J. Analisis, Juni 2013, Vol.2 No.1 : 83 – 88
ISSN 2302-6340
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KECAMATAN MINASATENE KABUPATEN PANGKEP Accountability Management Bos Fund in Minasatene District Pangkajene Dan Kepulauan Muhammad Ahsan Samad1, Suratman Nur2, Baharuddin2 1
Program Studi Administrasi Pembangunan, Pascasarjana Universitas Hasanuddin 2 Dosen Fakultas ISIPOL Universitas Hasanuddin
ABSTRAK Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada seluruh siswa Sekolah Dasar (SD). Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), SMP Terbuka (SMPT) baik negeri maupun swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu Menurut buku panduan program BOS yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2011, dana BOS digunakan untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan, pembeliaan bahan-bahan habis pakaian (buku tulis, kapur tulis, dli), pembiayaan kegiatan siswa, pembiayaan ulangan, ujian dan laporan hasil belajar siswa, pengembangan profesi guru, pembiayaan perawatan sekolah, pembiayaan langganan daya dan jasa, pembayaran honorarium bulanan guru honorer, pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin, biaya asrama atau pondokan bagi pesantren dan sekolah keagamaan non islam serta pembiayaan pengelolaan BOS (ATK, penggandaan, dan penyusunan laporan). Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana BOS
ABSTRACT BOS funds is a central government assistance to all students from elementary schools (SD). Extraordinary Primary School (SDLB), Junior High School (SMP). Extraordinary Junior High School (SMPLB), Junior Open (SMPT) both public and private sector in accordance with the provisions of the legislation. BOS aims to provide assistance to schools in order to free education for poor students can not afford and ease for the other students, so that they obtain the 9-year basic education services of quality according to the BOS program guidebook published by the Ministry of Education in 2011, BOS used to finance all activities in the admission of new students, the purchase / copying of textbooks and reference books for the library collection, pembeliaan materials out clothes (books, chalk, DLI), funding student activities, financing quizzes, exams and report student learning outcomes, teacher professional development, school maintenance funding, financing and service bills, payments monthly honorarium teachers, transportation assistance for poor students, the cost of boarding or boarding schools and hostels for non-Islamic religious schools as well as financing the management of BOS (ATK , duplication, and preparation of reports). Keywords: Accountability, Fund BOS
indikator-indikator antara lain: Penilaian terhadap harapan hidup, Tingkat keaksaraan atau melek huruf, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat atau pengeluaran perkapita. Dari kedua indikator yaitu kesehatan dan indikator pendidikan, jelas menunjukkan korelasi langsung dan merupakan mata rantai yang tidak terputuskan serta mempunyai pengaruh signifikan terhadap mutu Sumber Daya Manusia. Dengan demikian
PENDAHULUAN Indikator rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, membuat keprihatinan bagi Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab atas kebeitiasilan pembangunan mutu pendidikan di Indonesia (Rachmat,2004). Sebab penilaian Human Development Index (HDI) yang diukur dengan 83
Akuntabilitas, Dana BOS
ISSN 2302-6340
rendahnya tingkat kesehatan dan rendahnya mutu pendidikan masyarakat merupakan bukti belum berhasilnya pembangunan Pemerintah Indonesia bidang pendidikan. (Burhanuddin. 1994) Meskipun demikian, Pemerintah secara terus menerus melakukan upaya, antara lain melaiui penanganan penuntasan terhadap Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Josef, 1992). Kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melaiui Peningkatan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini dirasakan kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. (Burhanuddin. 1994) Kebijakan ini dilakukan dikarenakan bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya, sehingga kondisi semacam ini akan dapat menghambat upaya Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, hal ini juga diperparah dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Sehingga kedua permasalahan tersebut mempunyai dampak terhadap penduduk kurang mampu/miskin akan semakin sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya biaya pendidikan. (Burhanuddin. 1994) Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, Pemerintah teiah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasi sebagian besar dananya ke 4 (empat) program besar yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, akibat peningkatan harga BBM. Keempat program tersebut adaiah untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan bantuan langsung tunai. Maka sejak tahun 2005, salah satu program pemerintah di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adaiah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan penelitian melalui pendekatan kualitatif ini adalah bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, tindakan dan IainIain. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.
BAHAN DAN METODE Lokasi dan rancangan penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Minasatene Kab Pangkep. Yaitu dimulai pada tanggal 6 Agustus 2012- 4 September 2012 .Sekolah yang menjadi objek penelitian sebanyak tiga Sekolah Dasar yang menjadi sampel penelitian yaitu SDN 12 Biraeng, SDN 41 Bontotene dan SDN 59 Banggae. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Kontrol dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Minasatene Kab Pangkep. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian "deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara komprehensif mengenai sejauh mana proses Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lokasi penelitian ini berjalan (Suharsimi. 2002). Dasar penelitian ini adalah "studi kasus" yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena empirik (faktual) tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Moleong, 2007). HASIL Dalam pelaksanaan suatu program, tentunya ada tahapan-tahapan pelaksanaan. Adapun dalam program BOS ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan yakni mulai dari tahapan sosialisasi; implementasi; monitoring serta pelaporan. Dalam tiap tahapan, kualitas pelaksana, kepatuhan terhadap peraturan serta komunikasi menjadi faktor yang utama dalam mencapai keberhasilan program. Tahap sosialisasi Tahapan pertama yang harus dilaksanakan dalam program BOS ini adalah sosialisasi program. 84
Muhammad Ahsan Samad
ISSN 2302-6340
Hal ini dimaksudkan guna memberikan informasi seluk-beluk serta cara kerja program agar tidak terjadi perbedaan persepsi terhadap program yang akan dilaksanakan. Dalam tahapan ini diperlukan sosialisasi yang intensif untuk mencagah terjadinya kesalahan serta penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sosialisasi yang dilakukan di tingkat Kabupaten dihadiri diantaranya kepala sekolah dan bendahara sekolah selaku pelaksana program tingkat sekolah. Sosialisasi tingkat Kabupaten dilaksanakan di SLPN 2 Pangkejene pada tanggal 4 Agustus 2008. dalam sosialisasi ini dihadiri oleh kepala sekolah SD dan SMP seluruh Kabupaten Pangkep.Sosialisasi di kabupaten/kota diberikan selama sehari, dalam bentuk pengarahan.Adapun mengenai materi sosialisasi membahas tentang buku petunjuk pelaksanaan yang sebagian besar hanya membahas tentang penggunaan dana BOS tersebut. Dalam tahapan sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten namun juga berlanjut di tinggkat kecamatan. Adapun sosialisasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan adalah sosialisasi mengenai pembayaran pajak. Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi di kabupaten. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk menginformasikan tata cara pembayaran pajak. Serta informasi mengenai adanya perubahan wilayah pembayaran pajak. Setelah sosialisasi dilakukan di Dinas Kabupaten, selanjutnya sosialisasi dilaksanakan di tingkat sekolah, gunapemahaman dan pengertian tentang program BOS. Umumnya, sekolah mensosialisasikan program BOS kepada semua pemangku kepentingan di tingkat sekolah pada suatu forum yang sama, yakni pertemuan atau rapat orang tua siswa. Acara demikian ini biasanya dihadiri oleh para guru, komite sekolah, dan orang tua siswa. Dalam hal ini terdapat koordinasi tentang pembagian tugas dalam sosialisasi tingkat sekolah. komite hanya bertugas menyampaikan informasi menganai program BOS sedangkan sosialisasi pemanfaatan dana BOS diserahkan pihak sekolah.Tahapan sosialisasi tingkat sekolah ini ditujukan guna memberikan informasi kepada wali murid mengenai segala sesuatu tentang program BOS. Pada tahapan ini mendapat tanggapan yang cukup positif dari wali murid yang di buktikan dengan hampir 100% menghadiri rapat
sosialisasi program BOS di SD Negeri 12 Biraeng ini. Dari keseluruhan kegiatan sosialisasi ini maka dapat dilihat kualitas pengelola yang sudah mentaati peraturan atau petunjuk pelaksanaan program BOS yaitu mengadakan sosialisasi di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh seluruh pengurus atau pengelola program BOS tingkat sekolah (kepala sekolah dan bendahara sekolah), dari kualitas pengelola yang sudah mentaati petunjuk pelaksanaan program BOS dalam sosialisasi ini masih terasa kurang karena komunikasi dan koordinasi antar pelaksana program BOS tingkat Kabupaten/Kota kurang bisa terjalin yang mengakibatkan kerancuan dalam menerima sosialisasi program. Sosialisasi di kabupaten/kota yang diberikan selama sehari, dalam bentuk pengarahan. Cara seperti itu, ditambah besarnya jumlah peserta yang meliputi seluruh sekolah tingkat SD dan SMP dinilai tidak efektif sehingga peserta masih kurang mampu memahami/menyerap materi yang disampaikan. Akibatnya, banyak sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang sumberdaya manusianya terbatas, mengalami kesulitan dalam mengelola administrasi program BOS, seperti penyusunan laporan, prosedur pembayaran pajak, bahkan pemahaman mengenai ketentuan penggunannya.Di tingkat sekolah sosialisasi sudah dilaksanakan yang dihadiri oleh sebagian besar wali murid, komite sekolah artinya pengelola sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam tahapan ini sudah ada koordinasi yang baik antara pihak sekolah dan komite yang terlihat dengan adanya pembagian tugas dalam penyampaian program BOS tersebut. Tahap implementasi Tahap implementasi ini peneliti hanya mengulas bagaimana penentuan alokasi penerima BOS dan mekanisme alokasi dana BOS ditingkat kabupaten ke tingkat sekolah. Serta penggunaan dana BOS tersebut oleh sekolah.Jumlah penerimaan bantuan didasarkan pada data jumlah murid yang telah dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Jumlah murid yang disertakan harus sesuai dengan kenyataan, dalam hal ini harus mendapat persetujuan dari pihak komite Sekolah Jumlah siswa yang diajukan harus sesuai dengan kenyataan, dan harus di setujui phak komite sekolah. Dalam hal ini jumlah siswa yang diajukan 85
Akuntabilitas, Dana BOS
ISSN 2302-6340
SDN No 12 Biraeng sudah memperoleh persetujuan dari pihak komite. Selanjutnya sekolah penerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). Surat perjanjian ini yang selanjutnya menjadi dasar untuk besarnya penerimaan dana BOS tersebut. Surat perjanjian yang telah di tandatangani tersebut selanjutnya hanya berlaku selama setahun, sesuai dengan jumlah siswa pada tahun ajaran yang berlaku.
lain. Aturan pelaksanaan program BOS mengharuskan penghapusan iuran siswa bagi sekolah yang sebelum menerima BOS memiliki iuran siswa lebih kecil dari dana BOS. Sedangkan sekolah yang sebelum menerima BOS iuran siswanya lebih besar dari dana BOS masih boleh menarik iuran siswa, tetapi harus membebaskan iuran bagi siswa miskin dan mengurangi iuran siswa lainnya. Setelah adanya program BOS ini ternyata ketiga Sekolah ini membebaskan para siswa dari semua biaya pendidikan. Sebelum adanya program BOS SDN 53 Banggae hanya memungut iuran pembangunan Rp. 20.000,00 per wali murid, masih lebih kecil dari dana BOS yang diterima oleh SD ini. Sesuai dengan aturan BOS yang telah ditetapkan maka setiap siswa wajib dibebaskan dari setiap pungutan. hal ini dibenarkan oleh Ambo Eda Dalam tahap implementasi ini pengelola sekolah sudah mentaati peraturan yang ada dari penyerahan data-data sekolah ke Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota, penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), penyaluran dana BOS dilakukan lewat Kantor Pos/Bank pemerintah, pihak pengelola BOS tingkat sekolah sudah memiliki no rekening sekolah (rutin), hingga SPP geratis karena penerimaan dana BOS yang lebih besar dari penerimaan sebelum adanya BOS. Agar program ini berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan monitoring, supervisi dan evaluasi yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) internal ini adalah melakukan pemantauan dan supervisi, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program PKPS-BBM Bidang Pendidikan. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat. Monitoring oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota (Widodo, 2011). Tahap monitoring program BOS Kecamatan Minasatene dilakukan oleh dua pihak yaitu oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten Pangkep yang terdiri dari Bawasda, Dinas Pendidikan Kabupaten serta Pengawas TK dan SD yang ditunjuk dari masingmasing Kecamatan. Dan pihak kedua yaitu Komite sekolah. Tim PKPS-BBM Kabupaten melakukan monitoring pada penyaluran, penyerapan, dan penggunaan dana BOS ditingkat
Alur pengambilan dana BOS Mengingat penyaluran dana dilakukan langsung dari lembaga penyalur ke rekening sekolah, maka semua sekolah penerima BOS harus memiliki rekening sekolah atas nama lembaga. Rekening tersebut tidak boleh atas nama pribadi, dan harus ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat penyelewengan. (JB Kristiadi, 2002) Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Program BOS penyaluran dana BOS dilakukan lewat Kantor Pos/Bank pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, SDN 12 Biraeng memiliki nomor rekening sekolah (rutin) atas nama BOS SDN 12 Biraeng di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sul-Sel: Pemilihan rekening penyaluran BOS bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengambilan dananya sehingga lembaga penyalur harus dapat dengan mudah diakses pihak pelaksana dalam hal ini sekolah.Adapun penyaluran dana BOS tersebut dilakukan secara bertahap yakni setiap tiga bulan sekali yang akan langsung di transfer ke rekening sekolah yang telah dibuat tersebut. dan mengenai pengambilan dana diserahkan pada pihak sekolah sesuai dengan kebutuhan. Pada awal tahun ajaran baru, dana BOS baru bisa cair setelah tiga bulan sehingga kas sekolah belum ada pemasukan. Untuk menutup alokasi dana pada masa ini biaya operasional SD Negeri 12 Biraeng terpaksa meminjam tabungan siswa. Yang akan dikembalikan Setelah dana BOS cair. PEMBAHASAN Dari RAPBS yang ada pihak sekolah sudah mematuhi aturan yang pelaksanaan. Dari beberapa poin aturan pelaksanaan penggunaan dana BOS sebagian besar bertumpuk pada anggaran untuk kegiatan siswa seperti ulangan harian, ulangan umum serta kegiatan-kegiatan kesiswaan yang 86
Muhammad Ahsan Samad
ISSN 2302-6340
sekolah. Sedangkan Komite sekolah lebih pada keseuaian pelaksanaan di tingkat sekolah dengan juklak yang ada. Pada dasarnya monitoring yang dilakukan oleh Tim PKPS-BBM kabupaten adalah pada proses penyaluran, penyerapan dan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah. Namun, pada pelaksanaanya monitoring yang dilakukan hanya sebatas pemberian kuesioner kepada pihak sekolah untuk diisi dan selanjutnya dikembalikan. Dari kuesioner yang ada, tentunya hanya akan dapat diperoleh informasi-informasi yang sifatnya administratif saja, sedangkan data yang empiris akan sulit diketahui. Proses monitoring yang lain adalah yang dilakukan oleh Komite sekolah. Peran komite sekolah sangat penting dalam proses monitoring ini. sebab, Komite sekolah merupakan pihak yang langsung berkaitan dengan proses pelaksanaan BOS. Proses monitoring yang dilakukan pihak Komite sekolah meliputi penggunaan serta pengalokasian dana BOS sesuai dengan apa yang telah disepakati dari awal. Pihak Komite Sekolah harus selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dan BOS, meskipun hanya sekedar persetujuan. Komite sekolah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan mempunyai akses langsung dengan sekolah. Komite sekolah selalu memantau pelaksanaan setiap kegiatan sekolah yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS. Setiap penggunaan dana BOS oleh sekolah harus melalui persetujuan pihak komite. Hal ini tentunya telah sesuai dengan peran komite yang merupakan organisasi rekanan dari pihak sekolah sekaligus wakil dari wali murid yang mengawasi hal-hal yang bersifat teknis tentang monitoring penyaluran dana BOS agar selalu sesuai dengan keputusan awal yang telah disepakati dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Dalam tahapan monitoring ini belum ditemukan adanya kesalahan atau hal-hal yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. SDN 12 Biraeng telah mentaati semua aturan yang telah ditetapkan. (JB Kristiadi, 1992) Proses monitoring yang dilakukan oleh tim PKPS-BBM Kabupaten Pangkep memang dirasa kurang efektif. Sebab, kuesioner hanya akan mengungkap hal-hal yang bersifat administratif, sedangkan yang ada di lapangan sulit untuk diketahui. Namun, dengan adanya kuesioner
tersebut merupakan cara formal yang paling mudah dilakukan mengingat lokasi sekolah yang berjauhan. Selain itu waktu yang dibutuhkan pun relatif lebih singkat dengan menggunakan kuesioner. Monitoring yang dilakukan Komite sekolah dalam setiap kegiatan pemanfaatan BOS sudah baik, koordinatif dan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Komite sekolah selalu memantau pelaksanaan setiap kegiatan sekolah yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS melalui LPJ yang di buat. Hal ini tentunya telah sesuai dengan peran komite yang merupakan organisasi rekanan dari pihak sekolah sekaligus wakil dari wali murid yang mengawasi hal-hal yang bersifat teknis tentang monitoring penyaluran dana BOS agar selalu sesuai dengan keputusan awal yang telah disepakati dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada (Burhanuddin, 1994). Tahap pelaporan Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan PKPS-BBM, sekolah atau pengelola-pengelola tingkat pusat, propinsi, kab/kota diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait (Koesoemahatmadja, 2003). Hal yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam tahap pelaporan ini ialah dokumen laporan pelaksanaan harus didokumentasi dan disimpan oleh sekolah, adapun dokumen-dokumen itu sebagai berikut: Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan PKPSBBM, sekolah atau pengelola-pengelola tingkat pusat, propinsi, kab/kota diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait (Abdul, 2006) Rekapitulasi dokumen-dokumen diserahkan kepada pihak yang berwenang. Pihak sekolah diwajibkan membuat laporan pertanggung jawaban mengenai setiap penggunaan dana BOS untuk selanjutnya LPJ tersebut diserahkan kepada TIM PKPS-BBM Kabupaten (Moleong. 2007). Sekolah di wilayah kecamatan Minasatene umumnya mengirim laporan langsung ke kantor satker kota, sedangkan sekolah di wilayah kepulauan khususnya tingkat sekolah dasar, namun seperti SDN 12 Biraeng, SDN 41 Bontontene dan SDN 53 Banggae ini mengirim laporan langsung ke Diknas Kabupaten.
87
Akuntabilitas, Dana BOS
ISSN 2302-6340
Membuat laporan rincian penggunaan dana per jenis anggaran cukup rumit dan menyita waktu. terbatasnya pemahaman sekolah terhadap ketentuan penggunaan BOS menyebabkan laporan perlu direvisi berulang-ulang. Untuk melakukan konsultasi penyusunan laporan tersebut sekolah harus mengeluarkan biaya, paling tidak untuk transportasi setiap melakukan konsultasi. Sekolah juga mengeluarkan biaya pengetikan dan pencetakan laporan, walaupun sebenarnya tidak ada ketentuan bahwa laporan harus dibuat dalam bentuk tercetak (print out komputer). Disamping itu, sekolah juga mengeluhkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyusun laporan tersebut. Mereka perlu menyediakan waktu untuk bolak balik (antara 3-5 kali) ke Kantor Dinas Pendidikan untuk memperbaiki laporan. Untuk itu, mereka seringkali kehilangan waktu istirahat karena harus kerja lembur atau terpaksa menggunakan waktu mengajar. Dalam tahapan ini SD Negeri 53 Banggae sudah melaksanakan dengan baik. Laporan pertanggung jawaban selalu dibuat dan diserahkan melalui UPTD kecamatan. Meskipun masih terdapat sedikit kesalahan dalam pembuatan laporan. Namun kesalahan hanya dalam hal format laporan, bukan mengenai substansinya, selain itu setiap kesalahan langsung mendapat revisi dari pihak UPTD kecamatan dan kemudian dikembalikan untuk direvisi.
masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program BOS, adapun saran-saran untuk sosialisasi, monitoring dan pelaporan untuk lebih mendapat perhatian. Kualitas pelaksana dan komunikasi organisasi ditingkatkan dan diperbaiki guna kelancaran program DAFTAR PUSTAKA Abdul Aziz Hakim, (2006) Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung, Toga Press, Yogyakarta, Arikunto. Bukka, Muhammad. (2005). Monitoring dan Evaluasi. Makassar: Pustaka Pena Press. Burhanuddin. (2004). Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi JB Kristiadi, (2002) Administrasi Pembangunan dan Administrasi Keuangan, dalam JIIS, Nomor 2. Joko Widodo, (2001) Telaah dan Dimensi Akuntabilitas (Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), Insan Cendekia,Surabaya. Josef Riwu Kaho, (1992) Analisis Hubungan Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia,PT Bina Akasara, Jakarta. J. Kaloh, (2005) Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah : Paang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, Cetakan Pertama. Alumni, Bandung. Koesoemahatmadja, (2003) Pengantar ke Arah Sistem Pendidikan di Indonesia, Bina Cipta Karya, Bandung Moleong J. Lexy.(2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Rachmat, (2004). Akuntabilitas Dan Good Goverenance” Lembaga Admnistrasi Negara dan Badan Penagwas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta. Suharsimi. (2002). Manajemen Penelitian, (Edisi IV). Jakarta: Rineka Cipta.
KESIMPULAN DAN SARAN Pelaksanaan Program BOS di tingkat sekolah sudah terlihat baik. Dalamtahapan sosialisasi sudah ada koordinasi yang baik antara pihak sekolah dan komite yang terlihat dengan adanya pembagian tugas dalam penyampaian program BOS tersebut. Dalam tahapan implementasi pihak sekolah sudah mentaati peraturan yang terlihat dengan penghapusan iuran SPP karena BOS yang diterima lebih besar dari iuran yang biasanya dipungut dari siswa. Berdasar penelitian program BOS Kecamatan Minasatene ini
88
