ISSN 2302-0172 pp. 9- 16
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
8 Pages
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI ACEH Miragustia Mayza 1, Raja Masbar2, Muhammad Nasir3 Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala 2,3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 1)
Abstract : This study has the objective to determine how the variables of population, the GDP, government spending, and inflation attect Local Own Revenue in the Province of Aceh. The source of data used were obtained from the Department of Finance of Aceh Province (DKA), Department of Income and Wealth Aceh (DPKA) Aceh Province, the Central Bureau Stasistik (BPS) Aceh, the Department of Labor and Population Mobility of Aceh Province, as well as related books, journals and other written reports and the type of data used is secondary data. The analytical method used in this research is multiple linear regression using the dependent variable is the Local Own Revenue (PAD) while the independent variable is Population, the GDP, Expenditures and Inflation for the period of 2000 to 2013. The results show that based on test proved of F-test, the variable number of the population, the ratio of (government expenditure / GDP) and inflation together affect the PAD, because the level of significance is below 0.05 while the t test shows the variables of population and inflation does not affect the PAD. While variable the rate (government expenditure / GDP) affect the PAD. Keywords: PAD, GDP, inflation.
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.Sumber data yang digunakan diperoleh dari Dinas Keuangan Aceh (DKA) Provinsi Aceh, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Provinsi Aceh, Badan Pusat Stasistik (BPS) Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta buku-buku pendukung, jurnal dan laporan tertulis lainnya dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel Independen yaitu Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi dari tahun 2000 s/d 2013. Hasil penelitian berdasarkan Uji F membuktikan bahwa variabel jumlah penduduk, rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi PAD, karena signifikansi berada dibawah 0,05 sedangkan dari Uji t menunjukkan variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan variabel rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) berpengaruh terhadap PAD. Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, PDRB, Inflasi.
perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri
PENDAHULUAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim
(2001)
adalah
penerimaan
dari empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah,
yang
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah
diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan
dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
peraturan daerah sesuai dengan peraturan 9-
Volume 3, No. 1, Februari 2015
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala diharapkan dapat menjadi modal utama bagi
baik untuk menjadi lebih mandiri didalam
penyelenggaraan
dan
mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan
pembangunan, pada saat ini kondisinya masih
pemerintahannya yang akan dipertanggung
kurang memadai, artinya bahwa proporsi yang
jawabkan kepada pemerintah pusat bahkan
disumbangkan PAD terhadap Total Penerimaan
masyarakat aceh sendiri. Berdasarkan data dari
Daerah (TPD) masih relatif rendah.
Badan Pusat Statistik Aceh pertumbuhan
PAD
pemerintahan
Provinsi
Aceh
tahun
ekonomi aceh dengan migas pada triwulan ke
Pendapatan Asli
IV tahun 2013 secara triwulan mencapai 1,41 %
Daerah sebesar 811.176.206.861 sedangkan
dan tanpa migas sebesar 1,84 %. Secara
pada tahun 2011 realisasi Pendapatan Asli
tahunan pertumbuhan ekonomi dengan migas
Daerah turun dari tahun sebelumnya yaitu
3,82 % dan tanpa migas sebesar 5,27 %.
anggaran 2010 realisasi
sebesar
802.840.173.817.
pada
Pendapatan
Asli
Berdasarkan
hal
tersebut,
maka
Daerah Provinsi Aceh meningkat pesat yaitu
diperlukan suatu penelitian untuk menganalisis
sebesar
faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan
1.309.622.500.493.
Realisasi
Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2012
Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh.
adalah 901.720.376.620 dan terjadi kenaikan pada tahun 2013 sebesar 1.325.435.091.289.
METODE PENELITIAN
Pendapatan asli daerah memiliki kaitan
Penelitian
ini
dilakukan
untuk
terhadap jumlah penduduk, artinya semakin
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
banyak penduduk maka semakin banyak yang
Pendapatan Asli Daerah. Sehingga aspek yang
bekerja dan secara tidak langsung berpengaruh
dianalisis mencakup variabel dependen adalah
terhadap
Faktor
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan
penduduk merupakan salah satu unsur penting
variabel independen yaitu Jumlah Penduduk,
dalam
PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi dari
pendapatan
asli
perencanaan
daerah.
dan
pelaksanaan
pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah
ditujukan
kemakmuran
Jenis data yang digunakan adalah data
masyarakat yang berarti posisi penduduk dalam
sekunder yang diperoleh dari instansi terkait
hal ini sebagai objek pembangunan yang
seperti Dinas Keuangan Aceh (DKA) Provinsi
menikmati hasil pembangunan tersebut salah
Aceh, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh
satunya yang bersumber dari pendapatan daerah.
(DPKA) Provinsi Aceh, Badan Pusat Stasistik
Provinsi Aceh memiliki begitu besar
(BPS) Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas
potensi sumber daya alam yang tersedia seperti
Penduduk Aceh, serta buku-buku pendukung,
perkebunan,
jurnal dan laporan tertulis lainnya.
pertanian,
untuk
tahun 2000 s/d 2013.
perikanan
dan
pertambangan, dimana memiliki suatu inovasi didalam sistem pemerintahan kearah yang lebih
Untuk
mengetahui
Pengaruh
Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 10
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala PDRB dan inflasi terhadap Pendapatan Asli
3. Jumlah
Penduduk
adalah
Daerah, penelitian ini menggunakan Ordinary
manusia
Least Square (OLS). Secara matematis model
tinggal/berdomisili pada suatu wilayah
persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai
atau daerah dan dihitung dalam satuan
berikut :
jiwa.
PAD = a + b1JP + b2Rasio PP/PDRB+ b3 I + e (1)
bertempat
4. Pengeluaran Pemerintah adalah jumlah belanja
dimana :
yang
jumlah
APBD
Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Aceh di luar belanja gaji
a
= Konstanta
pegawai dalam setiap tahun anggaran,
b1, b2, b3
= Koefisien garis regresi
dalam satuan rupiah.
e
=
error
/
variabel
pengganggu
5. Inflasi adalah suatu proses
kenaikan
harga-harga yang berlaku dalam suatu
PAD
= Pendapatan Asli Aceh
JP
= Jumlah Penduduk
Rasio PP/PDRB
perekonomian (Sukirno, 2004:15).
= Rasio Pengeluaran STUDI KEPUSTAKAAN
Pemerintah/PDRB I
Pendapatan Asli Daerah
= Inflasi
Menurut Undang-undang Nomor 32 Beberapa variabel yang telah digunakan untuk kepentingan penelitian ini memiliki
Tahun 2004,pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
konsep dan definisi sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan
yang
diperoleh
dari
pendapatan
pajak
daerah,
hasil
retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dalam satuan rupiah per
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
tahun. 2. Produk
Domestik
Regional
Bruto
(PDRB) merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berada di daerah atau regional tertentu yang dihitung berdasarkan harga konstan dan diukur dengan satuan rupiah. 11 -
Volume 3, No. 1, Februari 2015
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada Pasal 6 menyebutkan bahwa PAD bersumber dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan
Asli
Daerah
idealnya
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menjadi sumber utama pendapatan lokal.
Rostow
mengatakan
bahwa
Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan
pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah
cenderung di luar kendali atau kewenangan
beralih
pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan asli
pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial
daerah sebenarnya akses dari pertumbuhan ekonomi
seperti halnya, program kesejahteraan hari tua,
(Saragih, 2003;123).
program pelayanan kesehatan masyarakat, dan
dari
penyediaan
prasarana
ke
sebagainya. Wagner mengemukakan suatu teori KeterkaitanJumlah Penduduk Dengan PAD Keterkaitan antara jumlah penduduk
mengenai pemerintah
perkembangan yang
semakin
pengeluaran besar
dalam
dengan PAD yaitu besarnya pendapatan dapat
pendapatan per kapita meningkat, secara relatif
dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah
pengeluaran
penduduk meningkat maka pendapatan akan
meningkat.Teori
meningkat pula. Akan tetapi pertumbuhan
mengatakan
penduduk tidak mempengaruhi pendapatan
menyebabkan pemungutan pajak yang semakin
secara proposional (Atmaja,2007).
meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan
Keterkaitan PDRB dengan PAD Keterkaitan antara PDRB
pemerintah Peacock
bahwa
meningkatnya
pun dan
pemerintah
akan Wiseman ekonomi
penerimaan
pajak
menyebabkan pengeluaran pemerintah juga sebagai tolak
semakin meningkat.
ukur pendapatan masyarakat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula seseorang membayar pajak (abilityto pay) yang ditetapkan pemerintah. Pada tingkat distribusi
pendapatan
tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar kemampuan masyarakat daerah untuk membiayai pengeluaran
Keterkaitan Inflasi dengan PAD Halim
(2001:101),
mengemukakan
bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omset penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang
rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah
berlaku dalam suatu perekonomian, dan ada
(Atmaja, 2007).
istilah inflasi merayap yang diartikan sebagai proses kenaikan harga-harga barang yang
Keterkaitan
Pengeluaran
Pemerintah
dengan PAD Dalam
juga didefinisikan sebagai suatu gejala dimana teori
makro
mengenai
perkembangan pemerintah dikemukakan oleh (Guritno, 1994)
lambat (Sukirno, 2004:15). Selain itu inflasi
tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus (Nanga, 2001:241).
perkembangan pemerintah
digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:
Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 12
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh sejak tahun 2000 sampai 2013. Pada
HASIL PEMBAHASAN PAD Provinsi Aceh tahun 2000 hanya
tahun 2000, pengeluaran pemerintah hanya
sebesar 15,3 miliar rupiah meningkat pesat pada
sebesar 494,28 Miliar Rupiah, namun pada
tahun 2013 sebesar 1,3 triliun rupiah. Sebelum
tahun 2013 meningkat pesat menjadi sebesar
tahun 2013, PAD Provinsi Aceh tidak pernah
11,21 Triliyun rupiah.
mencapai satu triliun rupiah. Pendapatan Asli
PDRB Provinsi Aceh mulai dihitung
Daerah (PAD) Provinsi Aceh dari tahun 2000
untuk tahun 1969 dengan menggunakan harga
hingga 2013 mengalami peningkatan dari tahun
dasar tahun 1969. PDRB Aceh atas dasar Harga
ke tahun.
Berlaku (ADHB) adalah sebesar 39.826,97 juta
Tax base di Aceh sangat kecil sehingga sangat
sulit
untuk
dapat
meningkatkan
rupiah.Pada tahun 1974 besaran PDRB Aceh meningkat
menjadi
115.643,08
juta
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini
rupiah.Peningkatan ini terjadi secara terus
dikarenakan di Aceh tidak memiliki Industri
menerus, sehingga secara pasti PDRB Aceh
yang besar yang tidak dapat menyumbangkan
baik ADHB maupun ADHK terus mengalami
ke Pendapatan Asli daerah (PAD), dari jasa
peningkatan.Peningkatan
perdagangan,
oleh adanya peningkatan produksi migas.
pendidikan,
pertanian
dan
sebagainya hanya sebagian kecil yang dapat
Hingga
disumbangkan ke Pendapatan Asli Daerah di
mencapai 103,05 triliun rupiah.
Aceh.
tahun
2013
terbesar
PDRB
didukung
Aceh
sudah
Pada tahun 2005, perkembangan harga Jumlah
memberikan
penduduk dampak
Aceh
pada
akan
peningkatan
barang dan jasa di dalam negeri khususnya di Provinsi
Aceh
mengalami
perkembangan
kepadatan penduduk dari tahun ke tahun.
dengan kenaikan signifikasi. Bencana gempa
Kepadatan penduduk di Provinsi Aceh pada
dan tsunami pada 26 Desember 2004 yang
tahun 2000 sebesar 69 jiwa per km2. Seiring
melanda Aceh sangat signifikan mempengaruhi
dengan
rata-rata
fluktuasi harga di Provinsi Aceh terutama di
Aceh
Kota Banda Aceh. Laju inflasi yang diukur dari
meningkat sehingga mencapai 84 jiwa per km2.
perubahan Indeks harga Konsumen (IHK) naik
Pada
menjadi sebesar 41,11 persen, meningkat tajam
bertambahnya
kepadatan
tahun
pengurangan
penduduk
2004
waktu, di
dan
jumlah
Provinsi
2005
mengalami
penduduk
yang
apabila dibandingkan dengan laju inflasi tahun
dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya
2004 yang sebesar 7,08 persen. Berikut dapat
konflik yang berkepanjangan serta bencana
dilihat pada tabel 4.5 inflasi Provinsi Aceh .
alam gempa bumi dan tsunami Aceh juga memberikan
dampak
terhadap
kondisi
kependudukannya. Pengeluaran 13 -
Dari
pemerintah
Volume 3, No. 1, Februari 2015
regresi
dengan
menggunakan program Shazam diperoleh hasil sebagai berikut.
pendapatan
analisis
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tabel 1 : Hasil Estimasi Fungsi Regresi PAD Nama Variabel
Koef isien Estimasi
STAND ARD ERROR
TRAsio 10 DF
3. Inflasi memperoleh nilai signifikansi 0,402 yang berarti berada di atas taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan
PVALUE
bahwa
variabel
Inflasi
tidak
berpengaruh terhadap PAD. JP
0.226 45
4.847 0.241 8
0.467 2E-01 5.090
RASIO 1.230 (PP/PDRB 6 ) INFLA 0.129 0.147 0.874 SI 36 9 6 CONST 3.806 31.24 0.121 ANT 6 8 R2 = 0,9020 ; Adj R2 = 0,875 ( 87,25 %) F = 30,66 ( P-Value = 0,000) Dw = 2,0308
0.964
KESIMPULAN
0.000
1. 0.402
variabel
0.905
(pengeluaran inflasi
kemudian
dimasukkan
penduduk,
pemerintah/PDRB) secara
rasio dan
bersama-sama
berada dibawah 0,05. 2.
tabel
jumlah
mempengaruhi PAD, karena signifikansi
Sumber : Hasil Olah Data Shazam
Dari
Berdasarkan Uji F menunjukkan bahwa
Berdasarkan Uji t menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak
dalam
berpengaruh terhadap PAD.
persamaan regresi: PAD = 3,8066 + 0,22645JP + 1,2306Rasio (PP/PDRB) + 0,12936I
3.
Dari uji t membuktikan bahwa variabel rasio
(pengeluaran
pemerintah/PDRB)
berpengaruh terhadap PAD, dengan tingkat Dari persamaan regresi diatas dapat kita
signifikasi α= 0,05 (5 %).
ketahui bahwa: 1. Jumlah penduduk
memperoleh nilai
SARAN
signifikansi 0,964 yang berarti berada di atas taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD.
yang tidak berpengaruh terhadap PAD, yaitu variabel jumlah penduduk dan inflasi. Untuk penelitian
selanjutnya
diharapkan
untuk
menambah variabel lain yang berpeluang
2. Rasio antara pengeluaran pemerintah dan
Dari hasil penelitian terdapat 2 variabel
PDRB
memperoleh
nilai
signifikansi 0,000 yang berarti berada
mempengaruhi PAD, seperti penerimaan dana otonomi khsusus dan membuang variabel lainnya.
dibawah taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa
variabel
pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PAD.
Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 14
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala DAFTAR PUSTAKA Atmaja, Y. (2007). Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandar Lambung Dalam Membiayai Pembangunan Daerah di Era Otonomi. Jurnal Akuntasi dan Perpajakan, vol 1(1), 24-27. Boediono (2012). Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi Pertama. Yogyakarta:BPFE Dahlia. (2012). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Tesis. Universitas Syiah Kuala. Damang. (2011). Pendapatan Asli Daerah. Artikel. http://www.pendapatan-asli daerah-negara-hukum.com. hal. 67-70. Gujarati, D. (2006). Ekonometrika Dasar.Terjemahan Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga. Guritno, M. (1994). Ekonomi Yogyakarta: PBFE UOM.
Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi I. Jakarta: Salemba Empat. Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. B. (1995). Peran Administrasi Pemerintah Daerah : Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Se-Jawa Barat, Prisma. Majalah Kajian Ekonomi dan Ilmu Sosial, No. 4, 81-95.
Hendri, E.H.P. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir. Tesis Universitas Sumatera Medan. Ichsan, H. (2009). Analisis Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Besar. Tesis. Universitas Syiah Kuala.
15 -
Volume 3, No. 1, Februari 2015
Mankiw, N.G. (2006). Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga Mangkoesoebroto. (2001) . Ekonomi Publik. Yogyakarta, BPFE. Mardiasmo. (2009). Perpajakan. Yogyakarta: Andi. Muchtolifah. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan. Vol.1, 35-37. Munawir. (1997). Liberty.
Perpajakan.Yogyakarta:
Publik.
Halim, A. (2001). Manajemen Keuangan Daerah (BungaRampai). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Haritz,
Kartasasmita, H. (2000). Penjelasan dan Komentar Pajak Penghasilan. Jakarta: Yayasan Bina Pajak.
Muzakir. (2004). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan dan Persepsi yang baikatas Efektifitas Sistem Perpajakan Terahadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi pada KPP Pratama Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmu Ekonomi. Hal 155-160. Nanga, M. (2001). Makro Ekonomi. Edisi Perdana. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Prakarsa, F.D. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi Kasus di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012. Tesis. Universitas Brawijaya. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretaris Negara.
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara. Quenn, C. (1998). Tourism, Principles & Practice. Essex: Longman Group Limited. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara.
Rosani, L. (2011). Analisis Perbandingan Posisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa. Tesis. UniversitasSyiah Kuala. Sukirno, S. (1994). Pengantar Makroekonomi. Jakarta: Pt. Grafindo Persada.
Dari Raja
Sanusi, A. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Jurnal Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Saragih, S. (2002). Buku Latihan SPSS Stastistik Parametrik. Jakarta : Elex Media Komputindo. Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Jakarta : Ghalia Indonesia. Sodik, J. (2007). Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan vol 12, 55-57.
Sofwani dan Wahab. (2005). Mobilitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rangka Pembangunan Daerah Studi di Kabupaten (MuaraEnim). Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.2. Sukirno, S. (1999). Makro Ekonomi ModernPerkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesia Baru. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada. Sukirno. (2004). Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sukirno, S. (2004). Pengantar Teori Makro Ekonomi. Cetakan Ke lima belas. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Sukirno, S. (2010). Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga. Jakarta : Rajawali Press. Suparmoko. (2002). Keuangan Negara Dalam Teori dan Pratek. Yogyakarta : BPFEUGM. Todaro,
M.P., dan Smith. (2000). Pembangunan Ekonomi.Edisi Sembilan, Jilid I. Jakarta : Erlangga.
Widjaja. (2002). Pendapatan Asli Tesis .Universitas Indonesia.
Daerah.
Wirosardjono, S. (1998). Pertumbuhan Penduduk Indonesia Catatan Analisa, Prisma.No.3 Tahun XVII. Widarjono, A. (1999). Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Analisis Kausalitas. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 4, hal 45-48. Yovita, F.M. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). Jurnal Of Accounting. Semarang: UNDIP. Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 16
