasi kepada seluruh jajaran desa di Indonesia,” kata Mudrajad.

Teks Dwinanda Ardhi Vol. X No. 93 / Juni 2015

15

Hulu ke Hilir Dana Desa Sumber: DJPK

Filosofi

Alokasinya dan Distribusi

Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Rp 20.766 M total alokasi dana desa

Roadmap* 2015**

2016

2017

3,23% 6,00% 7,00% *persentase dihitung dari total transfer ke daerah **total transfer ke daerah tahun 2015 Rp643,8 triliun 16

MediaKeuangan

15,88%

Sampai dengan tanggal 15 Mei 2015, telah disalurkan Dana Desa kepada 186 Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan dengan jumlah sebesar Rp3,3 triliun atau 15,88 % dari total Dana Desa.

foto: Aditya Arifiyanto

100


Bali, NTB, NTT

0

Kalimantan

Selain itu menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara penghitungan dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

200

Sulawesi

Syarat penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa adalah Desa telah menetapkan APB Des dan telah menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

300

Papua

Persyaratan

400

Sumatera

Jumlah kabupaten/kota penerima Dana Desa tahun 2015.

(dalam miliar rupiah)

Jawa

434

Alokasinya Per Pulau/Kepulauan

17

Laporan Utama

Menata Dana Desa

18

MediaKeuangan

Desa harus jadi kekuatan ekonomi. Agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama. Untuk bekerja dan mengembangkan diri.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Foto Langgeng Wahyu

S

atu bait bertajuk Desa karya Iwan Fals tersebut berusaha menggambarkan kondisi real masyarakat pedesaan saat ini. Pesatnya pertumbuhan ibu kota hingga daerah penopangnya menambah tinggi tingkat kesenjangan antara kota dan desa. Akibatnya, fenomena urbanisasi menyeruak. Lantas, kota menjadi sasaran perbaikan hidup masyarakat. Beruntung bila penduduk pendatang merupakan golongan terampil dan berpendidikan, tetapi bila tidak tepat maka yang terjadi kesejahteraan masyarakat akan jalan ditempat. *** Palu diketuk, para kepala desa bersorak saat Paripurna DPR mengesahkan Undang Undang Desa. Tak lama berselang, alokasi dana desa siap dikucurkan. Bahkan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2015 besaran alokasi dana desa dinaikkan. Disinilah peran Kementerian Keuangan dalam menganggarkan, mengalokasikan, menyalurkan serta mengawasi dan mengevaluasi penyaluran alokasi dana desa. Sebagai pemegang otoritas fiskal, Kementerian Keuangan bertanggung jawab pada penganggaran dana desa dalam APBN. Tak kurang dari Rp20,7 triliun atau 3,23 persen dari dana transfer daerah siap digelontorkan untuk 74 ribu desa yang tersebar dalam 434 kabupaten/kota. Kemudian, cara pengalokasiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015, sebagai perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 dengan memenuhi prinsip pemerataan dan keadilan. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, penerbitan PP tersebut memiliki dua misi utama. “Tujuannya untuk mempercepat pemenuhan dana desa dan mempersempit kesenjangan atau ketimpangan alokasi,” ujar Boediarso. Setidaknya, kata Boediarso, ada tiga perubahan substansi mendasar dalam PP Nomor 22 tahun 2015. Pertama, dibukanya

kemungkinan penyesuaian pagu dana desa melalui APBNP 2015, sepanjang belum memenuhi 10 persen dari dan di luar dana transfer ke daerah. Kedua, dibuatnya road map pemenuhan alokasi dana desa mencapai sebesar 10 persen dari dari dan di luar dana transfer ke daerah. Pada tahun 2016 anggaran dana desa akan diusulkan naik minimum 6 persen dari transfer ke daerah dan tahun 2017 akan dinaikkan menjadi 10 persen dari transfer ke daerah. Maka diperkirakan, alokasi dana desa rata-rata per desa secara nasional mencapai sekitar Rp1 miliar di tahun 2017. Ketiga, melakukan penyempurnaan formulasi pengalokasian dana desa melalui penerapan alokasi dasar dan perubahan formula. Alokasi dasar yang ditetapkan sebesar 90 persen dari total pagu anggaran dana desa atau setara dengan Rp18,7 triliun ini akan dibagi rata ke seluruh jumlah desa di Indonesia. Hasilnya, rata-rata setiap desa akan memperoleh dana sebesar Rp252 juta. Sisanya, sebanyak 10 persen dari pagu anggaran dana desa akan dialokasikan berdasarkan formula. Formula tersebut dihitung berdasarkan basis jumlah penduduk sebesar 25 persen, luas wilayah sebesar 10 persen, angka kemiskinan sebesar 35 persen dan tingkat kesulitan geografis sebesar 30 persen. Selanjutnya, alokasi dana tersebut akan disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam tiga tahap. Tahap pertama, dana tersalur sebesar 40 persen, paling lambat pada minggu kedua April dengan syarat Pemda Kabupaten/Kota telah menyampaikan Perda APBD dan peraturan bupati/walikota mengenai pembagian dana desa. Tahap kedua, dana tersalur sebesar 40 persen, paling lambat pada minggu kedua Agustus. Tahap ketiga, dana tersalur sebesar 20 persen, paling lambat minggu kedua November. Adapun syarat kedua tahap tersebut yakni Pemda Kabupaten/Kota telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa pada Vol. X No. 93 / Juni 2015

19

Setelah program pembangunan desa dilaksanakan, maka kewajiban Kepala Daerah ialah mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa.

Semester I tahun berjalan. Setelah dana desa masuk ke RKUD Kabupaten/Kota, maka paling lambat tujuh hari kerja, Pemda harus segera mentransfer dana tersebut ke Rekening Kas Desa. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sampai dengan tanggal 15 Mei 2015, pemerintah telah menyalurkan Rp3,3 triliun untuk 186 kabupaten/kota. Dengan kata lain, realisasi penyaluran dana desa sudah mencapai 39,8 persen dari pagu tahap pertama sebesar Rp8,3 triliun atau sebesar 16 persen dari total pagu dana desa. “Sisanya 248 Kabupaten/Kota belum (tapi) Menteri Keuangan sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh bupati dan walikota. Mengingatkan agar mereka segera menyampaikan peraturan bupati (perbup) dan peraturan walikota (perwali) tentang penetapan alokasi dana desa,” ungkap Boediarso. Keterlambatan penyampaian perbup/ perwali disebabkan sebagian daerah baru memproses penetapan perbup/perwali setelah peraturan PP No.22/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan No.93/2015 baru disahkan pada bulan Mei 2015. Setelah dana desa tersalurkan, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penggunaan dana desa sendiri diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Setelah program pembangunan desa dilaksanakan, maka kewajiban Kepala Daerah ialah mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Kepala Desa menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Kepala Bupati/Walikota paling lambat pada bulan Juli (laporan semester I) dan bulan Januari tahun

20

MediaKeuangan

berikutnya (laporan semester II). Lalu, Kepala Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada sejumlah Kementerian teknis. Laporan tersebut paling lambat diterima pada bulan Maret di tahun berikutnya. Kementerian Keuangan memegang peranan penting dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa. “Jadi yang dipantau peraturan bupati/walikota (sementara) evaluasi dilakukan terhadap perhitungan pembagian besaran dana desa pada setiap desa oleh Kabupaten/Kota. Semua akan kita cocokkan, apakah penggunaan dana desa sesuai prioritasnya. Kalau sudah dilakukan tidak ada masalah,” ujar Boediarso. Apabila pemerintah kabupaten/kota terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan dana desa, maka dapat diberikan sanksi. Kementerian Keuangan berhak memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dan/ atau pemotongan penyaluran dana desa yang dilakukan secara berjenjang antar tingkatan pemerintahan sesuai kewenangannya.

Turun ke desa Berdasarkan pemantauan lapangan yang dilakukan oleh Mudrajad Kuncoro, Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, banyak aparat desa yang belum benar-benar memahami pengelolaan dana desa. Mudrajad menyatakan bahwa idealnya pemerintah harus memiliki pendekatan spasial dalam perencanaan, keuangan, dan pembangunan. Oleh karena itu, Mudrajad memandang pentingnya sosialisasi terkait mekanisme pemantauan, evaluasi, alokasi, penyaluran, dan penggunaan dana desa. “Pemerintah pusat perlu sering turun ke daerah. Tolong lebih banyak turun ke desa untuk menjelaskan dana desa. Manfaatkan kami yang diperguruan tinggi untuk advokasi. Kementerian Keuangan nanti bersinergi dengan PTN dan PTS seluruh Indonesia untuk sosialisasi dana desa,” ungkapnya. Untuk itu, pada 25-27 Maret 2015 lalu, Kementerian Keuangan telah melakukan workshop mengenai pengelolaan dana desa kepada seluruh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dalam acara tersebut, Kementerian Keuangan mensosialisasikan template untuk membuat peraturan bupati/peraturan walikota sebagai salah satu persyaratan pencairan alokasi dana desa. Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah mensosialisasikan cara menghitung alokasi dana desa untuk setiap desa berdasarkan formula. Ke depan diharapkan, pengalokasian dana desa ini sejalan dengan tekad pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa.

"Semua akan kita cocokkan, apakah penggunaan dana desa sesuai prioritasnya. Kalau sudah dilakukan tidak ada masalah." Boediarso

Teks Iin Kurniati

Laporan Utama

"Mengembalikan kepercayaan itu susahnya minta ampun sehingga transparan dan akuntabel itu harga mati." Wahyudi

Lurah desa bertukar pikiran dengan penduduk desa.

Foto Dwinanda Ardhi

Belajar Pada Panggungharjo


21

Sejak April 2015 dana desa mulai disalurkan secara bertahap. Beberapa pihak masih mengkhawatirkan kesiapan setiap desa untuk mengelola dana yang dikucurkan pemerintah pusat ini. Jika ternyata ada desa yang belum siap, bisa saja dana yang dimaksudkan untuk mengembangkan potensi desa ini malah berakibat buruk. Selain pembangunan desa tidak berjalan, perangkat desa berpotensi menghadapi masalah hukum bila terjadi penyalahgunaan.

22

MediaKeuangan

D

alam pembangunan desa, terdapat contoh yang sangat baik dari salah satu desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Desa ini berhasil mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan aspek sektoral desa sehingga mandiri dan maju. Panggungharjo bahkan memenangkan Perlombaan Desa Tingkat Nasional pada 2014, mengalahkan 72.000 desa lain di seluruh Indonesia. Keunggulan Panggungharjo terletak pada prakarsa yang dilakukan pemerintah desa (Pemdes) mulai dari bidang pendidikan hingga kesehatan, Reformasi birokrasi konsisten dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Pemdes setempat juga membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola sampah sehingga menguntungkan desa. Selain itu Panggungharjo dikenal sebagai kampung dolanan anak melalui pelestarian mainan tradisional. Saat ditemui di kantornya, Lurah Desa Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi menceritakan pendapatan sektoral Panggungharjo saat ini sekitar 78 miliar per tahun. Sekitar 75 persen dari pendapatan tersebut ditopang oleh sektor jasa dan perdagangan. Sisanya 25 persen ditopang oleh sektor pertanian. Luas Panggungharjo sekitar 560 hektar dimana sekitar 48 persen merupakan lahan pertanian, sedangkan 52 persen merupakan pemukiman termasuk infrastruktur jalan. “Kalau dari sisi keluasan, potensi pertanian sebenarnya harusnya dapat ditingkatkan,” katanya. Dijelaskan Wahyudi lebih lanjut, jumlah penduduk Panggungharjo sampai tahun 2014 28.000 jiwa. Meski begitu sebenarnya yang berdomisili di Panggungharjo lebih dari 40.000 jiwa karena di desa ini terdapat tiga perguruan tinggi dan satu pondok pesantren besar. Jumlah mahasiswa dan santrinya kira-kira 15.000 jiwa dan 95 persen bukan berasal dari Panggungharjo. “Jadi secara keseluruhan kita mempunyai potensi sumber daya manusia yang luar biasa banyak”, tutur Wahyudi. Panggungharjo tercatat sebagai desa dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terbesar di Bantul atau sekitar Rp 2 miliar setahun. Arah gerak pembangunan Panggungharjo dipandu oleh satu visi kemandirian. Wahyudi berpandangan upaya memandirikan desa dengan partisipasi warga hanya bisa dilakukan ketika tata kelola pemerintahan desa bersih. Pemdes Panggungharjo menolak segala bentuk gratifikasi dari semua penanam modal di desa ini. Segala donasi yg diterima hanya digunakan untuk membiayai

sejumlah program sosial bagi warga miskin. “Mengembalikan kepercayaan itu susahnya minta ampun sehingga transparan dan akuntabel itu harga mati”, tegas Wahyudi. Untuk mendapatkan dana desa, setiap desa harus menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Namun jauh sebelum diminta RPJMDes dan RKP Panggungharjo yang merupakan terjemahan visi misi lurah desa sudah siap. Panggungharjo bahkan menjadi satusatunya desa yang menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa. “Bersama BPKP kami mengkaji RPJMDes agar dapat dijabarkan sampai capaian kerja yang kongkrit dan dengan indikator yang terukur”, ujarnya. Rencananya dana desa yang diterima Panggungharjo sebesar Rp 300 Juta akan digunakan sesuai RPJMDes. Pemdes berencana memprioritaskan capacity building dan tata kelola pemerintahan yang selama ini kerap diabaikan karena dianggap sulit diukur. “Infrastruktur di Panggungharjo sudah tidak masalah. Akses kemanapun dekat dan saluran air lancar. Bagi penduduk yang penting adalah bagaimana agar tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mereka lebih baik”, kata Wahyudi mantap. Ditanya mengenai kesiapan aparatur desa untuk mengelola dana secara transparan, Wahyudi menuturkan bahwa Pemdes selalu membuka Rencana Kegiatan dan Anggaran. Masyarakat punya akses penuh atas informasi tersebut secara rinci. Mulai dari besaran pendapatan desa, sumber pendapatannya, fasilitas dari pemerintah pusat dan daerah hingga gaji lurah desa. “Kita juga baru mengembangkan SMS gateway untuk komunikasi baru. Kebetulan 60 persen penduduk terbiasa main gadget.” katanya Di sisi lain, Wahyudi berharap agar wacana terkait pembagunan desa bukan hanya mengenai anggaran . Baginya banyak yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kedaulatan warga desa. Jangan sampai persoalan anggaran mendistorsi ‘ruh’ dari Undang-Undang Desa yang sebenarnya. “Kadang-kadang malu juga ketika para kepala desa ramai-ramai menuntut anggaran yang lebih besar. Intinya kan bagaimana kita mengembalikan energi sosial di desa untuk tumbuh kembang secara mandiri”, tutup Wahyudi.

Teks Irma Kesuma

Laporan Utama

Dana Desa P yang Adil dan Merata

residen Joko Widodo optimis dengan menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia sebagai pusat perekonomian yang mensejahterakan. Kini saatnya desa mampu menjadi tonggak perekonomian negara. Simak perbincangan Media Keuangan dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mulai dari peran Kementerian Keuangan dalam penyaluran dana desa hingga koordinasi dengan kementerian lainnya.

Sebenarnya apa filosofi atau pengertian dari dana desa itu sendiri? Apa tujuan mendasar adanya dana desa?

Desa yang maju, apik, dan berkembang pesat kini bukan lagi impian. Dana desa pun disalurkan demi mempercepat terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera.

Sesuai Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah salah satu dari tujuh sumber pendapatan desa. Karena itu, Dana Desa yang bersumber dari APBN ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan desa. Kewenangan ini bisa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal yang berskala desa, maupun kewenangan yang ditugaskan baik oleh pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota. Tujuan dana desa ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa. Selain itu, diharapkan perekonomian desa semakin maju, kesenjangan pembangunan antardesa dapat teratasi, dan mampu memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Apa saja peran Kementerian Keuangan dalam penyaluran dana desa? Bagaimana koordinasi dengan kementerian lain? Kementerian Keuangan memegang empat peranan, yaitu menganggarkan dana desa dalam APBN, mengalokasikan dana desa ke

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo.

Foto Dwinanda Ardhi


23

Dalam pengalokasian anggaran, tantangan terberatnya yaitu ketersediaan data, meliputi jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis. Data tersebut belum tersedia secara lengkap dan akurat.

24

MediaKeuangan

setiap kabupaten atau kota, menyalurkan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD), dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap realisasi penggunaan dana desa. Alokasi dana desa yang bersumber dari APBN berasal dari belanja pusat dengan mengefektifkan program-program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Setelah dana desa masuk ke RKUD, kabupaten atau kota harus segera mentransfer ke rekening kas desa dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja. Pengelolaan keuangan di desa ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut mengatur tentang asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, anggaran, pendapatan, dan belanja desa, serta semua aspek pengelolaan keuangan desa. Aspek tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Sedangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berperan pada tataran pelaksanaan dana desa, seperti menentukan kegiatan prioritas yang dapat dibiayai dari dana desa maupun kegiatan pendampingan dalam rangka pelaksanaan dana desa. Mengenai penggunaan dana desa, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pengguanaan Dana Desa Tahun 2015.

Saat ini seluruh dana desa masih belum dapat tersalurkan, apa kendala yang tengah dihadapi? Salah satu persyaratan penyaluran dana desa yaitu apabila kabupaten atau kota telah menyampaikan Peraturan Bupati atau Walikota (Perbup atau Perwali) mengenai pembagian dana desa ke setiap desa. Sampai dengan 15 Mei 2015, baru 186 kabupaten atau kota yang menyampaikan Perbup atau Perwali dari total 434 kabupaten atau kota penerima dana desa (sekitar 43 persen). Keterlambatan penyampaian Perbup atau Perwali antara lain disebabkan sebagian daerah baru memproses penetapan Perbup atau Perwali setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 pada awal Mei 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2015 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN pada minggu kedua bulan Mei 2015.

Adakah upaya yang dilakukan untuk mempercepat penetapan Perbup atau Perwali demi kelancaran penyaluran dana desa? DJPK telah melaksanakan beberapa upaya, antara lain mengadakan workshop penghitungan dana desa dengan menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sebelum revisi PP No 60 Tahun 2014 ditetapkan, telah diselenggarakan workshop mengenai penghitungan dana desa. Dalam workshop tersebut, diberikan cara menghitung dana desa ke masing-masing desa, lengkap beserta data pendukungnya. Selain itu juga diberikan template Perbup atau Perwali, dengan harapan begitu peserta pulang ke tempat masing-masing, sudah segera bisa menyusun Perbup atau Perwalinya, sambil menunggu revisi PP No. 60 tahun 2014. Pada 15 Mei 2015 lalu, Kementerian Keuangan sudah mengirimkan Surat Edaran Menteri Keuangan kepada para bupati dan walikota agar melakukan percepatan penyusunan dan penyampaian Perbup atau Perwali kepada Kementerian Keuangan. Pada saat yang sama, Menteri Keuangan juga telah menyurati Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, agar serentak mengingatkan dan mendesak para bupati atau walikota untuk segera menyampaikan Perbup atau Perwali-nya kepada Menteri Keuangan.

Apa saja tantangan yang dihadapi Kementerian Keuangan dalam proses penyaluran dana desa? Dalam pengalokasian anggaran, tantangan terberatnya yaitu ketersediaan data, meliputi jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis. Data tersebut belum tersedia secara lengkap dan akurat. Untuk itu, DJPK berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemisikinan , Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik untuk pengembangan database. Di samping itu, tantangan tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mempercepat penyampaian Perbup atau Perwali tentang penetapan alokasi dana desa sebagai syarat penyaluran dana desa tahap I.

Teks Pradany Hayyu

Reportase

Asia-Pacific High-Level Consultation on Financing for Development di Jakarta.

Foto Anas Nur Huda

Pembiayaan Pembangunan, Tantangan Negara-Negara Asia-Pasifik

K

ementerian Keuangan bersama Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UNESCAP) menyelenggarakan Asia-Pacific High-Level Consultation on Financing for Development di aula Djuanda I Kemenkeu, Jakarta, Rabu (29/4). Forum yang dihadiri sekitar 200 perwakilan negara Asia-Pasifik ini memberi kesempatan bagi anggota UNESCAP dan para stakeholders lainnya untuk mengevaluasi peran sumbersumber pembiayaan tradisional. Selain itu, dalam forum ini peserta juga dapat melakukan eksplorasi instrumen inovatif, dan berbagi tools untuk membiayai investasi di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan. Dalam pidatonya, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa tahun lalu Kemenkeu sudah bekerja sama dengan UNESCAP dalam pembahasan Asia-Pacific Outreach Meeting on Sustainable Development Financing. “Pemerintah Indonesia

merasa bangga bisa menjadi co-host dari acara ini bersama UNESCAP,” ungkapnya. Tahun 2015 ini, penyelenggaran High-Level Consultation on Financing for Development merupakan salah satu upaya dalam menyusun Jakarta Consensus, sebuah dokumen hasil konsultasi regional. Dokumen tersebut dipenuhi muatan diskusi dan rekomendasi mobilisasi serta penggunaan efektif sumber daya keuangan di Asia dan Pasifik. Dokumen ini nantinya akan menjadi masukan negara-negara AsiaPasifik pada persiapan dan keputusan Third International Conference on Financing for Development yang akan diselenggarakan di Addis Ababa (Juli 2015) dan Summit (September 2015). Isinya terkait dengan adopsi agenda pembangunan pasca 2015. “Acara hari ini ditujukan untuk melihat lebih jauh perspektif secara kewilayahan, dalam hal pembiayaan untuk pembangunan,” tambahnya. Menurut Menkeu, acara ini relevan

dengan keadaan terkini. Selain karena pas dengan agenda pengembangan pasca-2015 yang transformatif, isu mengenai pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara di Asia-Pasifik. “Topik ini juga dekat dengan prioritas pemerintah kita yang tertuang dalam 5 pilar pembangunan yang berkesinambungan,” kata Menkeu. Melalui forum konsultasi ini, Indonesia berharap mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam pembiayaan untuk pembangunan, baik itu dengan skema tradisional maupun melalui skema lainnya. Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk infrastruktur, sektor sosial, usaha kecil, perkotaan, teknologi dan pembiayaan iklim. Selain itu forum ini juga diharapkan dapat meningkatkan kerja sama regional khususnya di bidang keuangan.

Teks Amelia Safitri


25

Reportase

Kunjungan kerja Menkeu di PLTU Molotabu.

Foto Bagus Wijaya

Kunjungan Kerja Menkeu di Gorontalo

M

enteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo pada 14-15 Mei 2015. Ini merupakan kunjungan kerja pertama Menkeu sejak Provinsi Gorontalo dibentuk empat belas tahun silam. Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat yang juga Mantan Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad turut hadir bersama Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Emma Sri Martini. Setibanya di Gorontalo, Menkeu langsung melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan dan pegawai kantor vertikal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Gorontalo. Setelah beraudiensi, Menkeu lalu meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. H. Aloei Saboe. Dalam kesempatan tersebut, Walikota Gorontalo Marten Taha mengungkapkan, meskipun sudah

26

MediaKeuangan

menjadi RSUD rujukan regional, tetapi sarana dan prasarana alat kesehatan dan jumlah sumber daya manusia di RSUD ini masih terbatas. Pada tahun 2016 mendatang, RSUD berencana meningkatkan fasilitas, antara lain dengan membangun gedung cardiac center dan penambahan tempat tidur kelas III. Oleh karena itu, pihaknya berharap dapat memperoleh dukungan dana dari pemerintah dan pinjaman dari PT SMI. Menanggapi hal tersebut, Menkeu mengungkapkan bahwa saat ini, pemerintah tengah mendorong PT SMI untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial. Oleh karena itu, ia berharap Walikota Gorontalo dapat segera mengajukan usulan pinjaman kepada PT SMI. “Ada bagian dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yang lebih bisa dimanfaatkan untuk dana infrastruktur. Jika belum cukup, PT SMI sangat terbuka melihat kelayakan proyek infrastruktur sosial.

(Pemerintah) daerah tidak perlu khawatir,” ungkap Menkeu. Selain rumah sakit, Walikota juga mengharapkan dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur lain, seperti jembatan, sarana olahraga, pariwisata, pendidikan, sarana prasarana perikanan tangkap, sarana perekonomian pasar, dan pengembangan sarana air minum. Selanjutnya, Menkeu mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Molotabu di Kabupaten Bone Bolangu, yang dikelola PT Tenaga Listrik Gorontalo (TLG)-CFPP Molotabu 2x10,5 MW. PT TLG merupakan salah satu contoh perusahaan yang memperoleh dukungan pendanaan dari PT SMI sebesar US$28 juta. Menurut Direktur Utama PT SMI, PT TLG beroperasi di wilayah seluas enam hektar dan menjadi satu-satunya coal fire power plant di Gorontalo. Saat ini, PT TLG mampu menyuplai hingga 30 persen dari kebutuhan listrik di Gorontalo. PT TLG masih memiliki potensi untuk dikembangkan, mengingat sampai saat ini, Gorontalo masih mengalami defisit listrik mencapai 25 MW.

Teks Novita Asri

Wawancara

Indonesia Hindari Jebakan Kelas Menengah

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip

L

ima tahun terakhir, Indonesia sudah masuk dalam golongan Negara middle income (pendapatan menengah). Meski begitu ancaman stagnansi pertumbuhan ekonomi masih membayangi. Bagaimana agar Indonesia tidak terjebak dalam kelas menengah (middle income trap) dan bisa beranjak menjadi negara maju? Berikut petikan

wawancara Media Keuangan dengan Sunarsip, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence.

Foto Iin Kuniati

Apa penyebab middle income trap? Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik dibanding Negaranegara lain atau sekitar 5 persen. Dari pertumbuhan ini terdapat peningkatan jumlah penduduk dengan pendapatan Vol. X No. 93 / Juni 2015

27

menengah (middle income). Namun peningkatan penduduk berpenghasilan menengah atas lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk berpenghasilan rendah ke penghasilan menengah bawah. Jika pertumbuhan kelas menengah atas menggunakan deret ukur, maka pertumbuhan kelas menengah bawah menggunakan deret hitung. Golongan kedua ini termasuk menengah, tetapi sesungguhnya masih pas-pasan. Gap inilah yang dapat dikatakan terjebak dalam kondisi pendapatan menengah. Masyarakat berpendapatan rendah yang bergeser ke menengah tentu mengalami perubahan kebutuhan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Misalnya penduduk yang semula tidak mempunyai telepon saat ini merasa membutuhkan smart phone. Contoh lain, penduduk yang biasanya makan di warung mulai bergeser ke rumah makan yang lebih nyaman. Sayangnya peningkatan pendapatan ini tidak dibarengi dengan peningkatan supply sehingga dapat menjadi persoalan sosial. Diversifikasi industri kita juga terbatas. Seperti kita lihat saat ini sebagian bahan sandang dan juga pangan masih diimpor. Akibatnya neraca perdagangan kita selama dua tahun ini mengalami defisit. Selama bertahun-tahun kita terlambat membangun supply yang dibutuhkan oleh kelas menengah.

Adakah contoh Negara yang berhasil keluar dari kondisi ini? Struktur ekonomi pada setiap Negara berbeda. Pada tingkat global yang banyak membahas mengenai middle income trap biasanya Negara-negara dengan kondisi mirip dengan Indonesia seperti Thailand dan Malaysia. Sedangkan Negara yang lebih maju seperti Amerika dan Negara Eropa tidak terlalu banyak membahas masalah ini karena mereka lebih concern pada kepentingan mereka sendiri seperti perdagangan bebas. Tahun 2012 lalu Indonesia sempat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Seminar Internasional “Avoiding the Middle Income Trap” di Nusa Dua, Bali. Peserta dari seminar ini adalah Negara emerging market. Beberapa Negara sudah menyadari isu ini sejak lama sehingga perencanaannya juga lebih baik. Contohnya Cina yang menyadari bahwa dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sangat besar mereka membutuhkan energi yang juga sangat besar, sementara mereka tidak punya sumber energi. Hampir seluruh kebutuhan minyak Cina diimpor. Untuk memenuhi kebutuhan energinya Cina pun melakukan ekspansi global. Diplomasi energi terus dilakukan untuk

28

MediaKeuangan

mengamankan lebih banyak pemasok di luar negeri. Itu sebabnya kita banyak melihat kontrak energy dengan Cina seperti PetroChina.

Sejauh mana pengaruh kondisi demografi? Tidak mudah memang melakukan lompatan dari kelompok kelas menengah ke berpenghasilan tinggi. Namun sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang besar. Alam Indonesia sangat kaya. Indonesia juga memiliki sekitar 250 juta penduduk. Secara demografi struktur penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia relatif lebih cepat pulih dari krisis. Sebagai perbandingan kita bisa melihat Jepang dan Negara-negara Eropa. Disana struktur penduduknya didominasi oleh usia lanjut. Fenomena ini menyebabkan terjadinya kelangkaan Sumber Daya Manusia (SDM) produktif yang dapat menopang perekonomian. Terlebih lagi SDM merupakan hal penting dalam kegiatan produksi, Penduduk usia tua juga menambah tingkat ketergantungan ekonomi. Sejak terjadi krisis global tahun 1998 mulai dari Jepang hingga Amerika kondisinya masih sulit pulih hingga saat ini. Bandingkan dengan Indonesia yang dalam beberapa tahun saja bisa pulih dan bertumbuh dengan cepat karena besarnya kelompok produktif yang menjadi engine of growth. Kinerja ekonomi makro kita dapat dikatakan cukup baik. Bonus demografi ini diperkirakan akan bisa dinikmati oleh Indonesia mulai tahun 2015 hingga 2035. Tentu akan membawa dampak sosial ekonomi. Salah satunya menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung

"Tidak mudah memang melakukan lompatan dari kelompok kelas menengah ke berpenghasilan tinggi. Namun sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang besar." Sunarsip

penduduk non-produktif (usia tua dan anakanak) menjadi lebih rendah. Pemanfaatan SDM yang produktif ini secara keseluruhan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menguntungkan pembangunan. Kondisi demografi Indonesia ini sebenarnya merupakan buah dari program Keluarga Berencana (KB) yang dilakukan secara luas dan sangat serius sejak tahun 1970an. Pemerintah ketika itu cukup berhasil menurunkan tingkat fertilitas, sehingga tingkat pertumbuhan perkapita untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia. Di sisi lain penduduk usia produktif juga rawan memicu ledakan penduduk. Oleh karena itu program Keluarga Berencana harus tetap dilakukan secara merata. Dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali, maka produktivitas dapat dipertahankan bahkan meningkat karena penduduk tidak terbebani tanggung jawab terhadap anak yang terlalu besar.

Pembangunan infrastruktur khususnya transportasi, energi dan dan konektivitas antar pulau sudah mendapat perhatian sejak pemerintahan sebelumnya. Dengan memiliki infrastruktur yang baik otomatis ekonomi akan lebih cepat tumbuh. Kita bisa lihat contohnya di Thailand yang bahkan hingga ke desa-desa memiliki jalan raya yang terintegrasi. Arus supply barang terutama bahan pangan dan pertanian semakin mudah. Program tol laut yang dicanangkan saat ini juga sangat baik. Visi menciptakan konektivitas antar pulau di seluruh Indonesia ini akan cepat terwujud. Kalau sudah terhubung, biaya logistik yang selama ini mahal jadi bisa ditekan. Saya juga berharap pemerintah melihat lagi kebijakan fiskal dan moneter untuk setiap sektor. Masing-masing industri memiliki kekhususan karakter masingmasing sehingga pengenaan pajak, pemberian insentif, serta skema pembiayaan/kredit tidak bisa sama.

Tantangan apa yang perlu segera diatasi? Kebijakan apa yang perlu diambil? Indonesia bisa saja keluar dari negara berpendapatan menengah. Syaratnya, selain peningkatan kualitas SDM juga pembangungan infrastruktur secara habis-habisan. Semua stakeholder pemerintah pusat dan daerah wajib terlibat. Saya mengapresiasi langkah pemerintah yang berani mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melakukan realokasi anggaran bagi pembangunan infrastruktur. Kita tahu jenis dan kuantitas subsidi yang dialokasikan pemerintah tak bisa dibilang kecil. Permasalahan kian kompleks ketika alokasi subsidi BBM membengkak setiap tahun. Saat ini premium sudah tidak disubsidi dan solar hanya diberikan subsidi tetap sebesar Rp 1000/liter. Sebenarnya pencabutan subsidi ini sudah harus dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya. Infrastruktur sudah lama menjadi persoalan karena masalah pendanaan yang terbatas. Namun pemerintah ketika itu masih khawatir akan adanya gejolak sosial. Padahal kita lihat saat ini gejolak yang timbul hanya sementara. Masyarakat kita termasuk bisa segera beradaptasi dengan kebijakan yang baru. Apalagi dengan semakin mudahnya akses informasi dan edukasi sebenarnya masyarakat menyadari siapa yang selama ini menikmati subsidi BBM. Subsidi idealnya hanya diberikan kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin.

Salah satunya adalah situasi politik. Faktor suhu politik pasti berdampak pada perekonomian, terutama pada iklim investasi dan kebijakan ekonomi. Disinilah Pemerintah perlu konsisten menerapkan kebijakan yang akan berdampak positif dalam jangka panjang. Riak-riak politik di luar kebijakan tersebut tidak perlu terlalu ditanggapi. Sistem ekonomi dan politik memang selalu beriteraksi satu sama lain. Dalam hal ini kita bisa mencontoh Amerika Serikat (AS) saat mengalami great depression. Presiden AS saat itu, Franklin Delano Roosevelt berhasil memulihkan keterpurukan ekonomi melalui kebijakan New Deal I dan New Deal II. Terdapat konsistensi untuk mereformasi regulasi. Kalau Indonesia menginginkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam jangka panjang dan tidak terjebak dalam middle income, konsistensi kebijakan sangat dibutuhkan. Ekonomi negara jangan sampai terhambat. Pemerintah harus konsisten untuk menjaga kredibilitas agar investor asing tidak enggan menanamkan modalnya. Saran saya, pemerintah fokus saja pada setiap langkah sebab kenaikan faktor-faktor politik hanya bersifat sementara. Jangan sampai kita mengorbankan kebijakan jangka panjang yang sudah disusun dengan baik untuk kepentingan sesaat.

Teks Irma Kesuma Dewi


29

Potret Kantor

Menghimpun Data, Menghimpun Penerimaan Negara Kantor Pengolahan Data Eksternal DJP

Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE) hadir untuk memudahkan kinerja para penghimpun pajak negara. Tentunya demi mencapai target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,3 triliun pada tahun 2015.

M

edia Keuangan berkesempatan berbincang dengan Kepala KPDE Gatot Sulandoko dan Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional Primadona Harahap. Kantor yang berlokasi di Gedung B Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tersebut tampak rapi dan tertata apik meski dipenuhi oleh tumpukan berkas. “Kami butuh ruangan yang lebih besar,” kata Dona sembari tersenyum, sapaan akrab Primadona Harahap. KPDE memang tergolong unit baru. Unit setingkat eselon tiga ini dibentuk karena adanya tuntutan Undang-Undang Pasal 35 A dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). “Peraturan tersebut mewajibkan kepada seluruh instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP,” lanjutnya. Sebelum KPDE dibentuk, tidak ada unit di DJP yang khusus menangani pengolahan data dari pihak ketiga. Data tersebut tersebar di

Ruang Kantor Pengolahan Data Eksternal.

Kepala KPDE Gatot Sulandoko.

Foto Dok. KPDE, Aditya Arifiyanto

30

MediaKeuangan

beberapa direktorat. Pada akhirnya, Direktur Jenderal Pajak saat itu, Fuad Rahmany, mendesak untuk membentuk KPDE berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal yang ditetapkan pada 18 Agustus 2011. Kepala KPDE bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.

Peranan penting data eksternal Kebutuhan akan data pihak ketiga (data eksternal) ini memang tidak main-main. Hal ini selaras dengan DJP yang menerapkan self assesment, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan begitu, tugas DJP hanyalah mengawasi apakah pelaporan tersebut sudah lengkap dan benar. Demi pengawasan yang efisien, tentunya dibutuhkan data pembanding, dalam hal ini data pihak ketiga. Dona mencontohkan, “Misalnya saya mau melapor SPT, saya punya mobil mewah dan saham di beberapa perusahaan. Kalaupun saya tidak melaporkan aset tersebut, DJP tidak akan tahu. Makanya butuh data pembanding dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk data kepemilikan saham dan kantor Samsat untuk data kepemilikan mobil,” jelasnya. Secara umum, KPDE memiliki beberapa tugas pokok, salah satunya menghimpun data, baik secara aktif maupun pasif. “Maksud menghimpun data aktif yaitu kami mengambil sendiri datanya kepada ILAP, bisa jadi karena berkasnya terlalu banyak, jadi tidak bisa dikirim lewat pos karena sifatnya rahasia,” jelas wanita yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengoloaan Data dan Dukungan Operasional dari pertengahan tahun 2012 ini. Sedangkan data pasif yaitu para ILAP sendiri yang menyerahkan data ke KPDE, baik berupa hard copy atau melalui email. Setelah data masuk, unit yang saat ini terdiri dari 41 orang pegawai ini juga

Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional Primadona Harahap.

Masih saja ada ILAP yang memberikan data dalam bentuk hard copy, padahal dimintanya data elektronik.

melakukan pengecekan dan normalisasi. Tahapan ini sangat diperlukan karena tidak semua ILAP memberikan data sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan. “Masih saja ada ILAP yang memberikan data dalam bentuk hard copy, padahal dimintanya data elektronik,” lanjutnya. Proses selanjutnya, data perlu dilakukan pengecekan ulang atau biasa disebut cleansing. Misalnya data nomor induk kepegawaian (NIK). Setelah ditelusuri, ternyata KPDE menemukan beberapa orang yang memiliki NIK lebih dari satu. Hal ini tentu melanggar aturan. Maka data tersebut perlu dilakukan konfirmasi ulang sebelum masuk ke dalam database. Setelah itu, akan dilakukan tahapan identifikasi matching yang merupakan core business KPDE. “Tugas kami harus mencarikan nomor pokok wajib pajaknya (NPWP). Ada lho orang yang punya (mobil) Lamborghini tapi nggak punya NPWP,” tuturnya.

Tantangan dan Harapan Gatot Sulandoko yang menjadi Kepala KPDE sejak awal dibentuk pada akhir tahun 2011 ini mengungkapkan suka duka yang dialami selama hampir empat tahun KPDE berdiri. Gatot, sapaan akrabnya menjelaskan, KPDE yang setara dengan unit eselon 3 ini perlu banyak berbenah dari segi eselonisasi. “Kami sering melakukan koordinasi ke ILAP lain, seringkali yang menemui kami adalah direktur jenderal atau menteri, kan nggak enak,” katanya sembari tertawa. “Level KPDE minimal setingkat eselon dua,” lanjutnya. Hal ini yang nantinya perlu pembahasan lebih lanjut demi efisiensi kinerja KPDE ke depan. Seluruh pegawai KPDE benar-benar

Foto Aditya Arifiyanto

gigih menghimpun data eksternal. Tak semua ILAP dengan senang hati bersedia memberikan data mereka. Sebagian justru menolak dengan alasan karena data tersebut rahasia dan telah diatur oleh Undang-Undang mereka sendiri. UU Pasal 35 A mengenai KUP sudah jelas bahwa seluruh ILAP wajib memberikan data terkait perpajakan kepada KPDE. “Kementerian Hukum dan HAM sudah menegaskan bahwa ILAP harus memberikan datanya kepada DJP. Saat ini sudah kita naikkan ke tingkat Mahkaman Agung (MA), meskipun sampai sekarang belum keluar. MA kan lebih tinggi dan lebih mengikat,” jelas pria yang sebelumnya bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Dua, Jakarta. Ke depan, Gatot berharap akan ada revisi UU KUP sehingga dunia perbankan bisa memberikan data nasabah kepada DJP. “Kantor pajak di negara-negara lain sudah punya kewenangan untuk mengakses data nasabah bank, karena data tersebut memang memiliki andil yang besar sebagai data pembanding, hanya Indonesia yang belum menerapkan hal itu,” kata Gatot. Dukungan penuh dari Presiden kepada DJP sangatlah dibutuhkan. Sebelumnya Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 mengenai penguatan pertukaran data perpajakan. “Kami harap Presiden mengumpulkan semua kementerian/ lembaga untuk menghimbau agar memberikan datanya kepada DJP,” harapnya.

Teks Pradany Hayyu


31

Figur

Anak Kolong Sampai Ke Negeri Orang

Rahayu Puspasari Anak kolong identik dengan karakter keras dan urakan. Puspa membuktikan bahwa berkat bahasa anak kolong bisa berprestasi internasional.

32

MediaKeuangan

Foto Abdul Aziz


33

G

adis 6 tahun yang tinggal di tangsi itu tampak biasa saja melihat seorang lelaki membawa seekor macan hasil berburu di hutan sekitar tahun 1978 silam. Sudah bukan hal asing baginya bermain di alam, mandi di sungai atau bergulat ditempat-tempat kumuh hingga mengorek-ngorek tempat sampah. Ialah Rahayu Puspasari, seorang anak tentara yang sering berpindahpindah dari satu area ke remote area lainnya mengikuti tempat dimana sang ayah ditugaskan. Sebutan anak kolong pun melekat pada diri Puspa – panggilan akrabnya. Meskipun demikian, karakter anak kolong yang cenderung keras, kasar dan urakan justru tidak tergambar dari anak pasangan Soemadji dan Atik ini. Kedekatan masa kecil wanita kelahiran Pontianak, 43 tahun lalu ini dengan alam membentuk pribadi yang berani dan mudah beradaptasi di lingkungan baru. “Saya punya pengalaman adaptasi yang cepat karena pindah-pindah terus. Kita tidak bisa survive kalau tidak beradaptasi, (karena) tak mudah melakukan penyesuaian,” kata Puspa. Dibesarkan oleh seorang ayah yang terus memotivasi untuk belajar bahasa asing sejak dini dan Ibu yang selalu meyakinkan dirinya bahwa setiap orang

itu bisa, Puspa memiliki prinsip ‘think big start small’. Puspa yakin, banyak kesempatan berhasil diraih berkat kemampuan bahasa yang ia pelajari sejak kecil sedikit demi sedikit. Terbukti, saat duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, Puspa mendapat kesempatan menjadi siswa pertukaran pelajar ke Jepang tahun 1990. Kala itu, Indonesia di mata masyarakat Jepang masih dianggap sebagai dunia ketiga atau negara-negara yang terbelakang dan negara miskin. Karena itulah, Puspa akhirnya memilih giat memperdalam kemampuan berbahasa Jepang dan menulis Kanji. Tak lama kemudian, Puspa mengikuti speech contest dan menjadi satu-satunya peserta dari Indonesia. Beruntung, Puspa berhasil menjadi First Winner of Japanese Speech Contest, di Universitas Hiroshima and Televisi RCC, Jepang. “Ini momen bagus untuk mempromosikan Indonesia. Di kota itu saya tiba-tiba jadi duta, (merasa) terkenal, disorot media, masuk televisi. Selama tiga bulan terakhir, saya memiliki kesempatan promosi budaya Indonesia, bikin pameran. Ketika pulang bawa pengaruh. Beberapa orang di sekolah ambil kuliah jurusan bahasa Indonesia. Image (Indonesia) jadi berubah,” ujarnya. Sekembalinya ke Indonesia, Puspa

yang sudah hidup mandiri sejak duduk di bangku sekolah menengah tak lantas tinggal diam. Puspa mencoba menawarkan jasa mengajar bahasa Indonesia pada sejumlah pelanggan toko batik yang berkebangsaan Jepang. Kemudian, setelah lulus SMA, Puspa pun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mulanya, Puspa diterima di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, namun takdir mengantarkan dirinya ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Bukan tanpa alasan Puspa memilih STAN. Puspa awalnya hanya menjawab tantangan seorang teman yang menganggap miring pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Waktu itu saya bilang, kamu tidak bisa mengubah sesuatu kecuali kamu masuk ke dalamnya,” kata Puspa. Ia yakin bahwa STAN merupakan salah satu sekolah high profile dimana lulusannya akan terjamin bekerja sebagai PNS di Kementerian Keuangan, salah satu institusi yang dinilai terbaik kala itu. Setelah masuk STAN, Puspa mengaku aktif di berbagai organisasi seperti koperasi mahasiswa, majalah Purnawarman, dan STANIA Nusantara. Dari kemampuan bahasa pula, selain mengajar, Puspa terlibat menjadi interpreter hingga tour guide bila ada tamu-tamu Jepang yang berkunjung ke

Mengajar bahasa Inggris setiap Sabtu.

Foto Dok. Pribadi

34

MediaKeuangan

TTL: Pontianak, 12 Februari 1972 PENDIDIKAN: D3 Keuangan Spesialisasi Akuntansi STAN Jakarta (1994), Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, STIE Perbanas, Jakarta (1997), Master of Business Administration, Monash University, Victoria, Australia (2001), Doctor of Business Administration, Curtin University, Western Australia (2015) RIWAYAT JABATAN: Kepala Seksi Pengembangan Jabatan Fungsional Perbendaharaan, Ditjen PBN (Maret 2005- Juni 2007) Kepala Sub Direktorat Barang Milik Negara II (20072009), Kepala Sub Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan I, Direktorat KND, DJKN (Januari – Agustus 2014), Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektifitas Kekayaan Negara Dipisahkan (Agustus 2014 sekarang) PENUGASAN KHUSUS: Sekretaris Satuan Tugas Penertiban Barang Milik Negara, Kementerian Keuangan (20072009), Ketua Tim Gugus Tugas (Task Force) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2015), Ketua Tim Gugus Tugas Pendirian Badan Layanan Umum Manajemen Aset di DJKN (2015), Ketua PMO DJKN Program Transformasi Kelembangaan Kementerian Keuangan (2015).

Indonesia. “Money making banget. Di STAN, saya mendapat uang saku sebesar Rp125 ribu per bulan tetapi dari mengajar saya dapat tambahan hingga Rp2,5jt per bulan. Ibarat makanan, belajar itu (seperti) nasi tetapi lauk-pauknya kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan lain yang membesarkan seseorang sampai ia siap bekerja. Rugi juga kalau dikampus hanya belajar,” tegasnya.

Pengalaman terbesar Tahun 1994, Puspa ditempatkan di Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) sebagai unit Eselon I yang merintis penyusunan laporan keuangan dan neraca pemerintah. Pada waktu itu, Puspa menjadi satu-satunya wanita di antara 20 orang yang ditempatkan di BAKUN, Jakarta. Tak lama berselang, penggemar snorkeling dan fotografi ini meneruskan pendidikan Master Administrasi Bisnis di Universitas Monash, Australia. Ketika kembali ke tanah air, Puspa terlibat pada dua peristiwa besar. Pertama, penyusunan Rancangan Undang-Undang Paket Bidang Keuangan Negara. “Saya sekretariat waktu itu. Meskipun cuma tukang ketik, itu proses pembelajaran yang bagus, jadi kalau sosialisasi selalu terlibat.” Kedua, terjadinya perubahan tata organisasi di Departemen Keuangan. Puspa dipercaya sebagai Wakil Ketua Project Manajement Office (PMO) Reorganisasi Departemen Keuangan. Mulanya, Direktorat Jenderal Anggaran melaksanakan dua fungsi yaitu fungsi anggaran dan perbendaharaan. Melalui reorganisasi, terbentuklah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. “Ini salah satu pengalaman terbesar karena melibatkan 6 Eselon I dan 52 Eselon II di Kemenkeu.” Kemudian tahun 2007, Puspa diberi amanah untuk mengkaji dan mengembangkan jabatan fungsional pengelola perbendaharaan. Sayangnya, sebelum konsep tersebut terwujud, Puspa diberi kepercayaan lain, yaitu sebagai Kepala Seksi Barang Milik Negara II di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. “Saya ditugaskan menjadi sekretaris tim satuan tugas penertiban Barang Milik Negara (BMN). Itu national project karena kita melakukan inventarisasi dan penilaian aset tetap pemerintah di Pemerintah Pusat dengan jumlah satker lebih dari 22 ribu satker. Tahun 2009, program itu baru selesai 70 persen, diteruskan lagi tahun 2012 sampai mengangkat opini pemerintah dari disclaimer jadi WDP,” ungkap Puspa.

Antara tahun 2009 hingga 2014, Puspa meneruskan pendidikan S3 Administrasi Bisnis di Universitas Curtin, Australia. Setelah memperoleh gelar Doktor, Puspa diberi kepercayaan menjadi Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan. Saat ini, Puspa tengah fokus pada pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Manajemen Aset dan PMO Transformasi Kelembagaan. “Tantangan terberat dalam membereskan aset ialah melakukan fungsi peningkatan status aset menjadi non free and clear. Lalu, mengoptimalkan aset-aset non free and clear tersebut. (Misalnya) Aset-aset yang belum free and clear bisa di jual tapi kalau tidak (bisa dijual), caranya digunakan saja karena itu aset dikuasai negara,” jelasnya.

Setia Learning Di samping menggeluti rutinitas pekerjaan, ibu dari Enggartyas Setyanto dan Luthfia Ilmi ternyata memiliki kegiatan sosial di Menteng Wadas. Program yang diberi nama Setia Learning ini mengajarkan anak-anak yayasan sebuah panti asuhan dan anak-anak yang tinggal di lingkungan sekitarnya untuk belajar bahasa Inggris setiap hari Sabtu. “Dengan sodaqoh waktu, we feel good.” Tak jarang, setelah belajar, ada sesi cerita dan berbagi pengalaman. “Kita menularkan semangat, memotivasi mereka karena (kadang) lingkungan membuat mereka tidak terpikir punya cita-cita tinggi. Waktu awal tidak ada suaranya. Lalu ketika diajari bahasa Inggris saya bilang syaratnya cuma berani teriak. Lalu satu hingga tiga kali pertemuan mereka sudah jawab sekeraskerasnya,” katanya. Puspa bercita-cita ingin membuat kegiatan serupa di tempat lain (cloning) bahkan membuat sekolah. Saat ini dirinya tengah menyiapkan modul pengajaran dan sistemnya sehingga ke depan tinggal mempertemukan lingkungan yang butuh pembelajaran dengan guru-guru yang sudah disiapkan. Terakhir, komitmen, antusias dan usaha terbaik menjadi tiga kata yang dipegang teguh oleh Puspa hingga kini. “Jika sudah melakukan sesuatu maksimal tetapi hasilnya belum, artinya akan ada something better. Hiduplah seolah-olah kamu mati besok. Waktu kita sangat pendek, kita tidak pernah tau kapan misi kita di dunia ini terselesaikan,” tuturnya.

Teks Iin Kurniati


35

Ekonomi Terkini

Kerja Ekstra Kinerja ekonomi pada kuartal I dapat menjadi bahan untuk evaluasi pada kuartal berikutnya. Realisasi belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) pada kuartal pertama tahun ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet di Jakarta pada Selasa (19/5). Peningkatan realisasi belanja tersebut, terutama di 15 K/L terbesar, tercatat dalam Laporan Realisasi Belanja K/L yang telah diterima Presiden Jokowi. 36

MediaKeuangan

P

residen Jokowi berharap serapan belanja yang lebih baik dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal berikutnya. Dalam kesempatan itu, dia meminta kepada K/L dengan penyerapan belanja yang masih rendah untuk dapat segera melakukan perbaikan.“Ini akan segera diselesaikan, sehingga serapan anggaran betul-betul sesuai yang kita harapkan dan memacu ekonomi lebih baik lagi,” kata Presiden sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet. Dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor pusat Kementerian Keuangan, Kamis (21/5), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara yang disebutkan Presiden dua hari sebelumnya mencapai Rp540,5 triliun atau 27,2 persen dari pagu APBNP 2015. Penyerapan belanja K/L sampai dengan 15 Mei 2015 mencapai Rp129,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu Rp123,8 triliun. Dari sisi pendapatan negara, realisasinya mencapai Rp476,3 triliun atau sekitar 27 persen dari target APBNP 2015. Penerimaan perpajakan hingga 15 Mei 2015 telah terealisasi hingga Rp406 triliun atau 27,3 persen. Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan realisasi Rp83,2 triliun atau 30,9 persen dari target APBNP 2015. Realisasi itu terutama bersumber dari penerimaan PNBP SDA minyak dan gas, pendapatan laba bagian BUMN, dan PNBP lainnya. Kerja ekstra dibutuhkan untuk mencapai target pendapatan negara pada kuartal-kuartal berikutnya. Dalam konferensi pers itu, Menkeu juga

menjelaskan perkembangan ekonomi makro. Hingga Mei, kondisi ekonomi makro relatif terjaga baik. Hal ini diikuti dengan pelaksanaan APBNP 2015 yang juga menunjukkan kinerja cukup baik. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,7 persen, dengan potensi peningkatan jika sektor manufaktur dapat tumbuh di atas 5 persen. Sementara itu, tingkat inflasi tercatat sebesar 6,8 persen (yoy) atau -0,08 persen (ytd). “Outlook kita untuk inflasi tahun ini perkiraannya sekitar 4 persen, jadi mudah-mudahan bisa di bawah (asumsi) APBNP, yaitu sekitar 5 persen,” jelas Menkeu. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) rata-rata sebesar Rp12.866/dolar AS. Depresiasi rata-ratanya sekitar 8,5 persen atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Jadi memang sudah lebih tinggi daripada yang diasumsikan dalam APBNP,” ujar Menkeu. Untuk tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, hingga periode ini tercatat sebesar 5,6 persen atau lebih rendah dari asumsi dalam APBNP 2015 sebesar 6,2 persen. Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) rata-rata tercatat sebesar 53 dolar AS per barel. Angka ini masih lebih rendah dari asumsi dalam APBNP 2015 sebesar 60 dolar AS/barel. Terkait dengan perkembangan lifting minyak, hingga 15 Mei 2015 telah mencapai rata-rata 742 ribu barel/hari, lebih rendah dari asumsinya, sebesar 825 ribu barel/hari. Menkeu menjelaskan bahwa realisasi lifting minyak masih berpotensi meningkat.“Dari informasi yang saya dapat itu

PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2015.

Pada Kuartal Berikutnya

PERTUMBUHAN EKONOMI

4,7 persen

6,8

TINGKAT INFLASI

persen

akan 825 (ribu barel/hari) ketika (Blok) Cepu sudah berproduksi. Itu akan terjadi tahun ini,” kata Menkeu. Terakhir, untuk lifting gas, rata-rata mencapai 1.164 ribu barel setara minyak per hari, juga lebih rendah dari asumsi yang sebesar 1.221 ribu barel setara minyak per hari.

12.866 NILAI TUKAR

Rp

/US$

Realisasi kinerja sektoral Kunta Nugraha, Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran pada acara Regional Economist yang berlangsung di Manado belum lama ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen dipengaruhi oleh beberapa hal. Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I dipengaruhi oleh melemahnya kinerja ekspor dan impor. Pelemahan harga komoditas akibat turunnya harga minyak dunia membuat kinerja ekspor jauh lebih rendah daripada periode yang sama tahun lalu sebesar -0,5 persen, terutama ekspor migas, walaupun nilai tukar rupiah terdepresiasi. Menurut Kunta, kinerja impor juga menunjukkan perlambatan seiring dengan melemahnya impor bahan baku dan barang modal. Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto juga mengalami sedikit perlambatan yang didukung oleh pelemahan pertumbuhan indikator investasi seperti kredit investasi dan modal kerja, walaupun penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri mengalami pertumbuhan yang masih cukup tinggi. Konsumsi rumah tangga masih tumbuh cukup kuat sebesar 5 persen, meskipun lebih rendah dari kuartal yang sama tahun sebelumnya Selain sektor pertambangan, kinerja sektoral

SUKU BUNGA SPN 3 BULAN

5,6 persen

masih mampu tumbuh positif, Pelaporan Surat walaupun relatif melambat. Pemberitahunan Sektor pertanian, misalnya, Tahunan. mencatat hasil positif dari hasil panen raya meskipun Foto relatif melambat dibanding Dok. DJP capaian tahun 2014. Sektor pertambangan mengalami kontraksi pertumbuhan -2,32 persen akibat tekanan harga dan rendahnya permintaan global.“Di samping itu, proses renegosiasi kontrak karya yang tertunda sempat menghentikan sementara proses produksi,” kata Kunta. Sementara itu,sektor industri tumbuh melambat sejalan dengan perlambatan kinerja ekspor dan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan sektor perdagangan juga mengalami perlambatan terpengaruh oleh turunnya kinerja konsumsi rumah tangga. Sektor akomodasi dan makan minum juga mengalami perlambatan. Namun demikian, kinerja sektor jasa keuangan menunjukkan peningkatan ditunjang

53

ICP

US$ /barel

742

LIFTING MINYAK

ribu barel/hari

1.164 LIFTING GAS

ribu barel setara minyak/hari


37

KOMENTAR PAKAR

Hidayat Amir, Peneliti BKF

K

inerja impor menunjukkan perlambatan akibat melemahnya impor bahan baku dan barang modal sebagai dampak penurunan permintaan negara mitra dagang dan perlambatan ekonomi global. Faktor eksternal ini memang sulit dikelola apalagi dengan respons kebijakan instan, mengingat pertumbuhan ekonomi dunia juga belum mampu tumbuh sebagaimana diekspektasikan sebelumnya. Lantas, akankah rendahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama ini menjadi pertanda untuk pesimistis? Saya kira masih terlalu dini. Sinyal optimisme sebetulnya masih cukup jelas. Pemerintah sudah melakukan langkah terobosan menggeser belanja konsumtif ke belanja produktif. Hal ini jika terkelola dengan baik tentu akan memberikan akselerasi pertumbuhan. Yang diperlukan ialah melakukan debottlenecking belanja pemerintah, baik dalam APBN maupun APBD. Akselerasi belanja pemerintah akan menjadi stimulasi bagi perekonomian untuk bergerak lebih cepat. Berbagai paket kebijakan yang telah disiapkan baik dalam bentuk insentif perpajakan, kemudahan berinvestasi, dan pembangunan infratruktur termasuk pelibatan BUMN perlu disegerakan implementasinya. Terkadang administrasi pembuatan dan implementasi kebijakan menjadi kendala yang tidak bisa disepelekan. Terakhir, pemerintah juga perlu menjaga daya beli pemerintah dengan berbagai kebijakan pro rakyat miskin. Kepada mereka lah keberpihakan pemerintah dibutuhkan.

Anggi Novianti, Ekonom BKF

S

ituasi ekonomi global yang cenderung belum menggembirakan serta harga-harga komoditas yang secara umum masih lemah turut berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan mencapai 5 persen (yoy). Saat ini, perlu upaya lebih keras untuk mendorong kembali akselerasi ekonomi, terutama pada sisi pengeluaran pemerintah. Di samping itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat serta iklim investasi. Sampai dengan saat ini, kita belum bisa berharap banyak pada aktivitas perdagangan internasional. Belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat menjadi instrumen yang tepat dalam memberikan stimulus pada perekonomian. Apalagi dalam APBNP 2015, pemerintah telah meningkatkan alokasi belanja pada pos-pos strategis seperti belanja modal dan infrastruktur sebagai pengalihan dari pengurangan subsidi BBM. Pemerintah telah menyatakan optimismenya bahwa realisasi APBNP pada kuartal-kuartal berikutnya dapat ditingkatkan. Apabila hal tersebut dapat tercapai, tentunya sumbangan yang signifikan terhadap aktivitas perekonomian dapat terjadi. Selain pemerintah, dukungan dari otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga sangat diperlukan agar tercipta bauran kebijakan yang tepat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan stabil.

38

MediaKeuangan

dengan peningkatan peran sektor ini dalam perekonomian melalui financial deepening.

Kebijakan moneter Dalam siaran pers Bank Indonesia (BI) yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi disebutkan bahwa Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19 Mei 2015 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,5 persen, dengan suku bunga Deposit Facility 5,50 persen dan Lending Facility pada level 8,00 persen. Keputusan tersebut sejalan dengan stance kebijakan moneter yang cenderung ketat untuk menjaga agar inflasi berada dalam sasaran 4±1 persen pada 2015 dan 2016, serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat dalam kisaran 2,5-3 persen terhadap PDB dalam jangka menengah. Di panggung global, pemulihan ekonomi masih berjalan tidak seimbang dengan risiko di pasar keuangan yang masih tinggi. Menurut Direktur Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam siaran persnya, pertumbuhan ekonomi diprediksi tidak secepat perkiraan semula seiring lebih rendahnya prediksi pertumbuhan ekonomi AS dan Tiongkok. Perkiraan ekonomi AS tersebut didorong oleh melambatnya kegiatan produksi, terutama akibat menurunnya permintaan eksternal sejalan dengan penguatan dolar AS terhadap mata uang dunia. Perkembangan ini telah mendorong berlanjutnya ketidakpastian waktu dan besarnya kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) di AS dan tekanan pembalikan modal portofolio dari emerging markets. Perlambatan ekonomi juga dialami Tiongkok yang ditandai oleh terus melemahnya sektor perumahan dan sektor produksi manufaktur, walaupun berbagai kebijakan pelonggaran telah dilakukan untuk menahan perlambatan ekonomi. Sebaliknya, perekonomian Eropa diperkirakan terus membaik karena ditopang oleh pelonggaran kondisi moneter dan keuangan serta dampak penurunan harga minyak. Perekonomian dunia yang secara umum melambat berdampak pada harga komoditas internasional yang masih terus menurun, meskipun harga minyak dunia mulai kembali mengalami kenaikan.

Teks Dwinanda Ardhi


39

Kolom Ekonom

Cukai Plastik dan Bahaya Polusi Putih Oleh: Joko Tri Haryanto*

S

eiring dengan stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, konsumsi masyarakat juga terus meningkat, diindikasikan dengan meningkatnya volume transaksi perdagangan. Peningkatan volume transaksi perdagangan tentu membuka peluang bagi penyedia kemasan barang serta memunculkan permintaan terhadap konsumsi plastik sebagai bahan baku. Dibandingkan bahan baku kemasan lainnya, plastik memang menjadi bahan pembungkus populer di kalangan masyarakat karena memiliki beberapa kelebihan: ringan, murah, dan tidak memakan ruang yang besar. Plastik juga memiliki densitas yang rendah, bersifat isolasi terhadap listrik, mempunyai kekuatan mekanik yang bervariasi, ketahanan suhu terbatas, serta ketahanan bahan kimia yang bervariasi. Berbagai kelebihan inilah yang menjadikan plastik sebagai bahan baku pembungkus favorit berbagai kebutuhan rumah tangga konsumen. Sayangnya, konsumsi plastik di Indonesia sudah mendekati jumlah yang membahayakan. Menurut data Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik (Inaplas), konsumsi plastik Indonesia tahun 2012 saja diperkirakan melebihi 3 juta ton atau tumbuh 7 persen dibandingkan konsumsi tahun 2011 sebesar 2,8 juta ton. Belum lagi peningkatan industri makanan dan minuman yang mendorong kenaikan permintaan kemasan plastik hingga 60 persen. Jika dilihat

40

MediaKeuangan

berdasarkan konsumsi plastik per kapita, Kementerian Perindustrian memperkirakan angka konsumsi plastik per kapita Indonesia mencapai 10 kg. Angka tersebut memang relatif lebih kecil dibandingkan konsumsi Malaysia sebesar 56 kg, Singapura 93 kg, dan Thailand 45 kg. Namun, mengingat populasi penduduk Indonesia mencapai kisaran 230 juta jiwa, angka konsumsi plastik per kapita tersebut tentu berpotensi untuk terus meningkat. Beberapa agenda besar nasional pun ditengarai akan menjadi pemicu meningkatnya kebutuhan plastik secara signifikan. Pemilu tahun 2014 kemarin misalnya, menyebabkan meningkatnya kebutuhan plastik nasional hingga 6 persen atau sekitar 2,12 juta ton dari proyeksi tahun sebelumnya. Data terbaru Inaplas bahkan menyebutkan di tahun 2015 ini, pertumbuhan konsumsi plastik akan meningkat lagi 5 persen seiring dengan masuknya beberapa investasi baru, baik asing maupun domestik. Secara total konsumsi plastik nasional di tahun 2015 diperkirakan mencapai besaran 4,3 juta ton. Permasalahannya, konsumsi plastik ini ternyata mengandung dampak negatif yang luar biasa. Karena bukan dihasilkan dari senyawa biologis, maka plastik akan menghasilkan beberapa dampak, antara lain tercemarnya media tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah. Senyawa polychlorinated

bipheny (PCB) yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang dan tanaman juga menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan. Di samping itu, kesuburan tanah menurun karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu meyuburkan tanah. Kantong plastik yang sukar diurai, mempunyai umur panjang, dan ringan akan mudah diterbangkan angin hingga ke laut sekali pun. Hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut akan menganggap kantongkantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya. Pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai pun akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai yang menyebabkan banjir. Berbagai fenomena sampah plastik ini kemudian dikenal sebagai ”polusi putih”. Polusi putih perlu dikendalikan karena menimbulkan masalah sampah di jalan, sungai dan saluran air, serta pantai dan lingkungan laut. Sebagian besar plastik (47 persen) terbawa dari tempat pembuangan akhir. Permasalahan lainnya adalah proses pembuatan plastik yang menggunakan sumber daya alam (SDA) minyak bumi yang langka dan tidak dapat diperbarui. Proses produksi plastik dari minyak

Berbagai fenomena sampah plastik dikenal sebagai ”polusi putih” Foto http://jack-wi-sept2012. wikispaces.com/

bumi pun sarat polusi mulai dari proses pembuatannya hingga pembuangannya. Sampah plastik juga merusak karena membutuhkan seribu tahun untuk proses terurai dan hancur. Hanya 0,6-1 persen kantong plastik yang dapat mengalami proses daur ulang di seluruh dunia, sisanya mengendap dalam tanah, menyumbat saluran air, dan menyebabkan banjir. Sampah plastik yang dibuang ke saluran air mengakibatkan genangan air yang

menjadi sarang nyamuk penyebab berbagai penyakit berbahaya. Laut sebagai zona bebas, ternyata juga menjadi korban sampah plastik. Pada Juni 2006, program lingkungan PBB memperkirakan setiap mil persegi terdapat 46.000 sampah plastik mengambang di lautan. Sekitar 80 persen sampah di lautan berasal dari daratan dan hampir 90 persen di antaranya adalah plastik. Greenpeace juga melaporkan sedikitnya 267 biota laut telah menderita karena jeratan atau mencerna sampah laut. Dari angka tersebut, seratus ribu ikan paus, anjing laut, dan penyu setiap tahunnya mati karena jeratan plastik. Diperkirakan satu juta burung laut menelan atau terjerat jaring plastik atau sampah lainnya setiap tahun.

Mengingat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, pemerintah perlu secara serius menindaklanjuti dampak konsumsi kemasan plastik di Indonesia. Apalagi, gaya hidup masyarakat Indonesia yang masih berorientasi kepada penggunaan plastik tentu akan menghambat gerakan pengurangan konsumsi plastik. Seperti yang kita lihat, hampir di setiap mal atau pusat perbelanjaan, masyarakat dengan bangga menenteng plastik hingga puluhan buah. Semakin banyak menenteng plastik justru semakin bangga, personifikasi dari semakin kaya individu tersebut, meskipun sebetulnya mereka justru menciptakan neraka bagi generasi mendatang. Penulis mewacanakan perlunya ide pemungutan cukai terhadap plastik. Vol. X No. 93 / Juni 2015

41

jenis BKC atas plastik, kemudian diajukan kepada DPR bersama dengan pembahasan APBN, untuk disetujui menjadi sebuah peraturan pemerintah, sebagai dasar penetapan cukai plastik. Dasar pengenaan cukai nantinya adalah jumlah produksi plastik, dengan obyek cukai konsumsi plastik dan subyek cukai konsumen pengguna plastik. Mekanisme cukai akan dipungut di muka, seiring dengan produksi plastik di level produsen dan konsumen yang akan langsung membayar cukai plastik di dalam harga jual barang. Pihak yang memungut cukai seyogyanya adalah pemerintah pusat, untuk dibagihasilkan kepada daerah sesuai dengan besaran konsumsi plastik di wilayahnya. Demi memenuhi asas pemanfaatan, kebijakan cukai plastik dapat menggunakan konsep ear marking sebagai insentif bagi pengembangan kemasan barang daur ulang serta membangun teknologi yang mampu memperpendek proses penguraian sampah plastik. Pemerintah daerah yang tidak menaati aturan dapat dikenakan sanksi dan hukuman, misalnya tidak mendapatkan alokasi dana untuk periode selanjutnya. Beberapa negara terbukti sukses menerapkan cukai kemasan plastik. Negara Inggris misalnya, di beberapa supermarket dan toko-toko besarnya akan dibebani biaya sebesar Rp900 untuk setiap kantong plastik yang digunakan saat berbelanja dan akan dimulai setelah pemilu 2015. Hasil pungutan ini akan disumbangkan ke yayasan amal. Meskipun ini baru rencana yang digagas oleh Wakil Perdana Menteri Nick Clegg, namun pada akhir pekan ia akan merilis kebijakan ini dalam sebuah konferensi Partai Liberal Demokrat. Menurut Clegg, kebijakan ini sebagai bagian dari kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik. Clegg mengaku sangat khawatir dengan pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh kantong plastik, terutama

Beberapa negara terbukti sukses menerapkan cukai kemasan plastik. Negara Inggris misalnya, di beberapa supermarket dan toko-toko besarnya akan dibebani biaya sebesar Rp900 untuk setiap kantong plastik yang digunakan saat berbelanja dan akan dimulai setelah pemilu 2015. Selain berfungsi sebagai instrumen pendapatan, secara filosofi cukai juga memiliki tujuan mengendalikan konsumsi masyarakat atau individu atas barang-barang yang memiliki sifat merusak atau berdampak negatif. Cukai juga memiliki karakteristik dasar secara umum diantaranya: pengenaan bersifat selektif hanya kepada barangbarang yang memiliki kriteria sebagai Barang Kena Cukai (BKC), memiliki sifat sebagai instrumen budgeter sekaligus instrumen regulasi serta jenis BKC nya dapat disesuaikan berdasar kebutuhan apakah bersifat limited, intermediate, atau justru bersifat extended. Meskipun sama, tetapi ada beberapa perbedaan antara cukai dan pajak. Jika pajak lebih menitikberatkan kepada aspek perbuatan atau transaksi yang terjadi maka cukai lebih memfokuskan diri kepada obyek atau barang yang dikenakan cukai. Jika pajak tarifnya akan bersifat sama untuk seluruh jenis barang, cukai besarannya dapat bervariasi untuk barang yang sama karena adanya perbedaan kualitas dari BKC yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di awal, sekiranya kemasan plastik sudah memenuhi kriteria BKC. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah wajib mengendalikan konsumsi, mengawasi peredaran serta memberikan pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan atas konsumsi plastik yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Langkah pertama yang wajib pemerintah lakukan adalah menambah

42

MediaKeuangan

bagi binatang air. Kantong plastik ini berbahaya bagi binatang yang kemungkinan bisa terjerat plastik atau mengira plastik ini sebagai makanan. Pungutan serupa telah berlaku di Wales dan Irlandia Utara. Sementara Skotlandia sudah memulainya pada Oktober 2014 yang lalu. Menurut sumber di Partai Liberal Demokrat, biaya kantong plastik yang dibebankan di Wales, sejak 2011 silam, telah terbukti berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik sebesar 75 persen. Di Irlandia, cukai plastik ditetapkan 15 persen dan efektif menurunkan pemakaian hingga 90 persen. Negara seperti Singapura, Hongkong, China, Taiwan, dan Belgia adalah contoh lain yang sukses menerapkan cukai plastik serta mereduksi peredarannya. Denmark bahkan tercatat sebagai negara yang sudah menerapkan cukai plastik mulai tahun 1994. Jika nantinya kemasan plastik ini dapat dijadikan salah satu obyek perluasan BKC bersama dengan beberapa obyek baru lainnya seperti ponsel, minuman berkarbonasi, dan MSG (monosidium glutamate), harapannya dapat membantu kinerja pendapatan yang masih relatif memprihatinkan di awal tahun 2015 ini. Hingga Februari 2015, realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai Rp125 triliun atau setara dengan 9,66 persen besaran target. Hasil ini lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp137 triliun. Artinya realisasi tahun ini 9,19 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2014 dalam periode yang sama. Namun, yang lebih penting lagi tentu saja demi terciptanya Indonesia yang bebas dari sampah plastik sekaligus upaya menyelamatkan bumi yang kita cinta serta menambah penerimaan negara, ide pengenaan cukai plastik sesungguhnya wajib didukung semua pihak. Ide ini perlu diinisiasi oleh pemerintah ke dalam tataran implementasi.

*Peneliti di BKF, Kementerian Keuangan *Meraih gelar doktor di bidang ilmu lingkungan dari Universitas Indonesia


43

Generasi Emas

S

ejak duduk di bangku SMA, Encep telah tertarik dengan isu energi dan lingkungan. Kunjungan studi ke peresmian proyek pengembangan biogas dari kotoran ternak di Sumedang adalah pengalaman yang membuatnya takjub. Kepada salah satu perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat dari Belanda yang datang pada acara tersebut, dia mengajukan pertanyaan apakah di sana mereka juga menghasilkan biogas dari kotoran sapi. Perwakilan LSM tersebut menjawab bahwa biogas bisa dihasilkan dari berbagai jenis material, tidak hanya kotoran sapi. Encep tak puas. Pertanyaan kembali

sapi perah,” tambah Encep seraya tergelak. Pola pembelajaran di Univerity of Twente tak hanya di dalam kelas. Para mahasiswa diberikan kesempatan melakukan sejumlah kunjungan studi.”Itu yang membuat kami tidak bosan,” kata Encep. Dengan terjun ke lapangan, dia bisa melihat langsung bagaimana sektor swasta di sana memiliki inisiatif untuk berkontribusi dalam pemanfaatan biogas. Mereka bekerja sama dengan dinas kebersihan kota untuk menampung sampahsampah warga dan mengubahnya menjadi biogas. Salah satunya adalah perusahaan susu Friesland. Perusahaan itu bukan hanya mengolah kotoran

Lulus Cumlaude Berkat Sampah Ada banyak cerita menggetarkan dari anak muda Indonesia yang berhasil mewujudkan mimpinya meraih pendidikan tinggi dengan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Salah satunya adalah cerita Encep Amir. Beasisiwa LPDP mengantarkan anak petani itu meraih gelar Master in Environmental and Energy Management dari University of Twente, Belanda. Hebatnya, Encep berhasil lulus dengan predikat cumlaude. 44

MediaKeuangan

dilontarkannya. ”Bagaimana caranya?” tanya Encep kala itu. Narasumber itu pun menjawab,”Kalau ingin tahu bagaimana caranya, nanti sekolah saja di Belanda.” Encep menyimpan jawaban itu dalam hatinya. Setelah lulus SMA, anak muda kelahiran Bandung, 11 Desember 1988 itu mengambil jurusan pendidikan kimia di Universitas Pendidikan Indonesia. Meskipun, lahir di Kota Kembang, Encep sebenarnya tumbuh besar di Sumedang. Ketika dia masih kecil, orang tuanya memutuskan untuk pindah ke Sumedang dan bertani setelah sang ayah diberhentikan dari perusahaan tempatnya bekerja. Untuk bisa membiayai kuliah Encep, kedua orang tuanya sampai menjual sawah. Di bangku kuliah, Encep kembali bersentuhan dengan biogas.”Saat KKN (kuliah kerja nyata), saya ikut membuat program biogas dari kotoran sapi di daerah Pengalengan,” ujar anak kedua dari dua bersaudara itu. Namun, Encep baru benar-benar terjun mempelajari biogas ketika melanjutkan pendidikan di Belanda. Di Belanda, Encep belajar di Kota Leeuwarden.”Di kota itu pengembangan biogas sangat maju, bahkan bus menggunakan biogas sebagai bahan bakar,” kata Encep. Ketika pertama kali tiba di sana, dia kagum dengan SPBU yang menyediakan biogas.”Tadinya dari kejauhan saya pikir SPBU itu adalah toko penjual susu karena mesin pengisian bahan bakarnya berbentuk seperti

sapi dari produksi susu, melainkan juga sampah warga. Biogas yang dihasilkan dari sampah tersebut kemudian juga dibagikan gratis kepada warga. “Perusahaan secara tidak langsung bisa menaikkan citra sebagai entitas yang cinta lingkungan. Selain kunjungan studi, kampus juga sering mengundang dosen tamu.”Beberapa manajer dari perusahaan swasta dan pemerintah sempat diundang berbicara di kampus,” kata Encep. Kehadiran para dosen tamu itu memeperluas sudut pandang para mahasiswa. Selain kegiatan belajar mengajar di kelas, Encep juga memiliki kebanggaan tersendiri karena bisa mewakili jurusan untuk berkompetisi di kompetisi bernama Data Energi Hackaton yang diselenggarakan University of Delft. Tidak hanya itu, dia juga dipilih sebagai salah satu key speaker untuk mempresentasikan hasil Energy Stream Case Study di depan perwakilan Leeuwarden Municipality. Pengalaman berkesan dalam menyelesaikan program master dialami Encep saat melakukan penelitian tugas akhir di Bandung. Dia meneliti potensi pengembangan biogas, termasuk dari segi manajerialnya. Sepanjang proses penelitian itu, hampir setiap hari dia harus bersentuhan dengan sampah. Tempat pengolahan sampah menjadi biogas di Cibangkong menjadi lokasinya melakukan penelitian. Di sana, para ibu rumah tangga mendapatkan pembinaan untuk pengolahan biogas.

Encep di samping tabung biogas.

Foto Bagus Wijaya

Encep mengaku sempat “tersiksa” pada awal masa penelitiannya karena harus berjam-jam berada di tengahtengah sampah setiap hari. Yang dilakukannya adalah memilih jenis sampah yang dapat dimanfaatkan menjadi biogas. Dilihat dari jenis materinya, kebanyakan bahan biogas berasal dari bahan-bahan residu, seperti limbah pertanian, limbah makanan, ataupun sampah rumah tangga yang tidak memiliki nilai ekonomis sama sekali. Di samping itu, bahan baku yang dapat digunakan adalah sampah yang cenderung mudah terurai.”Secara karakteristik adalah sampah-sampah yang mengandung senyawa organik berbahan karbon,” kata Encep. Di daerah Cibangkong, biogas dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untul penerangan, listrik, dan bahan bakar memasak menggantikan LPG. Setelah beberapa waktu, Encep terbiasa berlama-lama di tengah sampah. Dia bahkan terinspirasi dengan semangat ibu-ibu di Cibangkong yang tidak pernah merasa jijik terhadap sampah. Mereka, dalam pandangan Encep, selalu bekerja dengan senang,”Saya tidak boleh kalah dengan mereka,” ujarnya. Apalagi, Encep

melanjutkan, dengan isu lingkungan sekarang, sampah mesti menjadi perhatian serius. Di kota besar seperti Bandung, keberadaan komunitas warga yang mengolah sampah menjadi biogas memiliki peran penting. Isu penanganan sampah di perkotaan seharusnya bergeser.”Idealnya diselesaikan di tempat, tidak dikumpulkan dan dikirim ke pusat pembuangan,” lanjut Encep. Sambil melakukan penelitian, Encep berharap dapat membantu memperbaiki manajemen pengolahan biogas di Cibangkong. Sebagai peraih beasiswa LPDP, Encep ditugaskan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.”Ibu-ibu di sana membutuhkan bantuan di bidang teknis dan juga manajemen. Saya pikir saya ingin mengisi bolong itu,” ujarnya.

dia. Para alumni yang sudah kembali ke Indonesia tidak merasa diacuhkan karena masih sering berada dalam lingkungan komunikasi dengan pihak LPDP. Ke depan, Encep ingin sekali mengembangkan proyek pengembangan produksi biogas dari biomassa khususnya di perdesaan.”Salah satu impian saya adalah menciptakan sistem produksi biogas terpadu dimana biogas yang dihasilkan mampu menjadi sumber energi bagi kawasan perdesaan,” kata Encep. Baginya, akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri jika di masa depan dapat memberikan kontribusi dalam penciptaan ribuan SPBU-SPBU biogas di negeri ini.

Harapan Encep sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari keluarga LPDP. Menurutnya, beasiswa LPDP mencukupi semua kebutuhannya selama menempuh studi, mulai dari tiket hingga asuransi.”Menurut saya, LPDP ibarat orang tua, tidak hanya sekadar memberikan dana saja,” kata

Gedung A.A. Maramis II Lt. 2 Jl. Lap. Banteng Timur No. 1Jakarta 10710 Telp/Faks. (021) 3846474 E-mail. [email protected] Twitter/Instagram. @LPDP_RI Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Teks Dwinanda Ardhi


45

Opini

Babak Baru Faktur Pajak Elektronik Oleh: Yuventus Effendi*

P

enggunaan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) akan memasuki babak baru. DJP akan mewajibkan seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menggunakan e-Faktur secara bertahap. Terhitung mulai 1 Juli 2015, PKP yang berlokasi di Jawa dan Bali diwajibkan untuk menggunakan e-Faktur. Setahun setelahnya, PKP se-Indonesia diwajibkan untuk menggunakan e-Faktur. Penerapan e-Faktur ini tentunya akan memberikan manfaat baik bagi PKP maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti mengurangi terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak (FP), meringankan beban administrasi DJP dan PKP, dan bahkan penggunaan e-Faktur akan mengurangi godaan bagi PKP untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

46

MediaKeuangan

Sistem Pengkreditan Faktur Pajak dan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Faktur Pajak (FP) memegang peranan krusial dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang dengan menggunakan mekanisme pengkreditan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPN. Dengan menggunakan mekanisme pengkreditan maka apabila seorang PKP memiliki total PPN pembelian yang lebih besar dari PPN penjualan maka PKP tersebut memiliki pajak yang lebih bayar dan dapat dimintakan restitusi. Nilai restitusi yang

dikembalikan kepada PKP-pun cukup signifikan. Sampai dengan akhir tahun 2013, nilai restitusi PPN mencapai Rp 38,042 triliun atau bertumbuh sebesar 13,54% apabila dibandingkan dengan tahun 2012. Sayangnya, sistem pengkreditan ini memiliki kelemahan. Pertama, baik DJP maupun PKP menanggung beban administrasi. DJP memiliki kewajiban untuk memastikan FP tersebut sudah direkam kedalam sistem berdasarkan pelaporan SPT Masa PPN, sedangkan PKP selain harus mencetak dan menandatangani setiap lembar FP, juga harus mengarsipkan FP tersebut. Kedua, PKP memiliki

peluang untuk menggunakan FP yang tidak sah. FP yang tidak sah mengacu kepada FP yang dibuat oleh penjual namun tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dengan kata lain, transaksi antara penjual dan pembeli bisa jadi tidak pernah terjadi namun tetap diterbitkan FP oleh penjual. Menggunakan FP yang tidak sah merupakan modus operandi tindak pidana dibidang perpajakan yang jamak terjadi sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 1. Misalnya, di tahun 2013 saja terdapat 20 kasus terkait modus operandi ini, tumbuh sebesar kurang lebih 30% apabila dibandingkan dengan tahun 2012.

Belajar dari Pengalaman Korea Korea telah menerapkan penggunaan sistem FP elektronik sejak tahun 2010 yang mencakup seluruh WP Badan dan bersifat opsional bagi WP Orang Pribadi. Untuk memudahkan WP dalam menggunakan fasilitas e-Tax Invoice, otoritas pajak Korea (National Tax Service-NTS) memberikan beberapa pilihan dalam menerbitkan dan mengirimkan FP elektronik. Pertama melalui sistem yang diadministrasikan oleh NTS. Kedua, menggunakan pihak swasta yang bertindak sebagai ASP. Ketiga, menggunakan ERP terutama untuk perusahaan besar yang memiliki sistem sendiri. Keempat, menggunakan telepon atau mendatangi kantor pajak. Selain itu, NTS juga mempersiapkan Early Warning and Early Identification System. Sistem ini terbagi dua, untuk memantau sebelum dan sesudah FP elektronik diterbitkan. Sistem ini akan melakukan verifikasi atas FP segera setelah WP melaporkan SPT Masanya. NTS melaporkan bahwa dengan menerapkan sistem elektronik ini, mengurangi biaya kepatuhan secara signifikan. UKM juga mendapatkan keuntungan dari kemudahan untuk menyimpan data pemasukan dan pengeluaran serta melaporan kewajiban perpajakannya. Memperhatikan penerapan e-Faktur di Korea memberikan sedikit gambaran bagaimana penggunaan e-Faktur di Indonesia saat ini dan di masa yang akan

Grafik 1 Proporsi Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Sumber Sumber: Laporan Tahunan DJP (diolah)

datang. Kebijakan yang mewajibkan penggunaan e-Faktur disatu sisi bisa memberikan manfaat, namun di sisi lain bisa jadi akan meningkatkan compliance cost PKP dan bahkan memberikan peluang bagi PKP untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat terjadi apabila PKP menganggap biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan e-Faktur tidak sebanding dengan manfaat yang diterima. Sehingga ada baiknya DJP mempersiapkan kebijakan yang mampu mendorong PKP untuk menggunakan e-Faktur secara optimal dan sukarela. Belajar dari pengalaman Korea yang menyediakan beberapa alternatif penggunaan e-Faktur, terdapat beberapa alternatif yang dapat ditempuh oleh DJP. Sampai dengan saat ini, DJP hanya menyediakan aplikasi yang terhubung dengan e-SPT untuk menerbitkan e-Faktur. Namun alternatif terakhir yang diterapkan oleh NTS yaitu KPP sebagai fasilitator, sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia karena beberapa alasan. Pertama, KPP sudah memiliki baik sumber daya baik berupa pegawai yang memahami penerapan e-Faktur maupun jaringan komputer

Lain-lain Memungut Pajak tetapi tidak menyetor Penerbitan dan Penggunaan FP tidak sah

yang memadai. Selain itu, DJP juga dapat memanfaatkan kerja sama yang sudah ada dengan 126 Tax Centre untuk mengoptimalkan peran kampus dalam mendukung penerapan e-Faktur. Kedua, tidak semua PKP di Indonesia memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan instalasi dan menerapkan e-Faktur. Sebagai penutup, e-Faktur merupakan inovasi yang sangat bermanfaat bagi DJP dan PKP. Namun belajar dari pengalaman negara lain yang telah menerapkan e-Faktur seperti Korea, ada baiknya selain mewajibkan penggunaan e-Faktur di seluruh Indonesia, DJP juga mempersiapkan beberapa alternatif yang memudahkan PKP untuk menggunakan e-Faktur. Penggunaan e-Faktur dapat dioptimalkan dengan mempersiapkan roadmap jangka panjang dan tidak hanya sebatas mewajibkan penerapan e-Faktur kepada seluruh PKP di tahun 2016.

*Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Vol. X No. 93 / Juni 2015

47

Regulasi

Keringanan Pajak Untuk Investor Riviu PMK Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan

D

emi mendorong investor menanamkan modal di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif fiskal berupa keringanan pajak (tax allowance). Untuk itu, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan. Aturan yang ditandatangani Menteri Keuangan pada 4 Mei lalu ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 tentang Penanaman Modal. Selanjutnya, sejak aturan ini berlaku efektif pada 6 Mei 2015, otomatis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerahdaerah Tertentu, sudah tidak berlaku.

48

MediaKeuangan

Pengurangan PPh sampai Kompensasi Kerugian Insentif fiskal diberikan kepada perusahaan yang melakukan penanaman modal, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang usaha tertentu. Bidang usaha tersebut antara lain pengusahaan hutan jati dan pengusahaan panas bumi, serta bidang usaha dan daerah tertentu (bidang usaha pertanian tanaman jagung dengan cakupan produk benih dan budi daya jagung di daerah Gorontalo dan Lampung). Adapun jenis fasilitas yang diberikan kepada investor meliputi empat hal. Pertama, pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah investasi selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5 persen per tahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial. Kedua, penyusutan atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud dalam penanaman modal baru dan atau perluasan usaha. Ketiga, pengenaan PPh atas dividen

Ilustrasi Arfindo Briyan

Fasilitas PPh

Pengurangan Penghasilan Neto

Penyusutan/Amortisasi dipercepat

PPh atas dividen yang dibayarkan kepada WP LN selain BUT di Indonesia

Kompensasi Kerugian

yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10 persen. Keempat, kompensasi kerugian antara 5 sampai 10 tahun. Tambahan kompensasi kerugian selama 1 sampai 2 tahun diberikan antara lain apabila penanaman modal baru dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat, mengeluarkan biaya infrastruktur ekonomi atau sosial di lokasi usaha minimal Rp10 miliar. Tambahan kompensasi juga diberikan bila menyerap tenaga kerja yang besar atau memiliki kandungan lokal yang tinggi, mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri untuk pengembangan atau efisiensi produk, serta penjualan produk diekspor minimal sebesar 30 persen.

Proses Pengajuan Tidak Berbelit Untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) tax allowance, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, paling lambat 30

hari setelah berakhirnya tahun pajak produksi secara komersial. Setelah itu, proses selanjutnya yakni pemeriksaan lapangan dan verifikasi untuk memastikan investasi sesuai dengan pengajuan fasilitas termasuk terhadap pencatatan aset, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), cakupan produk, dan persyaratan lainnya. Kemudian, Dirjen Pajak beserta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Staf Ahli Menteri Keuangan yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah di bidang penerimaan negara dan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembahasan trilateral. Barulah sesudah pembahasan itu, keputusan pemberian atau penolakan fasilitas ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan.

Salah Gunakan Fasilitas, Dikenakan Sanksi Pengenaan sanksi diberikan berdasarkan hasil audit oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan keringanan perpajakan. Sebelumnya, Ditjen Pajak akan melakukan pemeriksaan pada data yang dilaporkan wajib pajak berupa jumlah realisasi

penanaman modal, jumlah realisasi produksi, dan rincian aktiva tetap. Selanjutnya, fokus audit Ditjen Pajak menyasar pada waktu penjualan perdana hasil produksi serta memastikan kesesuaian jumlah modal yang ditanam dengan rencana investasi yang tertulis dalam surat permohonan. Apabila dalam hasil pemeriksaan lapangan ditemukan ketidaksesuaian antara penjualan hasil produksi di pasaran dengan bidang usaha, KBLI, cakupan produk, serta persyaratan lainnya maka akan diberikan tindakan. Tindakan tersebut berupa penolakan permohonan penetapan saat mulai berproduksi secara komersial, pencabutan keputusan persetujuan pemberian fasilitas, atau pengenaan sanksi perpajakan pada Wajib Pajak. Sanksi yang diberikan dapat berupa pencabutan pemberian dan tidak dapat lagi diberikan fasilitas PPh.

Penutup Selain sebagai sumber pendapatan negara (fungsi budgetair), pajak juga memiliki fungsi mengatur (regulerend), yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pemberian fasilitas pajak merupakan salah satu cara agar investor bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Semakin banyak fasilitas fiskal yang diberikan, semakin menarik suatu negara sebagai tujuan investasi. Pemberian fasilitas fiskal ini juga sejalan dengan program pemerintah yang menjadikan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan pajak sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh pengusaha. Terakhir, bagi perusahaan yang ingin mendapatkan tax allowance, harus mempersiapkan persyaratannya secara lengkap, termasuk secara proaktif melakukan pendataan dan penertiban para pekerjanya. Hal tersebut juga diatur dalam PMK ini, bahwa perusahaan harus memastikan tenaga kerjanya terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai syarat memperoleh fasilitas tersebut. Teks Budi Sulistyo


49

Inspirasi

Keluarga Citra Handayani.

Foto Dok. Pribadi

Cinta di Antara Bumi dan Langit Seluruh orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik bagi anak. Bagi Citra, hanya ASI yang terbaik.

P

erpustakaan Kementerian Keuangan saat itu terlihat lebih cerah saat Citra Handayani hadir dengan atasan warna salem dan menyambut Media Keuangan dengan ramah. “Pas banget nih saya baru saja beli lipstik, lumayan buat foto wawancara,” ujarnya sembari tertawa. “Menyenangkan diri sendiri itu perlu lho, hati senang ASI lancar,” lanjutnya. ASI yang dimaksud tentu saja air susu ibu. Ya, pegawai Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal

50

MediaKeuangan

ini adalah salah satu dari sekian banyak ibu menyusui di lingkungan Kementerian Keuangan.

Di antara Bumi dan Langit Ibu dari Bumisagara Tristan Alwi dan Kala Langit Azzura, atau biasa dipanggil Bumi dan Langit, dengan bersemangat menceritakan suka duka menjadi ibu bekerja sekaligus ibu menyusui. “Saya kan tinggal jauh dari keluarga, jadi saat hamil saya berusaha mencari info dengan banyak mencari informasi mengenai

persiapan menjadi ibu. Dari seminar, workshop, dan buku saya mendapat informasi tentang pentingnya ASI,” jelasnya. Citra memahami, menjadi orang tua bukan perkara mudah. Tidak ada buku atau sekolah yang mengajarkan menjadi orang tua yang benar. Namun informasi mengenai pengasuhan anak tidaklah susah ditemukan di era teknologi informasi saat ini. “Saya juga banyak belajar dari ibu-ibu lain di kantor. Itu yang membuat saya selalu semangat untuk memompa ASI,

bisa saling memotivasi dengan para ibu di ruang laktasi,” lanjutnya. Fasilitas ruang laktasi Kementerian Keuangan memang didesain apik demi kenyamanan para ibu. Perempuan berdarah Sulawesi yang hobi membaca ini rutin memompa ASI di ruang laktasi gedung Djuanda I.

Berjuang menyelamatkan ASI perah Selama menjalani cuti melahirkan, Citra yang pernah berkarier di dunia perbankan ini berhasil menyimpan lebih dari 100 botol ASI. Namun bukan berarti ia tidak mengalami kesulitan dalam proses menyusui. Pertengahan Januari 2012 menjadi momen penting yang tidak akan pernah Citra lupakan. Saat itu Jakarta sedang dilanda banjir. Sepulang kantor, Citra mendapati listrik rumahnya padam. Ia pun kebingungan memikirkan nasib puluhan stok asi perah (ASIP) beku di kulkas. Dalam manajemen penyimpanan asi perah, jika asi beku sudah mencair maka harus segera dikonsumsi bayi tidak lebih dari 24 jam. Lebih dari itu maka terpaksa harus dibuang. Tak ayal Citra kebingungan mengamankan botol-botol ASIP tersebut. Ditambah pula telepon selulernya mati dan tidak ada listrik untuk mengisi daya. Berbekal tablet dari kakak iparnya yang kebetulan mampir ke rumah, Citra pun meminta bantuan melalui akun Twitter @ID_AyahASI, sebuah forum pendukung ASI dan ibu menyusui. Melalui kicauannya di media tersebut, ada beberapa ibu yang bersedia meminjamkan lemari pembekunya untuk menampung botol-botol ASIP. Namun seringkali gangguan sinyal internet

Menulis adalah bentuk terapi saat saya mengalami postpartum depression. Menulis juga bentuk katarsis, itu sangat membantu saya melepas beban.

membuat komunikasi menjadi tidak lancar. Pada akhirnya, hanya 80 botol yang berhasil diselamatkan dari total 150 botol ASIP. Bagi ibu menyusui sekaligus ibu bekerja, ASIP adalah harta yang tak ternilai. Peristiwa teresebut tak membuatnya surut memberikan ASI bagi si buah hati. Selama di kantor dan di rumah ia terus memompa ASI, mengejar puluhan stok yang hilang. Hingga ia mengikuti sebuah lomba menulis cerita tentang ASI oleh sebuah brand elektronik asal Korea. Tulisan mengenai perjuangannya menyelematkan ratusan botol ASIP pun keluar sebagai pemenang utama. Selain mendapatkan hadiah, Citra juga sempat diwawancara oleh sebuah situs berita online ternama. Sebagai pejuang ASI, Citra banyak mendokumentasikan proses menyusui dan cerita keluarga kecilnya dalam sebuah blog pribadi. “Sebenarnya menulis adalah bentuk terapi saat saya mengalami postpartum depression (depresi setelah persalinan). Menulis juga bentuk katarsis (cara pelepasan emosi negatif dalam diri), itu sangat membantu saya melepas beban. Ternyata tulisan saya banyak mendapat feedback positif dari ibu-ibu lainnya, itu membuat saya semangat untuk berbagi dan terus menulis,”jelasnya. Seperti para ibu lainnya, wanita yang pernah menjadi narasumber sebuah talkshow di televisi swasta ini juga pernah mengalami masa-masa sulit, seperti saat anak sakit dan saat anak mogok makan. Namun ada satu hal yang membuatnya terpukul, yaitu saat Langit, anak keduanya yang lahir pada 6 April

Citra Handayani.

Foto Arfindo Briyan

2014, tidak mau menyusu. “Saya izin tidak masuk kantor selama satu bulan untuk melakukan relaktasi (proses menyusui kembali). Sudah mendatangi tiga klinik laktasi, sempat rawat inap juga selama empat hari di rumah sakit yang banyak direkomendasikan untuk ibu-ibu yang ingin relaktasi,” tambahnya. Perjuangan dalam proses menyusui ini tentu saja tak mudah bagi seorang ibu bekerja seperti Citra. Tidak hanya dukungan dari keluarga yang diperlukan, namun juga dari lingkungan kantor. “Saya bersyukur mendapat banyak dukungan dari sesama ibu menyusui di kantor. Kami sering berbagi cerita mengenai parenting dan menyusui,” kata Citra yang pernah mengkoordinasi para ibu menyusui di Sekretariat Jenderal untuk mengikuti seminar laktasi di bilangan Sudirman ini.

Petisi demi ASI Berkaca dari perjuangan dirinya dalam memberikan ASI bagi Bumi dan Langit, hati wanita lulusan Fakultas Komunikasi Universitas Padjajaran ini terketuk untuk membuat petisi kepada Presiden Republik Indonesia. Citra berharap, pemerintah memberikan cuti melahirkan selama enam bulan demi efektivitas menyusui. Beberapa perusahaan internasional telah menerapkan peraturan ini. Hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan sejak dilahirkan ini juga tertuang pada Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sayangnya cuti melahirkan yang diatur pada UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 belum mengakomodasi hak bayi untuk mendapatkan ASI secara optimal. Citra menambahkan, pemberian ASI ini sangatlah penting bagi tumbuh kembang anak. Menyusui bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan makan, namun juga untuk memperkuat ikatan emosional antara ibu dan anak. Gizi seimbang dalam ASI membuat anak lebih sehat, cerdas, tidak mudah sakit, dan tidak mengalami obesitas. Generasi muda yang sehat dan cerdas tentu saja merupakan aset bagi masa depan bangsa.

Teks Pradany Hayyu


51

Renungan

Makhluk Tak Tahu Diri

S

eorang lelaki paruh baya terhenyak. Bagaimana mungkin peristiwa sepuluh tahun silam kini terulang. Ingatannya kembali ke masa itu, saat perahu kecil miliknya terjebak di laut lepas. Seandainya saja ia tahu badai akan datang, tentu ia tak akan pergi berlayar. Bayangan pulang ke rumah dengan sambutan istri dan anaknya di depan pintu harus ditepis jauh-jauh. Sedikit lagi, ombak besar menyapu kapal yang ia tumpangi. Hanya satu yang ia ingat. Tuhan yang Maha. Meski harap yang samar hampir berubah jadi putus asa, tapi Ke-Maha Besaran Tuhan menyelimuti seluruh asa. Keinsafan atas kelemahan diri hingga permohonan yang dibalut sejumlah janji. Tuhan pun berkenan menyelamatkan. Namun, selepas peristiwa itu, ia seketika terlupa. Janji-janji yang dulu pernah terucap, tak lagi pernah diingat. Hingga kejadian itu kembali terulang. Kejadian yang sama dengan sepuluh tahun silam. Inilah cara Tuhan mengingatkan. Sayangnya kali ini, bukan untuk diselamatkan!

52

MediaKeuangan

Kala ditimpa kesulitan, manusia hampir berputus asa. Dunia terasa sempit, sebab hatinya pun demikian. Seolah tidak ada lagi jalan yang mampu membebaskan. Insaf atas kelemahan, sehingga dalam ucap, benak, dan laku, hanya ada Dia. Sang Maha. Namun, saat Tuhan memberinya pertolongan, serta merta ia lupa. Bahwa rasa menyesakkan dalam kesempitan itu, pernah ia derita. Bahwa sejumput harapan pun, pernah tak ada dalam genggaman. Hingga saatnya Tuhan berkenan menyelamatkan. Membuka tabir-tabir pertolongan yang memampukan, membahagiakan. Setelahnya? Manusia merasa jumawa. Terkesan atas capaiannya. Meyakini betul bahwa apa yang ia miliki kini, semata karena peluhnya sendiri. Seakan-akan, kesulitan tidak mampu lagi hadir, bahkan untuk sekadar merampas sepotong kebanggaan yang kini ia genggam. Inilah dia, mahluk tak tahu diri. Jangan tersinggung, demikianlah kitab suci memberitakan. Bahwa manusia sungguh mahluk yang tak tahu diri. Saat ia dicoba dengan sedikit saja

Ilustrasi Foto Arfindo Briyan

kesulitan, ia tiba-tiba berputus asa. Seolah rahmat Tuhan yang selama ini selalu menyertainya, habis tak bersisa. Ia yang ingat pada Tuhan, bersegera menyebutnya banyak-banyak. Dalam helaan napas, saat hendak tertidur, ketika terbangun, dalam setiap kondisi. Namun, tatkala Tuhan memberikan kemurahan-Nya, seketika ia menjadi mahluk yang tidak tahu berterima kasih. Padahal, mudah bagi Sang Maha membalikkan keadaannya. Jauh lebih mudah dari kemampuan kita sebagai manusia untuk membalikkan telapak tangan. Bila Dia katakan: Jadi, maka terjadilah. Sebab itu, teruslah bertanya pada diri: Adakah kita perlu diingatkan oleh Sang Maha lewat kesulitan, yang barangkali pada saatnya nanti, bukan untuk diselamatkan?

Teks Farida Rosadi

Buku

5 Peringkat Teratas Buku Fiksi Terpopuler

Kambing Jantanw Raditya Dika

Kartun Riwayat Peradaban Modern Jilid I Larry Gonich

City Of Bones Cassandra Clare

Mahabharata dan Ramayana Nyoman S. Pendit

Lelaki Penggenggam Hujan Tasaro

5 Peringkat Teratas Buku Non-Fiksi Terpopuler Judul: Passion 2 Performance Penulis: Rene Suhardono Penerbit: Kompas Halaman: 352 halaman. Foto http://www.impact-factory.com/

B

uku ini menyajikan hasil survei dan wawancara, temuantemuan, dan kajian-kajian menarik yang diperoleh sepanjang proses penulisan dan penyusunan selama 1,5 tahun terdiri dari 11 industri yang berbeda. Menariknya perusahaan-perusahaan tersebut telah menetapkan dengan standar mereka masing-masing mengenai individu-individu yang tergolong high performer (berkinerja tinggi) dan low/non-performer (berkinerja rendah). Apa yang membedakan kinerja dua orang dengan gaji sama, atasan sama, titel sama, tanggung jawab sama, dan fasilitas sama? Kenapa selalu ada perbedaan antara kinerja dua orang sarjana yang sama dengan nilai kelulusan yang sama? Kenapa selalu saja ada individu yang lebih keren kinerjanya, lebih hebat kontribusinya dibandingkan rata-rata anggota organisasi? Kinerja keren individu secara berkesinambungan akan mendorong kinerja perusahaan,

industri dan perekonomian. “Kinerja yang luar biasa lahir dari kegembiraan yang luar biasa dalam menjalankannya. Passion will drive awesome performance!” Setelah berhasil dengan buku sebelumnya your job is not your career yang mengupas tuntas soal passion, kali ini Rene Suhardono meneliti lebih dalam untuk mengetahui, memahami, dan memaknai kaitan antara manusia, passion, dan kinerja. Passion bukan ambisi, bukan angan-angan, dan bukan impian. Passion sudah tertanam dalam diri sebagai pemberian Sang Pencipta pada setiap manusia sejak nyawa ditiupkan. Passion adalah produk hati bukan pikirian. Passion muncul dari kesadaran, bukan pemikiran. Kesadaran adalah kulminasi kejujuran, keberanian, dan kepedulian. Buku yang menarik untuk pengembangan diri, banyak sekali kalimat motivasi yang membuat pembaca lebih cepat mengerti dan paham akan tiap bab isinya. Kemasan buku ini dibuat muda dan enerjik

Manajemen Keuangan, 10/e Jilid 2 Arthur J. Keown... [et. al]

Creative Accounting, Fraud and International Accounting Scandals Michael Jones Manajemen Keuangan Daerah Mahmudi Blink: The Power of Thinking Without Thinking Malcom Gladwell Pokok - Pokok Analisa Laporan Keuangan Edisi 2 Djarwanto

Versi Perpustakaan Kementerian Keuangan

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat Perpustakaan Kemenkeu Perpustakaan Kementerian Keuangan @kemenkeulib www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

dengan menampilkan visual gambar dan warna pada isi buku. Buku ini tidak memiliki panduan untuk memulai darimana kita ingin membaca, karena ada dua sisi judul yang berbeda dalam satu kemasan. Penulis ingin membebaskan pembaca untuk memilih bagian mana yang ingin dibaca terlebih dahulu untuk berpikir secara kreatif di setiap isi pesan dalam tulisan. Peresensi: Krisna Pandu Pradana


53

Kuliner

Menikmati Kuliner Minang di Tempat Asalnya Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang tersebar di berbagai penjuru nusantara. Setiap daerah memiliki masakan tradisional dengan cita rasa yang unik. Salah satu yang paling dikenal adalah kuliner minang. Meski masakan ini dapat ditemukan hampir di setiap kota di Indonesia, tetapi menikmati kuliner minang di tempat asalnya adalah sesuatu yang berbeda.

S

aya memulai pencarian makanan enak dari Pasar Atas, Bukittinggi. Di pasar yang sudah ada sejak tahun 1858 ini dijajakan aneka rupa makanan tradisional. Macam-macam keripik dan jajanan pasar dipajang untuk menarik minat pembeli. Di bagian belakang Pasar Atas terdapat sebuah los yang diisi penjual nasi kapau. Saya datang bertepatan dengan jam makan

54

MediaKeuangan

siang. Hampir semua warung dijejali pengunjung yang sedang bersantap siang. Kuliner minang memiliki beragam variasi, masakan kapau misalnya. Masakan tradisional ini berasal dari nagari Kapau, salah satu nagari atau desa yang ada di Kabupaten Agam yang terletak tak jauh dari Bukittinggi. Sedikit berbeda dengan nasi padang yang biasa disajikan dengan daun singkong rebus dan sambal cabai hijau, nasi kapau disajikan bersama gulai nangka dan daun kol berkuah santan kental. Bumbu rempah pada masakan kapau lebih kuat dan spicy. Saya menjatuhkan pilihan pada Warung Nasi Kapau Kapau Hajah Meh. Sang pemilik menggelar masakannya di meja bersusun. Macam-macam lauk ditaruh dalam baskom di meja tersebut. Pembeli tinggal menunjuk lauk yang ingin dicicipi. Hajah Meh yang berdiri di belakang meja akan menuangkan lauk

tersebut menggunakan sendok sayur bergagang panjang ke piring pembeli. Pembeli kadang bingung hendak memilih lauk karena begitu banyaknya menu yang tersedia. Sebut saja rendang daging dan rendang ayam, gulai ikan, gulai tunjang atau kikil kaki sapi, dendeng dan teri balado, hingga pangek ikan. Dari daftar tersebut, menurut saya yang paling istimewa adalah gulai tambunsu. Masakan ini terbuat dari adonan telur ayam yang dimasukkan ke dalam usus sapi yang diikat kedua ujungnya. Bahan tersebut lantas direbus bersama kuah gulai yang kaya bumbu hingga matang. Selain bahan dasar dan proses memasaknya yang unik, citarasa gulai tambunsu ini sungguh tiada duanya. Keesokan harinya petualangan kuliner berlanjut ke sekitar Ngarai Sianok. Tepat di tepi lembah ini ada sebuah rumah makan sederhana yang menyediakan gulai itiak lado mudo. Gulai daging bebek muda yang dilumuri cacahan cabai hijau ini merupakan hasil modifikasi sang pemilik warung, Ibu Nuraini, dari resep tradisional masakan ala Koto Gadang. Gulai dibuat lebih pedas dan tidak menggunakan santan agar citarasa dagingnya lebih segar. Dalam mengolah gulainya, Ibu Nuraini hanya memilih bebek muda berumur enam bulan untuk mendapatkan daging yang empuk. Daging direbus selama satu hari semalam hingga tekstur daging lebih lembut sekaligus menghilangkan bau amisnya serta pedasnya cabai meresap. Benar saja. Pedasnya gulai itiak lado mudo ini benar-benar nendang. Keringat mengucur deras saat saya menyantapnya bersama sepiring nasi putih hangat. Untuk mengurangi rasa pedas saya berulang kali menambahkan irisan mentimun segar. Masakan ini memang cocok dinikmati di Bukittinggi yang berhawa sejuk. Tidak hanya ragam makanan, ranah minang memiliki kekayaan kuliner berupa minuman tradisional yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Selain bahan dasar yang susah diperoleh, pengolahan minuman ini juga memerlukan keterampilan khusus. Ampiang dadiah adalah minuman yang banyak dijual di pasar-pasar tradisional. Bahan utama minuman ini adalah dadiah, yaitu susu kerbau yang difermentasi dan disimpan dalam tabung bambu. Hasil fermentasi ini kental seperti bubur sumsum dan rasanya asam sedikit gurih. Dadiah disajikan bersama ketan kukus yang disebut ampiang, es serut, dan gula merah cair. Di Pasar Atas saya mencoba mencicipi

Dengan mencari tahu tradisi lokal tentang suatu masakan, kita bisa lebih mengapresiasi apa yang terhidang di hadapan kita. Gulai itiak lado mudo.

Susunan masakan warung nasi kapau.

Ampiang dadiah.

Foto Adhi Kurniawan

ampiang dadiah. Namun rupanya lidah saya kurang cocok dengan minuman ini. Satu dua suap sudah cukup bagi saya. Dalam perjalanan pulang dari Lembah Harau di Payakumbuh menuju Bukittinggi saya kehujanan. Saya menepikan motor dan berteduh di sebuah kedai dengan tulisan Dangau Kawa di depannya. Kedai ini menyediakan minuman hangat yang disebut teh daun kawa. Minuman ini terbuat dari daun kopi atau dalam bahasa setempat disebut daun kawa. Saat kolonial Belanda menerapkan tanam paksa di Sumatera Barat, petani tidak diperbolehkan memiliki biji kopi. Semua hasil panen harus disetorkan kepada pemerintahan kolonial. Saat itu harga jual biji kopi di Eropa sedang tinggi. Untuk dapat merasakan nikmatnya aroma kopi meski tidak memiliki biji kopi, kaum pribumi menyiasatinya dengan membuat minuman dari daun kopi. Daun kopi dipetik dan dijepit menggunakan bilah bambu lalu diasap di atas perapian selama beberapa hari. Setelah benar-benar kering, daun diremas hingga hancur menjadi serbuk. Serbuk tersebut dimasukkan ke dalam ruas bambu dan ditutup dengan ijuk untuk menyaring air panas yang diseduhkan ke dalamnya. Setelah mengendap dan pekat, kawa daun siap disajikan. Kawa daun biasanya dicampur dengan bahan lain untuk menambahkan variasi rasa. Dangau kawa yang saya singgahi menyediakan tiga rasa, yaitu kawa original, kawa telur, dan kawa susu. Saya memesan segelas kawa susu sembari menunggu hujan reda. Menikmati kuliner tidak melulu tentang makanan enak atau minuman nikmat saja. Dengan mencari tahu tradisi lokal tentang suatu masakan, mempelajari sejarah di balik penciptaan suatu minuman, atau berbincang dengan sang masterchef tentang proses memasaknya, kita bisa lebih mengapresiasi apa yang terhidang di hadapan kita. Tidak salah jika saya katakan kuliner Indonesia patut kita syukuri dan banggakan.

Teks Adhi Kurniawan


55

B

Selebriti

Sensasi Imajinasi Laura Basuki Foto Bagus Wijaya

Membaca buku ibarat menonton sebuah film di bioskop. Sensasinya memanjakan imajinasi menjelajah ke seluruh tempat di dalamnya.

akat Laura Basuki di bidang akting memang tak perlu diragukan. Buktinya, Laura – panggilan akrabnya, pernah meraih penghargaan sebagai Pemeran Utama Wanita Terbaik di ajang Festival Film Indonesia 2010 pada film 3 Hati 2 Dunia 1 Cinta. Wanita kelahiran Berlin, 9 januari 1988 lalu ini tak menyangka berhasil menyabet penghargaan di ajang bergengsi tersebut. “Hidup kita itu 70 persen luck, 30 persen bakat,” ujarnya. Terang saja, istri Leo Sanjaya ini merasa masih perlu banyak belajar akting guna meningkatkan kualitas diri. “Sehari-hari bertemu seseorang, mengobrol, lihat gerak-geriknya. Semakin banyak bertemu orang, semakin memperkaya batin untuk (belajar) akting secara tidak sadar (tidak langsung),” ungkapnya. Di samping mempelajari akting, mantan model yang mulai dikenal pasca membintangi film Gara-gara Bola (2008) ini juga melengkapi diri dengan kegemarannya membaca. Hanya butuh waktu dua jam bagi pecinta travelling ini untuk membaca dan mempelajari karakter dalam skenario film Love and Faith yang diangkat dari novel Tidak Ada yang Tidak Bisa. Laura tidak menampik, ketika makin banyak film yang diangkat dari kisah dalam novel, kebanyakan orang lebih menyukai buku ketimbang filmnya. “Setiap orang punya imajinasi masing-masing. Misalnya filmnya bagus banget tapi ketika baca novel (pikiran) kita bisa lebih liar. Imajinasi lebih kuat daripada nonton (karena) medianya berbeda. Kita dipaksa untuk menerima media yang terkotak saja, maka (sebaiknya) ketika nonton, orang harus siap lupakan novelnya,” katanya. Selain tuntutan membaca skenario, sejumlah buku seperti ‘How to be Parisian’, ‘French Woman Don’t Get Facelift’, dan ‘Madre’ merupakan segelintir teman favoritnya di kala senggang. Sementara Paulo Coelho dan Dewi Lestari menjadi dua nama penulis kesukaannya. Tak jarang, coffee shop atau rumah dengan suasana yang tenang dan nyaman menjadi pilihan bagi salah satu pemilik online shop ‘Lost and Found Jakarta’ ini menikmati hobinya. “Aku lebih sering baca daripada nonton. Baca buku seperti memiliki bioskop sendiri. Di kepala, (bayangan) kita seperti bisa menjelajah. Tiap kali baca novel seperti punya bayangan aku menjadi salah satu peran di situ, punya imajinasi sendiri,” tuturnya.

Teks Iin Kurniati

56

MediaKeuangan


57

58

MediaKeuangan

JUNI 2015 ISSN

Recommend Documents