J. Analisis, Juni 2015, Vol.4 No.1 : 94 – 100
ISSN 2302-6340
PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG The Professionalism of the Local Government Apparatus of Pinrang Regency Jamaluddin, H. Rakhmat, H. M. Thahir Haning Administrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin (E-mail:
[email protected]) ABSTRAK Mengingat pentingnya peran aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu kiranya dicari dan dirumuskan suatu pendekatan strategis untuk membangun wajah baru aparatur professional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji profesionalisme Aparatur Pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam rangka pelaksanaan pelayanan aktanisasi kepada mayarakat. Metode yang digunakan, yaitu metode penelitan kualitatif dengan pendekatan deskripitif kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik sample puposif. Instrumen penelitian yakni peneliti sendiri. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Teknik analisis data yang digunkan, yaitu model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesionalisme aparatur pemerintah dilihat dari aspek responsivitas dan inovasi aparatur di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang secara umum dapat dikatakan masih rendah. Hal itu dipengaruhi oleh pemahaman visi dan misi organisasi, wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi. Hal lain yang turut berpengaruh, yaitu kepemimpinan dan pemberian penghargaan yang kurang selaras dengan tujuan organisasi. Semua hal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius untuk menentukan pencapaian tujuan organisasi. Kata Kunci: Profesionalisme, Visi-Misi, Struktur Organisasi, Kepemimpinan, Penghargaan ABSTRACT Given the important role of the apparatus in the public service, it is necessary to find and formulated a strategic approach to building new face of professional personnel. This research aimed to study the professionalism of the loca nl government in Pinrang Regency (a case study of the Population and Civil Registration Service Office of Pinrang Regency) in providing the society with official documents. The research method used was the qualitative method with the descriptive-qualitative approach. The informants were chosen using the purposive sampling technigue. The instrument used was the personal research and the data were collected through interviews, documentation, and field observation. The analysis was conducted using Miles and Huberman Model. The research results indicated that the professionalism of the local government apparatus in the Population and Civil Registration Service Office when viewed from the aspects of responsibility and innovation, could be categorized as low. This was influenced by their autority and resposibility in the organization structure, and the leadership and the rewards they received which was not adjusted to the organizational targets. All these aspects should be given attention if the organizational targets could be realized. Keywords: Professionalism, Vision-Mission, Organizational Structure, Leadership, Rewards
mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Sebagai suatu organisasi modern, birokrasi pada dasarnya memiliki lima elemen dasar yakni (1) the strategic-apex, atau pimpinan puncak, (2) the middle- line, pimpinan pelaksana, (3) the operating-core, bawahan, (4), the techno structure, atau kelompok ahli, (5) the support-staff atau staf pendukung yang ada pada unit (Mintzberg,1983). Bekerjanya birokrasi
PENDAHULUAN Profesionalisme adalah kemampuan dalam beradaptasi terhadap lingkungan yang cepat berubah dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada visi dan nilai-nilai organisasi (Ancok, 1999). Selaian itu Siagian (2000), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan
94
Profesionalisme, Visi-Misi, Struktur Organisasi, Kepemimpinan, Penghargaan
berdasarkan hirarki kewenangan memu-ngkinkan terjadinya kontrol yang efektif dan kinerja yang positif. Apalagi jika kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan puncak (the strategic-apex) didesentralisasikan kepada pimpinan pelaksana (the middle-line). Apabila birokrasi tidak terlalu terikat kepada petunjuk pelaksana dan aturan baku pelaksanan tugas tapi lebih digerakkan oleh misi yang ingin dicapai oleh organisasi (missiondriven professionalism) maka akan terwujud birokrasi profesional yang men- jalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, inovatif, dan mempunyai etos kerja tinggi (Tjokrowinoto, 1996). Bangsa Indonesia selalu dihadapkan kepada masalah bagaimana membangun pemerintahan yang bersih dan baik (good governance and clean government). Birokrasi yang diharapkan mampu menjadi motivator dan sekaligus menjadi katalisator dari bergulirnya pembangunan yang tidak mampu menjalankan perannya sebagai birokrasi modern. Dalam perspektif administrasi publik Indonesia dikenal berbagai macam patologi yang membuat birokrat atau aparat tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah rendahnya motivasi untuk melakukan perubahan dan berinovasi. Gaya manajerial dan leadership yang bersifat feodalistik dan paternalistik berpengaruh besar terhadap kinerja organisasi (Siagian,1994). Peran pemerintah yang selama ini sebagai ruler seharusnya diganti menjadi fasilitator dengan sepuluh prinsip mewira- usahakan birokrasi (Osborne & Gaebler, 1992). Tugastugas pemerintah pusat, sesuai amanat UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian wewenang didelegasikan kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pandangan Osborne & Plastrik (l997), dijelaskan bahwa untuk membangun dan melakukan tranformasi sistem organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektifitas, efisiensi, dan kemampuan melakukan inovasi maka harus dicapai melalui perubahan tujuan, sistem insentif, pertanggung-jawaban, struktur kekuasaan, dan budaya sistem serta organisasi pemerintah. Dalam pemberian
ISSN 2302-6340
pelayanan bagi masyarakat, pemerintah mendelegasikan sebagian kewenanganannya melalui perpanjangan tangan lewat dinas instansi yang dimiliki. Salah satu per- panjangan tangan dari pemerintah adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 49 ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagai salah satu instansi publik bertugas menyelenggarakan pelayanan publik berupa pencatatan dan penerbitan aktanisasi yang dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam menentukan kedudukan seseorang. Mengingat Pentingnya profesionalisme aparatur pemerintah di Kabupaten Pinrang, khususnya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan profesionaliseme aparatur dari aspek responsivitas dan aspek inovasi serta faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparatur dari aspek responsivitas dan inovasi di kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian profesionalisme aparatur pemerintah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. METODE PENELITIAN Tipe dan Desain Penelitian Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan temuan penelitian secara utuh dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada. Desain penelitian ini adalah studi kasus, yakni mengkaji profesinalisme aparatur pemerintah Kabupaten Pinrang di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Jenis dan Sumber Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data adalah data primer (diperoleh langsung di lapangan setelah melakukan wawancara langsung dan mendalam dengan sejumlah informan/ narasumber, dan data 95
Jamaluddin
ISSN 2302-6340
sekunder (diperoleh dari sumber-sumber yang ada atau instansi terkait, dokumen, dan data lainnya).
Kependudukan Catatan Sipil dikaji dari aspekaspek, (1) Profesionalime dari aspek Responsivitas. Upaya untuk merespon aspirasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan tidak hanya dilakukan dan disikapi secara institusi saja tetapi juga dengan mendengarkan keluhan masyarakat ketika sedang berhadapan dengan aparaur dalam pelayanan penerbitan dan pencatatan akta catatan sipil. Aspirasi yang paling banyak diserap oleh aparatur adalah aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pengurusan akta kelahiran, akta kemataian, akata perkawinan, akta perceraian. Tidaklah mengherankan jika banyaknya saran yang langsung di dengar aparatur sebagian berbicara masalah penyederhanaan prosedur pelayanan akta serta percepatan waktu pengurusan tersebut. Aspirasi masyarakat mengenai percepatan waktu pelayanan telah disampaikan dan diteruskan oleh Kepala Bagian Pelayanan kepada Kepala Dinas yang mana aspirasi masyarakat tersebut langsung direspon dengan percepatan waktu pengurusan penerbitan akta catatan sipil. Waktu pemrosesan penerbitan akta catatan sipil berdasarkan SK. Mendagri No.131 Tahun 1997 adalah 7 (tujuh) hari untuk penerbitan akta catatan sipil umum dan 15 (lima belas) hari untuk penerbitan akta catatan sipil yang terlambat. Namun sebagai bentuk wujud nyata responsifitas, maka pemrosesan waktu pelayanan tersebut dipercepat menjadi 2 (dua) hari untuk penerbitan akta catatan sipil umum dan 7 (tujuh) hari untuk penerbitan akta catatan sipil yang terlambat. Bahkan percepatan penerbitan akta catatan sipil tersebut telah tercantum dalam brosur-brosur tentang jenis pelayanan pada akta catatan sipil walaupun belum dituangkan dalam suatu keputusan formil karena belum adanya persetujuan dari Bupati yang dituangkan dalam bentuk formal. Aspirasi lain yang telah ditampung oleh aparatur Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil secara langsung adalah adanya permintaan masyarakat untuk menyederhanakan proses pelayanan akta catatan sipil khususnya akta kelahiran. Adanya saran masyarakat antara lain untuk memotong jalur birokrasi pelayanan yang terlalu prosedural menjadi sederhana adalah cukup beralasan seperti pengurusan akta kelahiran. Keberadaan Sk.Mendagri No. 131
Informan Informan adalah mereka yang mempunyai kaitan erat dengan masalah profesioalisme aparatur pemerintah. Cara yang digunakan untuk menentukan informan adalah dengan menggunakan “purposive sampling” atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2000). Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain: Observasi, yaitu melalui pengamatan langsung di lapangan atau obyek yang diteliti atas kondisi ril yang terjadi; Interview, yaitu melalui wawancara langsung, berstruktur dan mendalam dengan informan atau narasumber; Dokumentasi, yaitu melalui kajian literatur/ kepustakaan, dokumen peraturan perun- dangundangan, dan sumber tertulis lainnya (Bungin, 2007). Analisis Data Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model Miles and Huberman. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2005), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya jenuh. HASIL Profesionalsime Aparatur Profesionalisme aparatur sebagai bentuk dari kemampuan seorang aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif serta mampu merespon dinamika lingkungan nasional maupun global termasuk perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dengan menciptakan inovasi-inovasi baru guna tercapainya penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang profesional namun tetap menjadikan tujuan organisasi sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam penelitian ini profesionalisme aparatur Kantor 96
Profesionalisme, Visi-Misi, Struktur Organisasi, Kepemimpinan, Penghargaan
Tahun 1997 yang mengatur tentang persyaratan dan pemrosesan pelayanan akta catatan sipil. Namun alasan belum adanya petunjuk teknis dari Bupati membuat jajaran birokrasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi lamban bekerja dan cenderung tidak responsif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Fenomena tersebut melahirkan patologi birokrasi juklak-juknis dan beroirentasi kepada aturan formal daripada berorientasi kepada masyarakat. (2) Profesinalsime dari aspek Inovasi dapat dilihat dari kecenderungan yang terjadi dalam dunia birokrasi Indonesia tanpa terkecuali Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah loyalitas aparatur terhadap aturan formal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kualitas dan profesionalisme aparatur bukan diukur dari prestasi dan inovasi yang dihasilkan baik secara individu maupun secara kelompok. Inovasi dianggap sebagai sebuah momok yang menakutkan dan jika tidak ingin dicap sebagai aparat yang tidak loyal. Berdasarkan pernyataan tersebut inovasi yang akan ditempuh belum begitu bermanfaat bagi kesinambungan karier seorang pegawai. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam dunia birokrasi Indonesia lebih memberikan insentif bagi status quo dan loyal, status quo terus menerus mendatangkan insentif seperti kenaikan jabatan dan karier. Bupati sebagai pejabat tertinggi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten seharusnya mengambil sikap tegas terhadap inovasi yang dihasilkan oleh pegawai apakah inovasi tersebut mendatangkan peningkatan kinerja organisasi ataupun belum mendatangkan peningkatan kinerja organisasi dalam waktu dekat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Profesionalime dapat dilihat dari (1) Visi- Misi Organisasi. Visi dan misi bagi suatu organisasi merupakan jembatan antara impian yang ingin diwujudkan pada masa depan. Keberadaan visimisi bagi suatu organisasi menjadikan apa yang ingin dikerjakan menjadi mudah dan sederhana. Untuk menentukan dan merumuskan visi-misi bagi sebuah organisasi terutama organisasi publik seyogyanya memperhatikan aspirasi dan tuntutan masyarakat dan kemajuan teknologi. Upaya penggabungan antara keinginan yang ingin dicapai oleh organisasi dengan aspirasi dan tuntutan publik yang dinamis akan memudahkan bagi organisasi dalam menjalankan pekerjaan dan
ISSN 2302-6340
tugas organisasi secara profesional. (2) Struktur Organisasi, Struktur bagi suatu organisasi berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi dari masing-masing bagian yang terdapat dalam organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian menjadi jelas, akan tetapi bagi suatu organisasi yang menerapkan struktur organisasi secara kaku dan membangun hubungan antar bagian secara formal saja akan berdampak kepada inefektifitas organisasi dalam menjalankan tugas organisasi dan merespon berbagai fenomena yang terjadi. Struktur juga dapat mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi dan berdampak kepada proses dan hasil kerja. Bentuk struktur organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang adalah "Lini dan Staff' tipe ini sering dikenal dengan tipe birokratik yang berbentuk piramida. (3) kepemimpinan, kepemimpinan sebagai bentuk dari kemampuan seorang pemimpin menjadi agen perubahan yang mampu mempengaruhi perilaku bawahan guna mencapai tujuan organisasi memerlukan pende- katanpendekatan tertentu untuk melakukan dan mewujudkan itu. Kepemimpinan Kepala Dinas lebih merupakan kepanjangan tangan dari aturan formal dan eksekutif puncak daripada memainkan peran sebagai motivator dan fasilitator bagi bawahan dalam merespon aspirasi publik. Banyaknya aspirasi publik yang ditampung namun belum secara maksimal direfleksikan dalam kegiatan maupun program adalah contoh dimana pimpinan puncak belum mampu memainkan peran strategis bagi peningkatan profesionalisme jajaran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Keberadaan aturan formal yang selalu dianggap sebagai penghambat dari upaya Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam merespon aspirasi. (4) Penghargaan, setiap organisasi apapun bentuk dan tujuannya akan memberikan penghargaan atau kompensasi kepada anggota organisasi terutama kepada pegawai yang berprestasi akan mendapatkan insentif baik finansial maupun non finansial. Hal tersebut dilakukan oleh organisasi adalah untuk memotivasi pegawai yang berprestasi tersebut untuk lebih produktif lagi dan memotivasi pegawai lain untuk lebih berkompetisi secara positif bagi peningkatan produk97
Jamaluddin
ISSN 2302-6340
tivitas organisasi. Bentuk penghargaan yang diberikan dapat berbentuk finansial dan non finansial. Penghargaan finansial yang diberikan berupa gaji. bonus, asuransi keluarga dan uang pensiun. Sedangkan penghargaan non finansial berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji, fasilitas kantor . Kantor kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana instansi pemerintah yang memberikan penghargaan finansial dan non finansial, penghargaan finansial meliputi gaji pokok, insentif, fasilitas pribadi, serta tunjangan berobat, sedangkan penghargaan yang sifatnya non finansial berupa kenaikan pangkat setiap 4 (empat) tahun sekali. Sedangkan bentuk penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi belum ada dimana gaji yang diterima adalah sama dan didasarkan kepada aturan kepegawaian.
Upaya untuk mengakomodasikan aspirasi diatas sangat bergantung kepada adanya kebijakan pimpinan yang pada akhirnya tidak responsifnya aparatur terhadap aspirasi publik dan perubahan lingkungan lainnya. Profesinalsime dari aspek Inovasi dapat dilihat dari Kecenderungan yang terjadi dalam dunia birokrasi Indonesia tanpa terkecuali Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah loyalitas aparatur terhadap aturan formal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kualitas dan profesionalisme aparatur bukan diukur dari prestasi dan inovasi yang dihasilkan baik secara individu maupun secara kelompok. Inovasi dianggap sebagai sebuah momok yang menakutkan dan jika tidak ingin dicap sebagai aparat yang tidak loyal. Inovasi yang dilakukan oleh aparatur pada dasarnya sudah ada namun belum secara maksimal. Pada prinsipnnya jajaran birokrasi ingin melakukan yang terbaik bagi peningkatan pelayanan akan tetapi karena tersandung oleh keberadaan aturan formal yang menentukan tugas dan fungsi masing masing bagian secara kaku serta tidak adanya dorongan dari atasan untuk berimprovisasi dalam bekerja. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Profesionalime adalah Visi- Misi Organisasi. Setelah mencermati apa yang menjadi visi-misi organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, terlihat jelas bahwa visi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sangat mungkin untuk diwujudkan oleh Kantor tersebut. Dimana visi tersebut mengandung suatu hal yang normatif namun sangat memungkinkan untuk dicapai. Visi yang dituangkan dalam bentuk konkrit berupa misi organisasi juga mencerminkan misi yang baik antara lain memberikan pelayanan kepada segala lapisan masyarakat tanpa pandang bulu dan tanpa perlakuan diskriminatif, produk yang dihasilkan juga jelas yakni akta catatan sipil. Struktur organisasi bagi suatu organisasi berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi dari masing-masing bagian yang terdapat dalam organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian menjadi jelas, akan tetapi bagi suatu organisasi yang menerapkan struktur organisasi secara kaku dan membangun hubungan antar bagian secara formal saja akan berdampak kepada inefektifitas organisasi dalam menjalankan tugas organisasi dan merespon berbagai
PEMBAHASAN Penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil belum konsisten terhadap apa yang telah menjadi komitmen mereka untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu. Terjadinya keterlambatan tersebut perlu disikapi secara serius untuk tetap konsisten terhadap apa yang telah menjadi komitmen mereka. Pengabaian terhadap hal kecil tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas pemerintah pada umumnya dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya. Aspirasi lain yang telah ditampung oleh aparatur Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil secara langsung adalah adanya permintaan masyarakat untuk menyederhanakan proses pelayanan akta catatan sipil khususnya akta kelahiran. Adanya saran masyarakat antara lain untuk memotong jalur birokrasi pelayanan yang terlalu prosedural menjadi sederhana adalah cukup beralasan seperti pengurusan akta kelahiran. Keberadaan Sk.Mendagri No. 131 Tahun 1997 yang mengatur tentang persyaratan dan pemrosesan pelayanan akta catatan sipil. Profesionalisme aparatur Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditinjau dari aspek responsiviitas masih banyak terbentur oleh keberadaan aturan formal yang diterapkan secara kaku dan juga disebabkan oleh tidak adanya keberanian untuk menempuh dan mengakomodasi aspirasi publik ke dalam kegiatan pelayanan. 98
Profesionalisme, Visi-Misi, Struktur Organisasi, Kepemimpinan, Penghargaan
fenomena yang terjadi. Struktur juga dapat mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi dan berdampak kepada proses dan hasil kerja. Bentuk struktur organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang adalah "Lini dan Staff' tipe ini sering dikenal dengan tipe birokratik yang berbentuk piramida. Kepemimpinan sebagai bentuk dari kemampuan seorang pemimpin menjadi agen perubahan yang mampu mempengaruhi perilaku bawahan guna mencapai tujuan organisasi memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu untuk melakukan dan mewujudkan itu. Kepemimpinan kepala dinas lebih merupakan kepanjangan tangan dari aturan formal dan eksekutif puncak daripada memainkan peran sebagai motivator dan fasilitator bagi bawahan dalam merespon aspirasi publik. Kepala dinas menurut peneliti belum secara maksimal mencerminkan kepemimpinan yang demokratis, karena komunikasi yang terjadi sering bersifat satu arah yang terlihat dari model rapat rutin dan jarangnya bawahan dilibatkan dalam organisasi untuk ikut menentukan arah organisasi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasi. Setiap organisasi apapun bentuk dan tujuannya akan memberikan penghargaan atau kompensasi kepada anggota organisasi terutama kepada pegawai yang berprestasi akan mendapatkan insentif baik finansial maupun non finansial. Hal tersebut dilakukan oleh organisasi adalah untuk memotivasi pegawai yang berprestasi tersebut untuk lebih produktif lagi dan memotivasi pegawai lain untuk lebih berkompetisi secara positif bagi peningkatan produktifitas organisasi. Bentuk penghargaan yang diberikan dapat berbentuk finansial dan non finansial. Kantor kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana instansi pemerintah yang memberikan penghargaan finansial dan non finansial, penghargaan finansial meliputi gaji pokok, insentif, fasilitas pribadi, serta tunjangan berobat, sedangkan penghargaan yang sifatnya non finansial berupa kenaikan pangkat setiap 4 (empat) tahun sekali. Sedangkan bentuk penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi belum ada dimana gaji yang diterima adalah sama dan didasarkan kepada aturan kepegawaian.
ISSN 2302-6340
Tidak adanya insentif yang diterima pegawai sebagai kompensasi tambahan bagi prestasi yang dihasilkannya membuat aparat enggan untuk bekerja lebih giat dari yang lainnya. Rendahnya responsivitas, kepedulian aparat dan rendahnya inovasi juga dipengaruhi oleh kurangnya insentif khusus yang diberikan bahkan menjalankan pekerjaan diluar tugas rutin dan perintah atasan dapat dianggap tidak loyal dan tidak disiplin. Upaya untuk meningkatkan dan memotivasi bawahan guna menumbuhkan iklim kompetisi yang sehat serta peningkatan kinerja organisasi adalah dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang merefleksikan nilai keadilan yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan pekerjaan dan harga kebutuhan di pasar. Dalam konteks Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, penghargaan yang diterima pegawai bukan didasarkan pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai tetapi berdasarkan kepada masa kerja seorang pegawai. Model pemberian penghargaan seperti itu hanya akan mematikan kreatifitas pegawai yang berprestasi dan memiliki motivasi besar untuk melakukan perubahan perubahan demi peningkatan kinerja organisasi. Bukti konkrit dari model pemberian penghargaan yang mengedepankan aspek senioritas terlihat dalam penghargaan finansial berikut sebagai bentuk perbandingan dari golongan-golongan lainnya dalam sistem penggajian. Secara tersirat, berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan faktor lain yang berpengaruh cukup besar terhadap profesionalisme aparatur dilihat dari responsifitas dan inovasi aparatur pemerintah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yaitu budaya organisasi yang tumbuh dan senantiasa berkembang. Budaya tersebut adalah budaya formalism, dimana aparatur pemerintah cenderung bekerja sesuai aturan-aturan formal yang telah ditentukan sebelumnya, adat kebiasaan yang turun temurun selalu dilakukan oleh aparatur-aparatur sebelum- nya dan juga mereka selalu berpedoman prosedural yang berlaku. Ketidak beranian mendobrak kebiasaan tersebut karena ketakutan dicap tidak loyal menjadikan aparatur pemerintah cenderung kurang kreatif, responsif dan inovatif yang pada akhirnya menghambat profesionalisme aparatur. 99
Jamaluddin
ISSN 2302-6340
dan skala prioritas tersebut dapat dipajang sehingga dapat dibaca oleh seluruh pegawai dan adanya kontrol untuk saling mengingatkan antar pegawai.
KESIMPULAN DAN SARAN Profesionalisme aparatur dilihat dari responsivitas dan inovasi aparatur Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang baik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas yang lain dinilai masih kurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparatur dilihat dari aspek responsivitas dan aspek inovasi adalah (1). Visi dan misi yang merupakan nilai-nilai luhur organisasi yang seharusnya menjadi nafas dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab belum dipahami secara merata oleh seluruh aparatur Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, (2). Wewenang dan tanggungjawab masing -masing aparatur Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang telah dipahami dan dilaksanakan dengan baik. (3) Kepemimpinan kepala dinas dalam mengelola administrasi dan mengatur jalannya organisasi dapat dikatakan telah berjalan cukup baik (4). Penghargaan yang diterima terutama penghargaan finansial yang didasarkan senioritas masa kerja dan meritokrasi masih dirasakan kurang layak dan tidak mencer- minkan keadilan oleh beberapa pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Saran dari penelitian ini adalah membuat program kerja jangka panjang, menengah dan pendek serta menetapkan skala prioritas kegiatan mana sajakah yang akan dilakukan terlebih dulu. Program kerja
DAFTAR PUSTAKA Ancok Djamaluddin. (1999). Revitalisasi SDM Dalam Menghadapi Perubahan Pada Pasca Krisis (makalah).
Arikunto Suharsimi. (2000). Manajemen Penelitian. Yogyakarta: Rineka Cipta. Bungin Burhan, H. M. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Mintzberg Henry. (1983). Structure In Five; Designing Effective Organizations, Prentice-Hall.
Osborne David & Gaebler Ted. (1992). Mewirausahakan Birokrasi. Jakarta: PPM, (terjemahan). Osborne David & Plastrik Peter. (1997). Memangkas Birokrasi. Jakarta: PPM. Siagian Sondang P. (1994). Patologi Birokrasi. Jakarta: Galia Indonesia. Siagian Sondang P. (2000). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.. Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta. Tjokrowinoto Muljarto. (1996). Pemba- ngunan, Dilema dan Tantangan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
100
